SlideShare a Scribd company logo

SKOR Edisi 027

•
•
Noeh Nemen
Noeh Nemen

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2009 oleh Kementerian Pertanian melalui program Public Service Obligation (PSO) diduga memboroskan anggaran negara hingga ratusan miliar rupiah karena penugasan melebihi target produksi produsen. Hal ini diduga disengaja untuk menguntungkan beberapa perusahaan dan terdapat konflik kepentingan mengingat pejabat Kementan juga menjabat di perusahaan terkait. Aktivis menilai pengadaan se

1 of 28
Download to read offline
SUSUNAN REDAKSI 03 www.skornews.com Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Drs. H. Syahrir Hamdani Drs. H. Thamrin P. Serma. Abd Kadir Dewan redaksi : Arman B. RD. Darwis Nuhroji Penanggungjawab: RD. Darwis, S.Par, SHI Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan: Arman B, SS Pemimpin Produksi: Nuhroji Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Redaktur Pelaksana: Noe Nemen Redaktur: Zulkifli Sunusi, S.Ip Zubair, S.Ag Sekretaris: Yudi Kerta Koordinator Liputan: Rossa, Nurhasanah Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan Yusuf Dj, Andika, Arief Bendahara: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Marketing: Yuli Photografer/Sirkulasi: Joko Kartono Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat Telp: (021) 2409 5520 Bank BRI: 6169.01006897.536 An. Sri Winingsih (Bendahara) Mandiri: 1240004590361 An. Arman BCA: 0844372503 An. Arman (Pimpinan Perusahaan) Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Penerbit: PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL SK Menkumham; NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat DKI Jakarta: 078¦M. Alfi Yasin¦Nur Ashari¦Ratis¦Torman¦Herman Adiardhana, SE¦Irwan¦Sitor Siringoringo. Jawa Barat: Saidani. Bekasi: Saskia¦Erwin¦Alfi Aje Bogor: Yakub. Sukabumi: Endang Raes¦Dicky. Banten: Kab. Tangerang: Rusadin Idjam (Kabiro)¦Nursiah. Kota Tangerang: Bainto. Kab. Serang: Wahyudi. Tangsel: S.069 (Kabiro)¦S.051¦S.088¦S.083¦S.087¦S.086¦S.085¦S.066. Jawa Tengah: A Zamroni¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes). Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Sunaryo¦Yudi. Sumatera Utara: Hotman Toruan (Korwil)¦Asman Simaremare (Medan)¦Dedi Gayo (Batubara). Sumsel: Irawan (Korwil) Muba: Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU : Asni Anwar (Kabiro). Riau: Rahman. Lampung: Alex Kosasi¦ Jambi: Agusman Batam: Yusuf¦Dian. Sulteng/Sulsel: Sudirman Umar, Ashal Amin¦ Maros: Suwadi (Kabiro), Ahmad Fauzi, Abdul Aziz, S.Ip. Sulawesi Barat: H. Muh Hasan, SH (Korwil)¦Dewan Lembah (Majene)¦Arifuddin Haroen, SH (Polman). Sulawesi Tenggara: Abdul Rahim (Korwil). Kab. Kolaka/Koltim/Kolut: Azhar (Kabiro), Ridwan Demmatadju (Korlip)¦ Asdar¦Masjidin¦ Andi Baso, SH¦Yulin Antonie. Kab. Konawe: Nasrul Anas (Kabiro)¦M.Bahris. Kab. Bombana/Bau-bau/Buton Utara: JM Irwandar (Kabiro). Sulawesi Utara/Gorontalo: Hais Eki¦Arham Licin. Kalimantan Timur: Herman¦Widya. Kalimantan Barat: Pontianak: Ade C Anwarudin (Kabiro)¦Harsono Maluku/Maluku Utara: Zakarias Waatwahan. Papua Barat: Soleman Mate. Papua: Hasanuddin ampak dari perkembangan zamanpun begitu sangat mempengaruhi morali- tas Individu seseorang dalam menyika- pi nilai-nilai luhur yang dicontohkan oleh para pahlawan dan pejuang pen- dahulu. Hal itu disebabkan karena minimnya dukun- gan atau nilai-nilai religius pada kehidupan sehari-hari pemuda di era globalisasi saat ini. Jika dulu pemuda turut andil membantu melawan penjajah, saat ini pemuda juga wajib mengambil peran untuk tegaknya supermasi hukum di Indonesia seperti memerangi Narkoba dan membantu lembaga pemer- intah yang independen terhadap tindakan pidana ko- rupsi yang carut marut merajalela sejak era orde lama hingga saat itu. Peredaran atau penyebarluasan Narkotika di Indo- nesia bukanlah menjadi rahasia umum lagi, kini Indo- nesia menjadi Negara produsen Extasi ke 6. Sungguh miris Negara yang memiliki sebutan negeri Jamrud Khatulistiwa yang memiliki berjuta kekayaan alamnya ini menjadi negeri yang berada di urutan pertama se- bagai pengedar ganja terbesar di dunia karena kualitas mariyuananya yang no.1 di akui dunia. Mungkin tidak berhenti disitu, Indonesia sejak pe- rubahan era orde lama ke orde baru, Indonesia masih terkenal sebagai Negara yang belum terbebas dari persoalan Ekonomi, dan korupsinya. Berdasarkan data yang dirilis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) da- lam dua tahun terakhir 2013-2014 ini, kasus korupsi di Indonesia meningkat dari dua tahun sebelumnya. Dari 164 negara, Indonesia kini telah memasuki kategori Negara terkorup ke 64, Korupsi jadi masalah serius bagi bangsa kita. Bahkan kondisinya sudah mengkha- watirkan karena saat ini banyak masyarakat berlomba- lomba menjadi terhormat dengan melakukan korupsi tanpa malu-malu. Korupsi sepertinya telah menjadi borok utama masyarakat, bahkan menjadi budaya dari kalangan ber- pangkat sampai rakyat biasa. Ibarat penyakit, sudah san- gat kronis dan menjalar ke seluruh tubuh, hingga men- gakibatkan rusaknya tatanan sendi-sendi perekonomian. Oleh karenanya peran pemuda di era globalisasi saat ini diharapkan dapat membantu jalannya tatanan pemerin- tah yang bersih dan terbebas dari korupsi. Sesungguhnya para pahlawan yang berjuang pada zaman revolusi dahulu jelas punya cita-cita mulia, yakni agar negara ini dapat berdiri dengan kukuh dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Para pahlawan rela berkor- ban agar anak cucunya tidak dicemoohkan oleh bangsa lain. Itulah yang seharusnya direnungkan oleh kita se- mua, bahwa kita memang harus bisa bangkit bukan se- bagai negara juara satu koruptor, namun menjadi negara yang paling bersih dan jujur. Semoga melalui peringatan Hari Pahlawan yang baru saja kita peringati, semangat para pejuang bangsa ketika melawan penjajah dapat mengalir dalam darah anak bangsa dalam memerangi tindakan korupsi saat ini. Setiap zaman akan menghadapi masalah- nya masing-masing, dan setiap zaman tidak terlepas dari peran generasi muda yang akan memainkan per- an sejarahnya masing- masing sebagai kekua- tan moral.■ 10 November 1945 adalah hari dimana terjadi peristiwa penting bersejarah bagi Bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari peran para kaum muda. Jika kita telaah lebih dalam makna Hari Pahlawan pada masa itu, pemuda-pemudi yang begitu antusias bahu-membahu bersama para tokoh untuk memerangi penjajah demi tegaknya NKRI. Namun amat disayangkan, makna peristiwa bersejarah itu kini telah membias di kalangan pemuda Indonesia. Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
04 aat ini pun kita (Pemerintah, red) masih berutang kurang bayar kepada PT Pusri hingga beberapa Triliun Rupiah” ujar Ir. Suprapti yang saat itu men- jabat sebagai direktur pupuk kepada SKOR yang ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu. Kegiatan tersebut diduga memboroskan keuan- gan negara hingga ratusan miliar rupiah. Pasalnya, Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk pemasok (PIM, PKT) lebih tinggi dari HPP PT PSP sebagai pelaksana tugas pengadaan. Pada selisih harga itulah dikali- kan jumlah volume pengadaan berpotensi merugi- kan keuangan negara. Terkait bantuan pasokan pupuk dari PT PKT dan PT PIM, pihak kementan telah menyadari akan memboroskan anggaran namun hal itu terpaksa dilakukan karena target produksi pupuk PT PSP, kurang dari terget pengadaan yang dibebankan oleh Kementan. Permintaan bantuan pasokan dilakukan oleh PT Pusri (Holding) kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai penang- gungjawab pasokan, “kita tau bahwa HPP PKT dan PIM lebih tinggi, kalau dari hitung-hitungannya mestinya kementan tidak setuju karena kita pa- ham volume kita tergerus tapi kan disini melibat- kan sejumlah kementerian (Kementan, Kemenkeu, Kemendag, BUMN, ESDM, red) ” terang Suprapti. Dikonfirmasi secara terpisah Sekretaris Direk- torat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Abdul Madjid dan Direktur Pupuk, Muhrizal Sarwani menyampaikan bahwa pengadaan pupuk bukanlah proyek dan tidak men- gacu pada Kepres 54 tentang pengadaan barang dan jasa, melainkan ditunjuk langsung oleh meneg BUMN sebagai program Public Service Obligation (PSO). “tidak ada itu pengadaan pupuk menggunakan Kepres, kita gak melakukan apa-apa, kita tidak melakukan tender, langsung ditunjuk kemente- SKOR, Jakarta Pengadaan dan penyalu- ran pupuk urea bersubsidi melalui program Public Service Obligation, Direk- torat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian Ta- hun anggaran 2009 namun baru dibayarkan tahun 2011, menyisakan banyak persoalan diantaranya dug- aan pemborosan keuangan negara dan hutang kepada pelaksana. rian BUMN dan itu diatur melalui mekanisme Pub- lic Service Obligation (PSO)” ujar Muhrizal kepada Skor yang ditemui di kantornya, 24/10 lalu. Muhrizal mennambahkan, “pengadaan pupuk itu melibatkan lintas kementerian dengan tugas masing-masing, pembayaran pupuk aturannya mengacu pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan), terus penyaluran distribusi aturannya Kementerian Perdagangan, kemudian tentangt alokasi, kemudi- an HET aturannya Permentan” tutur Muhrizal. Tentang rangkap jabatan Direktur PSP Kemen- tan dengan Komisaris Utama PT Petrokimia, Dr. Ir. Gatot Irianto, MS, DAA yang ditengarai akan men- imbulkan konflik kepentingan antara regulator dan pelaksana, dibantah oleh muhrizal, “Bukan, komisaris itu bukan pelaksana, komisaris itu jus- tru jadi pengawas perusahaan, tidak masuk keda- lam pengambilan kebijakan pada dewan direksi” kilahnya. Menanggapi kekurangan produksi pupuk urea pada PT Sriwijaya sehingga harus menambah pa- sokan dari PT PIM dan PT PKT, Muhrizal menga- takan hal itu karena adanya kondisi yang diluar duagaan sebelumnya. “Sudah direncanakan secara matang dari bawah tetapi ada kondisi force majore, tetapi keputusan penambahan pasokan itu bukan keputusan kemen- tan sendiri tapi dibahas sampai ketingkat Menko dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan” im- buhnya. Aktivis LSM Informant Korupsi, Azis saat rapat lintas LSM bersama Media SKOR dan Wartaone mengatakan, “pada pengadaan dan penyaluran pu- puk bersubsidi di Kementan itu, Seharusnya Dirjen PSP selaku KPA, mengatur kebijakan pengadaan sesuai kemampuan produsen dan memperhatikan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan memper- timbangkan harga yang paling menguntungkan negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan presiden terkait Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara” unkapnya. Karena terdapat penugasan pengadaan yang melebihi target produksi produsen, maka diduga kuat terjadi kesengajaan yang mengakibatkan pemborosan dan kerugian negara hingga Ratusan Miliar, demikian diungkapkan Ketua Tim Investi- gasi Lembaga Informant Korupsi (LIK), Rizki yang akrab disapa “bang awi”. Hal tersebut diperkuat bahwa PT Pusri (Hold- ing) meminta bantuan tambahan pasokan pupuk kepada PT PKT dan PT PIM yang notabene adalah anak perusahaan PT Pusri itu sendiri, sebagaima- na halnya dengan PT PSP yang memperoleh penu- gasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersub- sidi juga adalah anak perusahaan PT Pusri. “Disejumlah anak perusahaan PT Pusri yang mendapat penugasan itu, terdapat sejumlah Peja- bat tinggi Kementan yang juga menjabat sebagai Komisaris, itu jelas melanggar UU No. 25 Tahun 2009 tentang Kebutuhan Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa pelaksana yang berasal dari lingkungan pemerintah, BUMN dan BUMD dilarang merangkap sebagai komisa- ris,” terang bang Awi. “Rangkap jabatan itu bu- kan permintaan pejabat yang bersangkutan, itu penugasan Menteri Pertanian dan BUMN. Di Kementan, pejabat yang merangkap sebagai komisaris bukan hanya pak Gatot, Peja- bat yang lain juga ada” kata Direktur Pupuk dan Pestisida, Ir. Suprapti (kini, Direktur Alat dan Mesin). Ketua Umum LIK, Maskur Husain, SH berjanji akan melakukan investigasi dan jika terbukti ada indikasi tin- dak pidana korupsi, akan me- laporkan dan mengawal kasus tersebut ke ranah hukum. ■Red.01 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
05 www.skornews.comEdisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
06 SKOR, Pontianak, Kalbar angunan satu unit ru- mah toko (ruko) 4 pintu di Jalan Hos Cokroami- noto (Jl. meredeka Timur) Gg. Meranti RT.01/RW.13 Pontianak, yang hanya mengantongi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah toko ini disinyalir akan berubah fungsi men- jadi hotel berlantai 4, yang terdiri dari: 1) Lantai dasar untuk parkir; 2) Lantai 2 dijadikan 19 kamar; 3) Lantai 3 dijadikan 19 kamar; dan 4) Lantai 4 dijadikan 17 kamar. Pantauan di lokasi bangunan tersebut, ruko yang sedang dalam tahap pengerjaan itu tidak terlihat plang IMB sebagaimana layaknya bangunan yang memiliki izin dari Di- nas Tata Kota/Bina Cipta Pontianak. Bangunan ruko tersebut disinyalir akan berubah fungsi menjadi hotel berkelas. Hal itu dapat dibuktikan dari sosok bangunan berlantai 4 tersebut, seperti pada lantai satu direncanakan untuk tempat parkir, sedang lantai 2, 3, 4 dibangun lima puluh lebih ruang tidur (kamar). Namun sayangnya setelah dikon- firmasi kepada instansi terkait, Di- nas Tata Kota/Bina Cipta Pontianak melalui Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban, Barsuni, justru menda- pat jawaban yang mengecewakan. Menurut Barsuni, bangunan tersebut belum bisa dikatakan Hotel, karena belum beroperasi. Diakui Barsuni, bangunan terse- but tidak dihentikan untuk semen- tara walaupun warga sekitar kebera- tan dengan adanya bangunan hotel tersebut, yakni bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki dan tidak dipasang plang IMB. Padahal sudah ada ketentuannya, jika setiap mendirikan bangunan har- us ada izin pendahuluan, sedangkan bangunan ini hampir rampung dik- erjakan. Hingga menjadi sangat wa- jar, jika kemudian masyarakat sekitar menduga ada kongkalikong antara pemilik dengan oknum petugas Dinas Tata Kota/Bina Cipta Pontianak. Hingga wajar saja jika pemilik yang berkantong tebal ini, tidak takut jika terkena denda 300 persen. Karena setiap penambahan bangunan tanpa izin atau merubah izin yang sudah ada, maka bangunan baru tersebut dikenakan denda. Berhubung pemilik sudah ada kerjasama dengan oknum petugas, maka pembangunan bisa jalan terus. Toh sang oknum petugas bisa berdalih pemutihan, agar bi- ayanya bisa diminimalisir. Atas keberadaan bangunan yang diduga menyalahi izin itu, warga sekitar Jalan Hos Cokroaminoto (Jl. meredeka Timur) Gg. Meranti RT.01/ RW.13 Pontianak yang lokasi rumah- nya berdekatan dengan lokasi ban- gunan tersebut menjadi resah dan keberatan. Selain itu, pembangunan ruko itu tanpa sosialisasi kepada war- ga yang berbatasan langsung, dan mengganggu kenyamanan. Warga masyarakat meminta in- stansi terkait lebih berpihak kepada masyarakat, dan dapat menindaklan- juti dan mengambil tindakan tegas kepada pemilik, karena adanya dug- aan menyalahgunaan izin bangunan. Namun sayangnya ketika war- tawan Tabloid Skor hendak konfirma- si kepada pemilik bangunan, sampai berita ini dibuat, pemilik tidak dapat ditemui. ■Ade-Har/S-10 Bahkan celakanya, pemilik agunan di- pastikan akan kesulitan untuk mengajukan pertanggungjawaban lembaga perbankan terkait. Pasalnya, beragam persyaratan yang sulit dipenuhi penerima kredit (de- bitur) akan diajukan lembaga perbankan tersebut, sehingga kasus hilangnya agu- nan kredit tersebut tidak dapat dibongkar dan dibuktikan secara hukum. Nasib pahit itulah yang menimpa Mer- ry Lasupindang (47 tahun), warga Desa Tobua Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka gagal untuk mendapakan kembali sertifikat tanah atas nama keluarganya, Liliana (40 tahun) yang dijadikan agunan kredit di BRI Unit Pomalaa Kab. Kolaka, meski pinjaman kredit sebesar Rp 6 juta sudah dilunasi. Wanita sederhana berstatus janda yang buta hukum ini, tidak dapat menarik lagi sertifikat tanahnya yang bernilai lebih dari Rp 6 juta tersebut, karena Kepala Unit BRI (Dedi) itu dengan entengnya men- gatakan, sertifikat milik nasabah hilang karena terlalu lama dilunasi dan dulunya sering menunggak pembayarannya. Seh- ingga sertifikat tidak bisa diberikan, meski Skor, Kolaka -Sultra Para debitur yang mengajukan dan mendapat kredit dari lembaga perbankan dengan agunan atau jaminan surat berharga, diharapkan harus lebih berhati- hati. Karena ternyata pihak bank tidak memiliki jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap surat berharga debitur yang dijadikan agunan. Berhubung peluang hilangnya agunan tersebut sangat besar terjadi. pinjaman kredit yang diterimanya sudah dilunasi. Nasabah mengakui sudah sering kali mendatangi kantor Bank BRI untuk mendapatkan kejelasan, bahkan nasabah ini telah melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib (Polsek Pomalaa) dan selama 3 tahun belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. Ironisnya lagi, meski secara hukum melakukan pelanggaran UU Perbankan dengan menghilangkan agunan nasabah penerima kredit. Sikap yang ditunjukan BRI Unit Pomalaa tidak profesional dan terkesan lepas tanggungjawab. Rupanya motto pada Logo Bank BRI, “Melayani Den- gan Setulus Hati”, ternyata tidak berlaku bagi petugas di BRI Unit Pomalaa. Menurut Merry, sepertinya pihak Bank tidak punya etikat baik untuk mengemba- likan sertifikat tanah keluarganya terse- but. Padahal raibnya agunan itu sudah lama. Bahkan masalah ini telah dilaporkan kepada Polisi. Dan parahnya lagi, pihak Bank menga- rahkan nasabahnya (Merry Lasupindang) ke BRI Cabang Kolaka untuk mengambil sertifikat tersebut dan pernah juga mem- inta kepada nasabah mendatangani do- kumen penerimaan dan pengembalian sertifikat dari Bank BRI Unit Pomalaa, beruntung nasabah masih terjaga seh- ingga tidak menandatangani dokumen tersebut. “Eeeh.. kenapa saya harus tanda tan- gani itu, sementara saya belum pernah menerima sertifikat itu,” katanya pada petugas Bank BRI Unit Pomalaa, seperti diceritakan kepada wartawan Skor. Saat ini, Merry Lasupindang menun- tut dan meminta ganti rugi biaya trans- portasi selama bolak-balik ke Bank BRI Unit Pomalaa guna mengurus sertifikat- nya yang hilang entah kemana. Hilang- nya sertifikat milik salah seorang kelu- arganya itu sehingga memicu terjadinya konflik antara keluarga mereka. Sangat diharapkan pihak Kepolisian setempat segera menindaklanjuti lapo- ran Merry Lasupindang, karena sangat patut diduga pihak Bank BRI Unit Poma- laa telah berbuat curang dan ingin men- guasai sertifikat tersebut secara tidak sah. ■Yulin Antonie Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
07 www.skornews.com SKOR, Bitung-Sulut udah hampir dua bulan se- jak limbah B3 yang ditemu- kan di pesisir pantai Manembo Nembo, Kota Bi- tung hingga kini belum ditindaklanjuti secara serius oleh pihak Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), pimpinan Jefrry Wowiling. Saatdikonfirmasimengenaipersolan tersebut dan menanyakan siapa pemi- lik limbah berbahaya yang dibuang di dekat lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu, Kepala BLH menyebutkan, nama salah satu perusahaan di Sagerat, Kecamatan Matuari. "Itu limbah milik PT. Mapalus Makawanua," kata Wowil- ing. Kepala BLH, Jefrry Wowiling me- nambahkan, tetapi kita masih semen- tara melakukan pengujian, apakah itu berbahaya terhadap lingkungan atau tidak. “Jadi harap menunggu hasil lab," jelasnya saat dihubungi via seluler. Puluhan ton limbah berupa sisa pembakaran dari perusahaan karbon tersebut dibuang di tepi pantai tidak jauh dari pemukiman warga. Dan menurut salah seorang warga Manem- bo Nembo yang sempat ditemui Tabloid SKOR mengatakan, jika angin berhem- bus kencang debu dari limbah tersebut beterbangan ke arah pemukiman pen- duduk, "Itu kalo angin kencang, depe abu warna hitam mo terbang kamari," kata Ivan. Memang untuk mengetahui limbah berbahaya dan beracun, harus dibukti- kan berdasarkan hasil pengujian di lab- oratorium. Namun seharusnya secara kasat mata kita bisa melihat dan mera- sakan bahwa suatu limbah dikatakan berbahaya, jika sifatnya maupun konse- trasinya serta jumlahnya mengganggu lingkungan hidup sekitarnya. Hal itu sesuai PP No 188 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sesuai amanat UU. Hingga se- patutnyalah pemerintah dalam hal ini BLH Kota Bitung memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memi- liki kepedulian terhadap pemeliharaan atau pelestarian lingkungan hidup. Ten- tunya sesuai dengan aturan yang ada, dan harus tanpa pandang bulu. PT. Mapalus Makawanua adalah pe- rusahan (PMA) yang bergerak di bidang Hal ini disampaikan praktisi Pasar Modal Helmi Fadjri, Manajer pada sebuah perusahaan sekuritas di Jakar- ta Selatan, pekan lalu. Menurutnya, rasanya sangat tidak mungkin DP Per- tamina yang sudah berpengalaman puluhan tahun bermain dalam pasar modal dan juga sudah berdiri lebih dari 40 tahun, sampai melakukan kes- alahan atas analisa kinerja keuangan BLTA. Karena, ungkapnya, DP Pertamina pasti punya pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan internal terkait dengan investasi dalam bentuk saham pada perusahaan perseroan yang ter- daftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga rasanya terlalu naif, jika DP Pertamina salah dalam melakukan analisa terhadap kinerja keuangan BLTA. Selain itu, perusahaan sekelas DP Pertamina pasti akan berhati-hati dalam melakukan investasi, dan juga tentunya telah mempunyai pedoman dan peraturan internal sebagai ram- bu-rambu terkait penempatan dan pengelolaan investasi DP Pertamina. Sebenarnya 2007 BLTA Bangkrut Memang, diakui Helmi, bisa saja siapapun yang bermain di pasar mod- al mengalami kerugian atas investasi yang ditanamkan pada sebnuah peru- sahaan di Bursa efek, namun untuk pihak DP Pertamina hal tersebut se- harusnya tidak perlu sampai terjadi. “Makanya saya sangat patut men- duga, jika telah terjadi kongkalikong atas pembelian saham PT Berlian Laju Tanker (BLTA) Tbk,” tutur ayah dua pu- tri ini. Lebih lanjut Helmi mengatakan, PT. Berlian Laju Tanker, Tbk (BLTA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi laut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Singapura. Menurutnya, buruknya kinerja BLTA diakibatkan oleh blunder yang dilakukan perusahaan pada 2008. “Pada 2008, Berlian Tanker melakukan ekspansi besar-besaran, padahal saat itu kondisi pasar global sedang am- bruk. Hal itu menunjukkan buruknya manajemen perusahaan,” jelasnya. Pada tahun 2009 dan 2010 posisi keuanganBLTAmenunjukkankerugian bersih. Pada akhir tahun 2011 perusa- haan mengejutkan pasar keuangan di Indonesia dan Singapura, yakni tidak mampu memenuhi kewajiban keuan- gan kepada lembaga keuangan dan pemegang obligasi koorporasi. Mengingat kondisi tersebut sam- pai akhir Agustus 2012 BLTA tidak da- pat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2011 untuk otoritas bursa dan publik. Jika mau dilakukan analisis lebih mendalam, ujarnya, dengan meng- gunakan laporan keuangan 2007- 2010 yang diaudit dan juga laporan Juni 2011 yang telah dianalisis den- gan menggunakan “Model Altman Z Score”, dapat diketahui jika sejak ta- hun 2007 BLTA berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dinyatakan bangkrut. Sementara kabar terakhir disam- paikan Pejabat dari Divisi Penilaian Perusahaan BEI, Imron Hamzah yang dirilis Kamis (30/10/2014) lalu, Otori- tas Bursa Efek Indonesia (BEI) mem- perpanjang masa suspensi (Penghen- tian sementara perdagangan saham) PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA). Pa- dahal, saham emiten pelayaran ini te- lah disuspensi di seluruh pasar sejak 25 Januari 2012 lalu. Pembelian saham BLTA pada tahun 2009-2010, sebanyak 33.387.332 lem- bar (14.711.166+1.982.500+16.693.6 66) oleh Dana Pensiun (DP) Pertami- na, mengakibatkan kerugian investasi atas saham senilai Rp 21,6 Miliar. Meskipun transaksi pembelian sa- ham tersebut tidak dilakukan jajaran direksi DP Pertamina yang sekarang, yakni Presiden Direktur , M. Helmi Kamal Lubis; Direktur Keuangan & In- vestasi, Sjahril Samad dan Direktur Administrasi & Kepensiunan, Hadi Budi Yulianto, namun mereka secara kelembagaan juga patut dimintakan pertanggungjawaban atas nilai keru- gian yang tidak sedikit tersebut. ■Skor-10 SKOR, Jakarta Kerugian yang dialami Dana Pensiun (DP) Pertamina atas investasi pembelian saham PT Berlian Laju Tanker (BLTA) Tbk. pada tahun 2009-2010, sebesar Rp 21,6 miliar, sangat patut diduga karena adanya upaya kongkalikong antara pihak DP Pertamina dan BLTA. pengolahan arang tempurung menjadi karbon dan sampai saat ini sangat sulit meminta klarifikasi maupun konfirmasi kepada managemen perusahaan terse- but. Karena setiap kali wartawan men- coba melakukan konfirmasi selalu tidak mendapat respon positif dari pihak pe- rusahaan. "Boss ada pulang ke Srilangka," ujar salah seorang satpam yang bertugas di pos pintu masuk perusahaan dengan wajah tidak bersahabat. ■Arham Licin/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
08 www.skornews.com enurut keterangan salah seorang war- ga yang tinggal di lokasi proyek dan enggan disebut na- manya, saya kurang paham tentang proyek jembatan dermaga itu. Karena sebagai masyarakat asli penduduk Desa ini sebelumnya tidak diberitahu, namun tiba-tiba ada bahan-bahan untuk pem- bangunan dermaga dan tidak ada so- sialisasi ke masyarakat. Barusaatpekerjaannyadimulai,ung- kapnya, baru saya tahu kalau proyek ini ternyata dari Dinas Perhubungan yang diswakelola langsung oleh masyarakat (OMS). Pembentukan pengurusnya juga secara mendadak, tidak ada rapat atau pertemuan apapun dengan masyarakat di sini. Hanya diketahui oleh beberapa orang masyarakat di sini dan mereka langsung membentuk pengurusnya. Padahal biasanya, ujarnya, kalau mau ada proyek seperti ini, terlebih dahulu masyarakat diundang dulu, setidaknya diketahui oleh Pemerintah Camat atau Desa terlebih dahulu. ”Un- tuk lebih jelasnya, silahkan bapak-bapak Wartawan menuju ke rumah Bendaha- ranya OMS (Organisasi Masyarakat), karena dialah sebagai bendaharanya,” tuturnya seraya menunjuk salah satu rumah tetangganya. Baharudin kepada SKOR mengakui, dirinya ditunjuk sebagai bendahara OMS. ”Saya memang yang ditunjuk se- bagai bendahara, namun saya hanya sebatas menandatangani saja saat mau pencairan, dan uangnya bukan saya yang menerima, melainkan ketua saya, Darjo. Baharudin menambahkan, semua pengeluaran dan perbelanjaan saya tidak tahu, karena selembar kwitansi pun saya tidak pernah dikasih lihat. Dan masalah berapa habisnya anggaran saya tidak tahu. Ada sisanya atau tidak, saya juga tidak tahu. “Bahkan upah bu- ruh tenaga harian saya tidak dibayar, sebesar Rp 60.000/hari selama 90 hari kerja,” jelasnya dengan nada kecewa. Pengerjaan proyek itu, ujarnya, me- lebihi target yang seharusnya selesai akhir 2013, justru diselesaikan bulan Januari 2014, walaupun sesungguh- nya pekerjaan ini belum kelar. “Karena proyek ini menjadi barang mentah alias tidak bisa dipakai, jangankan dilantai, ditimbun saja tidak bagian tengahnya,” tandas Baharudin. Lebih lanjut Bahar menuturkan, proyek yang seharusnya dikerjakan oleh masyarakat setempat (pember- dayaan masyarakat setempat), namun pekerjanya diambil dari luar. “Saya saja hanya jadi kulinya, dan upah saya pun tidak dibayar,“ keluhnya. Menurut warga yang mendamp- ingi Bahar, saya sangat berharap agar pembangunan proyek pelabu- han ini ditinjau kembali kelayakan- nya. Karena belum dipake saja, sluf dan pondasinya sudah pada retak dan mulai pecah-pecah. Artinya, ini sia-sia dan tidak bisa dipake. “Ini kan muba- sir, hanya pemborosan anggaran saja, sebab manfaatnya pun tidak ada dan sia-sia saja,” tegasnya. Sungguh sangat Ironis. Pembangu- nan pelabuhan dermaga perahu rakyat tersebut yang tentunya dimaksudkan untuk membantu para nelayan setem- pat, kini mangkrak karena memang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana layaknya. Padahal dengan dana Rp. 757.000.000 dari anggaran APBN tahun 2013 itu, seharusnya sudah lebih dari cukup buat proyek tersebut. Hingga sangat patut diduga pelaksanaannya sarat dengan penyelewengan atau ko- rupsi. Terkait hal itu, Awak Media SKOR menemui Kadis Perhubungan INKOM- INFO Konawe Utara, Baharudin Mara- nai untuk konfirmasi, di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu. Kepada Skor, Marani mengaku, di- rinya yang mengusulkan ke pusat atas proyek pembangunan Dermaga kecil jembatan perahu, yang menghabiskan Anggaran tujuh ratus lima puluh juta rupiah itu. “Jembatan perahu itu,” ungkap Ma- rani, sudah tidak ada masalah. Karena hasil pemeriksaan BPK Tim pusat yang datang langsung meninjau dan memer- iksa proyek itu, sudah tidak masalah dan sudah diterima.” Lebih lanjut Marani menambahkan, jika belakangan ini ada masalah saya tidak tahu, karena saya sebatas men- gusulkan ke pusat dan sebatas men- gawasi saja. Masalah pekerjaan saya sudah serahkan dan diswakelolakan ke OMS, dan yang jelasnya proyek itu su- dah selesai dan sudah diterima oleh tim pemeriksa dari pusat. “Jadi buat saya sudah tidak ada masalah,” kata Marani dengan santainya, seakan tidak ada be- ban. ■ Nasrul Anas/Rahim/S-10 SKOR, Konawe-Sultra Pembangunan pelabuhan dermaga perahu rakyat yang bersumber dari dana APBN Anggaran Tahun 2013, senilai Rp. 757.000.000, di Desa Ulu Sawawa, Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Teng- gara bagai siluman saja, lantaran proyek ini tidak jelas. Proyek ini meskipun telah dianggap selesai, namun tidak dapat digunakan, karena tidak tuntas. Hal ini menimbulkan kecurigaan warga sekitar. SKOR, Mamuju-Sulbar ealita yang terjadi di Di- nas Pemuda Dan Olah- raga (Dikpora) kini san- gat memperihatinkan, karena hasil investigasi Tim Tabloid SKOR, Selasa (04/11/2014) lalu, ternyata Gaji Tunjangan Profesi Guru (GTPG) triwulan ke III 2014 teran- cam tidak akan diterima para guru. Bendahara Dikpora Mamuju, Rudi Ahyani saat dikonfirmasi Skor baru- baru ini mengatakan, informasi yang saya dengar dari Pegawai Kasda bahwa GTPG untuk triwulan ke III bukannya kita tidak mau bayarkan, namun kar- ena dananya tidak cukup untuk bayar GTPG. “Yakni kurang Rp 2 miliar, se- mentara kita minta untuk GTPG Rp 11 miliar lebih,” tambahnya. Ketika ditanya Skor kok bisa kurang Rp 2 miliar, Rudi menuturkan, saat ini banyak Guru-guru naik pangkat, naik gaji, dan Guru yang baru datang SK- nya, hingga otomatis dana yang terse- dia tidak cukup. Namun rasanya alasan yang disam- paikan Rudi tidak mendasar dan patut diduga ada permainan. Karena kalau untuk kenaikan gaji dan pangkat 2014, itu sudah terbayarkan oleh mantan Bendahara, yaitu Munjid. Pertanyaan- nya, justru kok bisa-bisanya tidak cu- kup dana untuk GTPG. Ada apa di balik semua ini? Sekedar perbandingan, pemba- yaran GTPG di Mateng, Majene, Matra semuanya sudah dibayarkan masing- masing Dinas melalui Bendaharanya. Bahkan yang justru lebih mengh- erankan, di Dikpora Mamuju ketika Guru mau menerima GTPG dibuat- kan SK dulu, yang notabene ini sesuai permintaan Mendiknas Pusat. Setelah SK sudah ada, maka setiap Guru yang akan menerima SK, diharuskan mem- bayar Rp.200.000 untuk triwulan ke II dan untuk triwulan ke III ada lagi SK ke luar dan dikenakan lagi pembayaran Rp.30.000 perorang. Sementara Guru SMA tidak dibuat- kan SK oleh Dikpora Mamuju, karena Guru SMA merujuk pada SK kelulusan pertama, itu yang Sah. Kalau ada lagi dibuatkan SK GTPG yang dikeluarkan oleh Dikpora Mamuju itu seremonial saja, agar bagaimana cara para Guru SD dan SMP uangnya bisa digerogoti. Apa yang dilakukan oleh Dikpora Mamuju tersebut, bukan hanya pungli namun sudah masuk kategori Korupsi, sebagaimana diatur dalam UU Tentang Pemberantasan Korupsi No.31 Tahun 1999. Makanya, praktek kotor oknum Dinas Dikpora itu perlu segera ditin- dak. Dan disinilah fungsi anggota De- wan yang terhormat dalam mengawasi gerak-gerik para SKPD Mamuju. ■Fadly Saputra/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
09 www.skornews.com Terkait dengan masuk buinya ke- tiga mantan direksi itu, pihak Kejak- saan tidak bisa memberi garansi apak- ah masalah tersebut akan berhenti di tiga orang itu saja atau akan ada tum- bal lain selain ketiga mantan direksi PD Aneka Usaha ini. “Kalaumemangadafaktabarudalam persidangan nanti, pasti kita lanjutkan lagi untuk mencari yang lain. Itu pasti. Namun saat ini kita fokus dulu lah pada tiga tersangka ini,” tegas Kajari Kolaka, Jefferdian, Jumat (31/10/2014) lalu. Untuk menjebloskan tiga orang terserbut ke dalam Rutan, Kejaksaan Negeri Kolaka butuh waktu enam bulan untuk melengkapi berkas mereka. “Jadi enam bulan kita kerja, tapi kan bukan pada lama atau tidaknya pekerjaan itu, namun yang penting hasilnya. Ini kita masih berjuang untuk hadapi sidang SKOR, Kolaka Dugaan kasus korupsi di Perusda Kolaka, akh- irnya menyeret tiga mantan direksi PD Aneka Usaha masuk penjara. Mereka adalah Dudung Djuhana se- bagai mantan Direktur Utama, Rahmat Nadjib seba- gai mantan Direktur Keuangan dan Yan Iswan seba- gai pelaksana tugas Dirut. tipikor nanti,” tambah Jefferdian. Cuma, Kajari Kolaka belum bisa me- mastikan kapan waktu yang pas untuk sidang tipikor tiga tersangka tersebut. Mantan direksi Perusahaan Daerah (PD.Aneka Usaha) Kolaka kini telah menghirup udara dingin Rutan Kolaka sebagai tersangka kasus korupsi peny- alahgunaan kas kantor tersebut. Mer- eka yang terlibat adalah Dudung Dju- hana sebagai mantan Direktur Utama, dan Rahmat Nadjib sebagai mantan Direktur Keuangan serta Yan Iswan sebagai pelaksana tugas Dirut Perusda Perusda Kolaka. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, Jef- ferdian mengungkapkan, seluruh ter- sangka sudah berada di Rutan Kolaka. “Kita telah tahan tiga orang itu. Dari hasil Audit BPKP Sulawesi Tenggara di- simpulkan adanya kerugian negaranya periode 2010 hingga 2011 itu senilai Rp. 3,9 miliar dengan pelaku Dudung Juana sebagai Dirut saat itu dan Rah- mad Najib sebagai Direktur Keuangan,” katanya. Lebih lanjut ia juga menjelaskan, untuk Yan Iswan saat menjabat sebagai Direktur Utama periode 2012 terbukti merugikan negara Rp.1,8 miliar. Ber- dasarkan hasil audit itulah ketiga ter- sangka itu harus masuk bui. Untuk sementara pihak Kejaksaan SKOR, Konawe BANTUAN Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di UPT Awua Jaya dari Ke- mentrian Nakertrans (kini Kementerian Ketenagakerjaan) melalui Dinas Naker- trans Konawe, ternyata banyak men- gandung misteri, tidak diketahui siapa penerima barang tersebut. Hingga san- gat patut diduga ada aroma korupsi yang melibatkan oknum Dinas Naker- trans Konawe. Adanya dugaan pernyelewangan ini akibat warga masyarakat transmigrasi UPT Awua Jaya Kecamatan Asinua, Ka- bupaten Konawe baru-baru ini seharus- nya mendapatkan bantuan barang ane- ka jenis kelengkapan untuk pertanian, antara lain: 5 unit Hand tractor, 4 unit Box Viar, 2 unit Mesin Chain Saw dan 1 unit Heler (mesin gilingan padi). Bantuan tersebut berasal dari Ke- mentrian Nakertrans (kini Kementerian Ketenagakerjaan) yang sumber dan- anya dari APBN dan akan dikelola oleh Poktan dan Gapoktan di bawah Kopera- si Produsen Desa Awua Jaya. Hasil investigasi Tim Media Skor ke- pada masyarakat Desa Awua Jaya, ada indikasi penyelewengan atas bantuan Alat mesin pertanian (Alsintan) yang semestinya dapat dipergunakan untuk membantu dan meringankan pekerjaan petani. Namun sungguh sangat ironis, di saat pemerintah pusat memberikan bantuan untuk masyarakat di bawah, terkadang selalu dimanfaatkan oleh ok- num yg tidak bertanggungjawab. Guna mencari kejelasan informasi tersebut, wartawan Skor telah berha- sil menemui Kelompok Tani Desa Awua Jaya, Jumaidin. Saat dimintai keteran- gannya, Jumaidin mengatakan, saya tidak pernah menerima penyerahan barang bantuan ataupun menandatan- gani berita acara penerimaan barang. “Saya juga tidak tahu siapa sih sebe- narnya yang menandatangani berita ac- ara penerimaan barang itu,” ketusnya. Lebih lanjut dia menambahkan, se- lain bantuan mesin yang turun di Desa kami, masih ada lainnya yang total anggarannya senilai Rp 10 juta, namun sudah menjadi bentuk barang, yakni pupuk, obat-obatan dan bibit sayuran. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Media Skor beberapa kali beru- saha menemui Kepala Dinas K2MKT, namun sayangnya tak kunjung berhasil ditemui, karena selalu tidak ada di kan- tor. Hingga akhirnya dapat menemui Negeri Kolaka menitipkan para ter- sangka korupsi itu di Rutan Kolaka, agar pihaknya bisa konsentrasi lagi menyusun berkas guna dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kendari. “Kita sementara menyiapkan bahan untuk proses persidangan. Jadi memang sebelum ditahan itu ada penyerahan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Semua melalui proses hukum yang benar,” jelasnya. ■rdm/S-10 Kabid K2MKT, Muh Laiman. Kepada me- dia Skor Laiman menuturkan, Iya benar kalau bantuanAlsintan itu memang ada, antara lain 5 buah hand tractor, namun 2 unit mesinnya hilang. Saya tidak tahu siapa yang mengambil, termasuk 4 unit Motor Viar, 2 unit Chain Saw dan 1 unit RMU Heler (Mesin giling) yang sampai hari ini belum dioperasikan alias masih digudangkan. “Karena terkendala soal tempat/bangunan mesin giling,” tan- dasnya. Namun saat Skor mempertanyakan soal penerimaan barang, Laiman tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, hanya mampu berkata, “Saya tidak pu- nya petunjuk untuk melakukan serah terima barang,” ujarnya. ■Nasrul Anas/S-10 SKOR, Mamuju SEJAK didirikan tahun 2008 Gedung Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, hing- ga kini tidak pernah dapat anggaran renovasi dari Pemerintah Daerah, pa- dahal kondisinya perlu mendapat per- hatian dan juga di dalam ruang Kantor DPRD sudah banyak plafonnya yang ambruk. Terkait dengan kondisi Gedung DPRD Kabupaten Mamuju yang sudah direnovasi ini, pihak DPRD Mamuju su- dah pernah mengusulkan agar Bupati Mamuju mengusulkan untuk dianggar- kan dalam APBD pokok 2014, namun sayangnya hal itu tidak dihiraukan oleh pihak Pemkab Mamuju. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, baru-baru ini Wartawan Tab- loid Skor mengunjungi Gedung DPRD Mamuju untuk minta tanggapan ang- gota Dewan seputar Gedung Kantor DPRD ini, apakah sudah layak dapat anggaran renovasi. Menurut salah satu anggota Dewan dari Fraksi PKS yang tidak mau disebut namanya mengatakan, Gedung Kan- tor DPRD Mamuju sudah seharusnya direnovasi dan itu aturannya ada di dalam Tata Tertip DPRD. Seraya menam- bahkan, karena di dalam ruang Kantor DPRD sudah banyak plafonnya yang ambruk. Demikian juga tanggapan anggota dewan dari Fraksi Partai Hanura men- gatakan, yang lebih harus diutamakan adalah ruang fraksi untuk kita duduk bersama membahas apa program yang direncanakan. Karena di sisi lain, ba- gaimana teman-teman anggota Dewan bekerja maksimal kalau ruangan ker- janya sempit. Karena itu, ungkapnya, diharapkan kepada Pemkab Mamuju untuk tahun anggaran 2015 harus ada anggaran renovasi Gedung Kantor DPRD. Namun yang paling dibutuhkan ialah Ruang Komisi itu harus ditata dengan baik, agar anggota Dewan bisa bekerja se- cara profesional 5 tahun ke depan, agar fungsi pengawasan lebih baik dari sebe- lumnya, tegasnya. ■Korwil Sulbar/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
10 www.skornews.com ahkan, Pabrik PT Wira Paper yang pada awal izinnya pergudangan ini, belum lama ini di- tuntut oleh warga yang tergabung dalam Forum Peduli Ling- kungan Kompleks PU RT.003/04 Koang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, agar aparat terkait menutup pabrik terse- but, karena mencemarkan lingkungan dan menganggu kesehatan dan kenya- manan warga. Dampak keberadaan Pabrik PT Wira Paper di tengah-tengah pemukiman, membuat banyak warga yang menga- lami sesak nafas akibat bertebarannya abu batu bara di sekitar pemukiman warga, khususnya warga Kompleks PU RT.003/04 Koang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang. Menurut salah satu warga yang minta jati dirinya dirahasiakan, abu batubara yang keluar dari Pabrik PT Wira Paper, bukan saja mengganggu kesehatan warga, namun juga men- gotori lingkungan rumah warga. Con- tohnya, jika menjemur pakaian di luar rumah suka kena abu batu bara yang berwarna hitam. Hal ini, ungkapnya, diakibatkan tidak dilakukannya pengurusan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) oleh pihak Pabrik PT Wira Paper, sesuai Peraturan Pemer- intah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Hingga membuat masyarakat di sekitar pabrik selama ini mengalami pencemaran udara yang bahkan bisa menyesakkan nafas. “Padahal, sehar- usnya izin sumber energinya, meng- gunakan gas dan listrik. Namun Pabrik PT Wira Paper menggunakan batu bara sebagai sumber energynya,” tandas- nya. Padahal, tambahnya, pada awal- nya izin yang diperoleh PT Wira Paper adalah Izin Pergudangan, namun kok sekarang malah jadi pabrik. Kan san- gat aneh, di tengah-tengah pemuki- man ada pabrik. “Hal ini pernah membuat bingung Dinas Ling- kungan Hidup Kota Tangerang, yang me­ nya­takan, kok ada pabrik di tengah pe- mukiman,” jelasnya saat menyampaikan protesnya beberapa waktu lalu. Terkait dengan ke­ nyataan itu, Dinas Tata Kota, Kota Tangerang pernah menyatakan, jika keberadaan Pabrik PT Wira Paper melanggar ruang tata kota. Sebenarnya dengan beberapa pe- langgaran yang dilakukan Pabrik PT Wira Paper ditambah tidak adanya itikad baik dari Hadi Raharja selaku pemilik pabrik untuk mengurus izin usahanya dan juga Izin Lingkungan Hidup (AMDAL) yang sudah dijanjikan dalam beberapa kali pertemuan den- gan warga, maka sudah selayaknya jika pabrik tersebut ditutup. Memang ada dugaan dari pada se- bagian warga, jika masih berope­rasinya pabrik yang menempati arel sekitar 13 Ha dan memiliki sekitar 800 karyawan ini, akibat di-backup oleh oknum pen- guasa, baik itu dari jajaran eksekutif maupun legislatif Kota Tangerang. Banyakkomentarwargaterkaitden- gan demo menuntut ditutupnya Pabrik PT Wira Paper ini. Seperti, Penguasa PT Wira Paper: “Jangan Kamu Racuni Anak-Anak & Cucu-Cucu Kami Dengan Abu batubaramu”, “Mana Janjimu”, “Sampai Kapan Kita Bisa Menghirup Udara Yang Segar Kayak Dulu Lagi". Diharapkan aparat penegak hukum terkait, baik Kepolisian maupun Kejak- saan RI segera mengambil tindakan te- gas terhadap PT Wira Paper. ■ Ccp/MV/S-10 SKOR, Kolaka-Sultra UNIVERSITAS Negeri Sembilan Be- las November (USN) cabang Ladongi melakukan pembayaran semester bagi mahasiswanya dengan menggunakan kwitansi toko. Hal tersebut diterapkan sudah berkisar beberapa tahun, ironis- nya hal tersebut tidak diketahui Rektor USN Kolaka. Penanggung Jawab USN Cabang Ladongi Romi yang dikonfirmasi men- gakui, dirinya menggunakan kwitansi toko namun hal tersebut ada sanggah- an yang diberikan pihaknya. "Kami me- mang menggunakan kwitansi toko, itu kami lakukan karena pihak mahasiswa banyak yang tidak langsung melunasi uang semesternya, makamya kami gu- nakan kwitansi seperti ini," katanya. Di kwitansi tersebut pihak pengelo- la menggunakan kwitansi toko dengan dua tahapan pemberian. Tahap perta- ma, pihak pengelola memberikan pada mahasiswa kwitansi berisi panjar yang dibayar pihak mahasiswa sebesar satu juta. Sedangkan di tahap kedua, kwitansi tersebut terlampir pelunasan senilai sembilan ratus lima puluh ribu. Semen- tara slip pembayaran yang resmi di keluarkan pihak USN hanya terlampir sembilan ratus lima puluh ribu dengan rincian pembayaran SPP dan Praktikum. "Anggaran yang sebesar satu juta, itu pembayaran transpor dosen, pemban- gunan dan honor staf, karena mereka tidak di gaji pihak USN," ujar Romi. Rektor USN Dr. Azhari yang dikon- firmasi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui yang dilakukan pihak pen- gelola Cabang USN Ladongi. "Kami akan memanggil pihak pengelola secepatnya jika memang seperti itu yang dia laku- kan," katanya. Dia mengungkapkan, dirinya hanya mengetahui besaran jumlah pemba- yaran di cabang Ladongi sama besaran di cabang lain. Jika benar dugaan yang dilakukan pihak pengelola, dia akan segera memperingati. Namun ironis- nya, Pengelola mengatakan, hal terse- but dilakukan sejak adanya cabang USN di Ladongi pada tahun 2006 dan diketa- hui oleh pihak Rektor. ■Masjidin/S-10 SKOR, Tangerang Selatan Pabrik PT Wira Pa- per yang berlokasi di Jln Sangego Bayur Pintu Air 10 No.8 Karawaci, Kota Tangerang digugat masyarakat sekitar yang selama ini mengalami pencemaran lingkungan akibat proses pembakaran tiga mesin boiler pabrik yang menggunakan energy batu bara. Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
11 www.skornews.com SKOR, Kolaka-Sultra ebanyak 35 Calon Anggota Legislative (Caleg) yang terpilih pada Pemilu Pegislatif pada 9April 2014 lalu, Senin, (27/10/2014) resmi dilantik dan mengikuti pengambilan sumpah janji sebagai anggota DPRD Kab. Kolaka Periode masa bakti 2014-2019. Ke 35 anggota DPRD yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jan- jinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, di Aula Sidang Utama DPRD Kolaka dalam Rapat Paripurna Istime- wa tersebut. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Kolaka terse- but, selain dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemda Kolaka, Kab. Kolaka Timur dan Kab. Kolaka Utara serta 1. Partai Nasdem: Drs H Andi Syahrud- din M MSi, Rosdiana, Drs Syahrifud- din MH dan Abdul Muin. 2. PKS: Ahmar SSos, Syukur, Edi Gu- nawan Arafik, Irwan Pabetai A. Ma dan Rusman SPd. 3. PDIP: H Syahrifuddin Baso R, H Rid- wan Basnapal SE, Yunus T Patandi- anan SPd, Edy Haryono. 4. Partai Golkar: Muhammad Anis Pamma, Yan Iswan B MSc, Sukirman SE dan H Mustafa SE. 5. Partai Gerindra: Ir Syaifullah Halik, Ketua KPU Kab. Kolaka, Ketua Pan- waslu Kab. Kolaka, juga pimpinan Or- mas dan undangan lainnya. Dari ke 35 anggota DPRD Kolaka yang dilantik, mayoritas wajah-wajah baru dan hanya terdapat sembilan orang wajah lama, yaitu Rusman, Suaib Kasra, Parmin Dasir, Amiruddin Massang, Andi Merya Nur, Rahmatia Lukman, Tauddin M, Anang Juprida dan Ridwan Basnapal. Dalam sambutannya, Bupati Kola- ka Ahmad Safei mengharapkan, ang- gota DPRD Kolaka yang telah resmi dilantik dapat menjalin kerjasama yang baik terhadap Pemda Kolaka, meskipun 35 orang anggota DPRD ini berasal dari sebelas (11) partai politik yang berbeda. Bupati Ahmad Safei pada kesem- Anang Juprida SH, Masturjono dan Sudirman. 6. Partai Demokrat: Ruben Killa BSc AK, Drs H Tajuddin, dan M Rusman. 7. PAN: H Parmin Dasir SE, Andi Mus- mal, Amiruddin Massang SE, dan Hj Rahmatia Lukman SE. 8. PPP: H Syakruddin SPd, Drs H Suaib Kasra, Hj Andi Merya Nur Sip dan Hj Jariah. 9. PBB: Muh Gasing HS SS. 10. PKPI: Syahroni Pujabi SH. 11. PKB: Handra LB SH. Nama-nama para legislator baru di DPRD Kab. Kolaka berdasarkan Partainya: patan itu juga mengucapkan terima kasih yang begitu mendalam terhadap anggota DPRD Kolaka yang lama, di- mana pada masa baktinya selalu bek- erjasama yang baik dengan Pemerin- tah Daerah Kab, Kolaka. ■ASDAR/S-10 SKOR, Sulbar KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cip- ta Karya melalui Satker Penataan Bangu- nan Lingkungan (PBL) telah melaksanakan Workshop Sosialisasi UU No.28-2002 dan Peraturan Menteri PU No.17 PRT-M-2010, di Hotel Grand Mamuju yang diikuti 30 orang peserta perwakilan dari 6 Kabupaten se- Sulbar, beberapa waktu lalu. Kegiatan Workshop tersebut dibuka se- cara resmi oleh Setda Provinsi Sulawesi Ba- rat yang diwakili Asisten III Pemrov Sulbar H. Darwin Yusuf SH MM dan didampingi Kasatker Muh. Nur Dadjwi ST MSi ini, me- nampilkan 2 orang nara sumber dari Ke- menterian Pekerjaan Umum dan Peruma- han Rakyat Jakarta. Dalam sambutannya H. Darwin Yusuf menegaskan, kita perlu mensosialisasikan dan itu harus dilaksanakan, yaitu Peraturan Menteri PU No.17 PRT-M-2010 tentang Pe- doman Tehknis Pendataan Bangunan Ge- dung serta pelaksanaan UU No.28-2002 Pasal 8 Ayat 3, Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperlu- an tertib pembangunan dan pemanfaatan gedung. Kasatker PBL Muh. Nur Dadjwi juga me- nyampaikan, Perda Bangunan Gedung (BG) masing-masing di 6 Kabupaten di Sulawesi Barat yang sudah disahkan Perdanya oleh DPRD Kabupaten, yaitu Majene dan Ma- muju Utara. Sedang 4 Kabupaten lainnya, sesuai dengan hasil koordinasi akan ditun- taskan semuanya Desember 2014. “Ke de- pannya diharapkan agar antara Kabupaten dan Provinsi berkoordinasi masalah teh- knis Penataan Bangunan Gedung di Daer- ah,” tandasnya. ■Korwil Sulbar/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
12 www.skornews.com egiatan yang diadakan Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Timur ini sendiri dalam rangka m e m p r o m o s i k a n produk-produk industri kreatif yang dihasilkan para kader PKK dan masyarakat serta Industri Kecil Me- nengah (IKM) Jakarta Timur. Pameran yang merupakan puncak dari kegiatan pameran ini diseleng- garakan selama tiga hari, 5-7 Novem- ber 2014 pukul 10.00-19.00 ini, diiku- ti 100 stand terdiri dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tersebar di wilayah Jakarta Timur serta parti- sipasi dari instansi lain. Dalam sambutannya Krisdianto menegaskan, pameran ini bertujuan untuk mempromosikan produk In- dustri Kecil dan Menengah (IKM) un- ggulan Jakarta Timur dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan AFTA tahun 2015. “Pameran ini juga bisa dianggap se- bagai ajang mempromosikan Des- tinasi Wisata Belanja dan Wisata Kuliner yang ada di Jakarta Timur,” tambahnya. Walikota Krisdianto sangat me- nyambut baik pelaksanaan kegia- tan ini. Bahkan berharap kegiatan pameran ini menjadi persiapan awal bagi para IKM untuk menyambut AFTA 2015. “Untuk itu,” lanjutnya, “Mari kita dukung bersama, karena kegiatan ini juga merupakan sarana hiburan bagi masyarakat di wilayah Jakarta Timur.” Kegiatan semacam ini, ungkap Walikota, perlu terus dikembangkan agar para IKM dapat memberdaya- kan diri sekaligus mempromosikan produk-produk kreatifnya. Karena pemerintahan yang baik ada sinergi tiga pilar, yakni pemerintah, pengu- saha dan masyarakat. “Karena itu, kepada Direksi Grand Cakung, Alex Guntadi tidak lupa kita harapkan dukungan CSRnya, agar masyarakat jakarta Timur lebih maju lagi,” tukas- nya. Banyak produk rumahan yang ditampilkan di acara ini, mulai dari produk untuk dekorasi rumah, pajan- gan yang dibuat dari kayu dan bahan bekas lainnya seperti kaleng yang dibuat menjadi pajangan rumah. “Se- lain itu, pembuatan berbagai macam barang dari daur ulang sampah plas- tik, produk makanan dan minuman khas betawi, batu akik dan lain seba- gainya,” tambahnya. Pada kesempatan itu, Walikota juga menyatakan terima kasihnya kepada jajaran Sudin Perindustrian & Energi Jakarta Timur yang telah melaksanakan pameran ini dengan baik. Karena ini sangat membantu pemerintah dalam rangka member- dayakan masyarakat, khususnya In- dustri Kecil Menengah (IKM). Harus Mampu Bersaing Sebelumnya, Kasudin Perindustri- an Dan Energi Jakarta Timur, Dra Tuti Kurniati MSi kepada Tabloid SKOR, Senin siang (03/11/2014) lalu menu- turkan, pameran ini bertujuan untuk mempromosikan produk IKM unggu- lan Jakarta Timur, terutama industri- industri kreatif yang sedang berkem- bang saat ini agar dapat dikenal oleh masyarakat. “Serta menggerakkan program local movement, di mana masyarakat bangga memakai produk dalam Negeri,” paparnya. Menurutnya, di Jakarta Timur banyak terdapat produk unggulan dan andalan. Di antaranya, adalah batu mulia dan akik, mebel, keraji- nan tangan, kuliner, dan fashion dan aksesoris, kerajinan daur ulang dan sebagainya. “Saat ini, di Jatinegara Kaum terdapat 2.000 pengrajin kayu yang telah mendunia, terutama un- tuk sektor mebel,” tukas Tuti. Lebih lanjut Tuti menjelaskan, pameran yang mengambil tema “Ber- sama IKM Mari Kita Dukung Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” ini, akan menampilkan bukan hanya promosi penjualan saja, namun juga akan menampilkan proses menghasil- kan produk, baik dalam bentuk bro- sur, foto, video dan lain sebagainya. Guna menyambutAFTA2015 men- SKOR, Jakarta WALIKOTA Jakarta Timur Drs HR Krisdianto MSi membuka secara resmi Pameran Great Exhibition Jakarta Timur, Rabu siang (05/11/2014), di halaman parkir Mall Grand Cakung, Jakarta Timur. Tampak hadir Wakil Walikota Jaktim, Drs H Husein Murad MSi dan jajaran SKPD seJakarta Timur. datang, Tuti yang pernah mendapat- kan penghargaan sebagai Pegawai Teladan Tahun 2011 ini menjelas- kan, kita melakukan pelatihan, baik pelatihan SDM, maupun bagaimana dalam berproses. Karena dengan adanya AFTA kita harus mampu ber- saing terhadap produk-produk dari Negara lain. Selain memberikan pelatihan, un- gkapnya, kita juga mengajak mereka ikut pameran bukan hanya di Jakarta, namun juga di luar kota. Kemudian kita ikutkan lomba yang diadakan departemen melalui gugus kendali mutu dan lainnya. Serta pelatihan tentang peningkatan kualitas mutu. Lebih jauh Tuti menuturkan, re- spon pengelola Mall Grand Cakung cukup baik terhadap rencana per- helatan pameran ini, yang dibiayai melalui APBD. Namun ke depan, saya akan menjajaki bagaimana kita bersinergi membuat MoU. Di mana pihak kami sediakan IKMnya, se- diakan mitra dan lainnya, dan pihak Grand Cakung sediakan space yang tidak bayar. “Bahkan jika memung- kinkan disediakan di dalam Mall. Jadi kita minta pertanggujawaban para pengusaha mall untuk memfasilitasi para IKM,” tegasnya. Tuti menambahkan, semua mal di Jakarta Timur harus membantu IKM untuk menggelar pameran. Pihaknya akan membuat MoU dengan semua Mall dan PD Pasar Jaya, agar mau memberikan tempat untuk pameran melalui program CSR. Terkait dengan hal tersebut, GM Mall Grand Cakung, Imam Pranoto menyatakan, intinya kami siap un- tuk mendukung dan memajukan IKM dan UKM. Kami pasti akan sediakan lahan. “Bisa besar dari mana IKM dan UKM, jika tidak dari subsidi Pengelola Mall,” katanya setengah bertanya. ■Iskandar Sultoni Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
13 www.skornews.com SKOR, Konawe GUNAmensukseskanProgramWajib Belajar pada usia dini, serta menjabar- kan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Konawe khususnya, dan Provinsi Sulawesi Teng- gara pada umumnya, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe menye- lenggarakan rapat pertemuan, bebera- pa waktu lalu. Rapat Umum yang dipimpin oleh Kadiknas Konawe H Ridwan L SSos MSi yang dihadiri oleh Ketua Tim Peng- gerak PKK Kabupaten Konawe Ibu Ti- tin Nurbaya S, para Camat, Lurah, para Ibu Camat se Kabupaten Konawe, para guru, tenaga pengajar PAUD se Kabu- paten Konawe. Ridwan menegaskan, betapa pent- ingnya program tersebut sebab dengan adanya Sekolah Kelompok bermain atau sekolah PAUD di tiap Desa/Kelurahan, maka anak-anak di bawah usia 6 tahun sudah dapat mengenyam apa yang dis- ebut pendidikan seperti menghitung, mengaji dan berdoa. Menurutnya, agar program ini bisa terlaksana secara maksimal, tentu har- us ada dukungan penuh dari pemerin- tah setempat. Dalam hal ini Camat dan Kepala Desa, termasuk Ibu Camat/Ibu Kepala Desa, juga diharap turut serta. Ridwan juga menghimbau kepada para hadirin, agar program ini dapat dilaksanakan sebagai wujud Kepedu- lian kita terhadap anak-anak usia dini juga terhadap dunia pendidikan. Kar- ena secara umum Program PAUD atau TK telah berjalan baik dan sukses di Ka- bupaten Konawe selama ini. Pada prinsipnya, kita terus memacu atau menyempurnakan kekurangan yang masih ada di sana-sini, kata Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dik- nas Kab. Konawe, H ZUBAIR SH MSi. Kepada hadirin yang memenuhi ruangan aula rapat Diknas Konawe, Zubair menuturkan, pelaksanaan Pro- gram PAUD dan TK sangat terbilang sukses di Kabupaten Konawe. Ini ber- kat dukungan Kepala Dinas Ridwan kerjasama dari pengelola di tiap Desa/ Kelurahan. “Bahkan Kabupaten Konawe menjadi yang terbaik di Sultra dalam segi pengelolaan program PAUD,” tam- bahnya. Zubair kepada SKOR menjelaskan, jika program pendidikan usia dini ada- lah merupakan program prioritas pe- merintah pusat sejak beberapa tahun terakhir, hingga program dimaksud ahkan para siswa- siswinya begitu sangat berbobot dan berkuali- tas, tak terkalahkan dan sangat luar biasa den- gan mampunya meraih segudang prestasi dalam aneka lomba, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun di tingkat nasional. Keberhasilan yang diraih siswa- siswi Sekolah SMK 1 Muhammadiyah ini, tidak terlepas dari kerja keras Kepala Sekolah dan staf pengajar di sekolah yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Kepala Sekolah SMK 1 Muham- madiyah Wonomulyo, Syamsuddin SAg MPdI kepada Tabloid SKOR baru- baru ini menuturkan, pada dasarnya kami melakukan segala upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas anak didik. “Dan kami juga bisa ber- buat apa saja demi kebaikan para s i s w a , meskipun dilakukan diam-diam atau tanpa publikasi,” tambahnya. Diakui Syamsuddin, mengenai prestasi yang diraih para siswa dan dialaminya selama ini sangat baik, karena mampu berprestasi dalam lomba di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun di tingkat nasional. “Alhamdulillah, piagam penghargaan yang sudah kami dapatkan, membuk- tikan jika kami juga bisa,” tegasnya. Kepala Sekolah bergelar Magister Pendidikan Islam (MPdI) berasal dari Gowa dan sudah lama berkiprah di Tanah Mandar ini, sangat ramah dan bersahaja. “Saya datang ke Tanah Mandar Polman ini untuk mengab- dikan ilmu yang selama ini didapat- kan,” jelasnya. Berikut inilah beberapa di antara prestasi yang diperoleh selama menja- di Nahkoda di SMK 1 Muhammadiyah Wonomulyo, Kabupaten Pol- man, yaitu: Juara 1, Jurusan Adminitrasi Perkantoran; Juara 2, Jurusan Tata Busana; dan Juara 3 Bongkar Pasang Mesin Mobil. Serta masih banyak lagi piala-piala lainnya yang terpampang di ru- ang kerjanya. Butuh Bantuan Pemerintah Lebih lanjut Syamsuddin yang low profile ini menambahkan, walau seko- lah ini statusnya swasta, namun kami juga dapat bersaing dengan sekolah negeri unggulan di Polman. Untuk itu, ungkapnya, semoga dengan bantuan publikasi Tabloid SKOR, pemerintah Kabupaten Polman melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat tergugah hatinya, agar kami bisa mendapat perhatian juga, sama seperti sekolah lainnya. Karena hingga kini, tambahnya, kami belum memiliki Ruang Kelas Baru (RKB), Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Ruang Perpustakaan. “Ketiganya sangat kami butuhkan demi majunya akses dan mutu pendidikan yang baik di Tanah Mandar Polman. Dengan majunya prestasi siswa kami, hingga setelah lulus, saya sangat yakin mer- eka bisa hidup mandiri tanpa membe- bani orangtuanya,” tegasnya. Karena itu, Syamsuddin sangat berharap, semoga saja ada perhatian dari pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di SMK 1 Muhammadiyah. “Sebenarnya banyak yang akan kami rencanakan ke depan, seperti siswa kami dapat secara bergiliran study banding ke SMK terfavorit di Jawa Barat. Hanya sayangnya dana kami masih terba- tas,” tukasnya. Pada kesempatan itu, Kepsek SMK 1 Muhammadiyah ini sempat men- gapresiasi keberadaan dan penampi- lan Tabloid Skor. Sayamsuddin sangat mengharapkan, agar TABLOID SKOR dapat bersaing secara sehat, khusus- nya TABLOID mingguan lainnya. Hingga berita-berita yang disajikan ke publik dapat diterima dan enak dibaca, apalagi TABLOID SKOR me- nyediakan rubric Pendidikan. “Terima kasih TABLOID SKOR, saya suka Tab- loid Skor karena resolusi warnanya lebih hidup dan tajam,” kata Syam- suddin dengan nada yang ramah. ■ ariefuddin haroen/S10 sangat apresiasi serta didukung oleh pemerintah Provinsi Sultra. Karena itu, ujarnya, melalui petun- juk Pemprov di Kabupaten Konawe sangat diharapkan untuk bisa disambut baik program tersebut, selaku Daerah yang termasuk pesat perkembangan- nya dengan sasaran tiap Desa/Kelura- han harus bisa berdiri minimal satu PAUD dan satu Sekolah TK. “Sistem pengelolaan PAUD ditang- gung penuh oleh Pemda Konawe mela- lui Dinas Pendidikan Nasional Kabu- paten menyediakan dana Operasional/ Insentif bagi tenaga pengajar juga alat peraga dan permainan kami tanggung. Hingga dalam praktek di lapangan dap- at berjalan dengan baik, proses belajar sesuai yang kita harapkan bersama,” jelasnya. ■Nasrul Anas/S-10 SKOR, Polman-Sulbar Sekolah SMK 1 Muhammadiyah yang berdomisili di Jl. Sultan Hasanuddin No. 72 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Poliwali Mandar (Polman), merupa- kan sekolah menengah kejuruan yang berdiri tahun 2004. Sekolah yang pada awalnya sering dianggap remeh ini, saat ini sudah mampu bersaing dengan sekolah negeri unggulan dan juga memiliki segudang prestasi di berbagai bidang. Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
14 enyalahgunaan Bunga BPHTB itu den- gan modus pegendapan dana sampai pada setiap akhir minggu berjalan pada rekening escrow Bank DKI sebe- lum masuk ke rekening milik Pemprov, pengendapan dana itu tidak dikenakan jasa bunga. Secara keseluruhan dana BPHTB yang terkumpul pada tahun 2011 sebanyak Rp 2 Triliun lebih sebagaimana pemberitaan Skor pada edisi ke-26 sebelumnya. Ketika Tim Skor mengunjungi Kantor Dinas Pe- layanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, hanya diterima oleh Kasubag Keuangan H Faisal Syafrudin, Kabid Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah Joko Pujiyan- to dan Kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Arief Susilo, Jum’at lalu. Faisal menyampaikan, terkait dengan penampun- gan dana BPHTB di Bank DKI pada tahun 2011, do- mainnya adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Karena yang melakukan Perjan- jian Kersa Sama (PKS) ialah antara BPKD DKI Jakarta dan Bank DKI. “Jadi silahkan saja bapak tanyakan langsung kepada BPKD,” tukasnya. Sedangkan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta, sebagai pelaksana pemungut pajak yang sifatnya melayani wajib pajak (WP) dan menyiapkan formulir Surat Setoran Bea (SSB BPHTB), serta siap membantu WP menghitung jika diminta tentang be- sarnya biaya BPHTB yang harus disetorkan ke Bank. Setoran WP masuknya ke Rekening Kas Umum Daer- ah (RKUD) BPKD DKI Jakarta. “Setelah itu, kami memvalidasi biaya yang telah disetor WP, dengan melakukan verifikasi apakah me- mang sudah sesuai jumlah yang telah disetor WP tersebut. Hanya itu yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak, jadi tidak ada hubungannya dengan peneri- maan dana,” paparnya. Dari penelusuran SKOR pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta diketa- hui, pengelolaan BPHTB tahun 2011 itu adalah masa peralihan pengelolaan dimana sebelumya dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian disalurkan ke daer- ah melalui Dana Perimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005. “Untuk tahun 2011, karena baru mengelola masih penyesuaian sistem dengan mengacu pada sistem yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat,” ujar Kasubdit Pajak, Triastuti kepada Skor di ruang kerjanya, Rabu (05/11/2014) lalu. Terkait pemungutan dan pengelolaan pajak, Trias- tuti menyebutkan, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) ber- fungsi sebagai pelaksana pemungut pajak dan BPKD melalui bidang perbendaharaan yang melakukan monitoring mengenai jumlah pajak yang diterima dan melakukan pemantauan angka pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). “Tentang angka-angka, jumlah dana atau apakah ada bunga itu dimonitor bidang perbendaharaan, jadi kalau mau tahu yang sebenarnya apakah uang itu sebenarnya langsung masuk ke RKUD atau melalui rekening penampungan, silahkan tanya ke bidang perbendaharaan,” jelasnya. Salah seorang staf, Farhan yang mendampingi Tri- astuti saat menerima SKOR mengatakan, pada tahun 2011 baru menerima pelimpahan BPHTB dari pusat ke daerah sehingga belum mempunyai pengalaman dalam pengelolaan BPHTB dan masih mengadopsi peraturan (PKS) yang digunakan pemerintah pusat. “Di PKS dipusat disebutkan bisa membuka reken- ing penampungan dan dilimpahkannya setiap hari jum’at, jadi kita membuka rekening escrow bukan re- kening milik Pemprov, nah di dalam dunia perbankan kalau yang namanya escrow tidak mendapatkan jasa giro, karena bukan milik kita melainkan rekening mi- lik bank,” ujar Farhan. Lebih lanjut, Farhan mengatakan, setelah berjalan setahun ada saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan perbaikan sistem. “Berjalan setahun akhirnya ada hasil pemeriksaan BPK yang menyarankan agar coba mengikuti pera- turan yang ada, dalam arti boleh mengadopsi pemer- intah pusat namun harus ada perbaikan dan pembe- nahan sistem. Makanya pada tahun 2012 kita tidak ada lagi pengendapan, jadi pada H plus 0 itu sudah dilimpahkan, pada hari yang sama diakhir hari kerja sudah harus dilimpahkan masuk ke RKUD,” jelasnya. “Jadi mulai tahun 2012 sistemnya sudah benar nih. Tidak lagi diendapkan, tapi diakhir kerja lang- sung dilimpahkan,” Triastuti menimpali. Triastuti mengakui, tidak terlalu mengetahuii se- cara jelas tentang pengelolaan BPHTB pada tahun 2011, karena saat ini saja baru sebulan menjabat se- bagai Kasubdit Pajak. Lebih lanjut penelusuran SKOR pada Bi- dang Perbendaharaan diketahui, dana Pem- prov yang ada di bank harus mendapatkan jasa giro atau bunga bahkan ada target pendapatan bunga pada setiap tahun ang- garan. “Kalau masalah bunga harus ada bunga, bahkan kita ada target bunga” ujar pe- gawai di bidang perbendaharaan Pemprov DKI Jakarta. Pegawai yang enggan disebutkan na- manya itu menyebutkan, bunga atas dana Pemprov itu dihitung per rekening. “Mekanisme bunga secara keseluru- han per rekening, tidak dipecah-pecah berdasarkan jenis pajak,” tambahnya. Disebutkan juga, rekening escrow itu memang ada tetapi sifatnya escrow har- ian. “Setahu kami dari dulu itu ada escrow, namun escrow harian. Jadi kami tidak tahu itu kalau ada pengendapan dana selama seminggu di rekening escrow, baru masuk ke RKUD,” pungkasnya. Dari penelusuran Skor, ada indikasi kuat tidak adanya bunga dari dana BPHTB 2011 yang terkumpul pada rekening escrow Bank DKI akibat rekayasa dan persekongkolan antara oknum pejabat Bank DKI den- gan oknum pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini BPKD dan Dinas Pelayanan Pajak seba- gai instansi yang terlibat dalam pengelolaan BPHTB tersebut. Bank DKI yang dikofirmasi terkait dugaan pe- nyalahgunaan dan korupsi pada pengelolaan dana BPHTB tahun 2011 melalui surat Skor nomor 036/K/ SKOR, Jakarta Pengelolaan Dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 yang terkumpul pada rekening Escrow (pe- nampungan) di Bank DKI terindikasi diselewengkan oknum pejabat Bank DKI bekerjasama dengan oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PR-KOR/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 yang di- terima pihak Bank DKI pada tanggal 28 Okto- ber 2014, hingga berita ini diterbitkan SKOR belum mendapat jawaban dari pihak Bank DKI. ■TIM Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
15 alah satutunya kredit pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua ke- pada PT SCD yang macet sekitar Rp. 45 mil- iar lebih yang pada akhirnya merugikan PT Bank DKI. Berdasarkan data dan informasi yang diterima Skor tahun 2007 PT Bank DKI menyalurkan kredit pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada PT SCD dengan total plafon kredit Rp. 75 miliar rupiah, menggunakan system Channelling (Kerjasama pembi- ayaan) Kuat dugaan persetujuan atas pemberian kredit itu tidak melalui analisa yang obyektif sesuai dengan stan- dar peraturan perbankan sehingga mengakibatkan kred- it pembiayaan itu macet dengan perhitungan nilai kredit macet pokok dan bunga kredit sampai tahun 2012 sebe- sar Rp. 45 miliar lebih. Salah satu hal yang tidak diperhatikan oleh PT Bank DKI dalam pemberian fasilitas kredit itu adalah analisa dan keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya, sesuai dengan Undang Undang No.10 Ta- hun 1998 tentang perbankan. PT SCD sebagai debitur diketahui hanya memiliki Sumber pendapatan yang digunakan membayar pin- jaman kredit dari angsuran rutin nasabah setiap bu- lan dan tidak ada sumber pendapatan lain untuk mengantisipasi jika terjadi kredit bermasalah dari nasabah. Selan itu, resiko yang timbul karena lokasi konsumen bera- da di luar jangkauan pengawasan Bank DKI apabila konsumen menunggak pembayaran. Bank DKI memberikan kredit pembi- ayaan kepada PT SCD yang mayoritas konsumennya berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan, sedangkan Bank DKI tidak mempunyai kantor cabang pada wilayah tersebut. Dengan tidak adanya kantor cabang Bank DKI di wilayah Su- matera dan Kalimantan, akan menyulitkan Bank DKI dalam me- nilai hasil analisa Konsumen yang dilakukan oleh pihak PT SCD. Yang lebih aneh lagi, setelah pembayaran kredit PT SCD macet justru pihak Bank DKI melakukan restrukturisasi fasilitas kredit yang diberikan dari pola Channelling (pembiayaan) men- jadi Executing (modal kerja). Restrukturisasi itu juga ditengarai tidak melalui analisa bis- nis perbankan karena dilakukan pada debitur yang tidak memi- liki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban- nya setelah direstrukturisasi. terkait pemberian fasilitas kredit PT Bank DKI kepada PT SCD, Skor telah meminta kofirmasi melalui surat nomor 036/K/ PR-KOR/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 yang diterima pihak Bank DKI pada tanggal 28 Oktober 2014 namun hingga berita ini ditulis Skor belum mendapat jawaban dari pihak PT Bank DKI. Sebagai informasi tambahan PT SCD merupakan perusahaan/ lembaga pembiayaan yang menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua. PT SCD adalah salah satu grup dari Holding Company PT IKM, dimana PT IKM adalah pemegang saham mayoritas. PT SCD membiayai lima merk sepeda motor yaitu Kanzen, Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki dengan komposisi Kanzen sebesar 80% dan Non Kanzen (Jepang) sebesar 20%. Sepeda motor Kanzen merupakan sepeda motor yang diprod- uksi dan dipasarkan oleh PT Kanzen Motor Indonesia. Pembi- ayaan oleh PT SCD ini adalah untuk mendukung penjualan motor merk Kanzen yang merupakan hasil produksi Holding Company yaitu PT IKM. PT SCD memfokuskan penjualan motor merk Kanzen di wilayah Sumatera, karena karakteristik motor merk Kanzen dianggap lebih sesuai dengan kondisi alam wilayah Sumatera yang didominasi dengan wilayah perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. ■Tim SKOR, Jakarta. Proses pemberian dan penyaluran kredit pada PT Bank DKI diduga banyak terjadi “kongkalikong” antara pihak debitur dan oknum pejabat PT Bank DKI sebagai kreditur yang menyebabkan tidak diterapkan standar analisa dalam pemberian kredit perbankan sehingga mengakibatkan banyaknya kredit macet.
16 www.skornews.com ejumlah elemen ormas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Ja- karta (GMJ) dalam Aksi Se- juta Ummat tersebut, menuntut untuk melengserkan Ahok yang tidak layak menjadi Gubernur DKI Jakarta, akibat sikap temperamentalnya dan cenderung merugikan Umat Islam Jakarta. Dalam aksinya ormas Front Pem- bela Islam (FPI) dan 99 Ormas yang tergabung dalam GMJ berunjuk rasa dengan long march dari Bundaran HI menuju Balai Kota dan DPRD DKI Ja- karta. Massa yang dipimpin oleh Habib Rizieq selaku Imam besar FPI ini den- gan menggunakan mobil komando dan berbagai atribut spanduk yang dibawa bertuliskan menolak Ahok jadi Guber- nur DKI Jakarta dan harus dilengser- kan. FPI Dukung Usul Rekonsiliasi GMJ TERKAIT penolakan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama yang biasa disapa Ahok, FPI yang men- gatasnamakan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menyampaikan surat “Usulan Rekonsiliasi” kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta, dengan memuat be- berapa alasan, tertangngal 07 N0vem- ber 2014, yang ditembuskan kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Menko Polhukam RI, Mendagri RI, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Pimpinan Ormas Islam dan Pers. Adapun isi suratnya: Menanggapi Surat Direktur Jen- deral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Prof Dr H Djoherman- syah Djohan MA, nomor 121.31 / 4438 / OTDA, tertanggal 28 Oktober 2014, yang meminta kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera menggelar Sidang Paripurna untuk mengumum- kan pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan dalih UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014, serta tafsir sepihak terhadap Perppu No 1 Ta- hun 2014, adalah tindakan tergesa-ge- sa yang tidak arif dan tidak bijak serta tidak proporsional. Sesuai Peraturan Pemerintah Peng- ganti Undang-Undang Republik Indo- nesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wa- likota tertanggal 2 Oktober 2014 yang disebut juga PERPPU PILKADA, maka te- lah ditetapkan aturan dan mekanisme terkait posisi Wakil Gubernur manakala Gubernur berhenti atau diberhentikan, sebagai berikut: 1. Pasal 173 ayat (1) Dalam hal Gu- bernur, Bupati, dan Walikota berhalan- gan tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bu- pati, dan Wakil Walikota tidak serta merta menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian, maka Ahok tidak serta merta menggantikan Jokowi seba- gai Gubernur DKI Jakarta. 2. Pasal 174 ayat (2) Apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, maka dilakukan Pemilihan Gu- bernur melalui DPRD Provinsi. Dengan demikian, Pemilihan Guber- nur DKI Jakarta harus melalui DPRD DKI Jakarta, karena sisa masa jabatan Guber- nur Berhenti Jokowi lebih dari 18 bulan. 3. Pasal 203 ayat (1) Dalam hal ter- jadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wa- likota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya. Dengan demikian, Ahok tidak boleh langsung menggantikan Jokowi sebagai Gubernur, karena Jokowi diangkat men- jadi Gubernur DKI Jakarta dengan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub- lik Indonesia, bukan dengan UU No 32 Tahun 2004 atau pun dengan UU No 23 Tahun 2014 yang keduanya tentang Pe- merintahan Daerah. 4. Pasal 168 ayat (1) Penentuan jum- lah Wakil Gubernur berlaku ketentuan sebagai berikut: huruf (d) Provinsi den- ganjumlahpendudukdiatas10.000.000 (sepuluh juta) dapat memiliki 3 (tiga) Wakil Gubernur. Dengan demikian, ke depan Ahok tidak lagi menjadi satu-satunya Wakil Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi akan ada Dua Wakil Gubernur lainnya. Karenanya, kami dari GERAKAN MASYARAKAT JAKARTA (GMJ) men- gusulkan agar segera diadakan REKON- SILIASI antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta untuk duduk bersama menggelar MUSYAWARAH MUFAKAT sesuai Perppu Pilkada yang berlaku tersebut untuk menetapkan seorang Gubernur dan Tiga Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui DPRD. Usul kami sebagai berikut: • 1. Kursi Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Jokowi sebagai Kader Terbaik PDIP maka tetap harus diisi oleh Putra Terbaik PDIP yang mus- lim beriman dan bertaqwa serta berakhlaqul karimah, sesuai asas proporsional dimana mayoritas masyarakat Jakarta adalah umat Is- lam. • 2. Kursi Wakil Gubernur yang saat ini diisi Ahok bisa tetap dipertah- ankan oleh KIH karena sikap poli- tik Ahok lebih sejalan dengan KIH ketimbang KMP. • 3. Dua Kursi Wakil Gubernur lain- nya diisi oleh KMP, sehingga KIH dan KMP ke depan bisa selalu kom- pak bersatu dan bekerja sama un- tuk membangun Jakarta dan mense- jahterakan warganya. Usul ini kami ajukan sebagai “WIN WIN SOLUTION” bagi semua pihak, tanpa ada pihak yang dirugikan, untuk meredam konflik politik berkepanjan- gan antara KIH dan KMP di DPRD DKI Jakarta yang berpotensi mengganggu stabilitas politik Ibu Kota, sehingga akan sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Dalam pandangan kami, jika KIH memaksakan kehendak dengan meng- gunakan Arogansi Kekuasaan untuk tetap melantik Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka dipastikan GMJ akan meminta dan mendesak KMP untuk melakukan perlawanan politik melalui hak interpelasi dan hak angket hingga impeachment, yang akan didukung penuh oleh para Habaib dan Ulama serta Tokoh dan Ormas Islam yang ter- gabung dalam GMJ yang dengan HAR- GA MATI telah menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Demikian USULAN REKONSILIASI yang kami sampaikan dengan tulus dan ikhlas untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 agar diridhoi dan diberkahi Allah SWT. Besar harapan kami agar usul ini diterima dan dika- bulkan agar Jakarta sebagai Ibukota NKRI tetap kondusif, aman dan nya- man, serta tetap terjaga persatuan dan kesatuan warganya, sehingga berperan serta dalam mendukung Pemerintah Pusat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Wassalaamu 'Alaikum Wr.Wb Jakarta, 5 November 2014 GERAKAN MASYARAKAT JAKARTA Koordinator Umum KH. Fakhrurrozi Ishaq SKOR, Jakarta Ketika ribuan buruh tumpah ruah mengepung Istana Negara demo menolak kenaikan BBM, Senin (10/11/2014) lalu, hal sama terjadi juga di Balai Kota DKI Jakarta yang kedatangan ribuan Ormas. Mereka berujuk rasa menuntut Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau biasa yang dikenal Ahok, agar mundur karena dianggap tidak pantas menjadi Gubernur DKI Jakarta. Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
17 www.skornews.com aling tidak hal tersebut terjadi di wilayah Keca- matan Bontoa Kabupaten Maros. Masyarakat Bon- toa mendapat bantuan air bersih yang diberikan oleh Bupati Ma- ros, Hatta Rahman dengan memakai mobil tangki BNPB, yang kemudian di- jual ke masyarakat Bontoa. Terkait dengan hal tersebut, Sekum DPD PEMUDA LIRA Kabupaten Maros, Rauf Mappatunru yang disambangi wartawan Tabloid SKOR, di kediaman- nya di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros menegaskan, sangat menyesalkan upaya bantuan air bersih Bupati Hatta Rahman yang terkesan mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat yang sedang mengalami kekeringan. “Masak sih, bantuan air bersih Pem- kab buat masyarakat yang menderita kekeringan, dan dikirim dengan mobil tangki BNPB lalu dijual ke masyarakat Bontoa. Bantuan ini bukan solusi, na- mun juga bisa dianggap Pemkab Maros memeras warganya yang sedang meng- hadapi musibah kekeringan,” tegasnya dengan nada kecewa. Hal senada juga diungkapkan oleh Hamid Haseng, anggota DPRD Kabu- paten Maros dari Fraksi Partai Nasdem. Hamid tidak sepakat dengan bantuan air bersih yang diberikan oleh Bupati lalu dijual ke masyarakat. Karena air itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi yang terkesan di swastanisasi. “Persoalan ini sangat krusial. Karena di tahun bencana yang melanda bangsa ini, persoalan ini harus dibahas secara komprehensif. Berhubung air menjadi kebutuhan pokok di masyarakat dan industri-industri,” tegasnya. Persoalan ini sudah melanda masyarakat Bontoa selama bertahun- tahun, namun pemerintah dalam hal ini tidak pernah memperhatikan masyarakat Maros. “Selama ini, pemer- intah hanya mengakomodir kepentin- gan perusahaan-perusahaan industri yang dikelola investor asing,” tambah- nya. Bila dikaitkan dengan Undang-Un- dang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bumi dan air dan keka- yaan alam harus dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat, ungkap Rauf Mappatunru, Pemkab Ma- ros telah merampas hak rakyat, seperti air Bantimurung hanya didominasi oleh perusahaan PT Semen Bosowa Maros. Sementara air Lekkopancing dinikmati oleh masyarakat Kota Makassar, dan cilakanya Maros sendiri dilanda keker- ingan. Padahal, ungkap Rauf Mappatun- ru, jika kita mengacu pada UUD 1945 Nomor 33 maka yang paling berhak menggunakan kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah daerah ialah mut- lak seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi yang dilanda kekerin- gan berkepanjangan. “Namun Pemkab Maros kini menjual air tersebut dengan alasan peningkatan pendapatan daerah untuk dipakai membangun daerah,” ke- tusnya. Menurutnya, penghargaan Piala Ad- ipura dan prestasi WTP dari BPK yang ditorehkan Bupati Maros harus diapre- siasi, namun jangan sampai pemerintah hanya fokus memburu penghargaan dan melupakan kesejahteraan rakyat dan janji-janji politik tak kunjung dire- alisasikan. Tidak lupa Sekum DPD LIRA Ma- ros, Rauf Mappatunru menyampaikan beberapa pesan pada Bupati Maros: 1) Berhentilah membohongi rakyat, rakyat butuh kerja nyata bukan janji; 2) Ketika Pemerintah harus membuat kesepakatan dengan perusahaan-peru- sahaan agar CSR-nya dialokasikan ke daerah yang dilanda kekeringan seba- gai timbal balik dari hasil penjualan air ke Makaassar dan yang dimonopoli oleh Bosowa; 3) Para wakil rakyat untuk umumnya, dan terkhusus buat anggota DPRD yang terpilih di dapil Bontoa, to- long perjuangkan kami dengan men- gangkat solusi air bersih pada pemba- hasan APBD; dan 4) Krisis air bersih di Bontoa adalah musibah bagi kami, stop jadikan krisis ini sebagai senjata poli- tik. ■Aziz/S-10 SKOR, Maros Kekeringan yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Maros kondisinya sudah dalam taraf yang mengkhawatir- kan. Memang Pemkab Maros memberikan bantuan air ber- sih, namun sayangnya bantuan tersebut terkesan dijadikan lahan bisnis. Berhubung warga masyarakat harus beli air bersih bantuan Pemkab Maros tersebut. SKOR, Tangerang Sudah seharusnya setiap pelaksanaan proyek pemer- intah harus disertakan dengan pemasangan plang atau papan nama proyek. Karena hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hingga jika tidak memasang plang proyek, berarti pihak kontraktor tidak mematuhi prosedur kontrak dan melanggar (Perpres) Nomor 53/2010 UU No. 14/2008, dan juga bisa dianggap pihak pengelola proyek mengarah ke indikasi korupsi. Seperti terjadi pada Pembangunan Jembatan di Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur Kabu- paten Tangerang. Pada proyek tersebut tidak ada plang proyeknya. Hingga sangat patut diduga jika pihak pelak- sana proyek menyembunyikan sesuatu dan ada indikasi korupsi. Sungguh sangat ironis, di era keterbukaan publik seka- rang ini sebuah proyek jembatan yang sudah jelas-jelas dilalui banyak orang masih ada yang tidak memasang papan proyek. “Bagaimana jika proyek tersebut berada di pedalaman atau di perkampungan, sudah pasti papan proyek tidak dipasang. Karena hal ini, menunjukkan jika patut diduga ada yang disembunyikan dalam pelaksan- aan proyek tersebut,” ungkap salah satu warga yang jati dirinya tidak mau diungkap. Ketika wartawan Tabloid SKOR meluncur ke lokasi, memang benar apa yang diutarakan warga tersebut. Ke- tika dikonfirmasi, pengawas lapangan, Budi mem- benarkan, kalau papan proyek tersebut tidak ada. "Begini pak, ini pekerjaan satu paket, sedangkan pekerjaannya ada dua lokasi. Jadi kami hanya pasang satu saja, yakni di pasar sore," jelasnya. Ketika ditanya berapa anggarannya, Budi men- jawab, kurang lebih Rp 900 juta. Proyek ini paket dari Dinas Bina Marga dan Pengairan anggaran Kabupaten Tangerang dari APBD 2014. Setahu saya hanya itu, katanya. Sementara Direktur Gratifikasi KPK Giri Su- prapdiono pernah menegaskan, jika pihak pelak- sana proyek dalam peraturannya harus mematuhi ketentuan standar proyek, karena itu merupakan suatu bentuk transparansi. "Dalam reformasi birokrasi ada beberapa poin, yakni poin ke-5 disitu harus transparan dan akunt- abel. Jadi, jika setiap informasi selama ini disem- bunyikan, itu karena memang setiap informasi mempunyai nilai, hingga jika tidak transparan, itu bisa mengarah ke korupsi. Sebab, korupsi ter- bangun dari kewenangan yang lebih besar tidak adanya transparansi," kata Giri Suprapdiono. Terkait hal tersebut, diharap kan pemerintah melalui aparat terkait lebih selektif dan bertindak tegas apa bila ada pelangaran dalam pelaksanan proyek yang tidak mengikuti aturan. ■YOPI/ARSYAD/S-10 (Bersambung......) Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
18 www.skornews.com SKOR, Mamuju elantikan dan pengam- bilan sumpah Jabatan Anggota DPRD, serta terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua serta ke- lengkapan DPRD Kab. Mamuju masa bakti 2014/2019, tentunya sangat di- harapkan Anggota Dewan yang baru dilantik tersebut akan mengawal pe- rubahan Pemerintahan Kabupaten Mamuju 5 tahun ke depan harus lebih baik dari periode sebelumnya. Karena itu, masyarakat Mamuju sangat berharap anggota DPRD Ka- bupaten Mamuju Periode masa bakti 2014-2019 yang baru dilantik dalam mengembang tugas sebagai Wakil Rakyat agar betul-betul memper- juangkan aspirasi dari bawah atau masyarakat. Memang harus diakui pada era Demokrasi Politik ini, untuk dapat meraih kekuasaan memanglah sangat mahal. “Namun ketika Rakyat berdaul- at secara penuh, maka nilai Demokra- si Politik dan Kekuasaan akan men- jadi pertanggungan berat bagi setiap Warga Negara Indonesia yang ingin menduduki kursi di Parlemen,” kata Sarufuddin Nas dari Aktivis, Sarufuddin menambahkan, mari kita merenung bersama mencermati semua apa langkah dan program anggota Dewan yang baru dilantik, apakah membawa harapan baru da- lam konteks Perpolitikan untuk berpi- hak kepada Rakyat? Karena Anggota Dewan yang baru dilantik ini didomi- nasi oleh wajah-wajah baru, dan juga merupakan amanah dan akan menja- di harapan baru terhadap Masyarakat Mamuju Sulawesi Barat. Tentunya masyarakat Mamuju sangat berharap Anggota Dewan yang baru diambil sumpah jabatan, begitu pun juga Ketua, Wakil Ketua, dan masing-masing Ketua Fraksi agar semua program betul-betul diimpele- mentasikan demi masa depan Daerah yang kita cintai ini. “Karena itu, tugas dan tanggung jawab yang diemban Anggota DPRD Mamuju untuk 5 Ta- hun ke depan gampang-gampang su- sah,” jelasnya. ■Korwil SulBar/S-10 Lomba Gerak Jalan ini diawali Start dari Tugu Ad- ipura/Air mancur dan Finish di Lapangan 19 Novem- ber Kolaka. Lomba gerak kali ini diikuti 84 peserta, yang terdiri dari Majelis Ta'lim 45 regu serta pelajar 39 regu. Lomba gerak jalan yang diawali kelompok marchind band ini berlangsung sangat meriah. Meski SKOR, Kolaka-Sultra Memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharam 1436 H, Pemda Kabupaten Kolaka dan Kementrian Agama Kab. Kolaka serta Majelis Taklim se Kab Ko- laka, Sabtu (25/10) yang lalu menggelar kegiatan Lomba Gerak Jalan Berbusana Muslim dan Muslimah. dibawah terik panas matahari yang menyengat, set- iap regu tampak begitu semangat dan antusias un- tuk memberikan yang terbaik. Dengan mengenakan busana muslim dan muslimah aneka warna, model dan kreasi, tampak meriah dan semarak. Hingga masyarakat yang menyaksikan pun pada berdecak kagum. Turut pula menyaksikan di panggung penghorma- tan Wakil Bupati Kolaka Muhammad Jayadin SE ber- sama Ibu Bupati Kolaka, Ibu Wakil Bupati serta para Pejabat di Lingkup Pemkab dan Kementrian Agama Kab Kolaka. APBD 2015 Meningkat 12 Persen Wakil Bupati Kolaka Muhamad Jayadin, SE, seu- sai acara sempat diwawanca oleh Media SKOR terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berapa persen kenaikan RAPBD di 2015 men- datang? Jayadin menjelaskan, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Kolaka tahun 2015 mencapai Rp 1 triliun. "APBD Ka- bupaten Kolaka tahun 2015 diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 12 persen dari target APBD Peruba- han tahun 2014 sebesar Rp 897 miliar," jelas Wakil Bupati Jayadin. “Saya optimistis, peningkatan APBD tersebut dap- at diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dari potensi keka- yaan daerah.” ungkapnya, Lebih lanjut Jayadin menuturkan, potensi keka- yaan daerah, khususnya sektor pertambangan, per- hubungan, pertanian, perkebunan, perikanan serta sektor lainnya, bisa mengangkat pendapatan daerah tersebut. "Selain itu, adanya sumber penerimaan dari kon- tribusi pembangunan daerah yang diperoleh dari pihak ketiga berupa tanggung jawab sosial perusa- haan dalam melakukan aktivitas usaha di daerah ini," pungkasnya. ■Abdul Rahim/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
19 www.skornews.com SKOR, Jakarta una mencegah alokasi dana yang tersembunyi atau tindakan korupsi yang dilakukan para pejabat di lingkun- gan Pemprov DKI Jakarta, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menginstruksikan kepada seluruh PNS dan jajaran Pejabat Eselon IV hingga I, baik itu lurah dan camat untuk me- laporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg- ara yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No- mor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi. MenurutLurahCawang,OmpuMo- chamad Taufik S STP, instruksi yang dilakukan Plt Gubernur (Ahok) itu adalah salah satu tindakan yang bagus. LHKPN itu sudah lama disuruh pak Ahok sebenarnya, kita semua sudah malaporkan itu. “Sesuai arahan pak Camat, kami semua sudah melakukan itu,” ungkap Ompu pada SKOR saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 6/11/2014 lalu. Mengenai Program pada Tahun Anggaran 2015 mendatang, lanjut Ompu, pada tahun 2015 men- datang ini akan adanya penambahan kewenangan di setiap kelurahan, hal tersebut menurut Ompu karena perintah dari Plt Gubernur Ahok. “Saat ini, kan kelurahan hanya ada tiga ke- wenangan saja, yakni Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban, sama Kesehatan. Nanti tahun 2015 ke- wenangan lurah akan ditambah, seperti pelimpa- han kewenangan dari Kebersihan itu akan ditam- bahin lagi, terus kewenangan Sudin PU Jalan yang biasanya dijalankan sama Kecematan, nanti akan dialihkan ke kelurahan, sama PJU & SJU pun juga akan dilimpahkan ke kelurahan seperti pemeliha- ran lampu taman dan Pelimpahan dari Sudin Per- tamanan,” jelasnya. Munurutnya, pelimpahan kewenangan terse- but adalah bentuk tanggung jawab yang harus di- jalankan. “Pada intinya, kewenangan itu diserah- kan kepada kelurahan guna mencegah lambatnya pelayanan di daerah,” tambahnya. Selain itu, Lurah Ompu juga menjelaskan, sebelumnya pada tahun 2014 ini, Anggaran untuk Kelurahan Cawang mencapai Rp 3 miliiar lebih. “ya pastinya, kalau ditambahin kewenangan itu, pasti akan tambah juga anggarannya,” terangnya. ■Alfi/S10 enurut Kasi BPN Tangerang Kota, Bambang Sumiarsa, SH bahwa jika dili- hat dari struktur bangunan,pengembangtelahmelaku- kan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, “PT Pratama Sugi Mukti sebagai pengembang telah melakukan pence- maran lingkungan”, jelasnya. Sebelumnya, pada 20/2/2013 pihak pengembang yang diwakili Komisa- ris, Petris bersama Direktur, Shendy membuat kesepakatan dengan war- ga di wilayah Peninggilan dengan menandatangani surat kesepakatan untuk dinotariskan terkait pemban- gunan Fasilitas Umum (Fasum) yang disaksikan langsung pihak Kelurahan, Ketua RT dan RW setempat. Dalam kesepakatan itu, PT PSM yang diwakili Petris berjanji akan melaksanakan perbaikan fasum milik warga peninggilan namun hinga kini janji pengembang itu tidak dilaksana- kan bahkan menyebabkan saluran air warga tersumbat. “AR” salah seorang warga pen- inggilan yang ditemui SKOR men- gungkapkan bahwa isi kesepakatan itu adalah pihak pengembang akan membangun dan memperbaiki fasili- tas umum seperti saluran air dan akses jalan, “hingga saat ini janjinya tidak direalisasikan”, terangnya. Hal sama diungkapkan H. Iid Ma- hidin (Kepala Bidang Pembangunan BP2T Tangerang Kota) terkait IMB pe- rumahan Cluster Dahlia Residance, menurut Iid pihaknya belum menda- patkan surat tembusan adanya IMB Cluster tersebut, “Kita masih ragu, apakah izinnya dalam bentuk satuan atau secara keseluruhan, kita sudah tiga kali memberikan surat peringa- tan tapi tidak digubris, kalau masih tidak ditanggapi maka kita akan kelu- arkan SP4.”tegasnya. Pihak Pemkot Tangerang, Heru SKOR, Kota Tangerang Tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Cluster Dahlia Residance di wilayah Peninggilan Permai, Parung Serab, Ciledug, Tangerang tetap di jual, pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Pratama Sugi Mukti itu kerap dipermasalahkan warga setempat akibat tidak terealisasinya pembangunan fasilitas umum (fasum) yang dijanjikan pengembang. saat ditemui SKOR menjelaskan, jika IMBnya belum ada sebaiknya pem- bangunan perumahan Cluster Dahlia Residance itu dihentikan, “Lebih baik proyeknya dihentikan dulu, pihak pengembang pasti akan mengurus IMBnya.”tegas Heru. Satpol PP Kota Tangerang saat dikonfirmasi mengatakan, “Kami te- lah melakukan penyegelan tetapi segel itu telah hilang”, ungkap salah seorang anggota Polisi PP. ■Rosa Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
20 www.skornews.com Demikian diungkapkan Guber- nur Sulawesi Tenggara Nur Alam, saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Harganas XXI pe- kan lalu.di Wanggudu, Konut, Rabu (29/10) lalu. Menurut Nur Alam, beberapa poin penting yang harus direnung- kan dalam Harganas kali ini, yakni pentingnya memasyarakatkan Dela- pan Fungsi Keluarga yang saat ini masih belum dipahami oleh setiap keluarga “Delapan fungsi itu adalah Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta Kasih, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi Dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Pemeliharaan Lingkun- gan,” jelasnya. Jika kedelapan fungsi tersebut di- SKOR, Kolaka Peringatan Hari Kelu- arga Nasional (Harganas) jangan hanya sekedar seremonial, namun yang lebih penting adalah penghayatan terhadap Hari Keluarga guna melakukan berbagai per- baikan bagi kehidupan keluarga sejahtera serta merupakan momentum untuk membangkitkan kepedulian membangun keluarga sejahtera. hayati, ungkapnya, maka bisa mem- buat keluarga tersebut lebih tahan, lebih sejahtera, dan lebih memiliki nilai dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Selain itu, kata Nur Alam, yang tak kalah penting ialah program pen- gendalian penduduk yang dimotori oleh BKKBN maupun Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, juga per- lu menjadi perhatian semua pihak. “Hal ini, hendaknya tidak dipahami secara parsial atau sepihak. Program ini adalah program universal, bukan hanya untuk kepentingan daerah atau negara tetapi juga merupakan kepentingan dunia,” tambahnya. Pemerintah Sultra, kata Nur Alam, tidak tinggal diam terkait program pengendalian penduduk dan kelu- arga berencana. Salah satu yang te- lah dilakukan adalah mencanangkan program KB Bahteramas yang kemu- dian menjadi icon khusus pengenda- lian penduduk dan KB di Sultra. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pe- nelitian dan Pengembangan BKKBN Pusat, Sanjoyo, dalam kesempatan itu mengatakan, peringatan Harga- nas merupakan momentum yang tepat untuk membangun kualitas keluarga Indonesia dengan cara me- mahami dan melaksanakan fungsi keluarga. “Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah setempat, baik pemerintah provinsi Sultra mau- pun pemerintah Kabupaten Konawe Utara atas dukungan dan partisipasi penuh terhadap pelaksanaan kegia- tan ini sehingga lebih bermakna,” katanya. ■korwilsultra/S-10 SKOR, Kolaka Timur WARGA Kecamatan Lalolae, Kabu- paten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengharapkan ke- pada pemerintah Kabupaten dan pihak Kementerian Kehutanan RI agar senan- tiasa dapat meninjau kembali palbatas Hutan Lindung yang ada di Kec Lalolae, khususnya di Desa Talodo Kec Lalolae Kab. Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. Nurdin (40) salah seorang warga saat menemui wartawan skor di Desa Talo- do beberapa waktu lalu bahwa wilaya Kec Lalolae khususnya Desa Talodo ka- lau pemerintah dan kementerian Kehu- tanan RI tidak memundur kan palbatas Hutan di daerah ini, kami masyarakat yang bermukin di desa Talodo Kec lalo- lae susah kita untuk menata perekono- mian masyarakat, akibat palbatas Hutan dekat sekali dengan rumah warga. Di tempat terpisah, Kepala Desa Tal- odo, Sautia SIp saat dimintai tanggapan- nya, membenarkan keluhan warga Kec Lalolae, khususnya warga Desa Talodo, karena Desa Talodo salah satu desa yang berbatasan langsung dengan ibu Kota Kolaka Timur. Dengan demikian, warga saya susah meningkatkan perekonomin- ya, sebab di sebelahnya ada rawa-rawa yang tidak memiliki sungai pembuangan dan di didi lainnya ada kawasan Hutan milik Negara. Saya selaku Kepala Desa Talodo, un- gkapnya, berharap kepada pemerintah Kabupaten/Provinsi sekiranya bisa men- gusulkan ke Pusat untuk mengkoordi- nasikan ke Kementrian Kehutanan RI agar palbatas hutan di Desa Talodo da- pat dimundurkan, agar warga bisa me- nambah lahan perkebunannya supaya ekonomi warga Talodo juga ada pening- katan. “Tentunya dengan harapan, warga saya bisa hidup sejahtera atau minimal ada kesamaan dengan Desa-Desa lain- nya yang ada di Kab. Kolaka Timur ini,” katanya penuh harap. ■ AZHAR/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027
SKOR Edisi 027

Recommended

SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025
Noeh Nemen
 
Laporan kegiatan bulan X
Laporan kegiatan bulan X Laporan kegiatan bulan X
Laporan kegiatan bulan X Mardi Yono
 
Contoh teks eksposisi 2
Contoh teks eksposisi 2Contoh teks eksposisi 2
Contoh teks eksposisi 2
cicitbiru9
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
3
33
3
rlshin rlshin
 
Tierra digital 17
Tierra digital 17Tierra digital 17
Tierra digital 17
Ejército de Tierra
 
Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25
Produksi Skor
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026
Noeh Nemen
 

Recommended

SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025SKOR Edisi 025
SKOR Edisi 025
Noeh Nemen
 
Laporan kegiatan bulan X
Laporan kegiatan bulan X Laporan kegiatan bulan X
Laporan kegiatan bulan X Mardi Yono
 
Contoh teks eksposisi 2
Contoh teks eksposisi 2Contoh teks eksposisi 2
Contoh teks eksposisi 2
cicitbiru9
 
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALHARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONALhttps://wartaviral.com/
 
3
33
3
rlshin rlshin
 
Tierra digital 17
Tierra digital 17Tierra digital 17
Tierra digital 17
Ejército de Tierra
 
Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25Tabloid skor edisi ke-25
Tabloid skor edisi ke-25
Produksi Skor
 
SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026SKOR Edisi 026
SKOR Edisi 026
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
Noeh Nemen
 
Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu Tabloid
WartaSatu
 
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Reformata.com
 
#SOLUSITANDINGJOKOWI
#SOLUSITANDINGJOKOWI#SOLUSITANDINGJOKOWI
#SOLUSITANDINGJOKOWI
Yoel Hendrawan
 
Tabloid SKOR Edisi-24
Tabloid SKOR Edisi-24Tabloid SKOR Edisi-24
Tabloid SKOR Edisi-24
skor productions
 
SKOR Edisi 024
SKOR Edisi 024SKOR Edisi 024
SKOR Edisi 024
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
Noeh Nemen
 
Tabloid SKOR Edisi-30
Tabloid SKOR Edisi-30Tabloid SKOR Edisi-30
Tabloid SKOR Edisi-30
skor productions
 
Tabloid reformata edisi 162 april 2013
Tabloid reformata edisi 162 april 2013Tabloid reformata edisi 162 april 2013
Tabloid reformata edisi 162 april 2013
Reformata.com
 
Bulan februari 2015
Bulan februari 2015Bulan februari 2015
Bulan februari 2015
fionarazqa
 
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"musniumar
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Tabloid reformata edisi 159 januari 2013
Tabloid reformata edisi 159 januari 2013Tabloid reformata edisi 159 januari 2013
Tabloid reformata edisi 159 januari 2013
Reformata.com
 
Tabloid reformata edisi 159 desember 2013
Tabloid reformata edisi 159 desember 2013Tabloid reformata edisi 159 desember 2013
Tabloid reformata edisi 159 desember 2013
Reformata.com
 
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"musniumar
 
Majalah Kabupaten Report
Majalah Kabupaten ReportMajalah Kabupaten Report
Majalah Kabupaten Report
Bobby Umbara
 
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Ananta Bangun
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
Noeh Nemen
 
Proposal deklarasi karang taruna
Proposal deklarasi karang tarunaProposal deklarasi karang taruna
Proposal deklarasi karang taruna
Theo Aisnak
 
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
M. Adli
 
SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]
Noeh Nemen
 

More Related Content

Similar to SKOR Edisi 027

SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
Noeh Nemen
 
Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu Tabloid
WartaSatu
 
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Reformata.com
 
#SOLUSITANDINGJOKOWI
#SOLUSITANDINGJOKOWI#SOLUSITANDINGJOKOWI
#SOLUSITANDINGJOKOWI
Yoel Hendrawan
 
Tabloid SKOR Edisi-24
Tabloid SKOR Edisi-24Tabloid SKOR Edisi-24
Tabloid SKOR Edisi-24
skor productions
 
SKOR Edisi 024
SKOR Edisi 024SKOR Edisi 024
SKOR Edisi 024
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
Noeh Nemen
 
Tabloid SKOR Edisi-30
Tabloid SKOR Edisi-30Tabloid SKOR Edisi-30
Tabloid SKOR Edisi-30
skor productions
 
Tabloid reformata edisi 162 april 2013
Tabloid reformata edisi 162 april 2013Tabloid reformata edisi 162 april 2013
Tabloid reformata edisi 162 april 2013
Reformata.com
 
Bulan februari 2015
Bulan februari 2015Bulan februari 2015
Bulan februari 2015
fionarazqa
 
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"musniumar
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
Pusat Kajian Keuangan Negara
 
Tabloid reformata edisi 159 januari 2013
Tabloid reformata edisi 159 januari 2013Tabloid reformata edisi 159 januari 2013
Tabloid reformata edisi 159 januari 2013
Reformata.com
 
Tabloid reformata edisi 159 desember 2013
Tabloid reformata edisi 159 desember 2013Tabloid reformata edisi 159 desember 2013
Tabloid reformata edisi 159 desember 2013
Reformata.com
 
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"musniumar
 
Majalah Kabupaten Report
Majalah Kabupaten ReportMajalah Kabupaten Report
Majalah Kabupaten Report
Bobby Umbara
 
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Ananta Bangun
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
Noeh Nemen
 
Proposal deklarasi karang taruna
Proposal deklarasi karang tarunaProposal deklarasi karang taruna
Proposal deklarasi karang taruna
Theo Aisnak
 
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
M. Adli
 

Similar to SKOR Edisi 027 (20)

SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
SKOR Edisi 014 [Aug-Sept-2013]
 
Warta Satu Tabloid
Warta Satu TabloidWarta Satu Tabloid
Warta Satu Tabloid
 
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
Tabloid reformata edisi 171 januari 2014
 
#SOLUSITANDINGJOKOWI
#SOLUSITANDINGJOKOWI#SOLUSITANDINGJOKOWI
#SOLUSITANDINGJOKOWI
 
Tabloid SKOR Edisi-24
Tabloid SKOR Edisi-24Tabloid SKOR Edisi-24
Tabloid SKOR Edisi-24
 
SKOR Edisi 024
SKOR Edisi 024SKOR Edisi 024
SKOR Edisi 024
 
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
SKOR Edisi 030 [Maret-2015]
 
Tabloid SKOR Edisi-30
Tabloid SKOR Edisi-30Tabloid SKOR Edisi-30
Tabloid SKOR Edisi-30
 
Tabloid reformata edisi 162 april 2013
Tabloid reformata edisi 162 april 2013Tabloid reformata edisi 162 april 2013
Tabloid reformata edisi 162 april 2013
 
Bulan februari 2015
Bulan februari 2015Bulan februari 2015
Bulan februari 2015
 
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangun Dari Desa"
 
Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?Dimana Peran BUMN ?
Dimana Peran BUMN ?
 
Tabloid reformata edisi 159 januari 2013
Tabloid reformata edisi 159 januari 2013Tabloid reformata edisi 159 januari 2013
Tabloid reformata edisi 159 januari 2013
 
Tabloid reformata edisi 159 desember 2013
Tabloid reformata edisi 159 desember 2013Tabloid reformata edisi 159 desember 2013
Tabloid reformata edisi 159 desember 2013
 
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"
Musni Umar di Kabupaten Banggai "Membangu Dari Desa"
 
Majalah Kabupaten Report
Majalah Kabupaten ReportMajalah Kabupaten Report
Majalah Kabupaten Report
 
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015
 
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
SKOR Edisi 017 [Jan-2014]
 
Proposal deklarasi karang taruna
Proposal deklarasi karang tarunaProposal deklarasi karang taruna
Proposal deklarasi karang taruna
 
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
Laporan Kunjungan Kerja ke Daerah Pemilihan B.12 (Juli - Agus 2012)
 

More from Noeh Nemen

SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
Noeh Nemen
 
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
Noeh Nemen
 

More from Noeh Nemen (8)

SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023SKOR Edisi 023
SKOR Edisi 023
 
SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]SKOR Edisi 031 [April-2015]
SKOR Edisi 031 [April-2015]
 
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
SKOR Edisi 028 [Januari-2015]
 
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
SKOR Edisi 029 [Feb-2015]
 
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
SKOR Edisi 016 [Januari-2014]
 
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
SKOR Edisi 015 [Nov-Des-2013]
 
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
SKOR Edisi 013 [Jul-Aug-2013]
 
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
SKOR Edisi 012 [Juni-2013]
 

SKOR Edisi 027

  • 1.
  • 2.
  • 3. SUSUNAN REDAKSI 03 www.skornews.com Pelindung/Penasehat: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Pembina: Mayjen (Purn) Salim S. Mengga Drs. H. Syahrir Hamdani Drs. H. Thamrin P. Serma. Abd Kadir Dewan redaksi : Arman B. RD. Darwis Nuhroji Penanggungjawab: RD. Darwis, S.Par, SHI Pemimpin Umum/Redaksi RD. Darwis, S.Par, SHI Wakil Pemimpin Umum/ Pemimpin Perusahaan: Arman B, SS Pemimpin Produksi: Nuhroji Wakil Pemimpin Redaksi Iskandar Sulthoni Redaktur Pelaksana: Noe Nemen Redaktur: Zulkifli Sunusi, S.Ip Zubair, S.Ag Sekretaris: Yudi Kerta Koordinator Liputan: Rossa, Nurhasanah Design Grafis: Romi Prasetia Staf Redaksi: Reni Anggraeni, M. Alfi Yasin Haryadi, Abdullah G, Hari Setiawan Yusuf Dj, Andika, Arief Bendahara: Sri Winingsih Tata Usaha: Taswin Marketing: Yuli Photografer/Sirkulasi: Joko Kartono Penasehat Hukum: DR. H. Eggi Sudjana, SH. M.Si Abdi Segara, SH. MH Andi Azis Maskur, SH Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. SMA 14 No. 16B Cawang Jakarta Timur Komp. Afi Bekasi, Jawa Barat Telp: (021) 2409 5520 Bank BRI: 6169.01006897.536 An. Sri Winingsih (Bendahara) Mandiri: 1240004590361 An. Arman BCA: 0844372503 An. Arman (Pimpinan Perusahaan) Mobile: 0853 1116 6156 email: redaksi@skornews.com website: www.skornews.com Penerbit: PT SOLUSI KOMUNIKASI REGIONAL SK Menkumham; NOMOR AHU-27892.40.10.2014 Percetakan : CV Surya Djaya Jl Bungur Besar 139-A, Jakarta Pusat DKI Jakarta: 078¦M. Alfi Yasin¦Nur Ashari¦Ratis¦Torman¦Herman Adiardhana, SE¦Irwan¦Sitor Siringoringo. Jawa Barat: Saidani. Bekasi: Saskia¦Erwin¦Alfi Aje Bogor: Yakub. Sukabumi: Endang Raes¦Dicky. Banten: Kab. Tangerang: Rusadin Idjam (Kabiro)¦Nursiah. Kota Tangerang: Bainto. Kab. Serang: Wahyudi. Tangsel: S.069 (Kabiro)¦S.051¦S.088¦S.083¦S.087¦S.086¦S.085¦S.066. Jawa Tengah: A Zamroni¦Ridhol Maulana (Tegal)¦Budi S (Brebes). Jawa Timur: Agus Budianto¦Adien¦Sunaryo¦Yudi. Sumatera Utara: Hotman Toruan (Korwil)¦Asman Simaremare (Medan)¦Dedi Gayo (Batubara). Sumsel: Irawan (Korwil) Muba: Yudi Febriansyah (Kabiro). OKU : Asni Anwar (Kabiro). Riau: Rahman. Lampung: Alex Kosasi¦ Jambi: Agusman Batam: Yusuf¦Dian. Sulteng/Sulsel: Sudirman Umar, Ashal Amin¦ Maros: Suwadi (Kabiro), Ahmad Fauzi, Abdul Aziz, S.Ip. Sulawesi Barat: H. Muh Hasan, SH (Korwil)¦Dewan Lembah (Majene)¦Arifuddin Haroen, SH (Polman). Sulawesi Tenggara: Abdul Rahim (Korwil). Kab. Kolaka/Koltim/Kolut: Azhar (Kabiro), Ridwan Demmatadju (Korlip)¦ Asdar¦Masjidin¦ Andi Baso, SH¦Yulin Antonie. Kab. Konawe: Nasrul Anas (Kabiro)¦M.Bahris. Kab. Bombana/Bau-bau/Buton Utara: JM Irwandar (Kabiro). Sulawesi Utara/Gorontalo: Hais Eki¦Arham Licin. Kalimantan Timur: Herman¦Widya. Kalimantan Barat: Pontianak: Ade C Anwarudin (Kabiro)¦Harsono Maluku/Maluku Utara: Zakarias Waatwahan. Papua Barat: Soleman Mate. Papua: Hasanuddin ampak dari perkembangan zamanpun begitu sangat mempengaruhi morali- tas Individu seseorang dalam menyika- pi nilai-nilai luhur yang dicontohkan oleh para pahlawan dan pejuang pen- dahulu. Hal itu disebabkan karena minimnya dukun- gan atau nilai-nilai religius pada kehidupan sehari-hari pemuda di era globalisasi saat ini. Jika dulu pemuda turut andil membantu melawan penjajah, saat ini pemuda juga wajib mengambil peran untuk tegaknya supermasi hukum di Indonesia seperti memerangi Narkoba dan membantu lembaga pemer- intah yang independen terhadap tindakan pidana ko- rupsi yang carut marut merajalela sejak era orde lama hingga saat itu. Peredaran atau penyebarluasan Narkotika di Indo- nesia bukanlah menjadi rahasia umum lagi, kini Indo- nesia menjadi Negara produsen Extasi ke 6. Sungguh miris Negara yang memiliki sebutan negeri Jamrud Khatulistiwa yang memiliki berjuta kekayaan alamnya ini menjadi negeri yang berada di urutan pertama se- bagai pengedar ganja terbesar di dunia karena kualitas mariyuananya yang no.1 di akui dunia. Mungkin tidak berhenti disitu, Indonesia sejak pe- rubahan era orde lama ke orde baru, Indonesia masih terkenal sebagai Negara yang belum terbebas dari persoalan Ekonomi, dan korupsinya. Berdasarkan data yang dirilis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) da- lam dua tahun terakhir 2013-2014 ini, kasus korupsi di Indonesia meningkat dari dua tahun sebelumnya. Dari 164 negara, Indonesia kini telah memasuki kategori Negara terkorup ke 64, Korupsi jadi masalah serius bagi bangsa kita. Bahkan kondisinya sudah mengkha- watirkan karena saat ini banyak masyarakat berlomba- lomba menjadi terhormat dengan melakukan korupsi tanpa malu-malu. Korupsi sepertinya telah menjadi borok utama masyarakat, bahkan menjadi budaya dari kalangan ber- pangkat sampai rakyat biasa. Ibarat penyakit, sudah san- gat kronis dan menjalar ke seluruh tubuh, hingga men- gakibatkan rusaknya tatanan sendi-sendi perekonomian. Oleh karenanya peran pemuda di era globalisasi saat ini diharapkan dapat membantu jalannya tatanan pemerin- tah yang bersih dan terbebas dari korupsi. Sesungguhnya para pahlawan yang berjuang pada zaman revolusi dahulu jelas punya cita-cita mulia, yakni agar negara ini dapat berdiri dengan kukuh dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Para pahlawan rela berkor- ban agar anak cucunya tidak dicemoohkan oleh bangsa lain. Itulah yang seharusnya direnungkan oleh kita se- mua, bahwa kita memang harus bisa bangkit bukan se- bagai negara juara satu koruptor, namun menjadi negara yang paling bersih dan jujur. Semoga melalui peringatan Hari Pahlawan yang baru saja kita peringati, semangat para pejuang bangsa ketika melawan penjajah dapat mengalir dalam darah anak bangsa dalam memerangi tindakan korupsi saat ini. Setiap zaman akan menghadapi masalah- nya masing-masing, dan setiap zaman tidak terlepas dari peran generasi muda yang akan memainkan per- an sejarahnya masing- masing sebagai kekua- tan moral.■ 10 November 1945 adalah hari dimana terjadi peristiwa penting bersejarah bagi Bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari peran para kaum muda. Jika kita telaah lebih dalam makna Hari Pahlawan pada masa itu, pemuda-pemudi yang begitu antusias bahu-membahu bersama para tokoh untuk memerangi penjajah demi tegaknya NKRI. Namun amat disayangkan, makna peristiwa bersejarah itu kini telah membias di kalangan pemuda Indonesia. Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 4. 04 aat ini pun kita (Pemerintah, red) masih berutang kurang bayar kepada PT Pusri hingga beberapa Triliun Rupiah” ujar Ir. Suprapti yang saat itu men- jabat sebagai direktur pupuk kepada SKOR yang ditemui di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu. Kegiatan tersebut diduga memboroskan keuan- gan negara hingga ratusan miliar rupiah. Pasalnya, Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk pemasok (PIM, PKT) lebih tinggi dari HPP PT PSP sebagai pelaksana tugas pengadaan. Pada selisih harga itulah dikali- kan jumlah volume pengadaan berpotensi merugi- kan keuangan negara. Terkait bantuan pasokan pupuk dari PT PKT dan PT PIM, pihak kementan telah menyadari akan memboroskan anggaran namun hal itu terpaksa dilakukan karena target produksi pupuk PT PSP, kurang dari terget pengadaan yang dibebankan oleh Kementan. Permintaan bantuan pasokan dilakukan oleh PT Pusri (Holding) kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan sebagai penang- gungjawab pasokan, “kita tau bahwa HPP PKT dan PIM lebih tinggi, kalau dari hitung-hitungannya mestinya kementan tidak setuju karena kita pa- ham volume kita tergerus tapi kan disini melibat- kan sejumlah kementerian (Kementan, Kemenkeu, Kemendag, BUMN, ESDM, red) ” terang Suprapti. Dikonfirmasi secara terpisah Sekretaris Direk- torat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, Abdul Madjid dan Direktur Pupuk, Muhrizal Sarwani menyampaikan bahwa pengadaan pupuk bukanlah proyek dan tidak men- gacu pada Kepres 54 tentang pengadaan barang dan jasa, melainkan ditunjuk langsung oleh meneg BUMN sebagai program Public Service Obligation (PSO). “tidak ada itu pengadaan pupuk menggunakan Kepres, kita gak melakukan apa-apa, kita tidak melakukan tender, langsung ditunjuk kemente- SKOR, Jakarta Pengadaan dan penyalu- ran pupuk urea bersubsidi melalui program Public Service Obligation, Direk- torat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian Ta- hun anggaran 2009 namun baru dibayarkan tahun 2011, menyisakan banyak persoalan diantaranya dug- aan pemborosan keuangan negara dan hutang kepada pelaksana. rian BUMN dan itu diatur melalui mekanisme Pub- lic Service Obligation (PSO)” ujar Muhrizal kepada Skor yang ditemui di kantornya, 24/10 lalu. Muhrizal mennambahkan, “pengadaan pupuk itu melibatkan lintas kementerian dengan tugas masing-masing, pembayaran pupuk aturannya mengacu pada PMK (Peraturan Menteri Keuangan), terus penyaluran distribusi aturannya Kementerian Perdagangan, kemudian tentangt alokasi, kemudi- an HET aturannya Permentan” tutur Muhrizal. Tentang rangkap jabatan Direktur PSP Kemen- tan dengan Komisaris Utama PT Petrokimia, Dr. Ir. Gatot Irianto, MS, DAA yang ditengarai akan men- imbulkan konflik kepentingan antara regulator dan pelaksana, dibantah oleh muhrizal, “Bukan, komisaris itu bukan pelaksana, komisaris itu jus- tru jadi pengawas perusahaan, tidak masuk keda- lam pengambilan kebijakan pada dewan direksi” kilahnya. Menanggapi kekurangan produksi pupuk urea pada PT Sriwijaya sehingga harus menambah pa- sokan dari PT PIM dan PT PKT, Muhrizal menga- takan hal itu karena adanya kondisi yang diluar duagaan sebelumnya. “Sudah direncanakan secara matang dari bawah tetapi ada kondisi force majore, tetapi keputusan penambahan pasokan itu bukan keputusan kemen- tan sendiri tapi dibahas sampai ketingkat Menko dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan” im- buhnya. Aktivis LSM Informant Korupsi, Azis saat rapat lintas LSM bersama Media SKOR dan Wartaone mengatakan, “pada pengadaan dan penyaluran pu- puk bersubsidi di Kementan itu, Seharusnya Dirjen PSP selaku KPA, mengatur kebijakan pengadaan sesuai kemampuan produsen dan memperhatikan prinsip ekonomis, efisien, efektif dan memper- timbangkan harga yang paling menguntungkan negara sebagaimana telah diatur dalam peraturan presiden terkait Pedoman Pelaksanaan Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara” unkapnya. Karena terdapat penugasan pengadaan yang melebihi target produksi produsen, maka diduga kuat terjadi kesengajaan yang mengakibatkan pemborosan dan kerugian negara hingga Ratusan Miliar, demikian diungkapkan Ketua Tim Investi- gasi Lembaga Informant Korupsi (LIK), Rizki yang akrab disapa “bang awi”. Hal tersebut diperkuat bahwa PT Pusri (Hold- ing) meminta bantuan tambahan pasokan pupuk kepada PT PKT dan PT PIM yang notabene adalah anak perusahaan PT Pusri itu sendiri, sebagaima- na halnya dengan PT PSP yang memperoleh penu- gasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersub- sidi juga adalah anak perusahaan PT Pusri. “Disejumlah anak perusahaan PT Pusri yang mendapat penugasan itu, terdapat sejumlah Peja- bat tinggi Kementan yang juga menjabat sebagai Komisaris, itu jelas melanggar UU No. 25 Tahun 2009 tentang Kebutuhan Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa pelaksana yang berasal dari lingkungan pemerintah, BUMN dan BUMD dilarang merangkap sebagai komisa- ris,” terang bang Awi. “Rangkap jabatan itu bu- kan permintaan pejabat yang bersangkutan, itu penugasan Menteri Pertanian dan BUMN. Di Kementan, pejabat yang merangkap sebagai komisaris bukan hanya pak Gatot, Peja- bat yang lain juga ada” kata Direktur Pupuk dan Pestisida, Ir. Suprapti (kini, Direktur Alat dan Mesin). Ketua Umum LIK, Maskur Husain, SH berjanji akan melakukan investigasi dan jika terbukti ada indikasi tin- dak pidana korupsi, akan me- laporkan dan mengawal kasus tersebut ke ranah hukum. ■Red.01 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 5. 05 www.skornews.comEdisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 6. 06 SKOR, Pontianak, Kalbar angunan satu unit ru- mah toko (ruko) 4 pintu di Jalan Hos Cokroami- noto (Jl. meredeka Timur) Gg. Meranti RT.01/RW.13 Pontianak, yang hanya mengantongi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah toko ini disinyalir akan berubah fungsi men- jadi hotel berlantai 4, yang terdiri dari: 1) Lantai dasar untuk parkir; 2) Lantai 2 dijadikan 19 kamar; 3) Lantai 3 dijadikan 19 kamar; dan 4) Lantai 4 dijadikan 17 kamar. Pantauan di lokasi bangunan tersebut, ruko yang sedang dalam tahap pengerjaan itu tidak terlihat plang IMB sebagaimana layaknya bangunan yang memiliki izin dari Di- nas Tata Kota/Bina Cipta Pontianak. Bangunan ruko tersebut disinyalir akan berubah fungsi menjadi hotel berkelas. Hal itu dapat dibuktikan dari sosok bangunan berlantai 4 tersebut, seperti pada lantai satu direncanakan untuk tempat parkir, sedang lantai 2, 3, 4 dibangun lima puluh lebih ruang tidur (kamar). Namun sayangnya setelah dikon- firmasi kepada instansi terkait, Di- nas Tata Kota/Bina Cipta Pontianak melalui Kepala Seksi Pengawasan dan Penertiban, Barsuni, justru menda- pat jawaban yang mengecewakan. Menurut Barsuni, bangunan tersebut belum bisa dikatakan Hotel, karena belum beroperasi. Diakui Barsuni, bangunan terse- but tidak dihentikan untuk semen- tara walaupun warga sekitar kebera- tan dengan adanya bangunan hotel tersebut, yakni bangunan yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki dan tidak dipasang plang IMB. Padahal sudah ada ketentuannya, jika setiap mendirikan bangunan har- us ada izin pendahuluan, sedangkan bangunan ini hampir rampung dik- erjakan. Hingga menjadi sangat wa- jar, jika kemudian masyarakat sekitar menduga ada kongkalikong antara pemilik dengan oknum petugas Dinas Tata Kota/Bina Cipta Pontianak. Hingga wajar saja jika pemilik yang berkantong tebal ini, tidak takut jika terkena denda 300 persen. Karena setiap penambahan bangunan tanpa izin atau merubah izin yang sudah ada, maka bangunan baru tersebut dikenakan denda. Berhubung pemilik sudah ada kerjasama dengan oknum petugas, maka pembangunan bisa jalan terus. Toh sang oknum petugas bisa berdalih pemutihan, agar bi- ayanya bisa diminimalisir. Atas keberadaan bangunan yang diduga menyalahi izin itu, warga sekitar Jalan Hos Cokroaminoto (Jl. meredeka Timur) Gg. Meranti RT.01/ RW.13 Pontianak yang lokasi rumah- nya berdekatan dengan lokasi ban- gunan tersebut menjadi resah dan keberatan. Selain itu, pembangunan ruko itu tanpa sosialisasi kepada war- ga yang berbatasan langsung, dan mengganggu kenyamanan. Warga masyarakat meminta in- stansi terkait lebih berpihak kepada masyarakat, dan dapat menindaklan- juti dan mengambil tindakan tegas kepada pemilik, karena adanya dug- aan menyalahgunaan izin bangunan. Namun sayangnya ketika war- tawan Tabloid Skor hendak konfirma- si kepada pemilik bangunan, sampai berita ini dibuat, pemilik tidak dapat ditemui. ■Ade-Har/S-10 Bahkan celakanya, pemilik agunan di- pastikan akan kesulitan untuk mengajukan pertanggungjawaban lembaga perbankan terkait. Pasalnya, beragam persyaratan yang sulit dipenuhi penerima kredit (de- bitur) akan diajukan lembaga perbankan tersebut, sehingga kasus hilangnya agu- nan kredit tersebut tidak dapat dibongkar dan dibuktikan secara hukum. Nasib pahit itulah yang menimpa Mer- ry Lasupindang (47 tahun), warga Desa Tobua Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka gagal untuk mendapakan kembali sertifikat tanah atas nama keluarganya, Liliana (40 tahun) yang dijadikan agunan kredit di BRI Unit Pomalaa Kab. Kolaka, meski pinjaman kredit sebesar Rp 6 juta sudah dilunasi. Wanita sederhana berstatus janda yang buta hukum ini, tidak dapat menarik lagi sertifikat tanahnya yang bernilai lebih dari Rp 6 juta tersebut, karena Kepala Unit BRI (Dedi) itu dengan entengnya men- gatakan, sertifikat milik nasabah hilang karena terlalu lama dilunasi dan dulunya sering menunggak pembayarannya. Seh- ingga sertifikat tidak bisa diberikan, meski Skor, Kolaka -Sultra Para debitur yang mengajukan dan mendapat kredit dari lembaga perbankan dengan agunan atau jaminan surat berharga, diharapkan harus lebih berhati- hati. Karena ternyata pihak bank tidak memiliki jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap surat berharga debitur yang dijadikan agunan. Berhubung peluang hilangnya agunan tersebut sangat besar terjadi. pinjaman kredit yang diterimanya sudah dilunasi. Nasabah mengakui sudah sering kali mendatangi kantor Bank BRI untuk mendapatkan kejelasan, bahkan nasabah ini telah melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib (Polsek Pomalaa) dan selama 3 tahun belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. Ironisnya lagi, meski secara hukum melakukan pelanggaran UU Perbankan dengan menghilangkan agunan nasabah penerima kredit. Sikap yang ditunjukan BRI Unit Pomalaa tidak profesional dan terkesan lepas tanggungjawab. Rupanya motto pada Logo Bank BRI, “Melayani Den- gan Setulus Hati”, ternyata tidak berlaku bagi petugas di BRI Unit Pomalaa. Menurut Merry, sepertinya pihak Bank tidak punya etikat baik untuk mengemba- likan sertifikat tanah keluarganya terse- but. Padahal raibnya agunan itu sudah lama. Bahkan masalah ini telah dilaporkan kepada Polisi. Dan parahnya lagi, pihak Bank menga- rahkan nasabahnya (Merry Lasupindang) ke BRI Cabang Kolaka untuk mengambil sertifikat tersebut dan pernah juga mem- inta kepada nasabah mendatangani do- kumen penerimaan dan pengembalian sertifikat dari Bank BRI Unit Pomalaa, beruntung nasabah masih terjaga seh- ingga tidak menandatangani dokumen tersebut. “Eeeh.. kenapa saya harus tanda tan- gani itu, sementara saya belum pernah menerima sertifikat itu,” katanya pada petugas Bank BRI Unit Pomalaa, seperti diceritakan kepada wartawan Skor. Saat ini, Merry Lasupindang menun- tut dan meminta ganti rugi biaya trans- portasi selama bolak-balik ke Bank BRI Unit Pomalaa guna mengurus sertifikat- nya yang hilang entah kemana. Hilang- nya sertifikat milik salah seorang kelu- arganya itu sehingga memicu terjadinya konflik antara keluarga mereka. Sangat diharapkan pihak Kepolisian setempat segera menindaklanjuti lapo- ran Merry Lasupindang, karena sangat patut diduga pihak Bank BRI Unit Poma- laa telah berbuat curang dan ingin men- guasai sertifikat tersebut secara tidak sah. ■Yulin Antonie Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 7. 07 www.skornews.com SKOR, Bitung-Sulut udah hampir dua bulan se- jak limbah B3 yang ditemu- kan di pesisir pantai Manembo Nembo, Kota Bi- tung hingga kini belum ditindaklanjuti secara serius oleh pihak Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), pimpinan Jefrry Wowiling. Saatdikonfirmasimengenaipersolan tersebut dan menanyakan siapa pemi- lik limbah berbahaya yang dibuang di dekat lokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu, Kepala BLH menyebutkan, nama salah satu perusahaan di Sagerat, Kecamatan Matuari. "Itu limbah milik PT. Mapalus Makawanua," kata Wowil- ing. Kepala BLH, Jefrry Wowiling me- nambahkan, tetapi kita masih semen- tara melakukan pengujian, apakah itu berbahaya terhadap lingkungan atau tidak. “Jadi harap menunggu hasil lab," jelasnya saat dihubungi via seluler. Puluhan ton limbah berupa sisa pembakaran dari perusahaan karbon tersebut dibuang di tepi pantai tidak jauh dari pemukiman warga. Dan menurut salah seorang warga Manem- bo Nembo yang sempat ditemui Tabloid SKOR mengatakan, jika angin berhem- bus kencang debu dari limbah tersebut beterbangan ke arah pemukiman pen- duduk, "Itu kalo angin kencang, depe abu warna hitam mo terbang kamari," kata Ivan. Memang untuk mengetahui limbah berbahaya dan beracun, harus dibukti- kan berdasarkan hasil pengujian di lab- oratorium. Namun seharusnya secara kasat mata kita bisa melihat dan mera- sakan bahwa suatu limbah dikatakan berbahaya, jika sifatnya maupun konse- trasinya serta jumlahnya mengganggu lingkungan hidup sekitarnya. Hal itu sesuai PP No 188 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup. Selain itu, masyarakat juga berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sesuai amanat UU. Hingga se- patutnyalah pemerintah dalam hal ini BLH Kota Bitung memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memi- liki kepedulian terhadap pemeliharaan atau pelestarian lingkungan hidup. Ten- tunya sesuai dengan aturan yang ada, dan harus tanpa pandang bulu. PT. Mapalus Makawanua adalah pe- rusahan (PMA) yang bergerak di bidang Hal ini disampaikan praktisi Pasar Modal Helmi Fadjri, Manajer pada sebuah perusahaan sekuritas di Jakar- ta Selatan, pekan lalu. Menurutnya, rasanya sangat tidak mungkin DP Per- tamina yang sudah berpengalaman puluhan tahun bermain dalam pasar modal dan juga sudah berdiri lebih dari 40 tahun, sampai melakukan kes- alahan atas analisa kinerja keuangan BLTA. Karena, ungkapnya, DP Pertamina pasti punya pedoman-pedoman dan peraturan-peraturan internal terkait dengan investasi dalam bentuk saham pada perusahaan perseroan yang ter- daftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hingga rasanya terlalu naif, jika DP Pertamina salah dalam melakukan analisa terhadap kinerja keuangan BLTA. Selain itu, perusahaan sekelas DP Pertamina pasti akan berhati-hati dalam melakukan investasi, dan juga tentunya telah mempunyai pedoman dan peraturan internal sebagai ram- bu-rambu terkait penempatan dan pengelolaan investasi DP Pertamina. Sebenarnya 2007 BLTA Bangkrut Memang, diakui Helmi, bisa saja siapapun yang bermain di pasar mod- al mengalami kerugian atas investasi yang ditanamkan pada sebnuah peru- sahaan di Bursa efek, namun untuk pihak DP Pertamina hal tersebut se- harusnya tidak perlu sampai terjadi. “Makanya saya sangat patut men- duga, jika telah terjadi kongkalikong atas pembelian saham PT Berlian Laju Tanker (BLTA) Tbk,” tutur ayah dua pu- tri ini. Lebih lanjut Helmi mengatakan, PT. Berlian Laju Tanker, Tbk (BLTA) adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi laut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Singapura. Menurutnya, buruknya kinerja BLTA diakibatkan oleh blunder yang dilakukan perusahaan pada 2008. “Pada 2008, Berlian Tanker melakukan ekspansi besar-besaran, padahal saat itu kondisi pasar global sedang am- bruk. Hal itu menunjukkan buruknya manajemen perusahaan,” jelasnya. Pada tahun 2009 dan 2010 posisi keuanganBLTAmenunjukkankerugian bersih. Pada akhir tahun 2011 perusa- haan mengejutkan pasar keuangan di Indonesia dan Singapura, yakni tidak mampu memenuhi kewajiban keuan- gan kepada lembaga keuangan dan pemegang obligasi koorporasi. Mengingat kondisi tersebut sam- pai akhir Agustus 2012 BLTA tidak da- pat menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit tahun 2011 untuk otoritas bursa dan publik. Jika mau dilakukan analisis lebih mendalam, ujarnya, dengan meng- gunakan laporan keuangan 2007- 2010 yang diaudit dan juga laporan Juni 2011 yang telah dianalisis den- gan menggunakan “Model Altman Z Score”, dapat diketahui jika sejak ta- hun 2007 BLTA berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat dinyatakan bangkrut. Sementara kabar terakhir disam- paikan Pejabat dari Divisi Penilaian Perusahaan BEI, Imron Hamzah yang dirilis Kamis (30/10/2014) lalu, Otori- tas Bursa Efek Indonesia (BEI) mem- perpanjang masa suspensi (Penghen- tian sementara perdagangan saham) PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA). Pa- dahal, saham emiten pelayaran ini te- lah disuspensi di seluruh pasar sejak 25 Januari 2012 lalu. Pembelian saham BLTA pada tahun 2009-2010, sebanyak 33.387.332 lem- bar (14.711.166+1.982.500+16.693.6 66) oleh Dana Pensiun (DP) Pertami- na, mengakibatkan kerugian investasi atas saham senilai Rp 21,6 Miliar. Meskipun transaksi pembelian sa- ham tersebut tidak dilakukan jajaran direksi DP Pertamina yang sekarang, yakni Presiden Direktur , M. Helmi Kamal Lubis; Direktur Keuangan & In- vestasi, Sjahril Samad dan Direktur Administrasi & Kepensiunan, Hadi Budi Yulianto, namun mereka secara kelembagaan juga patut dimintakan pertanggungjawaban atas nilai keru- gian yang tidak sedikit tersebut. ■Skor-10 SKOR, Jakarta Kerugian yang dialami Dana Pensiun (DP) Pertamina atas investasi pembelian saham PT Berlian Laju Tanker (BLTA) Tbk. pada tahun 2009-2010, sebesar Rp 21,6 miliar, sangat patut diduga karena adanya upaya kongkalikong antara pihak DP Pertamina dan BLTA. pengolahan arang tempurung menjadi karbon dan sampai saat ini sangat sulit meminta klarifikasi maupun konfirmasi kepada managemen perusahaan terse- but. Karena setiap kali wartawan men- coba melakukan konfirmasi selalu tidak mendapat respon positif dari pihak pe- rusahaan. "Boss ada pulang ke Srilangka," ujar salah seorang satpam yang bertugas di pos pintu masuk perusahaan dengan wajah tidak bersahabat. ■Arham Licin/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 8. 08 www.skornews.com enurut keterangan salah seorang war- ga yang tinggal di lokasi proyek dan enggan disebut na- manya, saya kurang paham tentang proyek jembatan dermaga itu. Karena sebagai masyarakat asli penduduk Desa ini sebelumnya tidak diberitahu, namun tiba-tiba ada bahan-bahan untuk pem- bangunan dermaga dan tidak ada so- sialisasi ke masyarakat. Barusaatpekerjaannyadimulai,ung- kapnya, baru saya tahu kalau proyek ini ternyata dari Dinas Perhubungan yang diswakelola langsung oleh masyarakat (OMS). Pembentukan pengurusnya juga secara mendadak, tidak ada rapat atau pertemuan apapun dengan masyarakat di sini. Hanya diketahui oleh beberapa orang masyarakat di sini dan mereka langsung membentuk pengurusnya. Padahal biasanya, ujarnya, kalau mau ada proyek seperti ini, terlebih dahulu masyarakat diundang dulu, setidaknya diketahui oleh Pemerintah Camat atau Desa terlebih dahulu. ”Un- tuk lebih jelasnya, silahkan bapak-bapak Wartawan menuju ke rumah Bendaha- ranya OMS (Organisasi Masyarakat), karena dialah sebagai bendaharanya,” tuturnya seraya menunjuk salah satu rumah tetangganya. Baharudin kepada SKOR mengakui, dirinya ditunjuk sebagai bendahara OMS. ”Saya memang yang ditunjuk se- bagai bendahara, namun saya hanya sebatas menandatangani saja saat mau pencairan, dan uangnya bukan saya yang menerima, melainkan ketua saya, Darjo. Baharudin menambahkan, semua pengeluaran dan perbelanjaan saya tidak tahu, karena selembar kwitansi pun saya tidak pernah dikasih lihat. Dan masalah berapa habisnya anggaran saya tidak tahu. Ada sisanya atau tidak, saya juga tidak tahu. “Bahkan upah bu- ruh tenaga harian saya tidak dibayar, sebesar Rp 60.000/hari selama 90 hari kerja,” jelasnya dengan nada kecewa. Pengerjaan proyek itu, ujarnya, me- lebihi target yang seharusnya selesai akhir 2013, justru diselesaikan bulan Januari 2014, walaupun sesungguh- nya pekerjaan ini belum kelar. “Karena proyek ini menjadi barang mentah alias tidak bisa dipakai, jangankan dilantai, ditimbun saja tidak bagian tengahnya,” tandas Baharudin. Lebih lanjut Bahar menuturkan, proyek yang seharusnya dikerjakan oleh masyarakat setempat (pember- dayaan masyarakat setempat), namun pekerjanya diambil dari luar. “Saya saja hanya jadi kulinya, dan upah saya pun tidak dibayar,“ keluhnya. Menurut warga yang mendamp- ingi Bahar, saya sangat berharap agar pembangunan proyek pelabu- han ini ditinjau kembali kelayakan- nya. Karena belum dipake saja, sluf dan pondasinya sudah pada retak dan mulai pecah-pecah. Artinya, ini sia-sia dan tidak bisa dipake. “Ini kan muba- sir, hanya pemborosan anggaran saja, sebab manfaatnya pun tidak ada dan sia-sia saja,” tegasnya. Sungguh sangat Ironis. Pembangu- nan pelabuhan dermaga perahu rakyat tersebut yang tentunya dimaksudkan untuk membantu para nelayan setem- pat, kini mangkrak karena memang tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana layaknya. Padahal dengan dana Rp. 757.000.000 dari anggaran APBN tahun 2013 itu, seharusnya sudah lebih dari cukup buat proyek tersebut. Hingga sangat patut diduga pelaksanaannya sarat dengan penyelewengan atau ko- rupsi. Terkait hal itu, Awak Media SKOR menemui Kadis Perhubungan INKOM- INFO Konawe Utara, Baharudin Mara- nai untuk konfirmasi, di ruang kerjanya, Rabu pekan lalu. Kepada Skor, Marani mengaku, di- rinya yang mengusulkan ke pusat atas proyek pembangunan Dermaga kecil jembatan perahu, yang menghabiskan Anggaran tujuh ratus lima puluh juta rupiah itu. “Jembatan perahu itu,” ungkap Ma- rani, sudah tidak ada masalah. Karena hasil pemeriksaan BPK Tim pusat yang datang langsung meninjau dan memer- iksa proyek itu, sudah tidak masalah dan sudah diterima.” Lebih lanjut Marani menambahkan, jika belakangan ini ada masalah saya tidak tahu, karena saya sebatas men- gusulkan ke pusat dan sebatas men- gawasi saja. Masalah pekerjaan saya sudah serahkan dan diswakelolakan ke OMS, dan yang jelasnya proyek itu su- dah selesai dan sudah diterima oleh tim pemeriksa dari pusat. “Jadi buat saya sudah tidak ada masalah,” kata Marani dengan santainya, seakan tidak ada be- ban. ■ Nasrul Anas/Rahim/S-10 SKOR, Konawe-Sultra Pembangunan pelabuhan dermaga perahu rakyat yang bersumber dari dana APBN Anggaran Tahun 2013, senilai Rp. 757.000.000, di Desa Ulu Sawawa, Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Teng- gara bagai siluman saja, lantaran proyek ini tidak jelas. Proyek ini meskipun telah dianggap selesai, namun tidak dapat digunakan, karena tidak tuntas. Hal ini menimbulkan kecurigaan warga sekitar. SKOR, Mamuju-Sulbar ealita yang terjadi di Di- nas Pemuda Dan Olah- raga (Dikpora) kini san- gat memperihatinkan, karena hasil investigasi Tim Tabloid SKOR, Selasa (04/11/2014) lalu, ternyata Gaji Tunjangan Profesi Guru (GTPG) triwulan ke III 2014 teran- cam tidak akan diterima para guru. Bendahara Dikpora Mamuju, Rudi Ahyani saat dikonfirmasi Skor baru- baru ini mengatakan, informasi yang saya dengar dari Pegawai Kasda bahwa GTPG untuk triwulan ke III bukannya kita tidak mau bayarkan, namun kar- ena dananya tidak cukup untuk bayar GTPG. “Yakni kurang Rp 2 miliar, se- mentara kita minta untuk GTPG Rp 11 miliar lebih,” tambahnya. Ketika ditanya Skor kok bisa kurang Rp 2 miliar, Rudi menuturkan, saat ini banyak Guru-guru naik pangkat, naik gaji, dan Guru yang baru datang SK- nya, hingga otomatis dana yang terse- dia tidak cukup. Namun rasanya alasan yang disam- paikan Rudi tidak mendasar dan patut diduga ada permainan. Karena kalau untuk kenaikan gaji dan pangkat 2014, itu sudah terbayarkan oleh mantan Bendahara, yaitu Munjid. Pertanyaan- nya, justru kok bisa-bisanya tidak cu- kup dana untuk GTPG. Ada apa di balik semua ini? Sekedar perbandingan, pemba- yaran GTPG di Mateng, Majene, Matra semuanya sudah dibayarkan masing- masing Dinas melalui Bendaharanya. Bahkan yang justru lebih mengh- erankan, di Dikpora Mamuju ketika Guru mau menerima GTPG dibuat- kan SK dulu, yang notabene ini sesuai permintaan Mendiknas Pusat. Setelah SK sudah ada, maka setiap Guru yang akan menerima SK, diharuskan mem- bayar Rp.200.000 untuk triwulan ke II dan untuk triwulan ke III ada lagi SK ke luar dan dikenakan lagi pembayaran Rp.30.000 perorang. Sementara Guru SMA tidak dibuat- kan SK oleh Dikpora Mamuju, karena Guru SMA merujuk pada SK kelulusan pertama, itu yang Sah. Kalau ada lagi dibuatkan SK GTPG yang dikeluarkan oleh Dikpora Mamuju itu seremonial saja, agar bagaimana cara para Guru SD dan SMP uangnya bisa digerogoti. Apa yang dilakukan oleh Dikpora Mamuju tersebut, bukan hanya pungli namun sudah masuk kategori Korupsi, sebagaimana diatur dalam UU Tentang Pemberantasan Korupsi No.31 Tahun 1999. Makanya, praktek kotor oknum Dinas Dikpora itu perlu segera ditin- dak. Dan disinilah fungsi anggota De- wan yang terhormat dalam mengawasi gerak-gerik para SKPD Mamuju. ■Fadly Saputra/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 9. 09 www.skornews.com Terkait dengan masuk buinya ke- tiga mantan direksi itu, pihak Kejak- saan tidak bisa memberi garansi apak- ah masalah tersebut akan berhenti di tiga orang itu saja atau akan ada tum- bal lain selain ketiga mantan direksi PD Aneka Usaha ini. “Kalaumemangadafaktabarudalam persidangan nanti, pasti kita lanjutkan lagi untuk mencari yang lain. Itu pasti. Namun saat ini kita fokus dulu lah pada tiga tersangka ini,” tegas Kajari Kolaka, Jefferdian, Jumat (31/10/2014) lalu. Untuk menjebloskan tiga orang terserbut ke dalam Rutan, Kejaksaan Negeri Kolaka butuh waktu enam bulan untuk melengkapi berkas mereka. “Jadi enam bulan kita kerja, tapi kan bukan pada lama atau tidaknya pekerjaan itu, namun yang penting hasilnya. Ini kita masih berjuang untuk hadapi sidang SKOR, Kolaka Dugaan kasus korupsi di Perusda Kolaka, akh- irnya menyeret tiga mantan direksi PD Aneka Usaha masuk penjara. Mereka adalah Dudung Djuhana se- bagai mantan Direktur Utama, Rahmat Nadjib seba- gai mantan Direktur Keuangan dan Yan Iswan seba- gai pelaksana tugas Dirut. tipikor nanti,” tambah Jefferdian. Cuma, Kajari Kolaka belum bisa me- mastikan kapan waktu yang pas untuk sidang tipikor tiga tersangka tersebut. Mantan direksi Perusahaan Daerah (PD.Aneka Usaha) Kolaka kini telah menghirup udara dingin Rutan Kolaka sebagai tersangka kasus korupsi peny- alahgunaan kas kantor tersebut. Mer- eka yang terlibat adalah Dudung Dju- hana sebagai mantan Direktur Utama, dan Rahmat Nadjib sebagai mantan Direktur Keuangan serta Yan Iswan sebagai pelaksana tugas Dirut Perusda Perusda Kolaka. Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, Jef- ferdian mengungkapkan, seluruh ter- sangka sudah berada di Rutan Kolaka. “Kita telah tahan tiga orang itu. Dari hasil Audit BPKP Sulawesi Tenggara di- simpulkan adanya kerugian negaranya periode 2010 hingga 2011 itu senilai Rp. 3,9 miliar dengan pelaku Dudung Juana sebagai Dirut saat itu dan Rah- mad Najib sebagai Direktur Keuangan,” katanya. Lebih lanjut ia juga menjelaskan, untuk Yan Iswan saat menjabat sebagai Direktur Utama periode 2012 terbukti merugikan negara Rp.1,8 miliar. Ber- dasarkan hasil audit itulah ketiga ter- sangka itu harus masuk bui. Untuk sementara pihak Kejaksaan SKOR, Konawe BANTUAN Alat Mesin Pertanian (Alsintan) di UPT Awua Jaya dari Ke- mentrian Nakertrans (kini Kementerian Ketenagakerjaan) melalui Dinas Naker- trans Konawe, ternyata banyak men- gandung misteri, tidak diketahui siapa penerima barang tersebut. Hingga san- gat patut diduga ada aroma korupsi yang melibatkan oknum Dinas Naker- trans Konawe. Adanya dugaan pernyelewangan ini akibat warga masyarakat transmigrasi UPT Awua Jaya Kecamatan Asinua, Ka- bupaten Konawe baru-baru ini seharus- nya mendapatkan bantuan barang ane- ka jenis kelengkapan untuk pertanian, antara lain: 5 unit Hand tractor, 4 unit Box Viar, 2 unit Mesin Chain Saw dan 1 unit Heler (mesin gilingan padi). Bantuan tersebut berasal dari Ke- mentrian Nakertrans (kini Kementerian Ketenagakerjaan) yang sumber dan- anya dari APBN dan akan dikelola oleh Poktan dan Gapoktan di bawah Kopera- si Produsen Desa Awua Jaya. Hasil investigasi Tim Media Skor ke- pada masyarakat Desa Awua Jaya, ada indikasi penyelewengan atas bantuan Alat mesin pertanian (Alsintan) yang semestinya dapat dipergunakan untuk membantu dan meringankan pekerjaan petani. Namun sungguh sangat ironis, di saat pemerintah pusat memberikan bantuan untuk masyarakat di bawah, terkadang selalu dimanfaatkan oleh ok- num yg tidak bertanggungjawab. Guna mencari kejelasan informasi tersebut, wartawan Skor telah berha- sil menemui Kelompok Tani Desa Awua Jaya, Jumaidin. Saat dimintai keteran- gannya, Jumaidin mengatakan, saya tidak pernah menerima penyerahan barang bantuan ataupun menandatan- gani berita acara penerimaan barang. “Saya juga tidak tahu siapa sih sebe- narnya yang menandatangani berita ac- ara penerimaan barang itu,” ketusnya. Lebih lanjut dia menambahkan, se- lain bantuan mesin yang turun di Desa kami, masih ada lainnya yang total anggarannya senilai Rp 10 juta, namun sudah menjadi bentuk barang, yakni pupuk, obat-obatan dan bibit sayuran. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Media Skor beberapa kali beru- saha menemui Kepala Dinas K2MKT, namun sayangnya tak kunjung berhasil ditemui, karena selalu tidak ada di kan- tor. Hingga akhirnya dapat menemui Negeri Kolaka menitipkan para ter- sangka korupsi itu di Rutan Kolaka, agar pihaknya bisa konsentrasi lagi menyusun berkas guna dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Kendari. “Kita sementara menyiapkan bahan untuk proses persidangan. Jadi memang sebelum ditahan itu ada penyerahan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum. Semua melalui proses hukum yang benar,” jelasnya. ■rdm/S-10 Kabid K2MKT, Muh Laiman. Kepada me- dia Skor Laiman menuturkan, Iya benar kalau bantuanAlsintan itu memang ada, antara lain 5 buah hand tractor, namun 2 unit mesinnya hilang. Saya tidak tahu siapa yang mengambil, termasuk 4 unit Motor Viar, 2 unit Chain Saw dan 1 unit RMU Heler (Mesin giling) yang sampai hari ini belum dioperasikan alias masih digudangkan. “Karena terkendala soal tempat/bangunan mesin giling,” tan- dasnya. Namun saat Skor mempertanyakan soal penerimaan barang, Laiman tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, hanya mampu berkata, “Saya tidak pu- nya petunjuk untuk melakukan serah terima barang,” ujarnya. ■Nasrul Anas/S-10 SKOR, Mamuju SEJAK didirikan tahun 2008 Gedung Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, hing- ga kini tidak pernah dapat anggaran renovasi dari Pemerintah Daerah, pa- dahal kondisinya perlu mendapat per- hatian dan juga di dalam ruang Kantor DPRD sudah banyak plafonnya yang ambruk. Terkait dengan kondisi Gedung DPRD Kabupaten Mamuju yang sudah direnovasi ini, pihak DPRD Mamuju su- dah pernah mengusulkan agar Bupati Mamuju mengusulkan untuk dianggar- kan dalam APBD pokok 2014, namun sayangnya hal itu tidak dihiraukan oleh pihak Pemkab Mamuju. Sehubungan dengan kenyataan tersebut, baru-baru ini Wartawan Tab- loid Skor mengunjungi Gedung DPRD Mamuju untuk minta tanggapan ang- gota Dewan seputar Gedung Kantor DPRD ini, apakah sudah layak dapat anggaran renovasi. Menurut salah satu anggota Dewan dari Fraksi PKS yang tidak mau disebut namanya mengatakan, Gedung Kan- tor DPRD Mamuju sudah seharusnya direnovasi dan itu aturannya ada di dalam Tata Tertip DPRD. Seraya menam- bahkan, karena di dalam ruang Kantor DPRD sudah banyak plafonnya yang ambruk. Demikian juga tanggapan anggota dewan dari Fraksi Partai Hanura men- gatakan, yang lebih harus diutamakan adalah ruang fraksi untuk kita duduk bersama membahas apa program yang direncanakan. Karena di sisi lain, ba- gaimana teman-teman anggota Dewan bekerja maksimal kalau ruangan ker- janya sempit. Karena itu, ungkapnya, diharapkan kepada Pemkab Mamuju untuk tahun anggaran 2015 harus ada anggaran renovasi Gedung Kantor DPRD. Namun yang paling dibutuhkan ialah Ruang Komisi itu harus ditata dengan baik, agar anggota Dewan bisa bekerja se- cara profesional 5 tahun ke depan, agar fungsi pengawasan lebih baik dari sebe- lumnya, tegasnya. ■Korwil Sulbar/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 10. 10 www.skornews.com ahkan, Pabrik PT Wira Paper yang pada awal izinnya pergudangan ini, belum lama ini di- tuntut oleh warga yang tergabung dalam Forum Peduli Ling- kungan Kompleks PU RT.003/04 Koang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang, agar aparat terkait menutup pabrik terse- but, karena mencemarkan lingkungan dan menganggu kesehatan dan kenya- manan warga. Dampak keberadaan Pabrik PT Wira Paper di tengah-tengah pemukiman, membuat banyak warga yang menga- lami sesak nafas akibat bertebarannya abu batu bara di sekitar pemukiman warga, khususnya warga Kompleks PU RT.003/04 Koang Jaya, Karawaci, Kota Tangerang. Menurut salah satu warga yang minta jati dirinya dirahasiakan, abu batubara yang keluar dari Pabrik PT Wira Paper, bukan saja mengganggu kesehatan warga, namun juga men- gotori lingkungan rumah warga. Con- tohnya, jika menjemur pakaian di luar rumah suka kena abu batu bara yang berwarna hitam. Hal ini, ungkapnya, diakibatkan tidak dilakukannya pengurusan izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) oleh pihak Pabrik PT Wira Paper, sesuai Peraturan Pemer- intah No. 27 Tahun 2012 tentang "Izin Lingkungan Hidup" yang merupakan pengganti PP 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Hingga membuat masyarakat di sekitar pabrik selama ini mengalami pencemaran udara yang bahkan bisa menyesakkan nafas. “Padahal, sehar- usnya izin sumber energinya, meng- gunakan gas dan listrik. Namun Pabrik PT Wira Paper menggunakan batu bara sebagai sumber energynya,” tandas- nya. Padahal, tambahnya, pada awal- nya izin yang diperoleh PT Wira Paper adalah Izin Pergudangan, namun kok sekarang malah jadi pabrik. Kan san- gat aneh, di tengah-tengah pemuki- man ada pabrik. “Hal ini pernah membuat bingung Dinas Ling- kungan Hidup Kota Tangerang, yang me­ nya­takan, kok ada pabrik di tengah pe- mukiman,” jelasnya saat menyampaikan protesnya beberapa waktu lalu. Terkait dengan ke­ nyataan itu, Dinas Tata Kota, Kota Tangerang pernah menyatakan, jika keberadaan Pabrik PT Wira Paper melanggar ruang tata kota. Sebenarnya dengan beberapa pe- langgaran yang dilakukan Pabrik PT Wira Paper ditambah tidak adanya itikad baik dari Hadi Raharja selaku pemilik pabrik untuk mengurus izin usahanya dan juga Izin Lingkungan Hidup (AMDAL) yang sudah dijanjikan dalam beberapa kali pertemuan den- gan warga, maka sudah selayaknya jika pabrik tersebut ditutup. Memang ada dugaan dari pada se- bagian warga, jika masih berope­rasinya pabrik yang menempati arel sekitar 13 Ha dan memiliki sekitar 800 karyawan ini, akibat di-backup oleh oknum pen- guasa, baik itu dari jajaran eksekutif maupun legislatif Kota Tangerang. Banyakkomentarwargaterkaitden- gan demo menuntut ditutupnya Pabrik PT Wira Paper ini. Seperti, Penguasa PT Wira Paper: “Jangan Kamu Racuni Anak-Anak & Cucu-Cucu Kami Dengan Abu batubaramu”, “Mana Janjimu”, “Sampai Kapan Kita Bisa Menghirup Udara Yang Segar Kayak Dulu Lagi". Diharapkan aparat penegak hukum terkait, baik Kepolisian maupun Kejak- saan RI segera mengambil tindakan te- gas terhadap PT Wira Paper. ■ Ccp/MV/S-10 SKOR, Kolaka-Sultra UNIVERSITAS Negeri Sembilan Be- las November (USN) cabang Ladongi melakukan pembayaran semester bagi mahasiswanya dengan menggunakan kwitansi toko. Hal tersebut diterapkan sudah berkisar beberapa tahun, ironis- nya hal tersebut tidak diketahui Rektor USN Kolaka. Penanggung Jawab USN Cabang Ladongi Romi yang dikonfirmasi men- gakui, dirinya menggunakan kwitansi toko namun hal tersebut ada sanggah- an yang diberikan pihaknya. "Kami me- mang menggunakan kwitansi toko, itu kami lakukan karena pihak mahasiswa banyak yang tidak langsung melunasi uang semesternya, makamya kami gu- nakan kwitansi seperti ini," katanya. Di kwitansi tersebut pihak pengelo- la menggunakan kwitansi toko dengan dua tahapan pemberian. Tahap perta- ma, pihak pengelola memberikan pada mahasiswa kwitansi berisi panjar yang dibayar pihak mahasiswa sebesar satu juta. Sedangkan di tahap kedua, kwitansi tersebut terlampir pelunasan senilai sembilan ratus lima puluh ribu. Semen- tara slip pembayaran yang resmi di keluarkan pihak USN hanya terlampir sembilan ratus lima puluh ribu dengan rincian pembayaran SPP dan Praktikum. "Anggaran yang sebesar satu juta, itu pembayaran transpor dosen, pemban- gunan dan honor staf, karena mereka tidak di gaji pihak USN," ujar Romi. Rektor USN Dr. Azhari yang dikon- firmasi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui yang dilakukan pihak pen- gelola Cabang USN Ladongi. "Kami akan memanggil pihak pengelola secepatnya jika memang seperti itu yang dia laku- kan," katanya. Dia mengungkapkan, dirinya hanya mengetahui besaran jumlah pemba- yaran di cabang Ladongi sama besaran di cabang lain. Jika benar dugaan yang dilakukan pihak pengelola, dia akan segera memperingati. Namun ironis- nya, Pengelola mengatakan, hal terse- but dilakukan sejak adanya cabang USN di Ladongi pada tahun 2006 dan diketa- hui oleh pihak Rektor. ■Masjidin/S-10 SKOR, Tangerang Selatan Pabrik PT Wira Pa- per yang berlokasi di Jln Sangego Bayur Pintu Air 10 No.8 Karawaci, Kota Tangerang digugat masyarakat sekitar yang selama ini mengalami pencemaran lingkungan akibat proses pembakaran tiga mesin boiler pabrik yang menggunakan energy batu bara. Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 11. 11 www.skornews.com SKOR, Kolaka-Sultra ebanyak 35 Calon Anggota Legislative (Caleg) yang terpilih pada Pemilu Pegislatif pada 9April 2014 lalu, Senin, (27/10/2014) resmi dilantik dan mengikuti pengambilan sumpah janji sebagai anggota DPRD Kab. Kolaka Periode masa bakti 2014-2019. Ke 35 anggota DPRD yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jan- jinya oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, di Aula Sidang Utama DPRD Kolaka dalam Rapat Paripurna Istime- wa tersebut. Pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DPRD Kolaka terse- but, selain dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemda Kolaka, Kab. Kolaka Timur dan Kab. Kolaka Utara serta 1. Partai Nasdem: Drs H Andi Syahrud- din M MSi, Rosdiana, Drs Syahrifud- din MH dan Abdul Muin. 2. PKS: Ahmar SSos, Syukur, Edi Gu- nawan Arafik, Irwan Pabetai A. Ma dan Rusman SPd. 3. PDIP: H Syahrifuddin Baso R, H Rid- wan Basnapal SE, Yunus T Patandi- anan SPd, Edy Haryono. 4. Partai Golkar: Muhammad Anis Pamma, Yan Iswan B MSc, Sukirman SE dan H Mustafa SE. 5. Partai Gerindra: Ir Syaifullah Halik, Ketua KPU Kab. Kolaka, Ketua Pan- waslu Kab. Kolaka, juga pimpinan Or- mas dan undangan lainnya. Dari ke 35 anggota DPRD Kolaka yang dilantik, mayoritas wajah-wajah baru dan hanya terdapat sembilan orang wajah lama, yaitu Rusman, Suaib Kasra, Parmin Dasir, Amiruddin Massang, Andi Merya Nur, Rahmatia Lukman, Tauddin M, Anang Juprida dan Ridwan Basnapal. Dalam sambutannya, Bupati Kola- ka Ahmad Safei mengharapkan, ang- gota DPRD Kolaka yang telah resmi dilantik dapat menjalin kerjasama yang baik terhadap Pemda Kolaka, meskipun 35 orang anggota DPRD ini berasal dari sebelas (11) partai politik yang berbeda. Bupati Ahmad Safei pada kesem- Anang Juprida SH, Masturjono dan Sudirman. 6. Partai Demokrat: Ruben Killa BSc AK, Drs H Tajuddin, dan M Rusman. 7. PAN: H Parmin Dasir SE, Andi Mus- mal, Amiruddin Massang SE, dan Hj Rahmatia Lukman SE. 8. PPP: H Syakruddin SPd, Drs H Suaib Kasra, Hj Andi Merya Nur Sip dan Hj Jariah. 9. PBB: Muh Gasing HS SS. 10. PKPI: Syahroni Pujabi SH. 11. PKB: Handra LB SH. Nama-nama para legislator baru di DPRD Kab. Kolaka berdasarkan Partainya: patan itu juga mengucapkan terima kasih yang begitu mendalam terhadap anggota DPRD Kolaka yang lama, di- mana pada masa baktinya selalu bek- erjasama yang baik dengan Pemerin- tah Daerah Kab, Kolaka. ■ASDAR/S-10 SKOR, Sulbar KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cip- ta Karya melalui Satker Penataan Bangu- nan Lingkungan (PBL) telah melaksanakan Workshop Sosialisasi UU No.28-2002 dan Peraturan Menteri PU No.17 PRT-M-2010, di Hotel Grand Mamuju yang diikuti 30 orang peserta perwakilan dari 6 Kabupaten se- Sulbar, beberapa waktu lalu. Kegiatan Workshop tersebut dibuka se- cara resmi oleh Setda Provinsi Sulawesi Ba- rat yang diwakili Asisten III Pemrov Sulbar H. Darwin Yusuf SH MM dan didampingi Kasatker Muh. Nur Dadjwi ST MSi ini, me- nampilkan 2 orang nara sumber dari Ke- menterian Pekerjaan Umum dan Peruma- han Rakyat Jakarta. Dalam sambutannya H. Darwin Yusuf menegaskan, kita perlu mensosialisasikan dan itu harus dilaksanakan, yaitu Peraturan Menteri PU No.17 PRT-M-2010 tentang Pe- doman Tehknis Pendataan Bangunan Ge- dung serta pelaksanaan UU No.28-2002 Pasal 8 Ayat 3, Pemerintah Daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperlu- an tertib pembangunan dan pemanfaatan gedung. Kasatker PBL Muh. Nur Dadjwi juga me- nyampaikan, Perda Bangunan Gedung (BG) masing-masing di 6 Kabupaten di Sulawesi Barat yang sudah disahkan Perdanya oleh DPRD Kabupaten, yaitu Majene dan Ma- muju Utara. Sedang 4 Kabupaten lainnya, sesuai dengan hasil koordinasi akan ditun- taskan semuanya Desember 2014. “Ke de- pannya diharapkan agar antara Kabupaten dan Provinsi berkoordinasi masalah teh- knis Penataan Bangunan Gedung di Daer- ah,” tandasnya. ■Korwil Sulbar/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 12. 12 www.skornews.com egiatan yang diadakan Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Timur ini sendiri dalam rangka m e m p r o m o s i k a n produk-produk industri kreatif yang dihasilkan para kader PKK dan masyarakat serta Industri Kecil Me- nengah (IKM) Jakarta Timur. Pameran yang merupakan puncak dari kegiatan pameran ini diseleng- garakan selama tiga hari, 5-7 Novem- ber 2014 pukul 10.00-19.00 ini, diiku- ti 100 stand terdiri dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tersebar di wilayah Jakarta Timur serta parti- sipasi dari instansi lain. Dalam sambutannya Krisdianto menegaskan, pameran ini bertujuan untuk mempromosikan produk In- dustri Kecil dan Menengah (IKM) un- ggulan Jakarta Timur dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan AFTA tahun 2015. “Pameran ini juga bisa dianggap se- bagai ajang mempromosikan Des- tinasi Wisata Belanja dan Wisata Kuliner yang ada di Jakarta Timur,” tambahnya. Walikota Krisdianto sangat me- nyambut baik pelaksanaan kegia- tan ini. Bahkan berharap kegiatan pameran ini menjadi persiapan awal bagi para IKM untuk menyambut AFTA 2015. “Untuk itu,” lanjutnya, “Mari kita dukung bersama, karena kegiatan ini juga merupakan sarana hiburan bagi masyarakat di wilayah Jakarta Timur.” Kegiatan semacam ini, ungkap Walikota, perlu terus dikembangkan agar para IKM dapat memberdaya- kan diri sekaligus mempromosikan produk-produk kreatifnya. Karena pemerintahan yang baik ada sinergi tiga pilar, yakni pemerintah, pengu- saha dan masyarakat. “Karena itu, kepada Direksi Grand Cakung, Alex Guntadi tidak lupa kita harapkan dukungan CSRnya, agar masyarakat jakarta Timur lebih maju lagi,” tukas- nya. Banyak produk rumahan yang ditampilkan di acara ini, mulai dari produk untuk dekorasi rumah, pajan- gan yang dibuat dari kayu dan bahan bekas lainnya seperti kaleng yang dibuat menjadi pajangan rumah. “Se- lain itu, pembuatan berbagai macam barang dari daur ulang sampah plas- tik, produk makanan dan minuman khas betawi, batu akik dan lain seba- gainya,” tambahnya. Pada kesempatan itu, Walikota juga menyatakan terima kasihnya kepada jajaran Sudin Perindustrian & Energi Jakarta Timur yang telah melaksanakan pameran ini dengan baik. Karena ini sangat membantu pemerintah dalam rangka member- dayakan masyarakat, khususnya In- dustri Kecil Menengah (IKM). Harus Mampu Bersaing Sebelumnya, Kasudin Perindustri- an Dan Energi Jakarta Timur, Dra Tuti Kurniati MSi kepada Tabloid SKOR, Senin siang (03/11/2014) lalu menu- turkan, pameran ini bertujuan untuk mempromosikan produk IKM unggu- lan Jakarta Timur, terutama industri- industri kreatif yang sedang berkem- bang saat ini agar dapat dikenal oleh masyarakat. “Serta menggerakkan program local movement, di mana masyarakat bangga memakai produk dalam Negeri,” paparnya. Menurutnya, di Jakarta Timur banyak terdapat produk unggulan dan andalan. Di antaranya, adalah batu mulia dan akik, mebel, keraji- nan tangan, kuliner, dan fashion dan aksesoris, kerajinan daur ulang dan sebagainya. “Saat ini, di Jatinegara Kaum terdapat 2.000 pengrajin kayu yang telah mendunia, terutama un- tuk sektor mebel,” tukas Tuti. Lebih lanjut Tuti menjelaskan, pameran yang mengambil tema “Ber- sama IKM Mari Kita Dukung Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)” ini, akan menampilkan bukan hanya promosi penjualan saja, namun juga akan menampilkan proses menghasil- kan produk, baik dalam bentuk bro- sur, foto, video dan lain sebagainya. Guna menyambutAFTA2015 men- SKOR, Jakarta WALIKOTA Jakarta Timur Drs HR Krisdianto MSi membuka secara resmi Pameran Great Exhibition Jakarta Timur, Rabu siang (05/11/2014), di halaman parkir Mall Grand Cakung, Jakarta Timur. Tampak hadir Wakil Walikota Jaktim, Drs H Husein Murad MSi dan jajaran SKPD seJakarta Timur. datang, Tuti yang pernah mendapat- kan penghargaan sebagai Pegawai Teladan Tahun 2011 ini menjelas- kan, kita melakukan pelatihan, baik pelatihan SDM, maupun bagaimana dalam berproses. Karena dengan adanya AFTA kita harus mampu ber- saing terhadap produk-produk dari Negara lain. Selain memberikan pelatihan, un- gkapnya, kita juga mengajak mereka ikut pameran bukan hanya di Jakarta, namun juga di luar kota. Kemudian kita ikutkan lomba yang diadakan departemen melalui gugus kendali mutu dan lainnya. Serta pelatihan tentang peningkatan kualitas mutu. Lebih jauh Tuti menuturkan, re- spon pengelola Mall Grand Cakung cukup baik terhadap rencana per- helatan pameran ini, yang dibiayai melalui APBD. Namun ke depan, saya akan menjajaki bagaimana kita bersinergi membuat MoU. Di mana pihak kami sediakan IKMnya, se- diakan mitra dan lainnya, dan pihak Grand Cakung sediakan space yang tidak bayar. “Bahkan jika memung- kinkan disediakan di dalam Mall. Jadi kita minta pertanggujawaban para pengusaha mall untuk memfasilitasi para IKM,” tegasnya. Tuti menambahkan, semua mal di Jakarta Timur harus membantu IKM untuk menggelar pameran. Pihaknya akan membuat MoU dengan semua Mall dan PD Pasar Jaya, agar mau memberikan tempat untuk pameran melalui program CSR. Terkait dengan hal tersebut, GM Mall Grand Cakung, Imam Pranoto menyatakan, intinya kami siap un- tuk mendukung dan memajukan IKM dan UKM. Kami pasti akan sediakan lahan. “Bisa besar dari mana IKM dan UKM, jika tidak dari subsidi Pengelola Mall,” katanya setengah bertanya. ■Iskandar Sultoni Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 13. 13 www.skornews.com SKOR, Konawe GUNAmensukseskanProgramWajib Belajar pada usia dini, serta menjabar- kan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Konawe khususnya, dan Provinsi Sulawesi Teng- gara pada umumnya, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Konawe menye- lenggarakan rapat pertemuan, bebera- pa waktu lalu. Rapat Umum yang dipimpin oleh Kadiknas Konawe H Ridwan L SSos MSi yang dihadiri oleh Ketua Tim Peng- gerak PKK Kabupaten Konawe Ibu Ti- tin Nurbaya S, para Camat, Lurah, para Ibu Camat se Kabupaten Konawe, para guru, tenaga pengajar PAUD se Kabu- paten Konawe. Ridwan menegaskan, betapa pent- ingnya program tersebut sebab dengan adanya Sekolah Kelompok bermain atau sekolah PAUD di tiap Desa/Kelurahan, maka anak-anak di bawah usia 6 tahun sudah dapat mengenyam apa yang dis- ebut pendidikan seperti menghitung, mengaji dan berdoa. Menurutnya, agar program ini bisa terlaksana secara maksimal, tentu har- us ada dukungan penuh dari pemerin- tah setempat. Dalam hal ini Camat dan Kepala Desa, termasuk Ibu Camat/Ibu Kepala Desa, juga diharap turut serta. Ridwan juga menghimbau kepada para hadirin, agar program ini dapat dilaksanakan sebagai wujud Kepedu- lian kita terhadap anak-anak usia dini juga terhadap dunia pendidikan. Kar- ena secara umum Program PAUD atau TK telah berjalan baik dan sukses di Ka- bupaten Konawe selama ini. Pada prinsipnya, kita terus memacu atau menyempurnakan kekurangan yang masih ada di sana-sini, kata Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dik- nas Kab. Konawe, H ZUBAIR SH MSi. Kepada hadirin yang memenuhi ruangan aula rapat Diknas Konawe, Zubair menuturkan, pelaksanaan Pro- gram PAUD dan TK sangat terbilang sukses di Kabupaten Konawe. Ini ber- kat dukungan Kepala Dinas Ridwan kerjasama dari pengelola di tiap Desa/ Kelurahan. “Bahkan Kabupaten Konawe menjadi yang terbaik di Sultra dalam segi pengelolaan program PAUD,” tam- bahnya. Zubair kepada SKOR menjelaskan, jika program pendidikan usia dini ada- lah merupakan program prioritas pe- merintah pusat sejak beberapa tahun terakhir, hingga program dimaksud ahkan para siswa- siswinya begitu sangat berbobot dan berkuali- tas, tak terkalahkan dan sangat luar biasa den- gan mampunya meraih segudang prestasi dalam aneka lomba, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun di tingkat nasional. Keberhasilan yang diraih siswa- siswi Sekolah SMK 1 Muhammadiyah ini, tidak terlepas dari kerja keras Kepala Sekolah dan staf pengajar di sekolah yang berada di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Kepala Sekolah SMK 1 Muham- madiyah Wonomulyo, Syamsuddin SAg MPdI kepada Tabloid SKOR baru- baru ini menuturkan, pada dasarnya kami melakukan segala upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas anak didik. “Dan kami juga bisa ber- buat apa saja demi kebaikan para s i s w a , meskipun dilakukan diam-diam atau tanpa publikasi,” tambahnya. Diakui Syamsuddin, mengenai prestasi yang diraih para siswa dan dialaminya selama ini sangat baik, karena mampu berprestasi dalam lomba di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, maupun di tingkat nasional. “Alhamdulillah, piagam penghargaan yang sudah kami dapatkan, membuk- tikan jika kami juga bisa,” tegasnya. Kepala Sekolah bergelar Magister Pendidikan Islam (MPdI) berasal dari Gowa dan sudah lama berkiprah di Tanah Mandar ini, sangat ramah dan bersahaja. “Saya datang ke Tanah Mandar Polman ini untuk mengab- dikan ilmu yang selama ini didapat- kan,” jelasnya. Berikut inilah beberapa di antara prestasi yang diperoleh selama menja- di Nahkoda di SMK 1 Muhammadiyah Wonomulyo, Kabupaten Pol- man, yaitu: Juara 1, Jurusan Adminitrasi Perkantoran; Juara 2, Jurusan Tata Busana; dan Juara 3 Bongkar Pasang Mesin Mobil. Serta masih banyak lagi piala-piala lainnya yang terpampang di ru- ang kerjanya. Butuh Bantuan Pemerintah Lebih lanjut Syamsuddin yang low profile ini menambahkan, walau seko- lah ini statusnya swasta, namun kami juga dapat bersaing dengan sekolah negeri unggulan di Polman. Untuk itu, ungkapnya, semoga dengan bantuan publikasi Tabloid SKOR, pemerintah Kabupaten Polman melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat tergugah hatinya, agar kami bisa mendapat perhatian juga, sama seperti sekolah lainnya. Karena hingga kini, tambahnya, kami belum memiliki Ruang Kelas Baru (RKB), Ruang Praktek Siswa (RPS) dan Ruang Perpustakaan. “Ketiganya sangat kami butuhkan demi majunya akses dan mutu pendidikan yang baik di Tanah Mandar Polman. Dengan majunya prestasi siswa kami, hingga setelah lulus, saya sangat yakin mer- eka bisa hidup mandiri tanpa membe- bani orangtuanya,” tegasnya. Karena itu, Syamsuddin sangat berharap, semoga saja ada perhatian dari pemerintah untuk melengkapi sarana dan prasarana pendidikan di SMK 1 Muhammadiyah. “Sebenarnya banyak yang akan kami rencanakan ke depan, seperti siswa kami dapat secara bergiliran study banding ke SMK terfavorit di Jawa Barat. Hanya sayangnya dana kami masih terba- tas,” tukasnya. Pada kesempatan itu, Kepsek SMK 1 Muhammadiyah ini sempat men- gapresiasi keberadaan dan penampi- lan Tabloid Skor. Sayamsuddin sangat mengharapkan, agar TABLOID SKOR dapat bersaing secara sehat, khusus- nya TABLOID mingguan lainnya. Hingga berita-berita yang disajikan ke publik dapat diterima dan enak dibaca, apalagi TABLOID SKOR me- nyediakan rubric Pendidikan. “Terima kasih TABLOID SKOR, saya suka Tab- loid Skor karena resolusi warnanya lebih hidup dan tajam,” kata Syam- suddin dengan nada yang ramah. ■ ariefuddin haroen/S10 sangat apresiasi serta didukung oleh pemerintah Provinsi Sultra. Karena itu, ujarnya, melalui petun- juk Pemprov di Kabupaten Konawe sangat diharapkan untuk bisa disambut baik program tersebut, selaku Daerah yang termasuk pesat perkembangan- nya dengan sasaran tiap Desa/Kelura- han harus bisa berdiri minimal satu PAUD dan satu Sekolah TK. “Sistem pengelolaan PAUD ditang- gung penuh oleh Pemda Konawe mela- lui Dinas Pendidikan Nasional Kabu- paten menyediakan dana Operasional/ Insentif bagi tenaga pengajar juga alat peraga dan permainan kami tanggung. Hingga dalam praktek di lapangan dap- at berjalan dengan baik, proses belajar sesuai yang kita harapkan bersama,” jelasnya. ■Nasrul Anas/S-10 SKOR, Polman-Sulbar Sekolah SMK 1 Muhammadiyah yang berdomisili di Jl. Sultan Hasanuddin No. 72 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Poliwali Mandar (Polman), merupa- kan sekolah menengah kejuruan yang berdiri tahun 2004. Sekolah yang pada awalnya sering dianggap remeh ini, saat ini sudah mampu bersaing dengan sekolah negeri unggulan dan juga memiliki segudang prestasi di berbagai bidang. Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 14. 14 enyalahgunaan Bunga BPHTB itu den- gan modus pegendapan dana sampai pada setiap akhir minggu berjalan pada rekening escrow Bank DKI sebe- lum masuk ke rekening milik Pemprov, pengendapan dana itu tidak dikenakan jasa bunga. Secara keseluruhan dana BPHTB yang terkumpul pada tahun 2011 sebanyak Rp 2 Triliun lebih sebagaimana pemberitaan Skor pada edisi ke-26 sebelumnya. Ketika Tim Skor mengunjungi Kantor Dinas Pe- layanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, hanya diterima oleh Kasubag Keuangan H Faisal Syafrudin, Kabid Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah Joko Pujiyan- to dan Kasudin Pelayanan Pajak Jakarta Pusat Arief Susilo, Jum’at lalu. Faisal menyampaikan, terkait dengan penampun- gan dana BPHTB di Bank DKI pada tahun 2011, do- mainnya adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta. Karena yang melakukan Perjan- jian Kersa Sama (PKS) ialah antara BPKD DKI Jakarta dan Bank DKI. “Jadi silahkan saja bapak tanyakan langsung kepada BPKD,” tukasnya. Sedangkan Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Provinsi DKI Jakarta, sebagai pelaksana pemungut pajak yang sifatnya melayani wajib pajak (WP) dan menyiapkan formulir Surat Setoran Bea (SSB BPHTB), serta siap membantu WP menghitung jika diminta tentang be- sarnya biaya BPHTB yang harus disetorkan ke Bank. Setoran WP masuknya ke Rekening Kas Umum Daer- ah (RKUD) BPKD DKI Jakarta. “Setelah itu, kami memvalidasi biaya yang telah disetor WP, dengan melakukan verifikasi apakah me- mang sudah sesuai jumlah yang telah disetor WP tersebut. Hanya itu yang dilakukan Dinas Pelayanan Pajak, jadi tidak ada hubungannya dengan peneri- maan dana,” paparnya. Dari penelusuran SKOR pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta diketa- hui, pengelolaan BPHTB tahun 2011 itu adalah masa peralihan pengelolaan dimana sebelumya dikelola oleh pemerintah pusat, kemudian disalurkan ke daer- ah melalui Dana Perimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2005. “Untuk tahun 2011, karena baru mengelola masih penyesuaian sistem dengan mengacu pada sistem yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat,” ujar Kasubdit Pajak, Triastuti kepada Skor di ruang kerjanya, Rabu (05/11/2014) lalu. Terkait pemungutan dan pengelolaan pajak, Trias- tuti menyebutkan, Dinas Pelayanan Pajak (DPP) ber- fungsi sebagai pelaksana pemungut pajak dan BPKD melalui bidang perbendaharaan yang melakukan monitoring mengenai jumlah pajak yang diterima dan melakukan pemantauan angka pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). “Tentang angka-angka, jumlah dana atau apakah ada bunga itu dimonitor bidang perbendaharaan, jadi kalau mau tahu yang sebenarnya apakah uang itu sebenarnya langsung masuk ke RKUD atau melalui rekening penampungan, silahkan tanya ke bidang perbendaharaan,” jelasnya. Salah seorang staf, Farhan yang mendampingi Tri- astuti saat menerima SKOR mengatakan, pada tahun 2011 baru menerima pelimpahan BPHTB dari pusat ke daerah sehingga belum mempunyai pengalaman dalam pengelolaan BPHTB dan masih mengadopsi peraturan (PKS) yang digunakan pemerintah pusat. “Di PKS dipusat disebutkan bisa membuka reken- ing penampungan dan dilimpahkannya setiap hari jum’at, jadi kita membuka rekening escrow bukan re- kening milik Pemprov, nah di dalam dunia perbankan kalau yang namanya escrow tidak mendapatkan jasa giro, karena bukan milik kita melainkan rekening mi- lik bank,” ujar Farhan. Lebih lanjut, Farhan mengatakan, setelah berjalan setahun ada saran dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar melakukan perbaikan sistem. “Berjalan setahun akhirnya ada hasil pemeriksaan BPK yang menyarankan agar coba mengikuti pera- turan yang ada, dalam arti boleh mengadopsi pemer- intah pusat namun harus ada perbaikan dan pembe- nahan sistem. Makanya pada tahun 2012 kita tidak ada lagi pengendapan, jadi pada H plus 0 itu sudah dilimpahkan, pada hari yang sama diakhir hari kerja sudah harus dilimpahkan masuk ke RKUD,” jelasnya. “Jadi mulai tahun 2012 sistemnya sudah benar nih. Tidak lagi diendapkan, tapi diakhir kerja lang- sung dilimpahkan,” Triastuti menimpali. Triastuti mengakui, tidak terlalu mengetahuii se- cara jelas tentang pengelolaan BPHTB pada tahun 2011, karena saat ini saja baru sebulan menjabat se- bagai Kasubdit Pajak. Lebih lanjut penelusuran SKOR pada Bi- dang Perbendaharaan diketahui, dana Pem- prov yang ada di bank harus mendapatkan jasa giro atau bunga bahkan ada target pendapatan bunga pada setiap tahun ang- garan. “Kalau masalah bunga harus ada bunga, bahkan kita ada target bunga” ujar pe- gawai di bidang perbendaharaan Pemprov DKI Jakarta. Pegawai yang enggan disebutkan na- manya itu menyebutkan, bunga atas dana Pemprov itu dihitung per rekening. “Mekanisme bunga secara keseluru- han per rekening, tidak dipecah-pecah berdasarkan jenis pajak,” tambahnya. Disebutkan juga, rekening escrow itu memang ada tetapi sifatnya escrow har- ian. “Setahu kami dari dulu itu ada escrow, namun escrow harian. Jadi kami tidak tahu itu kalau ada pengendapan dana selama seminggu di rekening escrow, baru masuk ke RKUD,” pungkasnya. Dari penelusuran Skor, ada indikasi kuat tidak adanya bunga dari dana BPHTB 2011 yang terkumpul pada rekening escrow Bank DKI akibat rekayasa dan persekongkolan antara oknum pejabat Bank DKI den- gan oknum pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini BPKD dan Dinas Pelayanan Pajak seba- gai instansi yang terlibat dalam pengelolaan BPHTB tersebut. Bank DKI yang dikofirmasi terkait dugaan pe- nyalahgunaan dan korupsi pada pengelolaan dana BPHTB tahun 2011 melalui surat Skor nomor 036/K/ SKOR, Jakarta Pengelolaan Dana Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 yang terkumpul pada rekening Escrow (pe- nampungan) di Bank DKI terindikasi diselewengkan oknum pejabat Bank DKI bekerjasama dengan oknum pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PR-KOR/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 yang di- terima pihak Bank DKI pada tanggal 28 Okto- ber 2014, hingga berita ini diterbitkan SKOR belum mendapat jawaban dari pihak Bank DKI. ■TIM Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 15. 15 alah satutunya kredit pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua ke- pada PT SCD yang macet sekitar Rp. 45 mil- iar lebih yang pada akhirnya merugikan PT Bank DKI. Berdasarkan data dan informasi yang diterima Skor tahun 2007 PT Bank DKI menyalurkan kredit pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua kepada PT SCD dengan total plafon kredit Rp. 75 miliar rupiah, menggunakan system Channelling (Kerjasama pembi- ayaan) Kuat dugaan persetujuan atas pemberian kredit itu tidak melalui analisa yang obyektif sesuai dengan stan- dar peraturan perbankan sehingga mengakibatkan kred- it pembiayaan itu macet dengan perhitungan nilai kredit macet pokok dan bunga kredit sampai tahun 2012 sebe- sar Rp. 45 miliar lebih. Salah satu hal yang tidak diperhatikan oleh PT Bank DKI dalam pemberian fasilitas kredit itu adalah analisa dan keyakinan atas kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya, sesuai dengan Undang Undang No.10 Ta- hun 1998 tentang perbankan. PT SCD sebagai debitur diketahui hanya memiliki Sumber pendapatan yang digunakan membayar pin- jaman kredit dari angsuran rutin nasabah setiap bu- lan dan tidak ada sumber pendapatan lain untuk mengantisipasi jika terjadi kredit bermasalah dari nasabah. Selan itu, resiko yang timbul karena lokasi konsumen bera- da di luar jangkauan pengawasan Bank DKI apabila konsumen menunggak pembayaran. Bank DKI memberikan kredit pembi- ayaan kepada PT SCD yang mayoritas konsumennya berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan, sedangkan Bank DKI tidak mempunyai kantor cabang pada wilayah tersebut. Dengan tidak adanya kantor cabang Bank DKI di wilayah Su- matera dan Kalimantan, akan menyulitkan Bank DKI dalam me- nilai hasil analisa Konsumen yang dilakukan oleh pihak PT SCD. Yang lebih aneh lagi, setelah pembayaran kredit PT SCD macet justru pihak Bank DKI melakukan restrukturisasi fasilitas kredit yang diberikan dari pola Channelling (pembiayaan) men- jadi Executing (modal kerja). Restrukturisasi itu juga ditengarai tidak melalui analisa bis- nis perbankan karena dilakukan pada debitur yang tidak memi- liki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban- nya setelah direstrukturisasi. terkait pemberian fasilitas kredit PT Bank DKI kepada PT SCD, Skor telah meminta kofirmasi melalui surat nomor 036/K/ PR-KOR/X/2014 tertanggal 27 Oktober 2014 yang diterima pihak Bank DKI pada tanggal 28 Oktober 2014 namun hingga berita ini ditulis Skor belum mendapat jawaban dari pihak PT Bank DKI. Sebagai informasi tambahan PT SCD merupakan perusahaan/ lembaga pembiayaan yang menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor roda dua. PT SCD adalah salah satu grup dari Holding Company PT IKM, dimana PT IKM adalah pemegang saham mayoritas. PT SCD membiayai lima merk sepeda motor yaitu Kanzen, Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki dengan komposisi Kanzen sebesar 80% dan Non Kanzen (Jepang) sebesar 20%. Sepeda motor Kanzen merupakan sepeda motor yang diprod- uksi dan dipasarkan oleh PT Kanzen Motor Indonesia. Pembi- ayaan oleh PT SCD ini adalah untuk mendukung penjualan motor merk Kanzen yang merupakan hasil produksi Holding Company yaitu PT IKM. PT SCD memfokuskan penjualan motor merk Kanzen di wilayah Sumatera, karena karakteristik motor merk Kanzen dianggap lebih sesuai dengan kondisi alam wilayah Sumatera yang didominasi dengan wilayah perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. ■Tim SKOR, Jakarta. Proses pemberian dan penyaluran kredit pada PT Bank DKI diduga banyak terjadi “kongkalikong” antara pihak debitur dan oknum pejabat PT Bank DKI sebagai kreditur yang menyebabkan tidak diterapkan standar analisa dalam pemberian kredit perbankan sehingga mengakibatkan banyaknya kredit macet.
  • 16. 16 www.skornews.com ejumlah elemen ormas yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Ja- karta (GMJ) dalam Aksi Se- juta Ummat tersebut, menuntut untuk melengserkan Ahok yang tidak layak menjadi Gubernur DKI Jakarta, akibat sikap temperamentalnya dan cenderung merugikan Umat Islam Jakarta. Dalam aksinya ormas Front Pem- bela Islam (FPI) dan 99 Ormas yang tergabung dalam GMJ berunjuk rasa dengan long march dari Bundaran HI menuju Balai Kota dan DPRD DKI Ja- karta. Massa yang dipimpin oleh Habib Rizieq selaku Imam besar FPI ini den- gan menggunakan mobil komando dan berbagai atribut spanduk yang dibawa bertuliskan menolak Ahok jadi Guber- nur DKI Jakarta dan harus dilengser- kan. FPI Dukung Usul Rekonsiliasi GMJ TERKAIT penolakan Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama yang biasa disapa Ahok, FPI yang men- gatasnamakan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) menyampaikan surat “Usulan Rekonsiliasi” kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta, dengan memuat be- berapa alasan, tertangngal 07 N0vem- ber 2014, yang ditembuskan kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Ketua Mahkamah Agung RI, Menko Polhukam RI, Mendagri RI, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Pimpinan Ormas Islam dan Pers. Adapun isi suratnya: Menanggapi Surat Direktur Jen- deral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Prof Dr H Djoherman- syah Djohan MA, nomor 121.31 / 4438 / OTDA, tertanggal 28 Oktober 2014, yang meminta kepada Pimpinan DPRD DKI Jakarta untuk segera menggelar Sidang Paripurna untuk mengumum- kan pengangkatan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan dalih UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014, serta tafsir sepihak terhadap Perppu No 1 Ta- hun 2014, adalah tindakan tergesa-ge- sa yang tidak arif dan tidak bijak serta tidak proporsional. Sesuai Peraturan Pemerintah Peng- ganti Undang-Undang Republik Indo- nesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wa- likota tertanggal 2 Oktober 2014 yang disebut juga PERPPU PILKADA, maka te- lah ditetapkan aturan dan mekanisme terkait posisi Wakil Gubernur manakala Gubernur berhenti atau diberhentikan, sebagai berikut: 1. Pasal 173 ayat (1) Dalam hal Gu- bernur, Bupati, dan Walikota berhalan- gan tetap, Wakil Gubernur, Wakil Bu- pati, dan Wakil Walikota tidak serta merta menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan demikian, maka Ahok tidak serta merta menggantikan Jokowi seba- gai Gubernur DKI Jakarta. 2. Pasal 174 ayat (2) Apabila sisa masa jabatan Gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan, maka dilakukan Pemilihan Gu- bernur melalui DPRD Provinsi. Dengan demikian, Pemilihan Guber- nur DKI Jakarta harus melalui DPRD DKI Jakarta, karena sisa masa jabatan Guber- nur Berhenti Jokowi lebih dari 18 bulan. 3. Pasal 203 ayat (1) Dalam hal ter- jadi kekosongan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wa- likota menggantikan Gubernur, Bupati, dan Walikota sampai dengan berakhir masa jabatannya. Dengan demikian, Ahok tidak boleh langsung menggantikan Jokowi sebagai Gubernur, karena Jokowi diangkat men- jadi Gubernur DKI Jakarta dengan UU No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Repub- lik Indonesia, bukan dengan UU No 32 Tahun 2004 atau pun dengan UU No 23 Tahun 2014 yang keduanya tentang Pe- merintahan Daerah. 4. Pasal 168 ayat (1) Penentuan jum- lah Wakil Gubernur berlaku ketentuan sebagai berikut: huruf (d) Provinsi den- ganjumlahpendudukdiatas10.000.000 (sepuluh juta) dapat memiliki 3 (tiga) Wakil Gubernur. Dengan demikian, ke depan Ahok tidak lagi menjadi satu-satunya Wakil Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi akan ada Dua Wakil Gubernur lainnya. Karenanya, kami dari GERAKAN MASYARAKAT JAKARTA (GMJ) men- gusulkan agar segera diadakan REKON- SILIASI antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPRD DKI Jakarta untuk duduk bersama menggelar MUSYAWARAH MUFAKAT sesuai Perppu Pilkada yang berlaku tersebut untuk menetapkan seorang Gubernur dan Tiga Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui DPRD. Usul kami sebagai berikut: • 1. Kursi Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Jokowi sebagai Kader Terbaik PDIP maka tetap harus diisi oleh Putra Terbaik PDIP yang mus- lim beriman dan bertaqwa serta berakhlaqul karimah, sesuai asas proporsional dimana mayoritas masyarakat Jakarta adalah umat Is- lam. • 2. Kursi Wakil Gubernur yang saat ini diisi Ahok bisa tetap dipertah- ankan oleh KIH karena sikap poli- tik Ahok lebih sejalan dengan KIH ketimbang KMP. • 3. Dua Kursi Wakil Gubernur lain- nya diisi oleh KMP, sehingga KIH dan KMP ke depan bisa selalu kom- pak bersatu dan bekerja sama un- tuk membangun Jakarta dan mense- jahterakan warganya. Usul ini kami ajukan sebagai “WIN WIN SOLUTION” bagi semua pihak, tanpa ada pihak yang dirugikan, untuk meredam konflik politik berkepanjan- gan antara KIH dan KMP di DPRD DKI Jakarta yang berpotensi mengganggu stabilitas politik Ibu Kota, sehingga akan sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Dalam pandangan kami, jika KIH memaksakan kehendak dengan meng- gunakan Arogansi Kekuasaan untuk tetap melantik Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka dipastikan GMJ akan meminta dan mendesak KMP untuk melakukan perlawanan politik melalui hak interpelasi dan hak angket hingga impeachment, yang akan didukung penuh oleh para Habaib dan Ulama serta Tokoh dan Ormas Islam yang ter- gabung dalam GMJ yang dengan HAR- GA MATI telah menolak Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Demikian USULAN REKONSILIASI yang kami sampaikan dengan tulus dan ikhlas untuk menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 agar diridhoi dan diberkahi Allah SWT. Besar harapan kami agar usul ini diterima dan dika- bulkan agar Jakarta sebagai Ibukota NKRI tetap kondusif, aman dan nya- man, serta tetap terjaga persatuan dan kesatuan warganya, sehingga berperan serta dalam mendukung Pemerintah Pusat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Wassalaamu 'Alaikum Wr.Wb Jakarta, 5 November 2014 GERAKAN MASYARAKAT JAKARTA Koordinator Umum KH. Fakhrurrozi Ishaq SKOR, Jakarta Ketika ribuan buruh tumpah ruah mengepung Istana Negara demo menolak kenaikan BBM, Senin (10/11/2014) lalu, hal sama terjadi juga di Balai Kota DKI Jakarta yang kedatangan ribuan Ormas. Mereka berujuk rasa menuntut Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau biasa yang dikenal Ahok, agar mundur karena dianggap tidak pantas menjadi Gubernur DKI Jakarta. Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 17. 17 www.skornews.com aling tidak hal tersebut terjadi di wilayah Keca- matan Bontoa Kabupaten Maros. Masyarakat Bon- toa mendapat bantuan air bersih yang diberikan oleh Bupati Ma- ros, Hatta Rahman dengan memakai mobil tangki BNPB, yang kemudian di- jual ke masyarakat Bontoa. Terkait dengan hal tersebut, Sekum DPD PEMUDA LIRA Kabupaten Maros, Rauf Mappatunru yang disambangi wartawan Tabloid SKOR, di kediaman- nya di Desa Pajukukang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros menegaskan, sangat menyesalkan upaya bantuan air bersih Bupati Hatta Rahman yang terkesan mengambil keuntungan dari penderitaan masyarakat yang sedang mengalami kekeringan. “Masak sih, bantuan air bersih Pem- kab buat masyarakat yang menderita kekeringan, dan dikirim dengan mobil tangki BNPB lalu dijual ke masyarakat Bontoa. Bantuan ini bukan solusi, na- mun juga bisa dianggap Pemkab Maros memeras warganya yang sedang meng- hadapi musibah kekeringan,” tegasnya dengan nada kecewa. Hal senada juga diungkapkan oleh Hamid Haseng, anggota DPRD Kabu- paten Maros dari Fraksi Partai Nasdem. Hamid tidak sepakat dengan bantuan air bersih yang diberikan oleh Bupati lalu dijual ke masyarakat. Karena air itu harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi yang terkesan di swastanisasi. “Persoalan ini sangat krusial. Karena di tahun bencana yang melanda bangsa ini, persoalan ini harus dibahas secara komprehensif. Berhubung air menjadi kebutuhan pokok di masyarakat dan industri-industri,” tegasnya. Persoalan ini sudah melanda masyarakat Bontoa selama bertahun- tahun, namun pemerintah dalam hal ini tidak pernah memperhatikan masyarakat Maros. “Selama ini, pemer- intah hanya mengakomodir kepentin- gan perusahaan-perusahaan industri yang dikelola investor asing,” tambah- nya. Bila dikaitkan dengan Undang-Un- dang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, yang menyatakan bumi dan air dan keka- yaan alam harus dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat, ungkap Rauf Mappatunru, Pemkab Ma- ros telah merampas hak rakyat, seperti air Bantimurung hanya didominasi oleh perusahaan PT Semen Bosowa Maros. Sementara air Lekkopancing dinikmati oleh masyarakat Kota Makassar, dan cilakanya Maros sendiri dilanda keker- ingan. Padahal, ungkap Rauf Mappatun- ru, jika kita mengacu pada UUD 1945 Nomor 33 maka yang paling berhak menggunakan kekayaan alam yang dimiliki oleh sebuah daerah ialah mut- lak seluruh masyarakat Indonesia, terkhusus bagi yang dilanda kekerin- gan berkepanjangan. “Namun Pemkab Maros kini menjual air tersebut dengan alasan peningkatan pendapatan daerah untuk dipakai membangun daerah,” ke- tusnya. Menurutnya, penghargaan Piala Ad- ipura dan prestasi WTP dari BPK yang ditorehkan Bupati Maros harus diapre- siasi, namun jangan sampai pemerintah hanya fokus memburu penghargaan dan melupakan kesejahteraan rakyat dan janji-janji politik tak kunjung dire- alisasikan. Tidak lupa Sekum DPD LIRA Ma- ros, Rauf Mappatunru menyampaikan beberapa pesan pada Bupati Maros: 1) Berhentilah membohongi rakyat, rakyat butuh kerja nyata bukan janji; 2) Ketika Pemerintah harus membuat kesepakatan dengan perusahaan-peru- sahaan agar CSR-nya dialokasikan ke daerah yang dilanda kekeringan seba- gai timbal balik dari hasil penjualan air ke Makaassar dan yang dimonopoli oleh Bosowa; 3) Para wakil rakyat untuk umumnya, dan terkhusus buat anggota DPRD yang terpilih di dapil Bontoa, to- long perjuangkan kami dengan men- gangkat solusi air bersih pada pemba- hasan APBD; dan 4) Krisis air bersih di Bontoa adalah musibah bagi kami, stop jadikan krisis ini sebagai senjata poli- tik. ■Aziz/S-10 SKOR, Maros Kekeringan yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Maros kondisinya sudah dalam taraf yang mengkhawatir- kan. Memang Pemkab Maros memberikan bantuan air ber- sih, namun sayangnya bantuan tersebut terkesan dijadikan lahan bisnis. Berhubung warga masyarakat harus beli air bersih bantuan Pemkab Maros tersebut. SKOR, Tangerang Sudah seharusnya setiap pelaksanaan proyek pemer- intah harus disertakan dengan pemasangan plang atau papan nama proyek. Karena hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53/2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hingga jika tidak memasang plang proyek, berarti pihak kontraktor tidak mematuhi prosedur kontrak dan melanggar (Perpres) Nomor 53/2010 UU No. 14/2008, dan juga bisa dianggap pihak pengelola proyek mengarah ke indikasi korupsi. Seperti terjadi pada Pembangunan Jembatan di Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan Timur Kabu- paten Tangerang. Pada proyek tersebut tidak ada plang proyeknya. Hingga sangat patut diduga jika pihak pelak- sana proyek menyembunyikan sesuatu dan ada indikasi korupsi. Sungguh sangat ironis, di era keterbukaan publik seka- rang ini sebuah proyek jembatan yang sudah jelas-jelas dilalui banyak orang masih ada yang tidak memasang papan proyek. “Bagaimana jika proyek tersebut berada di pedalaman atau di perkampungan, sudah pasti papan proyek tidak dipasang. Karena hal ini, menunjukkan jika patut diduga ada yang disembunyikan dalam pelaksan- aan proyek tersebut,” ungkap salah satu warga yang jati dirinya tidak mau diungkap. Ketika wartawan Tabloid SKOR meluncur ke lokasi, memang benar apa yang diutarakan warga tersebut. Ke- tika dikonfirmasi, pengawas lapangan, Budi mem- benarkan, kalau papan proyek tersebut tidak ada. "Begini pak, ini pekerjaan satu paket, sedangkan pekerjaannya ada dua lokasi. Jadi kami hanya pasang satu saja, yakni di pasar sore," jelasnya. Ketika ditanya berapa anggarannya, Budi men- jawab, kurang lebih Rp 900 juta. Proyek ini paket dari Dinas Bina Marga dan Pengairan anggaran Kabupaten Tangerang dari APBD 2014. Setahu saya hanya itu, katanya. Sementara Direktur Gratifikasi KPK Giri Su- prapdiono pernah menegaskan, jika pihak pelak- sana proyek dalam peraturannya harus mematuhi ketentuan standar proyek, karena itu merupakan suatu bentuk transparansi. "Dalam reformasi birokrasi ada beberapa poin, yakni poin ke-5 disitu harus transparan dan akunt- abel. Jadi, jika setiap informasi selama ini disem- bunyikan, itu karena memang setiap informasi mempunyai nilai, hingga jika tidak transparan, itu bisa mengarah ke korupsi. Sebab, korupsi ter- bangun dari kewenangan yang lebih besar tidak adanya transparansi," kata Giri Suprapdiono. Terkait hal tersebut, diharap kan pemerintah melalui aparat terkait lebih selektif dan bertindak tegas apa bila ada pelangaran dalam pelaksanan proyek yang tidak mengikuti aturan. ■YOPI/ARSYAD/S-10 (Bersambung......) Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 18. 18 www.skornews.com SKOR, Mamuju elantikan dan pengam- bilan sumpah Jabatan Anggota DPRD, serta terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua serta ke- lengkapan DPRD Kab. Mamuju masa bakti 2014/2019, tentunya sangat di- harapkan Anggota Dewan yang baru dilantik tersebut akan mengawal pe- rubahan Pemerintahan Kabupaten Mamuju 5 tahun ke depan harus lebih baik dari periode sebelumnya. Karena itu, masyarakat Mamuju sangat berharap anggota DPRD Ka- bupaten Mamuju Periode masa bakti 2014-2019 yang baru dilantik dalam mengembang tugas sebagai Wakil Rakyat agar betul-betul memper- juangkan aspirasi dari bawah atau masyarakat. Memang harus diakui pada era Demokrasi Politik ini, untuk dapat meraih kekuasaan memanglah sangat mahal. “Namun ketika Rakyat berdaul- at secara penuh, maka nilai Demokra- si Politik dan Kekuasaan akan men- jadi pertanggungan berat bagi setiap Warga Negara Indonesia yang ingin menduduki kursi di Parlemen,” kata Sarufuddin Nas dari Aktivis, Sarufuddin menambahkan, mari kita merenung bersama mencermati semua apa langkah dan program anggota Dewan yang baru dilantik, apakah membawa harapan baru da- lam konteks Perpolitikan untuk berpi- hak kepada Rakyat? Karena Anggota Dewan yang baru dilantik ini didomi- nasi oleh wajah-wajah baru, dan juga merupakan amanah dan akan menja- di harapan baru terhadap Masyarakat Mamuju Sulawesi Barat. Tentunya masyarakat Mamuju sangat berharap Anggota Dewan yang baru diambil sumpah jabatan, begitu pun juga Ketua, Wakil Ketua, dan masing-masing Ketua Fraksi agar semua program betul-betul diimpele- mentasikan demi masa depan Daerah yang kita cintai ini. “Karena itu, tugas dan tanggung jawab yang diemban Anggota DPRD Mamuju untuk 5 Ta- hun ke depan gampang-gampang su- sah,” jelasnya. ■Korwil SulBar/S-10 Lomba Gerak Jalan ini diawali Start dari Tugu Ad- ipura/Air mancur dan Finish di Lapangan 19 Novem- ber Kolaka. Lomba gerak kali ini diikuti 84 peserta, yang terdiri dari Majelis Ta'lim 45 regu serta pelajar 39 regu. Lomba gerak jalan yang diawali kelompok marchind band ini berlangsung sangat meriah. Meski SKOR, Kolaka-Sultra Memperingati Tahun Baru Hijriah 1 Muharam 1436 H, Pemda Kabupaten Kolaka dan Kementrian Agama Kab. Kolaka serta Majelis Taklim se Kab Ko- laka, Sabtu (25/10) yang lalu menggelar kegiatan Lomba Gerak Jalan Berbusana Muslim dan Muslimah. dibawah terik panas matahari yang menyengat, set- iap regu tampak begitu semangat dan antusias un- tuk memberikan yang terbaik. Dengan mengenakan busana muslim dan muslimah aneka warna, model dan kreasi, tampak meriah dan semarak. Hingga masyarakat yang menyaksikan pun pada berdecak kagum. Turut pula menyaksikan di panggung penghorma- tan Wakil Bupati Kolaka Muhammad Jayadin SE ber- sama Ibu Bupati Kolaka, Ibu Wakil Bupati serta para Pejabat di Lingkup Pemkab dan Kementrian Agama Kab Kolaka. APBD 2015 Meningkat 12 Persen Wakil Bupati Kolaka Muhamad Jayadin, SE, seu- sai acara sempat diwawanca oleh Media SKOR terkait rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berapa persen kenaikan RAPBD di 2015 men- datang? Jayadin menjelaskan, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kabupaten Kolaka tahun 2015 mencapai Rp 1 triliun. "APBD Ka- bupaten Kolaka tahun 2015 diperkirakan mengalami kenaikan sekitar 12 persen dari target APBD Peruba- han tahun 2014 sebesar Rp 897 miliar," jelas Wakil Bupati Jayadin. “Saya optimistis, peningkatan APBD tersebut dap- at diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah dari potensi keka- yaan daerah.” ungkapnya, Lebih lanjut Jayadin menuturkan, potensi keka- yaan daerah, khususnya sektor pertambangan, per- hubungan, pertanian, perkebunan, perikanan serta sektor lainnya, bisa mengangkat pendapatan daerah tersebut. "Selain itu, adanya sumber penerimaan dari kon- tribusi pembangunan daerah yang diperoleh dari pihak ketiga berupa tanggung jawab sosial perusa- haan dalam melakukan aktivitas usaha di daerah ini," pungkasnya. ■Abdul Rahim/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 19. 19 www.skornews.com SKOR, Jakarta una mencegah alokasi dana yang tersembunyi atau tindakan korupsi yang dilakukan para pejabat di lingkun- gan Pemprov DKI Jakarta, Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok menginstruksikan kepada seluruh PNS dan jajaran Pejabat Eselon IV hingga I, baik itu lurah dan camat untuk me- laporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Neg- ara yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No- mor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberan- tasan Tindak Pidana Korupsi. MenurutLurahCawang,OmpuMo- chamad Taufik S STP, instruksi yang dilakukan Plt Gubernur (Ahok) itu adalah salah satu tindakan yang bagus. LHKPN itu sudah lama disuruh pak Ahok sebenarnya, kita semua sudah malaporkan itu. “Sesuai arahan pak Camat, kami semua sudah melakukan itu,” ungkap Ompu pada SKOR saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 6/11/2014 lalu. Mengenai Program pada Tahun Anggaran 2015 mendatang, lanjut Ompu, pada tahun 2015 men- datang ini akan adanya penambahan kewenangan di setiap kelurahan, hal tersebut menurut Ompu karena perintah dari Plt Gubernur Ahok. “Saat ini, kan kelurahan hanya ada tiga ke- wenangan saja, yakni Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban, sama Kesehatan. Nanti tahun 2015 ke- wenangan lurah akan ditambah, seperti pelimpa- han kewenangan dari Kebersihan itu akan ditam- bahin lagi, terus kewenangan Sudin PU Jalan yang biasanya dijalankan sama Kecematan, nanti akan dialihkan ke kelurahan, sama PJU & SJU pun juga akan dilimpahkan ke kelurahan seperti pemeliha- ran lampu taman dan Pelimpahan dari Sudin Per- tamanan,” jelasnya. Munurutnya, pelimpahan kewenangan terse- but adalah bentuk tanggung jawab yang harus di- jalankan. “Pada intinya, kewenangan itu diserah- kan kepada kelurahan guna mencegah lambatnya pelayanan di daerah,” tambahnya. Selain itu, Lurah Ompu juga menjelaskan, sebelumnya pada tahun 2014 ini, Anggaran untuk Kelurahan Cawang mencapai Rp 3 miliiar lebih. “ya pastinya, kalau ditambahin kewenangan itu, pasti akan tambah juga anggarannya,” terangnya. ■Alfi/S10 enurut Kasi BPN Tangerang Kota, Bambang Sumiarsa, SH bahwa jika dili- hat dari struktur bangunan,pengembangtelahmelaku- kan kesalahan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, “PT Pratama Sugi Mukti sebagai pengembang telah melakukan pence- maran lingkungan”, jelasnya. Sebelumnya, pada 20/2/2013 pihak pengembang yang diwakili Komisa- ris, Petris bersama Direktur, Shendy membuat kesepakatan dengan war- ga di wilayah Peninggilan dengan menandatangani surat kesepakatan untuk dinotariskan terkait pemban- gunan Fasilitas Umum (Fasum) yang disaksikan langsung pihak Kelurahan, Ketua RT dan RW setempat. Dalam kesepakatan itu, PT PSM yang diwakili Petris berjanji akan melaksanakan perbaikan fasum milik warga peninggilan namun hinga kini janji pengembang itu tidak dilaksana- kan bahkan menyebabkan saluran air warga tersumbat. “AR” salah seorang warga pen- inggilan yang ditemui SKOR men- gungkapkan bahwa isi kesepakatan itu adalah pihak pengembang akan membangun dan memperbaiki fasili- tas umum seperti saluran air dan akses jalan, “hingga saat ini janjinya tidak direalisasikan”, terangnya. Hal sama diungkapkan H. Iid Ma- hidin (Kepala Bidang Pembangunan BP2T Tangerang Kota) terkait IMB pe- rumahan Cluster Dahlia Residance, menurut Iid pihaknya belum menda- patkan surat tembusan adanya IMB Cluster tersebut, “Kita masih ragu, apakah izinnya dalam bentuk satuan atau secara keseluruhan, kita sudah tiga kali memberikan surat peringa- tan tapi tidak digubris, kalau masih tidak ditanggapi maka kita akan kelu- arkan SP4.”tegasnya. Pihak Pemkot Tangerang, Heru SKOR, Kota Tangerang Tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Cluster Dahlia Residance di wilayah Peninggilan Permai, Parung Serab, Ciledug, Tangerang tetap di jual, pembangunan yang dilaksanakan oleh PT Pratama Sugi Mukti itu kerap dipermasalahkan warga setempat akibat tidak terealisasinya pembangunan fasilitas umum (fasum) yang dijanjikan pengembang. saat ditemui SKOR menjelaskan, jika IMBnya belum ada sebaiknya pem- bangunan perumahan Cluster Dahlia Residance itu dihentikan, “Lebih baik proyeknya dihentikan dulu, pihak pengembang pasti akan mengurus IMBnya.”tegas Heru. Satpol PP Kota Tangerang saat dikonfirmasi mengatakan, “Kami te- lah melakukan penyegelan tetapi segel itu telah hilang”, ungkap salah seorang anggota Polisi PP. ■Rosa Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014
  • 20. 20 www.skornews.com Demikian diungkapkan Guber- nur Sulawesi Tenggara Nur Alam, saat memberikan sambutan pada puncak peringatan Harganas XXI pe- kan lalu.di Wanggudu, Konut, Rabu (29/10) lalu. Menurut Nur Alam, beberapa poin penting yang harus direnung- kan dalam Harganas kali ini, yakni pentingnya memasyarakatkan Dela- pan Fungsi Keluarga yang saat ini masih belum dipahami oleh setiap keluarga “Delapan fungsi itu adalah Fungsi Agama, Fungsi Sosial Budaya, Fungsi Cinta Kasih, Fungsi Perlindungan, Fungsi Reproduksi, Fungsi Sosialisasi Dan Pendidikan, Fungsi Ekonomi, dan Fungsi Pemeliharaan Lingkun- gan,” jelasnya. Jika kedelapan fungsi tersebut di- SKOR, Kolaka Peringatan Hari Kelu- arga Nasional (Harganas) jangan hanya sekedar seremonial, namun yang lebih penting adalah penghayatan terhadap Hari Keluarga guna melakukan berbagai per- baikan bagi kehidupan keluarga sejahtera serta merupakan momentum untuk membangkitkan kepedulian membangun keluarga sejahtera. hayati, ungkapnya, maka bisa mem- buat keluarga tersebut lebih tahan, lebih sejahtera, dan lebih memiliki nilai dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Selain itu, kata Nur Alam, yang tak kalah penting ialah program pen- gendalian penduduk yang dimotori oleh BKKBN maupun Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, juga per- lu menjadi perhatian semua pihak. “Hal ini, hendaknya tidak dipahami secara parsial atau sepihak. Program ini adalah program universal, bukan hanya untuk kepentingan daerah atau negara tetapi juga merupakan kepentingan dunia,” tambahnya. Pemerintah Sultra, kata Nur Alam, tidak tinggal diam terkait program pengendalian penduduk dan kelu- arga berencana. Salah satu yang te- lah dilakukan adalah mencanangkan program KB Bahteramas yang kemu- dian menjadi icon khusus pengenda- lian penduduk dan KB di Sultra. Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pe- nelitian dan Pengembangan BKKBN Pusat, Sanjoyo, dalam kesempatan itu mengatakan, peringatan Harga- nas merupakan momentum yang tepat untuk membangun kualitas keluarga Indonesia dengan cara me- mahami dan melaksanakan fungsi keluarga. “Saya juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah setempat, baik pemerintah provinsi Sultra mau- pun pemerintah Kabupaten Konawe Utara atas dukungan dan partisipasi penuh terhadap pelaksanaan kegia- tan ini sehingga lebih bermakna,” katanya. ■korwilsultra/S-10 SKOR, Kolaka Timur WARGA Kecamatan Lalolae, Kabu- paten Kolaka Timur (Koltim) Sulawesi Tenggara (Sultra) mengharapkan ke- pada pemerintah Kabupaten dan pihak Kementerian Kehutanan RI agar senan- tiasa dapat meninjau kembali palbatas Hutan Lindung yang ada di Kec Lalolae, khususnya di Desa Talodo Kec Lalolae Kab. Kolaka Timur Sulawesi Tenggara. Nurdin (40) salah seorang warga saat menemui wartawan skor di Desa Talo- do beberapa waktu lalu bahwa wilaya Kec Lalolae khususnya Desa Talodo ka- lau pemerintah dan kementerian Kehu- tanan RI tidak memundur kan palbatas Hutan di daerah ini, kami masyarakat yang bermukin di desa Talodo Kec lalo- lae susah kita untuk menata perekono- mian masyarakat, akibat palbatas Hutan dekat sekali dengan rumah warga. Di tempat terpisah, Kepala Desa Tal- odo, Sautia SIp saat dimintai tanggapan- nya, membenarkan keluhan warga Kec Lalolae, khususnya warga Desa Talodo, karena Desa Talodo salah satu desa yang berbatasan langsung dengan ibu Kota Kolaka Timur. Dengan demikian, warga saya susah meningkatkan perekonomin- ya, sebab di sebelahnya ada rawa-rawa yang tidak memiliki sungai pembuangan dan di didi lainnya ada kawasan Hutan milik Negara. Saya selaku Kepala Desa Talodo, un- gkapnya, berharap kepada pemerintah Kabupaten/Provinsi sekiranya bisa men- gusulkan ke Pusat untuk mengkoordi- nasikan ke Kementrian Kehutanan RI agar palbatas hutan di Desa Talodo da- pat dimundurkan, agar warga bisa me- nambah lahan perkebunannya supaya ekonomi warga Talodo juga ada pening- katan. “Tentunya dengan harapan, warga saya bisa hidup sejahtera atau minimal ada kesamaan dengan Desa-Desa lain- nya yang ada di Kab. Kolaka Timur ini,” katanya penuh harap. ■ AZHAR/S-10 Edisi ke-27/Tahun III/10 Nov-10 Des 2014