Dokumen tersebut membahas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMI) di satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan. SPMI memerlukan komitmen dan kerja sama seluruh warga sekolah dengan menerapkan 8 kunci utama yaitu sosialisasi, kepemimpinan kepala sekolah, perubahan paradigma, komitmen TPMPS, jiwa belajar, memahami tahapan, konsistensi
Reorientasi paradigma kebijakan pengembangan profesionalisme guruPuji Riyanto
Pergantian kurikulum belum mampu membuat dunia pendidikan berdaya karena kurikulum ibarat kapal elalu diganti namun guru sebagai nahkoda kurang dipersiapkan secara serius. Pemerintah perlu merubah Paradigma dasar dalam pengembangan profesionalisme guru sehingga menjadi lebih transformatif dan efisien
Manajemen peningkatan mutu pendidikan dalam pengembangan sekolah membahas pentingnya peningkatan mutu pendidikan untuk persaingan global. Dokumen ini menjelaskan konsep mutu pendidikan dan manajemen peningkatan mutu, serta kerangka kerja manajemen peningkatan mutu pendidikan dalam pengembangan sekolah satu tahun ke depan.
Teks ini membahas tentang pentingnya pembangunan profesionalisme guru yang berterusan melalui pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran siswa. Guru perlu menguasai kandungan kurikulum, memiliki kemahiran pedagogi terkini, serta mampu menciptakan inovasi untuk memotivasi siswa belajar. Tanggung jawab guru mencakup pembentukan karakter siswa dan kemamp
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi kinerja MGMP SMA dengan memberikan informasi tentang peran, tugas, dan fungsi MGMP SMA serta program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru dan mutu pembelajaran."
Reorientasi paradigma kebijakan pengembangan profesionalisme guruPuji Riyanto
Pergantian kurikulum belum mampu membuat dunia pendidikan berdaya karena kurikulum ibarat kapal elalu diganti namun guru sebagai nahkoda kurang dipersiapkan secara serius. Pemerintah perlu merubah Paradigma dasar dalam pengembangan profesionalisme guru sehingga menjadi lebih transformatif dan efisien
Manajemen peningkatan mutu pendidikan dalam pengembangan sekolah membahas pentingnya peningkatan mutu pendidikan untuk persaingan global. Dokumen ini menjelaskan konsep mutu pendidikan dan manajemen peningkatan mutu, serta kerangka kerja manajemen peningkatan mutu pendidikan dalam pengembangan sekolah satu tahun ke depan.
Teks ini membahas tentang pentingnya pembangunan profesionalisme guru yang berterusan melalui pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran siswa. Guru perlu menguasai kandungan kurikulum, memiliki kemahiran pedagogi terkini, serta mampu menciptakan inovasi untuk memotivasi siswa belajar. Tanggung jawab guru mencakup pembentukan karakter siswa dan kemamp
Dokumen tersebut membahas tentang optimalisasi kinerja MGMP SMA dengan memberikan informasi tentang peran, tugas, dan fungsi MGMP SMA serta program kerja yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru dan mutu pembelajaran."
Tugas Mata Kuliah Profesi Pendidikan
Materi PENINGKATAN PROFESI KEGURUAN
Mahasiswa Semester I FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Prodi PGSD Tahun 2017
Tinggalkan jejak guys ^^
Jangan lupa di LIKE, COMMENT, SHARE yaa!!
Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. ...Joko Prasetiyo
Makalah ini membahas peran pengawas sekolah dalam menjamin mutu pendidikan dengan melakukan pengendalian mutu (quality control). Pengawas sekolah memiliki peran penting dalam memantau implementasi 8 standar nasional pendidikan di sekolah dan memastikan bahwa proses dan hasil pendidikan memenuhi standar tersebut. Makalah ini juga menjelaskan sistem manajemen mutu terpadu yang perlu diterapkan di sekolah beserta indikator-indikator penjaminan mutu
Teks tersebut membahas tentang fungsi pengawasan dalam meningkatkan mutu sekolah dan konsep manajemen sumber daya manusia pada pendidikan. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan manajemen mutu terpadu berjalan sesuai rencana agar tujuan pendidikan tercapai. Manajemen sumber daya manusia bertujuan memaksimalkan kinerja pegawai sekolah agar tujuan organisasi dan individu dapat terpenuhi.
Pengaruh sertifikasi Terhadap mutu pendidikan bab III by HELDY ERISTONHeldy Eriston
Dokumen tersebut membahas pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru dan mutu pendidikan di Indonesia. Sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dan mutu pendidikan, namun pelaksanaan sertifikasi berbasis portofolio dinilai tidak dapat mengukur kompetensi secara tepat dan berisiko menimbulkan perilaku 'certificate-oriented' pada guru. Dokumen ini juga membahas faktor-faktor penentu ke
Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB) bertujuan untuk meningkatkan kualiti guru dan pemimpin sekolah serta memperkasa profesi keguruan melalui transformasi amalan pembangunan profesionalisme yang berterusan. PPPB menekankan peningkatan inisiatif kendiri guru dan pemimpin serta pengurangan inisiatif berpusat oleh Kementerian Pendidikan. Ia memfokuskan pembangunan kompetensi dan per
Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolahPuspawijaya Putra
Dokumen tersebut membahas tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah melalui manajemen sumber daya manusia. Kunci utamanya adalah pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara profesional dan bermutu untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja tenaga tersebut.
Perguruan tinggi sebagai organisasi non profit, seperti juga halnya organisasi bisnis juga mengharapkan keuntungan dalam melakukan kegiatannya. Tujuannya agar perguruan tinggi tinggi dapat memelihara dirinya secara ekonomi, disamping dengan begitu, cita-cita mulia perguruan tinggi yang mendidik anak bangsa menjadi insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif bisa tetap dipegang, dan tentu saja diraih.
Kepemimpinan pendidikan spmp sekolah-kelompok 3susi kustantini
Teks tersebut membahas peran kepala sekolah dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Peran kepala sekolah mencakup mengelola kurikulum, sumber daya manusia, aset sekolah, dan keuangan sekolah. Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas mutu pendidikan dengan menjadi edukator, manajer, administrator, supervisor, dan pemimpin. Sistem penjaminan mutu bertujuan mempertahankan mutu pendidikan meskipun ter
Tugas Mata Kuliah Profesi Pendidikan
Materi PENINGKATAN PROFESI KEGURUAN
Mahasiswa Semester I FKIP Universitas Tanjungpura Pontianak, Prodi PGSD Tahun 2017
Tinggalkan jejak guys ^^
Jangan lupa di LIKE, COMMENT, SHARE yaa!!
Revitalisasi Peran Pengawas Sekolah Sebagai Quality Control Mutu Pendidikan. ...Joko Prasetiyo
Makalah ini membahas peran pengawas sekolah dalam menjamin mutu pendidikan dengan melakukan pengendalian mutu (quality control). Pengawas sekolah memiliki peran penting dalam memantau implementasi 8 standar nasional pendidikan di sekolah dan memastikan bahwa proses dan hasil pendidikan memenuhi standar tersebut. Makalah ini juga menjelaskan sistem manajemen mutu terpadu yang perlu diterapkan di sekolah beserta indikator-indikator penjaminan mutu
Teks tersebut membahas tentang fungsi pengawasan dalam meningkatkan mutu sekolah dan konsep manajemen sumber daya manusia pada pendidikan. Fungsi pengawasan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan manajemen mutu terpadu berjalan sesuai rencana agar tujuan pendidikan tercapai. Manajemen sumber daya manusia bertujuan memaksimalkan kinerja pegawai sekolah agar tujuan organisasi dan individu dapat terpenuhi.
Pengaruh sertifikasi Terhadap mutu pendidikan bab III by HELDY ERISTONHeldy Eriston
Dokumen tersebut membahas pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru dan mutu pendidikan di Indonesia. Sertifikasi guru diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru dan mutu pendidikan, namun pelaksanaan sertifikasi berbasis portofolio dinilai tidak dapat mengukur kompetensi secara tepat dan berisiko menimbulkan perilaku 'certificate-oriented' pada guru. Dokumen ini juga membahas faktor-faktor penentu ke
Pelan Pembangunan Profesionalisme Berterusan (PPPB) bertujuan untuk meningkatkan kualiti guru dan pemimpin sekolah serta memperkasa profesi keguruan melalui transformasi amalan pembangunan profesionalisme yang berterusan. PPPB menekankan peningkatan inisiatif kendiri guru dan pemimpin serta pengurangan inisiatif berpusat oleh Kementerian Pendidikan. Ia memfokuskan pembangunan kompetensi dan per
Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolahPuspawijaya Putra
Dokumen tersebut membahas tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas sekolah melalui manajemen sumber daya manusia. Kunci utamanya adalah pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan secara profesional dan bermutu untuk mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja tenaga tersebut.
Perguruan tinggi sebagai organisasi non profit, seperti juga halnya organisasi bisnis juga mengharapkan keuntungan dalam melakukan kegiatannya. Tujuannya agar perguruan tinggi tinggi dapat memelihara dirinya secara ekonomi, disamping dengan begitu, cita-cita mulia perguruan tinggi yang mendidik anak bangsa menjadi insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif bisa tetap dipegang, dan tentu saja diraih.
Kepemimpinan pendidikan spmp sekolah-kelompok 3susi kustantini
Teks tersebut membahas peran kepala sekolah dalam sistem penjaminan mutu pendidikan di sekolah. Peran kepala sekolah mencakup mengelola kurikulum, sumber daya manusia, aset sekolah, dan keuangan sekolah. Kepala sekolah juga bertanggung jawab atas mutu pendidikan dengan menjadi edukator, manajer, administrator, supervisor, dan pemimpin. Sistem penjaminan mutu bertujuan mempertahankan mutu pendidikan meskipun ter
Secara ringkas, dokumen tersebut membincangkan kejayaan inisiatif pendidikan di bawah NKRA Pendidikan pada tahun 2010. Inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan meluaskan akses dan meningkatkan kualiti pendidikan asas di Malaysia, termasuk meningkatkan kadar penyertaan prasekolah, memperkenalkan program LINUS untuk meningkatkan literasi dan numerasi, serta memperkenalkan penyenaraian kedudukan sekolah berdasarkan
Buku ini membahas konsep dasar perencanaan pendidikan partisipatori dengan pendekatan sistem. Ia menjelaskan bahwa perencanaan membantu lembaga pendidikan beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan menjadi penerang bagi masyarakat. Proses perencanaan melibatkan berbagai pihak dan berjenis-jenis berdasarkan waktu, ruang lingkup, dan sifatnya. Akuntabilitas dan kontrol diperlukan untuk memastikan implementasi per
Laporan ini membahas peningkatan hasil belajar IPS melalui metode diskusi kelompok model Numbered Heads Together di SDN 1 Suralaga. Metode ini dilaksanakan selama empat siklus pelajaran dan diikuti observasi serta evaluasi hasil belajar siswa. Laporan ini juga menjelaskan jadwal dan pelaksanaan kegiatan praktik mengajar selama program PPL di sekolah.
Dokumen tersebut membahas tentang Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang merupakan model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya yang tersedia guna meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. MPMBS bertujuan untuk meningkatkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat serta tanggung jawab sekolah atas mutu pendidikan melalui
Dokumen tersebut membahasikan peranan guru pendidikan moral dalam merealisasikan aspirasi negara berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Ia menjelaskan bagaimana guru perlu merealisasikan anjakan pertama, ketiga dan keempat pelan tersebut untuk menyediakan akses pendidikan berkualiti, memperkembangkan penghayatan nilai dalam diri murid, dan melahirkan warganegara yang bermoral. Guru perlu menggunakan kurikulum
Pengembangan kepemimpinan dalam implementasi mbssman 2 mataram
The implementation of UU Number 14 Year 2005 related to Teachers and Lecturers and UU Number 20 Year 2003 about National Educational System, brought the implication that all institution related to those UU automathically should implement it according to the rules within the UU. The idea to implement the MBS approach emerged along with the application of local authonomy and educational decentralisation as a new paradigm in school operation. The fact nowadays shows that schools are only a tool for center government’s bureaucracy to conduct educational politics matters.
With the use of MBS approach, school institution as an operational unit which manage everything directly. The whole components that are principals, teachers, school committees and society should prepare themselves and actively involved in improving educational qualities.
In order to conduct school effectively, the school needs an effective leadership as well. Principals are actors who playing the most significant roles as a leader in MBS to manifest vision to be a feasible mission for improving services and schools’ qualities.
Keywords: Leadership, School-Based Management.
Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMP Negeri 19 Percontohan Banda Aceh. Ringkasannya adalah: (1) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi MBS dalam peningkatan mutu pendidikan di SMPN 19 Banda Aceh; (2) hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan program berdasarkan visi dan misi sekolah namun belum terdapat target has
Refleksi terhadap Kinerja Indonesia Mengajar Tahun 2010-2015 (Ringkasan Eksek...Indonesia Mengajar
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan ringkasan eksekutif dari refleksi kinerja program Indonesia Mengajar antara tahun 2010-2015.
2. Program tersebut menunjukkan kinerja yang baik dalam meningkatkan perhatian terhadap pendidikan dan munculnya inisiatif lokal baru di sekolah dan daerah.
3. Namun, belum jelas apakah perubahan yang dicapai dapat berkelanjutan setel
Strategi utama penjaminan mutu pendidikan di tingkat kabupaten/kota menurut sistem penjaminan mutu pendidikan (SPPMP) adalah melalui monitoring sekolah oleh pemerintah kabupaten/kota (MSPK), evaluasi diri sekolah (EDS), dan pengkajian sekolah imbas (PSI) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. MSPK bertujuan meningkatkan mutu monitoring sekolah oleh dinas pendidikan kabupaten/kota agar informasi yang diperoleh
1. SPMI pada Satuan Pendidikan
19 Maret 2019 21:27 Diperbarui: 19 Maret 2019 21:30 8602 0 0
Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud
mendorong setiap satuan pendidikan untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
(SPMI) agar dapat mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun yang menjadi payung
hukumnya adalah Permendikbud Nomor 28 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
Pendidikan (SPMP) Dasar dan Menengah.
Pada pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan
Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses
terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan
menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan."
Lalu pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa "Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan
Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang
terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan
yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk
menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan."
Menurut saya, agar implementasi SPMI dapat berjalan sukses, ada 8 (delapan) kunci yang perlu
dilakukan. Pertama, Sosialisasi SPMI kepada Warga Sekolah. Hal ini bisa dilakukan oleh
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah
(TPMPD), fasilitator daerah (pengawas), kepala sekolah, atau Tim Penjaminan Mutu Pendidikan
Sekolah (TPMPS).
Ada yang beranggapan bahwa SPMI merupakan sebuah proyek yang sewaktu-waktu bisa datang
dan pergi, padahal SPMI adalah amanat dari Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016.
Sekolah-sekolah yang sibuk melakukan SPMI hanya sekolah yang berlabel sebagai "sekolah
model" SPMI saja, sedangkan sekolah-sekolah yang tidak "bertatus" sebagai sekolah model
kurang peduli melakukan SPMI. Bahkan nama SPMI pun masih asing di telinga mereka. Oleh
karena itu, sekolah-sekolah yang belum mengenal SPMI harus mendapatkan sosialisasi.
Bentuk sosialisasi antara lain dalam bentuk tatap muka seperti seminar, In House Training (IHT),
Workshop, atau penyebaran informasi baik secara tertulis maupun melalui media audio visual
melalui media sosial. Sekolah-sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah model pun memiliki lima
sekolah imbas agar "virus" penjaminan mutu dapat semakin banyak menyebar.
2. Adanya program pengimbasan disamping dapat mempercepat dan memperluas implementasi
SPMI, juga dapat membantu peran pemerintah dalam menyosialisasikan SPMI. Ruang lingkup
sosialisasi antara lain; latar belakang, tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, mekanisme, siklus
dan tahapan SPMI, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan.
Kedua, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Maksud kuat disini bukan otoriter, tapi kuat
dari sisi visi, kompetensi, dan komitmennya dalam mengimplementasikan SPMI. Kepala
Sekolah merupakan pemimpin sekaligus lokomotif perubahan di satuan pendidikan yang
dipimpinnya. Dalam konteks implementasi SPMI, kepala sekolah diharapkan menjadi penggerak
utama, mendorong, memotivasi, bahkan memberikan contoh kepada semua pendidik dan tenaga
kependidikan.
Dengan kewenangan yang dimilikinya, kepala sekolah dapat mengomandoi pembentukan
TPMPS, menyusun tupoksi dari TPMPS, menyusun komitmen semua warga sekolah dalam
melaksanakan SPMI, memberikan pembinaan, arahan, dan pengawasan agar SPMI dapat
berjalan dengan baik. Walau demikian, kepala sekolah tentunya tidak one man show, tetapi
memberdayakan semua sumber daya manusia yang ada di sekolah.
Kepala sekolah juga perlu mewujudkan dirinya sebagai pemelajar agar kompeten dan menguasai
seputar masalah SPMI, karena sebagai pemimpin, dia wajib memberikan arahan dan bimbingan
seputar implementasi SPMI.
Dia pun perlu mendengarkan berbagai aspirasi dan harapan dari para stafnya berkaitan dengan
berbagai program yang perlu dilakukan untuk menyukseskan SPMI, karena kesuksesan SPMI
tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi memerlukan team work. Dengan kata lain, kepemimpinan
transformatif dan manajemen perubahan harus diwujudkan oleh kepala sekolah jika SPMI ingin
sukses diimplementasikan.
Ketiga, perubahan paradigma warga sekolah. Pelaksanaan SPMI memerlukan perubahan
paradigm semua warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, staf administrasi, hingga
petugas lapangan. Jika selama ini sulit berubah, karena sudah berada di zona nyaman, maka mind
set tersebut perlu diubah secara bertahap. Tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks
dan dinamis perlu dijawab dengan peningkatan kualitas satuan pendidikan. Apalagi Indonesia
saat ini dihadapkan pada misi besar menyiapkan generasi emas tahun 2045.
Warga sekolah yang kurang peduli terhadap budaya mutu perlu dirangkul dan diajak untuk mulai
peduli dan berpartisipasi dalam implementasi SPMI. Hal ini tentunya bukan hal yang mudah.
Kepala sekolah atau TPMPS akan dihadapan pada sikap apatis atau sikap acuh tak acuh terhadap
program yang dilaksanakan oleh sekolah. Mungkin saja ada yang beranggapan bahwa SPMI
hanya menjadi beban baru bagi mereka yang merasa sudah dibebani oleh beragam administrasi
sekolah.
Perlu ditegaskan bahwa SPMI bukanlah tumpukan administrasi, tetapi pola pikir, saling
keterkaitan dan kesatuan dari beragam elemen pendukung peningkatan mutu dalam rangka
3. mencapai SNP. Adapun tumpukan administrasi merupakan pedoman, Prosedur Operasional
Standar (POS), bukti fisik, atau dokumentasi dari program atau kegiatan yang telah dilakukan.
Warga sekolah yang belum paham dan sadar terhadap pentingnya penjaminan mutu perlu terus
dibina dan diberikan pemahaman. SPMI bukan beban tetapi sebuah proses untuk membantu
sekolah meningkatkan mutunya secara bertahap dan berkelanjutan. SPMI bukan hanya sekedar
menjalankan kebijakan pemerintah atau perintah atasan, tetapi menjadi sebuah kebutuhan bagi
sekolah untuk mencapai SNP.
Keempat, komitmen dari TPMPS dan warga sekolah. Komitmen mudah diucapkan, tetapi
kadang sulit untuk diucapkan. Komitmen muncul dari kepedulian, tanggung jawab, dan rasa
memiliki. Komitmen juga muncul dari rasa ikut dilibatkan dalam sebuah program atau kegiatan.
Oleh karena itu, kepala sekolah harus melibatkan semua pendidik dan tenaga kependidikan di
satuan pendidikan yang dipimpinnya. Komitmen juga dibangun dari keteladanan kepala sekolah,
karena jika kepala sekolahnya kurang berkomitmen dalam mengimplementasikan SPMI,
bagaimana dengan para guru stafnya? Hampir dipastikan komitmen mereka pun akan rendah.
Biasanya sekolah membuat spanduk yang berisi komitmen untuk mengimplementasikan SPMI
dan ditandatangani oleh semua warga sekolah, tetapi hal itu belum cukup. Komitmen bukan
hanya tertera pada untaian kata-kata indah yang ada pada spanduk, tetapi yang lebih penting
adalah pada sejauhmana pada pelaksanaannya dan disertai dengan bukti-bukti pendukungnya.
Dalam perjalanannya, komitmen bisa naik dan bisa turun. Tergantung situasi dan kondisi. Di
awal-awal implementasi SPMI, komitmennya biasanya tinggi. Semangat ber-SPMI menggema,
SPMI menjadi euforia.
Setelah komitmen terbentuk, maka yang diperlukan adalah "merawat" komitmen tersebut. Dan
hal tersebut tidak mudah. Perlu keseriusan dari kepala sekolah dan TPMPS. Sikap saling
mengingatkan diperlukan untuk "merawat" komitmen tersebut. Sekolah biasanya memiliki grup
WA sebagai sarana penyebaran informasi dan komunikasi termasuk yang berkaitan dengan
SPMI.
Cara "merawat" komitmen tidak harus selalu dilakukan dengan cara yang formil, satu arah, dan
kaku, tetapi bisa dilakukan melaui cara yang santai tetapi serius seperti melalui acara ngopi
bareng, makan bersama, piknik, atau acara capacity building bagi semua warga sekolah.
Kelima, berjiwa pemelajar. Agar SPMI bisa dipahami dengan baik, maka semua warga sekolah
harus mau menjadi pemelajar atau harus literat. Mereka harus mau membaca berbagai perangkat
perundang-undangan yang berkaitan dengan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP),
petunjuk implementasi SPMI, siklus dan tahapan SPMI, format-format yang diperlukan dalam
implementasi SPMI, dan sebagainya.
4. Sekolah dapat memfasilitasi atau menyediakan berbagai sumber informasi yang diperlukan,
mencetaknya, atau menyebarkannya melalui e-mail atau grup WA. Selain itu, juga bisa melalui
diskusi yang diselenggarakan oleh TPMPS, atau melakukan studi banding ke sekolah lain yang
telah "mapan" dalam mengimplementasikan SPMI.
Keenam, memahami setiap tahapan SPMI. Hal ini pada dasarnya dengan jiwa pemelajar dan
tingkat literasi warga sekolah dalam mengimplementasikan SPMI, hanya lebih teknis. Siklus
SPMI terdiri dari lima tahap, yaitu: (1) pemetaan mutu, (2) penyusunan rencana pemenuhan
mutu, (3) pelaksanaan pemenuhan mutu, (4) monitoring dan evaluasi, dan (5) penyusunan
strategi pemenuhan mutu baru. Setiap tahapan tersebut perlu dipahami dengan baik oleh TPMPS.
Pemetaan mutu bisa dalam bentuk pengisian intrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS) atau
pengisian instrumen Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Rencana pemenuhan mutu mengacu
kepada hasil pemetaan mutu dan menganut skala prioritas, lalu dimasukkan ke dalam program
sekolah jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, Rencana Kerja Tahunan (RKT),
Rencana Kerja Sekolah (RKS), dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Pelaksanaan pemenuhan mutu sebagai tindak lanjut rencana pemenuhan mutu. Monitoring dan
evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian proses keterlaksanaan program atau kegiatan
yang dilakukan dengan rencana yang telah disusun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Dan
strategi pemenuhan mutu baru dilakukan jika pemenuhuan mutu sebelumnya sudah tercapai.
Karena pelaksanaan siklus dan tahapan SPMI selain konsep juga berkaitan dengan hal yang
bersifat teknis, maka TPMPS harus paham dan menguasainya, serta harus melek teknologi
informasi (TI), karena pengisian instrumen tidak lepas dari penggunaan perangkat TI seperti
laptop, mampu mengakses internet, dan sebagainya. Biasanya operator sekolah menjadi andalan
atau ujung tombak kalau sudah berkaitan dengan TI, karena disamping pekerjaannya tidak lepas
dari perangkat TI, ada juga guru yang gaptek dengan perangkat TI.
Ketujuh, konsistensi dalam pelaksanaan SPMI. Konsistensi berkaitan dengan komitmen, dan
hal ini pun tidak mudah untuk dilaksanakan. Dalam mengimplementasikan SPMI, sekolah akan
dihadapkan berbagai tantangan, baik yang berasal dari pola pikir warga sekolah, keterbasan
jumlah SDM, maupun yang berkaitan dengan pendanaan, sarana dan prasarana. Ditambah
sekolah pun dihadapkan pada berbagai kegiatan yang datang silih berganti, dan tentunya perlu
untuk diikuti, dilaksanakan, atau diselesaikan secara cepat.
Berdasarkan kepada hal tersebut, maka peran kepala sekolah sangat diperlukan sebagai
pemimpin dan motor perubahan di sekolah. Mental pejuang, pengabdi, dan pekerja keras perlu
terus dipupuk dan ditumbuhkan oleh kepala sekolah terhadap TPMPS dan semua warga sekolah.
Menurut saya, budaya apresiasi baik secara materil maupun immateril dapat menjadi "pupuk"
untuk tetap menyuburkan dan mempertahankan konsistensi tersebut.
Kedelapan, pembinaan yang optimal dari TPMPD. Sesuai amanat Permendikbud Nomor 28
tahun 2016, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota membentuk Tim Penjaminan
5. Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD). TPMPD provinsi diatur pada 9 ayat (1) sampai
dengan (5), dan TPMPD kabupaten/kota diatur dalam pasal 10 ayat (1) sampai dengan (5).
Anggota TPMPD sedikitnya terdiri atas unsur; bidang pada bidang pendidikan, pengawas
sekolah, dan dewan pendidikan.
Dalam konteks implementasi SPMI di satuan pendidikan, TPMPD Provinsi memiliki tugas dan
wewenang untuk melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap
satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada
pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sedangkan TPMPD kabupaten/kota memiliki
tugas dan wewenang melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi
terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan SPMI-Dikdasmen pada pendidikan dasar.
Dukungan TPMPD bukan hanya menghadiri atau membuka acara yang bersifat seremonial yang
berkaitan dengan SPMI, tetapi diharapkan lebih kepada hal yang lebih konkrit seperti; menunjuk
sekolah-sekolah model yang belum didampingi oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
(LPMP), pembinaan dan pendampingan langsung ke satuan pendidikan, peningkatan kompetensi
TPMPS, dan menindaklanjuti hasil pemetaan mutu yang dilakukan oleh TPMPS yang
memerlukan "intervensi" langsung dari pemerintah daerah, seperti yang berkaitan dengan standar
sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, dan
standar pembiayaan.
TPMPD provinsi dan kabupaten/kota juga bertugas dan berwenang memetakan mutu pendidikan
dan pelaksanaan SPMI-Dikdasmen di satuan pendidikan pada pendidikan dasar berdasarkan data
dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan di tingkat provinsi, kabupaten/kota.
Selain itu, menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di tingkat
provinsi, kabupaten/kota.
Dengan demikian, peran TPMPD dalam penjaminan mutu pendidikan sangat strategis. Dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya, TPMPD melakukan koordinasi dan kerja sama dengan
LPMP sebagai perwakilan Direktorat Jenderal di daerah.
Berdasarkan kepada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi SPMI di satuan
pendidikan dapat berjalan dengan baik jika 8 (delapan) kunci ini dilaksanakan, karena pada
dasarnya penjaminan mutu pendidikan bukan hanya tanggung jawab salah satu pihak, tetapi
perlu sinergi dan koordinasi berbagai pihak (stakeholder) yang terkait. Wallaahu a'lam.
Oleh: IDRIS APANDI, Widyaiswara Ahli Madya LPMP Jawa Barat, Penulis Buku Sekolah
Kaizen)