1. Dokumen tersebut membahas pedoman penilaian angka kredit untuk jabfung widyaiswara yang terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang.
2. Unsur utama meliputi sub unsur pendidikan, sub unsur diklat PNS, sub unsur evaluasi dan pengembangan diklat, dan sub unsur pengembangan profesi.
3. Unsur penunjang meliputi kegiatan-kegiatan seperti menyusun bahan ajar, menyelenggarakan diklat, membimbing
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas beberapa isu strategis dan kebijakan terkait kewidyaiswaraan seperti pemberlakuan UU ASN, pengembangan widyaiswara, dan KTI dalam jurnal ilmiah. Dokumen tersebut juga membahas perubahan-perubahan pada peraturan kewidyaiswaraan seperti tugas pokok widyaiswara, syarat pendidikan menjadi widyaiswara,
Implementasi Kurikulum 2013 memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum baru tersebut untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan konsep dan rancangan kurikulum. Monitoring dan evaluasi mencakup pengadaan buku, pelatihan guru, pendampingan guru, dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk memastikan kualitas pelaksanaan kurikulum.
Dokumen tersebut membahas kebijakan Beban Kerja Dosen (BKD) tahun 2021 yang diatur oleh Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan BKD secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), evaluasi mutu asesor BKD, serta upaya meningkatkan kinerja dan penghargaan bagi do
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas beberapa isu strategis dan kebijakan terkait kewidyaiswaraan seperti pemberlakuan UU ASN, pengembangan widyaiswara, dan KTI dalam jurnal ilmiah. Dokumen tersebut juga membahas perubahan-perubahan pada peraturan kewidyaiswaraan seperti tugas pokok widyaiswara, syarat pendidikan menjadi widyaiswara,
Implementasi Kurikulum 2013 memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum baru tersebut untuk memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan konsep dan rancangan kurikulum. Monitoring dan evaluasi mencakup pengadaan buku, pelatihan guru, pendampingan guru, dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah untuk memastikan kualitas pelaksanaan kurikulum.
Dokumen tersebut membahas kebijakan Beban Kerja Dosen (BKD) tahun 2021 yang diatur oleh Direktorat Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan BKD secara terintegrasi melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER), evaluasi mutu asesor BKD, serta upaya meningkatkan kinerja dan penghargaan bagi do
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen akreditasi madrasah yang mencakup modul administrasi akreditasi, kegiatan identifikasi bentuk dokumen pada instrumen akreditasi, dan pentingnya administrasi madrasah. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai contoh bentuk kegiatan dan dokumen yang dibutuhkan pada masing-masing aspek administrasi madrasah."
Laporan hasil penilaian kinerja pengawas sekolah yang meliputi proses penilaian, penentuan skor, dan rekomendasi perbaikan untuk pengawas sekolah berdasarkan hasil penilaian kinerja.
Dokumen tersebut membahas standar penilaian pada SMP berdasarkan SNP yang mencakup penilaian oleh guru dan satuan pendidikan, meliputi kriteria KKM, koordinasi evaluasi, kriteria kenaikan kelas, penetuan nilai akhir kelompok mapel, dan penyelenggaraan ujian sekolah."
Sosialisasi 2 standar dan prosedur akreditasiMoh Yakub
Dokumen tersebut membahas standar dan elemen akreditasi program studi diploma yang meliputi 7 standar yaitu: 1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, 2) Tata pamong, kepemimpinan dan penjaminan mutu, 3) Mahasiswa dan lulusan, 4) Sumber daya manusia, 5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, 7) Penelitian, pelayanan masyarakat dan
Makalah ini membahas tentang mengembangkan butir soal tes, menyusun kisi-kisi, dan menyusun indikator soal. Langkah-langkahnya meliputi menyusun kisi-kisi berdasarkan tujuan pengajaran dan garis besar materi, kemudian menulis butir soal berdasarkan indikator yang tercakup dalam kisi-kisi tersebut."
Sistem Pembinaan Guru Profesional memberikan kerangka untuk meningkatkan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memastikan kualitas pelayanan pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang uji kompetensi guru (UKMPPG) yang dilaksanakan oleh mahasiswa program pascasarjana pendidikan (PPG). Terdapat penjelasan mengenai instrumen penilaian UKMPPG, prosedur pelaksanaan ujian praktik pembelajaran, tugas peserta dan penguji, serta kriteria kelulusan UKMPPG.
Makalah ini membahas tentang pengembangan evaluasi dan proses pembelajaran fisika khususnya mengenai penilaian kinerja praktikum dan nonpraktikum. Secara garis besar dijelaskan mengenai pengertian penilaian kinerja produk dan keterampilan, perbandingan antara penilaian kinerja praktikum dan nonpraktikum, cara pengembangan dan pengukuran penilaian kinerja untuk kedua jenis tersebut.
Evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar bagi pendidik untuk mengukur kemampuan peserta didik. Pendidik perlu menyusun kisi-kisi dan butir soal berdasarkan kompetensi dasar untuk mengevaluasi pembelajaran secara tepat. Langkah-langkah penyusunan kisi-kisi dan butir soal meliputi penentuan tujuan, kompetensi, indikator, dan penyusunan soal sesuai kisi-kisi.
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen akreditasi madrasah yang mencakup modul administrasi akreditasi, kegiatan identifikasi bentuk dokumen pada instrumen akreditasi, dan pentingnya administrasi madrasah. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai contoh bentuk kegiatan dan dokumen yang dibutuhkan pada masing-masing aspek administrasi madrasah."
Laporan hasil penilaian kinerja pengawas sekolah yang meliputi proses penilaian, penentuan skor, dan rekomendasi perbaikan untuk pengawas sekolah berdasarkan hasil penilaian kinerja.
Dokumen tersebut membahas standar penilaian pada SMP berdasarkan SNP yang mencakup penilaian oleh guru dan satuan pendidikan, meliputi kriteria KKM, koordinasi evaluasi, kriteria kenaikan kelas, penetuan nilai akhir kelompok mapel, dan penyelenggaraan ujian sekolah."
Sosialisasi 2 standar dan prosedur akreditasiMoh Yakub
Dokumen tersebut membahas standar dan elemen akreditasi program studi diploma yang meliputi 7 standar yaitu: 1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, 2) Tata pamong, kepemimpinan dan penjaminan mutu, 3) Mahasiswa dan lulusan, 4) Sumber daya manusia, 5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, 6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, 7) Penelitian, pelayanan masyarakat dan
Makalah ini membahas tentang mengembangkan butir soal tes, menyusun kisi-kisi, dan menyusun indikator soal. Langkah-langkahnya meliputi menyusun kisi-kisi berdasarkan tujuan pengajaran dan garis besar materi, kemudian menulis butir soal berdasarkan indikator yang tercakup dalam kisi-kisi tersebut."
Sistem Pembinaan Guru Profesional memberikan kerangka untuk meningkatkan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memastikan kualitas pelayanan pendidikan.
Dokumen tersebut membahas tentang uji kompetensi guru (UKMPPG) yang dilaksanakan oleh mahasiswa program pascasarjana pendidikan (PPG). Terdapat penjelasan mengenai instrumen penilaian UKMPPG, prosedur pelaksanaan ujian praktik pembelajaran, tugas peserta dan penguji, serta kriteria kelulusan UKMPPG.
Makalah ini membahas tentang pengembangan evaluasi dan proses pembelajaran fisika khususnya mengenai penilaian kinerja praktikum dan nonpraktikum. Secara garis besar dijelaskan mengenai pengertian penilaian kinerja produk dan keterampilan, perbandingan antara penilaian kinerja praktikum dan nonpraktikum, cara pengembangan dan pengukuran penilaian kinerja untuk kedua jenis tersebut.
Evaluasi pembelajaran merupakan kemampuan dasar bagi pendidik untuk mengukur kemampuan peserta didik. Pendidik perlu menyusun kisi-kisi dan butir soal berdasarkan kompetensi dasar untuk mengevaluasi pembelajaran secara tepat. Langkah-langkah penyusunan kisi-kisi dan butir soal meliputi penentuan tujuan, kompetensi, indikator, dan penyusunan soal sesuai kisi-kisi.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian dalam kurikulum 2013. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dapat dilakukan selama proses belajar mengajar maupun setelahnya, dan harus didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan.
Penilaian dan evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi tentang kinerja siswa untuk dijadikan dasar membuat keputusan. Terdapat beberapa jenis penilaian antara lain penilaian kinerja, proyek, portofolio, dan tertulis. Penilaian dilakukan untuk mata pelajaran pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan berbagai teknik seperti tes tulis, lisan, penugasan, dan observasi. Hasil penilaian digunakan
Similar to Sosialisasi juknis update 10 agustus 2015 (20)
Guru perlu memiliki kompetensi yang baik untuk meningkatkan kinerja dan menjadi guru yang efektif. Kompetensi guru dinilai pada beberapa level untuk menentukan kemampuan mereka melalui asesmen.
Dokumen ini membahas tentang penilaian kompetensi (TAEASS402A Assess Competence) yang terdiri dari 6 unsur (element) dan kriteria kinerja (performance criteria). Enam unsur penilaian kompetensi tersebut adalah: 1) Persiapan penilaian, 2) Pengumpulan bukti, 3) Dukungan kepada kandidat, 4) Pembuatan keputusan penilaian, 5) Pencatatan dan pelaporan hasil penilaian, 6) Tinjauan proses penilaian
Standar kompetensi guru dikembangkan dari empat kompetensi utama yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terintegrasi dalam kinerja mengajar. Keempat kompetensi tersebut menjadi patokan untuk mengukur kualitas guru berdasarkan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007.
Dokumen tersebut membahas tentang kurikulum SMK i4.0 yang sesuai dengan standar isi dan Kompetensi Inti Lulusan Pendidikan Menengah Kejuruan (KIKD) serta Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kurikulum SMK i4.0 ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi peserta didik agar sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0 dan dunia usaha/industri.
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembelajaran (RPP) yang diturunkan secara akademik ke publikasi ilmiah dan karya inovatif serta dihubungkan dengan Internet of Things dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.
RPP diturunkan ke publikasi ilmiah dan karya inovatif yang terkait internet of things untuk memperbaiki pembelajaran berbasis keterampilan abad 21 secara berkelanjutan. Proses ini melibatkan berbagai lembar kerja siswa dan guru serta pengalaman belajar berdasarkan model Edgar Dale.
Standar kompetensi guru dikembangkan dari empat kompetensi utama yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terintegrasi dalam kinerja mengajar guru untuk memenuhi standar minimal berdasarkan Permendiknas 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
Standar kompetensi guru terdiri atas empat kompetensi utama yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional yang terintegrasi dalam kinerja mengajar untuk mencapai standar minimal berdasarkan Permendiknas 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
Dokumen tersebut membahas tentang lembar kerja OJT, penilaian diri 10 langkah revitalisasi SMK, dan ditujukan untuk guru dan tim manajemen. Dokumen tersebut memberikan panduan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi melalui penilaian diri dan revitalisasi program.
Pelatihan kompetensi holistik guru dan sistem pengelolaan kualitas SMK berkelanjutan di era industri 4.0 meliputi seminar, workshop, dan pelatihan lapangan untuk memperbaiki kualitas SDM dan pengelolaan SMK secara berkelanjutan guna meningkatkan daya saing di era digital.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan dan pemberdayaan profesi guru berdasarkan undang-undang dan peraturan turunannya. Dokumen menjelaskan tentang standar kompetensi guru, model fasilitasi peningkatan kompetensi guru, serta anggaran untuk pengembangan dan pemberdayaan guru.
Dokumen ini membahas tentang kunjungan wisata edukasi ke dunia usaha dan industri bagi siswa SMK sesuai dengan kebijakan pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan wawasan dan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, dan sistem pengelolaan kualitas yang diterapkan di industri, khususnya setelah kunjungan ke Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta.
The document lists the name "E2KI EDUKASI KINARYA INSAN KREATIF INDONESIA YOGYAKARTA (Persero)" and details Drs. Edih Supardi, M.Pd. as a researcher/consultant and national trainer who focuses on soft skills, improving curriculum, instructional systems, assessment and evaluation, applied research, and education 4.0. It also lists expertise in digital technologies including IoT/AI, big data, blogs, and apps, as well as an expert team.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menetapkan 10 standar kompetensi pedagogi yang harus dimiliki guru, yaitu: 1) menguasai karakteristik peserta didik, 2) menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran, 3) mengembangkan kurikulum, 4) menyelenggarakan pembelajaran, 5) memanfaatkan teknologi, 6) memfasilitasi potensi peserta
SKKNI is a formulation of work competencies that includes aspects of knowledge, skills, and work attitude relevant to carrying out assigned tasks and job requirements as determined by applicable laws and regulations. There are two main models for developing competency standards: the Occupational Skills Standard model and the Regional Model Competency Standard. The process for developing SKKNI standards involves drafting standards, internal and external verification, national conventions, and determination by the Ministry of Manpower. SKKNI is used as a reference for competency-based education and training, competency certification testing, structuring companies, and developing company SOPs.
More from Edukasi Kinarya Insan Kreatif Indonesia (EKIKI) (20)
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
2. I. UNSUR UTAMA, terdiri dari:
a. Sub Unsur Pendidikan
b. Sub Unsur Dikjartih PNS
c. Sub Unsur Evaluasi dan Pengembangan Diklat
d. Sub Unsur Pengembangan Profesi
II. UNSUR PENUNJANG
UNSUR-UNSUR KEGIATAN WIDYAISWARA
3.
4. Mengikuti
Pendidikan
Formal/Sekolah
No KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Belum pernah diusulkan sebelumnya Besaran angka
kredit ijazah terbaru
dikurangi besaran
angka kredit ijazah
sebelumnya yang
telah
diperhitungkan
angka kreditnya:
Contoh :
150 – 100 = 50
2 Surat Tugas/izin belajar dari pejabat yang
berwenang
3 Fotokopi SK akreditasi perguruan tinggi
4 Surat Pernyataan Telah Menyelesaikan
Pendidikan Sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar
5 Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang
disahkan/dilegalisir
6 Relevansi dengan spesialisasi ajar yang
diampu
7 Belum pernah memiliki gelar pendidikan
sekolah dengan jenjang yang sama
KK. 1 dan KK. 2
5. Mengikuti
Diklat
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Surat Tugas Melaksanakan Kegiatan
(STMK) Widyaiswara
Total JP Diklat
dibagi 10 JP
dikalikan AK
( JP / 10 x AK )
Latihan :
1. JP : 20
20/10 x 0,25 =
0.5
2 Surat Pernyataan Melaksanakan Kegiatan
(SPMK)
3 Fotocopy STTPP/sertifikat Diklat yang
dilegalisir pimpinan lembaga Diklat
Widyaiswara yang bersangkutan
4 STTPP/Sertifikat Diklat harus dilengkapi
kurikulum Diklat.
5 Lamanya program Diklat yang
diikuti/Jumlah JP
KK. 3
6.
7. 1. Persiapan
a. Menyusun bahan Diklat yang terdiri dari:
1) Bahan Ajar (KK 4)
2) Bahan Tayang (KK 5)
3) Bahan Peraga (KK 6)
4) GBPP/RBPMD Dan SAP/RP (KK 7)
5) Soal Ujian (KK 8 s.d KK 10)
2. Pelaksanaan
a. Melaksanakan tatap muka diklat PNS (KK 11 s.d. KK14)
b. Melaksanakan tatap muka diklat Non ASN (KK 15)
c. Melaksanakan pembimbingan (KK 16)
d. Melaksanakan pendampingan OL/ PKL/ Benchmarking (KK 17)
e. Melaksanakan pendampingan penulisan KK/ PP (KK 18)
f. Memeriksa hasil ujian diklat (KK 19 s.d. KK 21)
g. Melakukan coaching pada proses penyelenggaraan diklat (KK 22)
II. Sub Unsur Dikjartih PNS
8. Menyusun
Bahan Ajar
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Kelengkapan Dokumen berupa bahan ajar Jumlah Bahan Ajar x
AK
Contoh :
1 BA x 0,60 = 0,6
Catatan :
Min. 5 halaman
Max. 50 halaman
2 Disusun sesuai dengan kurikulum atau
modul yang berlaku/digunakan
3 Teknik penulisan: bahan ajar dengan jumlah
kata kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus
lima puluh) kata dengan spasi 1,5 atau
setara dengan 5 halaman materi.
4 Bahan ajar yang digunakan dalam Team
Teaching, angka kreditnya dibagi sejumlah
anggota Tim yang melaksanakan kegiatan
tersebut.
5 Bahan ajar yang digunakan dalam e-
learning, berupa softcopy atau printscreen
bahan ajar yang diunggah di website e-
learning.
6 Bahan ajar yang sama dan diajukan dalam
satu periode pengajuan DUPAK, hanya dinilai
1 x kecuali ada perubahan substantif
KK. 4
9. Menyusun
Bahan Tayang
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Kelengkapan dokumen berupa bahan tayang. Jumlah Bahan
Tayang x AK
Contoh :
1 BT x 0,60 =
0,6
2 Bukti fisik bahan tayang file presentasi berupa
print out (1 halaman paling banyak 6
slide/tayangan).
3 Bukti fisik bahan tayang film/video berupa soft
file dalam bentuk flashdisk, CD, DVD, dll.
4 Bahan tayang yang digunakan dalam Team
Teaching, angka kreditnya dibagi sejumlah
anggota Tim yang melaksanakan kegiatan
tersebut.
5 Bahan tayang yang digunakan dalam e-learning,
berupa softcopy atau printscreen bahan tayang
yang diunggah di website e-learning.
6 Bahan tayang yang sama dan diajukan dalam satu
periode pengajuan DUPAK, hanya dinilai 1 x
kecuali ada perubahan substantif
KK. 5
10. Menyusun
Bahan Peraga
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Kelengkapan Dokumen meliputi bahan
peraga/foto bahan peraga dengan
keterangan
Jumlah Bahan
Peraga x AK
Contoh :
1 BP x 0,60 = 0,62 Bahan peraga yang digunakan dalam
Team Teaching, angka kreditnya dibagi
sejumlah anggota Tim yang melaksanakan
kegiatan tersebut.
3 Bahan peraga yang sama dan diajukan
dalam satu periode pengajuan DUPAK,
hanya dinilai 1 x kecuali ada perubahan
substantif
KK. 6
11. GBPP/RBPMD
dan SAP/RP
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Kelengkapan Dokumen berupa Print out
GBPP/RBPMD dan SAP/RP;
Jumlah Bahan
GBPP/SAP x AK
Contoh :
1 GBPP/SAP x 0,60 =
0,6
2 GBPP/RBPMD dan SAP/RP merupakan
satu kesatuan;
3 GBPP/RBPMD dan SAP/RP yang digunakan
dalam Team Teaching, angka kreditnya
dibagi sejumlah anggota Tim yang
melaksanakan kegiatan tersebut.
4 GBPP/RBPMD dan SAP/RP yang sama dan
diajukan dalam satu periode pengajuan
DUPAK di nilai satu kali
KK. 7
12. Pre test –
Post test
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Kelengkapan Dokumen yang meliputi :
• Surat Penugasan atau Surat Perintah
Melaksanakan Kegiatan;
• SPMK;
• Soal pre test dan post test.
Jumlah naskah Soal x
AK
Contoh :
1 x 0,2 = 0,2
2 Pre test dan post test merupakan satu
kesatuan;
3 Soal pre test dan post test yang disusun oleh
Tim, angka kreditnya dibagi sejumlah anggota
Tim yang melaksanakan kegiatan tersebut.
4 Pre test – post test yang digunakan dalam e-
learning, berupa softcopy atau printscreen pre
test – post test yang diunggah di website e-
learning.
5 Pre test – post test yang sama dan diajukan
dalam satu periode pengajuan DUPAK, hanya
dinilai 1 x kecuali ada perubahan substantif
KK. 8
13. Komprehensif
test
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Kelengkapan Dokumen yang meliputi:
• Surat Penugasan atau Surat Perintah
Melaksanakan Kegiatan;
• SPMK;
• Soal Komprehensif test.
Jumlah naskah Soal x
AK
Contoh :
1 x 0,2 = 0,2
2 Soal komprehensif test yang disusun oleh Tim,
angka kreditnya dibagi sejumlah anggota Tim
yang melaksanakan kegiatan tersebut.
3 Soal komprehensif test berupa uraian yang
mencakup keseluruhan materi Diklat.
4 Komprehensif test yang digunakan dalam e-
learning, berupa softcopy atau printscreen
komprehensif test yang diunggah di website e-
learning.
5 Komprehensif test yang sama dan diajukan
dalam satu periode pengajuan DUPAK, hanya
dinilai 1 x kecuali ada perubahan substantif
KK. 9
14. Soal Kasus
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Kelengkapan Dokumen yang meliputi:
• Surat Penugasan atau Surat Perintah
Melaksanakan Kegiatan;
• SPMK;
• Soal kasus;
Jumlah naskah Soal
kasus x AK
Contoh :
5 x 0,4 = 22 Soal kasus yang disusun oleh Tim, angka
kreditnya dibagi sejumlah anggota Tim
yang melaksanakan kegiatan tersebut.
3 Soal kasus yang digunakan dalam e-
learning, berupa softcopy atau printscreen
soal kasus yang diunggah di website e-
learning.
4 Soal kasus yang sama dan diajukan dalam
satu periode pengajuan DUPAK, hanya
dinilai 1 x kecuali ada perubahan
substantif
KK. 10
15. Tatap Muka
Diklat PNS
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Kelengkapan Dokumen yang meliputi:
• Surat Penugasan atau Surat Perintah
Melaksanakan Kegiatan;
• SPMK.
Contoh :
• Ahli Pertama
8 JP x 0,02 =
0,16
• Ahli Muda
8 JP x 0,04 =
0,32
• Ahli Madya
8 JP x 0,06 =
0,48
• Ahli Utama
8 JP x 0,08 =
0,64
2 Bagi kegiatan tatap muka yang sifatnya team teaching
maka harus melampirkan: kurikulum Diklat
(kompetensi dasar dan indikator keberhasilan untuk
tiap mata Diklatnya) yang menyebutkan ketentuan
bahwa kegiatan tatap muka harus dilaksanakan
secara team teaching.
3 Bagi kegiatan yang sifatnya Diklat jarak jauh dan/atau
e-learning, melampirkan:
• Kurikulum Diklat yang menyebutkan bahwa
kegiatan tatap muka dilaksanakan secara e-
learning.
• Bukti interaksi antara peserta dengan
Widyaiswara melalui media online: printscreen
halaman muka e-learning dan halaman interaksi
KK. 11 - 14
16. Tatap Muka
Diklat Non ASN
NO: KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGA
N PENILAIAN
1 Kelengkapan Dokumen yang meliputi:
• Surat Penugasan atau Surat Perintah Melaksanakan
Kegiatan;
• SPMK.
• Kurikulum Diklat
Contoh :
8 JP x 0,02 =
0,16
2 Bagi kegiatan tatap muka yang sifatnya team teaching
maka harus melampirkan: kurikulum Diklat (kompetensi
dasar dan indikator keberhasilan untuk tiap mata
Diklatnya) yang menyebutkan ketentuan bahwa kegiatan
tatap muka harus dilaksanakan secara team teaching.
3 Bagi kegiatan yang sifatnya Diklat jarak jauh dan/atau e-
learning, melampirkan:
• Kurikulum Diklat yang menyebutkan bahwa kegiatan
tatap muka dilaksanakan secara e-learning.
• Bukti interaksi antara peserta dengan Widyaiswara
melalui media online: printscreen halaman muka e-
learning dan halaman interaksi
KK. 15
17. Pembimbingan
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Surat Penugasan atau Surat Perintah
Melaksanakan Kegiatan; Contoh :
8 JP x 0,03 =
0,242 SPMK
3 Kurikulum program Diklat;
4 Laporan kegiatan bimbingan yang berisi informasi
mengenai: nama peserta, judul/nama kegiatan,
dan tahapan kegiatan yang dilakukan.
KK. 16
18. Pendampingan
OL/PKL/
benchmarking
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Surat Penugasan atau Surat Perintah
Melaksanakan Kegiatan; 0,5 per laporan
pendampingan
2 SPMK
3 Kurikulum program Diklat;
4 Laporan kegiatan pendampingan yang berisi
informasi mengenai: nama peserta, judul/nama
kegiatan, dan tahapan kegiatan yang dilakukan.
KK. 17
19. Pendampingan
Penulisan Kertas
Kerja/Proyek
Perubahan
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Surat Penugasan atau Surat Perintah
Melaksanakan Kegiatan; Per kertas kerja
(maksimal 5 KK)
Contoh :
5 KK x 0,5 = 2,25
2 SPMK
3 Fotokopi halaman judul Kertas Kerja/Proyek
Perubahan dan halaman
pengesahan/persetujuan;
4 Kertas kerja/Proyek Perubahan yang dinilai
paling banyak 5 (lima) kertas kerja/Proyek
Perubahan per angkatan.
KK. 18
20. Memeriksa Hasil
Ujian Diklat
Pre test – Post test,
Komprehensif test,
dan kasus
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Surat Penugasan atau Surat Perintah
Melaksanakan Kegiatan; Jumlah Laporan
x AK
Contoh :
5 x 0,15 = 0,75
2 SPMK
3 Laporan hasil pemeriksaan ujian yang berisi
informasi mengenai: nama Diklat, waktu dan
tanggal pelaksanaan ujian, nama peserta, dan
daftar nilai.
KK. 19 s.d. KK. 21
21. Coaching
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 SK penunjukan sebagai coach;
Jumlah Laporan
per program x
AK
Contoh :
4 program diklat
x 2 = 8
2 SPMK;
3 Laporan hasil pelaksanaan coaching yang
dilampiri formulir konsultasi peserta atau print
out bukti konsultasi lain berbasis IT.
KK. 22
22.
23. 1. Evaluasi Diklat
a. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat di Instansinya (KK
23)
b. Evaluasi Kinerja Widyaiswara (KK 24)
2. Pengembangan Diklat
a. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (KK 25)
b. Penyusunan Kurikulum Diklat (KK 26)
c. Penyusunan Modul Diklat (KK 27)
III. Sub Unsur Evaluasi dan
Pengembangan Diklat
24. Evaluasi
Penyelenggaraan
Diklat
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 SK Tim/ Surat Perintah
Jumlah Laporan
per program x
AK
Contoh :
4 program diklat
x 0,4 = 1,6
2 SPMK;
3 Laporan evaluasi yang menggambarkan
kesesuaian antara proses perencanaan Diklat
dengan penyelenggaraan Diklat meliputi:
permasalahan, analisis, alternatif pemecahan,
kesimpulan dan saran, serta mencantumkan
daftar nama anggota tim dan jabatannya
(Widyaiswara dan Non Widyaiswara).
4 Tim Evaluasi Diklat terdiri dari paling banyak 2
(dua) widyaiswara, dengan angka kredit dibagi
2 dengan proporsi yang sama (50:50).
KK. 23
25. Pengevaluasian
Kinerja
Widyaiswara
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Surat Keputusan/Surat Perintah Tim Penilai;
Jumlah Laporan
x AK
0,15
2 SPMK;
3 Laporan hasil pemeriksaan DUPAK.
4 Perolehan angka kredit widyaiswara
berdasarkan laporan evaluasi kinerja DUPAK
per periode evaluasi.
KK. 24
26. Analisis
Kebutuhan Diklat
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Surat Keputusan/Surat Perintah Tim Penilai;
Jumlah Laporan
x AK
1 x 2,5 = 2,5
2 SPMK;
3 Laporan AKD yang mengikuti standar laporan
kegiatan penelitian/kajian ilmiah yang
didalamnya memuat antara lain: pendahuluan,
tinjauan pustaka (teori dan peraturan
perundangan), instrumen AKD, hasil AKD, dan
penutup.
KK. 25
27. Penyusunan
Kurikulum Diklat
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Surat Keputusan Tim/Surat Perintah;
Jumlah Laporan
x AK
1 x 1,5 = 1,5
2 SPMK;
3 Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan
Kurikulum, yang dilampiri dengan kurikulum
Diklat.
KK. 26
28. Penyusunan
Modul Diklat
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGA
N PENILAIAN
1 Surat Keputusan/Surat Perintah
Jumlah Modul
AK
Contoh :
3 modul x 5 =
15
2 SPMK;
3 Modul Diklat (cetak bukan print out atau
Fotokopi) dengan Kata Pengantar dari Pimpinan
Lembaga Diklat yang bersangkutan;
4 Kurikulum Diklat yang menjadi dasar
penyusunan Modul Diklat.
5 Orisinalitas Modul (bukan hasil plagiat).
6 Modul merupakan bagian dari sebuah program
Diklat yang diterbitkan dan belum pernah
dibuat oleh instansi yang berwenang membina
Diklatnya.
7 Modul disusun paling banyak oleh 2 (dua)
orang.
KK. 27
29.
30. A.Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah (KTI)
1. Buku dengan International Standard Book Numbers (ISBN), diterbitkan secara nasional (KK 28)
2. Non Buku yaitu artikel/makalah yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah, Majalah Ilmiah dan Buku
Proceeding
a. Jurnal Ilmiah
1) Jurnal Ilmiah Internasional (KK 29)
2) Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi (KK 30)
3) Jurnal Ilmiah Nasional tidak terakreditasi (KK 31)
b. Majalah Ilmiah (KK 32)
c. Buku Proceeding
1) Buku Proceeding tingkat Internasional (Kode BK 33)
2) Buku Proceeding tingkat Nasional (Kode BK 34)
3) Buku Proceeding tingkat Instansi (KK 35)
d. Makalah dalam pertemuan Ilmiah
1) Internasional (KK 36)
2) Nasional (KK 37)
3) Instansi (KK 38)
B. Penemuan Inovasi yang dipatenkan dan telah masuk daftar paten (KK 39)
C. Penyusunan Buku Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang kediklatan (KK
40)
D. Pelaksanaan Orasi Ilmiah sesuai spesialisasinya (KK 41)
IV. Pengembangan Profesi
31. NO Ketentuan Umum KTI
1 Memenuhi kaidah-kaidah seperti:
• Menganut prinsip asli, perlu, ilmiah, dan konsisten (APIK);
• Tata cara penulisan sesuai aturan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD);
• Sistematika penulisan buku dan non-buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2 Penilaian Angka Kredit untuk KTI hanya diberikan pada terbitan pertama, dan diajukan
selambat-lambatnya satu tahun setelah diterbitkan;
3 KTI yang dipublikasikan dalam berbagai media, penilaian hanya diberikan pada satu
media publikasi KTI yang memiliki angka kredit tertinggi.
4 KTI dapat dibuat secara perorangan atau paling banyak 2 (dua) orang Widyaiswara,
yaitu penulis utama dan penulis pembantu, dengan penghitungan angka kredit: penulis
utama 60% dan penulis pembantu 40%;
5 Penulis Utama adalah orang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang topik,
pengumpul, pengolah dan penganalisis data, serta bertanggung jawab terhadap isi
materi tulisan;
Ketentuan Umum KTI – 1
32. Penyusunan
Modul Diklat
NO KRITERIA MODUL
6 Penulis Pembantu adalah orang yang membantu penulis utama dalam menuangkan ide
kedalam penulisan setelah melalui proses pengumpulan, pengolahan dan
penganalisisan data;
7 KTI untuk orasi ilmiah harus dibuat secara perorangan;
8 KTI yang ditulis lebih dari 2 (dua) orang tidak akan dinilai;
9 KTI dalam bentuk non buku dan makalah dapat diajukan paling banyak 12 (dua belas)
tulisan dalam satu tahun;
10 Setiap kegiatan yang termasuk dalam sub unsur Pengembangan Profesi, harus disertai
dokumen Surat Pernyataan melaksanakan kegiatan (SPMK) dari Pimpinan instansi
Widyaiswara yang bersangkutan dan persyaratan lainnya untuk masing-masing
kegiatan;
11 Bukti fisik KTI harus diserahkan dalam bentuk asli (bukan fotocopy), baik bukti fisik
surat-surat maupun produk akhir KTI;
Ketentuan Umum KTI – 2
33. Menerbitkan
Buku
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan;
Jumlah Buku x
AK
Contoh :
2 buku x 25
= 50
2 Substansi buku harus sesuai dengan lingkup kediklatan
dan/atau pengembangan spesialisasi Widyaiswara penulis;
3 Memiliki ukuran kertas minimal B5;
4 Jumlah halaman paling sedikit 50 halaman;
5 Diterbitkan oleh penerbit anggota Ikatan Penerbit
Indonesia (IKAPI);
6 Diterbitkan secara nasional yang dibuktikan dengan surat
pernyataan dari penerbit;
7 KTI dalam bentuk buku dapat diajukan paling banyak 2
(dua) buah dalam 1 ( satu) tahun.
8 Apabila berbentuk buku elektronik (electronic book/e-
book), harus memenuhi persyaratan:
- Adalah bentuk elektronik dari buku yang telah
diterbitkan oleh anggota IKAPI
- Dapat dibaca dengan perangkat lunak (software)
dan/atau perangkat keras/hardware yang umum
dipergunakan;
- Dapat diunduh di toko buku online (dicantumkan alamat
website).
KK. 28
34. Jurnal Ilmiah
Internasional
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan; Jumlah Artikel x
AK
Contoh :
1 artikel x 20 =
20
2 Keaslian bukti fisik Jurnal;
3 Dalam hal jurnal ilmiah online, disertakan
fotokopi artikel dan alamat website.
KK. 29
35. Jurnal Ilmiah
Nasional
terakreditasi
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan; Jumlah Artikel x
AK
Contoh :
1 artikel x 10 =
10
2 Keaslian bukti fisik Jurnal;
3 Dalam hal jurnal ilmiah online, disertakan
fotokopi artikel dan alamat website.
KK. 30
36. Jurnal Ilmiah
Nasional tidak
terakreditasi
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan; Jumlah Artikel
x AK
Contoh :
1 artikel x 5 = 5
2 Keaslian bukti fisik Jurnal;
3 Jurnal yang mempunyai ISSN;
4 Dalam hal jurnal ilmiah online, disertakan
fotokopi artikel dan alamat website.
KK. 31
37. Majalah Ilmiah
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNG
AN
PENILAIAN
1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan; Jumlah
Artikel x AK
Contoh :
1 artikel x
2,5 = 2,5
2 Keaslian bukti fisik Jurnal;
3 Majalah ilmiah yang mempunyai ISSN;
4 Dalam hal majalah ilmiah online, disertakan
fotokopi artikel dan alamat website.
KK. 32
38. Buku
Proceeding
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Ketentuan umum yang dipersyaratkan; • Internasional :
1 artikel x 5 = 5
• Nasional :
1 artikel x 2,5 = 2,5
• Instansi :
1 artikel x 1 = 1
2 Fotokopi: cover buku proceeding, daftar isi
buku proceeding, naskah artikel;
3 Jika buku proceeding dalam format digital
maka harus diserahkan softcopy yang memuat
artikel tersebut;
4 Susunan acara seminar/konferensi.
KK. 33 s.d KK. 35
40. Penemuan
Inovasi yang
dipatenkan
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Foto atau video inovasi;
Jumlah
sertifikat paten
x AK
Contoh :
1 sertifikat x 20
= 20
2 Deskripsi tentang inovasi yang ditemukan;
3 Copy sertifikat paten yang telah dilegalisir oleh
Lembaga paten nasional/internasional.
4 Inovasi yang dihasilkan oleh tim, penilaian
angka kredit dibagi sejumlah anggota tim yang
terlibat.
KK. 39
41. Penyusunan
Buku
Pedoman
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 SK Tim/Surat Penugasan yang menunjukkan bukti keterlibatan
dalam kegiatan; Jumlah Buku
pedoman x AK
Contoh :
1 buku x 0,5 =
0,5
2 Bukti fisik dalam bentuk buku pedoman, ketentuan
pelaksanaan atau ketentuan teknis di bidang keDiklatan
dengan format:
1. Tujuan dan sasaran Diklat;
2. Persyaratan peserta;
3. Daftar mata Diklat yang berisi deskripsi, tujuan
pembelajaran, kompetensi dasar, indikator keberhasilan,
materi pokok dan sub materi pokok, metode pengajaran,
dan waktu Diklat;
4. GBPP/RBPMD dan SAP/RP;
5. Tenaga KeDiklatan;
6. Metode, sarana dan prasarana;
7. Waktu pelaksanaan dan jadwal;
8. Evaluasi.
3 Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis paling
banyak 1 (satu) dokumen per program per tahun.
KK. 40
42. Orasi Ilmiah
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 KTI orasi ilmiah yang dipresentasikan adalah
KTI yang sudah dimuat dalam jurnal ilmiah
terakreditasi;
Berita acara x
AK
Contoh :
1 berita acara x
5 = 5
2 Pemuatan KTI orasi ilmiah dalam jurnal ilmiah
terakreditasi dilakukan pada saat Widyaiswara
yang bersangkutan dalam jabatan Widyaiswara
Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda
golongan ruang IV/c.
3 Ketentuan umum yang dipersyaratkan pada
KTI;
4 Jurnal ilmiah terakreditasi yang memuat
naskah KTI.
KK. 41
43.
44. A. Peran Serta dalam seminar/lokakarya/konferensi di bidang
kediklatan (KK 42 dan KK 43)
B. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi (KK 44 dan KK 45)
C. Pembimbingan kepada Widyaiswara di bawah jenjang jabatannya
(KK 46)
D. Penulisan artikel pada surat kabar (KK 47 s.d 48)
E. Penulisan artikel pada Website (KK 49)
F. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya (KK 50 s.d KK 52)
G. Perolehan Piagam Kehormatan/Tanda jasa (KK 53 s.d KK 55)
V. Unsur Penunjang
45. Seminar/
Lokakarya/
Konferensi
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Surat undangan/surat penugasan/surat perintah
dari pimpinan Lembaga Diklat bagi Widyaiswara
yang berperan sebagai
narasumber/pembahas/penyaji/ peserta;
Jumlah kegiatan
x AK
Contoh :
• Narasumber/
pembahas/pe
nyaji/ketua
panitia
1 keg x 2 = 2
• Moderator/pe
serta/anggota
panitia
1 keg x 1 = 1
2 Surat keputusan tim bagi Widyaiswara yang
berperan sebagai ketua panitia.
3 SPMK;
4 Sertifikat atau fotokopi sertifikat yang dilegalisir
oleh pimpinan Lembaga Diklat;
KK. 42 s.d. KK. 43
46. Keanggotaan
dalam
Organisasi
Profesi
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Sebagai pengurus, dibuktikan dengan fotokopi
surat keputusan tentang kepengurusan dalam
organisasi profesi yang dilegalisir oleh
pimpinan Lembaga Diklat;
Lamanya per
tahun x AK
• Pengurus
1 tahun x 1 = 1
• Anggota
1 tahun x 0,75
= 0,75
2 Sebagai anggota, dibuktikan dengan fotokopi
kartu anggota yang masih berlaku yang
dilegalisir oleh pimpinan Lembaga Diklat.
KK. 44 s.d. KK. 45
47. Pembimbingan
WI dibawah
jenjang
jabatannya
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Widyaiswara dapat melaksanakan kegiatan
pembimbingan paling banyak 10 (sepuluh)
kegiatan per tahun;
Laporan
pembimbingan
x AK
Contoh :
10 laporan x
0,25 = 2,5
2 Perolehan angka kredit diberikan berdasarkan
jumlah kegiatan/laporan;
3 Kelengkapan dokumen yang meliputi:
• Surat penugasan/surat perintah;
• SPMK;
• Laporan hasil pelaksanaan pembimbingan.
KK. 46
48. Artikel pada
Surat kabar
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Dibuktikan dengan lembar depan surat kabar dan
lembar halaman yang memuat artikel;
Jumlah artikel x
AK
Contoh :
• Nasional
1 artikel x 3 = 3
• Provinsi/
kabupaten/
kota
1 artikel x 1,5 =
1,5
2 SPMK.
3 Surat Kabar Nasional: diterbitkan dan
didistribusikan secara nasional
4 Surat Kabar Provinsi/Kab/Kota: diterbitkan dan
didistribusikan dalam lingkup Prov/Kab/Kota
KK. 47 s.d. KK. 48
49. Penulisan artikel
pada Website
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Dibuktikan dengan print out artikel/makalah
dan alamat website;
Jumlah artikel x
AK
Contoh :
1 artikel x 1 = 1
2 SPMK.
KK. 49
50. Perolehan gelar
kesarjanaan
lainnya
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Surat tugas/izin belajar dari pejabat yang
berwenang;
• Doktor
1 ijazah = 15
• Magister
1 ijazah = 10
• Sarjana
1 ijazah = 5
2 Bagi lulusan dalam negeri: fotokopi ijazah dan
transkrip nilai yang dilegalisir;
3 Bagi lulusan luar negeri: fotokopi ijazah dan
transkrip nilai yang disahkan/dilegalisir oleh
Kementerian yang menangani bidang
pendidikan tinggi;
4 SPMK.
KK. 50 s.d. 52
51. Perolehan
Piagam
Kehormatan
NO KRITERIA PENILAIAN PERHITUNGAN
PENILAIAN
1 Penghargaan yang diperoleh Widyaiswara
terkait dengan jabatan dan atau
kedudukannya sebagai Pegawai Negeri
Sipil dari Presiden, Menteri, Gubernur,
Bupati, dan Walikota atas prestasi yang
diraih
Contoh :
• Penghargaan satya
lencana karya satya
30 tahun = 3
20 tahun = 2
10 tahun = 1
• Penghargaan
pemerintah
1 piagam x 1 = 1
• Gelar kehormatan
akademis
1 gelar x 10 = 10
2 Dibuktikan dengan fotokopi Piagam
Penghargaan yang dilegalisir unit
kepegawaian instansi Widyaiswara
bersangkutan;
3 SPMK
KK. 53 s.d. 57
52. Ketentuan Lain
1. Batas waktu pengusulan kegiatan Widyaiswara untuk dinilai angka
kreditnya paling lama 1 (satu) tahun sejak kegiatan itu dilakukan dan tidak
dapat dinilai apabila melampaui batas waktu dimaksud. Ketentuan
mengenai batas waktu pengusulan kegiatan akan berlaku mulai bulan
April 2016.
2. Sistem penilaian angka kredit yang digunakan bersifat absolut, yaitu
menilai kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan persyaratan yang
ditentukan, dan apabila tidak memenuhi persyaratan maka dinilai 0 (nol).
3. Widyaiswara Ahli Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang
IV/c yang telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk
kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi namun belum melakukan
orasi ilmiah, wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Jumlah
Angka Kredit pemeliharaan setiap tahun paling rendah 20 (dua puluh) dari
sub unsur pelaksanaan Dikjartih, evaluasi, pengembangan Diklat, dan
pengembangan profesi.
53. Ketentuan Lain - lanjutan
4. Pelaksanaan orasi ilmiah dengan KTI yang sudah dimuat dalam jurnal
ilmiah nasional terakreditasi mulai diberlakukan pada bulan Oktober
2016.
5. Widyaiswara Ahli Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e
wajib memenuhi Angka Kredit pemeliharaan sebanyak 25 (dua puluh
lima) dalam 1 (satu) tahun, dari sub unsur pelaksanaan Dikjartih, evaluasi,
pengembangan Diklat, dan pengembangan profesi. Kelebihan atas Angka
Kredit yang diperoleh, tidak dapat diperhitungkan pada tahun berikutnya.
6. Hasil Penetapan Angka Kredit dapat dibatalkan oleh pejabat yang
menetapkan, apabila di kemudian hari terdapat pembuktian oleh Tim
Penilai atas kecurangan dalam usulan angka kredit Widyaiswara.
Simposium adalah pertemuan dng beberapa pembicara yg mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yg sama.
Konferensi adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yg dihadapi bersama.
Lokakarya adalah pertemuan antara para ahli (pakar) untuk membahas masalah praktis atau yg bersangkutan dng pelaksanaan dl bidang keahliannya.
Seminar pada umumnya merupakan sebuah bentuk pertemuan akademis, yang biasanya memiliki fokus pada suatu topik yang khusus, di mana mereka yang hadir dapat berpartisipasi secara aktif. Seminar seringkali dilaksanakan melalui sebuah dialog dengan seorang moderator seminar, atau melalui sebuah presentasi hasil penelitian dalam bentuk yang lebih formal. Biasanya, para peserta bukanlah seorang pemula dalam topik yang didiskusikan.