Tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kramatwatu. KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam pembangunan wilayah dan menfasilitasi proses belajar bersama antar pelaku pembangunan.
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VII - Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Lampiran VII - Rincian Analisis dalam Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptxBundaHiel
Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis KSP Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, dan Kawasan Ekonomi Unggulan Tanjung Bulu Pandan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, ruang merupakan wadah yang meliputi ruang dara, laut, dan udara termasuk pula ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup tinggal dan melakukan kegiatan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang.
Penataan ruang merupakan suatu sistem di dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyelenggaraan penataan ruang diperlukan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya proses penataan ruang tersebut. Kebijakan tersebut adalah rencana tata ruang yang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang berfungsi untuk mewujudkan suatu tata ruang secara tertib.
Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan ekosistem yang terdiri dari sumber daya alam, dan sumber daya buatan berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan, dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.
Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hirarkis baik antara kegiatan maupun antar pusat, akan tetapi juga menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu ditentukan dengan terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi, dan struktur (keterkaitan jaringan infrastruktur, pusat permukiman, dan jasa).
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan sebagai salah satu yang berasaskan keterpaduan. Keterpaduan yang dimaksud adalah terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Untuk menjamin ketercapaian tujuan dalam penyelenggaraan penataan ruang maka perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Dalam pengawasan penataan ruang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai evaluasi dalam kebijakan penataan ruang tersebut.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.
Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
KLHS KSP KKJSS, KKJSM, Tanjung Bulu Pandan.pptxBundaHiel
Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis KSP Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Surabaya, Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura, dan Kawasan Ekonomi Unggulan Tanjung Bulu Pandan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, ruang merupakan wadah yang meliputi ruang dara, laut, dan udara termasuk pula ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup tinggal dan melakukan kegiatan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang.
Penataan ruang merupakan suatu sistem di dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam penyelenggaraan penataan ruang diperlukan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengawasi jalannya proses penataan ruang tersebut. Kebijakan tersebut adalah rencana tata ruang yang merupakan hasil perencanaan tata ruang yang berfungsi untuk mewujudkan suatu tata ruang secara tertib.
Ruang dilihat sebagai wadah dimana keseluruhan interaksi sistem sosial yang meliputi manusia dengan seluruh kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya dengan ekosistem yang terdiri dari sumber daya alam, dan sumber daya buatan berlangsung. Interaksi ini tidak selalu secara otomatis berlangsung seimbang dan saling menguntungkan berbagai pihak karena adanya perbedaan kemampuan, kepentingan, dan adanya sifat perkembangan ekonomi yang akumulatif. Oleh karena itu, ruang perlu ditata agar dapat memelihara keseimbangan lingkungan dan memberikan dukungan terhadap manusia serta makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya secara optimal.
Sebagai suatu keadaan, tata ruang mempunyai ukuran kualitas yang bukan semata menggambarkan mutu tata letak dan keterkaitan hirarkis baik antara kegiatan maupun antar pusat, akan tetapi juga menggambarkan mutu komponen penyusunan ruang. Mutu ruang itu ditentukan dengan terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan ruang yang mengindahkan faktor daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan, lokasi, dan struktur (keterkaitan jaringan infrastruktur, pusat permukiman, dan jasa).
Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan sebagai salah satu yang berasaskan keterpaduan. Keterpaduan yang dimaksud adalah terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Untuk menjamin ketercapaian tujuan dalam penyelenggaraan penataan ruang maka perlu dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. Dalam pengawasan penataan ruang terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam makalah ini akan dibahas mengenai evaluasi dalam kebijakan penataan ruang tersebut.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah kajian yang harus dilakukan pemerintah daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan maupun hutan. KLHS tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan KLHS ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah.
Menurut undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, KLHS harus dilakukan dalam penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup.
Mekanisme pelaksanaan KLHS meliputi pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan dan program serta rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan dan program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. KLHS sendiri menurut ketentuan harus memuat kajian mengenai kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan risiko terhadap lingkungan hidup.
Disampaikan pada FGD “Mekanisme dan Metode Pengukuran Pemanfaatan Hasil Litbang Badan Litbang Hukum dan HAM”
Jakarta, 16 April 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
laporan ini di buat untuk memenuhi tugas akhir kulia yaitu kuliah kerja lapangan plus (kklp) pada kantor dinas komunikasi dan informatika kabupaten tolitoli
Penyusunan Rencana (studi rinci) ini, untuk membuat dokumen panduan dalam merancang dan membangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan penataan lingkungan
DALAM RANGKA SIKLUS MANAJEMEN, SALAH SATUNYA MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN, MAKA DIBUTUHKAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA AGAR DAPAT DIKETAHUI AKAR MASALAH YANG MENJADI PRIORITAS DISELESAIKAN
Analisis Konten Pendekatan Fear Appeal dalam Kampanye #TogetherPossible WWF.pdfBrigittaBelva
Berada dalam kerangka Mata Kuliah Riset Periklanan, tim peneliti menganalisis penggunaan pendekatan "fear appeal" atau memicu rasa takut dalam kampanye #TogetherPossible yang dilakukan oleh World Wide Fund (WWF) untuk mengedukasi masyarakat tentang isu lingkungan.
Analisis dilakukan dengan metode kualitatif, meliputi analisis konten media sosial WWF, observasi, dan analisis naratif. Tidak hanya itu, penelitian ini juga memberikan strategi nyata untuk meningkatkan keterlibatan dan dampak kampanye serupa di masa depan.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN STRATEGI ...d1051231039
Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem yang unik dan penting secara global. Terbentuk dari endapan bahan organik yang terdekomposisi selama ribuan tahun, lahan gambut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keanekaragaman hayati, menyimpan karbon, serta mengatur siklus air. Kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya habitat, degradasi lingkungan, dan penurunan kesuburan tanah. Kerusakan lahan gambut di Indonesia telah meningkat seiring waktu, dengan laju deforestasi dan degradasi lahan gambut yang signifikan. Menurut data, sekitar 70% dari lahan gambut di Indonesia telah rusak, dan angka tersebut terus meningkat. Kerusakan lahan gambut memiliki dampak yang luas dan serius, tidak hanya secara lokal tetapi juga global. Selain menyebabkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang khas bagi ekosistem gambut, kerusakan lahan gambut juga melepaskan jumlah karbon yang signifikan ke atmosfer, berkontribusi pada perubahan iklim global.Kerusakan lahan gambut memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, lingkungan, dan ekonomi. Dalam jangka panjang, kerusakan lahan gambut dapat menyebabkan hilangnya sumber daya alam, penurunan kesuburan tanah, dan peningkatan risiko bencana alam.
Hasil dari #INC4 #TraktatPlastik, #plastictreaty masih saja banyak reaksi ketidak puasan, tetapi seluruh negara anggota PBB bertekad melanjutkan putaran negosiasi
berikutnya: #INC5 di bulan November 2024 di Busan Korea Selatan
Cerita sukses desa-desa di Pasuruan kelola sampah dan hasilkan PAD ratusan juta adalah info inspiratif bagi khalayak yang berdiam di perdesaan
.
#PartisipasiASN dalam #bebersihsampah nyata biarpun tidak banyak informasinya
Studi Kasus : Oksidasi Pirit dan Pengaruhnya Terhadap Ekosistemd1051231041
Pirit merupakan zat di dalam tanah yang terbawa karena adanya arus pasang surut. Zat ini dapat membahayakan ekosistem sekitar apabila mengalami reaksi oksidasi dan penyebab utama mengapa tanah menjadi masam, karena mengandung senyawa besi dan belerang. Studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan, dampak, peran, pengaruh, hingga upaya pengelolaan lingkungan yang dapat dilakukan guna mengatasi masalah ekosistem yang terjadi.
PAPER KIMIA LINGKUNGAN MENINGKATNYA GAS RUMAH KACA IMPLIKASI DAN SOLUSI BAGI ...muhammadnoorhasby04
Gas rumah kaca memainkan peran penting dalam mempengaruhi iklim Bumi melalui mekanisme efek rumah kaca. Fenomena ini alami dan esensial untuk menjaga suhu Bumi tetap hangat dan layak huni. Namun, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif, telah memperkuat efek ini, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim yang signifikan.Pemanasan global membawa dampak luas pada berbagai aspek lingkungan, termasuk suhu rata-rata global, pola cuaca, kenaikan permukaan laut, serta frekuensi dan intensitas fenomena cuaca ekstrem seperti badai dan kekeringan. Dampak ini juga meluas ke ekosistem alami, menyebabkan gangguan pada habitat, distribusi spesies, dan interaksi ekologi, yang berdampak pada keanekaragaman hayati.
Untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh peningkatan gas rumah kaca dan perubahan iklim, upaya mitigasi dan adaptasi menjadi sangat penting. Langkah-langkah mitigasi meliputi transisi ke sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Di sisi lain, langkah-langkah adaptasi mencakup pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap cuaca ekstrem, pengelolaan sumber daya air yang lebih baik, dan perlindungan terhadap wilayah pesisir.Selain itu, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan metode kompos, dan pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim adalah beberapa tindakan konkret yang dapat diambil untuk mengurangi dampak gas rumah kaca.Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme dan dampak dari efek rumah kaca, serta melalui kolaborasi global yang kuat dan langkah-langkah konkret yang efektif, kita dapat melindungi planet kita dan memastikan kesejahteraan bagi generasi mendatang.
KERUSAKAN LAHAN GAMBUT ANALISIS EMISI KARBON DARI DEGRADASI LAHAN GAMBUT DI A...d1051231072
Lahan gambut adalah salah satu ekosistem penting di dunia yang berfungsi sebagai penyimpan karbon yang sangat efisien. Di Asia Tenggara, lahan gambut memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi. Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan untuk aktivitas pertanian, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur, degradasi lahan gambut telah menjadi masalah lingkungan yang signifikan. Degradasi lahan gambut terjadi ketika lahan tersebut mengalami penurunan kualitas, baik secara fisik, kimia, maupun biologis, yang pada akhirnya mengakibatkan pelepasan karbon dalam jumlah besar ke atmosfer.
Lahan gambut di Asia Tenggara, khususnya di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, menyimpan cadangan karbon yang sangat besar. Diperkirakan bahwa lahan gambut di wilayah ini menyimpan sekitar 68,5 miliar ton karbon, yang jika terlepas, akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi gas rumah kaca global.
2. KLHS adalah sebuah bentuk tindakan stratejik dalam menuntun,
mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif
terhadap lingkungan dan keberlanjutan yang dipertimbangkan
secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program.
Penerapan KLHS dalam penataan ruang bermanfaat dalam
meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen
pengelolaan lingkungan lainnya.
Menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui
pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan
strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah
administrasi, dan memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem
dalam satuan wilayah.
3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KLHS
Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 1,
Butir ke-10)
Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 14)
PERMENLH 27 Tahun 2009 Tentang
Pedoman Pelaksanaan KLHS
PP No 15 tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang • KLHS adalah kewajiban pemerintah
• Wajib dilaksanakan dalam:
1. RTRW dan RDTR
2. RPJP
3. RPJM
4. Kebijakan rencana program/ kegiatan
dg potensi dampak/risiko thdp
lingkungan PENYUSUNAN AMDAL
• Dasar kebijakan, rencana, atau program
pembangunan dalam satu wilayah.
12. tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) yang merupakan dokumen pendukung dan
komplemen RDTR Kawasan Perkotaan Kramatwatu
dengan menelaah dari aspek lingkungan dan kebijakan
terkait
• Untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan,
rencana dan/atau program.
• Untuk menfasilitasi dan menjadi media proses belajar
bersama antar pelaku pembangunan, agar memahami
pentingnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan dalam setiap penyusunan dan evaluasi
kebijakan, rencana dan/atau program.
13. Tersusunnya dokumen Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Untuk RDTR Kawasan
Perkotaan Kramatwatu
Sebagai penyearah Subsatansi RDTR
Kawasan Perkotaan Kramatwatu
Sebagai dasar kebijakan dalam Implikasi
penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan
Kramatwatu
14. • Laporan Pendahuluan
• Laporan Akhir
• Dokumen KLHS yang terdiri dari:
o Hasil pelaksanaan penapisan apabila dilakukan
o Hasil identifikasi pemangku kepentingan dan hasil identifikasi isu
strategis berkelanjutan.
o Hasil pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program (KRP)
terhadap kondisi lingkungan hidup serta alternatif penanggulangannya.
o Rumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau
program.
o Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,
rencana, dan/atau program.
o Rangkaian urutan tahapan pelaksanaan KLHS yang dikerjakan
o Laporan pelaksanaan dan kesimpulan dari setiap pembahasan dan
konsultasi publik.
15. RUANG LINGKUP PEKERJAAN
LINGKUP WILAYAH PEKERJAAN
LINGKUP MATERI PEKERJAAN
PERSIAPAN PEKERJAAN
TAHAPAN INVENTARISASI DATA
TAHAPAN ANALISA
TAHAPAN PENYUSUNAN HASIL KAJIAN
16. • Lingkup Penyusunan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS) Untuk RDTR Kawasan
Perkotaan Kramatwatu Tahun Anggaran
2014 adalah wilayah administrasi Kawasan
Perkotaan Kramatwatu Kabupaten Serang
Provinsi Banten
LINGKUP WILAYAH PEKERJAAN
17. LINGKUP MATERI PEKERJAAN
Tahapan pelaksanaan KLHS terdiri dari:
• Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan Program
dengan cara memahami konteks penyusunan kebijakan,
rencana, dan program (KRP) dan peluang integrasi KLHS;
mengidentifikasi pelibatan masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya; dan mengidentifikasi isu pembangunan
berkelanjutan.
• Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana
dan Program (KRP).
• Memberikan rekomendasi perbaikan Kebijakan, Rencana dan
Program (KRP) dan pengintegrasian hasil KLHS.
• Mendokumentasikan proses-proses KLHS yang terbuka
aksesnya untuk publik.
• Konsultasi publik.
18. PERSIAPAN PEKERJAAN
• Pengkajian data dan hasil studi/literatur
penyiapan data wilayah perencanaan
• Menyiapkan daftar data/Informasi yang
diperlukan dan daftar pertanyaan
(questioner), penyiapan organisasi kerja
serta surat tugas
• Mempersiapkan surat-surat perizinan,
kendaraan, base camp dan kontak personal
tim lapangan maupun tim studio.
19. TAHAPAN INVENTARISASI DATA
• Pengumpulan referensi dan kajian teoritis
mengenai Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)
• Survey lokasi wilayah kajian yang terdiri dari
perbandingan data instansional dengan keadaan
dan data di lapangan.
• Koordinasi dan pendekatan dengan instansi
terkait kegiatan maupun instansi lainnya
dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang
• Pengolahan informasi data primer dan data
sekunder
20. TAHAPAN ANALISA
• Perumusan masalah penelitian dan pertanyaan
penelitian yang lebih operasional yang
mempertimbangkan latar belakang penelitian,
pernyataan maksud dan pernyataan tujuan penelitian.
• Penyusunan metodologi penelitian sesuai dengan
karakteristik kasus penelitian.
• Penyusunan tinjauan literatur terkait dengan kasus
penelitian yang dijadikan sebagai pisau analisis bagi
data/fakta empiris yang didapat.
• Pengumpulan data/fakta empiris.
• Analisis data/fakta empiris.
21. TAHAPAN PENYUSUNAN HASIL KAJIAN
• Formulasi kesimpulan dari hasil analisis
• Identifikasi isu-isu dan permasalahan lingkungan hidup
strategis yang diperkirakan akan saling berpengaruh
terhadap Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang
disusun
• Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan Program
(KRP) terhadap kondisi lingkungan hidup di wilayah
perencanaan;
• Perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana
dan Program (KRP); dan
• Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan
Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang
mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan
22. PERSIAPAN PEKERJAAN DAN INVENTARISASI DATA
• SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA
1. Tahapan Persiapan Survey
o Pengkajian data dan hasil studi/literatur terkait
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
o Mempersiapkan daftar kebutuhan data/
informasi, questioner (daftar pertanyaan),
organisasi kerja serta surat tugas
23. 2. Tahapan Survey
• Survey data instansional
Berupa pengumpulan/perekaman dari data
sekunder untuk mendapatkan data angka, dan
informasi berkaitan dengan materi kajian.
• Survey lapangan
Mencakup survey lokasi perencanaan yang terdiri
dari perbandingan data instansional dengan
keadaan yang sebenarnya tentang kondisi di
lapangan.
• Interview
Untuk melengkapi kedua survey tersebut diatas,
guna memperoleh bahan atau keterangan yang
lebih rinci yang belum terekam.
24. PENGOLAHAN DATA
• Untuk keperluan prakiraan dan evaluasi maupun
perolehan materi data dilakukan pengumpulan dan
analisis data yang relevan (dapat menjamin reliability dan
validity) dari setiap komponen survey yang dikaji.
Sehingga hasil identifikasi, prakiraan dan evaluasi data
dapat dijadikan landasan dalam penyusunan Laporan
Kegiatan
• Pengumpulan data secara langsung dilakukan wawancara
dan forum diskusi (FGD), sedangkan pengumpulan data
secara tidak langsung dengan pengumpulan data
sekunder/hasil studi dan data dari lembaga/instansi
terkait.
25. ANALISIS FISIK DASAR
• Pada prinsipnya analisis fisik dasar ini adalah
untuk mengetahui potensi dan permasalahan
fisik serta kemempuannya dalam menampung
perkembangan kota dan hinterlandnya pada
masa yang akan datang.
• Salah satu metodenya adalah dengan
menggunakan skala MABBERI, yaitu hubungan
antara pola penggunaan tanah terhadap sudut
lereng yang optimum.
METODA ANALISIS DATA
26. ANALISIS FISIK BINAAN
• Analisis fisik binaan ini terutama ditujukan untuk mengetahui
intensitas penggunaan ruang kota berdasarkan hasil
perhitungan luas penggunaan tanah, jumlah bangunan, luas
lantai dan lain-lain.
Rumusan matematis ari intensitas penggunaan tanah (IPL) ini
dapat dijabarkan sebagai berikut :
• Dimana :
KLB = koefisien lantai bangunan
Pada analisis fisik binaan ini juga ditunjang oleh survai pola penggunaan
tanah yang akurat dan interprestasi foto udara dari wilayah perencanaan.
IPL =
1,903 + log KLB
0,381
27. ANALISIS SUPERIMPOSED
• Analisis ini digunakan untuk menentukan daerah yang
paling baik untuk perkembangan. Factor penentuannya
adalah semua aspek fisik lingkungan dari daerah
perencanaan. Prinsip yang digunakan dalam analisis ini
adalah untuk memperoleh lahan yang sesuai dengan
kebutuhan perencanaan (kesesuaian lahan).
• Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah
superimposed (tumpang tindih) dari berbagai keadaan
dari daerah perencanaan. Penilaian dilakukan atas
dasar metode pembobotan dan penilaian skor
(weighting and scoring).
28. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
• Analisis dampak lingkungan (ANDAL)
merupakan analisis terhadap perkembangan
tata guna tanah, intensifikasi dan
ekstensirikasi ruang, perkembangan
penduduk, aspek pencemaran kota dan lain-
lain dalam kaitannya dengan ekologi
perkotaan. Adapun tahapan-tahapan dari
proses analisis dampak lingkungan ini secara
garis besar adalah sebagai berikut :
29. Pengumpulan data basis
Pengidentifikasian tindakan pembangunan
Pengidentifikasian kegiatan pembangunan
Pengujian cirri-ciri lingkungan
Pengevaluasian dampak lingkungan
Pengumpulan dan peramalan dampak
Penilaian alternatif pengembangan kota
Penganalisaan mengenai :
Dampak lingkungan
Keadaan-keadaan yang tidak sesuai
Masalah-masalah utama lingkungan
Perumusan hasil analisis dampak lingkungan
30. Tenaga Ahli
1 Team Leader/Ahli Perencana Wilayah Perkotaan : Aditya Perkasa, ST, MT
2 Ahli Teknik Lingkungan Hary Pradiko, ST, MT
Tenaga Pendukung
1 Asisten Ahli Perencana Kota dan Wilayah : Hasan Ma,mun, ST
2 Asisten Ahli Teknik Lingkungan Abuzar, ST
3 Komputer Operator : Amat,Amd
Tahapan Kegiatan
Bulan I Bulan II Bulan III
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Persiapan
Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan
1. Laporan Pendahuluan
Penyusunan Laporan Pendahuluan
Ekspose Laporan Pendahuluan
3. Pelaksanaan Survey Lapangan
Persiapan Survey
Survey Lapangan
4. Laporan Draft Final
Penyusunan Laporan Darft Final
Ekspose Laporan Draft Final
6. Laporan Akhir
Penyusunan Lap. Akhir/Penyempurnaan
Penyerahan Laporan Akhir + CD