Dokumen tersebut membahas tentang monitoring kesinambungan program Second Water and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC-2) untuk memastikan kelanjutan manfaat program bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Monitoring dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat dan pemerintah dengan menggunakan alat bantu komputer yang terintegrasi untuk menilai 5 aspek efektivitas kesinambungan secara berjenjang.
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaOswar Mungkasa
disampaikan oleh Nugroho Tri Utomo (Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas)
pada Lokakarya Nasional Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah bagi Masyarakat di Daerah Tertinggal
Jakarta 15 Januari 2014
Kota Surabaya memiliki luas 326,36 km2 dan terbagi atas 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Jumlah penduduknya sekitar 2,8 juta jiwa pada malam hari dan 5 juta jiwa pada siang hari. Dokumen ini menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam mengelola sampah, seperti program pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas dan komposting."
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Kedudukan SSK & MPSS dalam Optimalisasi Pendanaan Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas tahapan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPSP) di Indonesia. Terdapat beberapa dokumen perencanaan sektor sanitasi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Induk Jangka Menengah (RPIJM), dan Strategi Sanitasi Komunal (SSK). Dokumen ini juga membahas pendanaan sektor sanitasi dari berbagai sumber seperti APBD, APBN, dan donor s
Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di IndonesiaOswar Mungkasa
disampaikan oleh Nugroho Tri Utomo (Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas)
pada Lokakarya Nasional Realisasi Hak Atas Tanah dan Rumah bagi Masyarakat di Daerah Tertinggal
Jakarta 15 Januari 2014
Kota Surabaya memiliki luas 326,36 km2 dan terbagi atas 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Jumlah penduduknya sekitar 2,8 juta jiwa pada malam hari dan 5 juta jiwa pada siang hari. Dokumen ini menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam mengelola sampah, seperti program pengelolaan sampah mandiri berbasis komunitas dan komposting."
Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)infosanitasi
Masalah utama sanitasi di Indonesia adalah masih rendahnya akses sanitasi penduduk dan banyaknya praktik buang air besar di tempat sembarangan. Perlu percepatan pembangunan sanitasi karena hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang parah, potensi kerugian ekonomi besar, dan menurunkan kesehatan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain menyusun rencana strategi sanitasi kabupaten/kota dan memorandum program untuk men
Kedudukan SSK & MPSS dalam Optimalisasi Pendanaan Pembangunan Sanitasiinfosanitasi
Dokumen ini membahas tahapan pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PPSP) di Indonesia. Terdapat beberapa dokumen perencanaan sektor sanitasi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Induk Jangka Menengah (RPIJM), dan Strategi Sanitasi Komunal (SSK). Dokumen ini juga membahas pendanaan sektor sanitasi dari berbagai sumber seperti APBD, APBN, dan donor s
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan dan keluarga berencana nasional di tingkat lapangan, yang meliputi data tahunan mengenai potensi sarana, tenaga, dan anggota kelompok serta laporan bulanan mengenai kegiatan yang dilakukan.
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2012. Terdapat bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang meliputi persiapan, pengolahan data, perumusan prioritas, program, anggaran, konsultasi publik, hingga penetapan RKPD. Juga dijelaskan data dan informasi yang mendukung penyusunan RKPD seperti Rencana Tata Ru
Dokumen tersebut membahas rancangan sistem informasi terintegrasi untuk perencanaan kinerja, pelaksanaan, dan pelaporan yang dapat membantu BPKP dalam mengelola kinerja secara lebih efektif. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja antar unit BPKP.
RKTL disusun untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan TPS-3R di masing-masing lokasi sasaran sebagai acuan bagi pihak terkait agar target dapat tercapai sesuai rencana. RKTL mencakup target waktu, lingkup kegiatan, dan lingkup sasaran di setiap lokasi berdasarkan output, tahapan, prosedur, volume, dan alokasi waktu kegiatan. RKTL akan menjadi panduan pelaksanaan kegiatan TPS-3
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Citarum Roadmap and Investment Program Coordination Workshop. Laporan Pelaksa...Oswar Mungkasa
Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi pelaksanaan Citarum Roadmap dan Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Wilayah Sungai Citarum (ICWRMIP) di antara para pemangku kepentingan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan komunitas di sekitar sungai Citarum. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan komitmen dan keterlibatan para pemang
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
More Related Content
Similar to Sistem Monitoring Water and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC) 2
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas sistem pencatatan dan pelaporan program kependudukan dan keluarga berencana nasional di tingkat lapangan, yang meliputi data tahunan mengenai potensi sarana, tenaga, dan anggota kelompok serta laporan bulanan mengenai kegiatan yang dilakukan.
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2012. Terdapat bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang meliputi persiapan, pengolahan data, perumusan prioritas, program, anggaran, konsultasi publik, hingga penetapan RKPD. Juga dijelaskan data dan informasi yang mendukung penyusunan RKPD seperti Rencana Tata Ru
Dokumen tersebut membahas rancangan sistem informasi terintegrasi untuk perencanaan kinerja, pelaksanaan, dan pelaporan yang dapat membantu BPKP dalam mengelola kinerja secara lebih efektif. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja antar unit BPKP.
RKTL disusun untuk merencanakan pelaksanaan kegiatan TPS-3R di masing-masing lokasi sasaran sebagai acuan bagi pihak terkait agar target dapat tercapai sesuai rencana. RKTL mencakup target waktu, lingkup kegiatan, dan lingkup sasaran di setiap lokasi berdasarkan output, tahapan, prosedur, volume, dan alokasi waktu kegiatan. RKTL akan menjadi panduan pelaksanaan kegiatan TPS-3
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan fasilitasi strategi sanitasi dan pemrograman jangka menengah untuk pejabat pemerintah daerah. Dokumen ini menjelaskan program prioritas sanitasi nasional untuk air limbah, persampahan dan drainase beserta kerangka kerjanya. Juga dijelaskan keterkaitan antara dokumen strategi sanitasi, program dan kegiatan indikatif beserta prioritasnya.
Citarum Roadmap and Investment Program Coordination Workshop. Laporan Pelaksa...Oswar Mungkasa
Lokakarya ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi pelaksanaan Citarum Roadmap dan Program Investasi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu di Wilayah Sungai Citarum (ICWRMIP) di antara para pemangku kepentingan. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, lembaga terkait, dan komunitas di sekitar sungai Citarum. Hasil yang diharapkan adalah meningkatkan komitmen dan keterlibatan para pemang
Similar to Sistem Monitoring Water and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC) 2 (12)
Urun Rembuk. Permukiman dan Ketahanan PanganOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas tentang permukiman dan ketahanan pangan di Indonesia, termasuk masalah konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, faktor penyebabnya, dan solusi untuk mengatasinya seperti komitmen pemerintah, pembenahan data, penegakan hukum, insentif, penataan ruang, dan konsep bank tanah dan konsolidasi tanah."
Merengkuh kota ramah pejalan kaki dan Pesepeda. Pembelajaran Mancanegara dan ...Oswar Mungkasa
perkotaan mengalami banyak masalah disebabkan demikian intensifnya penggunaan moda kendaraan bermotor. sudah saatnya melirik alternatif lain yang lebih berkelanjutan yaitu moda berjalan kaki dan bersepeda
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
Tata kelola kolaboratif dalam pengembangan wilayah berkelanjutan memerlukan kepemimpinan bersama yang mampu meningkatkan kesadaran, memobilisasi, membingkai masalah, dan mengkoordinasi pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi bersama. Keterampilan penting pemimpin antara lain menarik perhatian, membangun kepercayaan, dan merumuskan visi bersama.
selama ini skema yang diperkenalkan adalah 3 R (Reuse, Reduce Recycle) kemudian dengan berkembangnya konsep ekonomi sirkuler maka berkembang pula skema lebih baru yang dikenal sebagai upcycling.
Green infrastructure in jakarta basic understanding and implementation effort...Oswar Mungkasa
The implementation of green infrastructure (GI) in Indonesia accelerated by public awareness of the importance of conservation of natural resources and ecosystems. One of the Indonesian government’s efforts to apply the principles of GI in urban areas in a structured and massive manner is through the Green City Development Program (P2KH) Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR). The approach taken is Green Planning and Design, Green Open Space, Green Energy, Green Water, Green Waste, Green Building, Green Transportation, Green Community. The city that is the case study for discussion is Jakarta. Jakarta Smart City, Green Buildings, Urban Agriculture, and Child Friendly Integrated Public Space (RPTRA) are programs that successfully implemented. The implementation GI program easily accepted if based on the community.
Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik. Studi Kasus Pelaksanaa...Oswar Mungkasa
Makalah ini membahas tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Tata kelola kolaboratif melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Namun hasil penelitian menunjukkan penerapan tata kelola kolaboratif dalam pelaksanaan TPB di Indonesia belum optimal karena keterlibatan pemangku kepentingan masih
Fakta, Isu dan SAran Penyempurnaan BP TAPERAOswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang
Tata kelola kolaboratif merupakan paradigma baru dalam administrasi publik yang menekankan pada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola kolaboratif muncul seiring pergeseran dari paradigma Old Public Administration ke New Public Management yang memberikan peran lebih besar kepada pemangku kepentingan non-pemerintah. Prinsip utama tata kelola kolaboratif adalah melibatkan berbagai pem
Kolaborasi multi-pemangku kepentingan membutuhkan katalis untuk berjalan efektif. Dokumen menjelaskan enam katalis utama yaitu strategi bersama, kejelasan tujuan, inklusivitas luas, pertanggungjawaban yang disetujui, penyelenggaraan bersama, dan inovasi mudah diadaptasi. Katalis-katalis ini mencakup aspek-aspek seperti perencanaan bersama, keterlibatan seluruh pemangku
MAKALAH. Bekerja dari Rumah (working from home). Menuju Tatanan Baru Era Covi...Oswar Mungkasa
Skema bekerja dari rumah (WFH) merupakan bagian dari konsep bekerja jarak jauh yang telah dikenal sejak tahun 1970-an. Walaupun demikian, konsep ini biasanya diterapkan dalam kondisi normal dan bukan karena pandemi seperti saat ini. Makalah ini membahas sejarah, konsep, dan perkembangan terkini dari bekerja jarak jauh serta langkah yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerapkan ske
PRESENTATION. Public Lecture "Jakarta's Response to COVID 19: Strategy-Lesson...Oswar Mungkasa
1) Jakarta took several steps to respond to COVID-19 including closing public spaces in March, establishing a task force, and implementing large-scale social restrictions (PSBB) in April including limiting gatherings and transport.
2) Lessons learned include the need for improved metropolitan governance and collaborative partnerships between different levels of government and stakeholders. Effective communication is also key.
3) Looking ahead, Jakarta aims to establish a new normal with an emphasis on social capital, digital shift, healthy lifestyles, improved data systems, and a focus on recovery.
LAPORAN. Memori Akhir Jabatan Koordinator Pelaksanaan Program Strategi Ketaha...Oswar Mungkasa
Dokumen ini membahas tentang latar belakang dan tugas Koordinator Ketahanan Kota Jakarta. Jakarta terpilih bergabung dalam jejaring 100 Resilient Cities pada 2016 untuk mengembangkan strategi ketahanan kota. Koordinator ditunjuk untuk memfasilitasi penyusunan strategi ketahanan dan mengoordinasikan pelaksanaannya hingga 2019.
Presentation. Collaboration Towards A Resilient JakartaOswar Mungkasa
Collaborative approach in solving issues of Jakarta to build resilience
Oswar Mungkasa (Former Chief Resilient Officer of Jakarta 100 Resilient Cities Program)
Advocacy Forum on Giving Inputs to the Implementation of the New Urban Agenda in Myanmar - CORDAID Yangon, 22nd January 2020
Pengenalan konsep saleh sosial dalam pembangunan sanitasiOswar Mungkasa
Tulisan ini disiapkan untuk memeriahkan ajang NTU (Nugroho Tri Utomo) Writing Contest for Water and Sanitation 2019 bertema Menuntaskan Akses Sanitasi dan Air Minum Aman Berkelanjutan 2024 yang diselenggarakan oleh Jejaring Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL).
Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Sistem Monitoring Water and Sanitation for Low Income Communities (WSLIC) 2
1. Departemen Kesehatan
Direktorat Jenderal PP dan PL
DIREKTORAT PENYEHATAN AIR & SANITASI
SELAMAT
SELAMAT
SEMOGA
SECOND WATER AND SANITATION
MENGIKUTI
DATANG
FOR LOW INCOME BERMANFAAT
COMMUNITIES
(WSLIC-2)
1
2. 7. BAGAN ALIR PROSES KEGIATAN
MASYARAKAT
Identifikasi RKM dan
PEMERINTAH Pra Kegiatan masalah Konstruksi
Pasca konstruksi
Long list
Long list MPA/PHAST Usulan
Usulan Pasca
Panitia di Short
Kabupaten
Short
List RKM
RKM Konstruksi
List
Menyepakati
Menyepakati
Penentua
Penentua Pleno I Hasil
nn Hasil Kesinam
MPA/PHAST
MPA/PHAST
Verifikas Kesinam
DesaPemilihan bungan
bungan
DesaPemilihan i
TKM
TKM Pleno II
Dampak
Road show di
Permohonan
Pemilihan `
Kabupaten
Opsi
Pencairan
SPKMB dana
Air Bersih
Air Bersih
Pleno III & Sanitasi
& Sanitasi
Konstruksi
Penyusuna Masa kerja
Road show n RKM Masa kerja
di Rembug
TKM
TKM
Diserahkan
Diserahkan
selesai
Kecamatan Desa Serah terima selesai
badan
badan
pengelola
pengelola
Pleno IV aset 2
4. TUJUAN
1. mempercepat alur informasi berjenjang mulai
dari TKM sampai Pusat (CPMU)
4
5. 5 aspek efektifitas kesinambungan
1. Kesinambungan Teknis (kualitas sistem)
Apakah dalam perencanaan telah mempertimbangkan jenis
teknologi yang dimanfaatkan sesuai dengan kondisi di masyarakat.
2. Kesinambungan Financial
Apakah dalam perencanaan telah mempertimbangkan biaya operasi
dan pemeliharaan serta Iuran telah melibatkan semua kelompok
masyarakat.
3. Kesinambungan Lingkungan
Apakah dalam perencanaan telah memperhatikan aspek lingkungan
dalam kaitannya dengan sumber air yang dimanfaatkan dan
pembuangan air yang telah dimanfaatkan.
4. Kesinambungan Institusi
Apakah dalam proses pembentukan badan pengelola telah
memperhatikan kesetaraan gender dan pelibatan kelompok miskin,
serta mewujudkan nilai-nilai demokrasi dan transparansi.
5. Kesinambungan Sosial
Apakah dalam perencanaan, masyarakat diberikan pilihan seperti
opsi teknologi, jenis sarana, jenis pelatihan termasuk kelompok
masyarakat yang disertakan serta memperhatikan nilai-nilai Demand
Responsive Approach (DRA).
5
6. ASPEK MONITORING
1. Efektivitas Kesinambungan (Effectively Sustained
Service)
2. Efektivitas Penggunaan (Effectively Used Service)
3. Ketanggapan program terhadap kebutuhan
masyarakat (Demand-responsive service)
4. Kesetaraan dalam pengelolaan pelayanan (Equitable
sharing of burdens and benefits)
5. Partisipasi melalui pemberdayaan (Participation with
empowerment)
6
7. Bagaimana melaksanakan monitoring
kesinambungan
Diagram Alir Pemprosesan Data MPA/PHAST
WSLIC-2
Analisa Data / Baseline Data
2
Penyusunan RKM 1
Input
Coding Sheet
4
Disetujui T
? 1 tahun setelah
4 konstruksi selesai
Y
3
Input RKM Selesai/ Input
Coding Sheet Pelaksanaan RKM Konstruksi Selesai Coding Sheet
1 dan 2 3
n Pelaksanaan monitoring participatory tahap ke
7
8. Data dari monitoring dapat mengontrol kualitas
pada setiap tahap
Tahap 1: Baseline.
Analisis situasi bersama
masyarakat
Tahap 2: Data proses dari
Rencana Kerja
Masyarakat
Monitoring Monitoring
Proses Outcome
Tahap 3: Monitoring
partisipatori saat
konstruksi selesai
bersama/oleh
masyarakat pengguna
Tahap 4: Evaluasi
partisipatori setelah 1
tahun penggunaan,
bersama/ oleh
masyarakat
8
9. A. Kesinambungan teknis
Bagaimana kualitas sistem sarana air bersih dari proyek?
200
1. Kualitas sistem [WR6+WR7+
WR8+
WR12+WR1
1. Pengelolaan sumber air yang dilakukan +WR16]/6
Skor
100
2. Tingkat kualitas kerja sarana air bersih
3. Tingkat kualitas kerja sarana sanitasi [SM1 +
SM2]/2
0
Desa A Desa B Desa C Desa D Desa E Maksimum
skor
Pengelolaan sumber air Tingkat kualitas kerja
Garis
kesinambungan 9
10. A. Kesinambungan teknis
Bagaimana kualitas sistem sarana jamban dari proyek?
100
[WR18S
no.3,4,5,6,7] /5
Skor
50
0
Desa D Desa C Desa B Desa A Desa E Maksimum
skor
Garis
10
kesinambunga
11. 2. Efektifitas keberfungsian
1. Kuantitas air keberfungsian sarana jamban
Bagaimana efektivitas
dari proyek?
2. Kualitas air
100
3. Keteraturan pelayanan sarana air bersih
4. Kepastian ketersediaan air [WR18S no.1,2
+ WR20S] /3
Skor
5. 50
Tingkat keberfungsian sarana sanitasi
0
Desa D Desa C Desa B Desa A Desa E Maksimum
skor
Garis
11
kesinambunga
12. 3. Efektifitas keuangan
1. Tanggungefektivitas keuangan sarana air bersih
Bagaimana
jawabproyek?
dari
pembiayaan
2. Kecukupan iuran untuk operasional dan
400
maintenance [FIN7]
[FIN6]
3. Kesetaraan dalam sistem iuran
Skor
200
4. Ketepatan waktu dalam sistem iuran. [FIN2]
0
[FIN1]
Desa B Desa C Desa A Desa D Desa E Maksimum
skor
Tanggung jawab pembiayaan kecukupan iuran untuk O&M
kesetaraan biaya dalam sistem iuran ketepatan waktu pembayaran iuran
Garis
12
kesinambunga
13. 4 Efektifitas pengelolaan
Apakah sarana air bersih telah dikelola dengan efektif?
1. Kemampuan perbaikan
400
2. Kualitas pengelolaan keuangan [CM5]
[CM4]
Skor
200
[FIN5]
0
[FIN4]
Desa C Desa E Desa A Desa D Desa B Maksimum
skor
Kualitas rencana anggaran untuk iuran AB Transparansi dalam keuangan
Tingkat perbaikan sarana oleh masyarakat Ketepatan waktu perbaikan sarana
Garis
13
kesinambunga
14. B. Efektifitas penggunaan Sarana Air
Bersih / Sanitasi bertumpu
1. Peningkatan Akses bagi seluruh
Bagaimana efektivitas keberfungsian sarana air bersih
masyarakat khususnya kelompok [TW 20 +
dari proyek?
TW21]/2
400 miskin.
Garis
2. Peningkatan penggunaan SAB/S bagi[TW17 +
kesinambunga
n TW18
seluruh masyarakat khususnya +TW 19 +]/3
Skor
200
kelompok miskin. [TW11 +
TW 12 +
3. Adanya perbaikan perilaku hidup bersih 13]/3 TW
0
dan sehat di masyarakat secara [TW4 +
TW5 +
keseluruhan. Desa B
Desa D Desa C Desa A Desa E TW7]/3
Maksimum
skor
Kuantitas air Kualitas air Keteraturan pelayanan Kepastian ketersediaan air 14
15. Efektifitas penggunaan
1. Akses aktual SAB setelah satu tahun
Bagaimana efektivitas penggunaan sarana air bersih?
2. Akses aktual sarana sanitasi setelah satu
300
[WR16 + TW14
tahun + TW15 / 3]
3. Kebiasaan penggunaan SAB
4.150 Kebiasaan penggunaan sarana sanitasi [EU4.1+EU4.2 /
Skor
2]
5. Pemanfaatan lingkungan SAB
[M9]
6. Pemanfaatan sarana sanitasi
0
Desa C Desa B Desa D Desa A Desa E Maksimum
skor
Akses kepada SAB Perbaikan kebiasaan penggunaan air bersih Kondisi saluran pembuangan air kotor
Garis kesinambungan 15
16. C. Ketanggapan Program teradap kebutuhan
masyarakat
1. Kepuasanpandangan paraterhadap sarana air bersih
Bagaimana
pengguna pengguna dari segi kesesuaian
2. Kepuasan pengguna teradap sarana sanitasi
manfaat dan biaya terhadap sarana yang telah dibangun?
3. 400 Persepsi masyarakat terhadap nilai guna SAB
[BC13]
4. Persepsi masyarakat terhadap nilai guna sarana
sanitasi
Garis kesinambungan
[BC10]
5. 200 Hak suara dan pilihan masyarakat dalam pengambilan
Skor
keputusan mengenai SAB/S [BC7]
0
[BC4]
Desa C Desa B Desa E Desa D Desa A Maksimum
skor
Menurut perempuan miskin Menurut laki-laki miskin
Menurut perempuan kaya Menurut laki-laki kaya
16
17. D. Kesetaraan dalam pengelolaan
1. Kesetaraan pembagian kontrol oleh
Bagaimana kesetaraan pendapat, pilihan dan kerja
semua masyarakat dalam pengelolaan sarana?
2. Kesetaraan gender dan kemiskinan
200
Garis kesinambungan [(CM3+CM10)/2]
dalam komposisi Badan pengelola
3. Kesetaraan fungsi dan pengambilan
Skor
100
[(DIV10+DIV11)/
keputusan 2]
0
Desa C Desa E Desa D Desa B Desa A Maksimum
skor
Kesetaraan dalam hal kedudukan dan pengambilan keputusan
Kesetaraan dalam hal beban kerja dan upah kerja
17
18. E. Partisipasi masyarakat
1. Kontrol kesetaraan partisipasi oleh semua masyarakat
Bagaimana
masyarakat dalam kontribusi dan
konstruksi pengelolaan sarana?
dalam
[(CM8+CM9)/2]
2. Status dan aturan badan pengelola
300
3. Kemampuan masyarakat yang
[CM7]
dikembangkan dan dimanfaatkan
Skor
150
4. Pembukuan keuangan [CM2]
0
Desa C Desa A Desa B Desa E Desa D Maksimum
skor
Tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan Transparansi dalam pengelolaan keuangan
Status dan aturan pengelolaan oleh masyarakat
Garis kesinambungan
18
20. ALAT BANTU MONITORING
1. Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan
menggunakan alat bantu komputer yang
terintegrasi dalam IMIS dengan software IMIS
DPMU untuk Kabupaten dan IMIS CPMU
untuk Pusat.
2. Penerapan SIM WSLIC-2 menggunakan 3
pendekatan yaitu
(i) Monitoring proses Partisipatif,
(ii) Monitoring implementasi
(iii) Monitoring efektivitas berkesinambungan
(iv) Monitoring dampak kesinambungan
20