Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas sistem pemeriksaan dalam hukum acara pidana dengan menjelaskan 4 model penyelenggaraan peradilan pidana yaitu sistem inquisitoir, sistem accusatoir, crime control model dan due process model (Herbert Packer), family model (John Grifitths), serta integrated model (Hiroshi Ishikawa).
Dokumen tersebut membahas tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, mulai dari latar belakangnya, tujuan, komponen-komponen yang terlibat, model-model yang digunakan, serta perlindungan hak asasi manusia korban kejahatan dalam sistem tersebut.
Dokumen tersebut membahas sistem pemeriksaan dalam hukum acara pidana dengan menjelaskan 4 model penyelenggaraan peradilan pidana yaitu sistem inquisitoir, sistem accusatoir, crime control model dan due process model (Herbert Packer), family model (John Grifitths), serta integrated model (Hiroshi Ishikawa).
Dokumen ini membahas strategi pemberantasan korupsi melalui pembangunan Sistem Integritas Daerah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menegakkan hukum dan mencegah terjadinya korupsi. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai masyarakat dan memperkuat integritas lembaga pemerintah, DPR, peradilan, dan pelayanan publik untuk menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kese
Matakuliah ini membahas pengelolaan sistem peradilan pidana dan pengembangan kebijakan pemidanaan. Hanya dengan mengelola sistem peradilan pidana dengan baik, perubahan rasional dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi. Pengelolaan sistem peradilan pidana yang kurang memadai dapat menghasilkan praktik yang tidak pasti seperti penundaan persidangan yang lama, yang dapat menciptakan ketidakadilan bagi kasus
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Riskasoesilawati
Hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai tindak pidana, pelaku, dan proses hukum. Hukum pidana bertujuan menegakkan hukum dan mencegah kejahatan, serta mendidik pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat. Berbagai ilmu pengetahuan seperti logika, psikologi, kriminalistik, kedokteran kehakiman, kriminologi, dan penologi mendukung proses hukum pidana.
Politik kriminal adalah keputusan pemerintah terkait kebijakan kriminal pada suatu masa. Kebijakan ini berubah seiring perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh faktor internasional. Contohnya adalah perubahan sikap pemerintah terhadap komunis dan pencucian uang. Tujuan kebijakan kriminal adalah mencegah kejahatan, menyelesaikan kasus, mencegah residivisme, dan memenuhi rasa kead
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kriminalisasi dan berbagai teori yang relevan dengan kriminalisasi seperti teori hukuman, faktor-faktor yang mempengaruhi proses kriminalisasi, dan implikasi dari kriminalisasi.
2. Beberapa teori hukuman yang dibahas antara lain teori retributif, teori ekspresif, teori paternalistik, dan teori keuntungan serta beban.
3
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...MAfrizal5
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya
nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung
kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan
sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
Pikiran anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa serta gampang
dipengaruhi oleh orang dewasa harus diperhatikan oleh Undang-Undang serta aparat penegak
hukum, khususnys Hakim dalam menerapkan saksi terhadap anak pelaku tindak pidana
narkotika dalam putusanya, yang dilihat oleh peneliti dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bermasalah
Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, Perlindungan terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana:Diversi dan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice).Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang
Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, dalam
memutuskan perkara Nomor: 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, Hakim mengunakan dasar
pertimbangan yang Bersifat Yudiris dan Bersifat Non-Yudiris.Pertimbangan yang bersifat yuridis
Meliputi:Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan
Terdakwa, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika, Keadaan Yang Dapat
Menjadi Pertimbangan Lain. Sedangkan Pertimbangan non yuridis, hakim melihat bagaimana
perilaku anak dalam persidangan. Serta Aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek kriminologi
anak, dan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Regt. Litmas : 272/ Lit.Pyd/ VIII/
KA/ 2016
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian korupsi, landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi beserta contoh kasusnya.
Maria Dwinoverine_2109112142_Pendidikan Kewarganegaraan.pptxMariaDwinoverin
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Secara garis besar dibahas mengenai definisi korupsi, nilai-nilai antikorupsi, prinsip-prinsip antikorupsi seperti akuntabilitas dan transparansi, serta peran mahasiswa dalam mencegah korupsi di berbagai lingkungan seperti keluarga, kampus, masyarakat, dan nasional/internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pidana adat dan peradilan adat di Indonesia, khususnya di Bali. Ia menjelaskan bahwa peradilan adat sudah berlangsung lama di Indonesia dan memiliki nilai-nilai demokratis. Dokumen ini juga membahas tantangan yang dihadapi peradilan adat saat ini seperti pengaruh hukum negara dan perubahan sosial. Terakhir, dokumen ini membahas sanksi pidana adat di Bali seperti denda dan peng
Dokumen tersebut membahas beberapa penyebab terjadinya kejahatan seperti imitasi, dorongan membaca berita, kondisi ekonomi, dan penyimpangan sosial. Dokumen juga menjelaskan bahwa keinginan untuk mendapatkan hak orang lain dan kesempatan yang ada dapat mendorong terjadinya kejahatan. Lemahnya iman seseorang juga disebutkan sebagai penyebab kejahatan. Beberapa solusi yang dibahas
Dokumen tersebut membahas temuan beberapa lembaga mengenai kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh aparat kepolisian di Indonesia dalam beberapa periode tertentu. Temuan-temuan tersebut menunjukkan masih terjadinya praktik penyiksaan oleh polisi dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang hukum pidana khususnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Ia menjelaskan bahwa hukum pidana bertujuan mencegah perbuatan yang melanggar hukum, dan pencurian kendaraan merupakan masalah sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat. Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai pasal hukum pidana yang dapat diterapkan dalam kasus pencurian
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance dalam pemberdayaan komite sekolah. Secara singkat, good governance merupakan interaksi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Komite sekolah berperan sebagai stakeholder dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program sekolah.
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negaranita junita
Dokumen tersebut membahas tentang moral, hukum, dan pelanggaran norma di masyarakat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa moral adalah nilai yang menentukan perilaku manusia. Norma moral diwujudkan dalam kode etik yang mengatur profesi, sementara hukum mengatur tata tertib negara. Idealnya manusia taat pada kedua norma tersebut, namun pelanggaran tetap terjadi akibat pengetahuan dan kesad
Teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha menjelaskan perbedaan tingkat kejahatan di lingkungan sosial berdasarkan teori strain, cultural deviance, dan social control. Ketiga teori ini mengaitkan kejahatan dengan faktor-faktor sosial seperti ketegangan ekonomi, nilai-nilai budaya kelas bawah, serta lemahnya pengawasan sosial.
Dokumen ini membahas strategi pemberantasan korupsi melalui pembangunan Sistem Integritas Daerah yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menegakkan hukum dan mencegah terjadinya korupsi. Sistem ini didasarkan pada nilai-nilai masyarakat dan memperkuat integritas lembaga pemerintah, DPR, peradilan, dan pelayanan publik untuk menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kese
Matakuliah ini membahas pengelolaan sistem peradilan pidana dan pengembangan kebijakan pemidanaan. Hanya dengan mengelola sistem peradilan pidana dengan baik, perubahan rasional dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi. Pengelolaan sistem peradilan pidana yang kurang memadai dapat menghasilkan praktik yang tidak pasti seperti penundaan persidangan yang lama, yang dapat menciptakan ketidakadilan bagi kasus
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Riskasoesilawati
Hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai tindak pidana, pelaku, dan proses hukum. Hukum pidana bertujuan menegakkan hukum dan mencegah kejahatan, serta mendidik pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat. Berbagai ilmu pengetahuan seperti logika, psikologi, kriminalistik, kedokteran kehakiman, kriminologi, dan penologi mendukung proses hukum pidana.
Politik kriminal adalah keputusan pemerintah terkait kebijakan kriminal pada suatu masa. Kebijakan ini berubah seiring perkembangan zaman dan dipengaruhi oleh faktor internasional. Contohnya adalah perubahan sikap pemerintah terhadap komunis dan pencucian uang. Tujuan kebijakan kriminal adalah mencegah kejahatan, menyelesaikan kasus, mencegah residivisme, dan memenuhi rasa kead
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang kriminalisasi dan berbagai teori yang relevan dengan kriminalisasi seperti teori hukuman, faktor-faktor yang mempengaruhi proses kriminalisasi, dan implikasi dari kriminalisasi.
2. Beberapa teori hukuman yang dibahas antara lain teori retributif, teori ekspresif, teori paternalistik, dan teori keuntungan serta beban.
3
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...MAfrizal5
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya
nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung
kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan
sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
Pikiran anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa serta gampang
dipengaruhi oleh orang dewasa harus diperhatikan oleh Undang-Undang serta aparat penegak
hukum, khususnys Hakim dalam menerapkan saksi terhadap anak pelaku tindak pidana
narkotika dalam putusanya, yang dilihat oleh peneliti dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bermasalah
Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, Perlindungan terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana:Diversi dan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice).Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang
Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, dalam
memutuskan perkara Nomor: 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, Hakim mengunakan dasar
pertimbangan yang Bersifat Yudiris dan Bersifat Non-Yudiris.Pertimbangan yang bersifat yuridis
Meliputi:Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan
Terdakwa, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika, Keadaan Yang Dapat
Menjadi Pertimbangan Lain. Sedangkan Pertimbangan non yuridis, hakim melihat bagaimana
perilaku anak dalam persidangan. Serta Aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek kriminologi
anak, dan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Regt. Litmas : 272/ Lit.Pyd/ VIII/
KA/ 2016
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian korupsi, landasan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi beserta contoh kasusnya.
Maria Dwinoverine_2109112142_Pendidikan Kewarganegaraan.pptxMariaDwinoverin
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Secara garis besar dibahas mengenai definisi korupsi, nilai-nilai antikorupsi, prinsip-prinsip antikorupsi seperti akuntabilitas dan transparansi, serta peran mahasiswa dalam mencegah korupsi di berbagai lingkungan seperti keluarga, kampus, masyarakat, dan nasional/internasional.
Dokumen tersebut membahas tentang pidana adat dan peradilan adat di Indonesia, khususnya di Bali. Ia menjelaskan bahwa peradilan adat sudah berlangsung lama di Indonesia dan memiliki nilai-nilai demokratis. Dokumen ini juga membahas tantangan yang dihadapi peradilan adat saat ini seperti pengaruh hukum negara dan perubahan sosial. Terakhir, dokumen ini membahas sanksi pidana adat di Bali seperti denda dan peng
Dokumen tersebut membahas beberapa penyebab terjadinya kejahatan seperti imitasi, dorongan membaca berita, kondisi ekonomi, dan penyimpangan sosial. Dokumen juga menjelaskan bahwa keinginan untuk mendapatkan hak orang lain dan kesempatan yang ada dapat mendorong terjadinya kejahatan. Lemahnya iman seseorang juga disebutkan sebagai penyebab kejahatan. Beberapa solusi yang dibahas
Dokumen tersebut membahas temuan beberapa lembaga mengenai kasus penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi oleh aparat kepolisian di Indonesia dalam beberapa periode tertentu. Temuan-temuan tersebut menunjukkan masih terjadinya praktik penyiksaan oleh polisi dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penyiksaan.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang hukum pidana khususnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Ia menjelaskan bahwa hukum pidana bertujuan mencegah perbuatan yang melanggar hukum, dan pencurian kendaraan merupakan masalah sosial yang berdampak negatif bagi masyarakat. Dokumen ini juga mengidentifikasi berbagai pasal hukum pidana yang dapat diterapkan dalam kasus pencurian
Penerapan Good Governance dalam Pemberdayaan Komite SekolahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance dalam pemberdayaan komite sekolah. Secara singkat, good governance merupakan interaksi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Komite sekolah berperan sebagai stakeholder dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi program sekolah.
Problematika,Nilai,Moral,dan Hukum Dalam Masyarakat dan Negaranita junita
Dokumen tersebut membahas tentang moral, hukum, dan pelanggaran norma di masyarakat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa moral adalah nilai yang menentukan perilaku manusia. Norma moral diwujudkan dalam kode etik yang mengatur profesi, sementara hukum mengatur tata tertib negara. Idealnya manusia taat pada kedua norma tersebut, namun pelanggaran tetap terjadi akibat pengetahuan dan kesad
Teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha menjelaskan perbedaan tingkat kejahatan di lingkungan sosial berdasarkan teori strain, cultural deviance, dan social control. Ketiga teori ini mengaitkan kejahatan dengan faktor-faktor sosial seperti ketegangan ekonomi, nilai-nilai budaya kelas bawah, serta lemahnya pengawasan sosial.
Similar to Sistem-teori-Peradilan-Agama-republik indonesia8.pptx (20)
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
2. KEKUATAN KELEMAHAN
Penghormatan kepada hak-hak
tersangka
Mencari kebenaran materiil
Mencegah terjadinya kejahatan
Memberikan rasa aman kepada
masyarakat
Menciptakan stigma pelaku
kejahatan
Penerapan SPP itu merupakan
konflik antara korban dan
pelaku
SPP itu mencabut penyelesaian
antara pihak yang bersengketa
yaitu korban dan pelaku
SPP itu memerlukan waktu
yang cukup lama
3. Crime Control Model
(CCM)
Due Process Model (DPM)
Dalam model ini
pemberantasan kejahatan
merupakan fungsi terpenting
dan harus diwujudkan dari
suatu proses peradilan pidana,
sehingga perhatian utama
harus ditunjukan pada
efisiensi proses peradilan
pidana.
Pada model ini menekankan
pada seluruh temuan-temuan
fakta dari suatu kasus, yang
harus di peroleh melalui
prosedur formal yang sudah
ditetapkan oleh undang-
undang.
5. Mengutamakan tindakan represif.
Mengutamaka efisiensi dari suatu penegakan hukum.
Berlandaskan prinsip cepat ( speedy ) dan tuntas ( finality
).
Proses penegakan hukum tersebut adalah harus model
administrative dan menyerupai model manajerial.
“Asas praduga bersalah“ atau “presumption of guild” akan
menyebabkan system ini akan dilaksanakan secara efisien.
Penegakan hukum dititikberatkan kpd kualitas temuan-
temuan fakta administrative
Pengakuan bersalah (plead guilty), menjadi bukti utama
6. Kemungkinan adanya faktor “kelalaian” yang sifatnya manusiawi (human error)
menyebabkan model ini menolak “informal fact finding process” sebagai cara
untuk menetapkan secara definitive “factual guild” seseorang. Model ini hanya
mengutamakan “formal adjudicative and adversary fact finding”. Hal ini berarti
dalam setiap kasus tersangka harus diajukan ke muka pengadilan yang tidak
memihak dan diperiksa sesudah tersangka memperoleh hak penuh untuk
mengajukan pembelaannya.
Model ini menekankan pada pencegahan (preventive measures) dan
menghapuskan sejauh mungkin administrasi pengadilan.
Model ini beranggapan bahwa proses pengadilan dipandang sebagai coercive
(menekan), restricting (membatasi) dan merendahkan martabat manusia.
Model ini bertitik tolak dari nilai yang bersifat anti terhadap kekuasaan.
Menjunjung prinsip equality before the law.
Model ini lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana.
7. Pelaku tindak pidana tidak dipandang sebagai
musuh masyarakat tetapi dipandang sebagai anggota
keluarga yang harus dimarahi guna pengendalian
control pribadinya tetapi tidak boleh ditolak atau
diasingkan.
Didasari oleh semangat cinta kasih.
Mengacu kepada offender orinted.
8. Model ini terkonsentrasi dengan memberikan pertimbangan dari
masing-masing tingkat terkait dengan bagaimana yang terbaik
menghadapi para individu yang melanggar hukum guna
mengurangi kejahatan;
Mengguna motode pendekatan rehabilitasi;
Kepolisian diberikan kewenangan untuk memberi peringatan
kepada pelaku; dan
Pemidanaan mengarah kepada lembaga kerja sosial.
9. Menekankan kejahatan harus dibongkar dan terdakwa diadili;
Keefektifan pelaksanaan hukum di pengadilan menjadi suatu
perhatian utama;
Punishment fit to a crime;
Penjatuhan pidana harus dilaksanakan dengan cepat.
10. Model ini menekankan bahwa para pelanggar harus diadili dan
dijatuhi hukuman di depan umum;
Hukuman merupakan pencelaan moral di depan masyarakat;
Rehabilitasi menjadi sarana pencelaan;
Memunculkan rasa malu dari pelaku.
11. Penjatuhan pidana merupakan kewenangan mutlak penguasa;
Pemidanaan dipengaruhi oleh kepentingan golongan yang
dominan.
12. Punishment fit to a crime;
Menjunjung HAM;
Membebankan kewajiban ganti
kerugian.
14. Menuntut adanya keselarasan hubungan antar subsistem
secara administrasi.
Menghukum pelaku kejahatan sesuai falsafah pemidanaan
yang dianut.
Menegakkan dan memajukan the rule of law dan
penghormatan kepada hukum, dengan menjamin adanya
adanya due procees dan perlakuan yang wajar bagi
tersangka, terdakwa, terpidana, melakukan penuntutan dan
membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh
melakukan kejahatan.
Menjaga hukum dan ketertiban.
15. Semua subsistem akan saling tergantung (interdependent) karena
produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi
subsistem lain.
Pendekatan sistem akan mendorong adanya interagency consultation
and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya
penyusunan strategis dari keseluruhan sistem.
Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu subsistem akan
berpengaruh pada subsistem lain.
16. Permasalahan dalam penerapan sistem peradilan pidana sulit dipecahkan
secara terpadu dalam penanggulangan kejahatan;
masing2 subsistem saling melempar tanggung jawab kepada subsistem yang
lainnya dan selalu menunjukkan subsistemnya yang paling benar;
timbulnya sikap instansi sentris atau fragmentaris antar subsistem maupun
tumpang tindih kewenangan;
Adanya kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan dan kegagalan
masing-masing subsistem, sehubungan dengan tugas subsistem dalam
peradilan pidana terpadu;
Kesulitan dalam membuat data statistik kriminal yang bersumber dalam satu
pintu, karena dalam penanggulangan kejahatan melalui proses hukum sudah
tidak melalui satu pintu lagi sesuai dengan sppt.
17. Menulis Essay Tentang Kelemahan Dan
Kelebihan Sistem Peradilan Pidana
Ambil 4 Sistem Yang Ada Di Dalam Matrik Lalu
Anda Uraikan Kelemahan Dan Kelebihannya
Berdasarkan Teori Dari Referensi
Essay tidak lebih dari 5 halaman, 1 spasi, Times
News Romans, dan Minimal 5 rujukan,
menggunakan sitasi
Sistematika : (1) menguraikan konsepsi 4 sistem
yang akan ditulis (2) negara-negara yang
menerapkan sistem tersebut (3) cari perbedaan
dan kesamaan 4 sistem tersebut (4) kesimpulan
