Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Secara garis besar dibahas mengenai definisi korupsi, nilai-nilai antikorupsi, prinsip-prinsip antikorupsi seperti akuntabilitas dan transparansi, serta peran mahasiswa dalam mencegah korupsi di berbagai lingkungan seperti keluarga, kampus, masyarakat, dan nasional/internasional.

1. MariaDWINOVERINE
2109112142

2. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
Here is where your presentation begins

3. KORUP artinya buruk, suka
menerima uang suap atau sogok,
memakai kekuasaan untuk
kepentingan diri sendiri
Latar belakang
KORUPTOR orang yang
melakukan kegiatan korupsi
KORUPSI adalah kejahatan luar
biasa (extraordinary crime), atau
perbuatan busuk seperti penggelapan
uang, penerimaan uang sogok, dan
sebagainya yang merugikan dan
dampaknya sangat luar biasa

4. Nilai-Nilai danprinsipantikorupsi
(Nilai kejujuran, kepedulian,
keberanian, kedisiplinan,
tanggung jawab, kerja keras,
kesederhanaan, keadilan)
01 NILAIANTIKORUPSI
02 (Akuntabilitas, transparansi,
kebijakan, kontrol kebijakan)
PRINSIP ANTIKORUPSI
03
(Jalur penal dan jalur non penal)
Upayapemberantasan
korupsi 04 (Menjaga diri dan komunitas
dari perilaku koruptif serta
membangun gerakan anti
korupsi)
PERAN MAHASISWA

5. A.NILAI-NILAI ANTIKORUPSI
kejujuran kepedulian kemandirian
kedisiplinan
TANGGUNG
JAWAB
KERJA KERAS
KESEDERHANAAN KEBERANIAN KEADILAN
1 2 3
6
5
4
9
8
7

6. Misalnya tidak mencontek,
tidak melakukan plagiarisme,
dan tidak memalsukan nilai.
Nilai kejujuran dapat juga
diwujudkan dalam nilai
kesiswaan.
1.kejujuran 2.KEPEDULIAN
Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam
bentuk berusaha ikut memantau jalannya
proses pembelajaran, memantau sistem
pengelolaan sumberdaya di sekolah,
memantau kondisi lingkungan sekolah.

7. Nilai kemandirian dapat
diwujudkan antara lain
dalam bentukmengerjakan soal
ujian secara mandiri,
mengerjakan tugas-
tugasakademik secara mandiri.
3.KEMANDIRIAN
Membentuk karakter yang
kuat pada diri seseorang
menjadi tidak bergantung
terlalu banyak pada orang
lain
4.KEDISIPLINAN
Kunci keberhasilan semua
orang. Ketekunan dan
konsistensi untuk terus
mengembangkan potensidiri
membuat seseorang akan selalu
mampumemberdayakan dirinya
dalam menjalanitugasnya
Nilai kedisiplinan dapat
diwujudkan antara lain
dalam bentuk kemampuan
mengatur waktu dengan
baik

8. Penerapan nilai tanggung jawab
antara laindapat diwujudkan dalam
bentuk belajarsungguh-sungguh,
lulus tepat waktudengan nilai baik,
mengerjakan tugasakademik
dengan baik
5.TanggungJawab
Pribadi yang utuh dan mengenal
diridengan baik akan menyadari
bahwakeberadaan dirinya di
muka bumi untukmelakukan
perbuatan baik demi
kemaslahatan sesama manusia
6.KERJAKERAS
Perbedaan nyata akan jelas
terlihat antara seseorangyang
mempunyai etos kerja dengan
yang tidakmemilikinya.
Kerja keras dapat diwujudkan oleh
siswa dalamkehidupan sehari-hari.
Misalnya dalam belajardan
mengerjakan tugas-tugas
akademikdengan sungguh-sungguh

9. Nilai kesederhanaan dapat
diterapkan oleh siswa dalam
kehidupan sehari-hari, baik di
sekolah maupun di luar sekolah.
7.KESEDERHANAAN
Pribadi yang berintegritas
tinggi adalah seseorang
yang menyadari
kebutuhannya dan
berupaya memenuhi
kebutuhannya dengan
semestinya tanpa berlebih-
lebihan
8.KEBERANIAN
Seseorang yang
memiliki karakterkuat akan
memiliki keberanianuntuk
menyatakan kebenaran
danmenolak kebathilan
Nilai ini dapat diwujudkan
dalambentuk berani
mengatakan dan membela
kebenaran, berani mengakui
kesalahan, berani bertanggung
jawab.

10. Nilai keadilan dapat dikembangkan
oleh siswa dalam kehidupan sehari-
hari, antaralain dapat diwujudkan
dalam bentuk selalu memberikan pujian
tulus pada kawan yang berprestasi
9.kEADILAN
Karakter yang baik akan menyadari bahwa
apa yang dia terima sesuai dengan jerih
payahnya. Ia tidak akan menuntut untuk
mendapatkan lebih dari apa yang ia sudah
upayakan

11. B.PRINSIP-PRINSIP ANTIKORUPSI
Akuntabilitas
transparasi
kebijakan
Kontrolkebijakan

12. ● Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian
antara aturan dan pelaksanaan kerja
● Semua lembaga mempertanggungjawabkan
kinerja nya sesuai aturan main baik dalam
bentuk konvensi (de facto) maupun
konstitusi (de jure), baik pada level budaya
(individu dengan individu) maupun pada
level lembaga
1. AKUNTABILITAS

13. ● Akuntabilitas harus dapat diukur dan
dipertanggungjawabkan melalui
mekanisme pelaporan dan
pertanggungjawaban atas
pelaksanaan semua kegiatan.
● Evaluasi atas kinerja administrasi,
proses pelaksanaan, dampak dan
manfaat yang di peroleh masyarakat
baik secara langsung maupun
manfaat jangka panjang dari sebuah
kegiatan.
AKUNTABILITAS

14. ● Transparansi merupakan prinsip yang
mengharuskan semua proses kebijakan
dilakukan secara terbuka, sehingga
segala bentuk penyimpangan dapat
diketahui oleh publik.
● Transparansi menjadi pintu masuk
sekaligus kontrol bagi seluruh proses
dinamika struktural kelembagaan
● Dalam bentuk yang paling sederhana,
transparansi mengacu pada
keterbukaan dan kejujuran untuk saling
menjunjung tinggi kepercayaan (trust)
2.transparansi

15. Ada5 prosestransparan:
• Proses pengangguran yang bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi,
laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran
• Proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan. Hal ini terkait pula dengan
proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan
alokasi anggaran (anggaran belanja)
• Proses pembahasan tentang pembuatan rencangan peraturan yang berkaitan dengan
strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari
pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan pertanggungjawaban
secara teknis
• Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan yang
berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek
yang diusulkan oleh masyarakat sendiri
• Proses evaluasi terhadap penyelenggaraan proyek yang dilakukan secara terbuka dan
bukan hanya pertanggungjawaban secara administratif, tapi juga secara teknis dan fisik
dari setiap output kerja-kerja pembangunan

16. 3.KEBIJAKANANTIKORUPSI
 Kebijakan antikorupsi mengatur tata
interaksi agar tidak terjadi
penyimpangan yang dapat merugikan
negara dan masyarakat
 Kebijakan anti korupsi tidak selalu
identik dengan undang-undang anti
korupsi, namun bisa berupa undang-
undang kebebasan mengakses
informasi, undang-undang
desentralisasi, undang-undang anti
monopoli, maupun lainnya yang dapat
memudahkan masyarakat mengetahui
sekaligus mengontrol terhadap kinerja
dan penggunaan anggaran negara oleh
para pejabat negara

17. 4aspek kebijakanantikorupsi
Kebijakan Anti Korupsi
ISI
penegakan
KULTUR
PEMBUAT

18.  Isi kebijakan
Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang
terkait dengan persoalan korupsi
 Pembuat kebijakan
Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatannya
 Penegakan kebijakan
Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor
penegak kebijakan: yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga
permasyarakatan
 Kultur kebijakan
Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi,
dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih
jauh kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pemberantasan korupsi
ASPEKKEBIJAKAN

19. Kontrol kebijakan merupakan
upaya agar kebijakan yang
dibuat betul-betul efektif dan
mengeliminasi semua bentuk
korupsi
4.KONTROLKEBIJAKAN

20. 3MODELKONTROLKEBIJAKAN
Kebijakan
Evolusi
Partisipasi Oposisi

21. 3modelkontrolkebijakan
Melakukan kontrol
terhadap kebijakan
dengan ikut serta
dalam penyusunan dan
pelaksanaannya
partisipasi
Mengontrol dengan
mengajukan alternatif
politik baru yang
dianggap lebih layak
evolusi
Mengontrol dengan
mengganti kebijakan
yang dianggap tidak
sesuai
Reformasi

22. c.Upayapemberantasankorupsi
• Kebijakan penerapan Hukum Pidana
(Criminal Law Application);
• Sifat repressive
(penumpasan/penindasan/pemberantasan)
apabila kejahatan sudah terjadi;
• Perlu dipahami bahwa upaya atau tindakan
represif juga dapat dilihat sebagai upaya
atau tindakan preventif dalam arti luas
• Kebijakan pencegahan tanpa hukum
pidana ( prevention without punishment)
• Kebijakan untuk mempengaruhi
pandangan masyarakat mengenai
kejahatan dan pendanaan lewat mass
media ( influencing views of society on
crime and punishment/mass media atau
media lain seperti penyuluhan, pendidikan
dll)
• Sifat preventive (pencegahan)
JALUR PENAL JALUR NON
PENAL

23. UPAYAPENALDANNONPENAL
 Sasaran dari upaya non penal adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab
terjadinya korupsi, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi kondisi
politik, ekonomi, maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat
menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan (korupsi);
 Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana
yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa
bagi pelaku korupsi;
 Upaya non penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau
posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi karena sifatnya
preventif atau mencegah sebelum terjadi

24. PERANMAHASISWA
DALAMUPAYA
PENCEGAHAN
KORUPSI

25. Berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 menyiratkan bahwa upaya
pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa
melibatkan peran (tiga) unsur utama yaitu :
Pencegahan
Penindakan
Peran Serta
Masyarakat
Berantas

26. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4wilayah yaitu :
Mahasiswa
Lingkugan
keluarga
Tingkat lokal /
internasional
Di masyarakat
sekitar
Lingkungan
kampus

27. Lingkungan Keluarga
Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap
perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya:
• Apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak
korupsi?
• Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang
menjadi haknya?
• Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan
produk bajakan (lagu, film, software, tas, sepatu, dsb)
Jika ada keluarga kita yang seperti itu hendaknya kita
menasihatinya

28. Lingkungan Kampus
• Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di
lingkungan kampus dapat dibagi kedalam dua wilayah, yaitu:
untuk individu mahasiswanya sendiri, dan untuk komunitas
mahasiswa
• Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat
mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan
tidak korupsi sedangkan
• Untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan
dapat mencegah agar kan rekannya sesama mahasiswa dan
organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif
dan tidak korupsi

29. Lingkungan Mayarakat
• Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok
mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan
masyarakat sekitar, misalnya:
• Apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan
kepada masyarakatnya dengan sewajarnya: pembuatan KTP, SIM,
KK, laporan kehilangan, pelayanan pajak?
• Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau
dokumen tersebut?
• Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi
diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum tahu?

30. Lingkungan Lokal /
Internasional
• Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam
gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya
perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di
masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya
dapat menjadi pemimpin (leader) dalam gerakan massa anti
korupsi baik yang bersifat lokal maupun internasional

31. DAFTARPUSTAKA
 Rofifah, Dianah. 2020. “Pemberantasan Korupsi.” Paper Knowledge . Toward a
Media History of Documents 19 (2): 12–26.
 Suryani, Ita. 2015. “PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI DI LEMBAGA
PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PENCEGAHAN
KORUPSI Ita.” Jurnal Visi Komunikasi 14 (02): 285–301.
http://publikasi.mercubuana.ac.id/files/journals/16/articles/425/submission/copyedi
t/425-1086-1-CE.pdf.
 Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi by Tim Penulis (z-Lib.Org).Pdf.
2011.
 Dwiputri, Nuraini, Rizky Dwi Putri, Sri Umi Mintarti, and Rizza Megasari. 2020.
“Orupsi Pada” 8 (2): 186–90.
 “Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi by Tim Penulis (z-Lib.Org).Pdf.”
2011.
 Mulyadi, Mahmud. 2011. “Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif
Criminal Policy.” Jurnal Legislasi Indonesia 8 (2): 217–38.

32. DAFTARPUSTAKA
 Faizah, Silviana Nur, and Fuquh Rahmat Shaleh. 2018. “Penanaman Nilai Anti Korupsi
Melalui Sosialisasi.” Jurnal Pengabdian Masyarakat 1 (2): 116–23.
https://pemas.unisla.ac.id/index.php/JAB/article/download/28/25#:~:text=Contoh
perbuatan anti korupsi yang,dan fakta pada suatu pekerjaan.
 Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. 2020. “Upaya Non-
Penal Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Ius Constituendum 5 (2):
235–55.
 Ayu, I gusti agung. 2018. “Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku
Anti Koruptif,” no. 201 8: 17–25.
 Handoyo Eko. 2009. Pendidikan Anti Korupsi. Semarang: Widyakarya Press.
 Erry R. Hardjapamekas. 2008. Melawan Korupsi Tugas Kita Semua
http://www.fokal.info/fokal/arsip/arsi p-hukum/365.html (di akses pada 15 Oktober
2014)
 Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliana Listianingsih. 2016. Pendidikan Anti
Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika

33. Sekiandan
terimakasih