Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari hubungan formal dan material. Secara formal, Pancasila merupakan inti Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara. Secara material, tertib hukum Indonesia bersumber dari Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hakiki sebagai penjabaran proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dasar negara.
Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari hubungan secara formal dan material, dimana Pancasila merupakan dasar Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan sumber hukum Indonesia. Modul ini menjelaskan empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan dasar falsafah Pancasila.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan usulan skripsi mengenai kedudukan wakil presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
2. Terdapat latar belakang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 belum jelas mengatur kedudukan dan kewenangan wakil presiden.
3. Tujuan penelitian adalah memahami kedudukan dan kewenangan wakil presiden serta pertanggungjawabann
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari hubungan formal dan material. Secara formal, Pancasila merupakan inti Pembukaan UUD 1945 sebagai Pokok Kaidah Negara. Secara material, tertib hukum Indonesia bersumber dari Pancasila. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan hakiki sebagai penjabaran proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dasar negara.
Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari hubungan secara formal dan material, dimana Pancasila merupakan dasar Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan sumber hukum Indonesia. Modul ini menjelaskan empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan dasar falsafah Pancasila.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merupakan usulan skripsi mengenai kedudukan wakil presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.
2. Terdapat latar belakang bahwa Undang-Undang Dasar 1945 belum jelas mengatur kedudukan dan kewenangan wakil presiden.
3. Tujuan penelitian adalah memahami kedudukan dan kewenangan wakil presiden serta pertanggungjawabann
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
1. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan penyelewengan yang terjadi selama berlakunya konstitusi tersebut. 2. Alasan-alasan amandemen antara lain secara filosofis, historis, subtantif, dan yuridis untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan memperbaiki ketentuan yang masih abstrak dan mudah ditafsirkan. 3. Amandemen dilakukan untuk membatasi kekuasa
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, termasuk pergeseran kekuasaan antar lembaga negara, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan lembaga-lembaga seperti kekuasaan kehakiman dan Badan Pemeriksa Keuangan.
1. Pancasila merupakan sumber dan landasan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tersirat dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.
2. Amandemen UUD 1945 hanya dapat dilakukan terhadap bagian batang tubuhnya sambil tetap berlandaskan pada Pancasila.
3. Terdapat beberapa penyimpangan UUD 1945 pada Orde Lama dan Orde Baru akibat pemusatan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia
Dokumen tersebut membahas hubungan antara dasar negara, konstitusi, dan Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sumber segala hukum dan pandangan hidup bangsa. Konstitusi Indonesia (UUD 1945) merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Hubungan antara ketiganya sangat erat dimana Pancasila berada di puncaknya sebagai ideologi yang tidak dapat diubah.
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang mencakup tujuan, bentuk, dan asas negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang mencakup tujuan, bentuk, dan asas negara Indonesia.
Tugas dan fungsi mpr serta hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketata...Operator Warnet Vast Raha
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan fungsi MPR serta hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak lagi berperan sebagai lembaga tertinggi dan pemegang kedaulatan rakyat, melainkan memiliki tugas untuk mengubah UUD, melantik presiden, dan memberhentikan presiden. Hubungan antar lembaga negara diatur berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan di mana DPR berperan legislatif, presiden eksekut
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 serta konstitusionalitas perundang-undangan di bawah UUD. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara, serta menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang sesuai dengan tujuan negara berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang penyusunan UUD 1945, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, serta tujuan dari perubahan-perubahan tersebut untuk menyempurnakan ketentuan dasar negara.
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...TutikDaryatni
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi pengertian peraturan perundang-undangan, fungsi dan peranannya, serta jenis-jenis peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya sesuai undang-undang yang berlaku."
Hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945 adalah:
1. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi yang dirumuskan dari nilai-nilai masyarakat Indonesia
2. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran Pancasila yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal tubuh UUD 1945
3. Pancasila dan UUD 1945 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar negara dan hukum Indonesia
1. UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan penyelewengan yang terjadi selama berlakunya konstitusi tersebut. 2. Alasan-alasan amandemen antara lain secara filosofis, historis, subtantif, dan yuridis untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan memperbaiki ketentuan yang masih abstrak dan mudah ditafsirkan. 3. Amandemen dilakukan untuk membatasi kekuasa
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, termasuk pergeseran kekuasaan antar lembaga negara, pembentukan lembaga-lembaga baru seperti DPD dan Mahkamah Konstitusi, serta penguatan lembaga-lembaga seperti kekuasaan kehakiman dan Badan Pemeriksa Keuangan.
1. Pancasila merupakan sumber dan landasan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tersirat dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.
2. Amandemen UUD 1945 hanya dapat dilakukan terhadap bagian batang tubuhnya sambil tetap berlandaskan pada Pancasila.
3. Terdapat beberapa penyimpangan UUD 1945 pada Orde Lama dan Orde Baru akibat pemusatan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia
Dokumen tersebut membahas hubungan antara dasar negara, konstitusi, dan Pancasila di Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dijadikan sumber segala hukum dan pandangan hidup bangsa. Konstitusi Indonesia (UUD 1945) merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Hubungan antara ketiganya sangat erat dimana Pancasila berada di puncaknya sebagai ideologi yang tidak dapat diubah.
Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat
Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945pjj_kemenkes
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang mencakup tujuan, bentuk, dan asas negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang mencakup tujuan, bentuk, dan asas negara Indonesia.
Tugas dan fungsi mpr serta hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketata...Operator Warnet Vast Raha
Dokumen tersebut membahas tentang tugas dan fungsi MPR serta hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak lagi berperan sebagai lembaga tertinggi dan pemegang kedaulatan rakyat, melainkan memiliki tugas untuk mengubah UUD, melantik presiden, dan memberhentikan presiden. Hubungan antar lembaga negara diatur berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan di mana DPR berperan legislatif, presiden eksekut
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 serta konstitusionalitas perundang-undangan di bawah UUD. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara, serta menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang sesuai dengan tujuan negara berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan latar belakang penyusunan UUD 1945, perubahan-perubahan yang dilakukan terhadap UUD 1945, serta tujuan dari perubahan-perubahan tersebut untuk menyempurnakan ketentuan dasar negara.
Bab iii tata urutan peraturan perundang undangan dalam sistem hukum nasional ...TutikDaryatni
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, meliputi pengertian peraturan perundang-undangan, fungsi dan peranannya, serta jenis-jenis peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya sesuai undang-undang yang berlaku."
Hubungan antara Pancasila dengan UUD 1945 adalah:
1. Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi yang dirumuskan dari nilai-nilai masyarakat Indonesia
2. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran Pancasila yang dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal tubuh UUD 1945
3. Pancasila dan UUD 1945 merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar negara dan hukum Indonesia
Similar to Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945.ppt (20)
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945.ppt
1. Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi
Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional
Tahun 2018
Bogor - Jawa Barat
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
2. Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu. Falsafah itu
merupakan perwujudan dari keinginan rakyatnya. Karena itu setiap
negara mempunyai falsafah yang berbeda.
Karena suatu falsafah itu identik dengan keinginan dan watak rakyat
dan bangsanya, maka adalah tidak mungkin untuk mengambil oper
begitu saja falsafah negara lain untuk dijadikan falsafah bangsanya.
Karena falsafah itu merupakan perwujudan dari watak dan keinginan
dari suatu bangsa, maka segala aspek kehidupan bangsa tersebut
harus sesuai dengan falsafahnya.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
3. Dalam perspektif hukum tata negara, pembahasan mengenai konsep negara
(Staatsidee) menjadi penting karena suatu konsep negara – suatu pandangan
tentang negara, hakikat negara dan susunannya – mempunyai pengaruh besar
terhadap penafsiran aturan-aturan dasar dalam tata negara, membantu
memberi pengertian yang lebih tepat pada apa yang bisa dan apa yang telah
dirumuskan secara tertulis.
Karena, pandangan tentang hakikat negara itulah, teristimewa tentang
kedudukan negara dan hubungan dengan warganya, yang digunakan sebagai
titik tolak untuk menentukan segala sesuatu yang ingin diatur (soal hak dan
kewajiban, misalnya) ketika menyusun konstitusi sebuah negara. Konsep
negara menjadi landasan, atau berfungsi sebagai norma dasar dalam sistem
hukum suatu negeri.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
4. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Bapak
Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan
dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana
yang dirumuskan dalam UUD 1945.
Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan
pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan,
manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang
berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat
dan alam semesta.
Cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan menegara dan seperangkat
nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun batang tubuh UUD
1945.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
5. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar,
sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal-
pasal yang terdapat pada badan (batang tubuh) UUD 1945 adalah
pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan
Pancasila.
Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari
Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD
1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup.
Selain disebut sebagai cita-cita hukum, bagi Pembukaan UUD 1945 ini
ada istilah lain yang digunakan, yaitu Grundnorm dan
Staatsfundamentalnorm atau “pokok kaidah fundamental negara”
seperti digunakan oleh Notonagoro.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
6. 1. Setelah berjalan 15 tahun sejak UUD 1945 diamandemen ada kebutuhan untuk
menyempurnakan UUD 1945 terkait kelembagaan MK, KY, DPD, DPR, MPR, dan
Komisi-komisi Negara.
2. Dampak pengalihan kewenangan Presiden dalam membentuk UU kepada DPR
menyebabkan kekuasaan DPR terlalu besar dalam rekruitmen calon pejabat negara
tetapi minim dalam fungsi legislasinya.
3. Adopsi prinsip checks and balances ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia
belum optimal, arogansi sektoral masih dominan.
4. Mekanisme pertanggungjawaban masing-masing lembaga negara kepada publik
sangat ‘kabur’ tafsir dan parktiknya. Bagaimana mekanismenya dan kepada siapa
sesungguhnya pertanggungjawaban lembaga negara diberikan?
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
7. 1. Menghidupkan kembali GBHN pastinya harus dipikirkan siapa yang akan membuat
GBHN tersebut, MPR ataukah Presiden?
2. Jikalau GBHN akan dipakai untuk memberikan “haluan’ kepada Presiden, tetapi
dibuat oleh MPR, bukankah sekarang Presiden dipilih langsung oleh rakyat? Tidak
lagi mandataris MPR.
3. Melalui desain Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kita telah menempatkan
‘Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD’, artinya semua
lembaga negara telah mendapatkan mandat langsung dari rakyat sebagaimana
yang tertuang dalam UUD.
4. Urgenkah kita melakukan amandemen ulang hanya untuk menghidupkan
kewenangan MPR seperti dahulu yang tertulis dalam Pasal 3 UUD 1945?
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
8. Melalui Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi
dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai
dengan Tahun 2002, MPR sudah secara tegas mengakhiri status hukum dari semua
Ketetapan MPR, kecuali 3 TAP MPR yang masih dinyatakan berlaku:
1. Ketetapan MPR Sementara RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI,
Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara RI bagi PKI
dan Larangan setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham
atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme;
2. Ketetapan MPR RI No. XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi, dan
3. Ketetapan MPR RI No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Jajak Pendapat di Timor
Timur.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
9. 1. Kekuasaan legislasi berkurang (Pasal 5 ayat 1)
2. Pembatasan masa jabatan/periodesasi (Pasal 7)
3. Dapat di impeach (Pasal 7A)
4. Tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Pasal 7C)
5. Hak prerogratif presiden berkurang (Pasal 13, 14, 15).
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
10. Scott Mainwaring mengingatkan:
1. Secara teoritis presidensialisme dan sistem multipartai adalah “kombinasi
yang sulit” dan berpeluang terjadi deadlock dalam relasi eksekutif-legislatif.
2. Apalagi jika, pada saat yang sama tidak ada partai mayoritas di parlemen
dan presiden berasal dari partai kecil, problematiknya menjadi lebih
kompleks.
Menurut Deny Indrayana:
1. Sistem presidensial lebih efektif dengan sistem dua partai atau multipartai
sederhana.
2. Sistem multipartai akan menghadirkan presiden yang ‘sial’ (minority
president), sedangkan sistem monopartai akan menghadirkan presiden yang
‘sialan’ (majority president).
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
11. 1. Memegang kekuasaan legislasi (Pasal 20)
2. Memiliki hak-hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Pasal
20A ayat 2)
3. Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 3)
4. Mengusulkan impeachment presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7A)
5. Memilih anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3),
Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3), dan KY (Pasal Pasal 24B ayat 3)
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
12. Perubahan-perubahan mendasar dalam kerangka struktur parlemen
Indonesia terjadi mengenai hal-hal sebagai berikut:
pertama, susunan keanggotaan MPR berubah secara struktural
karena dihapuskannya keberadaan Utusan Golongan yang
mencerminkan prinsip perwakilan fungsional (functional
representation) dari unsur keanggotaan MPR.
Kedua, Majelis tidak lagi berfungsi sebagai ‘supreme body’ yang
memiliki kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol, dan karena itu
kewenangannya pun mengalami perubahan-perubahan mendasar.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
13. Ketiga, diadopsinya prinsip pemisahan kekuasaan (separation of
power) secara tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam
perubahan UUD 1945. Dengan perubahan ini berarti UUD 1945 tidak
lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip ‘supremasi
parlemen’ dan sistem pembagian kekuasaan (distribution of power)
oleh lembaga tertinggi MPR ke lembaga-lembaga negara di
bawahnya.
Keempat, dengan diadopsinya prinsip pemilihan presiden dan wakil
presiden dalam satu paket secara langsung oleh rakyat dalam Pasal
6A ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, maka konsep dan sistem
pertanggungjawaban presiden tidak lagi dilakukan oleh MPR, tetapi
langsung oleh rakyat.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
14. Hubungan antara Pusat dan Daerah pasca Orde Baru dicirikan
sebagai hubungan yang bersifat sentralistik mengalami perubahan
paradigmatik, ditandai dengan sifat hubungan yang desentralistik
dengan melimpahkan urusan ke daerah melalui otonomi luas, nyata
dan bertanggungjawab.
Selain bertalian dengan cara-cara penentuan urusan rumah tangga
daerah, persoalan hubungan Pusat dan Daerah bersumber pula pada
hubungan keuangan, hubungan pengawasan, dan cara menyusun dan
menyelenggarakan organisasi pemerintahan daerah.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
15. Pandangan bahwa desentralisasi itu memiliki relasi kuat dengan
demokratisasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat
membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat
di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah.
Hal ini berkitan dengan realitas bahwa setelah ada desentralisasi,
lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di dalam proses pembuatan
dan implementasi kebijakan publik itu lebih dekat dengan rakyat.
Kedekatan itu juga yang memungkinkan rakyat melakukan kontrol
terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah
diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih besar lagi. Tanpa
adanya akuntabilitas, rakyat di daerah bisa menarik mandat yang
telah diberikan melalui pemilihan.
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi