Dokumen tersebut membahas tentang sistem demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, demokrasi di Indonesia telah mengalami beberapa perkembangan sejak masa Orde Lama hingga Reformasi, dengan prinsip dasar pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat sesuai dengan UUD 1945 meski tidak secara eksplisit menyebutkan kata demokrasi. Namun, dinamika demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada tantangan seperti pen

1. Sistem Demokrasi di
Indonesia
OLEH : TIM DOSEN

2. Pengertian
Demokrasi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani ,
yaitu : demos dan kratos,
demos : rakyat dan kratos : kekuasaan /pemerintahan
Demokrasi : pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang dibentuk dan
dijalankan atas kehendak /kedaulatan rakyat.

3. Demokrasi mengandung pengertian 3 hal penting
yaitu :
Pemerintahan dari rakyat (Government Of The People). Berhubungan erat dengan
legitimasi pemerintahan (Legitimate Government) dan tidak legitimasi pemerintahan
(Unligitimate Government ) di mata rakyat.
Pemerintahan oleh rakyat (Government By The People). Berarti pemerintahan yang
menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat atau
lembaga kekuasaan yang ditunjuk pemerintah.
Pemerintahan untuk rakyat (Government For People).Adalah suatu pemerintahan yang
mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat digunakan untuk kesejahteraan
mereka.

4. Hakekat Demokrasi
Kebebasan menyampaikan pendapat, berkumpul,
berorganisasi, kebebasan pers (kebebasan
individu/kelompok juga mengakibatkan keterbatasan
individu/kelompok yang diwujudkan dalam rambu-
rambu etika dan moral kehidupan).
Kesederajatan, hak dan kewajiban yang sama, kedudukan
yang sama didepan hukum.
Keterbukaan, kepemerintahan dan langkah-langkah
pengelolaan keputusan harus diketahui dan disetujui
rakyat (transparancy).

5. Prinsip Demokrasi
Pengakuan hak asasi manusia.
Pemisahaan atau pembagian kekuasaan (trias politika).
Pemerintahan menurut hukum.
Jaminan hak individu secara konstitusional, termasuk
prosedurnya.
Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
Pemilihan umum yang bebas dan kebersamaan politik.
Kebebasan mengemukakan pendapat
Kebebasan berserikat dan berposisi.
Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil education).

6. Macam–macam Demokrasi
1. Atas Dasar Penyaluran Kehendak Rakyat
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat demokrasi dibedakan atas:
a) Demokrasi Langsung
Demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negara
dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara.
b) Demokrasi Tidak Langsung
Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan.
Penerapan demokrasi ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah
penduduknya banyak, wilayahnya luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit
dan kompleks.

7. Lanjutan
2. Atas Dasar Prinsip Ideologi
Berdasarkan paham ini terdapat dua bentuk demokrasi, yakni:
1) Demokrasi Konstitusional
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau
individualisme. Ciri khas demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahnya
terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang
terhadap warganya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi.
2) Demokrasi Rakyat
Demokrasi rakyat disebut juga demokrasi proletar yang berhaluan Marxisme-Komunisme.
Demokrasi rakyat mencita- citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia
dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau
paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara
paksa atau kekerasan.

8. Lanjutan
3. Atas dasar yang menjadi titik perhatiannya
Dilihat dari titik berat “Yang Menjadi Perhatiannya”, demokrasi dapat dibedakan:
a) Demokrasi Formal (negara-negara liberal)
adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai
upaya untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
b) Demokrasi Material (negara-negara komunis)
adalah demokrasi yang menitik beratkan pada upaya- upaya menghilangkan perbedaan
dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan dan
bahkan kadang-kadang dihilangkan.
c) Demokrasi Gabungan (negara-negara nonblok)
adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi
formal dan demokrasi material.

9. Demokrasi di Indonesia
Dalam UUD NRI Tahun 1945, tidak penyebutan kata “Demokrasi” secara eksplisit (tersurat),
akan tetapi nilai- nilai demokratis termuat dalam Batang Tubuh (Pasal2) UUD NRI Tahun
1945
Nilai-nilai demokrasi misalnya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang
menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan
undang-undang dasar
Selain itu nilai-nilai demokrasi juga dapat dilihat dari ketentuan pemilihan umum dalam
pasal 22E UUD yang berasaskan “Luber Jurdil” serta pemilihan kepala daerah secara
demokratis

10. PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA
Perkembangan demokrasi indonesia dapat dibagi dalam
empat periode:
Periode , masa demokrasi parlementer yang menonjolkan
peranan parlemen serta partai-partai
Periode , masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak
aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional
dan lebih menampilkan dominasi presiden dan
terbatasnya peran partai politik serta peran ABRI sebagai
unsur sosial- politik semakin meluas

11. Lanjutan
Periode , masa demokrasi pancasila era Orde Baru yang
merupakan demokrasi yang lebih menonjolkan arogansi
kekuasaan
Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila,
demokrasi Konstitusional era Reformasi dengan berakar
pada kekuatan multi partai yang berusaha
mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga
negara, antara eksekutif, legislatif dan yudisial

12. Dinamika Demokrasi Indonesia
Sebuah disain besar Indonesia yang demokratis telah diletakkan dan mulai dijalankan.
Namun masih menghadapi berbagai kejadian yg belum mencerminkan kehidupan
demokratis yang cerdas dan bermakna.
Penggunaan kebebasan masih sering melampau batas kepatutan dan hukum, serta bahkan
ada yg mengarah ke anarki.
Perbedaan pandangan dan kepentingan masih sering disampaikan dg cara yg tidak
berbudaya dan bahkan menggunakan kekerasan.
Kekecewaan dan kemarahan karena kekalahan dalam suatu proses demokratis – misalnya
Pilkada acap kali juga ditumpahkan dalam bentuk kekerasan