Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.Zikatul Maisah Putri
Dokumen tersebut membahas analisis kedudukan pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama menunjukkan keteguhan pendirian Indonesia melawan penjajahan. Alinea kedua menunjukkan kebanggaan akan perjuangan para pejuang kemerdekaan. Alinea ketiga membuktikan ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan. Sedangkan alinea keempat merumuskan tujuan dan prinsip dasar negara Indonesia.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen tersebut membahas makna pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Terdapat empat alinea utama yang dijelaskan maknanya, yaitu tentang hak atas kemerdekaan, capaian kemerdekaan Indonesia, dasar filosofis kemerdekaan, dan bentuk negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, periode, dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, serta tujuan dari perubahan tersebut. UUD 1945 awalnya dirumuskan oleh BPUPKI pada tahun 1945 dan mengalami beberapa kali perubahan antara tahun 1999 hingga 2002 untuk menyempurnakan aturan dasar negara sesuai dengan perkembangan zaman.
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945 sebagai sumber hukum dasar negara. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia.
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.Zikatul Maisah Putri
Dokumen tersebut membahas analisis kedudukan pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama menunjukkan keteguhan pendirian Indonesia melawan penjajahan. Alinea kedua menunjukkan kebanggaan akan perjuangan para pejuang kemerdekaan. Alinea ketiga membuktikan ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan. Sedangkan alinea keempat merumuskan tujuan dan prinsip dasar negara Indonesia.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen tersebut membahas makna pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Terdapat empat alinea utama yang dijelaskan maknanya, yaitu tentang hak atas kemerdekaan, capaian kemerdekaan Indonesia, dasar filosofis kemerdekaan, dan bentuk negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, periode, dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, serta tujuan dari perubahan tersebut. UUD 1945 awalnya dirumuskan oleh BPUPKI pada tahun 1945 dan mengalami beberapa kali perubahan antara tahun 1999 hingga 2002 untuk menyempurnakan aturan dasar negara sesuai dengan perkembangan zaman.
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah negara yang fundamental yang menentukan adanya UUD 1945 sebagai sumber hukum dasar negara. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran seperti ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia.
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai dasar tertib hukum dan ketentuan hukum tertinggi karena memuat empat syarat adanya tertib hukum dan pokok-pokok kaidah fundamental seperti dasar negara Pancasila serta pengakuan kemerdekaan dan tujuan negara.
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Bab ini menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pengertian UUD 1945 sebagai konstitusi, dan hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka negara Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang pokok-pokok kaidah fundamental negara Indonesia yang mencakup definisi, syarat, dan cara menunjukkannya. Pokok-pokok kaidah fundamental negara adalah norma dasar yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia sesuai dengan tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya mewujudkannya meliputi menunjukkan rasa syukur atas kemerdekaan, memaknai Pembukaan UUD 1945, serta mewujudkan
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur sistem politik dan ketatanegaraan di negara ini. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem presidensial dan demokrasi. Konstitusi ini telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Naskah tersebut merangkum tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, mencakup pembukaan, batang tubuh, penjelasan, dan amandemen UUD 1945. Juga menjelaskan istilah konstitusi dan perbedaan antara UUD dan konvensi sebagai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p knvyahadi
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan dasar negara dengan konstitusi di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi acuan bagi konstitusi yaitu UUD 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara."
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila, berbagai kasus pelanggaran HAM, dan upaya penyelesaiannya. Hak asasi manusia dijabarkan melalui lima sila Pancasila dan diatur dalam konstitusi. Kasus pelanggaran terjadi karena penyimpangan terhadap sila-sila tersebut. Penyelesaiannya dilakukan lewat lembaga peradilan dan Komnas HAM.
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)Putri Larasantang
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD NRI 1945, arti dari isi Pembukaan UUD NRI 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kedaulatan yang ada dalam UUD 1945, serta tujuh kunci pokok sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945.
Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.
Bab 4 membahas tentang pengertian dasar negara, istilah konstitusi, tujuan dan nilai konstitusi, substansi konstitusi, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan lembaga negara. Pembukaan UUD 1945 diakui sebagai sumber hukum tertinggi yang menetapkan dasar negara, tujuan negara, dan bentuk negara berdasarkan Pancasila. Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi warga negara.
Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam tertib hukum Indonesia adalah sebagai dasar tertib hukum dan ketentuan hukum tertinggi karena memuat empat syarat adanya tertib hukum dan pokok-pokok kaidah fundamental seperti dasar negara Pancasila serta pengakuan kemerdekaan dan tujuan negara.
Konstitusi negara dan kesatuan republik indonesiaBetha Taiyou
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia mulai dari UUD 1945 hingga UUD 1945 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang, proses, sistematika, isi pokok, dan implikasi setiap konstitusi terhadap bentuk negara dan sistem ketatanegaraan Indonesia.
UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dengan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Bab ini menjelaskan pengertian Pancasila sebagai dasar negara, pengertian UUD 1945 sebagai konstitusi, dan hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka negara Indonesia."
Dokumen tersebut membahas tentang pokok-pokok kaidah fundamental negara Indonesia yang mencakup definisi, syarat, dan cara menunjukkannya. Pokok-pokok kaidah fundamental negara adalah norma dasar yang menjadi landasan berdirinya negara Indonesia sesuai dengan tujuan-tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Upaya mewujudkannya meliputi menunjukkan rasa syukur atas kemerdekaan, memaknai Pembukaan UUD 1945, serta mewujudkan
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi di Indonesia, meliputi pengertian dan fungsi konstitusi, unsur-unsur yang harus ada dalam konstitusi, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak kemerdekaan sampai saat ini, serta penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang terjadi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.
Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur sistem politik dan ketatanegaraan di negara ini. UUD 1945 menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem presidensial dan demokrasi. Konstitusi ini telah mengalami beberapa kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Naskah tersebut merangkum tentang Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia, mencakup pembukaan, batang tubuh, penjelasan, dan amandemen UUD 1945. Juga menjelaskan istilah konstitusi dan perbedaan antara UUD dan konvensi sebagai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p knvyahadi
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan dasar negara dengan konstitusi di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi acuan bagi konstitusi yaitu UUD 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara."
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan Pancasila, berbagai kasus pelanggaran HAM, dan upaya penyelesaiannya. Hak asasi manusia dijabarkan melalui lima sila Pancasila dan diatur dalam konstitusi. Kasus pelanggaran terjadi karena penyimpangan terhadap sila-sila tersebut. Penyelesaiannya dilakukan lewat lembaga peradilan dan Komnas HAM.
Pkn Kls 10 bab 2 Kurikulum2013 (Proklamasi,UUD1945)Putri Larasantang
Dokumen tersebut membahas hubungan antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD NRI 1945, arti dari isi Pembukaan UUD NRI 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kedaulatan yang ada dalam UUD 1945, serta tujuh kunci pokok sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945.
Negara dan konstitusi membahas tentang pengertian negara, unsur pembentukan negara, asal mula terbentuknya negara, tujuan dan fungsi negara, pengertian konstitusi dan konstitusionalisme, serta isi dan perubahan Konstitusi NKRI. Warga negara perlu memahami dan bertindak sesuai konstitusi serta berfikir kritis untuk kemajuan bangsa.
Bab 4 membahas tentang pengertian dasar negara, istilah konstitusi, tujuan dan nilai konstitusi, substansi konstitusi, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan lembaga negara. Pembukaan UUD 1945 diakui sebagai sumber hukum tertinggi yang menetapkan dasar negara, tujuan negara, dan bentuk negara berdasarkan Pancasila. Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi warga negara.
Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
Proses perubahan UUD 1945 bertujuan untuk meningkatkan demokrasi, HAM, otonomi daerah dan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara lembaga negara. Perubahan meliputi penambahan pasal-pasal baru tentang HAM, pembentukan lembaga baru seperti MK dan KY, serta pembagian kekuasaan antara presiden dan DPR yang lebih seimbang.
Dokumen tersebut membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang menjadi pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, mulai dari hukum, ekonomi, politik, hingga pertahanan. Pancasila diimplementasikan dalam kebijakan negara untuk mencapai tujuan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sistem Pemerintahan di Indonesia dan Perubahan UUD 1945Susfi WiraTama
Dokumen tersebut merangkum sistem pemerintahan Indonesia pada periode 1949-1950 berdasarkan Konstitusi RIS, yang menerapkan sistem parlementer kabinet semu. Dokumen ini juga membahas perubahan UUD 1945 melalui 4 kali amandemen yang secara signifikan mengubah struktur dan mekanisme pemerintahan Indonesia dengan menekankan pada demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan otonomi daerah. Amandemen UUD 1945 telah meningkatkan peran ra
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 menetapkan dasar negara Indonesia sebagai negara kesatuan berbentuk republik yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Negara Kesatuan Republik Indonesia DAN KESEJAHTERAAN RAKYATEly Goro Leba
Dokumen ini membahas tentang negara Kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan rakyat. Negara ini didirikan pada 1945 berdasarkan konstitusi UUD 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Pancsila dalam konteks sejarah perjuangan bangsaTrisna Karya
Dokumen tersebut merangkum sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dan proses perumusan Pancasila serta pembuatan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari perlawanan rakyat melawan penjajahan Belanda dan Jepang, hingga proklamasi kemerdekaan dan penyusunan kerangka dasar negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dokumen menjelaskan pengertian, kedudukan, sifat, dan fungsi UUD 1945 serta dinamika pelaksanaannya dari masa ke masa. Juga dibahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat, etika, dan ideologi negara berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila.
Dokumen ini membahas sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi. Terdapat tiga macam sistem yang dijalankan yaitu demokrasi parlementer pasca kemerdekaan, demokrasi terpimpin di era Orde Lama, dan demokrasi pancasila di era reformasi sampai sekarang.
Dokumen tersebut membahas tentang pola pembangunan hukum di Indonesia yang harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 untuk memperkuat NKRI sebagai negara hukum. Pembangunan hukum bertujuan memberikan jaminan kepada rakyat dan menjaga kedaulatan negara serta mendorong terbentuknya pemerintahan yang demokratis dan otonomi daerah yang harmonis. Isi hukum yang dibangun harus sesuai dengan nilai-nilai
This document discusses conditional sentences. It defines three types of conditional sentences:
1. Type 1 (True in the present or future) - Uses simple present tense in if clause and future tense in result clause. Examples given.
2. Type 2 (Untrue in present or future) - Uses simple past tense in if clause and "would" in result clause. Examples given.
3. Type 3 (Untrue in the past) - Uses past perfect tense in if clause and "would have" in result clause. Examples and formulas provided.
The document then provides a question and answer session to further explain the three types of conditional sentences through examples and fill-in-the-blank questions.
Dokumen tersebut membahas berbagai teori tentang sifat hakikat negara dari perspektif sosiologis dan yuridis. Secara sosiologis, negara didefinisikan sebagai kelompok manusia yang bekerja sama untuk keamanan bersama menurut pandangan Socrates, Plato, dan Aristoteles. Pandangan lain menyatakan negara sebagai organisasi yang mengatur kelompok manusia. Dari perspektif yuridis, negara memiliki subjek hukum, objek h
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
1. ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts
KELOMPOK 2 :
I Made Yoga Sudhyana
Anggi Saputri
Della Apriyani
Eftin Aulia
Nayadita Izni Sabrina
Rias Nara
Yopi Yulia Febritami
KONSTITUSI RIS
(27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
2. KONSTITUSI RIS
(27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950)
Mukaddimah
Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun lamanja bersatu-padu dalam
perdjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki
hak-hidup sebagai bangsa jang merdeka-berdaulat. Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan
telah sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur. Maka demi ini kami
menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara jang berbentuk
republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan,
kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial. Untuk mewudjudkan kebahagiaan
kesedjahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum
Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.
3. Latar belakang terjadinya perubahan UUD 1945
menjadi Konstitusi RIS
Setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 Belanda masih
merasa mempunyai kekuasaan atas Hindia Belanda yaitu Negara
bekas jajahan masih dibawah kekuasaan Kerajaan Belanda dengan
alasan :
Ketentuan Hukum Internasional
Belanda membuat taktik dengan membuat Indonesiaa menjadi
negara serikat dengan harapan Indonesia kehilangan kekuatan dalam
menghadapi Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia
Perjanjian Postdan
Perundingan Linggarjati (25 Maret 1947)
Belanda terus berupaya menghancurkan Negara Republik Indonesia
yang sering dikenal dengan Agresi Militer I & Agresi Militer II
Perjanjian Renville tahun 1948
Konferensi Meja Bundar (23 Agustus 1949 di S’Gravenhage/Den
Haag)
Rencana Undang Undang Dasar untuk Negara Republik Indonesia
Serikat
4. Perubahan – perubahan yang terjadi ketika
pemberlakuan Konstitusi RIS 1949
a. Mengenai sistem pemerintahan berdasakan
o Pasal 1 ayat 1
o Pasal 68 ayat 1
o Pasal 69 ayat 1
o Pasal 72 ayat 1
o Pasal 117 ayat 1
o Pasal 118 ayat 1
o Pasal 127 a
Berdasarkan ketentuan tersebut, Konstitusi RIS 1949 menganut
sistem Pemerintahan Parlementer ( Sistem Pertanggungjawaban
Menteri)
b. Lambang dan Bahasa Negara
o Pasal 3 ayat 1
o Pasal 4
5. Tabel perubahan pasal – pasal antara UUD
1945 dan Konstitusi RIS
NO Undang – Undang 1945 Undang – Undang 1949
1.
Bentuk Negara Republik
(Bagian I, Pasal 1 ayat 1)
Bentuk Negara Federasi dan
Demokrasi (Pasal 1 ayat 1)
2.
RIS meliputi seluruh daerah
Indonesia, yaitu daerah
bersama menurut status quo
seperti dalam perjanjian
Renville, satuan – satuan
kenegaraan yang tegak sendiri
dan daerah–daerah Indonesia
selebihnya yang bukan daerah
– daerah bagian
(Bagian II, pasal 2 a,b,c)
NKRI dibagi atas daerah
provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota
yang mempunyai pemerintahan
daerah yang diatur dengan UU
3.
Presiden dan Wakil Presiden d
ipilih dalam satu pasangan se
cara langsung oleh rakyat
(Pasal 6A)
Presiden dipilih oleh orang –
orang yang dikuasakan oleh
pemerintah daerah – daerah
bagian yang tersebut dalam
Pasal 2 dan berusaha mencapai
kata sepakat (pasal 69 ayat 2)
6. 4.
Yang menjadi warga negara ia
lah bangsa Indonesia asli dan
orang orang bangsa lain yang
disahkan dengan Undang –
Undang sebagai warga negara
(Pasal 26 ayat 1)
Kewarganegaraan RIS diatur
oleh undang – undan federal
(Pasal 5 ayat 1)
5.
Penduduk ialah warga negara
Indonesia dan orang asing
yang bertempat tinggal di
Indonesia
(Pasal 26 ayat 2)
Penduduk negara ialah me
reka yang diam di Indonesia
menurut aturan – aturan yang
ditetapkan dengan undang –
undang federal
(Pasal 6)
7. Daftar Pustaka
SUMBER BUKU
Gonggong, Anhar. 2002. Menengok Sejarah Konsitusi Indonesia. Jogjakarta:
Ombak dan Media Presindo.
UUD 1945 & Konstitusi Indonesia. 2006. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta.
SUMBER INTERNET
www.landasanteori.co.id