SlideShare a Scribd company logo
Bentuk Negara
Australia
Federal
Negara
Bagian/Teritori
Lokal
• Dalam bentuk dewan kota, atau shire.
• Bertanggung jawab untuk perencanaan
kota, persetujuan bangunan, jalan lokal,
parkir, perpustakaan umum, toilet
umum, air dan selokan, pembuangan
sampah, hewan peliharaan dan fasilitas
umum.
• Tugas : Mengumpulkan Pajak daerah
(rates) dipungut dari pemilik rumah
berdasarkan nilai rumah mereka dan
ongkos pakir. Pajak ini digunakan untuk
membayar layanan yang disediakan.Shire Hall
• Negara bagian Australia (New South
Wales, Victoria, Queensland, South
Australia, Western Australia dan
Tasmania) dan Teritori (Northern
Territory dan Australian Capital
Territory)
• Bertanggung jawab di bidang
kepolisian, sekolah umum, jalan dan
lalu lintas, rumah sakit umum,
perumahan umum, dan peraturan
usaha.
• Dalam bentuk pemerintah nasional
Australia.
• Tugas: Menerapkan hukum yang
dibuat oleh Parlemen Persemakmuran
di bidang usaha dan perdagangan,
karantina, mata uang, paten,
pernikahan, imigrasi, pertahanan,
telekomunikasi, dan penyediaan
bantuan kesejahteraan dan bantuan
lain seperti Medicare dan Centrelink.
September 2015 - Sekarang
Partai Liberal
(Elizabeth Alexandra Mary)
 Australia adalah
negara Federal
berbentukMonarki
Konstitusional.
 Sistem Pemerintahan
Parlementer.
 Hukumtertinggi di
Australia
PEMISAHANKEKUASAAN
Eksekutif
Legislatif
Yudikatif
Eksekutif
 Dewan eksekutif terdiri atas
gubernur jenderal dengan
pertimbangan para penasihat
eksekutif, (Perdana mentri dan
para menteri).
Berwewenang menyusun
undang-undang.
 Parlemen Australia yang terdiri
atas gubernur jenderal, senat,
dan dewan perwakilan.
Dewan perwakilan mengusulkan
dan menetapkan undang-
undang.
Legislatif
 Mahkamah Agung Australia dan
pengadilan-pengadilan federal
lainnya yang diangkat oleh
Gebenur jedral atas nasihat
dewan.
Yudikatif
PEMILIHAN UMUM
 warga negara yang berusia di atas 18 tahun
wajib memberikan suaranya dalam pemilihan
umum.
 Sistem pemilu Demokrasi modern
Kelebihan
• Menekankan posisi
kebijakan daripada
kepribadian
perorangan politisi.
Kekurangan
• Partai harus meraih
sedikitnya 4 persen dari
suara yang sah dalam
pemilihan yang mereka
ikuti untuk menerima
dana publik.
SistemPartaiAustralia
 Sistem Multi Partai
 Memiliki 4 Partai Politik Utama
1. Partai Buruh Australia (ALP)
- Didirikan tahun 1890
- Partai sosial demokrat
- Membentuk kebijakan ekonomi yang sosialis
- Mulai berkuasa tahun akhir 2007
2. Partai Liberal
- Didirikan tahun 1944
- Partai mendukung ideologi
- Mulai berkuasa tahun 1996
3. Partai Nasional Australia
- Didirikan tahun 1920
- Mewakili para peternak, petani, dan
pemilik pedesaan
4. Partai Green Australia
- Didirikan tahun 1972
- Partai oposisi dan lingkungan
- Mengatur pembangunan ekonomi yang
modernisasi
Sumber
• http://indonesia.embassy.gov.au
• http://www.cityofsydney.nsw.gov.au
• https://id.pinterest.com
• http://vabicosa.blogspot.co.id
• http://www.kabarindonesia.com

More Related Content

What's hot

Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaPerbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Siti Sahati
 
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
Bab iv  4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasionalBab iv  4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasionalnatal kristiono
 
Perbandingan Administrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara  Antara Negara China Dan Indonesia Perbandingan Administrasi Negara  Antara Negara China Dan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia
Siti Sahati
 
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan IndonesiaPerbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
Siti Sahati
 
Kerja sama kawasan utara selatan
Kerja sama kawasan utara selatanKerja sama kawasan utara selatan
Kerja sama kawasan utara selatan
adhy_sama
 
Teks Eksplanasi
Teks EksplanasiTeks Eksplanasi
Teks Eksplanasi
NSS Slide
 
Sistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
Sistem Pemerintahan Negara Timur TengahSistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
syanin ayu
 
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFOAncaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Gungun Misbah Gunawan
 
OPEC
OPECOPEC
Tugas 5.1 implementasi politik strategi nasional (koni luhur ds)(1)
Tugas 5.1 implementasi politik strategi nasional (koni luhur ds)(1)Tugas 5.1 implementasi politik strategi nasional (koni luhur ds)(1)
Tugas 5.1 implementasi politik strategi nasional (koni luhur ds)(1)natal kristiono
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
HernaWati14
 
Pemerintahan Korea selatan
Pemerintahan Korea selatanPemerintahan Korea selatan
Pemerintahan Korea selatan
Time Master
 
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaMembangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Ammara Fathina
 
PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah
Aprillia Maharani
 
Kebijakan jepang di bidang politik
Kebijakan jepang di bidang politikKebijakan jepang di bidang politik
Kebijakan jepang di bidang politikEster Tjk
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
IrfanHakim54
 

What's hot (20)

Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaPerbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
 
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
Bab iv  4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasionalBab iv  4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
Bab iv 4.politik pembangunan nasional dan manajemen nasional
 
Perbandingan Administrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara  Antara Negara China Dan Indonesia Perbandingan Administrasi Negara  Antara Negara China Dan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Antara Negara China Dan Indonesia
 
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan IndonesiaPerbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Inggris dengan Indonesia
 
Kerja sama kawasan utara selatan
Kerja sama kawasan utara selatanKerja sama kawasan utara selatan
Kerja sama kawasan utara selatan
 
Sistem pemerintahan inggris
Sistem pemerintahan inggrisSistem pemerintahan inggris
Sistem pemerintahan inggris
 
Teks Eksplanasi
Teks EksplanasiTeks Eksplanasi
Teks Eksplanasi
 
Sistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
Sistem Pemerintahan Negara Timur TengahSistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
Sistem Pemerintahan Negara Timur Tengah
 
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin KeadilanPeran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Menjamin Keadilan
 
Pbb dan asean
Pbb dan aseanPbb dan asean
Pbb dan asean
 
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFOAncaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
Ancaman disintegrasi sistem pemerintahan PRRI/PERMESTA dan BFO
 
OPEC
OPECOPEC
OPEC
 
Tugas 5.1 implementasi politik strategi nasional (koni luhur ds)(1)
Tugas 5.1 implementasi politik strategi nasional (koni luhur ds)(1)Tugas 5.1 implementasi politik strategi nasional (koni luhur ds)(1)
Tugas 5.1 implementasi politik strategi nasional (koni luhur ds)(1)
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Pemerintahan Korea selatan
Pemerintahan Korea selatanPemerintahan Korea selatan
Pemerintahan Korea selatan
 
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaMembangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah PPT PKN Otonomi daerah
PPT PKN Otonomi daerah
 
Kebijakan jepang di bidang politik
Kebijakan jepang di bidang politikKebijakan jepang di bidang politik
Kebijakan jepang di bidang politik
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
 

More from Elisabeth maranatha

Indomilk
IndomilkIndomilk
Sistem Belajar
Sistem BelajarSistem Belajar
Sistem Belajar
Elisabeth maranatha
 
FEED INSTAGRAM TIDAK MENCATUMKAN HARGA (Perilaku Konsumen))
FEED INSTAGRAM TIDAK MENCATUMKAN HARGA (Perilaku Konsumen))FEED INSTAGRAM TIDAK MENCATUMKAN HARGA (Perilaku Konsumen))
FEED INSTAGRAM TIDAK MENCATUMKAN HARGA (Perilaku Konsumen))
Elisabeth maranatha
 
MENDALI OLIMPIADE TOKYO 2020 dari SAMPAH PONSEL
MENDALI OLIMPIADE TOKYO 2020 dari SAMPAH PONSELMENDALI OLIMPIADE TOKYO 2020 dari SAMPAH PONSEL
MENDALI OLIMPIADE TOKYO 2020 dari SAMPAH PONSEL
Elisabeth maranatha
 
Agama kristen (berpikir kritis dalam gereja)
Agama kristen (berpikir kritis dalam gereja)Agama kristen (berpikir kritis dalam gereja)
Agama kristen (berpikir kritis dalam gereja)
Elisabeth maranatha
 
Rice Roll - KWU
Rice Roll - KWURice Roll - KWU
Rice Roll - KWU
Elisabeth maranatha
 
Perkembangan pers era reformasi
Perkembangan pers era reformasiPerkembangan pers era reformasi
Perkembangan pers era reformasi
Elisabeth maranatha
 
Sifat Golongan IA
Sifat Golongan IASifat Golongan IA
Sifat Golongan IA
Elisabeth maranatha
 
Biology dekarboksi oksidatif
Biology dekarboksi oksidatifBiology dekarboksi oksidatif
Biology dekarboksi oksidatif
Elisabeth maranatha
 
Smoke's death stroke
Smoke's death strokeSmoke's death stroke
Smoke's death stroke
Elisabeth maranatha
 
Ape
ApeApe
simple past and past continuous
simple past and past continuoussimple past and past continuous
simple past and past continuous
Elisabeth maranatha
 
Masuknya islam ke papua XI-IPA SMATIS
Masuknya islam ke papua XI-IPA SMATISMasuknya islam ke papua XI-IPA SMATIS
Masuknya islam ke papua XI-IPA SMATIS
Elisabeth maranatha
 
Transplantasi jantung
Transplantasi jantungTransplantasi jantung
Transplantasi jantung
Elisabeth maranatha
 
Biology presentation (morphology or leaf and flower)
Biology presentation (morphology or leaf and flower)Biology presentation (morphology or leaf and flower)
Biology presentation (morphology or leaf and flower)
Elisabeth maranatha
 
Kerajaan sriwijaya
Kerajaan sriwijaya Kerajaan sriwijaya
Kerajaan sriwijaya
Elisabeth maranatha
 

More from Elisabeth maranatha (16)

Indomilk
IndomilkIndomilk
Indomilk
 
Sistem Belajar
Sistem BelajarSistem Belajar
Sistem Belajar
 
FEED INSTAGRAM TIDAK MENCATUMKAN HARGA (Perilaku Konsumen))
FEED INSTAGRAM TIDAK MENCATUMKAN HARGA (Perilaku Konsumen))FEED INSTAGRAM TIDAK MENCATUMKAN HARGA (Perilaku Konsumen))
FEED INSTAGRAM TIDAK MENCATUMKAN HARGA (Perilaku Konsumen))
 
MENDALI OLIMPIADE TOKYO 2020 dari SAMPAH PONSEL
MENDALI OLIMPIADE TOKYO 2020 dari SAMPAH PONSELMENDALI OLIMPIADE TOKYO 2020 dari SAMPAH PONSEL
MENDALI OLIMPIADE TOKYO 2020 dari SAMPAH PONSEL
 
Agama kristen (berpikir kritis dalam gereja)
Agama kristen (berpikir kritis dalam gereja)Agama kristen (berpikir kritis dalam gereja)
Agama kristen (berpikir kritis dalam gereja)
 
Rice Roll - KWU
Rice Roll - KWURice Roll - KWU
Rice Roll - KWU
 
Perkembangan pers era reformasi
Perkembangan pers era reformasiPerkembangan pers era reformasi
Perkembangan pers era reformasi
 
Sifat Golongan IA
Sifat Golongan IASifat Golongan IA
Sifat Golongan IA
 
Biology dekarboksi oksidatif
Biology dekarboksi oksidatifBiology dekarboksi oksidatif
Biology dekarboksi oksidatif
 
Smoke's death stroke
Smoke's death strokeSmoke's death stroke
Smoke's death stroke
 
Ape
ApeApe
Ape
 
simple past and past continuous
simple past and past continuoussimple past and past continuous
simple past and past continuous
 
Masuknya islam ke papua XI-IPA SMATIS
Masuknya islam ke papua XI-IPA SMATISMasuknya islam ke papua XI-IPA SMATIS
Masuknya islam ke papua XI-IPA SMATIS
 
Transplantasi jantung
Transplantasi jantungTransplantasi jantung
Transplantasi jantung
 
Biology presentation (morphology or leaf and flower)
Biology presentation (morphology or leaf and flower)Biology presentation (morphology or leaf and flower)
Biology presentation (morphology or leaf and flower)
 
Kerajaan sriwijaya
Kerajaan sriwijaya Kerajaan sriwijaya
Kerajaan sriwijaya
 

Recently uploaded

Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
NurWana20
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Zainul Akmal
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Universitas Sriwijaya
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
NurHalifah34
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
vannia34
 
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
Universitas Sriwijaya
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Universitas Sriwijaya
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
emalestari711
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
SobriCubi
 
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptxPPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
refandialim
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
sdpurbatua03
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Universitas Sriwijaya
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
LuhAriyani1
 

Recently uploaded (13)

Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
 
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC  ADMINISTRATION model tradisional administras...
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
 
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptxPPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
PPT (EKOSISTEM) - Refandi Alim - Bahan Ajar Magang.pptx
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
 

Sistem pemerintahan australia

  • 1.
  • 3. • Dalam bentuk dewan kota, atau shire. • Bertanggung jawab untuk perencanaan kota, persetujuan bangunan, jalan lokal, parkir, perpustakaan umum, toilet umum, air dan selokan, pembuangan sampah, hewan peliharaan dan fasilitas umum. • Tugas : Mengumpulkan Pajak daerah (rates) dipungut dari pemilik rumah berdasarkan nilai rumah mereka dan ongkos pakir. Pajak ini digunakan untuk membayar layanan yang disediakan.Shire Hall
  • 4. • Negara bagian Australia (New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, Western Australia dan Tasmania) dan Teritori (Northern Territory dan Australian Capital Territory) • Bertanggung jawab di bidang kepolisian, sekolah umum, jalan dan lalu lintas, rumah sakit umum, perumahan umum, dan peraturan usaha.
  • 5. • Dalam bentuk pemerintah nasional Australia. • Tugas: Menerapkan hukum yang dibuat oleh Parlemen Persemakmuran di bidang usaha dan perdagangan, karantina, mata uang, paten, pernikahan, imigrasi, pertahanan, telekomunikasi, dan penyediaan bantuan kesejahteraan dan bantuan lain seperti Medicare dan Centrelink.
  • 6. September 2015 - Sekarang Partai Liberal (Elizabeth Alexandra Mary)
  • 7.  Australia adalah negara Federal berbentukMonarki Konstitusional.  Sistem Pemerintahan Parlementer.  Hukumtertinggi di Australia
  • 9. Eksekutif  Dewan eksekutif terdiri atas gubernur jenderal dengan pertimbangan para penasihat eksekutif, (Perdana mentri dan para menteri). Berwewenang menyusun undang-undang.
  • 10.  Parlemen Australia yang terdiri atas gubernur jenderal, senat, dan dewan perwakilan. Dewan perwakilan mengusulkan dan menetapkan undang- undang. Legislatif
  • 11.  Mahkamah Agung Australia dan pengadilan-pengadilan federal lainnya yang diangkat oleh Gebenur jedral atas nasihat dewan. Yudikatif
  • 12. PEMILIHAN UMUM  warga negara yang berusia di atas 18 tahun wajib memberikan suaranya dalam pemilihan umum.  Sistem pemilu Demokrasi modern
  • 13. Kelebihan • Menekankan posisi kebijakan daripada kepribadian perorangan politisi. Kekurangan • Partai harus meraih sedikitnya 4 persen dari suara yang sah dalam pemilihan yang mereka ikuti untuk menerima dana publik.
  • 14. SistemPartaiAustralia  Sistem Multi Partai  Memiliki 4 Partai Politik Utama 1. Partai Buruh Australia (ALP) - Didirikan tahun 1890 - Partai sosial demokrat - Membentuk kebijakan ekonomi yang sosialis - Mulai berkuasa tahun akhir 2007
  • 15. 2. Partai Liberal - Didirikan tahun 1944 - Partai mendukung ideologi - Mulai berkuasa tahun 1996 3. Partai Nasional Australia - Didirikan tahun 1920 - Mewakili para peternak, petani, dan pemilik pedesaan
  • 16. 4. Partai Green Australia - Didirikan tahun 1972 - Partai oposisi dan lingkungan - Mengatur pembangunan ekonomi yang modernisasi
  • 17. Sumber • http://indonesia.embassy.gov.au • http://www.cityofsydney.nsw.gov.au • https://id.pinterest.com • http://vabicosa.blogspot.co.id • http://www.kabarindonesia.com

Editor's Notes

  1. t