KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKAloysius Mandowen
Dokumen tersebut membahas tentang pengeluaran pemerintah, terdiri dari:
1) Konsep dan teori pengeluaran pemerintah secara mikro dan makro
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran pengeluaran pemerintah
3) Klasifikasi pengeluaran pemerintah menurut urusan wajib dan pilihan
Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia, termasuk perkembangan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan di berbagai daerah, upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, serta potensi ekonomi Indonesia.
Teks tersebut merupakan bagian dari makalah tentang ekonomi makro yang membahas pengertian ekonomi makro, indikator ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan pertumbuhan penduduk, serta tujuan kebijakan ekonomi makro seperti tingkat kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi."
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 2001-2011 mengalami peningkatan rata-rata 5,33% per tahun, sedangkan tingkat kemiskinan mengalami penurunan rata-rata 16,13% per tahun.
2. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tertinggi ad
KAJIAN TEORITIS PENGELUARAN PEMERINTAH MELALUI BELANJA PUBLIKAloysius Mandowen
Dokumen tersebut membahas tentang pengeluaran pemerintah, terdiri dari:
1) Konsep dan teori pengeluaran pemerintah secara mikro dan makro
2) Faktor-faktor yang mempengaruhi besaran pengeluaran pemerintah
3) Klasifikasi pengeluaran pemerintah menurut urusan wajib dan pilihan
Dokumen tersebut membahas tentang kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Indonesia, termasuk perkembangan jumlah penduduk miskin, tingkat kemiskinan di berbagai daerah, upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, serta potensi ekonomi Indonesia.
Teks tersebut merupakan bagian dari makalah tentang ekonomi makro yang membahas pengertian ekonomi makro, indikator ekonomi makro seperti inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, dan pertumbuhan penduduk, serta tujuan kebijakan ekonomi makro seperti tingkat kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi."
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain:
1. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama 2001-2011 mengalami peningkatan rata-rata 5,33% per tahun, sedangkan tingkat kemiskinan mengalami penurunan rata-rata 16,13% per tahun.
2. Provinsi dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan tertinggi ad
Studi ini menganalisis pengaruh pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Sumatera Utara antara 2001-2020. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM tidak. Secara bersamaan, pengangguran dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi itu.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kemiskinan, kategori kemiskinan, perkembangan konsep kemiskinan, ukuran-ukuran kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, persoalan kesenjangan pendapatan. Secara umum dokumen ini menjelaskan berbagai aspek terkait kemiskinan dan upaya penanggulangannya di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang distribusi pendapatan nasional dan kemiskinan di Indonesia. Topik utama mencakup analisis distribusi pendapatan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, dan strategi penanggulangan kemiskinan seperti pembangunan sektor pertanian dan sumber daya manusia. Dokumen ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara struktur produksi, pendapatan nasional, distribusi pendapatan, dan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program seperti penyediaan kebutuhan pokok, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan definisi dan penyebab kemiskinan serta strategi dan kebijakan penanggulangannya di Indonesia.
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )erlina risnandari
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kemiskinan, kategori kemiskinan, perkembangan konsep kemiskinan, ukuran-ukuran kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, persoalan kesenjangan pendapatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal pemerintah Indonesia pada tahun 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan belanja publik, reformasi fiskal, dan penguatan sektor-sektor prioritas.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal yang mencakup pengertian, tujuan, instrumen, dan jenis pembiayaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara untuk menstabilkan perekonomian."
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi Paul Aurel
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani inflasi dan pendidikan. Pemerintah menggunakan tiga kebijakan untuk menangani inflasi yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter. Pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas dengan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan dan mencapai target-target seperti peningkatan partisipasi sekolah dasar.
Studi ini menganalisis pengaruh pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Sumatera Utara antara 2001-2020. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan IPM tidak. Secara bersamaan, pengangguran dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi itu.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kemiskinan, kategori kemiskinan, perkembangan konsep kemiskinan, ukuran-ukuran kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, persoalan kesenjangan pendapatan. Secara umum dokumen ini menjelaskan berbagai aspek terkait kemiskinan dan upaya penanggulangannya di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang distribusi pendapatan nasional dan kemiskinan di Indonesia. Topik utama mencakup analisis distribusi pendapatan, faktor-faktor penyebab kemiskinan, dan strategi penanggulangan kemiskinan seperti pembangunan sektor pertanian dan sumber daya manusia. Dokumen ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara struktur produksi, pendapatan nasional, distribusi pendapatan, dan tingkat kemiskinan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan melalui program-program seperti penyediaan kebutuhan pokok, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan restrukturisasi BUMN untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan definisi dan penyebab kemiskinan serta strategi dan kebijakan penanggulangannya di Indonesia.
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )erlina risnandari
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kemiskinan, kategori kemiskinan, perkembangan konsep kemiskinan, ukuran-ukuran kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia, persoalan kesenjangan pendapatan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal pemerintah Indonesia pada tahun 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan belanja publik, reformasi fiskal, dan penguatan sektor-sektor prioritas.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan fiskal yang mencakup pengertian, tujuan, instrumen, dan jenis pembiayaan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara untuk menstabilkan perekonomian."
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi Paul Aurel
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah dalam menangani inflasi dan pendidikan. Pemerintah menggunakan tiga kebijakan untuk menangani inflasi yaitu kebijakan moneter, fiskal, dan non-moneter. Pemerintah juga menempatkan pendidikan sebagai prioritas dengan mengalokasikan 20% anggaran untuk pendidikan dan mencapai target-target seperti peningkatan partisipasi sekolah dasar.
Similar to Silde Ujian Unmul Lengkap Bab I - Bab V.pptx (20)
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
1. I Latar Belakang
Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang
tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang
dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup
tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai
keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin
kelangsungan hidup.
Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan
lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan
miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) Serta
tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak
memadai.
Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi pada suatu
daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat
mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi
2. I Latar Belakang
Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi pada suatu
daerah juga merupakan permasalahan mendasar. Karena
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat
mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi
yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.
Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan
dan kemakmuran adalah peran alokatif. Dengan peran ini,
pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi
yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyatanya adalah
pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal
pengelolaan fiskal.
3. I Latar Belakang
Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas,
maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka fiskal yang
dimaksud adalah pengeluaran pemerintah yaitu Pengeluaran
pemerintah yang terdiri dari beberapa item seperti pendidikan
dan kesehatan.
Hakikat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut,
pemerintah melalui kuasa yang dimilikinya mengatur distribusi
sumber daya secara adil dan wajar kepada masyarakat dengan
semangat pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran
Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan oleh karena itu
penulis mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Pengeluaran
Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah
4. I Rumusan Masalah
1. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1) Apakah Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan Berpengaruh
Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Timur?
2) Apakah Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan Berpengaruh
Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Timur?
3) Apakah Jumlah Penduduk Berpengaruh Signifikan Terhadap
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur?
2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut maka penelitian ini
memiliki tujuan sebagai berikut :
1) Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor
Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi
Kalimantan Timur.
2) Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor
5. II Dasar Teori
Kemiskinan (Y) menurut Kuncoro (2000) adalah
ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.
Friedman dalam Usman, (2004) mendefinisikan kemiskinan
sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk
mengakumulasikan basis kekuatan sosial.
Pengeluaran Pendidikan (X1) menurut Teori Meier
dalam Winarti, (2014: 41) Pemerintah yang membelanjakan
dananya disektor pendidikan atau melakukan pengeluaran
disektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor
pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan
1. Teori Kemiskinan
2. Teori Pengeluaran Pemerintah Pendidikan
6. II Dasar Teori
2. Teori Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
Disebutkan bahwa pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49:
a) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
b) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
c) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan
pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan
dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
e) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
2. Teori Pengeluaran Pemerintah Pendidikan
7. II Dasar Teori
Pengeluaran Kesehatan (X2) menurut Kuncoro, (2013) Pengeluaran
pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah
satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Teori Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
Disebutkan bahwa pada UU No 36 tahun 2009 Pasal 171:
a) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5%
dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
b) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota
dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
diluar gaji.
c) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang
besarannya sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran
3. Teori Pengeluaran Pemerintah Kesehatan
8. II Dasar Teori
4. Teori Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk (X3) Menurut Said (2001), yang
dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang
bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan
merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas,
mortalitas, dan migrasi.
Menurut BPS, (2013) Penduduk adalah semua orang
yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia
selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili
kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah
penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah
merupakan permasalahan mendasar.
9. II Kerangka Konsep
Pengeluaran Bidang Pendidikan
(X1)
Pengeluaran Bidang Kesehatan
(X2)
Jumlah Penduduk
(X3)
KEMISKINAN
(Y1)
10. II Hipotesa
Berdasarkan rumusan masalah maka dapat dikemukakan
hipotesis sebagai berikut:
1) Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan berpengaruh
signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Timur.
2) Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan berpengaruh
signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Timur.
3) Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat
Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
11. III Definisi Operasional
Untuk melihat suatu gambaran, maka diberikan definisi operasional:
1) Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (X1) adalah Realisasi
Anggaran Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan di Provinsi
Kalimantan Timur pada Sektor Pendidikan periode tahun 2006 - 2014
dalam satuan Rupiah.
2) Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (X2) adalah Realisasi
Anggaran Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan di Provinsi
Kalimantan Timur pada Sektor Kesehatan periode tahun 2006 - 2014
dalam satuan Rupiah.
3) Jumlah Penduduk (X3) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah
geografis Kalimantan Timur selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka
yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data
yang digunakan adalah jumlah penduduk tahun 2006 – 2014 dalam satuan
jiwa.
4) Tingkat Kemiskinan (Y) adalah presentase penduduk yang berada di
bawah garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2006 -
2014 dalam satuan persen.
12. III Alat Analisis
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.Alat
analisis linier berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena
penelitian ini dirancang meneliti variabel-variabel yang berpengaruh dari
variabel bebas ke variabel terkait.Dimana variabel yang digunakan dalam
penelitian ini lebih dari satu. Rumus dari analisis regresi berganda menurut
Anto Dajan (2000:399) yaitu :
Y = α + b1 X1+ b2 X2+ b3 X3+ e
Keterangan :
Y = Tingkat Kemiskinan
X1 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
X2 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
X3 = Jumlah Penduduk
α = Konstanta variabel
b = Koefisien regresi
e = Standar Error
13. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
A. Uji Asumsi Klasik (Normalitas)
Tabel Nilai Uji Normalitas
(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)
Berdasarkan nilai pengambilan keputusan dimana :
a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal.
b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal.
Pada tabel uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa residual data
yang didapat tersebut mengikuti distribusi normal, berdasarkan hasil output
menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov signifikan pada nilai Unstandardized
Residual sebesar 0,516 yang berarti nilai signifikan 0,516 > 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal
Unstandardized Residual
N 9
Normal Parametersa Mean .0000000
Std. Deviation .78530426
Most Extreme Differences Absolute .273
Positive .164
Negative -.273
Kolmogorov-Smirnov Z .818
Asymp. Sig. (2-tailed) .516
14. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
B. Uji Asumsi Klasik (Multikolinieritas)
Tabel Hasil Uji Multikolinieritas
Nilai Tolerance variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) sebesar 0,144 lebih
besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas; sedangkan Pengeluaran Pemerintah
Bidang Kesehatan (X2) sebesar 0,091; Jumlah Penduduk (X3) sebesar 0,067 lebih kecil dari
0,10 maka artinya terjadi multikolinieritas. Nilai VIF variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang
Pendidikan (X1) sebesar 6,925 lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas;
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar 11,034; Jumlah Penduduk (X3)
sebesar 14,975 lebih besar dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.
Multikolinieritas suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel
bebas / variabel independent (X) yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi
linier. Hal ini menunjukan bahwa terjadinya korelasi menunjukan bahwa terdapat hubungan
antara variabel Independent X2 dan X3 tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan model.
Model
Collinearity Statistics
Interpretasi
Tolerance VIF
1 X1 .144 6.925 Tidak terjadi multikolinearitas
X2 .091 11.034 Terjadi multikolinearitas
X3 .067 14.975 Terjadi multikolinearitas
15. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
C. Uji Asumsi Klasik (Heteroskedastisitas)
Scatterplot
Dependent Variabel : Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan gambar diagram scatterplot di atas, terlihat bahwa data tidak
membentuk suatu pola tertentu atau pola menyebar. Hal ini berarti model
penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
16. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
D. Uji Asumsi Klasik (Autokorelasi)
Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)
Berdasarkan nilai pengambilan keputusan dimana nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebagai
berikut :
a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.
b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
berdasarkan uji Run Test menunjukkan bahwa residual data yang didapat
berdasarkan hasil output menunjukkan nilai Run Test signifikan pada nilai
Unstandardized Residual sebesar 1,000 yang berarti nilai signifikan 1,000 > 0,05
maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.
Unstandardized Residual
Test Valuea .12266
Cases < Test Value 4
Cases >= Test Value 5
Total Cases 9
Number of Runs 5
Z .000
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000
17. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
Hasil Regresi (Uji Hipotesis)
Model Summary
Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran
Kesehatan
Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan tabel Keeratan hubungan antara X1, X2, X3 terhadap variabel Y
yang diperoleh nilai R sebesar 0,949 menunjukan bahwa adanya hubungan
sangat erat dan dapat diandalkan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang
Pendidikan (X1) dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) serta
Jumlah Penduduk (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan
Timur.
Berdasarkan Tabel diperoleh nilai besarnya R-squared (R2) yang diperoleh
sebesar 0,901. Angka tersebut menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan
hubungan yang sangat kuat antara variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang
Pendidikan (X1), Pengeluaran pemerintah Bidang Kesehatan (X2) dan Jumlah
Penduduk (X3), terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Timur
0,901 atau 90,1 %. Sisanya sebesar 0,099 atau 9,9 % dijelaskan oleh faktor
Model R
R
Square
Adjusted
R Square
Std. Error
of the
Estimate
Change Statistics
Durbin-
Watson
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
1 .949a .901 .841 .99334 .901 15.106 3 5 .006 2.717
18. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
Hasil Regresi (Uji Hipotesis)
Tabel Uji Simultan (Uji F)
ANOVAb
Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan
Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan
F Hitung sebesar 15.106 dengan tingkat signifikansi 0,006. Oleh karena
probabilitas (0,006) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan
memprediksi variable-variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan
Bidang Kesehatan serta Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di
Provinsi Kalimantan Timur berpengaruh secara bersama-sama. Selanjutnya untuk
melihat atau menganalisis variabel bebas atau independen secara serentak
digunakan uji F dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel berdasarkan hasil
pengujian diatas dengan menggunakan SPSS Versi 16.00 maka diperoleh hasil
Fhitung > Ftabel (15.106 > 5.409) maka model layak digunakan.
Dari hasil Signifikan F tersebut menunjukkan besarnya nilai signifikansi
0,006 bila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai sig = 0,006 < taraf
0,05. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil analisis tersebut menolak Ho, atau
berdasarkan hipotesis dengan kata lain model dapat digunakan.
Model
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
1 Regression 44.716 3 14.905 15.106 .006a
Residual 4.934 5 .987
Total 49.649 8
19. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
Hasil Regresi (Uji Hipotesis)
Tabel Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Persamaan sebagai berikut :
Y = α + b1 X1+ b2 X2+ b3 X3+ e
Y = 57,719 +(-16,202) +(-0,445) +8,251 + 0,099
uji t probabilitas (0,05) atau tingkat kepercayaan sebesar 95% maka diperoleh hasil sebagai
berikut :
1)Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1) dari tabel Coefficients
sebelumnya, perhitungan thitung = -2,705 sedangkan ttabel = 2,015 jadi berdasarkan
perhitungan tersebut t hitung > t tabel atau -2,705 < 2,015 artinya t hitung lebih kecil daripada
t tabel, dimana H0 diterima dan H1 ditolak ; artinya Pengeluaran Pemerintah Bidang
Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). sedangkan berdasarkan
Standardized Coefficients Beta (β) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) sebesar
-1,003 memiliki nilai negatif. Angka standardized Coefficients Beta (β) pengeluaran
pemerintah bidang pendidikan sebesar (-1,003) menjelaskan apabila pengeluaran bidang
pendidikan meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 1,003%.
Berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1)
memiliki nilai statistik Probability Value (sig) 0,043, p yang berarti signifikan, dimana nilai
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 57.719 258.650 .223 .832
Pengeluaran Pendidikan (X1) -16.202 5.990 -1.003 -2.705 .043
Pengeluaran Kesehatan (X2) -.445 5.332 -.039 -.084 .937
Jumlah Penduduk (X3) 8.251 46.314 .097 .178 .866
20. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
Hasil Regresi (Uji Hipotesis)
Tabel Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
uji t probabilitas (0,05) atau tingkat kepercayaan sebesar 95% maka diperoleh hasil sebagai
berikut :
2) Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2) dari tabel Coefficients
sebelumnya, perhitungan thitung = -0,084 sedangkan ttabel = 2,015 jadi berdasarkan
perhitungan tersebut t hitung > t tabel atau -0,084 < 2,015 artinya t hitung lebih kecil daripada t
tabel, dimana H0 diterima dan H1 ditolak ; artinya Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). sedangkan berdasarkan Standardized
Coefficients Beta (β) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar -0,039
memiliki nilai negatif. Angka standardized Coefficients Beta (β) pengeluaran pemerintah
bidang kesehatan sebesar (-0,039) menjelaskan apabila pengeluaran bidang kesehatan
meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar -0,039%.
Berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2)
memiliki nilai statistik Probability Value (sig) 0,937, p yang berarti tidak signifikan, dimana
nilai signifikansi variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar 0,937, p >
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 57.719 258.650 .223 .832
Pengeluaran Pendidikan (X1) -16.202 5.990 -1.003 -2.705 .043
Pengeluaran Kesehatan (X2) -.445 5.332 -.039 -.084 .937
Jumlah Penduduk (X3) 8.251 46.314 .097 .178 .866
21. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
Hasil Regresi (Uji Hipotesis)
Tabel Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
uji t probabilitas (0,05) atau tingkat kepercayaan sebesar 95% maka diperoleh hasil sebagai
berikut :
3) Pengaruh jumlah penduduk (X3) dari tabel Coefficients sebelumnya, perhitungan thitung = -
0,084 sedangkan ttabel = 2,015 jadi berdasarkan perhitungan tersebut t hitung > t tabel atau
-0,084 < 2,015 artinya t hitung lebih kecil daripada t tabel, dimana H0 diterima dan H1
ditolak ; artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).
sedangkan berdasarkan Standardized Coefficients Beta (β) Jumlah Penduduk (X3) sebesar
0,097 memiliki nilai positif. Angka standardized Coefficients Beta (β) pengeluaran
pemerintah bidang kesehatan sebesar (0,097) menjelaskan apabila jumlah penduduk
meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,097%.
Berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa Jumlah Penduduk (X3) memiliki nilai statistik
Probability Value (sig) 0,866, p yang berarti tidak signifikan, dimana nilai signifikansi variabel
Jumlah Penduduk (X3) sebesar 0,866, p > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel
Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap variabel Tingkat
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 57.719 258.650 .223 .832
Pengeluaran Pendidikan (X1) -16.202 5.990 -1.003 -2.705 .043
Pengeluaran Kesehatan (X2) -.445 5.332 -.039 -.084 .937
Jumlah Penduduk (X3) 8.251 46.314 .097 .178 .866
22. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
PEMBAHASAN
1) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (Y). Berdasarkan hasil statistik
pada Standardized Coefficients Beta (β) sebesar (-1,003) yang bernilai negative.
Maka dapat disimpulkan jika variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
(X1) dinaikan maka akan secara signifikan menurunkan variabel Tingkat
Kemiskinan (Y). Hal ini sejalan dengan pernyataan Angelopoulos et al, (2007)
yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan modal manusia sebagai faktor
produksi, maka pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang artinya angka kemiskinan berkurang.
Menurut Teori hal ini sejalan dengan pendapat Keynes dalam Sukirno
(2010) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan
yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur olah kegiatan di pasar bebas,
bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh
tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu
campur tangan pemerintah dibidang pendidikan melalui pengeluaran atau belanja
sangat diperlukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Dengan adanya sekolah
gratis, beasiswa dari pemerintah dan Program Dana BOS (Bantuan Operasional
Sekolah) dengan begitu dapat mengurangi masyarakat yang buta huruf sehingga
masyarakat disuatu daerah tersebut dapat berkompetensi dengan masyarakat
lainnya termasuk masyarakat internasional atau luar negeri. Dalam hal pekerjaan
masyarakat yang terdidik dan memiliki kompetensi lebih mudah mendapatkan
23. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
PEMBAHASAN
2) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (Y). Berdasarkan hasil statistik
pada Standardized Coefficients Beta (β) sebesar (-0,039) yang bernilai negatif.
Maka dapat disimpulkan jika variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
(X21) dinaikan maka akan menurunkan variabel Tingkat Kemiskinan (Y) meskipun
tidak signifikan.
Berdasarkan hal tersebut sejalan berpengaruh negatif dengan penelitian
terdahulu hanya saja tidak signifikan. Sebagai berikut penelitian terdahulu yang
menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor
kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung” hasil penelitian menunjukan
bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan
mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Dalam
penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Irhamini di tahun 2017 yang
menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran
pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia” Hasil penelitian menunjukan
bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel jumlah penduduk dan pengangguran
berpengaruh posititf dan signifikan terhadap kemiskinan. Beberapa faktor yang
membuat pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menjadi tidak signifikan
seperti program pemerintah dibidang kesehatan yang tidak tepat penyalurannya
kepada rakyat miskin atau rakyat kurang mampu yang seharusnya mendapatkan
24. IV Analisis Hasil dan Pembahasan
PEMBAHASAN
3) Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel
Tingkat Kemiskinan (Y). Berdasarkan hasil statistik pada Standardized
Coefficients Beta (β) sebesar (0,097) yang bernilai positif. Maka dapat
disimpulkan jika variabel Jumlah Penduduk (X3) dinaikan maka akan secara tidak
signifikan menaikan variabel Tingkat Kemiskinan (Y).
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki kesamaan dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Listyaningrum di tahun 2013 yang
menganalisis pengaruh pengangguran pengeluaran pemerintah dan jumlah
penduduk terhadap kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian
menunjukan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan
terhadap kemiskinan.
Pada penelitian terdahulu jumlah penduduk berpengaruh positif dan
signifikan sedangkan dalam penelitian ini jumlah penduduk berpengaruh positif
dan tidak signifikan yang berarti bahwa ketika jumlah penduduk meningkat maka
akan meningkatkan kemiskinan walaupun kecil pengaruhnya. Berdasarkan hal
tersebut mengartikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Kalimantan Timur
masih tergolong kecil dibandingkan didaerah Indonesia lainnya yang
mempengaruhi tingkat kemiskinan.
25. V PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab
sebelumnya maka dapat dikemukakan sebagai berikut:
1) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
2) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
3) Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat
kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Saran-saran
Saran yang dikemukakan dalam oleh penulis sebagai berikut:
1) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur
sebaiknya pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terus memaksimalkan
pengeluaran pendidikan agar angka kemiskinan semakin menurun,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pengeluaran
pengentasan buta huruf dan mengirimkan tenaga terdidik ke desa-desa
tertinggal untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan
memberikan program wajib belajar gratis kepada masyarakat yang kurang
26. V PENUTUP
2. Saran-saran
Saran yang dikemukakan dalam oleh penulis sebagai berikut:
2) Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur
pemerintah perlu mengevaluasi pengeluaran pada bidang kesehatan, karena
pengeluaran pemerintah bidang kesehatan belum memiliki pengaruh yang
signifikan. Berdasarkan data menunjukan pengaruh sektor kesehatan
berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan yang artinya
memiliki pengaruhnya kecil mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah daerah
perlu mengevaluasi kebijakan tersebut seperti kartu BPJS, JAMKESDA dan
sebagainya seharusnya diberikan kepada kategori masyarakat miskin. Beberapa
masyarakat miskin masih ada yang tidak dapat memiliki BPJS, JAMKESDA, Kartu
Indonesia Sehat mulai dari pengurusannya yang berbelit hingga dana iuran yang
tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kurang mampu.
3) Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, walaupun pada penelitian ini
ketika Jumlah Penduduk meningkat maka tidak signifikan meningkatkan Tingkat
Kemiskinan. Hal ini diartikan meningkatnya jumlah penduduk memberi pengaruh
kecil terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur.
Ledakan penduduk, migrasi dari daerah lain, terutama masuknya penduduk yang
tidak terdidik dari daerah lain juga dapat menambah beban Provinsi Kalimantan
Timur. Pemda perlu mewaspadai migrasi penduduk dari daerah lain, pemda juga
harus memberikan prioritas dan mengutamakan kepada putra daerah Kalimantan
Timur agar masyarakat Kalimantan Timur yang menganggur dapat diperdayakan