SlideShare a Scribd company logo
I Latar Belakang
 Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang
tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang
dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup
tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai
keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin
kelangsungan hidup.
 Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan
lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan
miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) Serta
tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak
memadai.
 Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi pada suatu
daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat
mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi
I Latar Belakang
 Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi pada suatu
daerah juga merupakan permasalahan mendasar. Karena
pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat
mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi
yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.
 Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan
dan kemakmuran adalah peran alokatif. Dengan peran ini,
pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi
yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyatanya adalah
pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal
pengelolaan fiskal.
I Latar Belakang
 Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas,
maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka fiskal yang
dimaksud adalah pengeluaran pemerintah yaitu Pengeluaran
pemerintah yang terdiri dari beberapa item seperti pendidikan
dan kesehatan.
 Hakikat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dan
kemakmuran masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut,
pemerintah melalui kuasa yang dimilikinya mengatur distribusi
sumber daya secara adil dan wajar kepada masyarakat dengan
semangat pelayanan kepada masyarakat.
 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik
untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran
Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan oleh karena itu
penulis mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Pengeluaran
Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah
I Rumusan Masalah
1. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1) Apakah Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan Berpengaruh
Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Timur?
2) Apakah Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan Berpengaruh
Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Timur?
3) Apakah Jumlah Penduduk Berpengaruh Signifikan Terhadap
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur?
2. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut maka penelitian ini
memiliki tujuan sebagai berikut :
1) Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor
Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi
Kalimantan Timur.
2) Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor
II Dasar Teori
Kemiskinan (Y) menurut Kuncoro (2000) adalah
ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.
Friedman dalam Usman, (2004) mendefinisikan kemiskinan
sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk
mengakumulasikan basis kekuatan sosial.
Pengeluaran Pendidikan (X1) menurut Teori Meier
dalam Winarti, (2014: 41) Pemerintah yang membelanjakan
dananya disektor pendidikan atau melakukan pengeluaran
disektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor
pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan
1. Teori Kemiskinan
2. Teori Pengeluaran Pemerintah Pendidikan
II Dasar Teori
2. Teori Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan
Disebutkan bahwa pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49:
a) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
b) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
c) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan
pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
d) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan
dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
e) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah.
2. Teori Pengeluaran Pemerintah Pendidikan
II Dasar Teori
Pengeluaran Kesehatan (X2) menurut Kuncoro, (2013) Pengeluaran
pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah
satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan
sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Teori Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan
Disebutkan bahwa pada UU No 36 tahun 2009 Pasal 171:
a) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5%
dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
b) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota
dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
diluar gaji.
c) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang
besarannya sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran
3. Teori Pengeluaran Pemerintah Kesehatan
II Dasar Teori
4. Teori Jumlah Penduduk
Jumlah Penduduk (X3) Menurut Said (2001), yang
dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang
bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan
merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas,
mortalitas, dan migrasi.
Menurut BPS, (2013) Penduduk adalah semua orang
yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia
selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili
kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah
penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah
merupakan permasalahan mendasar.
II Kerangka Konsep
Pengeluaran Bidang Pendidikan
(X1)
Pengeluaran Bidang Kesehatan
(X2)
Jumlah Penduduk
(X3)
KEMISKINAN
(Y1)
II Hipotesa
Berdasarkan rumusan masalah maka dapat dikemukakan
hipotesis sebagai berikut:
1) Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan berpengaruh
signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Timur.
2) Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan berpengaruh
signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Timur.
3) Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat
Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
III Definisi Operasional
Untuk melihat suatu gambaran, maka diberikan definisi operasional:
1) Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (X1) adalah Realisasi
Anggaran Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan di Provinsi
Kalimantan Timur pada Sektor Pendidikan periode tahun 2006 - 2014
dalam satuan Rupiah.
2) Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (X2) adalah Realisasi
Anggaran Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan di Provinsi
Kalimantan Timur pada Sektor Kesehatan periode tahun 2006 - 2014
dalam satuan Rupiah.
3) Jumlah Penduduk (X3) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah
geografis Kalimantan Timur selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka
yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data
yang digunakan adalah jumlah penduduk tahun 2006 – 2014 dalam satuan
jiwa.
4) Tingkat Kemiskinan (Y) adalah presentase penduduk yang berada di
bawah garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2006 -
2014 dalam satuan persen.
III Alat Analisis
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.Alat
analisis linier berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena
penelitian ini dirancang meneliti variabel-variabel yang berpengaruh dari
variabel bebas ke variabel terkait.Dimana variabel yang digunakan dalam
penelitian ini lebih dari satu. Rumus dari analisis regresi berganda menurut
Anto Dajan (2000:399) yaitu :
Y = α + b1 X1+ b2 X2+ b3 X3+ e
Keterangan :
Y = Tingkat Kemiskinan
X1 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
X2 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
X3 = Jumlah Penduduk
α = Konstanta variabel
b = Koefisien regresi
e = Standar Error
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
A. Uji Asumsi Klasik (Normalitas)
Tabel Nilai Uji Normalitas
(One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test)
Berdasarkan nilai pengambilan keputusan dimana :
a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal.
b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal.
Pada tabel uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa residual data
yang didapat tersebut mengikuti distribusi normal, berdasarkan hasil output
menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov signifikan pada nilai Unstandardized
Residual sebesar 0,516 yang berarti nilai signifikan 0,516 > 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal
Unstandardized Residual
N 9
Normal Parametersa Mean .0000000
Std. Deviation .78530426
Most Extreme Differences Absolute .273
Positive .164
Negative -.273
Kolmogorov-Smirnov Z .818
Asymp. Sig. (2-tailed) .516
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
B. Uji Asumsi Klasik (Multikolinieritas)
Tabel Hasil Uji Multikolinieritas
Nilai Tolerance variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) sebesar 0,144 lebih
besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas; sedangkan Pengeluaran Pemerintah
Bidang Kesehatan (X2) sebesar 0,091; Jumlah Penduduk (X3) sebesar 0,067 lebih kecil dari
0,10 maka artinya terjadi multikolinieritas. Nilai VIF variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang
Pendidikan (X1) sebesar 6,925 lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas;
Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar 11,034; Jumlah Penduduk (X3)
sebesar 14,975 lebih besar dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.
Multikolinieritas suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel
bebas / variabel independent (X) yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi
linier. Hal ini menunjukan bahwa terjadinya korelasi menunjukan bahwa terdapat hubungan
antara variabel Independent X2 dan X3 tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan model.
Model
Collinearity Statistics
Interpretasi
Tolerance VIF
1 X1 .144 6.925 Tidak terjadi multikolinearitas
X2 .091 11.034 Terjadi multikolinearitas
X3 .067 14.975 Terjadi multikolinearitas
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
C. Uji Asumsi Klasik (Heteroskedastisitas)
Scatterplot
Dependent Variabel : Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan gambar diagram scatterplot di atas, terlihat bahwa data tidak
membentuk suatu pola tertentu atau pola menyebar. Hal ini berarti model
penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
D. Uji Asumsi Klasik (Autokorelasi)
Hasil Uji Autokorelasi (Run Test)
Berdasarkan nilai pengambilan keputusan dimana nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebagai
berikut :
a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi.
b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi.
berdasarkan uji Run Test menunjukkan bahwa residual data yang didapat
berdasarkan hasil output menunjukkan nilai Run Test signifikan pada nilai
Unstandardized Residual sebesar 1,000 yang berarti nilai signifikan 1,000 > 0,05
maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.
Unstandardized Residual
Test Valuea .12266
Cases < Test Value 4
Cases >= Test Value 5
Total Cases 9
Number of Runs 5
Z .000
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
 Hasil Regresi (Uji Hipotesis)
Model Summary
Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran
Kesehatan
Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan
 Berdasarkan tabel Keeratan hubungan antara X1, X2, X3 terhadap variabel Y
yang diperoleh nilai R sebesar 0,949 menunjukan bahwa adanya hubungan
sangat erat dan dapat diandalkan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang
Pendidikan (X1) dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) serta
Jumlah Penduduk (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan
Timur.
 Berdasarkan Tabel diperoleh nilai besarnya R-squared (R2) yang diperoleh
sebesar 0,901. Angka tersebut menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan
hubungan yang sangat kuat antara variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang
Pendidikan (X1), Pengeluaran pemerintah Bidang Kesehatan (X2) dan Jumlah
Penduduk (X3), terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Timur
0,901 atau 90,1 %. Sisanya sebesar 0,099 atau 9,9 % dijelaskan oleh faktor
Model R
R
Square
Adjusted
R Square
Std. Error
of the
Estimate
Change Statistics
Durbin-
Watson
R Square
Change
F
Change df1 df2
Sig. F
Change
1 .949a .901 .841 .99334 .901 15.106 3 5 .006 2.717
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
 Hasil Regresi (Uji Hipotesis)
Tabel Uji Simultan (Uji F)
ANOVAb
Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan
Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan
F Hitung sebesar 15.106 dengan tingkat signifikansi 0,006. Oleh karena
probabilitas (0,006) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan
memprediksi variable-variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan
Bidang Kesehatan serta Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di
Provinsi Kalimantan Timur berpengaruh secara bersama-sama. Selanjutnya untuk
melihat atau menganalisis variabel bebas atau independen secara serentak
digunakan uji F dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel berdasarkan hasil
pengujian diatas dengan menggunakan SPSS Versi 16.00 maka diperoleh hasil
Fhitung > Ftabel (15.106 > 5.409) maka model layak digunakan.
Dari hasil Signifikan F tersebut menunjukkan besarnya nilai signifikansi
0,006 bila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai sig = 0,006 < taraf
0,05. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil analisis tersebut menolak Ho, atau
berdasarkan hipotesis dengan kata lain model dapat digunakan.
Model
Sum of
Squares
df Mean Square F Sig.
1 Regression 44.716 3 14.905 15.106 .006a
Residual 4.934 5 .987
Total 49.649 8
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
Hasil Regresi (Uji Hipotesis)
Tabel Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
Persamaan sebagai berikut :
Y = α + b1 X1+ b2 X2+ b3 X3+ e
Y = 57,719 +(-16,202) +(-0,445) +8,251 + 0,099
uji t probabilitas (0,05) atau tingkat kepercayaan sebesar 95% maka diperoleh hasil sebagai
berikut :
1)Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1) dari tabel Coefficients
sebelumnya, perhitungan thitung = -2,705 sedangkan ttabel = 2,015 jadi berdasarkan
perhitungan tersebut t hitung > t tabel atau -2,705 < 2,015 artinya t hitung lebih kecil daripada
t tabel, dimana H0 diterima dan H1 ditolak ; artinya Pengeluaran Pemerintah Bidang
Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). sedangkan berdasarkan
Standardized Coefficients Beta (β) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) sebesar
-1,003 memiliki nilai negatif. Angka standardized Coefficients Beta (β) pengeluaran
pemerintah bidang pendidikan sebesar (-1,003) menjelaskan apabila pengeluaran bidang
pendidikan meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 1,003%.
Berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1)
memiliki nilai statistik Probability Value (sig) 0,043, p yang berarti signifikan, dimana nilai
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 57.719 258.650 .223 .832
Pengeluaran Pendidikan (X1) -16.202 5.990 -1.003 -2.705 .043
Pengeluaran Kesehatan (X2) -.445 5.332 -.039 -.084 .937
Jumlah Penduduk (X3) 8.251 46.314 .097 .178 .866
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
Hasil Regresi (Uji Hipotesis)
Tabel Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
uji t probabilitas (0,05) atau tingkat kepercayaan sebesar 95% maka diperoleh hasil sebagai
berikut :
2) Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2) dari tabel Coefficients
sebelumnya, perhitungan thitung = -0,084 sedangkan ttabel = 2,015 jadi berdasarkan
perhitungan tersebut t hitung > t tabel atau -0,084 < 2,015 artinya t hitung lebih kecil daripada t
tabel, dimana H0 diterima dan H1 ditolak ; artinya Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). sedangkan berdasarkan Standardized
Coefficients Beta (β) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar -0,039
memiliki nilai negatif. Angka standardized Coefficients Beta (β) pengeluaran pemerintah
bidang kesehatan sebesar (-0,039) menjelaskan apabila pengeluaran bidang kesehatan
meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar -0,039%.
Berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2)
memiliki nilai statistik Probability Value (sig) 0,937, p yang berarti tidak signifikan, dimana
nilai signifikansi variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar 0,937, p >
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 57.719 258.650 .223 .832
Pengeluaran Pendidikan (X1) -16.202 5.990 -1.003 -2.705 .043
Pengeluaran Kesehatan (X2) -.445 5.332 -.039 -.084 .937
Jumlah Penduduk (X3) 8.251 46.314 .097 .178 .866
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
Hasil Regresi (Uji Hipotesis)
Tabel Uji Parsial (Uji t)
Coefficientsa
uji t probabilitas (0,05) atau tingkat kepercayaan sebesar 95% maka diperoleh hasil sebagai
berikut :
3) Pengaruh jumlah penduduk (X3) dari tabel Coefficients sebelumnya, perhitungan thitung = -
0,084 sedangkan ttabel = 2,015 jadi berdasarkan perhitungan tersebut t hitung > t tabel atau
-0,084 < 2,015 artinya t hitung lebih kecil daripada t tabel, dimana H0 diterima dan H1
ditolak ; artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y).
sedangkan berdasarkan Standardized Coefficients Beta (β) Jumlah Penduduk (X3) sebesar
0,097 memiliki nilai positif. Angka standardized Coefficients Beta (β) pengeluaran
pemerintah bidang kesehatan sebesar (0,097) menjelaskan apabila jumlah penduduk
meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,097%.
Berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa Jumlah Penduduk (X3) memiliki nilai statistik
Probability Value (sig) 0,866, p yang berarti tidak signifikan, dimana nilai signifikansi variabel
Jumlah Penduduk (X3) sebesar 0,866, p > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel
Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap variabel Tingkat
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 57.719 258.650 .223 .832
Pengeluaran Pendidikan (X1) -16.202 5.990 -1.003 -2.705 .043
Pengeluaran Kesehatan (X2) -.445 5.332 -.039 -.084 .937
Jumlah Penduduk (X3) 8.251 46.314 .097 .178 .866
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
PEMBAHASAN
1) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (Y). Berdasarkan hasil statistik
pada Standardized Coefficients Beta (β) sebesar (-1,003) yang bernilai negative.
Maka dapat disimpulkan jika variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan
(X1) dinaikan maka akan secara signifikan menurunkan variabel Tingkat
Kemiskinan (Y). Hal ini sejalan dengan pernyataan Angelopoulos et al, (2007)
yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan modal manusia sebagai faktor
produksi, maka pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang artinya angka kemiskinan berkurang.
Menurut Teori hal ini sejalan dengan pendapat Keynes dalam Sukirno
(2010) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan
yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur olah kegiatan di pasar bebas,
bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh
tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu
campur tangan pemerintah dibidang pendidikan melalui pengeluaran atau belanja
sangat diperlukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Dengan adanya sekolah
gratis, beasiswa dari pemerintah dan Program Dana BOS (Bantuan Operasional
Sekolah) dengan begitu dapat mengurangi masyarakat yang buta huruf sehingga
masyarakat disuatu daerah tersebut dapat berkompetensi dengan masyarakat
lainnya termasuk masyarakat internasional atau luar negeri. Dalam hal pekerjaan
masyarakat yang terdidik dan memiliki kompetensi lebih mudah mendapatkan
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
 PEMBAHASAN
2) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (Y). Berdasarkan hasil statistik
pada Standardized Coefficients Beta (β) sebesar (-0,039) yang bernilai negatif.
Maka dapat disimpulkan jika variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan
(X21) dinaikan maka akan menurunkan variabel Tingkat Kemiskinan (Y) meskipun
tidak signifikan.
Berdasarkan hal tersebut sejalan berpengaruh negatif dengan penelitian
terdahulu hanya saja tidak signifikan. Sebagai berikut penelitian terdahulu yang
menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor
kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung” hasil penelitian menunjukan
bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan
mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Dalam
penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Irhamini di tahun 2017 yang
menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran
pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia” Hasil penelitian menunjukan
bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel jumlah penduduk dan pengangguran
berpengaruh posititf dan signifikan terhadap kemiskinan. Beberapa faktor yang
membuat pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menjadi tidak signifikan
seperti program pemerintah dibidang kesehatan yang tidak tepat penyalurannya
kepada rakyat miskin atau rakyat kurang mampu yang seharusnya mendapatkan
IV Analisis Hasil dan Pembahasan
 PEMBAHASAN
3) Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel
Tingkat Kemiskinan (Y). Berdasarkan hasil statistik pada Standardized
Coefficients Beta (β) sebesar (0,097) yang bernilai positif. Maka dapat
disimpulkan jika variabel Jumlah Penduduk (X3) dinaikan maka akan secara tidak
signifikan menaikan variabel Tingkat Kemiskinan (Y).
Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki kesamaan dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Listyaningrum di tahun 2013 yang
menganalisis pengaruh pengangguran pengeluaran pemerintah dan jumlah
penduduk terhadap kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian
menunjukan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan
terhadap kemiskinan.
Pada penelitian terdahulu jumlah penduduk berpengaruh positif dan
signifikan sedangkan dalam penelitian ini jumlah penduduk berpengaruh positif
dan tidak signifikan yang berarti bahwa ketika jumlah penduduk meningkat maka
akan meningkatkan kemiskinan walaupun kecil pengaruhnya. Berdasarkan hal
tersebut mengartikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Kalimantan Timur
masih tergolong kecil dibandingkan didaerah Indonesia lainnya yang
mempengaruhi tingkat kemiskinan.
V PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab
sebelumnya maka dapat dikemukakan sebagai berikut:
1) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
2) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
3) Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat
kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Saran-saran
Saran yang dikemukakan dalam oleh penulis sebagai berikut:
1) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur
sebaiknya pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terus memaksimalkan
pengeluaran pendidikan agar angka kemiskinan semakin menurun,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pengeluaran
pengentasan buta huruf dan mengirimkan tenaga terdidik ke desa-desa
tertinggal untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan
memberikan program wajib belajar gratis kepada masyarakat yang kurang
V PENUTUP
2. Saran-saran
Saran yang dikemukakan dalam oleh penulis sebagai berikut:
2) Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur
pemerintah perlu mengevaluasi pengeluaran pada bidang kesehatan, karena
pengeluaran pemerintah bidang kesehatan belum memiliki pengaruh yang
signifikan. Berdasarkan data menunjukan pengaruh sektor kesehatan
berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan yang artinya
memiliki pengaruhnya kecil mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah daerah
perlu mengevaluasi kebijakan tersebut seperti kartu BPJS, JAMKESDA dan
sebagainya seharusnya diberikan kepada kategori masyarakat miskin. Beberapa
masyarakat miskin masih ada yang tidak dapat memiliki BPJS, JAMKESDA, Kartu
Indonesia Sehat mulai dari pengurusannya yang berbelit hingga dana iuran yang
tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kurang mampu.
3) Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, walaupun pada penelitian ini
ketika Jumlah Penduduk meningkat maka tidak signifikan meningkatkan Tingkat
Kemiskinan. Hal ini diartikan meningkatnya jumlah penduduk memberi pengaruh
kecil terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur.
Ledakan penduduk, migrasi dari daerah lain, terutama masuknya penduduk yang
tidak terdidik dari daerah lain juga dapat menambah beban Provinsi Kalimantan
Timur. Pemda perlu mewaspadai migrasi penduduk dari daerah lain, pemda juga
harus memberikan prioritas dan mengutamakan kepada putra daerah Kalimantan
Timur agar masyarakat Kalimantan Timur yang menganggur dapat diperdayakan
Silde Ujian Unmul Lengkap Bab I - Bab V.pptx

More Related Content

Similar to Silde Ujian Unmul Lengkap Bab I - Bab V.pptx

Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintahBagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintahBrawijaya University
 
Mr_KEl3_Kemiskinan.pptx
Mr_KEl3_Kemiskinan.pptxMr_KEl3_Kemiskinan.pptx
Mr_KEl3_Kemiskinan.pptx
mariefmunthe
 
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosialPenduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
faisalhasan48
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatanKemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Ahmad Muhyi
 
Prubhan struktur ekonomi
Prubhan struktur ekonomiPrubhan struktur ekonomi
Prubhan struktur ekonomi
Ahmad Muhyi
 
Distribusi pendapatan nasional
Distribusi pendapatan nasionalDistribusi pendapatan nasional
Distribusi pendapatan nasional
destaputranto
 
Pertemuan ke 12 - Pak Kartika
Pertemuan ke 12 - Pak KartikaPertemuan ke 12 - Pak Kartika
Pertemuan ke 12 - Pak Kartika
nindyapurnamasari
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina   risnandari 11140131 (7 )Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina   risnandari 11140131 (7 )
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )
erlina risnandari
 
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
ANTON HILMAN
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatanKemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
mona munawaroh
 
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3Irvan Malvinas
 
Kelompok 7 teori pembangunan
Kelompok 7 teori pembangunanKelompok 7 teori pembangunan
Kelompok 7 teori pembangunan
MuhammadHanaffi1
 
Paper kel 3 dilema dana pensiun
Paper kel 3 dilema dana pensiunPaper kel 3 dilema dana pensiun
Paper kel 3 dilema dana pensiunReza Yudhalaksana
 
5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesia5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesia
Erlita Marcelia II
 
Adm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxAdm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docx
FadhielAchmad
 
Makalah sistim pembiayaan kesehatan
Makalah sistim pembiayaan kesehatanMakalah sistim pembiayaan kesehatan
Makalah sistim pembiayaan kesehatan
ady suhardi
 
Ekonomi Kesehatan STIKES Raflesia
Ekonomi Kesehatan STIKES RaflesiaEkonomi Kesehatan STIKES Raflesia
Ekonomi Kesehatan STIKES Raflesia
esyaayuning cipta
 
paper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalpaper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskal
Mulyadi Yusuf
 
Kebijakan anggaran
Kebijakan anggaranKebijakan anggaran
Kebijakan anggaranDevyzein
 
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi
Paul Aurel
 

Similar to Silde Ujian Unmul Lengkap Bab I - Bab V.pptx (20)

Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintahBagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
Bagian v-teori-pengeluaran-pemerintah
 
Mr_KEl3_Kemiskinan.pptx
Mr_KEl3_Kemiskinan.pptxMr_KEl3_Kemiskinan.pptx
Mr_KEl3_Kemiskinan.pptx
 
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosialPenduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
Penduduk dan sumber daya manusia , dasar ilmu sosial
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatanKemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
 
Prubhan struktur ekonomi
Prubhan struktur ekonomiPrubhan struktur ekonomi
Prubhan struktur ekonomi
 
Distribusi pendapatan nasional
Distribusi pendapatan nasionalDistribusi pendapatan nasional
Distribusi pendapatan nasional
 
Pertemuan ke 12 - Pak Kartika
Pertemuan ke 12 - Pak KartikaPertemuan ke 12 - Pak Kartika
Pertemuan ke 12 - Pak Kartika
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina   risnandari 11140131 (7 )Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina   risnandari 11140131 (7 )
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan erlina risnandari 11140131 (7 )
 
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
Analisis efektivitas dan efisiensi pada program dana desa sebagai fungsi dist...
 
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatanKemiskinan dan kesenjangan pendapatan
Kemiskinan dan kesenjangan pendapatan
 
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
Perbedaan ekonomi makro dan ekonomi mikro3
 
Kelompok 7 teori pembangunan
Kelompok 7 teori pembangunanKelompok 7 teori pembangunan
Kelompok 7 teori pembangunan
 
Paper kel 3 dilema dana pensiun
Paper kel 3 dilema dana pensiunPaper kel 3 dilema dana pensiun
Paper kel 3 dilema dana pensiun
 
5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesia5 permasalahan ekonomi di indonesia
5 permasalahan ekonomi di indonesia
 
Adm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docxAdm Keuangan Ari.docx
Adm Keuangan Ari.docx
 
Makalah sistim pembiayaan kesehatan
Makalah sistim pembiayaan kesehatanMakalah sistim pembiayaan kesehatan
Makalah sistim pembiayaan kesehatan
 
Ekonomi Kesehatan STIKES Raflesia
Ekonomi Kesehatan STIKES RaflesiaEkonomi Kesehatan STIKES Raflesia
Ekonomi Kesehatan STIKES Raflesia
 
paper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskalpaper kebijakan fiskal
paper kebijakan fiskal
 
Kebijakan anggaran
Kebijakan anggaranKebijakan anggaran
Kebijakan anggaran
 
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi
Kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi
 

Recently uploaded

LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
HengkiRisman
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
ssuser4dafea
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
SDNBotoputih
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
pristayulianabila
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
SABDA
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Sathya Risma
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdfKalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
SDNBotoputih
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdfIKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
sriwulandari723
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
tsuroyya38
 

Recently uploaded (20)

LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
 
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdfBiografi Presiden Republik Indonesia.pdf
Biografi Presiden Republik Indonesia.pdf
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
Laporan bulanan Dosen Pembimbing lapangan dalam pelaksanaan kampus mengajar a...
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdfKalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024  Kabupaten Temanggung .pdf
Kalender Pendidikan tahun pelajaran 2023/2024 Kabupaten Temanggung .pdf
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdfIKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
IKLAN PENERIMAAN GURU SEKUM YPS 2024.pdf
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
 

Silde Ujian Unmul Lengkap Bab I - Bab V.pptx

  • 1. I Latar Belakang  Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Dalam arti proper, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup.  Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran) Serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.  Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi
  • 2. I Latar Belakang  Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi pada suatu daerah juga merupakan permasalahan mendasar. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan.  Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan dan kemakmuran adalah peran alokatif. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyatanya adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal pengelolaan fiskal.
  • 3. I Latar Belakang  Sebagaimana diketahui bahwa cakupan fiskal ini sangat luas, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini maka fiskal yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah yaitu Pengeluaran pemerintah yang terdiri dari beberapa item seperti pendidikan dan kesehatan.  Hakikat pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui kuasa yang dimilikinya mengatur distribusi sumber daya secara adil dan wajar kepada masyarakat dengan semangat pelayanan kepada masyarakat.  Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan oleh karena itu penulis mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah
  • 4. I Rumusan Masalah 1. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Apakah Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur? 2) Apakah Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur? 3) Apakah Jumlah Penduduk Berpengaruh Signifikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur? 2. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian Latar Belakang tersebut maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Kalimantan Timur. 2) Untuk mengetahui pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor
  • 5. II Dasar Teori Kemiskinan (Y) menurut Kuncoro (2000) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Friedman dalam Usman, (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Pengeluaran Pendidikan (X1) menurut Teori Meier dalam Winarti, (2014: 41) Pemerintah yang membelanjakan dananya disektor pendidikan atau melakukan pengeluaran disektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan 1. Teori Kemiskinan 2. Teori Pengeluaran Pemerintah Pendidikan
  • 6. II Dasar Teori 2. Teori Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Disebutkan bahwa pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49: a) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). b) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). c) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. d) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 2. Teori Pengeluaran Pemerintah Pendidikan
  • 7. II Dasar Teori Pengeluaran Kesehatan (X2) menurut Kuncoro, (2013) Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Teori Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Disebutkan bahwa pada UU No 36 tahun 2009 Pasal 171: a) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. b) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji. c) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran 3. Teori Pengeluaran Pemerintah Kesehatan
  • 8. II Dasar Teori 4. Teori Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk (X3) Menurut Said (2001), yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Menurut BPS, (2013) Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar.
  • 9. II Kerangka Konsep Pengeluaran Bidang Pendidikan (X1) Pengeluaran Bidang Kesehatan (X2) Jumlah Penduduk (X3) KEMISKINAN (Y1)
  • 10. II Hipotesa Berdasarkan rumusan masalah maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 1) Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. 2) Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. 3) Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur.
  • 11. III Definisi Operasional Untuk melihat suatu gambaran, maka diberikan definisi operasional: 1) Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan (X1) adalah Realisasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah dibidang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur pada Sektor Pendidikan periode tahun 2006 - 2014 dalam satuan Rupiah. 2) Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan (X2) adalah Realisasi Anggaran Pengeluaran Pemerintah dibidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur pada Sektor Kesehatan periode tahun 2006 - 2014 dalam satuan Rupiah. 3) Jumlah Penduduk (X3) adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Kalimantan Timur selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Data yang digunakan adalah jumlah penduduk tahun 2006 – 2014 dalam satuan jiwa. 4) Tingkat Kemiskinan (Y) adalah presentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2006 - 2014 dalam satuan persen.
  • 12. III Alat Analisis Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.Alat analisis linier berganda digunakan sebagai alat analisis statistik karena penelitian ini dirancang meneliti variabel-variabel yang berpengaruh dari variabel bebas ke variabel terkait.Dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu. Rumus dari analisis regresi berganda menurut Anto Dajan (2000:399) yaitu : Y = α + b1 X1+ b2 X2+ b3 X3+ e Keterangan : Y = Tingkat Kemiskinan X1 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan X2 = Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan X3 = Jumlah Penduduk α = Konstanta variabel b = Koefisien regresi e = Standar Error
  • 13. IV Analisis Hasil dan Pembahasan A. Uji Asumsi Klasik (Normalitas) Tabel Nilai Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test) Berdasarkan nilai pengambilan keputusan dimana : a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Pada tabel uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa residual data yang didapat tersebut mengikuti distribusi normal, berdasarkan hasil output menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov signifikan pada nilai Unstandardized Residual sebesar 0,516 yang berarti nilai signifikan 0,516 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal Unstandardized Residual N 9 Normal Parametersa Mean .0000000 Std. Deviation .78530426 Most Extreme Differences Absolute .273 Positive .164 Negative -.273 Kolmogorov-Smirnov Z .818 Asymp. Sig. (2-tailed) .516
  • 14. IV Analisis Hasil dan Pembahasan B. Uji Asumsi Klasik (Multikolinieritas) Tabel Hasil Uji Multikolinieritas Nilai Tolerance variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) sebesar 0,144 lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas; sedangkan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar 0,091; Jumlah Penduduk (X3) sebesar 0,067 lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolinieritas. Nilai VIF variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) sebesar 6,925 lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas; Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar 11,034; Jumlah Penduduk (X3) sebesar 14,975 lebih besar dari 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas. Multikolinieritas suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara variabel-variabel bebas / variabel independent (X) yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi linier. Hal ini menunjukan bahwa terjadinya korelasi menunjukan bahwa terdapat hubungan antara variabel Independent X2 dan X3 tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan model. Model Collinearity Statistics Interpretasi Tolerance VIF 1 X1 .144 6.925 Tidak terjadi multikolinearitas X2 .091 11.034 Terjadi multikolinearitas X3 .067 14.975 Terjadi multikolinearitas
  • 15. IV Analisis Hasil dan Pembahasan C. Uji Asumsi Klasik (Heteroskedastisitas) Scatterplot Dependent Variabel : Tingkat Kemiskinan Berdasarkan gambar diagram scatterplot di atas, terlihat bahwa data tidak membentuk suatu pola tertentu atau pola menyebar. Hal ini berarti model penelitian terbebas dari masalah heteroskedastisitas.
  • 16. IV Analisis Hasil dan Pembahasan D. Uji Asumsi Klasik (Autokorelasi) Hasil Uji Autokorelasi (Run Test) Berdasarkan nilai pengambilan keputusan dimana nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebagai berikut : a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terdapat gejala autokorelasi. b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. berdasarkan uji Run Test menunjukkan bahwa residual data yang didapat berdasarkan hasil output menunjukkan nilai Run Test signifikan pada nilai Unstandardized Residual sebesar 1,000 yang berarti nilai signifikan 1,000 > 0,05 maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi. Unstandardized Residual Test Valuea .12266 Cases < Test Value 4 Cases >= Test Value 5 Total Cases 9 Number of Runs 5 Z .000 Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000
  • 17. IV Analisis Hasil dan Pembahasan  Hasil Regresi (Uji Hipotesis) Model Summary Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan  Berdasarkan tabel Keeratan hubungan antara X1, X2, X3 terhadap variabel Y yang diperoleh nilai R sebesar 0,949 menunjukan bahwa adanya hubungan sangat erat dan dapat diandalkan antara Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) serta Jumlah Penduduk (X3) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Timur.  Berdasarkan Tabel diperoleh nilai besarnya R-squared (R2) yang diperoleh sebesar 0,901. Angka tersebut menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan hubungan yang sangat kuat antara variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1), Pengeluaran pemerintah Bidang Kesehatan (X2) dan Jumlah Penduduk (X3), terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) di Provinsi Kalimantan Timur 0,901 atau 90,1 %. Sisanya sebesar 0,099 atau 9,9 % dijelaskan oleh faktor Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics Durbin- Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .949a .901 .841 .99334 .901 15.106 3 5 .006 2.717
  • 18. IV Analisis Hasil dan Pembahasan  Hasil Regresi (Uji Hipotesis) Tabel Uji Simultan (Uji F) ANOVAb Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Pengeluaran Pendidikan, Pengeluaran Kesehatan Dependent Variable: Tingkat Kemiskinan F Hitung sebesar 15.106 dengan tingkat signifikansi 0,006. Oleh karena probabilitas (0,006) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan memprediksi variable-variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan serta Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur berpengaruh secara bersama-sama. Selanjutnya untuk melihat atau menganalisis variabel bebas atau independen secara serentak digunakan uji F dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel berdasarkan hasil pengujian diatas dengan menggunakan SPSS Versi 16.00 maka diperoleh hasil Fhitung > Ftabel (15.106 > 5.409) maka model layak digunakan. Dari hasil Signifikan F tersebut menunjukkan besarnya nilai signifikansi 0,006 bila dibandingkan dengan taraf signifikan 0,05 maka nilai sig = 0,006 < taraf 0,05. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil analisis tersebut menolak Ho, atau berdasarkan hipotesis dengan kata lain model dapat digunakan. Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 44.716 3 14.905 15.106 .006a Residual 4.934 5 .987 Total 49.649 8
  • 19. IV Analisis Hasil dan Pembahasan Hasil Regresi (Uji Hipotesis) Tabel Uji Parsial (Uji t) Coefficientsa Persamaan sebagai berikut : Y = α + b1 X1+ b2 X2+ b3 X3+ e Y = 57,719 +(-16,202) +(-0,445) +8,251 + 0,099 uji t probabilitas (0,05) atau tingkat kepercayaan sebesar 95% maka diperoleh hasil sebagai berikut : 1)Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan (X1) dari tabel Coefficients sebelumnya, perhitungan thitung = -2,705 sedangkan ttabel = 2,015 jadi berdasarkan perhitungan tersebut t hitung > t tabel atau -2,705 < 2,015 artinya t hitung lebih kecil daripada t tabel, dimana H0 diterima dan H1 ditolak ; artinya Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). sedangkan berdasarkan Standardized Coefficients Beta (β) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) sebesar -1,003 memiliki nilai negatif. Angka standardized Coefficients Beta (β) pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sebesar (-1,003) menjelaskan apabila pengeluaran bidang pendidikan meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 1,003%. Berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) memiliki nilai statistik Probability Value (sig) 0,043, p yang berarti signifikan, dimana nilai Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 57.719 258.650 .223 .832 Pengeluaran Pendidikan (X1) -16.202 5.990 -1.003 -2.705 .043 Pengeluaran Kesehatan (X2) -.445 5.332 -.039 -.084 .937 Jumlah Penduduk (X3) 8.251 46.314 .097 .178 .866
  • 20. IV Analisis Hasil dan Pembahasan Hasil Regresi (Uji Hipotesis) Tabel Uji Parsial (Uji t) Coefficientsa uji t probabilitas (0,05) atau tingkat kepercayaan sebesar 95% maka diperoleh hasil sebagai berikut : 2) Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang kesehatan (X2) dari tabel Coefficients sebelumnya, perhitungan thitung = -0,084 sedangkan ttabel = 2,015 jadi berdasarkan perhitungan tersebut t hitung > t tabel atau -0,084 < 2,015 artinya t hitung lebih kecil daripada t tabel, dimana H0 diterima dan H1 ditolak ; artinya Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). sedangkan berdasarkan Standardized Coefficients Beta (β) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar -0,039 memiliki nilai negatif. Angka standardized Coefficients Beta (β) pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar (-0,039) menjelaskan apabila pengeluaran bidang kesehatan meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar -0,039%. Berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) memiliki nilai statistik Probability Value (sig) 0,937, p yang berarti tidak signifikan, dimana nilai signifikansi variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) sebesar 0,937, p > Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 57.719 258.650 .223 .832 Pengeluaran Pendidikan (X1) -16.202 5.990 -1.003 -2.705 .043 Pengeluaran Kesehatan (X2) -.445 5.332 -.039 -.084 .937 Jumlah Penduduk (X3) 8.251 46.314 .097 .178 .866
  • 21. IV Analisis Hasil dan Pembahasan Hasil Regresi (Uji Hipotesis) Tabel Uji Parsial (Uji t) Coefficientsa uji t probabilitas (0,05) atau tingkat kepercayaan sebesar 95% maka diperoleh hasil sebagai berikut : 3) Pengaruh jumlah penduduk (X3) dari tabel Coefficients sebelumnya, perhitungan thitung = - 0,084 sedangkan ttabel = 2,015 jadi berdasarkan perhitungan tersebut t hitung > t tabel atau -0,084 < 2,015 artinya t hitung lebih kecil daripada t tabel, dimana H0 diterima dan H1 ditolak ; artinya jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). sedangkan berdasarkan Standardized Coefficients Beta (β) Jumlah Penduduk (X3) sebesar 0,097 memiliki nilai positif. Angka standardized Coefficients Beta (β) pengeluaran pemerintah bidang kesehatan sebesar (0,097) menjelaskan apabila jumlah penduduk meningkat sebesar 1% maka tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 0,097%. Berdasarkan uji parsial menunjukan bahwa Jumlah Penduduk (X3) memiliki nilai statistik Probability Value (sig) 0,866, p yang berarti tidak signifikan, dimana nilai signifikansi variabel Jumlah Penduduk (X3) sebesar 0,866, p > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap variabel Tingkat Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 57.719 258.650 .223 .832 Pengeluaran Pendidikan (X1) -16.202 5.990 -1.003 -2.705 .043 Pengeluaran Kesehatan (X2) -.445 5.332 -.039 -.084 .937 Jumlah Penduduk (X3) 8.251 46.314 .097 .178 .866
  • 22. IV Analisis Hasil dan Pembahasan PEMBAHASAN 1) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (Y). Berdasarkan hasil statistik pada Standardized Coefficients Beta (β) sebesar (-1,003) yang bernilai negative. Maka dapat disimpulkan jika variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan (X1) dinaikan maka akan secara signifikan menurunkan variabel Tingkat Kemiskinan (Y). Hal ini sejalan dengan pernyataan Angelopoulos et al, (2007) yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan modal manusia sebagai faktor produksi, maka pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang artinya angka kemiskinan berkurang. Menurut Teori hal ini sejalan dengan pendapat Keynes dalam Sukirno (2010) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur olah kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu campur tangan pemerintah dibidang pendidikan melalui pengeluaran atau belanja sangat diperlukan untuk mengurangi angka kemiskinan. Dengan adanya sekolah gratis, beasiswa dari pemerintah dan Program Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan begitu dapat mengurangi masyarakat yang buta huruf sehingga masyarakat disuatu daerah tersebut dapat berkompetensi dengan masyarakat lainnya termasuk masyarakat internasional atau luar negeri. Dalam hal pekerjaan masyarakat yang terdidik dan memiliki kompetensi lebih mudah mendapatkan
  • 23. IV Analisis Hasil dan Pembahasan  PEMBAHASAN 2) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (Y). Berdasarkan hasil statistik pada Standardized Coefficients Beta (β) sebesar (-0,039) yang bernilai negatif. Maka dapat disimpulkan jika variabel Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan (X21) dinaikan maka akan menurunkan variabel Tingkat Kemiskinan (Y) meskipun tidak signifikan. Berdasarkan hal tersebut sejalan berpengaruh negatif dengan penelitian terdahulu hanya saja tidak signifikan. Sebagai berikut penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung” hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel kemiskinan. Dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Irhamini di tahun 2017 yang menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia” Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan variabel jumlah penduduk dan pengangguran berpengaruh posititf dan signifikan terhadap kemiskinan. Beberapa faktor yang membuat pengeluaran pemerintah bidang kesehatan menjadi tidak signifikan seperti program pemerintah dibidang kesehatan yang tidak tepat penyalurannya kepada rakyat miskin atau rakyat kurang mampu yang seharusnya mendapatkan
  • 24. IV Analisis Hasil dan Pembahasan  PEMBAHASAN 3) Jumlah Penduduk (X3) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Tingkat Kemiskinan (Y). Berdasarkan hasil statistik pada Standardized Coefficients Beta (β) sebesar (0,097) yang bernilai positif. Maka dapat disimpulkan jika variabel Jumlah Penduduk (X3) dinaikan maka akan secara tidak signifikan menaikan variabel Tingkat Kemiskinan (Y). Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Listyaningrum di tahun 2013 yang menganalisis pengaruh pengangguran pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan Kab/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Pada penelitian terdahulu jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan sedangkan dalam penelitian ini jumlah penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan yang berarti bahwa ketika jumlah penduduk meningkat maka akan meningkatkan kemiskinan walaupun kecil pengaruhnya. Berdasarkan hal tersebut mengartikan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Kalimantan Timur masih tergolong kecil dibandingkan didaerah Indonesia lainnya yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.
  • 25. V PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bab sebelumnya maka dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. 2) Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. 3) Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur. 2. Saran-saran Saran yang dikemukakan dalam oleh penulis sebagai berikut: 1) Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur sebaiknya pemerintah Propinsi Kalimantan Timur terus memaksimalkan pengeluaran pendidikan agar angka kemiskinan semakin menurun, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pengeluaran pengentasan buta huruf dan mengirimkan tenaga terdidik ke desa-desa tertinggal untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan memberikan program wajib belajar gratis kepada masyarakat yang kurang
  • 26. V PENUTUP 2. Saran-saran Saran yang dikemukakan dalam oleh penulis sebagai berikut: 2) Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur pemerintah perlu mengevaluasi pengeluaran pada bidang kesehatan, karena pengeluaran pemerintah bidang kesehatan belum memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan data menunjukan pengaruh sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan tetapi tidak signifikan yang artinya memiliki pengaruhnya kecil mengurangi angka kemiskinan. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebijakan tersebut seperti kartu BPJS, JAMKESDA dan sebagainya seharusnya diberikan kepada kategori masyarakat miskin. Beberapa masyarakat miskin masih ada yang tidak dapat memiliki BPJS, JAMKESDA, Kartu Indonesia Sehat mulai dari pengurusannya yang berbelit hingga dana iuran yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat kurang mampu. 3) Jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur, walaupun pada penelitian ini ketika Jumlah Penduduk meningkat maka tidak signifikan meningkatkan Tingkat Kemiskinan. Hal ini diartikan meningkatnya jumlah penduduk memberi pengaruh kecil terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Timur. Ledakan penduduk, migrasi dari daerah lain, terutama masuknya penduduk yang tidak terdidik dari daerah lain juga dapat menambah beban Provinsi Kalimantan Timur. Pemda perlu mewaspadai migrasi penduduk dari daerah lain, pemda juga harus memberikan prioritas dan mengutamakan kepada putra daerah Kalimantan Timur agar masyarakat Kalimantan Timur yang menganggur dapat diperdayakan