Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi milik pribadi, milik umum, dan milik negara. Milik umum mencakup sumber daya alam seperti minyak dan tambang, serta benda-benda vital untuk umum seperti masjid dan jalan. Politik ekonomi Islam bertujuan mengentaskan kemiskinan dan menjamin kesejahteraan dengan memenuhi kebutuhan primer setiap orang dan kebutuhan sekunder sesuai kemampuan individu melalui mekanisme

1. kemakmurannya. Dan ini adalah subyek dari sistem ekonomi Islam
dan mewajibkan bagi setiap Muslim termasuk negara untuk terikat
dengannya. _ d , ^ , t e : , ^ . , , ;
Sistem ekonomi Islam meliputi: konsep kepemilikan; penggunaan
hak milik; dan distribusi kekayaan di antara individu. Dalam
konsep kepemilikan, Islam membagi kepemilikan menjadi tiga,
yaitu : milik pribadi, milik umum atau milik negara. Kepemilikan
umum mencakup sumber alam seperti minyak bumi, tambang
emas, perak, tembaga, dan Iain-lain; benda-benda yang
pembentukannya tidak mungkin dimiliki individu seperti masjid,
jalan raya; juga benda-benda vital yang dibutuhkan dan dicari-cari
oleh manusia dan memiliki jumlah kandungan (deposit) yang amat
besar, misalnya sumber mata air. Dalam kasus Indonesia,
seand'ainya Kepemilikan Umum ini dikelola oleh negara menurut
Fahmi Amhar, negara akan mendapatkan dana sekitar 1.764 trilyun
tiap tahun (Sumber http-Z/famhar multiplv.com/inurnal/item/179).
Berdasarkan paradigma tersebut, maka Islam telah menetapkan
politik ekonomi dan mekanisme ekonomi untuk mengentaskan
kemiskinan dan menjamin kesejahteraan umat
manusia.
Politik Ekonomi Islam
t|{y>
'i51
Politik ekonomi Islam seperti yang dijelaskan oleh Abdurahman al-
Maliki (2001) dalam bukunya, As-Siyaasah al-Iqtishaadiyah al-
Mutslaa (Politik Ekonomi Ideal) adalah jaminan pemenuhan atas
pemuasan semua kebutuhan primer (sandang, pangan, dan papan)
setiap orang serta pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersiernya
sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup
dalam masyarakat tertentu yang memiliki
gaya hidup yang khas. Politik ekonomi Islam diterapkan oleh
negara melalui mekanisme dan kebijakan APBN untuk menjamin
kesejahteraan umat manusia baik untuk pemenuhan kebutuhan
pokok individu maupun kebutuhan pokok masyarakat.
Pemenuhan kebutuhan pokok individu //.J
*
nb BJri',-!'..-1
i'.iinwn