Program READ bertujuan untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat miskin pedesaan di Sulawesi Tengah melalui empat komponen yakni pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha pertanian dan non-pertanian, peningkatan prasarana desa, serta pengelolaan program dan analisis kebijakan."

1. Rural Empowerment and Agricultural
Development (READ) Program
(SELAYANG PANDANG)

2. I. Latar Belakang
Dukungan pada program pemberdayaan perdesaan dan pembangunan pertanian
di Sulawesi Tengah dianggap penting bagi IFAD.
Pertama, kawasan perdesaan di Sulawesi Tengah meliputi sejumlah besar
rumah tangga miskin dan propinsi ini merupakan salah satu propinsi miskin di
Indonesia. Kondisi ini mencerminkan keterisolasian sejumlah besar kawasan di
dataran tinggi akibat kontur lahannya yang berbukit-bukit dan ketiadaan akses dan
pelayanan.
Kedua, lembaga ditingkat desa yang ada sedang dalam proses perubahan
sebagai akibat terjadinya perubahan administratif karena desentralisasi, yang
membuka peluang pengembangan proses perencanaan yang partisipatif dan
menyeluruh di tingkat desa. Selain itu, sejumlah kelompok yang terbentuk oleh
program lain, dapat menjadi tumpuan awal kegiatan Program.
Ketiga, adanya peluang perbaikan mata pencaharian yang cukup signifikan,
baik melalui pengembangan pertanian maupun usaha non pertanian. Saat ini tingkat
produktivitas pertanian masih rendah, meski upaya peningkatan pertanian sederhana
dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas pertanian secara
substansial. Sulawesi Tengah memiliki keunggulan komparatif dalam berbagai produk
pertanian, seperti: coklat, tembakau, kopi, vanila dan lada, namun rantai
pemasarannya tidak efisien dan nilai tambah komoditi tersebut kecil, komoditi
tersebut sebagian besar diekspor dalam bentuk mentah. Ada peluang untuk mengatasi
hal ini.
Keempat, desentralisasi membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk
mengatasi kemiskinan dengan cara melaksanakan program mereka sendiri, seperti:
melalui investasi prasarana perdesaan. Hal yang sama, terdapat peluang bagi
Pemerintah Propinsi untuk mendukung upaya pengurangan kemiskinan di kawasan
perdesaan atas nama Deptan.
Menurut hasil penilaian sosial-ekonomi yang dilakukan tahun 2003, untuk
memperbaiki matapencaharian di perdesaan, diperlukan investasi sebagai berikut: (i)
bantuan keuangan bagi para petani untuk memulai atau memperbaiki kegiatan
pertanian; (ii) perbaikan prasarana perdesaan; (iii) pelatihan dan dukungan bagi
petani miskin dalam produksi coklat dan kegiatan lainya; dan (iv) pelaksanaan
kegiatan-kegiatan yang fokus pada kaum perempuan, termasuk dalam hortikultur dan
peternakan skala kecil.
Dari investigasi selanjutnya teridentifikasi kebutuhan: (i) investasi untuk
meningkatkan kualitas bibit bagi para petani, khususnya bibit jagung dan padi; (ii)
perbaikan rantai pemasaran sehingga para petani dapat memperoleh harga yang lebih
tinggi; (iii) pengelolaan sumber daya alam untuk mengatasi meningkatnya ancaman
degradasi lingkungan di wilayah dataran tinggi.
Program READ akan mendukung Deparetemen Pertanian dalam mengembangkan
kapasitas yang lebih besar untuk melaksanakan analisis kebijakan berdasarkan
berbagai pengalaman keberhasilan yang ada serta berbagai inovasi yang diambil dari
proyek-proyek IFAD dan program-program pengurangan kemiskinan lainnya dan untuk
melakukan analisis implikasi kebijakan untuk pengembangan kebijakan dimasa
datang. Analisis yang dapat dikembangkan dari Country Protfolio Evaluation yang
1

3. dirumuskan IFAD akan memberikan input bagi perumusan kebijakan pemerintah dan
selanjutnya mendukung upaya perbaikan Dokumen Strategi Pengurangan Kemiskinan
yang fokus pada upaya mencapaian target Millenium Development Goal (MDG).
II. Tujuan dan Sasaran
Program READ bermaksud untuk memperbaiki mata pencaharian kaum miskin
perdesaan secara berkelanjutan di 150 desa sasaran di lima kabupaten di propinsi
Sulawesi tengah (Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso dan Toli-toli).
Adapun tujuan yang hendak dicapai adalah pertumbuhan kegiatan ekonomi
yang berkelanjutan, dan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam di desa-desa
tersebut.
III. Output yang diharapkan
1. Kelembagaan tingkat desa dan kegiatan kelompok yang berfungsi secara efektif
2. Kelompok petani sasaran menerapkan sistem produksi dan pemasaran serta
memahami sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan mampu
membentuk usaha non pertanian baru dan/atau pengembangan usaha yang telah
ada
3. Perbaikan prasarana yang ada di desa-desa sasaran melalui partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaannya
4. Meningkatnya kapasitas Departemen Pertanian dalam melakukan analisis kebijakan
dan merumuskan kebijakan bagi kaum miskin di perdesaan, disamping pula
meningkatnya kapasitas mereka dalam menekankan permasalahan gender
IV. Pendekatan
Pendekatan program READ akan difokuskan pada elemen utama sebagai
berikut:
1. Mendukung inisiatif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat lokal dalam
mengelola pembangunan sosial-ekonominya sehingga menjadi lembaga masyarakat
yang lebih transparan, akuntabel, adil dan kompeten.
2. Mendukung sistem desentralisasi pemerintahan untuk mendekatkan sumberdaya
pemerintah pada masyarakat, meningkatkan kepekaan pada kebutuhan lokal dan
akuntabilitas pemerintah pada masyarakat lokal.
3. Membantu mengatasi kendala yang dialami oleh para petani miskin agar mencapai
tingkat pendapatan yang lebih tinggi dan perbaikan ketahanan pangan dari Usaha
Pertanian Budidaya dan Non-Budidaya.
4. Memperbaiki kondisi prasarana perdesaan yang kurang memadai karena dapat
menghambat kegiatan produksi dan pemasaran yang dilakukan para petani dan
pengusaha lainnya, melalui kesepakatan antara masyarakat dan pemerintah
2

4. daerah. Investasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat
yang dituangkan dalam rencana pembangunan desa.
5. Mendukung kebijakan desentralisasi pemerintahan dan Depertemen Pertanian
untuk melaksanakan perannya sebagai lembaga yang memfasilitasi dan
mengkoordinasikan program pengurangan kemiskinan
V. Kelompok Sasaran dan Ruang Lingkup Program
Bedasarkan kriteria strategi mata pencaharian, di wilayah perdesaan propinsi
Sulawesi Tengah, terdapat tujuh tipologi rumah tangga seperti pada tabel 1
Sasaran Program READ adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1 – 4.
Seleksi kelompok sasaran akan dilakukan bersama-sama oleh dinas/instansi
pemerintah ditingkat propinsi, kabupaten dan masyarakat. Pemerintah propinsi dan
kabupaten dengan bantuan dari penyedia jasa masyarakat yang direkrut akan
membantu desa potensi READ untuk mengidentfikasi dan memilih anggota kelompok
target. Program akan menyediakan dukungan yang diperlukan untuk membantu rumah
tangga yang masuk kelompok 1 – 4 meningkat ke kelompok 5 dan 6. Program juga
akan membantu rumah tangga kelompok 7 dan unit usaha yang lebih besar melalui
penguatan keterkaitan rantai pasokan untuk memberikan manfaat bagi kelompok
sasaran utama
Tabel .1
Tipologi Rumah Tangga Menurut Matapencaharian
Tipologi Karakteristik Matapencaharian Rumah Tangga
Tipe 1 Tidak memiliki lahan, matapencaharian utama buruh tani tidak tetap /
musiman, sebagian anggota keluarga separuh menganggur dalam jangka waktu
tertentu setiap tahunnya;
Tipe 2 Petani subsisten di sektor produksi pertanian tanaman pangan, bekerja
sampingan sebagai buruh tani tidak tetap, sebagian lainnya bekerja disektor
pertanian komersial yang menghasilkan surplus produksi;
Tipe 3 Petani di sektor pertanian yang lebih komersial, tetapi pada dasarnya masih
berorientasi subsisten, dengan tambahan pengahasilan dari anggota keluarga
yang bekerja di luar desa;
Tipe 4 Petani subsisten dan komersial, dengan tambahan penghasilan dari bekerja
diluar sektor pertanian;
Tipe 5 Penghasilan utama keluarga lebih berorientasi pada kegiatan yang menghasilkan
pendapatan, pertanian subsisten menjadi kurang penting;
Tipe 6 Penghasilan utama dari pertanian komersial dan usaha skala kecil; dan
Tipe 7 Pengusaha perdesaan di sektor pertanian komersial, telah bertransisi dari
pengusaha skala kecil ke pengusaha skala kecil dan menengah yang
mempekerjakan masyarakat setempat dalam jumlah yang cukup signifikan.
Program READ akan mencakup 150 desa miskin di lima kabupaten peserta
program, yaitu : Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso dan Toli-toli. Adapun seleksi
desa-desa tersebut akan didasarkan pada empat indikator, yakni:
1. Index potensi lahan;
2. Index keterisolasian;
3

5. 3. Index akses pada pelayanan umum;
4. Index organisasi.
VI. Manfaat Program
1. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan dan produk kehutanan non
kayu (NTFP) .Adanya perbaikan pasar serta tambahan pendapatan dari usaha non
pertanian, diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan rumah tangga
miskin sebagai pemanfaat langsung Program.
2. Penyediaan prasarana, antara lain seperti: pembangunan saluran irigasi, fasilitas
air bersih dan jalan akses desa serta jalan usaha tani.
3. Meningkatkan kapasitas kaum miskin baik laki-laki maupun perempuan, organisasi
desa dan administrasi desa dalam mengelola pembangunan pertanian di
perdesaan, termasuk perencanaan, pembiayaan dan pengelolaan serta
operasionalisasi dan pemeliharaan prasarana yang dibangun.
4. Membangun transparansi dan akuntabilitas administratif aparat di tingkat desa dan
kabupaten
5. Memberikan dampak positif pada kaum perempuan serta perbaikan gizi dan
ketahanan pangan rumah tangga, membuka peluang yang lebih luas bagi
perempuan sebagai agen perubahan dalam proses pembangunan sosial dan
ekonomi.
6. Staff program dari dinas pertanian akan mampu mengelola proyek pembangunan
pertanian dengan pendekatan partisipatif.
7. Otoritas ditingkat propinsi dan kabupaten akan memiliki pengalaman dan
kecakapan dalam melaksanakan program pengurangan kemiskinan perdesaan
dalam konteks desentralisasi tata pemerintahan. Pada.
8. BPSDMP akan memiliki kapasitas dan pengalaman untuk melaksanakan peran
fasilitasi dalam pembangunan pertanian yang terdesentralisasi.
9. Memberikan manfaat pada sekitar 220.000 penduduk di 48.500 rumah tangga
dalam 150 desa. Disamping itu sejumlah penduduk di luar 150 desa tersebut juga
akan mendapatkan manfaat dari kegiatan program melalui penerapan teknologi
yang diperkenalkan Program, pemanfaatan prasarana yang dibangun melalui
Program dst.
4

6. VII. Komponen Program
Program READ terdiri dari empat komponen:
1. Komponen A : Community Empowerment
(Pemberdayaan Masyarakat);
2. Komponen B : Farm and Off-farm Enterprise Development
(Pengembangan Usaha Pertanian Budidaya dan Non-Budidaya);
3. Komponen C : Rural Infrastructure
(Prasarana Perdesaan);
4. Komponen D : Program Management and Policy Analysis
( Pengelolaan Program dan Analisis Kebijakan).
A. Komponen A
Pemberdayaan Masyarakat.
Komponen ini akan meningkatkan kemampuan kaum miskin untuk
melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan prioritas pembangunan
mereka secara menyeluruh dan transparan sesuai dengan sumber daya yang
dimilikinya dan peluang yang ada, melalui:
1. Pemberdayaan keterampilan administrator desa dalam melakukan
identifikasi, perencanaan, pengelolaan dan memonitor kegiatan
pembangunan;
2. Pelibatan kaum miskin dan kelompok tersisih lainnya dalam proses tersebut;
dan
3. Perbaikan keterkaitan antara proses perencanaan tingkat desa dengan
perencanaan dan manajemen di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Komponen A terdiri dari 6 (enam) sub komponen kegiatan yang meliputi:
1. Seleksi desa sasaran
2. Pembentukan fasilitator desa
3. Identifikasi mitra potensial dari pemerintah dan non-pemerintah
4. Pengenalan program READ ke desa sasaran
5. Pengambilan keputusan dan perencanaan di tingkat desa
6. Pembangunan kapasitas sosial dalam mendukung pengelolaan ekonomi.
Adapun urutan pelaksanaan Komponen A ini adalah sesuai dengan seperti
yang tercantum pada table 2
5

7. Tabel 2.
Ruang lingkup Pemberdayaan Masyarakat
KELUARAN YANG
KOMPONEN KEGIATAN PELAKU UTAMA METODA/PROSES
DIHARAPKAN
SELEKSI DESA TARGET PMU & DMU PMU menyusun daftar 200 calon Daftar desa : Th 1 – 20;
desa lokasi menurut criteria : Th 2 – 30; Th 3 - 100
potensi lahan, keterisolasian,
pelayanan umum, organisasi
REKRUTMEN LSM PMU & DMU Pemilihan LSM sesuai prosedur LSM Pemberdayaan
MELATIH & pengadaan yang berlaku. Masya rakat
MENSUPERVISI
FASILITATOR DESA
REKRUTMEN DMU Fasilitator diupayakan berasal dari Th 1 – 20 FD; Th 2 – 30
FASILITATOR DESA / FD desa ybs, bekerja selama 4 tahun FD; Th 3 – 100 FD
dengan kontrak yang akan
diperbaharui setiap tahunnta. Setiap
desa = 1 fasilitator desa.
IDENTIFIKASI MITRA LSM Survey program pemerintah & non Peta program & potensi
POTENSIAL pemerintah berbasis masyarakat sinergi dengan READ
PEMERINTAH
DAN NON PEMERINTAH
PENGENALAN PROGRAM STAF PROGRAM Beberapa pertemuan awal di tingkat Konfirmasi keikutsertaan
DI TINGKAT DESA desa untuk pengenalan program & desa dalam program
konfirmasi keikutsertaan dalam
program
PENGAMBILAN KEPUTUSAN & PERENCANAAN DITINGKAT DESA
PENGUATAN STAF SENIOR Metoda PRA, pertemuan kelomok / Kapasitas kepemimpinan
PERENCANAAN PROGRAM DI desa pelatihan, fasilitas tatap muka desa antara lain untuk
DESA & TATA TINGKAT menyiapkan rencana &
PEMERINTAHAN DESA PROPINSI DAN anggaran tahunan,
KABUPATEN & FD prioritas pembagunan
prasarana desa,dsb
PELIBATAN FASILITATR DESA Fasilitasi ( termasuk pengembangan Keterlibatan kaum miskin
KEPENTINGAN KAUM / FD kapasitas) bagi kaum miskin & kelompok marginal lain
MISKIN dan/atau perempuan perlu dalam proses
dilakukan terpisah perencanaan desa
PENINGKATAN FASILITATOR Memperbaiki keterkaitan
KEMAMPUAN DESA / FD perencanaan desa dengan
KEPEMIMPINAN DESA kabupaten, melalui fasilitasi dan
advokasi pada aparat pemerintah
desa
PEMBANGUNAN KAPASITAS SOSIAL UNTUK MENDUKUNG PENGELOLAAN EKONOMI
PENGUATAN KAPASITAS FASILITATOR Pelatihan,penilaian partisipatif, loka Landasan bagi
ORGANISASI DESA dan PPL karya, kunjungan lapangan dsb & pengembang an lembaga
MASYARAKAT DLM bantuan teknis, fasiltasi bagi masyarakat
PENGELOLAAN ASET & kelompok simpan pinjam
KEGIATAN EKONOMI
PROMOSI PARTISIPASI FASILITATOR Pengembangan organisasi yg Peningkatan kapasitas &
KAUM MISKIN & DESA / FD melibatkan kaum partisipasi kaum miskin
TERSISIH DLM miskin,meningkatkan kemampuan dlm mengelola usaha dan
PENGELOLAAN kaummiskin kegiatan pertanian
EKONOMI
MENINGKATKAN FASILITATOR Bekerjasam dgn perbankkan tingkat Studi & material untuk
KAPASITAS LEMBAGA DESA DAN kecamatan & Kabupaten untuk mempromosikan sector
MASYARAKAT & STAF PROGRAM membangun jaringan dng kelompok komersial bagi kaum
MENGAITKANNYA DGN simpan pinjam, bersinergi dgn miskin
SEKTOR KOMERSIAL kegiatan dalam komponen B
6

8. B. Komponen B
Pengembangan Usaha Pertanian Budidaya dan Non-Budidaya.
Komponen ini dimaksudkan untuk menyediakan akses pada teknologi,
keterampilan manajemen dan keterkaitan komersial dengan pasar dan entitas
swasta yang bergerak dalam rantai pemasok barang dan jasa bagi petani miskin
dalam masyarakat marginal secara berkelanjutan.
Komponen B ini terdiri dari 3 (tiga) sub komponen kegiatan yang
meliputi:
1. Penigkatan produktivitas usaha perdesaan
2. Integrasi komersial usaha-usaha perdesaan
3. Perbaikan pengelolaan sumber daya alam.
Penigkatan produktivitas usaha pertanian,
Sub-komponen ini terdiri dari sejumlah kegiatan yang mencakup penyuluhan;
penyediaan dana bergulir bagi petani (pengembangan dan penguatan kelompok
yang akan menerima dana bergulir difasilitasi melalui kegiatan Komponen– A)
Integrasi komersial usaha-usaha perdesaan
Sub-komponen ini mencakup diantaranya pengembangan usaha pembenihan
komersial; dan intensifikasi usaha produksi pertanian tingkat rumah tangga.
Kegiatan ini akan difasilitasi secara intensif oleh fasilitator Desa, Petugas
Penyuluh Lapangan (PPL), dan konsultan.
Perbaikan pengelolaan sumber daya alam
Sub-komponen ini meliputi pelaksanaan proyek-proyek percontohan (pilot
project) yang ada dalam Program Pengelolaan Sumber Daya Alam atau Natural
Resources Management (NRM). antara lain seperti: Sloping Agricultural Land
Technologies (SALT); Pengembangan kebijakan desentralisasi pertanahan; atau
pemasaran produk berlabel “Agri-eco”.
C. Komponen C
Prasarana Perdesaan.
Komponen ini akan membiayai berbagai investasi prasarana perdesaan
dengan menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan jenis prasarana
yang akan dibangun. Fasilitas prasarana perdesaan akan dipilih dan dirancang
secara partisipatif yang melibatkan kerjasama erat antara masyarakat
penerima manfaat dan dinas teknis terkait ditingkat kabupaten. Semua fasilitas
prasarana perdesaan yang diusulkan akan diseleksi, dirancang, dibangun,
dioperasikan dan dipelihara sesuai dengan kesepakatan bersama antara
masyarakat dengan pemerintah daerah. Usulan investasi prasarana perdesaan
merupakan bagian dari rencana pembangunan desa yang disusun melalui
Komponen A.
Semua proposal yang disampaikan masyarakat yang akan dibiayai
Program akan dinilai sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
Program READ akan menyediakan kontribusi tunai, material lokal dan
tenaga kerja, sedangkan masyarakat akan bertanggung jawab dalam
7

9. pelaksanaan dan pemeliharaan prasarana antara lain irigasi serta jalan usaha
tani. Pemerintah kabupaten akan melakukan pemeliharaan jalan untuk akses
hasil pertanian.
Persyaratan umum pembiayaan proyek yang harus dipenuhi adalah:
1. Pengadaan prasarana disetujui setelah Annual Work Plan and Budget (AWPB)
tahun pertama telah disetujui IFAD;
2. Semua usulan pengadaan prasarana harus dipilih dan dirancang secara
partisipatif;
3. Masyarakat harus membuat permohonan tertulis kepada dinas teknis yang
berwenang ditingkat kabupaten;
4. Rancangan prasarana yang akan dibangun telah dikonsultasikan/
direkomendasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum kabupaten;
5. Pelaksanaan supervisi pelaksanaan pembangunan prasarana dilakukan oleh
konsultan atau Dinas Prasarana Kabupaten dan melibatkan partisipasi
masyarakat;
6. Seluruh kontrak di sampaikan pada IFAD untuk dikaji sesuai dengan aplikasi
pencairan dana.
Adapun persyaratan teknis yang perlu dipenuhi untuk proposal
pembangunan prasarana perdesaan seperti pada Bab Pelaksanaan Program.
D. Komponen D
Pengelolaan Proyek dan Analisis Kebijakan.
Komponen ini dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan dan koordinasi
program READ melalui struktur tata pemerintahan yang ada. Disamping itu
komponen ini juga akan memperkuat kapasitas pemerintah pusat dalam
melakukan analisis kebijakan di sektor pertanian dan memberikan masukan
untuk penyusunan kebijakan dan advokasi pada departemen terkait mengenai
kebijakan desentralisasi pembangunan pertanian, pengurangan kemiskinan
perdesaan, melaksanakan pilot alternatif penyediaan pelayanan umum dan
pendekatan analisis gender.
Komponen ini akan mendukung pembentukan:
1. National Support Unit di BPSDMP, Departemen Pertanian untuk mendukung
pelaksanaan program di tingkat propinsi, kabupaten dan desa;
2. National Steering Committee yang menyiapkan panduan kebijakan;
3. Provincial Management Unit/ PMU yang bertanggung jawab untuk
mengelola dan melakukan supervisi pelaksanaan program ditingkat
kabupaten, mengembangkan kapasitas, melaksanakan pelaporan dan
penilaian dampak, jaringan dan komunikasi;
4. District Management Unit yang akan menjamin bahwa investasi prasarana
dilakukan dengan baik dan terciptanya keterkaitan antara masyarakat
dengan perbankan, perusahaan komersial, masyarakat madani, pusat-pusat
penelitian dan dinas pemerintah secara berkelanjutan.
8