KARAKTERISTIK
ORGANISASI SEKTOR
PUBLIK
PERTEMUAN 1
Question?
Organisasi sektor publik?
Pengertian Sektor Publik
 Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor
publik sering didefinisikan sebagai “suatu
entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan
penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi
kebutuhan dan hak publik”
Ciri-Ciri Organisasi Sektor Publik:
 Tidak mencari keuntungan finansial
 Dimiliki oleh publik
 Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk
saham
 Keputusan berdasarkan konsensus
Kelompok Organisasi Sektor
Publik:
 Lembaga Pemeritah
 Organisasi Agama
 Organisasi Sosial
 Yayasan
 Institusi Pendidikan
 Organisasi Kesehatan
Persamaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
 Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem
perekonomian nasional
 Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk
mencapai tujuannya
 Pola manajemen keuangan sama
 Beberapa mempunyai output produk yang sama
 Diatur oleh peraturan perundangan
Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
 Tujuan Organisasi
 Sumber Pendanaan
 Peraturan Perundang-undangan
 Kepemilikan
 Pertanggungjawaban
 Struktur Organisasi
 Anggaran
 Basis Akuntansi
 Tolak Ukur
Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
Ke Pemegang Saham
dan kreditur
Ke Masyarakat dan
Parlemen
Pertanggungjawaban
Pemegang saham
Dimiliki secara kolektif
oleh masyarakat
Kepemilikan
UU PT, peraturan
Bapepam dan BEI
UU, KMK, Peraturan
Mendagri, PP
Peraturan perundang -
undangan
Modal sendiri, utang
bank, obligasi, saham,
dlsb
Pajak, Retribusi, utang,
obligasi, Laba Badan
Usaha, dlsb
Sumber Pendanaan
Profit Motive
Nonprofit Motive
Tujuan Organisasi
Sektor Swasta
Sektor Publik
Perbedaan Organisasi Sektor Publik
dengan Perusahaan:
Sektor Publik Sektor Swasta
Struktur
Organisasi
Birokratis, kaku, hierarkhis Fleksibel: datar, piramid,
fungsional
Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik
Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward
accruals
PSAK 45: akrual
Akrual
Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas,
apakah pencapaian kepuasan
masyarakat, keberhasilan dalam
memanfaatkan dana sesuai dgn
anggaran atau efisiensi dan
efektifitas kegiatan
Lebih jelas dalam
pengukurannya yaitu
mencari laba
Lingkup Organisasi Sektor Publik
 Bergerak dalam lingkungan yang sangat
kompleks dan variatif
 Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja
 Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:
 Faktor Ekonomi
 Faktor Politik
 Faktor Kultural
 Faktor Demografi
Sejarah Organisasi Sektor Publik
• Mesir
• Organisasi kementrian didirikan untuk
mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri
• Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan
hasil pemungutan pajak.
• Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar
pemungutan pajak.
• Babilonia
• Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai
kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan
produksi
Sejarah Organisasi Sektor Publik
• Yunani
• Pemerintah membagi secara adil sumber
pendapatan yang diterima oleh Phartenon
• Telah mengembangkan berbagai metode
pencatatan barang yang berharga.
• Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung
mekanisme pajak
• Pencatatan transaksi di Genoa  transaksi
keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan
rakyat
Sejarah Organisasi Sektor Publik
• Gereja
• Administrasi keuangan gereja telah dilakukan
dengan rapi
• Islam
• Pencatatan kekayaan mendukung penghitungan
zakat pada zaman pemerintahan khalifah
• Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara
telah memiliki pencatatan yang rapi.
Sejarah Organisasi Sektor Publik
• Inggris – abad 15
• Pemerintah berusaha melakukan mengatur
semua pertahanan.
• Pelaporan keuangan dirinci lebih rinci  tenaga
kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang,
harga penjualan dan metode pemasaran
Sejarah Organisasi Sektor Publik
• Abad 18  Perubahan mendasar
• Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang
seluas-luasnya
• Revoluasi industri
• Pengembangan akuntansi keuangan dan
manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh
perkembangan praktik akuntansi sektor publik.
Sejarah Organisasi Sektor Publik
• Abad 19-20
• Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai
proses pencatatan pajak yang dipungut oleh
pemerintah.
• Pejabat publik sebagai penanggungjawab
pengumpulan pajak dan pembelanjaannya.
• Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah
• Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga
memiliki tanggung jawab administrasi lain.
Perkembangan Akuntansi Sektor
Publik
 Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas
sektor publik yang paling besar dan dominan
 Dilakukan upaya untuk membuat standar yang
relevan dengan praktik Organisasi Sektor
Publik baik oleh IAI maupun Pemerintah
Standar yang Ada
IAI Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan (KSAP)
Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (PSAP)
IFAC International Public Sector
Accounting Standards (IPSAS)
USA GASB dan FASAB
PSAP
Kerangka Konseptual
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah
PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran
PSAP 03 Laporan Arus Kas
PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan
PSAP 05 Akuntansi Persediaan
PSAP 06 Akuntansi Investasi
PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dlm Pengerjaan
PSAP 09 Akuntansi Kewajiban
PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar
Biasa
PSAP 11 Konsolidasi
Dana Kemanusiaan KOMPAS
 KOMPAS mendirikan sebuah organisasi sosial
dengan nama Dana Kemanusiaan KOMPAS
(DKK)
 Kegiatannya menggalang dana untuk
disalurkan kepada masyarakat yang
membutuhkan bantuan.
Pemerintahan
 UU RI No. 32 th 2004 ttg Pemerintahan
Daerah
 PP RI No. 6 th 2005 ttg PILKADA
Ps 66 ayat 2 : Dana Kampanye wajib
dilaporkan oleh pasangan calon kepada
KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah
pemungutan suara.
Agama
 UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat
Artikel:
- Opini dari pihak yang menganggap bahwa
UU tersebut membutuhkan beberapa
perubahan/tambahan.
Pendidikan
 UU No 20//2004 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan (PP)
tentang perubahan status perguruan tinggi
negeri (PTN) menjadi badan hukum milik
negara (BHMN) >>> Badan Hukum
Pendidikan (BHP)
Yayasan
 UU No. 16 th 2001 tentang Yayasan dirubah
dengan UU No. 28 tahun 2004
Lembaga Swadaya Masyarakat
 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
merupakan salah satu organisasi sektor publik
 Sebagai contoh LSM yaitu LP3ES yang
sukses dengan Quick Count-nya pada pemilu
2004
 Transparansi dan akuntabilitas LSM
diperlukan agar terbentuk sumber dana yang
mandiri
 Dengan sumber dana yang mandiri maka
Agenda LSM tidak lagi dicurigai sebagai
Agenda Donor
Question?
Bagi organisasi yang mencari laba, adanya
laba menjadikan pengukuran kinerja lebih
mudah; sedangkan tidak adanya pengukuran
hasil yang tepat dalam Organisasi Sektor
Publik menyebabkan pengukuran kinerja
menjadi lebih sulit.
Apakah pernyataan di atas benar?
Berikan pendapat anda!

Sektor Publik.ppt

  • 1.
  • 2.
  • 3.
    Pengertian Sektor Publik Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”
  • 4.
    Ciri-Ciri Organisasi SektorPublik:  Tidak mencari keuntungan finansial  Dimiliki oleh publik  Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham  Keputusan berdasarkan konsensus
  • 5.
    Kelompok Organisasi Sektor Publik: Lembaga Pemeritah  Organisasi Agama  Organisasi Sosial  Yayasan  Institusi Pendidikan  Organisasi Kesehatan
  • 6.
    Persamaan Organisasi SektorPublik dengan Perusahaan:  Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional  Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya  Pola manajemen keuangan sama  Beberapa mempunyai output produk yang sama  Diatur oleh peraturan perundangan
  • 7.
    Perbedaan Organisasi SektorPublik dengan Perusahaan:  Tujuan Organisasi  Sumber Pendanaan  Peraturan Perundang-undangan  Kepemilikan  Pertanggungjawaban  Struktur Organisasi  Anggaran  Basis Akuntansi  Tolak Ukur
  • 8.
    Perbedaan Organisasi SektorPublik dengan Perusahaan: Ke Pemegang Saham dan kreditur Ke Masyarakat dan Parlemen Pertanggungjawaban Pemegang saham Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Kepemilikan UU PT, peraturan Bapepam dan BEI UU, KMK, Peraturan Mendagri, PP Peraturan perundang - undangan Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb Sumber Pendanaan Profit Motive Nonprofit Motive Tujuan Organisasi Sektor Swasta Sektor Publik
  • 9.
    Perbedaan Organisasi SektorPublik dengan Perusahaan: Sektor Publik Sektor Swasta Struktur Organisasi Birokratis, kaku, hierarkhis Fleksibel: datar, piramid, fungsional Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward accruals PSAK 45: akrual Akrual Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, apakah pencapaian kepuasan masyarakat, keberhasilan dalam memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan Lebih jelas dalam pengukurannya yaitu mencari laba
  • 10.
    Lingkup Organisasi SektorPublik  Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif  Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja  Faktor Lingkungan yang mempengaruhi:  Faktor Ekonomi  Faktor Politik  Faktor Kultural  Faktor Demografi
  • 11.
    Sejarah Organisasi SektorPublik • Mesir • Organisasi kementrian didirikan untuk mengadministrasikan laporan untuk perdana menteri • Menteri membuat laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. • Distrik menyimpan catatan kekayaan sebagai dasar pemungutan pajak. • Babilonia • Praktik pencatatan telah dilakukan dalam berbagai kegiatan untuk menghasilkan pendapatan dan produksi
  • 12.
    Sejarah Organisasi SektorPublik • Yunani • Pemerintah membagi secara adil sumber pendapatan yang diterima oleh Phartenon • Telah mengembangkan berbagai metode pencatatan barang yang berharga. • Praktik akuntansi digunakan untuk mendukung mekanisme pajak • Pencatatan transaksi di Genoa  transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat
  • 13.
    Sejarah Organisasi SektorPublik • Gereja • Administrasi keuangan gereja telah dilakukan dengan rapi • Islam • Pencatatan kekayaan mendukung penghitungan zakat pada zaman pemerintahan khalifah • Baitul mal sebagai bendahara / keuangan negara telah memiliki pencatatan yang rapi.
  • 14.
    Sejarah Organisasi SektorPublik • Inggris – abad 15 • Pemerintah berusaha melakukan mengatur semua pertahanan. • Pelaporan keuangan dirinci lebih rinci  tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang, harga penjualan dan metode pemasaran
  • 15.
    Sejarah Organisasi SektorPublik • Abad 18  Perubahan mendasar • Inisiatif individu lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya • Revoluasi industri • Pengembangan akuntansi keuangan dan manajemen di perusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktik akuntansi sektor publik.
  • 16.
    Sejarah Organisasi SektorPublik • Abad 19-20 • Mulai menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan pajak yang dipungut oleh pemerintah. • Pejabat publik sebagai penanggungjawab pengumpulan pajak dan pembelanjaannya. • Dimulainya praktik audit atas dana pemerintah • Namun pejabat pemerintah yang mengaudit juga memiliki tanggung jawab administrasi lain.
  • 17.
    Perkembangan Akuntansi Sektor Publik Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas sektor publik yang paling besar dan dominan  Dilakukan upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktik Organisasi Sektor Publik baik oleh IAI maupun Pemerintah
  • 18.
    Standar yang Ada IAIKomite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) IFAC International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) USA GASB dan FASAB
  • 19.
    PSAP Kerangka Konseptual PSAP 01Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dlm Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa PSAP 11 Konsolidasi
  • 20.
    Dana Kemanusiaan KOMPAS KOMPAS mendirikan sebuah organisasi sosial dengan nama Dana Kemanusiaan KOMPAS (DKK)  Kegiatannya menggalang dana untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan.
  • 21.
    Pemerintahan  UU RINo. 32 th 2004 ttg Pemerintahan Daerah  PP RI No. 6 th 2005 ttg PILKADA Ps 66 ayat 2 : Dana Kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
  • 22.
    Agama  UU No38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Artikel: - Opini dari pihak yang menganggap bahwa UU tersebut membutuhkan beberapa perubahan/tambahan.
  • 23.
    Pendidikan  UU No20//2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan (PP) tentang perubahan status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi badan hukum milik negara (BHMN) >>> Badan Hukum Pendidikan (BHP)
  • 24.
    Yayasan  UU No.16 th 2001 tentang Yayasan dirubah dengan UU No. 28 tahun 2004
  • 25.
    Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu organisasi sektor publik  Sebagai contoh LSM yaitu LP3ES yang sukses dengan Quick Count-nya pada pemilu 2004  Transparansi dan akuntabilitas LSM diperlukan agar terbentuk sumber dana yang mandiri  Dengan sumber dana yang mandiri maka Agenda LSM tidak lagi dicurigai sebagai Agenda Donor
  • 26.
    Question? Bagi organisasi yangmencari laba, adanya laba menjadikan pengukuran kinerja lebih mudah; sedangkan tidak adanya pengukuran hasil yang tepat dalam Organisasi Sektor Publik menyebabkan pengukuran kinerja menjadi lebih sulit. Apakah pernyataan di atas benar? Berikan pendapat anda!