kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstit...Lourenco de Deus Mau Lulo
Penelitian penulisan disertasi ini tentang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan Undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste. Secara filosofis, dalam pembukaan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste merupakan landasan konstitusional yang memuat cita-cita bangsa Timor-Leste yang didalamnya terkandung cita negara hukum yaitu untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste Tahun 2002 menentukan bahwa, Republik Demokratik Timor-Leste adalah Negara hukum yang demokratis, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia. Penelitian dan penulisan disertasi ini memuat tiga (3) lapisan keilmuan hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. Dalam pemikiran ini disebutkan aspek filsafat hukum, aspek teori hukum, dan aspek ilmu hukum dogmatik.
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan juga menjelaskan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan."
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptxEgi Fahroji
Dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162 – 173 UU MD3 beserta perubahannya. Dalam hal ini proses pembentukan peraturan undang-undang memiliki beberapa proses yang harus dilewati sebelum disahkan menjadi sebuah peraturan undang-undang yang utuh, dan untuk itu kita harus mengetahui bagaimana proses tersebut terjadi.
kewenangan lembaga negara dalam pembentukan undang-undang berdasarkan konstit...Lourenco de Deus Mau Lulo
Penelitian penulisan disertasi ini tentang kewenangan lembaga negara dalam pembentukan Undang-undang berdasarkan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste. Secara filosofis, dalam pembukaan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste merupakan landasan konstitusional yang memuat cita-cita bangsa Timor-Leste yang didalamnya terkandung cita negara hukum yaitu untuk menjamin kepastian hukum, keadilan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan juga memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif, eksekutif dan yudisial. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste Tahun 2002 menentukan bahwa, Republik Demokratik Timor-Leste adalah Negara hukum yang demokratis, berdasarkan kekuatan hukum, keinginan Rakyat dan kehormatan atas martabat manusia. Penelitian dan penulisan disertasi ini memuat tiga (3) lapisan keilmuan hukum yaitu filsafat hukum, teori hukum dan dogmatik hukum. Dalam pemikiran ini disebutkan aspek filsafat hukum, aspek teori hukum, dan aspek ilmu hukum dogmatik.
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan juga menjelaskan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan."
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptxEgi Fahroji
Dalam proses pembentukan undang-undang, terdapat transformasi visi, misi dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Proses pembentukan undang-undang diatur dalam Pasal 162 – 173 UU MD3 beserta perubahannya. Dalam hal ini proses pembentukan peraturan undang-undang memiliki beberapa proses yang harus dilewati sebelum disahkan menjadi sebuah peraturan undang-undang yang utuh, dan untuk itu kita harus mengetahui bagaimana proses tersebut terjadi.
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas, bentuk, dan struktur pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa poin penting yaitu: 1) Asas-asas hukum yang meliputi asas-asas Pancasila, negara hukum, dan pemerintahan berdasarkan konstitusi. 2) Bentuk peraturan perundang-undangan yang terdiri atas norma hukum, berlaku ke luar, dan bersifat umum. 3) Struktur peratur
Naskah ini membahas tentang teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dan peraturan daerah. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum, sistematika, dan metode penyusunan naskah akademik.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara hukum, unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan, dan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Regulasi JKN dan terkait di fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki permasalahan implementasi akibat regulasi yang kurang jelas dan tidak selaras. Regulasi kepesertaan dan pengelolaan dana kapitasi menimbulkan kesulitan bagi fasilitas untuk merencanakan anggaran dan menyerap dana operasional. Analisis regulasi diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan interpretasi hukum yang sesuai antara ketentuan dan implementasinya di
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxdonihasmanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Terdapat beberapa sumber hukum formal seperti undang-undang, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum
3. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu UUD, Ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan p
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
Kelas Legislative merupakan wadah aktualisasi dalam rangka menambahkan kepekaan dan wawasan kita terhadap parlemen.
Agenda Kelas GmnI FISIP Undip, merupakan agenda yang dikemas melalui mekanisme seminar (webinar). Tema kelas legislatif pertama mengusung judul Peran Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia yang diadakan pada Rabu, 17 Maret 2021.
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara pada
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
UU Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan memperbaiki ketentuan sebelumnya. Dokumen ini membahas latar belakang digantikannya UU tersebut serta asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut para ahli hukum.
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Evaluasi ini menganalisis kewenangan pemberian izin antara pemerintah pusat dan daerah serta implementasi kebijakan perizinan di daerah yang menemukan banyak masalah seperti tumpang tindih izin dan dampak lingkungan."
Dokumen tersebut membahas berbagai pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelitian terhadap undang-undang dan peraturan terkait, sedangkan pendekatan kasus melibatkan analisis putusan pengadilan. Pendekatan konseptual digunakan ketika belum ada aturan huk
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas, bentuk, dan struktur pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa poin penting yaitu: 1) Asas-asas hukum yang meliputi asas-asas Pancasila, negara hukum, dan pemerintahan berdasarkan konstitusi. 2) Bentuk peraturan perundang-undangan yang terdiri atas norma hukum, berlaku ke luar, dan bersifat umum. 3) Struktur peratur
Naskah ini membahas tentang teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang dan peraturan daerah. Terdapat penjelasan mengenai pengertian, dasar hukum, sistematika, dan metode penyusunan naskah akademik.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep negara hukum, unsur-unsur pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan, dan landasan penyusunan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dasar dan prinsip-prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Regulasi JKN dan terkait di fasilitas kesehatan tingkat pertama memiliki permasalahan implementasi akibat regulasi yang kurang jelas dan tidak selaras. Regulasi kepesertaan dan pengelolaan dana kapitasi menimbulkan kesulitan bagi fasilitas untuk merencanakan anggaran dan menyerap dana operasional. Analisis regulasi diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan memberikan interpretasi hukum yang sesuai antara ketentuan dan implementasinya di
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxdonihasmanto
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Terdapat beberapa sumber hukum formal seperti undang-undang, keputusan hakim, traktat, dan pendapat sarjana hukum
3. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yaitu UUD, Ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan p
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
Kelas Legislative merupakan wadah aktualisasi dalam rangka menambahkan kepekaan dan wawasan kita terhadap parlemen.
Agenda Kelas GmnI FISIP Undip, merupakan agenda yang dikemas melalui mekanisme seminar (webinar). Tema kelas legislatif pertama mengusung judul Peran Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia yang diadakan pada Rabu, 17 Maret 2021.
Legal drafting adalah proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Proses ini bertujuan mencapai kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan dalam rangka mewujudkan negara hukum. Unsur-unsur negara hukum meliputi sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat dan tunduknya pemerintah dan warga negara pada
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaAhsanul Minan
UU Nomor 12 Tahun 2011 menggantikan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan memperbaiki ketentuan sebelumnya. Dokumen ini membahas latar belakang digantikannya UU tersebut serta asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut para ahli hukum.
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Researcher Syndicate68
Dokumen tersebut membahas evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Evaluasi ini menganalisis kewenangan pemberian izin antara pemerintah pusat dan daerah serta implementasi kebijakan perizinan di daerah yang menemukan banyak masalah seperti tumpang tindih izin dan dampak lingkungan."
Dokumen tersebut membahas berbagai pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelitian terhadap undang-undang dan peraturan terkait, sedangkan pendekatan kasus melibatkan analisis putusan pengadilan. Pendekatan konseptual digunakan ketika belum ada aturan huk
2. Minggu Ke- Materi
1 Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan
2 Norma-norma Hukum dan Teori dan Tata Urutan atau Hierarki
Peraturan Perundang-undang
3 Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-
Undangan
4 Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
5 dan 6 Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat
Daerah
7 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
8 Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan
9 Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
10 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU
11 dan 12 Proses dan mekanisme pembentukaan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang undang (PERPPU)
13 Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan
Perundang-Undangan
14 Pengujian Peraturan Perundang-undangan