SlideShare a Scribd company logo
Rencana Pembelajaran Semester
Ilmu Perundang-Undangan
Minggu Ke- Materi
1 Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan
2 Norma-norma Hukum dan Teori dan Tata Urutan atau Hierarki
Peraturan Perundang-undang
3 Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang-
Undangan
4 Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan
5 dan 6 Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat
Daerah
7 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
8 Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan
9 Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
10 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU
11 dan 12 Proses dan mekanisme pembentukaan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang undang (PERPPU)
13 Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan
Perundang-Undangan
14 Pengujian Peraturan Perundang-undangan

More Related Content

Similar to RPS Ilmu Perundang-Undangan.pptx

BAHAN PAPARAN 2.pptx
BAHAN PAPARAN  2.pptxBAHAN PAPARAN  2.pptx
BAHAN PAPARAN 2.pptx
ariesindainda
 
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
STISIPOL Raja Haji
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
INFORMASI DAN HUMAS KEMENAG PROV. JABAR (Nadzier Wiriadinata)
 
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptxAsas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
BenedetaML
 
Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademik
Joseph Sitepu
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
Nandya Guvita
 
Rimawati - Analisis Regulasi JKN
Rimawati - Analisis Regulasi JKNRimawati - Analisis Regulasi JKN
Rimawati - Analisis Regulasi JKN
Insan Adiwibowo
 
Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA.
Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA.Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA.
Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA.
henrifayol2
 
MK dan Hukum Acara PUU.pptx Univ Balitar 13 januari 2023.pptx
MK dan Hukum Acara PUU.pptx Univ Balitar 13 januari 2023.pptxMK dan Hukum Acara PUU.pptx Univ Balitar 13 januari 2023.pptx
MK dan Hukum Acara PUU.pptx Univ Balitar 13 januari 2023.pptx
dnsstore
 
POWERPOINT NA dalam pembuatan peranuu.ppt
POWERPOINT NA dalam pembuatan peranuu.pptPOWERPOINT NA dalam pembuatan peranuu.ppt
POWERPOINT NA dalam pembuatan peranuu.ppt
MayruliHendarta
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
donihasmanto
 
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganPertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
STISIPOL Raja Haji
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
DPK GmnI FISIP Undip
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
David Simatupang
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Ahsanul Minan
 
Ppt power point.1
Ppt power point.1Ppt power point.1
Ppt power point.1
Rais Piliang
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Researcher Syndicate68
 
Materi Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptxMateri Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptx
MARosyid
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukum
aziz paloh
 

Similar to RPS Ilmu Perundang-Undangan.pptx (20)

BAHAN PAPARAN 2.pptx
BAHAN PAPARAN  2.pptxBAHAN PAPARAN  2.pptx
BAHAN PAPARAN 2.pptx
 
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
Pertemuan iii Landasan dan Azas Peraturan Perundangan
 
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undanganMekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
Mekanisme penyusunan peraturan perundang undangan
 
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptxAsas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundangan.pptx
 
Teknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademikTeknik penyusunan naskah akademik
Teknik penyusunan naskah akademik
 
Htn aziz ii
Htn aziz iiHtn aziz ii
Htn aziz ii
 
Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)Pembentukan per uu (nindya)
Pembentukan per uu (nindya)
 
Rimawati - Analisis Regulasi JKN
Rimawati - Analisis Regulasi JKNRimawati - Analisis Regulasi JKN
Rimawati - Analisis Regulasi JKN
 
Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA.
Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA.Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA.
Implementasi Hukum Adminstrasi Pelayanan Publik dalam OSS RBA.
 
MK dan Hukum Acara PUU.pptx Univ Balitar 13 januari 2023.pptx
MK dan Hukum Acara PUU.pptx Univ Balitar 13 januari 2023.pptxMK dan Hukum Acara PUU.pptx Univ Balitar 13 januari 2023.pptx
MK dan Hukum Acara PUU.pptx Univ Balitar 13 januari 2023.pptx
 
POWERPOINT NA dalam pembuatan peranuu.ppt
POWERPOINT NA dalam pembuatan peranuu.pptPOWERPOINT NA dalam pembuatan peranuu.ppt
POWERPOINT NA dalam pembuatan peranuu.ppt
 
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptxIX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
IX Sumber Hukum & Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.pptx
 
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran PerundanganPertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
Pertemuan ii Dasar Pemikiran Perundangan
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 
Legal drafting
Legal draftingLegal drafting
Legal drafting
 
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesiaTantangan pembangunan hukum di indonesia
Tantangan pembangunan hukum di indonesia
 
Ppt power point.1
Ppt power point.1Ppt power point.1
Ppt power point.1
 
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
Evaluasi kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara1(pusat han)
 
Materi Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptxMateri Sesi 3.pptx
Materi Sesi 3.pptx
 
Pengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukumPengertian sistem hukum
Pengertian sistem hukum
 

RPS Ilmu Perundang-Undangan.pptx

  • 2. Minggu Ke- Materi 1 Pengertian, Istilah, Pembagian Ilmu Perundang-undangan 2 Norma-norma Hukum dan Teori dan Tata Urutan atau Hierarki Peraturan Perundang-undang 3 Lembaga-Lembaga Negara Yang Berwenang Membuat Perundang- Undangan 4 Jenis, Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 5 dan 6 Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah 7 Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan 8 Sistematika Dan Kerangka Peraturan Perundang Undangan 9 Teknik-Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 10 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU 11 dan 12 Proses dan mekanisme pembentukaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (PERPPU) 13 Ketentuan dan Tata Cara Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundang-Undangan 14 Pengujian Peraturan Perundang-undangan