Dokumen ini membahas tentang integrasi informasi tanah dan perumahan di Cina dengan mempelajari persyaratan hukum untuk kesesuaian dengan LADM. Penelitian ini menganalisis peraturan yang relevan dan mensintesis serangkaian persyaratan hukum berdasarkan LADM, yang kemudian dikategorikan menjadi beberapa kelompok seperti pendaftaran, pemeliharaan, dan hipotek.

1. Review Paper 03
Integration of Land and Housing Information in China:
First Analysis of Legal Requirements for LADM Compliance
Yuefei ZHUO and Zhimin MA, China,
Christiaan LEMMEN and Rohan BENNETT, the Netherlands
1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian
a. Latar Belakang
Sejauh ini di Cina, Kewenangan yang mengurus tanah dan perumahan secara terpisah
dikelola oleh dua lembaga yang berbeda. Namun tanah dan perumahan adalah entitas
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terelakan. Dari perspektif hukum, mekanisme
terpadu untuk pendaftaran lahan dan perumahan secara resmi dibangun dari hukum dan
peraturan. integrasi lahan dan perumahan pendaftaran adalah masalah yang signifikan
bagi pemerintah. Dengan demikian, integrasi lahan dan perumahan sangat penting.
Namun, kebutuhan hukum untuk integrasi lahan dan perumahan di Cina belum
sepenuhnya diselidiki sampai saat ini: meskipun ada tapi sangat sedikit, joleh karena itu
diperlukan analitis pada kebutuhan integrasi untuk lahan dan perumahan di Cina dari
sudut pandang hukum.
b. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hukum dan peraturan yang berhubungan
dengan berbagai aspek lahan dan administrasi perumahan. Kemudian berusaha untuk
mensintesis seri ini sebagai persyaratan dalam administrasi pertanahan.
2. Metode
a. Subjek Penelitian
Peraturan hukum yang berkaitan dengan tanah dan perumahan serta mengintegrasikan
data-data yang terkait sebagaipersyarat pendaftaran tanah.
b. Teknik Pengumpulan Data
1) Memperkenalkan sistem hukum tanah saat ini di Cina. Berdasarkan sistem ini, garis
besar dari peraturan perundang-undangan di atas tanah dan perumahan integrasi
2) Mereview peraturan perundang-undangan yang relevan dikumpulkan sebelumnya
3) Serangkaian persyaratan hukum disintesis berdasarkan review undang-undang
c. Alat Pengumpul Data
Untuk melakukan pengumpulan data digunakan software antara lain SQL, Postgre.
d. Analisis Data yang Digunakan
Adapun analisa data yang digunakan peraturan perundang-undangan diantaranya Hukum
Administrasi Tanah Republik Rakyat Cina, Hukum Properti Rakyat Republik Cina,
Spesifikasi teknis Real Estat Pendaftaran dll.
3. Hasil dan Pembahasan
a. Hukum Administrasi Tanah Rakyat Republik Cina
Menurut pembahasan di atas, ada beberapa kelas LADM atau atribut yang dapat
diekstrak. Dalam LAL yang berlaku, perubahan kepemilikan lahan dan penggunaan
tujuan selama pemeliharaan, batas waktu untuk pendaftaran kompensasi, biaya
kompensasi untuk tanah diambil alih, tanah menggunakan biaya sewa tepat untuk tanah
diambil alih dan pembatasan untuk penggunaan sementara lahan harus dimasukkan.
b. Peraturan tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Tanah Republik Rakyat
Cina.
Peraturan yang ditetapkan pada tahun 1999 atas dasar yang LAL pada umumnya.
Menurut pasal 6 peraturan ini, perubahan kepemilikan tanah dan menggunakan hak
menurut hukum sebagai hasil transfer dari lampiran nya (selanjutnya mengacu pada
istilah umum bangunan (sebagai bungalow, rumah bertingkat, dll), struktur (seperti

2. menara air, sumur, jembatan, dll) dan benda tetap (seperti pohon, kabel, dll) di darat,)
harus mengajukan permohonan perubahan pendaftaran tanah dengan departemen terkait
yang secara lokal dimana tanah itu berada, pendaftaran tanah yang asli akan
mempengaruhi perubahan dalam pendaftaran kepemilikan tanah dan menggunakan hak
atas tanah.(Dewan Negara, 1998). Dengan kata lain, perubahan lampiran juga harus
membawa tentang perubahan sesuai hak atas tanah. Selanjutnya, perubahan bertujuan
untuk penggunaan lahan yang harus mengakibatkan pengajuan aplikasi pemeliharaan
juga.
c. Sintesis Persyaratan Hukum
Menurut ISO / TC 211 (2012), LADM didefinisikan sebagai model referensi penutup
komponen informasi yang berhubungan dengan dasar administrasi pertanahan. Hal ini
biasanya memberikan abstrak, model konseptual dengan empat paket yang berhubungan
dengan pihak (Partai Paket); dasar administrasi unit, hak, tanggung jawab, dan
pembatasan (Administratif Paket); unit spasial (Spatial Paket Unit) dan sumber spasial
dan representasi spasial (Survei dan Representasi Sub-paket). Dengan demikian,
persyaratan hukum yang dikumpulkan dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok:
pendaftaran, pemeliharaan, hipotek, pengalihan hak real estate, bahan yang relevan dan
arsip, pemberitahuan awal, dll. Selain itu, menggabungkan dengan deskripsi rinci dan
kebetulan dengan LADM yang struktur di atas, sejumlah kelas dan atribut dapat
diekstraksi bawah setiap hukum persyaratan, serta paket mereka terpasang. Dengan kata
lain, hasil sintesis ini akan diekstraksi dan dibagi menjadi paket, kelas dan atribut sesuai
dengan standar LADM pada umumnya.
4. Komentar
a. Kelebihan
1) Struktur Domain Model Administrasi Pertanahan sudah mengikuti hukum/ peraturan
yang ada
2) Menjelaskan secara jelas bentuk struktur basis data dari Domain Model Administrasi
Pertanahan
b. Kekurangan
1) Belum membahas secara visual bentuk dari 3D kadaster yang sesuai dengan
peraturan yang berlaku
2) Metode yang digunakan hanya sebatas sintesis dari hukum yang ada.