Dokumen tersebut membahas tentang analisis dan evaluasi keberadaan pedagang kaki lima di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima. Tujuannya adalah menyusun kebijakan pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima yang tidak mengganggu lalu lintas serta memberikan panduan pelaksanaan pengaturan lokasi tempat usaha dan pembin

1. BIRO PEREKONOMIAN
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 JAKARTA
Ir. Aris Ahmad Risadi, M.S,i
Tenaga Ahli Kebijakan Publik
Hotel Millennium - Jakarta, 20 Juni 2012
1

2. Maksud
Menganalisa dan mengevaluasi keberadaan kaki lima
sesuai Pergub Nomor 33 Tahun 2010.
Tujuan
Menyusun rumusan kebijakan tentang pengaturan
tempat usaha pedagang kaki lima yang tidak
mengganggu kelancaran
lalulintas, ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan
keindahan kota melalui serangkaian kegiatan
perencanaan, pengelolaan lokasi usaha Pedagang Kaki
Lima sesuai dengan daya dukung lingkungan.
2

3. 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008)
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro
Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1978 tentang Pengaturan
Tempat dan Usaha serta Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam
Wilayah Daeah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1988 tentang Kebersihan
Lingkungan dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban
Umum;
8. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2010
tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro
Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta.
3

4. 1. Mengidentifikasi Sebaran Keberadaan Pedagang Kaki
Lima;
2. Mengidentifikasi Keberadaan Pedagang Kaki Lima
Dilihat dari Jenis Usahanya;
3. Membuat Peta Keberadaan Pedagang Kaki Lima di
Provinsi DKI;
4. Menganalisa Dan Mengevaluiasi keberadaan
Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta Sesuai
dengan Pergub Nomor 33 Tahun 2010;
5. Memberikan rekomedasi kebijakan Keberadaan
Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta sesuai
Pergub Nomor 33 Tahun 2010;
6. Membuat Laporan hasil analisa dan evaluasi
keberadaan Pedagang Kaki Lima.
4

5. Mengatur tentang :
 Ketentuan Umum
 Maksud dan Tujuan
 Pengaturan Lokasi Tempat Usaha
A. Jenis Lokasi UM PKL :
1. Lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima;
2. Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima;
3. Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Bantu Alam;
4. Lokasi Pujasera UKM;
5. Lokasi Terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima;
6. Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima.
B. Sarana dan Prasarana, serta Penyedia dan Pengelola
 Izin Penggunaan Lokasi Tempat Usaha;
 Kewajiban dan Larangan UM PKL;
 Pencabutan/Pembatalan Izin;
 Pembinaan dan Pengawasan;
 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan.
5

6.  MAKSUD pengaturan tempat usaha dan pembinaan Usaha Mikro
Pedagang Kaki Lima (UM PKL) yaitu untuk mendukung ketertiban
kota melalui penataan lingkungan dengan penyediaan prasarana
dan sarana UM PKL pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan dan
sifatnya sementara untuk memberikan kepastian hukum atas
pemanfaatan lokasi dimaksud.
 TUJUAN pengaturan dan pembinaan UM PKL adalah :
1. Untuk memberikan kesempatan berusaha selama lokasi yang
digunakan masih diizinkan untuk memberikan pendapatan dan
kesempatan kerja;
2. Memberikan daya dukung berusaha melalui pemberian legalitas
perizinan pemanfaatan sarana tempat usaha; dan
3. Mengendalikan berkembangnya usaha di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai
peruntukan.
6

7. No. Institusi Tupoksi
1 Gubernur Mengeluarkan izin Lokasi Binaan Lokasi Binaan UM PKL berdasarkan
rekomendasi/usul Walikota/Bupati Administrasi (Pasal 4)
2 Walikota/Bupati 1. Menetapkan Lokasi Usaha PKL atas nama Gubernur (Pasal 4 ayat 2);
Administratif 2. Menetapkan pengadaan, perawatan, perubahan, dan pengelolaan sarana
dan fasilitas Lokbin UM PKL (Pasal 5);
3. Melaporkan pelaksanaan pengaturan Lokasi Tempat Usaha dan
Pembinaan UM PKL setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur,
dengan tembusan disampaikan kepada: Asisten Perekonomian dan
Administrasi Setda Provinsi, Kadis KUMKM Perdagangan Provinsi, serta
Biro Perekonomian Setda Provinsi (Pasal 22 Ayat 1);
3 Biro Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengaturan Lokasi Tempat Usaha dan
Perekonomian, Pembinaan UM PKL setiap 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya disampaikan
Setda kepada Gubernur (Pasal 21 ayat 1).
4 Dinas KUMKM 1. Melaksanakan koordinasi pembinaan UM PKL (Bintek, Penyuluhan
dan Teknis, Mendorong pembentukan dan Pembinaan Koperasi di Lokbin UM
Perdagangan PKL) (Pasal 16 ayat 1);
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan seluruh jenis
lokasi UM PKL oleh UM PKL (Pasal 17 ayat 2);
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan (Pasal 20 ayat 2)
7

8. No. Institusi Tupoksi
5 Inspektur Provinsi Melakukan pengawasan terhadap pengaturan tempat dan pembinaan UM
PKL secara fungsional (Pasal 19);
6 Suku Dinas 1. Kasudin melaksanakan proses penetapan dan pemberian izin lokasi UM
KUMKM dan PKL (Pasak 4 ayat 3);
Perdagangan 2. Menyediakan sarana, mengelola fasilitas usaha Lokasi Sementara UM
PKL (Pasal 6);
3. Dapat menyediakan sarana dan mengelola fasilitas usaha Lokasi Usaha
Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam (Pasal 7);
4. Kasudin dapat menyediakan sarana dan mengelola fasilitas usaha
Lokasi Pujasera UKM, dan atau pihak ketiga dengan bekerja sama
dengan Walikota/Bupati Administraitf (Pasal 8);
5. Kasudin menyediakan sarana, mengelola fasilitas usaha Lokasi
Terjadwal UM PKL, dan/atau swadaya para UM PKL (Pasal 9);
6. Kasudin mengeluarkan Izin Penggunaan Tempat Usaha (IPTU) (Pasal
11);
7. Melaksanakan pembinaan UM PKL (Bintek, Penyuluhan Teknis,
Mendorong pembentukan dan Pembinaan Koperasi di Lokbin UM
PKL) (Pasal 16 ayat 2);
8. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan seluruh jenis lokasi UM PKL
oleh UM PKL (Pasal 17 ayat 3); 8

9. No. Institusi Tupoksi
7 Camat 1. Melakukan pengawasan terhadap UM PKL yang melakukan
usahanya di luar lokasi UM PKL yang telah ditetapkan (Pasal 18);
2. Melaksanakan pemantauan 1 (satu) kali sebulan dan hasilnya
disampaikan ke Walikota/Bupati (Pasal 20 ayat 3);
3. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengaturan Lokasi Tempat
Usaha dan Pembinaan UM PKL setiap 1 (satu) bulan sekali yang
hasilnya disampaikan kepada Walikota/Bupati Administratif (Pasal
21 ayat 2);
4. Melaporkan pelaksanaan pengaturan Lokasi Tempat Usaha dan
Pembinaan UM PKL setiap 1 (satu) bulan sekali kepada
Walokota/Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dengan
tembusan disampaikan kepada: Kasudis KUMKM dan Perdagangan
Kota/kabupaten (Pasal 22 Ayat 2);
8 Lurah Melaporkan pelaksanaan pengaturan Lokasi Tempat Usaha dan
Pembinaan UM PKL setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Camat, paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya (Pasal 22 Ayat 3).
9

10. Pemda DKI Jakarta
diharapkan :
1. Dapat memperhatikan juga
nasib UM PKL yang berada
di luar lokasi yang telah
ditetapkan;
2. Melibatkan APKLI dalam
perumusan kebijakan dan
program (di seluruh level
pemerintahan);
3. Mendukung program kerja Rapat Biro Perekonomian Pemda DKI Jakarta
APKLI. dengan DPW APKLI Jakarta
10

11. Pasal 25 :
(1) Gubernur menunjuk/menetapkan
bagian-bagian jalan/trotoar dan
tempat-tempat kepentingan umum
lainnya sebagai tempat usaha
pedagang kaki lima;
(2) Setiap orang atau badan dilarang
berdagang, berusaha di bagian
jalan/trotoar, halte, jembatan
penyebrangan orang dan tempat-
tempat untuk kepentingan umum
lainnya di luar ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
(3) Setiap orang dilarang membeli
barang dagangan pedagang kaki lima
sebagaimana dimaksud pada ayat (2); 11

12. 12

13. JUMLAH LOKASI DAN JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA
Jumlah
Jumlah Nama Lokasi dan
No. Jenis Lokasi Total Keterangan
Lokasi Jumlah Pedagang per Lokasi
Pedagang
1 Lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang a.
Kaki Lima (Lokbin UM PKL) b.
2 Lokasi Sementara Usaha Mikro a.
Pedagang Kaki Lima b.
3 Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias a.
dan Batu Alam b.
4 Lokasi Pujasera UKM a.
b.
5 Lokasi Terjadwal Usaha Mikro a.
Pedagang Kaki Lima b.
6 Lokasi Terkendali Usaha Mikro a.
Pedagang Kaki Lima b.
7 Lokasi Lain-lain Usaha Mikro Pedagang a.
Kaki Lima (Lokasi PKL diluar Lokasi b.
yang telah ditetapkan
13

14. Lokasi Binaan UM PKL
Sarana dan Prasarana *) Lembaga Dasar
yang Hukum
Mengadakan, Pengadaan,
Lokasi Binaan UM Tempat Merawat, Perawatan,
Tempat Tempat Papan
No. Usaha Tempat
PKL Usaha Usaha MCK Listrik Nama dan Pengelolaan
Setengah Sampah
Terbuka Tertutup Lokasi Mengelola Sarana dan
Tertutup
Sarana Prasarana
Prasarana
*) Beritanda V atau X Jika Ada (Atau Sesuai Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Ada).
14

15. Lokasi Sementara UM PKL
Sarana dan Prasarana *) Lembaga
Tempat
yang
Tempat Tempat Papan
No. Lokasi SementaraUM PKL Usaha Tempat Menyediakan
Usaha Usaha Listrik Nama
Setengah Sampah Sarana
Terbuka Tertutup Lokasi
Terbuka
Prasarana
*) Beritanda V atau X Jika Ada (Atau Sesuai Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Ada).
15

16. Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam
Sarana dan Prasarana *) Lembaga yang
Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Tempat Papan Menyediakan dan
No. Tempat
Hias dan Batu Alam Usaha Air Listrik Nama Mengelola Sarana
Sampah
Terbuka Lokasi Prasarana
*) Beritanda V atau X Jika Ada (Atau Sesuai Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Ada).
16

17. Lokasi Pujasera UKM
Sarana dan Prasarana *)
Lembaga yang
Tempat
Tempat Menyediakan dan
No. Lokasi Pujasera UKM Usaha Tempat
Usaha Air Listrik Mengelola Sarana
Setengah Sampah
Terbuka Prasarana
Terbuka
*) Beritanda V atau X Jika Ada (Atau Sesuai Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Ada).
17

18. Lokasi Terjadwal UM PKL
Sarana dan Prasarana *)
Lembaga yang Menyediakan
Lokasi Terjadwal UM Tempat Tempat
No. dan Mengelola Sarana
PKL Usaha Listrik Sampah
Prasarana
Terbuka
*) Beritanda V atau X Jika Ada (Atau Sesuai Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Ada).
18

19. Lokasi Terkendali UM PKL
Sarana dan Prasarana *) Lembaga yang
Tempat
Mengadakan,
Lokasi Terkendali Tempat Tempat Papan
No. Usaha Tempat Merawat, dan
UM PKL Usaha
Setengah
Usaha MCK Listrik
Sampah
Nama
Terbuka Tertutup Lokasi Mengelola Sarana
Terbuka
Prasarana
*) Beritanda V atau X Jika Ada (Atau Sesuai Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Ada).
19

20. Jumlah IPTU
No. Jenis Lokasi
yang Diberikan
1 Lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima (Lokbin
UM PKL)
2 Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima
3 Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam
4 Lokasi Pujasera UKM
5 Lokasi Terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima
6 Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kaki Lima
Jumlah
20

21. Jumlah IPTU yang Alasan Pencabutan/
No. Jenis Lokasi
Dicabut/Dibatalkan Pembatalan IPTU
1 Lokasi Binaan Usaha Mikro
Pedagang Kaki Lima (Lokbin UM
PKL)
2 Lokasi Sementara Usaha Mikro
Pedagang Kaki Lima
3 Lokasi Usaha Pedagang Tanaman
Hias dan Batu Alam
4 Lokasi Pujasera UKM
5 Lokasi Terjadwal Usaha Mikro
Pedagang Kaki Lima
6 Lokasi Terkendali Usaha Mikro
Pedagang Kaki Lima
Jumlah
21

22. Jumlah
No. Pembinaan Cakupan Pelaksanaan
2010 2011 2012
1 Bimbangan Teknis a. Dagang Eceran
b. Akses Sumber-sumber Bahan Baku
c. Akses sumber-sumber permodalan dan pemanfaatan permodalan
d. Pendampingan pedagang eceran
2 Penyuluhan Teknis a. Dagang Eceran
b. Akses Sumber-sumber Bahan Baku
c. Akses dan pemanfaatan permodalan
3 Mendorong Pembentukan Kelompok a. Peningkatan manajemen dan organisasi kelompok
Pedagang Lokasi Sementara UMPKL b. Peningkatan manajemen pengelolaan lokasi
4 Mendorong Pembentukan dan a. Peningkatan manajemen dan organisasi koperasi
Pembinaan Koperasi di Lokasi Binaan b. Peningkatan akses pasasr dan pangsa pasar
UM PKL c. Peningkatan akses permodalan dan sumber2 permodalan
d. Peningkatan akses teknologi tepat guna
e. Peningkatan akses kemitraan
22

23. 23