SKPD Kecamatan Jenangan mengelola 6 program di tahun 2023 yang mencakup penunjang pemerintahan, pelayanan publik, ketertiban umum, urusan pemerintahan umum, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriRooy John
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan peran pemerintahan desa. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan desa, dan evaluasi perkembangan desa guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Direktorat tersebut membutuh
Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptxHenAlLaiber
Dokumen tersebut membahas perencanaan kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang mencakup agenda kepemimpinan, diagnosis kebutuhan organisasi, penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan."
SKPD Kecamatan Jenangan mengelola 6 program di tahun 2023 yang mencakup penunjang pemerintahan, pelayanan publik, ketertiban umum, urusan pemerintahan umum, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Materi paparan Dirjen Bina Pemdes KemendagriRooy John
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan peran pemerintahan desa. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain peningkatan kapasitas aparatur desa, pengelolaan keuangan desa, dan evaluasi perkembangan desa guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan. Direktorat tersebut membutuh
Dokumen tersebut membahas mengenai perlunya pengaturan perubahan regulasi terkait pembangunan desa dan kawasan perdesaan melalui penyusunan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hal ini penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa serta pemberdayaan masyarakat desa.
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptxHenAlLaiber
Dokumen tersebut membahas perencanaan kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang mencakup agenda kepemimpinan, diagnosis kebutuhan organisasi, penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan."
Dokumen tersebut membahas upaya penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam implementasi pembangunan pemuda di daerah, meliputi pembentukan tim koordinasi daerah, penyusunan RAD pelayanan kepemudaan, dan mekanisme pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RAD.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk konsultan yang akan membantu penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di 3 kabupaten/kota di Bali serta mereview rencana teknis pengembangan lokasi prioritas yang akan didanai APBN tahun 2014. Konsultan akan memberikan masukan agar pengembangan air minum di Bali terpadu dan berkelanjutan
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Uraian Tugas Pengurus Masjid Muniroh Sukmajaya DepokTohir Haliwaza
Dokumen tersebut menjelaskan uraian tugas 14 bidang yang terlibat dalam pengurusan DKM Muniroh Abdullah Ar-Rukban. Masing-masing bidang memiliki tugas khusus untuk mengelola program dan kegiatan agar terlaksana dengan baik, seperti bidang 'Ubudiyah mengelola kegiatan ibadah, pendidikan mengelola pendidikan dan dakwah, serta bidang rumah tangga mengelola kebersihan masjid. Seluruh bidang bekerja sama dan melapor
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bunga Mas tahun 2022 mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan total target pendanaan Rp1,6 miliar.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut menjelaskan petunjuk pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2016 di Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk membahas prioritas pembangunan desa/kelurahan dan menyusun rencana kerja kecamatan berdasarkan nilai-nilai budaya Sunda.
Dokumen tersebut berisi tentang struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari kepala badan, sekretaris, dan beberapa sub bagian dan bidang yang membawahi sub bidang. Dokumen juga menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing jabatan organisasi tersebut.
Dokumen tersebut memuat program dan kegiatan Bagian Kerjasama Setda tahun 2014, termasuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya, kerjasama wilayah perbatasan, antar daerah, dengan dunia usaha dan lembaga, serta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan landasan hukum penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan. Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan jangka menengah.
Dokumen tersebut membahas upaya penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam implementasi pembangunan pemuda di daerah, meliputi pembentukan tim koordinasi daerah, penyusunan RAD pelayanan kepemudaan, dan mekanisme pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RAD.
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja untuk konsultan yang akan membantu penyusunan rencana induk pengembangan sistem penyediaan air minum di 3 kabupaten/kota di Bali serta mereview rencana teknis pengembangan lokasi prioritas yang akan didanai APBN tahun 2014. Konsultan akan memberikan masukan agar pengembangan air minum di Bali terpadu dan berkelanjutan
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Uraian Tugas Pengurus Masjid Muniroh Sukmajaya DepokTohir Haliwaza
Dokumen tersebut menjelaskan uraian tugas 14 bidang yang terlibat dalam pengurusan DKM Muniroh Abdullah Ar-Rukban. Masing-masing bidang memiliki tugas khusus untuk mengelola program dan kegiatan agar terlaksana dengan baik, seperti bidang 'Ubudiyah mengelola kegiatan ibadah, pendidikan mengelola pendidikan dan dakwah, serta bidang rumah tangga mengelola kebersihan masjid. Seluruh bidang bekerja sama dan melapor
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bunga Mas tahun 2022 mencakup program penunjang urusan pemerintahan daerah, program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dan program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan total target pendanaan Rp1,6 miliar.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut menjelaskan petunjuk pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2016 di Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk membahas prioritas pembangunan desa/kelurahan dan menyusun rencana kerja kecamatan berdasarkan nilai-nilai budaya Sunda.
Dokumen tersebut berisi tentang struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari kepala badan, sekretaris, dan beberapa sub bagian dan bidang yang membawahi sub bidang. Dokumen juga menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing jabatan organisasi tersebut.
Dokumen tersebut memuat program dan kegiatan Bagian Kerjasama Setda tahun 2014, termasuk program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan, pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana, kapasitas sumber daya, kerjasama wilayah perbatasan, antar daerah, dengan dunia usaha dan lembaga, serta sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan landasan hukum penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan. Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan jangka menengah.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Jenangan selama periode 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan gender.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Jenangan selama 5 tahun ke depan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jenangan untuk mencapai pembangunan yang berkelan
Kecamatan Jenangan terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Siman, dan Kecamatan Babadan. Kecamatan ini memiliki luas 5.943,88 Ha dan terbagi atas 2 kelurahan dan 15 desa.
STRUKTUR ORGANISASI PER JANR 2022-kirim.pptxdianaekowati1
Struktur organisasi SKPD Kecamatan Jenangan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016 terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, dan lima seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum.
Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi SKPD Kecamatan Jenangan tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016. Struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, dan lima seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pelayanan Umum.
STRUKTUR ORGANISASI PER JANR 2022-kirim.pptxdianaekowati1
Struktur organisasi SKPD Kecamatan Jenangan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016 terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, dan lima seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum.
02 PROFIL PEJABAT STRUKTURAL PER JANR 2022-kirim.pptxdianaekowati1
Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi Kecamatan Jenangan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016. Terdapat tujuh posisi struktural diantaranya Camat, Sekretaris Kecamatan, dan lima Kepala Seksi yang membawahi berbagai bidang seperti tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan umum.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
UNIKBET : Link Slot Resmi Pragmatic Play Bisa Deposit Via Bank Bengkulu 24 Ja...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 12 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Bengkulu Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Sigli, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Bengkulu khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Sigli:
1. Slot Nexus Gates of Olympus™
2. Slot Thor vs Hercules
3. Slot Gates of Gatot Kaca
4. Slot Sugar Rush™
5. Slot Sweet Bonanza Xmas™
6. Slot Mahjong Wins
2. PROGRAM-KEGIATAN-SUB KEGIATAN TAHUN 2021
Di tahun2021 skpdKecamatanJenanganmengelola6 programdalamkegiatandi wilayah,yangtertuangdalamdokumen
pelaksanaanAnggaran,yaitu:
1. PROGRAMPENUNJANGURUSANPEMERINTAHANDAERAH
KABUPATEN/KOTA.
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK
3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3. 1 . PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH
Sub Kegiatan
1. Pengadaan Mebel
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sub Kegiatan
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan.
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8. 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN :
1 KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
2 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT
DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN
9. KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN
Sub Kegiatan
1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait.
10. KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
YANG ADA DI KECAMATAN
Sub Kegiatan
1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11. 3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
KEGIATAN KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
Sub Kegiatan
1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan
Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12. 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
KEGIATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI
PENUGASAN KEPALA DAERAH
Sub Kegiatan
1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
13. 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
KEGIATAN FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Sub Kegiatan :
1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
3. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
14. 6. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Sub Kegiatan
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
KEGIATAN KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
Sub Kegiatan
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Desa
15. KEGIATAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN
Sub Kegiatan
1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
Kelurahan
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan