Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Dokumen tersebut merangkum visi, misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongloa Kaler di Bandung. Kecamatan ini memiliki visi untuk menjadi daerah yang partisipatif, berdaya dan taat untuk mendukung kota yang unggul, nyaman dan sejahtera. Struktur organisasinya terdiri atas Camat, Sekretaris, beberapa seksi dan subbagian dengan tugas masing-masing yang meliputi pelayanan, pemer
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptxHenAlLaiber
Dokumen tersebut membahas perencanaan kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang mencakup agenda kepemimpinan, diagnosis kebutuhan organisasi, penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan."
Dokumen tersebut menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi pejabat di lingkungan Kantor Kecamatan Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat penjelasan mengenai Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pemerintahan, administrasi, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Lamandau.
Dokumen tersebut membahas tentang peran kecamatan dalam pemerintahan daerah kabupaten. Kecamatan berperan sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang dipimpin oleh camat. Camat memperoleh sebagian kewenangan dari bupati untuk menangani urusan otonomi daerah melalui pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan dimaksudkan untuk mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.
Dokumen tersebut merangkum visi, misi, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bojongloa Kaler di Bandung. Kecamatan ini memiliki visi untuk menjadi daerah yang partisipatif, berdaya dan taat untuk mendukung kota yang unggul, nyaman dan sejahtera. Struktur organisasinya terdiri atas Camat, Sekretaris, beberapa seksi dan subbagian dengan tugas masing-masing yang meliputi pelayanan, pemer
PERENCANAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK.pptxHenAlLaiber
Dokumen tersebut membahas perencanaan kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah daerah yang mencakup agenda kepemimpinan, diagnosis kebutuhan organisasi, penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan."
Dokumen tersebut menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi pejabat di lingkungan Kantor Kecamatan Lamandau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat penjelasan mengenai Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas pemerintahan, administrasi, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Lamandau.
Kecamatan Girian memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan. Organisasi Kecamatan Girian terdiri dari Camat, Sekretaris, dan beberapa seksi yang membawahi berbagai bidang tugas.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut menjelaskan petunjuk pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2016 di Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk membahas prioritas pembangunan desa/kelurahan dan menyusun rencana kerja kecamatan berdasarkan nilai-nilai budaya Sunda.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, yang terdiri atas Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Juga dibahas mengenai tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa serta buku administrasi yang digunakan. Selain itu, dibahas pula mengenai aplikasi "SIKAPA DIKKA" sebagai sistem informasi pelayanan publik untuk
Lurah bertugas memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan di kelurahan sesuai peraturan. Tugas-tugasnya meliputi merencanakan program kerja, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelayanan, mengevaluasi kinerja, dan melaporkan pelaksanaan tugas.
Fungsi camat sebagai koordinator dalam bidang pemerintahan menurut uu 32 2004Amri Muliadi
1. Dokumen ini membahas fungsi camat sebagai koordinator pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengkoordinasian camat dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan juga dianalisis.
3. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif dengan teknik wawancara, kuesioner, studi d
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan DesaArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perencenaan pembangunan Desa
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsiCha-cha Taulanys
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan daerah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan daerah, tugas dan fungsinya seperti bupati, walikota, gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, dan susunan organisasi pemerintahan daerah. [end]
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan koordinasi dan menghindari tumpang tindih tugas."
Kecamatan Girian memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan. Organisasi Kecamatan Girian terdiri dari Camat, Sekretaris, dan beberapa seksi yang membawahi berbagai bidang tugas.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas rencana program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan dasar hukum penyusunan RENJA Kecamatan Jenangan berdasarkan peraturan dan rencana pembangunan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut menjelaskan petunjuk pelaksanaan Musrenbang tingkat kecamatan tahun 2016 di Kabupaten Sumedang yang bertujuan untuk membahas prioritas pembangunan desa/kelurahan dan menyusun rencana kerja kecamatan berdasarkan nilai-nilai budaya Sunda.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, yang terdiri atas Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Juga dibahas mengenai tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa serta buku administrasi yang digunakan. Selain itu, dibahas pula mengenai aplikasi "SIKAPA DIKKA" sebagai sistem informasi pelayanan publik untuk
Lurah bertugas memimpin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan di kelurahan sesuai peraturan. Tugas-tugasnya meliputi merencanakan program kerja, merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan pelayanan, mengevaluasi kinerja, dan melaporkan pelaksanaan tugas.
Fungsi camat sebagai koordinator dalam bidang pemerintahan menurut uu 32 2004Amri Muliadi
1. Dokumen ini membahas fungsi camat sebagai koordinator pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengkoordinasian camat dalam menjalankan tugas pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan juga dianalisis.
3. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif dengan teknik wawancara, kuesioner, studi d
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Perencenaan pembangunan DesaArifuddin Ali
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (bupati Nunukan)
Perataturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perencenaan pembangunan Desa
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsiCha-cha Taulanys
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan daerah kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Secara garis besar membahas tentang lembaga-lembaga pemerintahan daerah, tugas dan fungsinya seperti bupati, walikota, gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, dan susunan organisasi pemerintahan daerah. [end]
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan struktural Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat untuk meningkatkan koordinasi dan menghindari tumpang tindih tugas."
Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jenangan Tahun 2023 membahas tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan landasan hukum penyusunan rencana kerja tahunan kecamatan. Dokumen ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan jangka menengah.
SKPD Kecamatan Jenangan mengelola 6 program di tahun 2023 yang mencakup penunjang pemerintahan, pelayanan publik, ketertiban umum, urusan pemerintahan umum, pembinaan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Jenangan selama periode 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Jenangan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan gender.
Rencana Strategis Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2026 menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kecamatan Jenangan selama 5 tahun ke depan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dokumen ini merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jenangan untuk mencapai pembangunan yang berkelan
Kecamatan Jenangan terletak di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Kecamatan Ngebel, Kecamatan Siman, dan Kecamatan Babadan. Kecamatan ini memiliki luas 5.943,88 Ha dan terbagi atas 2 kelurahan dan 15 desa.
STRUKTUR ORGANISASI PER JANR 2022-kirim.pptxdianaekowati1
Struktur organisasi SKPD Kecamatan Jenangan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016 terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, dan lima seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum.
Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi SKPD Kecamatan Jenangan tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016. Struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, dan lima seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Pelayanan Umum.
STRUKTUR ORGANISASI PER JANR 2022-kirim.pptxdianaekowati1
Struktur organisasi SKPD Kecamatan Jenangan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016 terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, dan lima seksi yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Keteriban Umum, Seksi Kesejahteraan Masyarakat, Seksi Pelayanan Umum.
02 PROFIL PEJABAT STRUKTURAL PER JANR 2022-kirim.pptxdianaekowati1
Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi Kecamatan Jenangan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo nomor 84 tahun 2016. Terdapat tujuh posisi struktural diantaranya Camat, Sekretaris Kecamatan, dan lima Kepala Seksi yang membawahi berbagai bidang seperti tata pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan umum.
"Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ay...Muhammad Nur Hadi
Jurnal "Jodoh Menurut Prespektif Al-Quran" (Kajian Tasir Ibnu Katsir Surah An-Nur ayat 26 dan 32 dan Surah Al-Hujurat Ayat 13), Ditulis oleh Muhammmad Nur Hadi, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hadist di UIN SUSKA RIAU.
PPT PERTEMUAN VALIDASI DAN EVALUASI USIA PRODUKTIF DAN LANSIA.ppt
4. IKU JENANGAN 2023.pdf
1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Instansi : KECAMATAN JENANGAN
Visi : MEWUJUDKAN KABUPATEN PONOROGO HEBAT (HARMONIS, ELOK, BERGAS, AMANAH DAN TAKWA)
Misi : Membentuk Budaya Keteladanan Pemimpin Yang Efektif, Guna Mengembangkan Manajemen Pemerintah Daerah Yang Amanah,
Tanggap Dan Berkemampuan Andal Dalam Memecahkan Masalah.
Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
Tugas : 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja
Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
Fungsi : 1. Pemberian supervisi dan pembinaan dalam penyusunan rencana strategis kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja
kecamatan dan rencana anggaran kecamatan;
2. Pelaksanaan tugas – tugas pembinaan wilayah;
3. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah kerjanya ;
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di wilayah
kerjanya;
5. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan ;
6. Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan kepada Bupati ;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
8. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
2. KINERJA UTAMA / SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
PENANGGUNG
JAWAB
1 2 3 4 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
kepada Masyarakat di Bidang
Administrasi
1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) Pelayanan Administrasi.
Hasil perhitungan Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM)
setiap tahun
Dokumen SKM Camat
Jenangan
Meningkatnya Tata Kelola
Pemerintahan, Kewilayahan dan
Kemasyarakatan dalam
melaksanakan Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat di
Kecamatan
2) Persentase (%) Desa yang
meningkat Skor Indeks Desa
Membangun (IDM) nya.
Jumlah Desa yang
meningkat Skor IDM nya
x 100 %
Jumlah Desa se-Kecamatan
Laporan Hasil
Monitoring &
Evaluasi Desa (Data
IDM)
Camat
Jenangan
Ponorogo, 04 Januari 2023
CAMAT JENANGAN
ERNI HARIS MAWANTI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19760527 199412 2 001