Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2022 menggambarkan berbagai program dan capaian dalam upaya menanggulangi penyakit menular serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Dokumen ini menyajikan data dan informasi akurat tentang kinerja kesehatan secara nasional dan per provinsi, serta dukungan lintas sektor yang diperlukan. Profil ini bertujuan untuk memberikan parameter keberhasilan dalam pembangunan kesehatan setiap tahunnya dan mendukung perencanaan di tingkat pusat dan daerah.

2. i
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
KATA PENGANTAR
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki
berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk memerangi
penyakit menular, mencegah penyebaran penyakit tidak menular, dan
penyehatan lingkungan yang ditunjang dengan upaya surveilans,
imunisasi, laboratorium dan pengendalian vektor. Kami dengan bangga
mempersembahkan profil Ditjen P2P, yang mencerminkan dedikasi,
semangat, dan keuletan Ditjen P2P dalam menjalankan tugas mulia
dalam melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat
Indonesia.
Profil ini disusun berdasarkan data rutin maupun data survei dari unit teknis di lingkungan
Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan serta
institusi lain terkait. Informasi yang disajikan meliputi data dan narasi tentang program
pencegahan dan pengendalian penyakit. Profil ini menyajikan gambaran nasional,
perbandingan antar provinsi, tren dari tahun ke tahun dan narasi lainnya yang dipandang perlu
disampaikan. Capaian program ini tidak lepas dari dukungan lintas sektor maupun lintas
program yang berada di pusat dan daerah.
Buku Profil Kesehatan ini selain dalam bentuk cetakan juga tersedia dalam bentuk soft copy
yang dapat diunduh melalui website http://p2p.kemkes.go.id/laporan-profil/. Kritik dan saran
dapat disampaikan kepada kami sebagai masukan untuk penyempurnaan profil kesehatan
yang akan datang.
Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit tahun 2022 ini.
Jakarta, Agustus 2023
Sekretaris Ditjen P2P
dr. Yudhi Pramono, MARS

3. ii
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
KATA SAMBUTAN
Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagai sebagai
salah satu program utama di Kementerian kesehatan Republik
Indonesia memiliki berbagai program prioritas, baik prioritas nasional
maupun prioritas bidang. Untuk menilai capaian program prioritas ini,
telah ditetapkan beberapa indikator yang terdokumentasi dalam
dokumen RPJMN dan Renstra.
Profil ini diharapkan dapat menyediakan data dan informasi yang akurat sekaligus menjadi
parameter keberhasilan pembangunan kesehatan setiap tahunnya. Melalui profil ini juga
dapat diketahui keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dicapai sampai tahun 2022.
Profil ini juga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di setiap proses
manajemen Kesehatan ditingkat pusat dan daerah.
Profil ini semoga dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak baik di pusat dan daerah.
Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas semua yang kita capai di tahun
2022 ini, semoga tahun depan pencapaian kita lebih baik lagi.
Jakarta, Agustus 2023
Direktur Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

4. iii
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................................................i
KATA SAMBUTAN ....................................................................................................................ii
DAFTAR ISI ..............................................................................................................................iii
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................v
DAFTAR GRAFIK....................................................................................................................vii
DAFTAR TABEL.....................................................................................................................xiv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................1
A. Tugas Pokok dan Fungsi.............................................................................................1
B. Struktur Organisasi......................................................................................................1
C. Sumber Daya Manusia ................................................................................................2
D. Satuan Kerja ................................................................................................................6
E. Anggaran .....................................................................................................................6
1. Realisasi Anggaran Ditjen P2P ............................................................................6
2. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi ......................................................................8
BAB II CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA.......................................................................10
A. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan ............................................10
1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin, tercapai
74.9% dari target 75% dengan capaian kinerja sebesar 99.9%........................10
2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)
tercapai 42% dari target 45% dengan capaian kinerja sebesar 93%................16
3. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC, tercapai 68.3% dari target
90% dengan capaian kinerja sebesar 76%........................................................21
4. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk, telah mencapai
455 Kab/Kota dari target 484 Kab/Kota dengan capaian kinerja sebesar 94% 29
5. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat, tercapai 82.9% dari target 89% atau
dengan capaian kinerja sebesar 92.7%.............................................................41
6. Persentase pengobatan penyakit menular pada balita, tercapai 71.9% dari target
50% atau dengan capaian kinerja sebesar 144% .............................................47
7. Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko, tercapai 94%
dari target 95% atau dengan capaian kinerja sebesar 99%..............................51

5. iv
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
8. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan,
tercapai 203 Kab/Kota dari target 166 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja
sebesar 122%.....................................................................................................56
9. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM, tercapai
514 Kab/Kota dari target 514 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja sebesar
100%...................................................................................................................63
10. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko, tercapai 46
Kab/Kota dari target 43 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja sebesar 107%
............................................................................................................................72
11. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan,
tercapai 53.11% dari target 40% atau dengan capaian kinerja sebesar 133%.79
12. Persentase kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat
dengan kemampuan surveilans, tercapai 32.5% dari target 39% atau dengan
capaian kinerja sebesar 83% .............................................................................86
13. Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans
berbasis digital, tercapai 61.04% dari target 60% atau dengan capaian kinerja
sebesar 102%.....................................................................................................88
14. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan, tercapai
99.9% dari target 93% atau dengan capaian kinerja sebesar 107% ................91
15. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko penyakit berbasis
laboratorium yang dimanfaatkan, tercapai 85% dari target 90% atau dengan
capaian kinerja sebesar 94% .............................................................................95
16. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, tercapai 35.24 dari target 35.3 atau dengan capaian kinerja sebesar
99.8%..................................................................................................................97
B. Rencana Aksi Kegiatan (RAK) ................................................................................103
1. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular ...............103
2. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.........................137
3. Direktorat Pengelolaan Imunisasi ....................................................................194
4. Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan......................................207
5. Direktorat Penyehatan Lingkungan..................................................................224
6. Sekretariat Direktorat Jenderal.........................................................................237
TIM PENYUSUN....................................................................................................................248

6. v
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit................................................................................................................
............................................................................................................................2
Gambar 2.1. Penemuan Kasus Melalui Skrining (Mobile Clinic)..........................................20
Gambar 2.2. Bimbingan Teknis ke Layanan .........................................................................21
Gambar 2.3. Pelatihan Penggunaan TCM............................................................................27
Gambar 2.4. Pertemuan Advokasi Perpres No 67 tahun 2021 antara Tim Pusat dengan
Sekda dan perwakilan daerah di Provinsi Jawa Barat ....................................28
Gambar 2.5. Active Case Finding TBC.................................................................................29
Gambar 2.6. Peta Endemisitas Malaria di Indonesia Tahun 2022 .......................................30
Gambar 2.7. Pemeriksaan uji silang di lab RSUD Wates dan diskusi dengan tim di
Puskesmas Samigaluh I...................................................................................36
Gambar 2.8. Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab. Pesawaran dan
Kab. Sorong Tahun 2022 .................................................................................38
Gambar 2.9. Peta Sebaran Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat.................................42
Gambar 2.10. Sosialisasi ISPA pada kegiatan Germas di Sulawesi Selatan ........................51
Gambar 2.11. Seminar dan deteksi dini Hepatitis ..................................................................55
Gambar 2.12. Advokasi Kepala Daerah untuk Pembangunan Air Minum dan Sanitasi ........76
Gambar 2.13. Advokasi kepada pemangku kepentingan melalui deklarasi SBS yang
disinergikan dengan kegiatan Sail Wakatobi dan Program Intervensi Kesling di
Desa .................................................................................................................78
Gambar 2.14. Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan agar
penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS merata di Indonesia..................79
Gambar 2.15. Peta Endemisitas Indonesia Tahun 2022 per 20 Januari 2023* ...................149
Gambar 2.16. Pemeriksaan uji silang di lab RSUD Wates dan diskusi dengan tim di
Puskesmas Samigaluh I saat Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana
Malaria............................................................................................................154
Gambar 2.17. Kegiatan Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab.
Pesawaran dan Kab. Sorong.........................................................................157
Gambar 2.18. Kegiatan Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria di Kab.
Batanghari, Prov Jambi..................................................................................159

7. vi
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Gambar 2.19. Kegiatan Uji Coba Pengembangan Media KIE Tatalaksana Malaria di Sumba
Timur.....................................................................................................................
........................................................................................................................159
Gambar 2.20. Peta Indonesia tentang Persentase Penderita Kusta yang Menyelesaikan
Pengobatan Kusta Tepat Waktu Tahun 2022 di 34 provinsi..........................160
Gambar 2.21. Launching Roadmap Stop Buang Air Besar Sembarangan dan Roadmap Cuci
Tangan Pakai Sabun......................................................................................234

8. vii
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1. Distribusi Pegawai Ditjen P2P Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2022..............3
Grafik 1.2. Jumlah Pegawai Ditjen P2P Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 ...............3
Grafik 1.3. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022 ..................................................................4
Grafik 1.4. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022 ..........................................................4
Grafik 1.5. Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022 .......................................................................5
Grafik 1.6. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen P2P Berdasarkan Jabatan Fungsional
Tahun 2022 ...........................................................................................................5
Grafik 1.7. Distribusi Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana, Tahun 2022 ..................6
Grafik 1.8. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen P2P Tahun 2019-2021 ..............................7
Grafik 2.1. Target dan Capaian Persentase Kab/Kota yang mencapai imunisasi rutin Tahun
2022-2024...........................................................................................................11
Grafik 2.2. Target dan Capaian Indikator Komposit Imunisasi Rutin Tahun 2022...............12
Grafik 2.3. Persentase Kab/Kota dengan 80% Bayi Usia 0-11 Bulan Mendapat Imunisasi
Dasar Lengkap Tahun 2020-2022......................................................................12
Grafik 2.4. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Anak Usia 12-23 Bulan Mendapat
Imunisasi Lanjutan Campak Rubela Tahun 2020-2022.....................................13
Grafik 2.5. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Persentase Imunisasi Td
WUS Tahun 2020-2022 ......................................................................................14
Grafik 2.6. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Persentase Imunisasi Bulan
Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2020-2022............................................15
Grafik 2.7. Target dan Capaian Persentase ODHA on ART Tahun 2020-2024...................17
Grafik 2.8. Cascade HIV dan ART sampai desember 2022 ................................................18
Grafik 2.9. Capaian Program HIV AIDS untuk indikator 95 – 95 – 95 Tahun 2018–2022 ..19
Grafik 2.10. Target dan Capaian Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Tahun 2020-
2024 ....................................................................................................................22
Grafik 2.11. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB per Provinsi Tahun 2022......23
Grafik 2.12. Sepuluh Negara dengan Penurunan Jumlah Kasus TB....................................24

9. viii
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.13. Capaian Jumlah Kabupaten/Kota mencapai API Malaria < 1/1000 penduduk
Tahun 2018-2022................................................................................................32
Grafik 2.14. Target dan Capaian Kab/Kota mencapai API < 1/1000 penduduk Tahun 2020-
2024 ........................................................................................................................
........................................................................................................................32
Grafik 2.15. Persentase Pemeriksaan Sediaan Darah..........................................................33
Grafik 2.16. Persentasi Malaria Positif diobati sesuai standar ..............................................34
Grafik 2.17. Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Tahun 2020-2024 .............................44
Grafik 2.18. Persentase Kasus Pneumonia Balita yang diberikan antibiotik ........................48
Grafik 2.19. Persentase Kasus Diare yang diberikan oralit dan zinc Tahun 2022 ................49
Grafik 2.20. Target dan Capaian Persentase Pengobatan Penyakit Menular pada Balita
Tahun 2022-2024................................................................................................50
Grafik 2.21. Target dan Capaian Persentase skrining Penyakit Menular Pada kelompok
Berisiko Tahun 2020 – 2024...............................................................................52
Grafik 2.22. Persentase skrining Penyakit Menular Pada kelompok Berisiko Berdasarkan
Provinsi Tahun 2022 ...........................................................................................53
Grafik 2.23. Persentase Ibu Hamil diskrining Penyakit Menular (Hepatitis B) Berdasarkan
Provinsi Tahun 2022 ...........................................................................................54
Grafik 2.24. Target dan Capaian Jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi
penyakit infeksi tropis terabaikan Tahun 2022–2024.........................................57
Grafik 2.25. Jumlah Kab/Kota berhasil mencapai eliminasi penyakit Infeksi Tropis Terabaikan
per Provinsi Tahun 2022.....................................................................................58
Grafik 2.26. Capaian Kab/Kota Eradikasi Frambusia Tahun 2021-2022...............................59
Grafik 2.27. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai Eliminasi Tahun
2018-2022...........................................................................................................60
Grafik 2.28. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai Eliminasi Tahun
2022-2024...........................................................................................................60
Grafik 2.29. Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko
PTM Tahun 2020-2024.......................................................................................63
Grafik 2.30. Capaian Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini FR PTM Tahun 2022
............................................................................................................................64
Grafik 2.31. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Hipertensi
Tahun 2022 .........................................................................................................65

10. ix
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.32. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Diabetes
Mellitus Tahun 2022............................................................................................66
Grafik 2.33. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Obesitas
Tahun 2022 .........................................................................................................67
Grafik 2.34. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Kanker Leher
Rahim Tahun 2022..............................................................................................68
Grafik 2.35. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Kanker
Payudara Tahun 2022 ........................................................................................69
Grafik 2.36. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini Gangguan
Indera Tahun 2022..............................................................................................70
Grafik 2.37. Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas
Kesehatan Lingkungan Tahun 2020-2024 .........................................................72
Grafik 2.38. Proporsi Capaian Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan
Lingkungan Tahun 2022 .....................................................................................73
Grafik 2.39. Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas
Kesehatan Lingkungan Tahun 2020-2024 .........................................................80
Grafik 2.40. Proporsi Capaian Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan
Lingkungan Tahun 2022 .....................................................................................81
Grafik 2.41. Target dan Capaian Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Labkesmas
dengan kemampuan surveilans Tahun 2022 .....................................................87
Grafik 2.42. Provinsi dengan 80% Kabupaten/Kota yang telah memiliki labkesmas dengan
mempunyai kemampuan surveilans Tahun 2022 ..............................................87
Grafik 2.43. Target dan Capaian Persentase Fasyankes terintegrasi sistem surveilans
berbasis digital Tahun 2022-2024 ......................................................................89
Grafik 2.44. Fasyankes Yang Menggunakan Aplikasi NAR Dan SKDR Tahun 2022............90
Grafik 2.45. Fasyankes Yang Terintegrasi Terdiri dari Puskesmas dan Klinik ......................90
Grafik 2.46. Target dan Capaian Persentase faktor risiko di pintu masuk yang dikendalikan
Tahun 2020-2024................................................................................................93
Grafik 2.47. Capaian Persentase faktor risiko di pintu masuk yang dikendalikan oleh KKP
Tahun 2022 .............................................................................................................
........................................................................................................................94
Grafik 2.48. Target dan Capaian Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan
penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan Tahun 2020 - 2024...........96
Grafik 2.49. Persentase capaian rekomendasi hasil surveilans faktor risiko dan penyakit
berbasis laboratorium yang dimanfaatkan Tahun 2022.....................................97

11. x
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.50. Target Dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P Tahun 2020-2024 ....
..........................................................................................................................101
Grafik 2.51. Target dan Capaian persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan
skrining prioritas tahun 2022 ............................................................................104
Grafik 2.52. Target dan Capaian persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan
skrining prioritas tahun 2022 dibandingkan dengan Target Jangka Menengah
104
Grafik 2.53. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di
≥ 80% Puskesmas Tahun 2022........................................................................106
Grafik 2.54. Kab/kota yang melaksanakan PANDU di ≥ 80% Puskesmas berdasarkan
provinsi, Tahun 2022 .......................................................................................107
Grafik 2.55. Perbandingan Capaian Indikator Kab/Kota yang Melaksanakan PANDU PTM
Tahun 2022 dengan Tahun 2020, 2021 ...........................................................108
Grafik 2.56. Perbandingan Capaian Indikator Kab/Kota yang Melaksanakan PANDU PTM
Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RAK Dit. P2PTM 2020-2024.108
Grafik 2.57. Capaian dan Target Indikator Persentase penyandang diabetes melitus yang
gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP Tahun 2022 ............................130
Grafik 2.58. Target dan Realisasi jumlah Kab/ Kota Menerapkan KTR Tahun 2022 ..........131
Grafik 2.59. Target dan Realisasi Jumlah Kab/Kota Menerapkan KTR periode Tahun 2020-
2022 ..................................................................................................................132
Grafik 2.60. Jumlah Kab/Kota yang ≥40% Puskesmasnya Menyelenggarakan Layanan UBM
Tahun 2022 .......................................................................................................135
Grafik 2.61. Jumlah Kab/Kota yang ≥40% Puskesmasnya Menyelenggarakan Layanan UBM
Periode 2020-2022...........................................................................................135
Grafik 2.62. Capaian Indikator Pertahun Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang
Melemahkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Yang Mendapatkan Skrining
HIV ....................................................................................................................138
Grafik 2.63. Persentase Pertriwulan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan
Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Yang Mendapatkan Skrining HIV Tahun 2022
138
Grafik 2.64. Persentase Per Propinsi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang
Melemahkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Yang Mendapatkan Skrining
HIV Tahun 2022................................................................................................139
Grafik 2.65. Target dan capaian Indikator Kinerja tahun 2021-2024 Persentase Orang
dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART.........140

12. xi
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.66. Target dan capaian Indikator Kinerja tahun 2022 Persentase Orang dengan HIV
(ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART .............................141
Grafik 2.67. Target dan capaian Pertriwulan Indikator Kinerja ODHIV baru ditemukan
mendapatkan pengobatan ART Persentase Kasus ODHIV On ART periode 2022
..........................................................................................................................141
Grafik 2.68. Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan
pengobatan ART Tahun 2022...........................................................................142
Grafik 2.69. Persentase Target dan Capaian Persentase ODHA on ART Tahun 2020-2024...
..........................................................................................................................142
Grafik 2.70. Progres Capaian Program HIV AIDS untuk indikator 95 – 95 – 95.................143
Grafik 2.71. Target dan Capaian Indikator Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC
..........................................................................................................................145
Grafik 2.72. Capaian Jumlah Kabupaten/Kota mencapai Positivity Rate (PR) malaria < 5%
2020-2024.........................................................................................................152
Grafik 2.73. Capaian Persentase Konfirmasi Pemeriksaan Sediaan Darah.......................153
Grafik 2.74. Persentase Penderita Kusta yang Menyelesaikan Pengobatan Kusta Tepat
Waktu Tahun 2022 di 34 provinsi .....................................................................161
Grafik 2.75. Perbandingan Persentase Penderita Kusta yang Menyelesaikan ..................163
Grafik 2.76. Indikator dan Capaian Persentase Penderita Kusta yang Menyelesaikan
Pengobatan Kusta Tepat Waktu dan Capaian Tahun 2020-2024....................164
Grafik 2.77. Target dan Capaian Persentase Pengobatan Kasus Pneumonia Sesuai Standar
Tahun 2022 .......................................................................................................167
Grafik 2.78. Target Capaian Indikator Pengobatan Kasus Pneumonia Sesuai Standar 2022-
2022 ..................................................................................................................167
Grafik 2.79. Target dan Capaian Persentase Pengobatan Diare sesuai Standar...............170
Grafik 2.80. Target dan Capaian Persentase kabupaten/kota melaksanakan Deteksi Dini
Hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko Tahun 2020 – 2022................172
Grafik 2.81. Persentase Kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C
pada populasi berisiko Berdasarkan Provinsi Tahun 2022..............................173
Grafik 2.82. Presentase Terget pasien sifilis yang diobati...................................................175
Grafik 2.83. Presentase Pasien Sifilis di Obati Per triwulan tahun 2022 ............................175
Grafik 2.84. Presentase pasien sifilis yang diobati tahun 2022...........................................176

13. xii
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.85. Target dan Capaian Jumlah Desa Endemis Schistosomiasis yang Mencapai
Eliminasi Tahun 2020 – 2024 ...........................................................................178
Grafik 2.86. Prevalensi Schistosomiasis pada Manusia Tahun 2017 – 2022 .....................179
Grafik 2.87. Perbandingan target dan capaian per jumlah kabupaten/kota.......................181
Grafik 2.88. Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Rabies per Provinsi tahun 2022 ...............181
Grafik 2.89. Target dan capaian indikator Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai IR
≤ 49/100.000 penduduk Tahun 2017-2022 ......................................................183
Grafik 2.90. Persentase provinsi yang memiliki kab/kota IR ≤ 10/100.000 penduduk Di
Indonesia Tahun 2022 ......................................................................................184
Grafik 2.91. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Berhasil Menurunkan Mf Rate <1%
Tahun 2018-2022..............................................................................................187
Grafik 2.92. Kabupaten/kota Endemis Filariasis Berhasil Menurunkan Angka Mikrofilaria
Rate <1% Per-Provinsi Tahun 2022.................................................................187
Grafik 2.93. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai Eliminasi Tahun
2018-2022.........................................................................................................191
Grafik 2.94. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai Eliminasi Per
Provinsi Tahun 2022 .........................................................................................192
Grafik 2.95. Capaian Indikator Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi
Dasar Lengkap (IDL) Tahun 2022 ....................................................................195
Grafik 2.96. Capaian Indikator Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi
Dasar Lengkap (IDL) Tahun 2018 – 2022........................................................196
Grafik 2.97. Capaian Indikator Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Mendapat Imunisasi
Lanjutan Baduta Tahun 2022 ...........................................................................197
Grafik 2.98. Capaian Indikator Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang Mendapat Imunisasi
Lanjutan Baduta Tahun 2018 – 2022 ...............................................................198
Grafik 2.99. Capaian Indikator Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru
Tahun 2022 .......................................................................................................200
Grafik 2.100.Cakupan Imunisasi Campak Rubela BIAS Tahun 2018-2022.........................202
Grafik 2.101.Cakupan Imunisasi DT BIAS Tahun 2018-2022 ..............................................203
Grafik 2.102.Cakupan Imunisasi Td BIAS Kelas 2 Tahun 2018-2022..................................203
Grafik 2.103.Cakupan Imunisasi Td BIAS Kelas 5 Tahun 2018-2022..................................204
Grafik 2.104.Capaian Indikator Persentase WUS yang Memiliki Status Imunisasi T2+ Tahun
2022 ..................................................................................................................206

14. xiii
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.105.Capaian Indikator Persentase WUS yang Memiliki Status Imunisasi T2+ Tahun
2018 - 2022.......................................................................................................206
Grafik 2.106.Target, Capaian dan Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 1 Tahun 2022...........208
Grafik 2.107.Target, Capaian dan Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 2, Tahun 2022..........211
Grafik 2.108.Target, Capaian dan Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 2, Tahun 2022..........213
Grafik 2.109.Target, Capaian dan Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 3, Tahun 2022..........216
Grafik 2.110.Target, Capaian dan Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Labkesmas
yang Terintegrasi dan Melaporkan Hasil Surveilans ke Sistem Informasi
Kemenkes, Tahun 2022....................................................................................221
Grafik 2.111. Labkesmas yang Terintegrasi dan Melaporkan Hasil Surveilans ke Sistem
Informasi Kemenkes, Tahun 2022....................................................................221
Grafik 2.112.Target capaian fasyankes yang terintegrasi terdiri dari puskesmas dan klinik.....
................................................................................................................................
..........................................................................................................................223
Grafik 2.113.Target capaian fasyankes yang menggunakan aplikasi NAR dan SKDR .......223
Grafik 2.114.Target dan Capaian Indikator Kab/Kota Sehat Tahun 2020-2024...................225
Grafik 2.115.Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan
Lingkungan Tahun 2020-2024..........................................................................226
Grafik 2.116.Target dan Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) Tahun 2020-
2024 ..................................................................................................................232
Grafik 2.117.Capaian Pengawasan Kualitas Air Minum yang Diawasi/diperiksa Kualitas Air
Minumnya Sesuai Standar Tahun 2022-2024..................................................235
Grafik 2.118.Target Dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P Tahun 2020-2024
..........................................................................................................................240
Grafik 2.119.Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Unit Eselon I Tahun 2022
..........................................................................................................................241
Grafik 2.120.Nilai Kinerja Anggaran Ditjen P2P Tahun 2022
..........................................................................................................................245
Grafik 2.121.Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen P2P Tahun 2020-2024
..........................................................................................................................245
Grafik 2.122.Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Antar Eselon I Tahun 2022
..........................................................................................................................246

15. xiv
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1. Satuan Kerja di Ditjen P2P .....................................................................................6
Tabel 1.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Tahun 2022.................................7
Tabel 1.3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022 ................................8
Tabel 1.4. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2022..................................8
Tabel 2.1. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Tahun 2022.....................................25
Tabel 2.2. Capaian Penduduk Berdasarkan Endemisitas 2022 ...........................................30
Tabel 2.3. Jumlah Kab/Kota dengan API 1/1000 penduduk Tahun 2022 .............................31
Tabel 2.4. Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Per Provinsi Tahun 2022 ....................42
Tabel 2.5. Proporsi Kasus Kusta Baru Cacat Tingkat 2 secara global .................................45
Tabel 2.6. Hasil Penilaian Mandiri RB Ditjen P2P Tahun 2020-2022 .................................99
Tabel 2.7. Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di
puskesmas/FKTP berdasarkan Kab/ Kota Tahun 2022..................................... 111
Tabel 2.8. Angka keberhasilan pengobatan di dunia Tahun 2020 - 2021...........................146
Tabel 2.9. Capaian Penduduk Berdasarkan Endemisitas Tahun 2022 per 20 Januari 2023* .
.............................................................................................................................150
Tabel 2.10. Capaian jumlah Kab/Kota dengan Positivity Rate (PR) Malaria <5% per Provinsi
Tahun 2022..........................................................................................................150
Tabel 2.11. Penderita PB, Penderita MB, Total Kasus PB dan MB, Penderita Kusta PB yang
RFT, Penderita Kusta MB yang RFT, RFT (PB+ MB), % RFT (PB + MB) Tahun
2022 di 34 provinsi..............................................................................................161
Tabel 2.12. Target Indikator Program ISPA berdasarkan RENSTRA Kemenkes 2022-2024.....
.............................................................................................................................166
Tabel 2.13. Data Capaian Indikator Pengobatan Kasus Pneumonia Sesuai Standar Pada
Tahun 2022..........................................................................................................166
Tabel 2.14. Daftar Desa Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022..........................................178
Tabel 2.15. Jumlah Labkesmas Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pemeriksaan Spesimen
Penyakit Menular, Tahun 2022 ...........................................................................209
Tabel 2.16. Jumlah provinsi yang memiliki rujukan spesimen penyakit berpotensi KLB/wabah,
Tahun 2022..........................................................................................................214

16. xv
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Tabel 2.17. Labkesmas dan KKP yang bisa Mendeteksi Peringatan Dini dan Merespon
Emerging Disease, New-Emerging Disease, Re-Emerging Disease, Tahun 2022
.............................................................................................................................217

17. 1
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (Ditjen P2P) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Dalam melaksanakan tugas
tersebut Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) mempunyai fungsi
sebagai berikut:
1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular,
penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan,
dan penyehatan lingkungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular,
penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan kekarantinaan kesehatan,
dan penyehatan lingkungan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung,
surveilans dan kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan
kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
tidak menular, penyakit menular langsung dan tidak langsung, surveilans dan
kekarantinaan kesehatan, dan penyehatan lingkungan;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
B. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Ditjen
P2P) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun
2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
Dalam struktur organisasi Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit (Ditjen P2P) terdiri atas:
1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

18. 2
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
3. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
4. Direktorat Pengelolaan Imunisasi;
5. Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan; dan
6. Direktorat Penyehatan Lingkungan.
Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
C. Sumber Daya Manusia
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan urusan di bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit didukung oleh 4.514 orang pegawai (berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian Bulan Januari 2023) yang terbagi menjadi pegawai pusat dan Unit Pelaksana
Teknis.
1. Distribusi Pegawai berdasarkan Satuan Kerja
4.514 pegawai Ditjen P2P pada tahun 2022 tersebar di 67 Satuan Kerja/Unit Kerja
yang berada pada Unit Pusat (1 satuan kerja dan 5 unit kerja) maupun Unit Pelaksana
Teknis (61 satuan kerja). Pegawai Ditjen P2P paling banyak berada di Satuan Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II (1.656 pegawai) dan paling sedikit berada di
Satuan Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV (39 pegawai) seperti yang terlihat
pada grafik berikut:

19. 3
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 1.1. Distribusi Pegawai Ditjen P2P Berdasarkan Satuan Kerja Tahun 2022
Sumber Data: Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023
2. Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Mayoritas pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
adalah perempuan (2.470 pegawai) sebagaimana terlihat dalam gambar berikut:
Grafik 1.2. Jumlah Pegawai Ditjen P2P Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022
Sumber: Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023 Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29
Januari 2023
3. Distribusi Pegawai berdasarkan Pendidikan
Pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki
latar belakang pendidikan yang beragam (jenjang SD sampai S3). Sebagian besar
pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Latar belakang pendidikan terbanyak
adalah jenjang S1 (2.112 pegawai) dan paling sedikit jenjang SD (10 pegawai).
139
81
70
69
88
122
791
1656
711
39
373
321
54
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Dit. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak…
Dit. Pengelolaan Imunisasi
Dit. Penyehatan Lingkungan
Dit. Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
Sekretariat Ditjen P2P
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas IV
BBTKL PP
BTKL PP Kelas I
BTKL PP Kelas II
Laki-laki;
2044
Perempuan
; 2470

20. 4
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 1.3. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022
Sumber: Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023
4. Distribusi Pegawai berdasarkan Kelompok Umur
Pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terbanyak
adalah kelompok umur 36-40 tahun (896 orang) dan paling sedikit kelompok umur ≥56
tahun (218 orang).
Grafik 1.4. Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022
Sumber: Bagian Kepegawaian dan Umum
12
871
2112
1284
39 172 14 10
S3 S2/Spesialis S1/DIV DIII DI SLTA SLTP SD
494
799
896
858
703
546
218
0
200
400
600
800
1000
≤30 th 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 ≥56

21. 5
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
5. Ditribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan
Pegawai Ditjen P2P terbagi menjadi kelompok jabatan pelaksana, jabatan
struktural, dan jabatan fungsional tertentu). Mayoritas pegawai termasuk dalam kelompok
jabatan fungsional tertentu (2.712 orang).
Grafik 1.5. Distribusi Pegawai Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Berdasarkan Jabatan Tahun 2022
Sumber data : Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023
Jabatan fungsional di Ditjen P2P terdistribusi ke dalam 22 kelompok jabatan
fungsional yang merupakan jabatan fungsional kesehatan dan non kesehatan. Jabatan
fungsional terbanyak adalah Epidemiolog Kesehatan (774 orang) sebagaimana terlihat
dalam grafik berikut:
Grafik 1.6. Distribusi Pegawai Sekretariat Ditjen P2P Berdasarkan Jabatan
Fungsional Tahun 2022
Sumber Data: Tim Kerja Kepegawaian dan Umum, 29 Januari 2023
Struktural;
136
Jabatan
Fungsional;
2712
Jabatan
Pelaksana;
1666
4
4
3
81
85
54
7
204
2
299
774
22
4
1
7
332
39
4
103
13
230
439
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Analis Anggaran (JF)
Analis Hukum (JF)
Analis Kebijakan (JF)
Analis Kepegawaian (JF)
Analis Pengelolaan Keuangan APBN (JF)
Arsiparis (JF)
Asisten Apoteker (JF)
Dokter (JF)
Dokter Gigi (JF)
Entomolog Kesehatan (JF)
Epidemiolog Kesehatan (JF)
Pembimbing Kesehatan Kerja (JF)
Penata Laksana Barang (JF)
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF)
Perancang Peraturan Perundang-undangan (JF)
Perawat (JF)
Perencana (JF)
Pranata Hubungan Masyarakat (JF)
Pranata Keuangan APBN (JF)
Pranata Komputer (JF)
Pranata Laboratorium Kesehatan (JF)
Sanitarian (JF)

22. 6
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
D. Satuan Kerja
Satuan Kerja (Satker) adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program. Direktorat Jenderal P2P
adalah salah unit utama yang memiliki satuan kerja terbanyak dilingkungan Kementerian
Kesehatan pada tahun 2022, yakni terdapat 101 Satuan Kerja di Ditjen P2P, dengan rincian:
Tabel 1.1. Satuan Kerja di Ditjen P2P
No Satuan Kerja Jumlah
1 Kantor Pusat 6
2 Kantor Daerah
Kantor Kesehatan Pelabuhan 51
Balai/Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan
Pengendalian Penyakit
10
3 Dekonsentrasi 34
E. Anggaran
Pelaksanaan kegiatan Ditjen P2P didukung oleh anggaran yang bersumber Rupiah
Murni (80.56%), hibah langsung luar negeri (17.1%), PNBP (2.42%) dan hibah langsung
dalam negeri (0.02%) dengan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar 4.043.641.889.000
rupiah.
1. Realisasi Anggaran Ditjen P2P
Pagu anggaran Ditjen P2P Tahun Anggaran 2022 adalah Rp 4.043.641.889.000.
Secara lengkap distribusi pagu anggaran Ditjen P2P berdasarkan sumber dana terlihat
dalam grafik di bawah ini:
Grafik 1.7. Distribusi Pagu Anggaran Berdasarkan Sumber Dana, Tahun 2022
Sumber data : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kemenkeu per 23 Januari 2023
3.257.418.185.000 ;
81%
97.712.567.000
; 2%
694.675.000 ; 0%
687.816.462.000 ; 17%
RUPIAH MURNI PNBP
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI

23. 7
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Realisasi anggaran Ditjen P2P tahun 2022 sebesar Rp 3.531.420.455.454
(87,3%), dari pagu total sebesar Rp 4.043.641.889.000. Realisasi tertinggi pada kantor
daerah sebesar 92,06% dan terendah pada dekonsentrasi 77,70%. Secara lengkap pada
tabel berikut ini:
Tabel 1.2. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kewenangan Tahun 2022
No Kewenangan Pagu RealisasI %
1 KANTOR PUSAT 2,476,790,000,000 2,115,636,624,542 85.42
2 KANTOR DAERAH (UPT) 1,381,327,898,000 1,271,625,966,880 92.06
1). KKP 1,014,998,105,000 936,702,668,790 92.29
2). B/BTKL-PP 366,329,793,000 334,923,298,090 91.43
3 DEKONSENTRASI 185,523,991,000 144,157,864,032 77.70
4,043,641,889,000 3,531,420,455,454 87.33
Jumlah Total P2P
Sumber data : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kemenkeu per 23 Januari 2023
Bila dibandingkan dengan target realisasi anggaran yakni 95% maka realisasi
anggaran Ditjen P2P belum mencapai target. Bila dibandingkan realisasi anggaran Ditjen
P2P selama 3 tahun terakhir, maka dalam grafik dibawah ini terlihat bahwa anggaran
Ditjen P2P meningkat dari tahun 2019 ke 2022 sedangkan realisasi fluktuatif dengan
realisasi tertinggi pada tahun 2021 dan terendah pada tahun 2022
Grafik 1.8. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen P2P Tahun 2019-2021
Sumber : LAKIP Ditjen P2P, 2019-2021
2019 2020 2021 2022
Pagu 3.315.636.916 4.203.943.210 5.391.559.631 4.043.641.889
Realisasi 3.124.772.437 3.838.062.886 5.238.456.718 3.531.420.455
% 94,2% 91,3% 97,2% 87,3%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
-
1.000.000.000.000
2.000.000.000.000
3.000.000.000.000
4.000.000.000.000
5.000.000.000.000
6.000.000.000.000

24. 8
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja terlihat bahwa realisasi tertinggi
pada belanja modal (93,40%) dan realisasi terendah pada belanja barang (85,93%),
seperti pada grafik berikut ini:
Tabel 1.3. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2022
No Jenis Belanja Pagu
Realisasi Sudah
SP2D
%
1 BELANJA PEGAWAI 631,623,373,000 575,641,554,729 91.14
2 BELANJA BARANG 3,091,061,190,000 2,656,019,368,569 85.93
3 BELANJA MODAL 320,927,626,000 299,759,532,156 93.40
4 BELANJA BANSOS 29,700,000 - -
4,043,641,889,000 3,531,420,455,454 87.33
Jumlah Total
Sumber data : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kemenkeu per 23 Januari 2023
Bila dilihat realisasi anggaran Ditjen P2P berdasarkan sumber dana maka terlihat
bahwa realisasi tertinggi pada Hibah Langsung Luar Negeri (99,21%) dan terendah
realisasi Rupiah Murni (84,78%), secara lengkap dalam tabel berikut ini:
2. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi
Dinas Kesehatan Provinsi sebagai satker penerima dana dekonsentrasi tahun
2022 telah melaksanakan kegiatan dengan total realisasi anggaran Rp. 144,157,864,032
dari pagu Rp. 185,523,991,000 atau sebesar 77.7%. Realisasi tertinggi pada satker Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau (97.65%) dan terendah pada Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Barat (74,2%). Secara lengkap realisasi anggaran per Dinas
Kesehatan Provinsi terlihat dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 1.4. Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2022
Nama Satker
Realisasi Anggaran
Pagu Realisasi %
Dinkes Prov. Kepulauan Riau 4,099,972,000 4,003,537,893 97.65
Dinkes Prov. Sulawesi Tengah 4,848,120,000 4,670,454,000 96.34
Dinkes Prov. Dki Jakarta 4,798,955,000 4,536,258,820 94.53
Dinkes Prov. Kalimantan Utara 3,529,848,000 3,222,524,367 91.29
Dinkes Prov. Bengkulu 4,343,740,000 3,912,938,700 90.08
Dinkes Prov. Nusa Tenggara Timur 7,005,812,000 6,232,440,770 88.96
Dinkes Prov. Lampung 5,451,421,000 4,820,556,800 88.43
Dinkes Prov. Gorontalo 3,284,251,000 2,892,958,029 88.09
Dinkes Prov. Sulawesi Tenggara 5,304,086,000 4,649,281,500 87.65
Dinkes Prov. Kalimantan Barat 4,908,035,000 4,292,183,689 87.45

25. 9
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Nama Satker
Realisasi Anggaran
Pagu Realisasi %
Dinkes Prov. Sulawesi Barat 3,624,344,000 3,140,726,000 86.66
Dinkes Prov. Jambi 4,502,235,000 3,814,089,150 84.72
Dinkes Prov. Sumatera Utara 8,806,984,000 7,451,164,850 84.61
Dinkes Prov. Nusa Tenggara Barat 4,743,333,000 4,011,199,804 84.57
Dinkes Prov. Sulawesi Utara 4,970,710,000 4,190,831,100 84.31
Dinkes Prov. Kalimantan Selatan 4,916,072,000 4,137,480,978 84.16
Dinkes Prov. D.I. Yogyakarta 3,708,091,000 3,076,329,580 82.96
Dinkes Prov. Sumatera Selatan 5,635,176,000 4,654,191,600 82.59
Dinkes Prov. Sulawesi Selatan 6,656,929,000 5,403,428,500 81.17
Dinkes Prov. Riau 4,642,263,000 3,690,481,254 79.50
Dinkes Prov. Jawa Barat 8,586,596,000 6,822,940,000 79.46
Dinkes Prov. Maluku 4,500,980,000 3,570,973,226 79.34
Dinkes Prov. Maluku Utara 4,309,157,000 3,409,642,200 79.13
Dinkes Prov. Jawa Tengah 9,055,786,000 7,047,337,789 77.82
Dinkes Prov. Kalimantan Tengah 4,930,911,000 3,761,693,000 76.29
Dinkes Prov. Papua 9,836,863,000 7,277,254,111 73.98
Dinkes Prov. Kalimantan Timur 4,655,224,000 3,415,184,723 73.36
Dinkes Prov. Bali 4,278,383,000 2,919,261,700 68.23
Dinkes Prov. Banten 4,118,639,000 2,779,459,300 67.48
Dinkes Prov. Jawa Timur 9,829,015,000 6,529,403,781 66.43
Dinkes Prov. Bangka Belitung 3,779,741,000 2,287,641,231 60.52
Dinkes Prov. Nanggroe Aceh Darussalam 6,066,597,000 3,504,661,230 57.77
Dinkes Prov. Papua Barat 6,133,913,000 2,360,474,397 38.48
Dinkes Prov. Sumatera Barat 5,661,809,000 1,668,879,960 29.48
JUMLAH 185,523,991,000 144,157,864,032 77.70
Sumber data : Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Kemenkeu per 23 Januari 2023
Realisasi anggaran dana dekonsentrasi paling rendah dibandingkan realisasi
berdasarkan kewenangan lainnya, selain itu terjadi penurunan realisasi anggaran
dekonsentrasi pada tahun 2022 (77.7%) jika dibandingkan tahun 2021 (90.8%). Hal ini
disebabkan oleh terlambatnya pelaksanaan kegiatan satker dekonsentrasi dan adanya
simplifikasi kegiatan dekonsentrasi sehingga pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada
bulan Agustus

26. 10
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
BAB II
CAPAIAN PROGRAM DAN KINERJA
A. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana
Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN). Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat
indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian
Kesehatan dan Rencana Kerja Pemerintah.
1. Persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin, tercapai 74.9%
dari target 75% dengan capaian kinerja sebesar 99.9%
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan
dengan penyakit tersebut tidak akan menjadi sakit, atau hanya akan mengalami sakit
ringan. Pemberian imunisasi tidak hanya memberikan kekebalan spesifik pada individu
yang bersangkutan, tetapi juga dapat membentuk kekebalan kelompok (herd immunity).
Kekebalan kelompok di suatu daerah (dalam hal ini kabupaten/kota) dapat terbentuk
apabila cakupan imunisasi tinggi dan merata. Indikator yang digunakan untuk mengukur
hal tersebut adalah persentase kabupaten/kota yang mencapai target imunisasi rutin.
Indikator ini merupakan indikator komposit yang terpenuhi melalui pencapaian target satu
indikator utama yaitu cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), dan salah satu dari empat
indikator pendukung yaitu cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta, Imunisasi Antigen Baru,
Imunisasi Lanjutan Usia Sekolah dan cakupan Status Imunisasi T2+ pada ibu hamil.
Berubahnya indikator ini sejalan dengan perubahan paradigma mengenai konsep
imunisasi lengkap, yang semula hanya imunisasi dasar lengkap, dimana kelengkapan
imunisasi cukup hanya imunisasi dasar yang harus dilengkapi sebelum anak berusia 1
tahun, menjadi imunisasi rutin lengkap. Paradigma imunisasi rutin lengkap ini merangkul
berbagai kelompok sasaran imunisasi rutin yang merupakan kelompok rentan yaitu bayi,
anak usia bawah dua tahun (baduta), dan anak usia sekolah, dan juga menegaskan
bahwa tidak cukup seorang anak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap saja akan
tetapi harus dilanjutkan hingga seorang anak menyelesaikan sekolah dasarnya.
Selanjutnya, penting untuk menjaga cakupan status imunisasi T2+ pada ibu hamil dalam
kategori tinggi di tingkat kabupaten/kota.

27. 11
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Setiap indikator memiliki target pencapaian masing-masing untuk dapat
memastikan bahwa setiap kelompok mendapatkan perlindungan yang optimal melalui
pemberian imunisasi. Dengan tercapainya target pada tingkat kabupaten/kota untuk
masing-masing indikator tersebut, maka diharapkan konsep kekebalan kelompok pada
sasaran imunisasi rutin dapat lebih menyeluruh.
Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai imunisasi rutin merupakan
indikator baru dalam Renstra Revisi Tahun 2022. Indikator ini menggambarkan kinerja
program imunisasi di Kabupaten/Kota. Indikator persentase kabupaten/kota mencapai
target imunisasi rutin merupakan komposit dari beberapa indikator dalam program
imunisasi yaitu Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Imunisasi Lanjutan Baduta, Imunisasi
Antigen Baru, Imunisasi pada Anak Usia Sekolah dan Status Imunisasi T2+ pada Wanita
Usia Subur (WUS).
Berdasarkan data sampai dengan 10 April 2023, persentase kabupaten/kota
mencapai target imunisasi rutin tercapai 76,5% (393 kabupaten/kota) dari target 75% (386
kabupaten/kota), sehingga capaian kinerja tahun 2022 sebesar 99.9%, seperti yang
digambarkan dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.1. Target dan Capaian Persentase Kab/Kota yang mencapai imunisasi
rutin Tahun 2022-2024
Sumber data : Laporan Direktorat Imunisasi per 10 April 2023
Dari grafik di atas terlihat bahwa tahun 2022 kabupaten/kota mencapai target
imunisasi rutin lebih dari 75%, dengan upaya yang lebih optimal maka diperkirakan target
indikator tahun 2023-2024 juga akan dapat tercapai. Faktor utama yang mempengaruhi
tercapainya indikator imunisasi rutin disebabkan oleh indikator Kab/Kota yang mencapai
Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebagai indikator komposit utama capaiannya 79%.
Untuk dapat membandingkan pencapaian kinerja indikator komposit, maka
dilakukan pembandingan persentase kabupaten/kota dari masing-masing indikator
75
85
95
76,5
0
20
40
60
80
100
2022 2023 2024
Target Capaian

28. 12
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
komposit tersebut selama tahun 2020-2022, kecuali indikator imunisasi antigen baru tidak
bisa dibandingkan karena baru mulai dilakukan pada tahun 2022. Adapun capaian setiap
indikator komposit digambarkan sebagai berikut:
Grafik 2.2. Target dan Capaian Indikator Komposit Imunisasi Rutin Tahun 2022
Sumber data : Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 10 April 2023
Dari grafik di atas terlihat bahwa semua indikator komposit imunisasi rutin tidak
mencapai target pada tahun 2022 dengan capaian terendah pada persentase Kab/Kota
yang mencapai target Imunisasi Td WUS Tahun 2020-2022 (49%) dan capaian tertinggi
pada persentase Kab/Kota yang mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap (79%).
Indikator Imunisasi Dasar Lengkap sebagai indikator komposit utama tidak mencapai
target sehingga meskipun capaian indikator komposit pendukung mencapai target tetapi
tidak dapat mengungkit capaian imunisasi rutin. Adapun capaian indikator persentase
Kab/kota dengan 80% IDL tahun 2020-2022 digambarkan dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.3. Persentase Kab/Kota dengan 80% Bayi Usia 0-11 Bulan Mendapat
Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2020-2022
Sumber data : Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 10 April 2023
75 75 75 75 75
79
63
74 76
49
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
IDL (80%) IBL (80%) Antigen Baru
(80%)
BIAS (70%) Td WUS
(60%)
Target Capaian
79,3 83,9
75,0
56,2 60,3
79,4
0
20
40
60
80
100
2020 2021 2022
Target Capaian

29. 13
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik di atas menunjukkan bahwa Persentase Kab/Kota dengan 80% bayi usia
0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap meningkat selama 3 tahun terakhir
yakni 56,2% atau 289 Kab/Kota pada tahun 2020, menjadi 60.3% atau 310 Kab/Kota
pada tahun 2021 dan 79,4% atau 393 Kab/Kota pada tahun 2022.
Sebagai bentuk monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan introduksi
imunisasi Campak Rubela dosis ke-2 bagi anak usia baduta, digambarkan melalui
indikator persentase anak usia 12-23 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan campak.
Dengan mempertimbangkan target global terhadap minimal kabupaten/kota yang
diharapkan dapat mencapai target cakupan imunisasi dosis kedua campak rubella yaitu
80%, maka target ini pula yang digunakan untuk menilai dan membandingkan capaian
pada indikator persentase kabupaten/kota yang mencapai target persentase anak usia
12-23 bulan mendapat imunisasi lanjutan campak tahun 2020-2022. Capaian indikator
komposit persentase Kab/Kota yang mencapai target anak usia 12-23 bulan mendapat
Imunisasi Lanjutan Campak Tahun 2020-2022 digambarkan dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.4. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Anak Usia 12-23 Bulan
Mendapat Imunisasi Lanjutan Campak Rubela Tahun 2020-2022
Sumber data: Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 10 April 2023
Pada grafik di atas terlihat bahwa capaian indikator Kab/Kota yang mencapai 80%
anak usia 12-23 bulan mendapat imunisasi lanjutan campak tidak mencapai target setiap
tahunnya, dengan capaian tertinggi pada tahun 2022 (63%) dan terendah pada tahun
2020 (28.6%). Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian
target imunisasi lanjutan campak rubella.
Pemberian imunisasi Td pada WUS dan ibu hamil di Indonesia telah dimulai sejak
tahun 2010 untuk menggantikan pemberian imunisasi TT yang telah dilakukan tahun
1990-an. Penggantian ini dilakukan sebagai upaya perlindungan dari infeksi penyakit
tetanus dan difteri bag WUS khususnya ibu hamil. Penapisan terhadap status yang belum
80 80 75
28,6
13,6
62,8
0
20
40
60
80
100
2020 2021 2022
Target Capaian

30. 14
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
optimal mengakibatkan monitoring dan evaluasi hanya ditujukan pada persentase
cakupan, dengan target tahunan minimal 60%. Indonesia berkomitmen untuk melakukan
eliminasi tetanus maternal dan neonatal dengan pemerataan cakupan imunisasi Td pada
ibu hamil dan memastikan ibu hamil telah mendapatkan status imunisasi T2+ sebelum
persalinannya, agar bayi dan ibu terhindar dari penyakit tetanus pada saat proses
persalinan. Pemerataan ini ditujukan kepada minimal 80% kabupaten/kota, dan
menjadikannya target pada indikator persentase kabupaten/kota yang mencapai target
persentase imunisasi td WUS tahun 2020-2022. Capaian indikator Persentase Kab/Kota
yang mencapai target imunisasi Td WUS Tahun 2020-2022 digambarkan pada grafik
berikut ini:
Grafik 2.5. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Persentase
Imunisasi Td WUS Tahun 2020-2022
Sumber data : Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 10 April 2023
Pada grafik di atas, terlihat adanya gap yang sangat besar antara target
kabupaten/kota yang harus mencapai minimal cakupan 60% imunisasi Td2+ pada ibu
hamil dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berhasil mencapai target. Capaian
tertinggi pada tahun 2022 (49%) dan terendah pada tahun 2021 (20.8%). Capaian
persentase Kab/Kota yang mencapai target imunisasi Td WUS Tahun 2022 tidak tercapai
(49,2%)
Pemberian imunisasi pada anak sekolah dasar telah dilakukan sejak tahun 1980-
an melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS). Hingga saat ini telah
mengalami pengembangan baik usia sasaran/tingkat sekolah maupun vaksin yang
diberikan. Pemberian imunisasi pada BIAS ditujukan pada anak SD/sederajat kelas 1
yang mendapat imunisasi Campak Rubela dan DT, kelas 2 dan kelas 5 mendapatkan
80 80
75
30,5
20,8
49,2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2020 2021 2022
Target Capaian

31. 15
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
imunisasi Td. Pada beberapa provinsi dan kabupaten/kota terpilih bahkan telah dilakukan
introduksi imunisasi HPV bagi siswi kelas 5 dan 6 SD/sederajat. Target program
ditetapkan dengan mempertimbangkan konsep kekebalan kelompok pada anak sekolah
yang rentan penularan PD3I karena berkumpul dalam satu waktu yang sama dan dalam
jumlah besar, serta kemudahan dalam menjangkau sasaran yang telah berkumpul
tersebut. Dalam upaya pemerataan cakupan imunisasi BIAS yang tinggi dan merata,
maka ditetapkan target 70%. Capaian indikator Kab/Kota yang mencapai target 70%
cakupan imunisasi BIAS digambarkan dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.6. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Target Persentase
Imunisasi Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Tahun 2020-2022
Sumber data : Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 10 April 2023
Pada grafik di atas, terlihat adanya gap yang sangat besar antara target
kabupaten/kota yang harus mencapai minimal cakupan 70% imunisasi BIAS
dibandingkan dengan kabupaten/kota yang berhasil mencapai target. Selain itu, selama
3 tahun (2020-2022) capaian indikator ini mengalami peningkatan. Tahun 2020-2021, gap
yang sangat besar terjadi karena kondisi pandemi COVID mempengaruhi aktivitas
sekolah tetapi peningkatan cakupan dari 28.8% menjadi 75,9% pada tahun 2022 karena
aktvitas sekolah telah berjalan optimal.
Berbagai upaya telah dilakukan sepanjang tahun 2022 untuk target indikator
kabupaten/kota mencapai target imunisasi rutin antara lain:
1) Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi, melalui:
a) Menyusun petunjuk teknis antigen baru, buku saku dan pedoman imunisasi
tetanus pada WUS, dan petunjuk teknis mengenai imunisasi pada anak sekolah;
b) Melakukan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam melakukan
penapisan dan penentuan status imunisasi tetanus pada WUS;
c) Melakukan sosialisasi dan orientasi kepada petugas kesehatan mengenai
petunjuk teknis dan pedoman yang telah dibuat pada tahun yang sama maupun
80 80 75
24,3 28,8
75,9
0
20
40
60
80
100
2020 2021 2022
Target Capaian

32. 16
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
tahun sebelumnya seperti Pedoman Praktis Manajemen Program Imunisasi di
Puskesmas, Petunjuk Teknis Pelayanan Imunisasi di Fasyankes Swasta baik
yang dilakukan secara daring maupun luring;
d) Melakukan koordinasi dengan Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan
Kefarmasian Kementerian Kesehatan untuk percepatan penyediaan vaksin dan
logistik imunisasi serta distribusinya;
e) Melakukan supervisi dan monitoring serta on the job training melalui kunjungan
lapangan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan kepada daerah;
f) Melakukan desk review PWS dan data cakupan imunisasi rutin baik IDL,
imunisasi lanjutan baduta, imunisasi antigen baru, imunisasi pada WUS;
2) Peningkatan kesadaran masyarakat dan permintaan akan layanan imunisasi,
melalui:
a) Kegiatan webinar bagi masyarakat umum mengenai pentingnya melengkapi
imunisasi pada Pekan Imunisasi Dunia tahun 2022 dengan melibatkan
narasumber ahli;
b) Koordinasi dan penguatan sinergitas dengan berbagai organisasi keagamaan
dan organisasi profesi di Indonesia seperti MUI, Muhammadiyah, NU, IDAI, IBI,
PKK dan lainnya;
c) Penyebarluasan informasi dan pemberian edukasi mengenai imunisasi kepada
masyarakat melalui berbagai media informasi seperti pencetakan petunjuk
teknis antigen baru, spanduk, leaflet, penayangan iklan layanan masyarakat
mengenai imunisasi rutin dan imunisasi lanjutan baduta pada media luar ruang
(bandara, stasiun, dan commuterline), dan media sosial (Instagram, Youtube,
Facebook, dan TikTok);
3) Melakukan advokasi dan peningkatan koordinasi dengan lintas program dan lintas
sektor terkait dalam hal pelayanan dan penggerakkan masyarakat seperti advokasi
dan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang PMK, Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan
Kementerian Agama.
2. Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHA on ART)
tercapai 42% dari target 45% dengan capaian kinerja sebesar 93%
Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) adalah orang yang secara positif didiagnosa
terinfeksi HIV/AIDS. Indikator ODHA on ART merupakan salah satu indikator dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS. Untuk memutuskan mata rantai
penularan HIV AIDS untuk mengakhiri AIDS pada tahun 2030, maka diharapkan setiap

33. 17
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
ODHA yang ditemukan diobati, sehingga virus dapat tersupresi (jumlah virus didalam
tubuh sangat rendah) dan tidak lagi berpotensi menularkan kepada orang lain.
Indikator ODHA on ART menggambarkan sejauh mana program mampu
mengendalikan laju transmisi penyakit. Capaian indikator persentase ODHA on ART
tahun 2022 belum mencapai target yakni tercapai 42% dari target 45% atau sebesar
93,33%, meskipun demikian terdapat peningkatan capaian pada tahun 2022 bila
dibandingkan dengan tahun 2021. Secara lengkap digambarkan dalam grafik berkut ini:
Grafik 2.7. Target dan Capaian Persentase ODHA on ART Tahun 2020-2024
Sumber data: Laporan Tim Kerja HIV dan PIMS, 23 Januari 2023
Dari grafik diatas terlihat selama 2 tahun berturut-turut yakni tahun 2021-2022
capaian ODHA on ART tidak mencapai target. Capaian terendah pada tahun 2021 yakni
sebesar 39% dan menurun dari tahun 2020, penurunan capaian ini terkait dengan
pandemic COVID-19 sehingga angka Lost to follow up diperkirakan lebih tinggi
dibandingkan pertambahan ODHA baru pada tahun 2021 yang mendapatkan pengobatan
ARV. Kondisi pandemi yang melandai pada tahun 2022 menyebabkan terjadinya
peningkatan capaian pada tahun 2022. Dengan fluktuatifnya capaian ODHA on ART
selama 3 tahun terakhir maka diperkirakan capaian tahun 2023-2024 tidak berjalan on
track dan perlu upaya keras untuk mencapai target tersebut.
Data kaskade HIV dan ART sampai Desember 2022 menunjukkan dari estimasi
ODHIV sebanyak 526.841 orang, diketahui ODHIV yang masih hidup dan mengetahui
status sebesar 81% yaitu 429.215 orang. ODHIV yang sedang mendapatkan pengobatan
ARV sebanyak 179.659 (42%) dan yang di tes viral load pada tahun 2022 sebanyak
36.821 dimana 91,1% virusnya tersupresi. Secara lengkap dalam grafik berikut ini:

34. 18
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.8. Cascade HIV dan ART sampai desember 2022
Sumber data: Laporan Tim Kerja HIV dan PIMS, 23 Januari 2023
Berdasarkan data dari sistem informasi HIV, dari tahun 2018 – 2022, pertambahan
ODHIV baru terlihat menurun pada tahun 2020 – 2021 dan pada tahun 2022, tercatat
temuan kasus sebesar 42.005 menjadi 428.215 orang mengetahui status dan masih
hidup (81%). Jumlah perkiraan ODHIV pada tahun 2020 sebanyak 543.100 orang. Untuk
ODHIV yang mengetahui status dan mendapatkan pengobatan ARV, terjadi penurunan
pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 terdapat 42% ODHIV mendapatkan pengobatan.
Tahun 2020–2021, situasi pandemic Covid-19 mempengaruhi temuan kasus dan
pengobatan ARV bagi ODHIV yang telah terdiagnosa terinfeksi HIV. Untuk pemantauan
pengobatan ARV, dilakukan pemeriksaan viral load, pada ODHIV yang baru, pemeriksaan
ini dilakukan setelah minimal mendapatkan ARV selama 6 bulan, 12 bulan dan seterusnya
setiap tahunnya. Pada pemeriksaan ini diharapkan virus ODHIV yang dalam pengobatan
ARV tersupresi. Grafik berikut memberikan gambaran pemeriksaan Viral load pada
ODHIV yang mendapatkan pengobatan ARV masih rendah. Data menunjukkan baru 19%
(33.538 orang) ODHIV mengetahui virusnya tersupresi. Secara lengkap trend kasus
HIV/AIDS digambarkan dalam grafik berikut ini:

35. 19
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.9. Capaian Program HIV AIDS untuk indikator 95 – 95 – 95 Tahun 2018–
2022
Sumber data: Laporan Tim Kerja HIV dan PIMS, 23 Januari 2023
Bila dibandingkan dengan indikator RPJMN dan indikator sasaran strategis dalam
Renstra Kementerian Kesehatan yakni menurunnya insidensi HIV menjadi 0,18 per 1.000
penduduk yang tidak terinfeksi HIV, maka indikator ODHA on ART akan mempengaruhi
insidensi HIV karena apabila ODHA teratur minum ART maka setelah 6 bulan virusnya
akan tersupresi dan potensi penularan kepada orang lain menjadi sangat rendah. Hal ini
tentu dapat menekan terjadinya infeksi baru.
Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator ODHA on ART antara lain:
1) Penemuan kasus dini melalui skrining yang dilakukan oleh komunitas
Upaya untuk penemuan kasus dini dilakukan dengan memperluas skrining kasus HIV
yang dilakukan oleh komunitas dengan menggunakan oral fluid. Skrining ini terutama
dilakukan pada populasi kunci yang sangat tersembunyi dan tidak pernah akses
fasyankes. Skrining terhadap semua orang berisiko lainnya telah dilakukan secara
pasif di fasyankes sejalan dengan Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan.
Skrining aktif juga dilakukan oleh fasyankes dan komunitas melalui kegiatan mobile
clinic.

36. 20
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Gambar 2.1. Penemuan Kasus Melalui Skrining (Mobile Clinic)
2) Perluasan layanan komprehensif
Untuk memastikan semua kasus yang ditemukan mendapatkan pengobatan ARV
sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, dilakukan perluasan penyediaan
fasyankes komprehensif dimana dapat melakukan upaya promosi kesehatan,
pencegahan dan upaya penanggulangan kasus. Percepatan pembentukan
fasyankes mampu tes dan pengobatan HIV dan PIMS ini dengan memanfaatkan
anggaran APBN, APBD maupun dukungan dana hibah.
3) Mentoring Klinis
Penguatan dan peningkatan kualitas layanan Kesehatan dalam memberikan layanan
tes dan pengobatan HIV dan PIMS juga dilakukan melalui mentoring. Mentoring ini
dilakukan oleh para mentor yang telah dibentuk baik di tingkat Pusat (kementerian
Kesehatan), Provinsi dan Kabupaten Kota. Prioritas mentoring diberikan kepada
layanan yang baru dikembangkan. Layanan yang telah berjalan namun terjadi
pergantian petugas dan layanan yang membutuhkan dukungan mentoring dengan
berbagai tantangan yang dihadapi.
4) Penguatan layanan mampu tes dan pengobatan yang telah tersedia
Semua layanan yang telah mampu melakukan tes dan pengobatan HIV dan PIMS
secara rutin dilakukan penguatan dan update terkait kebijakan pencegahan dan
pengendalian HIV dan PIMS di Indonesia. Penguatan ini juga dilakukan melalui
webinar serial dengan topik penguatan terkait berbagai upaya yang dilakukan.
5) Bimbingan teknis
Menjalankan tugas dan fungsi yang ada, dilakukan bimbingan teknis secara
berjenjang ke Dinas Kesehatan, fasyankes dan mitra terkait dalam penerapan
kebijakan pemerintah. Bimbingan ini dilaksanakan secara periodik dan terukur untuk
melihat progres implementasi Program.

37. 21
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Gambar 2.2. Bimbingan Teknis ke Layanan
6) Monitoring dan Evaluasi Program
Monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan pada berbagai kegiatan yang
dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia. Hasil monitoring dan
evaluasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan inovasi dan
kebijakan yang harus ditetapkan untuk menutup semua kesenjangan yang
ditemukan baik di layanan maupun secara manajemen di dinas Kesehatan.
Monitoring Evaluasi pada tahun 2022 dilakukan secara online maupun dilakukan
kunjungan lapangan ke Provinsi/Kabupaten/Kota dan Fasilitas layanan Kesehatan
sesuai capaian dan kebutuhan program.
7) Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan
Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan salah satu tujuannya adalah untuk
meningkatkan kapasitas petugas tentang sistem informasi pencatatan dan pelaporan
program pencegahan dan pengendalian HIV AIDS dan PIMS sehingga diharapkan
informasi dan data yang didapat dari petugas layanan sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan.
3. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus TBC, tercapai 68.3% dari target 90%
dengan capaian kinerja sebesar 76%
Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage)
merupakan indikator yang sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran layanan
penemuan dan pengobatan pasien TBC dalam rangka memutus mata rantai penularan
dan mencegah terjadinya kebal obat. Angka ini menggambarkan jumlah kasus TBC yang
ditemukan dan mendapat layanan pengobatan yang dilaporkan ke program. Indikator ini
juga memberikan gambaran upaya dalam menemukan pasien TBC melalui serangkaian
kegiatan penjaringan terduga TBC, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang
diperlukan, menentukan diagnosis, menentukan klasifikasi dan tipe pasien dan
dilanjutkan pengobatan yang adequat sampai sembuh sehingga tidak menular penyakit
TBC ke orang lain.

38. 22
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Penanganan kasus dalam Penanggulangan TBC dilakukan melalui kegiatan
Penemuan dan Pengobatan TBC untuk memutus mata rantai penularan dengan
penemuan kasus melalui penegakan diagnosis, pengobatan dan pelaporan hasil
pengobatan. Indikator Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC merupakan indikator
yang baru menjadi Indikator Kinerja Program P2P pada Revisi Renstra Tahun 2022,
meskipun demikian pada Renstra awal tahun 2020-2024, indikator ini telah menjadi
Indikator Kinerja Kegiatan sehingga pembandingan target dan capaian dapat
dibandingkan dengan tahun 2020-2021. Capaian Indikator Penemuan dan Pengobatan
TBC secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:
Grafik 2.10. Target dan Capaian Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC
Tahun 2020-2024
Sumber data: Laporan Tim Kerja Tuberkulosis, 23 Januari 2023
Dari grafik diatas terlihat bahwa capaian indikator cakupan penemuan dan
pengobatan TBC tidak mencapai target pada tahun 2022, yakni tercapai 68.3% dari target
90% atau dengan capaian kinerja sebesar 75.9%. Bila dibandingkan dengan capaian
target tahun 2020-2021, maka terlihat bahwa selama 3 tahun berturut-turut tidak
mencapai target dan gap antara capaian dan target cukup besar, sehingga dapat
diperkirakan capaian tahun 2023-2024 juga tidak berjalan on track. Meskipun demikian,
dari grafik juga menunjukkan bahwa capaian indikator terus meningkat setiap tahunnya.
Pada tahun 2022 berdasarkan Global TB Report tahun 2022, terjadi perubahan
estimasi insidensi TBC dari semula hanya 824.000 kasus per tahun menjadi 969.000
kasus. Jika jumlah kasus yang ditemukan dan diobati pada tahun 2022 dibandingkan
dengan estimasi kasus TBC awal tahun, yaitu 661.784 kasus dibagi 824.000 kasus dikali
100% maka persentase capaian sebesar 80,31%, lebih besar bila dibandingkan dengan
estimasi kasus pada akhir tahun 2022. Hal ini menunjukkan sudah terjadi peningkatan

39. 23
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
capaian indikator yang signifikan walaupun belum mencapai target. Oleh karena itu, perlu
dilakukan tindakan perbaikan agar kinerja di masa yang akan datang dapat lebih baik lagi
dan mencapai target yang telah ditentukan.
Bila dibandingkan capaian cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB per
Provinsi maka terlihat gap antar capaian Provinsi terlihat dalam grafik berikut:
Grafik 2.11. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus TB per Provinsi
Tahun 2022
Sumber data: Laporan Tim Kerja Tuberkulosis, 23 Januari 2023
Grafik diatas menunjukkan bahwa:
a. Terdapat 4 provinsi dengan capaian melebihi target indikator, yaitu Provinsi Jawa
Barat (112,24%), Banten (98,33%), Gorontalo (94,84%) dan DKI Jakarta (92,25%).
b. Terdapat 5 Provinsi dengan beban kasus tinggi tapi belum mencapai target indikator
yakni Provinsi Jawa Tengah (76,31%), Jawa Timur (68,66%), Sulawesi Selatan
(66,00%), Sumatera Utara (51,59%) dan Provinsi Sumatera Selatan (49,70%).
c. Terdapat 5 Provinsi yang paling rendah capaiannya yakni Provinsi Bangka Belitung
(38,36%), Bengkulu (37,21%), Jambi (36,37%), Nusa Tenggara Timur (35,79%) dan
Provinsi Bali (30,47%).
Bila dibandingkan dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) pada Renstra
Kementerian Kesehatan dan RPJMN, yakni indikator Insidensi TB maka indikator
cakupan penemuan dan pengobatan pasien TBC dengan indikator insidensi TBC memiliki
hubungan negatif, yang artinya jika angka penemuan dan pengobatan pasien TBC
semakin tinggi maka diharapkan angka insiden TBC juga akan menurun. Peningkatan
indikator penemuan dan pengobatan pasien TBC juga harus diimbangi dengan angka
keberhasilan pengobatan yang tinggi sehingga semakin banyak pasien TBC yang
ditemukan dan diobati serta hasil pengobatan sembuh juga tinggi maka proses penularan
49,92%
51,59%
51,57%
38,90%
39,92%
36,37%
49,70%
38,36%
37,21%
49,63%
98,33%
92,25%
111,24%
76,31%
52,44%
68,66%
57,63%
38,94%
44,37%
52,08%
51,05%
75,67%
94,84%
53,70%
66,00%
57,11%
54,14%
30,47%
43,29%
35,79%
57,81%
62,03%
68,62%
38,43%
68,30%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
ACEH
SUMUT
SUMBAR
RIAU
KEPRI
JAMBI
SUMSEL
BABEL
BENGKULU
LAMPUNG
BANTEN
DKI
JAKARTA
JABAR
JATENG
DIY
JATIM
KALBAR
KALTENG
KALSEL
KALTIM
KALTARA
SULUT
GORONTALO
SULTENG
SULSEL
SULBAR
SULTRA
BALI
NTB
NTT
MALUKU
MALUT
PAPUA
PAPUA
BARAT
INDONESIA

40. 24
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
penyakit TBC di masyarakat akan berkurang dan kasus TBC juga akan berkurang
sehingga angka insiden kasus TBC juga akan menurun. Data Global TB Report 2022,
menunjukkan bahwa insidensi TBC di Indonesia sebesar 354 per 100.000 penduduk pada
tahun 2021, meningkat bila dibandingkan dengan insidensi TBC tahun 2020 yakni 301
per 100.000 penduduk. Angka insidensi menggambarkan jumlah kasus TBC di populasi,
tidak hanya kasus TBC yang datang ke pelayanan kesehatan dan dilaporkan ke program.
Angka ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat termasuk kemiskinan, ketimpangan
pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, gaya hidup, dan buruknya sanitasi
lingkungan yang berakibat pada tingginya risiko masyarakat terjangkit TBC.
Meningkatnya insidensi dari tahun 2020 sebesar 301 per 100.000 penduduk menjadi 354
per 100.000 pada tahun 2021 dimungkinkan karena rendahnya penemuan dan
pengobatan TBC selama masa pandemi sehingga potensi penularan dari yang belum
ditemukan cukup besar.
Bila dibandingkan dengan kondisi penemuan dan pengobatan TBC secara global
maka negara-negara yang berkontribusi terhadap penurunan kasus global pada tahun
2020 dibandingkan tahun 2019, terlihat pada gambar di bawah ini:
Grafik 2.12. Sepuluh Negara dengan Penurunan Jumlah Kasus TB
Grafik diatas menunjukkan 10 negara dengan penurunan jumlah pelaporan TBC
yang berkontribusi terhadap ≥ 90% penurunan jumlah notifikasi kasus TBC baru secara
global pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan tahun 2019. Grafik sebelah kiri
menunjukkan penurunan kasus yang dilaporkan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019
sedangkan grafik sebelah kanan menunjukkan penurunan kasus yang dilaporkan tahun
2021 dibandingkan tahun 2019. Dari grafik diatas terlihat bahwa Negara-negara yang
berkontribusi terhadap penurunan global pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019
adalah India (41%), Indonesia (14%), Filipina (12%) dan China (8%); dan 6 negara
lainnya hingga total 90% dari penurunan global. Selain itu, grafik menunjukkan telah

41. 25
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
terjadi penurunan besar-besaran notifikasi kasus TBC pada tahun 2020 dan 2021
dibandingkan tahun 2019. Hal ini berpotensi untuk terjadinya penularan besar-besaran
dari kasus TBC yang belum ditemukan di masyarakat (undetected/ under diagnosed)
maupun yang belum mendapatkan pengobatan (untreated). Dengan demikian
memungkinkan meningkatnya insidensi TBC.
Tabel 2.1. Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC Tahun 2022
Sumber data : Global TBC Report, 2022
Tabel diatas menunjukkan cakupan penemuan dan pengotan kasus TBC secara
global. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan capaian
penemuan dan pengobatan TBC secara global, yang semula dapat ditemukan sebanyak
7,1 juta pada tahun 2019 dengan angka notifikasi 71%, menjadi hanya 5,8 juta pada tahun
2020 dengan angka notifikasi 58,59%. Sudah terjadi peningkatan capaian pada tahun
2021, dengan penemuan dan pengobatan TBC sebanyak 6,4 juta kasus dan angka
notifikasi menjadi 60,38%.
Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target penemuan dan
pengobatan kasus TBC , antara lain:
1) Memberikan umpan balik hasil capaian tiap triwulan pada provinsi dan kabupaten/kota
yang belum melapor dan capaiannya masih rendah.

42. 26
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
2) Upaya melakukan deteksi dini TB/kontak investigasi secara virtual atau dengan
memperhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.
3) Peningkatan kapasitas melalui virtual terkait pencatatan dan pelaporan untuk provinsi,
kabupaten/kota (khususnya Rumah Sakit Pemerintah, Swasta, dan DPM/Klinik)
4) Berkolaborasi dengan mitra/ partner untuk menyusun kegiatan intervensi pelayanan
TBC pada masa COVID yang bersumber pembiayaan dari Hibah seperti pengiriman
obat pada pasien TBC melalui kurir, optimalisasi pengiriamn transport sputum,
invenstigasi kontak dan konseling TBC by phone, dukungan komunitas/kader untuk
APD dan transport dalam melakukan pelacakan kasus dan sebagai PMO
5) Melakukan supervisi ke Prov. Kab/kota dan faskes terpilih untuk monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam rangka meningkatkan capaian
indikator.
6) Melaksanakan Pelatihan Penggunaan TCM dan TBC RO
Strategi global WHO untuk pencegahan, perawatan dan pengendalian Tuberkulosis
(TB) tahun 2015-2035 yang dikenal sebagai End TB Strategy menyerukan diagnosis
dini TB dan uji kepekaan obat (DST) universal yang menggaris bawahi peran penting
laboratorium dalam strategi tersebut. Untuk memenuhi target End TB Strategy, alat tes
cepat TB yang direkomendasikan WHO (WHO-recommended rapid TB
diagnostic/WRD) harus tersedia untuk semua orang dengan gejala TB dan semua
pasien TB yang dikonfirmasi secara bakteriologis harus diperiksa uji kepekaan
setidaknya untuk rifampisin serta semua pasien TB yang resistan terhadap rifampisin
harus diperiksa uji kepekaan untuk fluorokuinolon dan obat suntik lini kedua (Second
Line Injectable Drugs=SLID). Hal ini memacu program TB nasional terus melakukan
intensifikasi, akselerasi, ekstensifikasi dan inovasi program sebagai bentuk
pengendalian TB termasuk penggunaan alat laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM),
penggunaan alur pemeriksaan baru TCM dan perluasan akses penggunaan TCM TB.
Alat TCM yang saat ini ada di Indonesia adalah mesin TCM dengan modul 6 color
yang dapat digunakan untuk mendeteksi M. tuberculosis (MTB) dan resistensi
terhadap rifampisin. Pasien yang terkonfirmasi resistan terhadap rifampisin
memerlukan pemeriksaan lanjutan berupa uji kepekaan lini dua secara fenotipik yang
membutuhkan waktu 3 bulan. Sementara itu teknologi pemeriksaan TB terus
berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah dengan telah tersedianya mesin
TCM dengan modul 10 color dan kartrid XDR yang digunakan untuk mendeteksi MTB
dan resistensi terhadap INH, obat lini dua golongan fluorokuinolon dan SLID secara
bersamaan dalam waktu lebih cepat. Pada bulan September 2022 telah terdistribusi

43. 27
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
sebanyak 1.812 alat TCM diseluruh Indonesia yang ditempatkan di 725 Rumah Sakit,
32 laboratorium, dan 925 Puskesmas.
Peningkatan jumlah layanan baik diagnosis maupun pengobatan harus diimbangi
dengan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Sehubungan dengan hal tersebut
diselenggarakan pelatihan pemeriksaan TCM, monitoring data TBC RO serta
penyegaran fasyankes mikroskopis untuk mendukung tatalaksana kasus TBC mulai
dari penegakan diagnosis sampai tatalaksana pengobatan pasien sebanyak 5
angkatan pada bulan November - Desember 2022.
Gambar 2.3. Pelatihan Penggunaan TCM
7) Advokasi dan Monitoring Tindak Lanjut Perpres No. 67 tahun 2021
Pada tahun 2022 dengan telah menurunnya pandemi COVID 19 di Indonsia, perhatian
sudah mulai kembali difokuskan pada program tuberculosis. Upaya yang telah
dilakukan dalam peningkatan penemuan kasus TBC baik sensitif obat maupun
resistan obat, angka keberhasilan pengobatan, investigasi kontak dan pemberian
terapi pencegahan tuberkulosis lebih diintensifkan lagi guna mencapai target indikator
program TBC.
Komitmen pemerintah dalam eliminasi TBC ditegaskan oleh Bapak Presiden Republik
Indonesia pada kegiatan “Gerakan Bersama Menuju Eliminasi TBC tahun 2030” dan
penerbitan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan
Tuberkulosis. Penerbitan Perpres Nomor 67 Tahun 2021 adalah penegasan kembali
tentang komitmen presiden dan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga,
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemangku
kepentingan lainnya dalam melaksanakan penanggulangan TBC.
Sebagaimana amanat pada Perpres No.67 Tahun 2021 bahwa dalam rangka
koordinasi percepatan Penanggulangan TBC, dibentuk Tim Percepatan
Penanggulangan TBC (TP2TB) di pemerintah pusat dan setiap daerah. TP2TB

44. 28
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
memiliki tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi
penyelenggaraan percepatan eliminasi TBC secara efektif, menyeluruh, dan
terintegrasi. Dalam menjalankan amanah tersebut TP2TB di pusat perlu melakukan
supervisi program kesehatan yang merupakan kegiatan pembinaan untuk
memperbaiki faktor-faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan program
kesehatan di lapangan. Supervisi di tingkat pusat ke tingkat di bawahnya merupakan
penerapan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan program TBC nasional yang melibatkan
organisasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan serta multisektor lainnya.
Kegiatan ini diharapkan akan memberikan rekomendasi dan langkah tindak lanjut
untuk mengatasi hambatan dalam penerapan amanat pada Perpres No. 67 Tahun
2021 di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
Pada Triwulan IV tahun 2022 sudah dilaksanakan Advokasi dan Monitoring Tindak
Lanjut Perpres No. 67 tahun 2021 pada Provinsi dengan beban kasus TB yang tinggi
seperti: DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara
dan Sulawesi Selatan, serta Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara
(IKN) yang baru. Kegiatan advokasi diikuti oleh Perwakilan Kemenko PMK, Kantor Staf
Presiden, Kemendes, Setkab, Kemendagri, Kemenkes dan Mitra.
Gambar 2.4. Pertemuan Advokasi Perpres No 67 tahun 2021 antara Tim Pusat
dengan Sekda dan perwakilan daerah di Provinsi Jawa Barat
8) Akselerasi penemuan kasus yang belum ditemukan (undetected cases) melalui
kegiatan active case finding (skrining gejala TBC dan X-ray) pada kontak serumah.
Pada tahun 2022 telah dilakukan skrining gejala pada populasi umum di 7
kabupaten/kota yakni Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota
Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Karawang, dan Kota Surabaya. Hasilnya
yakni ditemukan 125 kasus (0,3%) dari total 41.960 orang yang diskrining. Pada tahun
yang sama juga dilakukan skrining gejala dan X-ray di 3 kabupaten/kota yakni
Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bogor yang menghasilkan kasus

45. 29
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
TBC yang terkonfirmasi bakteriologis sebesar 73 orang (2,2%) dan 238 (7,3%) kasus
TBC yang terdiagnosis klinis dari jumlah yang diskrining TBC sebesar 3.246 orang.
Mengingat pentingnya hal tersebut, maka dilakukan upaya akselerasi penemuan
kasus yang belum ditemukan (undetected cases) melalui kegiatan active case finding
yakni skrining gejala TBC dan X-ray pada kontak serumah di 8 provinsi prioritas yakni
Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Sumatera Utara,
dan Sulawesi Selatan pada bulan November 2022 sampai April 2023. Pada kegiatan
skrining TBC yang dilakukan ini akan dipantau sampai pemberian TPT atau OAT.
Sehingga, harapannya juga dapat meningkatkan cakupan pemberian TPT di
Indonesia.
Gambar 2.5. Active Case Finding TBC
4. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API < 1/1000 penduduk, telah mencapai
455 Kab/Kota dari target 484 Kab/Kota dengan capaian kinerja sebesar 94%
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 22 tahun 2022
tentang penanggulangan malaria serta dokumen rencana strategi (Renstra) 2020-2024
bahwa sampai tahun 2024, Indonesia harus mencapai API < 1 per 1000 penduduk
sebesar 500 kabupaten/kota. Annual Parasite Incidence (API) merupakan angka
kesakitan malaria per 1000 penduduk berisiko dalam satu tahun. Capaian indikator API <
1 merupakan salah indikator utama persyaratan eliminasi malaria, selain tidak ada kasus
indigenous selama 3 tahun berturut-turut dan positivity rate (PR) mencapai < 5 %.
Secara kumulatif pada tahun 2022 terdapat 455 kabupaten/kota dengan API <
1/1000 penduduk, dimana sekitar 89% penduduk Indonesia berada di wilayah bebas
malaria, sedangkan 11% penduduk masih berada pada daerah dengan endemis malaria,
seperti digambarkan berikut ini:

46. 30
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Gambar 2.6. Peta Endemisitas Malaria di Indonesia Tahun 2022
Tabel berikut ini menunjukkan capaian penduduk berdasarkan endemisitas di
Indonesia pada tahun 2022 yakni :
Tabel 2.2. Capaian Penduduk Berdasarkan Endemisitas 2022
Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa sebanyak 372 Kab/Kota (72%) telah
bebas malaria sedangkan 142 Kab/Kota di Indonesia masih berada pada daerah endemis
malaria. Jumlah Kab/Kota pada tahun 2022 yang mencapai API < 1 per 1000 penduduk
sebanyak 455 kabupaten/kota dari target yang ditentukan sebesar 484 kab/kota atau
pencapaian kinerja sebesar 94%. Berikut jumlah Kab/Kota dengan API < 1/1000
penduduk:
No Endemisitas
Penduduk 2022 Kabupaten 2022
Jumlah % Jumlah %
1 Eliminasi (Bebas Malaria) 243,796,793 89% 372 72%
2 Endemis Rendah (API <1‰) 21,420,100 8% 83 16%
3 Endemis Sedang (API 1 - 5 ‰) 5,830,541 2% 30 6%
4 Endemis Tinggi (API > 5 ‰) 3,811,660 1% 29 6%
TOTAL 274,859,094 100% 514 100%

47. 31
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Tabel 2.3. Jumlah Kab/Kota dengan API 1/1000 penduduk Tahun 2022
NO PROVINSI
JUMLAH
KAB/
KOTA
Kabupaten/Kota
API < 1 per 1000
penduduk
Kabupaten/
Kota
API > 1 per
1000
penduduk
% API < 1
per 1000
penduduk
1 Aceh 23 23 0 100%
2 Sumatera Utara 33 30 3 91%
3 Sumatera Barat 19 18 1 95%
4 Riau 12 12 0 100%
5 Jambi 11 11 0 100%
6 Sumatera Selatan 17 17 0 100%
7 Bengkulu 10 10 0 100%
8 Lampung 15 15 0 100%
9
Kepulauan Bangka
Belitung
7 7 0 100%
10 Kep. Riau 7 7 0 100%
11 Dki Jakarta 6 6 0 100%
12 Jawa Barat 27 27 0 100%
13 Jawa Tengah 35 35 0 100%
14 Di Yogyakarta 5 5 0 100%
15 Jawa Timur 38 38 0 100%
16 Banten 8 8 0 100%
17 Bali 9 9 0 100%
18
Nusa Tenggara
Barat
10 10 0 100%
19
Nusa Tenggara
Timur
22 13 9 59%
20 Kalimantan Barat 14 14 0 100%
21 Kalimantan Tengah 14 13 1 93%
22 Kalimantan Selatan 13 13 0 100%
23 Kalimantan Timur 10 6 4 60%
24 Kalimantan Utara 5 5 0 100%
25 Sulawesi Utara 15 14 1 93%
26 Sulawesi Tengah 13 13 0 100%
27 Sulawesi Selatan 24 23 1 96%
28 Sulawesi Tenggara 17 17 0 100%
29 Gorontalo 6 6 0 100%
30 Sulawesi Barat 6 6 0 100%
31 Maluku 11 7 4 64%
32 Maluku Utara 10 9 1 90%
33 Papua Barat 13 3 10 23%
34 Papua 29 5 24 17%
Total 514 459 55 89%
Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria

48. 32
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Berdasarkan tabel diatas, sebanyak sebanyak 89% kabupaten/kota di Indonesia
telah mencapai API<1 per 1000 penduduk, dimana pada tahun 2022 terdapat 26 Provinsi
yang telah mencapai API < 1 per 1000 penduduk. Provinsi dengan Kab/Kota API <1/1000
penduduk adalah Provinsi Papua (17%) dan Papua Barat (23%). Tren capaian Kab/Kota
yang mencapai API <1/1000 penduduk digambarkan dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.13. Capaian Jumlah Kabupaten/Kota mencapai API Malaria < 1/1000
penduduk Tahun 2018-2022
Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria, 22 Januari 2023
Grafik di atas menunjukkan tren capaian Kab/Kota mencapai API <1/1000
penduduk mengalami peningkatan selama tahun 2018 (453 Kab/Kota), tahun 2019 (460
Kab/Kota), tahun 2020 (467 Kab/Kota), tahun 2021 (471 Kab/Kota) dan menurun pada
tahun 2022 (459 Kab/Kota). Selain itu, selama 3 tahun berturut-turut yakni tahun 2020-
2022, indikator ini tidak mencapai target seperti dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.14. Target dan Capaian Kab/Kota mencapai API < 1/1000 penduduk
Tahun 2020-2024
Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria, 22 Januari 2023
2018 2019 2020 2021 2022
Target 390 400 466 475 484
Capaian 453 460 467 471 459
kinerja 116% 115% 101% 99% 95%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
0
100
200
300
400
500
600

49. 33
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Dari grafik diatas terlihat bahwa pada gap target dan capaian cukup besar pada
tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2022, dengan kenaikan target
1.8% dari tahun 2021 ke 2022, capaian mengalami penurunan sebesar 2.5%. Hal ini
bukan berarti kinerja tahun 2022 lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya tetapi
karena adanya perubahan strategi penemuan yang dilakukan menjadi active case finding
di masyarakat.
Bila dibandingkan dengan Indikator Sasaran Strategis (ISS) dalam RPJMN dan
Renstra Kemenkes yakni eliminasi malaria maka API <1/1000 penduduk merupakan
salah satu kriteria utama untuk menilai eliminasi malaria selain Positivity Rate < 5% dan
tidak adanya penularan setempat malaria selama tiga tahun berturut-turut. Dengan
demikian semakin banyak Kab/Kota yang mencapai API <1/1000 penduduk maka
semakin banyak pula Kab/Kota yang mencapai eliminasi malaria. Untuk mencapai target
eliminasi malaria maka diperlukan indikator komposit untuk mendukung tercapainya
cakupan yaitu persentase konfirmasi sediaan darah serta persentase pengobatan
standar yang juga merupakan indikator Pemantauan Program Prioritas Janji Presiden
tahun 2022 oleh Kemenko PMK dan KSP (Kantor Staf Presiden). Persentase
pemeriksaan sediaan darah adalah persentasi suspek malaria yang dilakukan konfirmasi
laboratorium baik menggunakan mikroskop maupun Rapid Diagnostik Test (RDT) dari
semua suspek yang ditemukan. Target dan capaian indikator persentase pemeriksaan
darah adalah sebagai berikut:
Grafik 2.15. Persentase Pemeriksaan Sediaan Darah
Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria, 22 Januari 2023

50. 34
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Target nasional adalah 95% dengan capaian tahun 2022 jumlah suspek sebanyak
3,395,811 dari jumlah suspek tersebut dikonfirmasi laboratorium sebanyak 3.358.447
(98%) baik menggunakan RDT atau mikroskop. Berdasarkan data masih terdapat 6
provinsi yang belum mencapai target 95% suspek yang dikonfirmasi dengan capaian
provinsi terendah yaitu Provinsi DI Yogyakarta sebesar 78% suspek yang diperiksa
laboratorium dari keseluruhan suspek yang ditemukan.
Pemberian terapi pengobatan pada pasien malaria saat ini telah diatur sesuai
Kepmenkes No. 556 tahun 2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata
Laksana Malaria, dimana pasien positif malaria (berdasarkan pemeriksaan lab) diobati
dengan menggunakan ACT dengan dosis yang disesuaikan dengan berat badan pasien.
ACT (Artemisinin based Combination Therapy) merupakan obat yang saat ini dianggap
paling efektif untuk membunuh parasit Malaria.
Persentase Pasien Malaria positif yang diobati sesuai standar ACT (Artemisinin
based Combination Therapy) adalah proporsi pasien Malaria yang diobati sesuai standar
tata laksana malaria dengan menggunakan ACT. Artemisinin based Combination Therapy
(ACT) saat ini merupakan obat yang paling efektif untuk membunuh parasit Malaria.
Pemberian ACT harus berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium. Target dan capaian
indikator Persentasi Pasien Malaria positif yang diobati sesuai standar ACT adalah
sebagai berikut:
Grafik 2.16. Persentasi Malaria Positif diobati sesuai standar
Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria, 22 Januari 2023

51. 35
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Persentasi pasien Malaria positif yang diobati standar pada Tahun 2022 adalah
sebesar 93%, angka tersebut belum mencapai target nasional yaitu sebesar 95%.
Persentasi pengobatan standar dapat tercapai jika ada ketersediaan OAM, sehingga
diperlukan manajemen stok obat yang baik sehingga tidak terjadi stock out obat malaria.
Berikut persentasi capaian pengobatan standar malaria per provinsi, 10 provinsi perlu
meningkatkan capaian pengobatan standar dengan capaian persentase terendah di
Provinsi Sumatera Utara sebesar 83% yang diobati standar dari kasus positif yang
ditemukan.
Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut, antara lain:
1) Diagnostik Malaria
Kebijakan pengendalian malaria terkini dalam rangka mendukung eliminasi
malaria adalah bahwa diagnosis malaria harus terkonfirmasi melalui pemeriksaan
laboratorium baik dengan mikroskop ataupun Rapid Diagnostic Test (RDT).
Penegakkan diagnosa tersebut harus berkualitas dan bermutu sehingga dapat
meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan data yang tepat dan
akurat. Berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu diagnosis terus
dilakukan. Kualitas pemeriksaan sediaan darah dipantau melalui mekanisme uji
silang di tingkat kab/kota, provinsi dan pusat. Kualitas pelayanan laboratorium
malaria sangat diperlukan dalam menegakan diagnosis dan sangat tergantung pada
kompetensi dan kinerja petugas laboratorium di setiap jenjang fasilitas pelayanan
kesehatan. Penguatan laboratorium pemeriksaan malaria yang berkualitas dilakukan
melalui pengembangan jejaring dan pemantapan mutu laboratorium pemeriksa
malaria mulai dari tingkat pelayanan seperti laboratorium Puskesmas, Rumah Sakit
serta laboratorium kesehatan swasta sampai ke laboratorium rujukan uji silang di
tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat. Kegiatan dalam rangka peningkatan
kualitas diagnostik malaria telah dilaksanakan sepanjang tahun 2022, antara lain:
a. Pelatihan Jarak Jauh Mikroskopis Malaria (Daring, 14-16 September dan 4-6
Oktober 2022)
b. On the Job Training Diagnostik Malaria (Kubu Raya, 25-28 Oktober 2022 dan
Sumba Barat, 22-25 November 2022)
c. Koordinasi Pemantapan Mutu Laboratorium Pemeriksa Malaria (11 Juli 2022)
d. Pelatihan Jarak Jauh Malaria Bagi Tenaga ATLM Fasyankes (13-14 April 2022
dan 19-23 April 2022)
e. Pelatihan Manajemen Quality Assurance (QA) Laboratorium Malaria (28
November – 3 Desember 2022)

52. 36
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
f. Pendampingan Diagnosi dan Tatalaksana Malaria di Papua Barat (16-19 Maret
2022)
g. On The Job Training Mikroskopis Malaria di Kabupaten Landak (20-24
September 2022)
h. On The Job Training Mikroskopis Malaria di Provinsi Jawa Barat (16-30
November 2022)
i. Uji Kompetensi Petugas Uji Silang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (27
November - 1 Desember 2022)
Gambar 2.7. Pemeriksaan uji silang di lab RSUD Wates dan diskusi dengan
tim di Puskesmas Samigaluh I
2) Tatalaksana Kasus Malaria
Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan pengobatan malaria
menggunakan obat pilihan yaitu kombinasi derivate artemisinin dengan obat anti
malaria lainnya yang biasa disebut dengan Artemisinin based Combination Therapy
(ACT). ACT merupakan obat yang paling efektif untuk membunuh parasit sedangkan
obat lainnya seperti klorokuin telah resisten. Pada tahun 2019 telah ditetapkan
Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Malaria dalam bentuk
Keputusan Menkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/556/2019. Berdasarkan Kepmenkes
tersebut juga diterbitkan buku pedoman tata laksana kasus malaria sesuai dengan
perkembangan terkini dan hasil riset mutakhir. Adapun penggunaan ACT harus
berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, sebagai salah satu upaya mencegah
terjadinya resistensi obat.
Selain penggunaan OAM yang rasional, salah satu pilar untuk mencapai
eliminasi malaria adalah menjamin universal akses dalam pencegahan, diagnosis
dan pengobatan, sehingga diperlukan keterlibatan semua sektor terkait termasuk
swasta (public private mix partnership). Berikut beberapa kegiatan yang telah
dilakukan dalam mendukung kualitas tatalaksana malaria tahun 2022 yaitu:
a. Workshop Tatalaksana Kasus Malaria Bagi Fasyankes Kabupaten/Kota di
Denpasar (26 September 2022)

53. 37
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
b. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Malaria ke Kab. Kulon Progo (10-13
Oktober 2022)
c. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Malaria ke Kab. Yapen (31 Oktober-
3 November 2022)
d. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Malaria ke Kab. Muara Enim (6-9
Desember 2022)
e. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana ke Nusa Tenggara Timur (7-10 Juni
2022)
f. pendampingan diagnosis dan tatalaksana malaria di Kab. Sumba (22-25 Juni
2022)
g. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Ke Kab. Lampung Selatan (17-20
Mei 2022)
h. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana di Kab. Indramayu, Jawa Barat (5-8
April 2022)
i. Pendampingan Diagnosis Tatalaksana di Provinsi Gorontalo (23-25 Maret 2022)
j. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Ke Papua Barat (15-18 Maret 2022)
k. Supervisi dalam rangka Pertemuan Penguatan Peran Tenaga Kesehatan dalam
Tatalaksana dan Sistem Pelaporan Malaria di Kab. Bangka Barat (23-25 Mei
2022)
3) Surveilans Malaria, Sistem Informasi dan Monitoring Evaluasi
Surveilans merupakan kegiatan penting dalam upaya eliminasi, karena salah
satu syarat eliminasi adalah pelaksanaan surveilans yang baik dimana surveilans
diperlukan untuk mengidentifikasi daerah atau kelompok populasi yang berisiko
malaria serta melakukan perencanaan sumber daya yang diperlukan untuk
melakukan kegiatan pengendalian malaria. Kegiatan surveilans malaria
dilaksanakan sesuai dengan tingkat endemisitas. Daerah yang telah masuk pada
tahap eliminasi dan pemeliharaan harus melakukan penyelidikan epidemiologi
terhadap setiap kasus positif malaria sebagai upaya kewaspadaan dini kejadian luar
biasa malaria dengan melakukan pencegahan terjadinya penularan.
Sistem informasi malaria yang disebut SISMAL V2 mulai disosialisasikan pada
Tahun 2018 dan sepenuhnya digunakan pada Tahun 2019. Sebanyak 9.155
fasyankes telah melaporkan data malaria melalui SISMAL V2 pada Tahun 2019.
Inputan data SISMAL V2 di fasyankes menggunakan excel sehingga beberapa
kendala masih ditemui seperti sulitnya melakukan validasi data selain itu Pusdatin
telah mengembangkan ASDK (Aplikasi Satu Data Kesehatan) dengan menggunakan

54. 38
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
platfom DHIS2. Untuk memudahkan interoperabilitas data dengan data yang lainnya
maka migrasi SISMAL V2 ke SISMAL V3 menggunakan DHIS2 perlu dilaksanakan
workshop pengembangan Esismal versi 3. Berikut beberapa kegiatan yang telah
dilakukan dalam mendukung kegiatan surveilans, sistem informasi dan monitoring
dan evaluasi malaria:
a. Workshop Pengelola SISMAL (13-14 Oktober 2022)
b. On The Job Training SISMAL
c. Update Modul Surveilans Malaria (28 April 2022)
d. Pertemuan Penguatan Surveilans Migrasi Lintas Sektoral Tingkat Kabupaten
Kulonprogo Melalui Daring Tanggal 4 November dan 3 Desember 2022
e. Supervisi Monev peningkatan kapasitas surveilans malaria dan notifikasi silang
bagi 6 Kabupaten/ Kota yg berbatasan dengan Timor Leste,(2-5 Agustus 2022)
f. Workshop Surveilans Migrasi Bagi Tenaga KKP, TNI/Polri dan Dinkes Provinsi (9
Agustus 2022)
g. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Kab Labuhan Batu Utara, Sumut (15-18
Maret 2022)
h. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Kab Bangka Barat Babel (15-18 Maret
2022)
i. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Kab Batubara Sumut (8-11 Maret 2022)
j. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Pada Populasi Khusus (MMP) Kab Rejang
Lebong Prov Bengkulu (21-25 Maret 2022)
k. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria di Prov NTB Tanggal 18-21 April 2022
l. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria di Bangka Belitung Tanggal 9-13 Mei 2022
m. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria ke Kab Purworejo Jawa Tengah Tanggal
18-21 Mei 2022
n. Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab. Pesawaran,
Lampung (26-29 Oktober 2022)
Gambar 2.8. Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab.
Pesawaran dan Kab. Sorong Tahun 2022

55. 39
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
o. Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab. Sorong, Papua Barat
(23-26 November 2022)
p. Refreshing Penggunaan Sismal bagi Kabupaten/Kota dan Faskes di Provinsi
Bali
q. Penyusunan Modul Pelatihan SISMAL V3, (1-2 November 2022)
r. Supervisi dalam Rangka Pertemuan Refreshing E-Sismal di Banten (24-26 Mei
2022)
s. Supervisi dalam rangka Pertemuan Refreshing E-Sismal Tangerang Selatan (17
Juni 2022)
t. Asessment Peningkatan Kasus SKD/KLB Malaria di Sumatera Barat Kab Kep
Mentawai (22-26 Agustus 2022)
u. Asessment KLB Malaria di Maluku Tengah (11-15 Desember 2022)
4) Pengendalian Vektor Malaria
Sampai saat ini nyamuk Anopheles telah dikonfirmasi menjadi vektor malaria
di Indonesia sebanyak 25 jenis (species). Jenis intervensi pengendalian vektor
malaria dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain memakai kelambu
berinsektisida (LLINs = Long lasting insecticide nets), melakukan penyemprotan
dinding rumah dengan insektisida (IRS = Indoor Residual Spraying), melakukan
larviciding, melakukan penebaran ikan pemakan larva, dan pengelolaan lingkungan.
Penggunaan kelambu berinsektisida merupakan cara perlindungan dari gigitan
nyamuk anopheles. pembagian kelambu ke masyarakat dilakukan dengan 2 metode,
yaitu pembagian secara massal (mass campaign) dan pembagian rutin. Pembagian
secara massal dilakukan pada daerah/kabupaten/kota endemis tinggi dengan
cakupan minimal 80%. Pembagian ini diulang setiap 3 tahun, jika belum ada
penurunan tingkat endemisitas. Pembagian kelambu secara rutin diberikan kepada
ibu hamil yang tinggal di daerah endemis tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk
melindungi populasi prioritas, yaitu ibu hamil dari risiko penularan malaria. Selain
tersebut, pembagian kelambu juga dilakukan pada daerah yang terkena bencana.
Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung kegiatan
pengendalian vektor malaria:
a. Survei Longitudinal Vektor Ke Kab Keerom Papua Tanggal 18-23 Mei 2022.
b. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Sulawesi Utara
Tanggal 13-20 Juni 2022.
c. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Papua Barat Tanggal
13-20 Juni 2022.

56. 40
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
d. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Kalimantan Timur
Tanggal 13-20 Juni 2022.
e. Pemantauan Resistensi Insektisida Pada Vektor Malaria Tanggal 23-30 Agustus
2022 di Provinsi Kalimantan Timur Kab Paser.
f. Survei Longitudinal Vektor ke Provinsi NTT Kab Sumba Barat Tanggal 30
Agustus - 4 September 2022.
g. Pemantauan Resistensi Insektisida Pada Vektor Malaria di Prov Jambi Kab
Batanghari Tanggal 5-12 September 2022.
h. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Kab Lampung
Selatan.
i. Survei Longitudinal Vektor -Pengumpulan Data Lapangan ke NTT Kab Sumba
Barat Tanggal 4 - 9 Desember 2022.
j. Surveilans Vektor di Daerah Reseptif Kab Kulon Progo Tahun 2022.
5) Promosi, Advokasi dan kemitraan dalam upaya pengendalian malaria
Sosialisasi pentingnya upaya pengendalian malaria merupakan hal yang
penting dengan sasaran meliputi pengambil kebijkan, pelaksana teknis dan
masyarakat luas. Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat luas
dilakukan dengan membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai Malaria.
Beberapa kegiatan selama Tahun 2022 dalam mendukung promosi, advokasi dan
kemitraan dalam upaya pengendalian malaria yakni:
a. Pertemuan Pengembangan Media KIE Tatalaksana Kasus Malaria Sebagai
Sarana Komunikasi Tanggal 28-29 Maret 2022
b. Cetak Media KIE Hari Malaria Sedunia 2022
c. Instagram (IG) Live dalam Rangka Hari Malaria Sedunia (HMS) Tahun 2022
d. Uji Coba Pengembangan Media KIE Tatalaksana Malaria Sebagai Sarana
Komunikasi Tanggal 12-15 Desember 2022 di Sumba Timur
6) Alat dan Bahan serta Media KIE pencegahan dan pengendalian malaria
Sarana dan prasarana Malaria adalah bangunan beserta alat dan bahan yang
digunakan pada program pengendalian malaria di Indonesia. Alat dan bahan
digunakan dalam kegiatan diagnostik (deteksi), pengobatan dan pengendalian vektor.
Ketersediaan sarana dan prasarana malaria sangat penting dalam pencapaian
eliminasi malaria. Selain itu media kie juga sangat berperan sebagi media untuk
promosi dan sosialisasi terkait pencegahan dan pengendalian malaria.
Alat dan bahan pengendalian malaria yang diadakan pada tahun 2022 seperti
mikroskop trinokuler, mist blower, APD, larvasida malaria, insektisida malaria, RDT

57. 41
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
malaria, immertion oil dan giemsa. Sedangkan media KIE pencegahan dan
pengendalian malaria, yaitu Buku Petunjuk Teknis Pengendalian Faktor Risiko
malaria dan Buku Kurikulum dan Pelatihan Tatalaksana Malaria bagi Dokter.
5. Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat, tercapai 82.9% dari target 89% atau
dengan capaian kinerja sebesar 92.7%
Kasus Kusta Baru tanpa Cacat menunjukkan bahwa penemuan kasus baru kusta
yang telah ditemukan sedini mungkin, tidak ditemukan dalam keadaan cacat, baik cacat
tingkat 1 dalam bentuk kelemahan dari fungsi ekstremitas maupun cacat tingkat 2 yang
merupakan cacat yang dapat permanen terjadi akibat kusta, seperti pada mata, tangan
atau kaki. Adanya kasus baru yang ditemukan dalam keadaan cacat dapat disebabkan
oleh adanya sitgma, kurangnya pengetahuan mengenai kusta di masyarakat dan
pengobatan yang tidak tuntas. Hal ini tentunya akan berdampak dalam kehidupan
penderita dalam bekerja dan bermasyarakat.
Salah satu strategi nasional dalam program pengendalian penyakit kusta adalah
menemukan kasus kusta baru sedini mungkin tanpa cacat, mengobati sampai sembuh
dan melakukan monitoring secara Semi Aktif Survey (SAS) pasca pengobatan guna
menghindari terjadinya cacat selama pengobatan ataupun pasca pengobatan.
Pengobatan diberikan sesuai obat yang terstandar secara global dengan prinsip
Multidrug therapy (MDT). Dalam Program Pengendalian Penyakit Kusta digunakan
indikator proporsi kasus baru tanpa cacat sebagai monitoring dan evaluasi keberhasilan
program tersebut, yang dapat merefleksikan dalam kegiatan bahwa adanya penemuan
kasus yang dilakukan secara lebih dini, sehingga dapat menekan angka keterlambatan
penemuan kasus dan angka cacat serendah mungkin.
Indikator proporsi kasus kusta baru tanpa cacat ditetapkan sebagai indikator
nasional pada periode pertama yaitu 2015-2019, kemudian dilanjutkan pada periode
selanjutnya yaitu 2020-2024. Evaluasi di akhir periode pertama, diketahui target tidak
tercapai selama 5 tahun dalam periode tersebut, sehingga menjadi pertimbangan
penetapan target pada periode selanjutnya. Pada periode tahun 2020-2024, target
indikator tersebut adalah 87%, 88%, 89%, 90%, dan >90% secara berturut-turut. Peta
sebaran proporsi kasus kusta tanpa cacat di Indonesia digambarkan dalam peta berikut
ini yang menunjukkan masih banyak daerah di Indonesia yang mempunyai proporsi
kasus kusta baru tanpa cacat yang masih rendah yaitu kurang dari 89%.

58. 42
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Gambar 2.9. Peta Sebaran Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat
Peta diatas menunjukkan sebaran proporsi kasus kusta baru tanpa cacat di
Indonesia, yang menunjukkan sebanyak 12 Provinsi (35.3%) telah mencapai target
minimal 89%, yaitu Provinsi Papua, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara,
Sulawesi Tengah, Papua Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggata Timur
dan Gorontalo, sedangkan Provinsi lainnya belum mencapai target. Secara lengkap
capaian proporsi kasus kusta baru tanpa cacat terlihat dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.4. Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Per Provinsi Tahun 2022
No Provinsi Kasus Kusta
Baru
Kasus Kusta Baru Tanpa
Cacat (Cacat Tk.0)
Proporsi Kasus Kusta Baru
Tanpa Cacat (Cacat Tk.0)
1 Aceh 208 181 87,02
2 Sumut 153 105 68,63
3 Sumbar 54 17 31,48
4 Sumsel 227 180 79,30
5 Riau 81 77 95,06
6 Kepri 36 33 91,67
7 Jambi 41 13 31,71
8 Bengkulu 26 16 61,54
9 Babel 32 28 87,50
10 Lampung 126 90 71,43
11 Banten 572 475 83,04
12 Jabar 1705 1231 72,20
13 Jateng 973 813 83,56
14 Jatim 2067 1547 74,84

59. 43
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
No Provinsi Kasus Kusta
Baru
Kasus Kusta Baru Tanpa
Cacat (Cacat Tk.0)
Proporsi Kasus Kusta Baru
Tanpa Cacat (Cacat Tk.0)
15 DKI Jakarta 328 303 92,38
16 DIY 36 30 83,33
17 Bali 100 91 91,00
18 NTB 166 151 90,96
19 NTT 281 216 76,87
20 Kalbar 59 48 81,36
21 Kalsel 100 77 77,00
22 Kalteng 83 71 85,54
23 Kaltim 127 110 86,61
24 Kaltara 40 34 85,00
25 Gorontalo 149 134 89,93
26 Sulsel 716 599 83,66
27 Sultra 218 190 87,16
28 Sulteng 306 287 93,79
29 Sulut 480 455 94,79
30 Sulbar 155 147 94,84
31 Maluku 287 214 74,56
32 Malut 609 576 94,58
33 Papua 864 842 97,45
34 Papua Barat 690 642 93,04
INDONESIA 12.095 10.923 82,87
Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs, 23 Januari 2023
Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi kasus kusta baru tanpa cacat tertinggi di
Provinsi Papua (97.45%) sedangkan terendah di Provinsi Sumatera Barat (31.48%).
Sebanyak 12 Provinsi telah mencapai/melebihi target Nasional 89% yakni Provinsi
Papua, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Papua
Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Bali, NTB dan Gorontalo.
Target Indikator Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat pada tahun 2020-2023
meningkat 1% setiap tahunnya. Tahun 2022, dari target 89% tercapai 82.89% atau
sebesar 93.13%. Capaian indikator ini tidak mencapai target, seperti yang digambarkan
dalam grafik dibawah ini.

60. 44
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.17. Proporsi Kasus Kusta Baru Tanpa Cacat Tahun 2020-2024
Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs, 23 Januari 2023
Pada grafik diatas terlihat bahwa capaian indikator proposi kasus Baru Kusta
tanpa cacat mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2020, capaian 81,6% dari
target 87%, tahun 2021 capaian meningkat menjadi 87% dari target 88%, kemudian pada
tahun 2022 menurun menjadi 82,9% dari target 89%. Belum tercapainya target nasional
ini dikarenakan dari penemuan kasus baru kusta sebanyak 12.095 kasus, hanya terdapat
10.023 kasus baru kusta tanpa cacat, sedangkan 2.072 kasus ditemukan dalam keadaan
cacat, baik cacat tingkat 1 sebesar 1.124 kasus, dan cacat tingkat 2 sebesar 771 kasus.
Secara lengkap jumlah kasus kusta baru tanpa cacar per Provinsi digambarkan dalam
tabel berikut ini:
Berdasarkan Weekly Epidemiological Record, tanggal 9 September 2022,
dilaporkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 7.362 kasus baru dengan cacat tingkat 2
(86.8% dari kasus baru) seperti dalam tabel berikut ini:
87
88
89
90 90
81,6
83,4 82,9
76
78
80
82
84
86
88
90
92
2020 2021 2022 2023 2024
Target Capaian

61. 45
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Tabel 2.5. Proporsi Kasus Kusta Baru Cacat Tingkat 2 secara global
Sumber data: Weekly Epidemiological Record
Dari tabel diatas terlihat bahwa proporsi kasus kusta baru cacat tingkat 2 di
Indonesia sebanyak 678 kasus baru dengan cacat tingkat 2 (6.13% dari kasus baru)
menempati posisi ke-3 setelah negara India (1.863 kasus) dan negara
Brazil (1.737 kasus).
Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator :
1) Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia (Intensified Case Finding/ ICF)
(Pelaksanaan dan pendampingan). Kegiatan tersebut terdiri dari pelaksanaan
kegiatan oleh kabupaten/kota endemis kusta terpilih di 43 Kabupaten/kota di 15
Provinsi dan pendampingan pelaksanaan oleh tim pusat menggunakan dana APBN.
Pelaksanaan penemuan kasus difokuskan pada daerah lokus kusta dengan tujuan
untuk meningkatkan penemuan kasus kusta secara dini. Pada kegiatan ini tidak hanya

62. 46
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
dilaksanakan penemuan dan pemeriksaan kasus, namun juga dilakukan sosialisasi
dan edukasi terhadap masyarakat tentang penyakit kusta, sehingga dapat
meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kusta dan partisipasi masyarakat
dalam penemuan kasus, serta menurunkan stigma dan diskriminasi. Pada kegiatan
dilakukan juga advokasi kepada pemangku kepentingan, agar kegiatan selanjutnya
dapat berlangsng dengan menggunakan dana BOK daerah masing-masing;
2) Sosialisasi Program P2 Kusta pada saat Hari Kusta Sedunia. Kegiatan ini dilakukan
secara daring dengan melibatkan para tenaga medis maupun masyarakat, dengan
tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga kusta dapat
ditemukan sedini mungkin dan diobati sampai sembuh;
3) Workshop Pnencegahan dan Pengendalian Kusta dan Frambusia bagi Dokter
Rujukan Kusta dan Frambusia. Kegiatan dilaksanakan secara daring dengan peserta
dokter yang melakukan pelayanan di kab/kota dengan narasumber dari PERDOSKI
dan PAEI. Tujuan kegiatan yakni meningkatkan kompetensi dokter agar dapat
melakukan tatalaksana kusta mulai dari penemuan kasus sampai dengan pengobatan
kusta di layanan kesehatan;
4) Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kusta Bagi Pengelola Program Kusta.
Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka di Makasar untuk 4 batch, yang bertujuan
untuk meningkatkan kompetensi pengelola kusta dan frambusia baik untuk
tatalaksana kusta dan frambusia maupun dalam managemen pencegahan dan
pengendalian penyakit menular;
5) Monitoring MDT Program P2P kusta dan managemen logistik obat. Kegiatan ini
dilakukan untuk memantau pencapaian program kusta dan frambusia di kab/kota di
provinsi terpilih, serta melakukan on the job training kepada petugas kesehatan di
layanan kesehatan baik yang belum dilatih maupun yang telah lama dilatih, guna
meningkatkan kompetensi dan melakukan refreshing program kusta dan frambusia
sehingga mendapatkan ilmu yang update;
6) Menyelenggarakan Kegiatan Gerakan Masyarakat Kampanye Eliminasi Kusta dan
Frambusia bersama mitra pemerintah yaitu DPR RI Komisi IX. Kegiatan dilaksanakan
pada 7 kabupaten/kota terpilih, yaitu Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya (Provinsi
Jawa Barat), Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI (Provinsi Sumatera
Selatan), Kabupaten Majene (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kabupaten Batubara
(Provinsi Sumatera Utara) dan Kabuoaten Timor Tengah Selatan (Provinsi Nusa
Tenggara Timur). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi
program kusta dan frambusia kepada masyarakat di wilayah tersebut serta advoksi

63. 47
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
kepada pimpinan setempat serta lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan
dukungan kebijakan dan kemitraan daerah;
7) Menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Program dan Validasi Data Kohort Nasional
P2 Kusta dan Frambusia yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi program yang
dilaksanakan oleh provinsi di Indonesia serta melakukan validasi dan finalisasi data
tahun 2021. Kegiatan dilakukan secara daring dengan narasumber dari tim pencatatan
dan pelaporan kusta dan frambusia;
8) Fasilitasi Kegiatan Koordinasi dan Kemitraan Program P2P Kusta. Kegiatan ini
dilakukan atas dasar kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan, seperti
undangan untuk mendampingi kegiatan dalam pelaksanaan program kusta dan
frambusia, launching Kemoprofilaksis di Kabupaten Kep. Morotai dan kegiatan
kemitraan lainnya.
6. Persentase pengobatan penyakit menular pada balita, tercapai 71.9% dari target
50% atau dengan capaian kinerja sebesar 144%
Indikator persentase pengobatan penyakit menular pada balita merupakan
indikator menggambarkan kinerja pengendalian ISPA dan diare pada balita.
Pengendalian ISPA dititikberatkan pada pengendalian penyakit pneumonia, karena
penyakit pneumonia yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka kesakitan dan
kematian balita. Kegiatannya meliputi deteksi dini dan tatalaksana kasus pneumonia
pada balita. Balita yang datang atau berobat dengan keluhan batuk atau kesukaran
bernapas harus diberikan tatalaksana pneumonia, dengan menghitung napas selama 1
menit penuh dan melihat ada tidaknya Tarikan Dinding Dada bagian bawah Kedalam
(TDDK), baru kemudian diklasifikasi menjadi pneumonia, pneumonia berat dan batuk
bukan pneumonia, serta diberikan tatalaksana sesuai klasifikasi yang telah ditentukan.
Terdapat perluasan definisi tatalaksana pneumonia standar, yang sebelumnya hanya
menekankan pada penemuan kasus melalui pendekatan MTBS menjadi penemuan
kasus dan pengobatan standar menggunakan antibiotik.
Pengendalian penyakit infeksi saluran pencernaan khususnya diare sangat
tergantung dengan tatalaksana yang diberikan. Tatalaksana yang sesuai standar yaitu
dengan pemberian oralit dan zinc pada balita diare. Dengan tatalaksana yang benar maka
diharapkan terjadinya penurunan angka kematian, angka kesakitan serta dapat
mencegah terjadinya diare berulang yang nantinya dapat mencegah terjadinya kasus
stunting pada balita.
Indikator persentase pengobatan penyakit menular pada balita merupakan
indikator baru dalam Revisi Renstra Tahun 2022. Indikator ini terdiri dari 2 indikator

64. 48
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
komposit yakni persentase kasus balita yang diberikan antibiotik dan persentase kasus
diare balita yang diberikan oralit dan zinc.
Capaian persentase kasus pneumonia balita yang diberikan antibiotik tahun 2022
adalah sebesar 53.2% dari target 50% dengan kinerja 106.4%. Sebanyak 88.681 balita
mendapatkan pengobatan dengan antibiotik dari 166.702 kasus pneumonia balita yang
ditemukan. Sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 masih ada beberapa Provinsi yang
belum mengirimkan laporan sehingga data final capaian masih dapat berubah. Secara
lengkap capaian persentase kasus pneumonia balita yang diberikan antibiotik terlihat
pada grafik berikut ini:
Grafik 2.18. Persentase Kasus Pneumonia Balita yang diberikan antibiotik
Sumber data : Laporan Tim Kerja ISPA, 23 Januari 2023
Grafik diatas menunjukkan terdapat 20 Provinsi yang sudah melaporkan capaian
diatas target persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar yang sudah
ditetapkan yaitu sebesar 50%, sedangkan 8 Provinsi belum melaporkan persentase
pengobatan. Capaian tertinggi pada Provinsi Aceh (100%) dan Provinsi Kalimantan Utara
(100%) dan capaian terendah di Provinsi Sumatera Selatan (1%)
Capaian indikator nasional tahun 2022 untuk pengobatan kasus diare sebesar
90,63% dan telah melebihi target pada tahun 2022. Capaian per provinsi digambarkan
dalam grafik berikut ini:
100%
100%
99%
99%
98%
97%
95%
93%
89%
85%
78%
77%
77%
74%
71%
70%
65%
54%
53%
51%
49%
39%
23%
13%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aceh
Kalimantan
Utara
Sulawesi
Tengah
Bali
Kalimantan
Timur
Maluku
Utara
Gorontalo
Sulawesi
Tenggara
DKI
Jakarta
Sulawesi
Barat
Papua
Barat
Kep.
Bangka
Belitung
Jawa
Timur
Kalimantan
Selatan
Riau
Banten
Sulawesi
Selatan
Jawa
Barat
Kalimantan
Tengah
Jambi
Sumatera
Utara
Kalimantan
Barat
Kep.
Riau
Sumatera
Barat
Sumetera
Selatan
Bengkulu
Lampung
Jawa
Tengah
DI
Yogyakarta
Nusa
Tenggara
Barat
Nusa
Tenggara
Timur
Sulawesi
Utara
Maluku
Papua
Nasional
Persentase Target

65. 49
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.19. Persentase Kasus Diare yang diberikan oralit dan zinc Tahun 2022
Sumber data : Laporan Tim Kerja HISP, 23 Januari 2023
Grafik diatas menunjukkan bahwa sebanyak 33 Provinsi telah mencapai target
50% pengobatan kasus diare dengan oralit dan zinc. Capaian tertinggi >100% adalah
Provinsi Kalimantan Tengah, DKI Jakarta dan Papua Barat dan capaian terendah adalah
Provinsi Sulawesi Tenggara dengan capaian 42,97%. Capaian Provinsi Sulawesi
Tenggara berada di bawah 50% karena pada tahun 2022 hanya 3 kab/kota yang
mengirimkan laporan ke pusat sehingga tidak semua data kasus diare terlaporkan dan
menyebabkan rendahnya capaian.
Dari kedua indikator komposit tersebut diperoleh capaian Persentase pengobatan
penyakit menular pada balita sebesar 71.9% dari target 50% dengan capaian kinerja
sebesar 143,6%. Indikator ini merupakan indikator baru pada revisi Renstra tahun 2022-
2024 sehingga pembandingan target dan capaian tahun 2020-2021 tidak bisa disajikan.
Target dan capaian tahun 2022-2024 digambarkan dalam grafik berikut ini:
100,15%
100,00%
100,00%
99,47%
96,22%
96,20%
96,06%
96,00%
94,94%
94,75%
93,17%
92,22%
91,57%
91,45%
90,54%
88,34%
87,63%
86,34%
83,14%
82,74%
82,36%
82,27%
81,69%
81,12%
80,79%
78,76%
78,19%
77,13%
74,96%
74,05%
72,73%
70,76%
63,25%
42,97%
90,63%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Capaian Target

66. 50
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.20. Target dan Capaian Persentase Pengobatan Penyakit Menular pada
Balita Tahun 2022-2024
Sumber data : Laporan Tim Kerja ISPA dan Tim Kerja HISP, 23 Januari 2023
Grafik diatas menunjukkan capaian indikator ini telah melebihi target pada tahun
2022 dan 2023 sehingga diperkirakan capaian tahun 2023-2024 akan berjalan on track.
Kegiatan untuk mencapai target indikator Program Pneumonia antara lain:
1) Penguatan jejaring dan Kemitraan Program Pneumonia
Kegiatan koordinasi guna mendukung program kesehatan secara umum dan secara
khusus dalam peningkatan capaian program P2 ISPA, terlaksana 36 kegiatan
koordinasi di 6 provinsi antara lain di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI
Jakarta Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta.
2) Pertemuan Teknis Penanggung Jawab Program ISPA Tingkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan perubahan indikator ISPA
serta penambahan pencatatan pelaporan di laporan rutin ISPA. Kegiatan
dilaksanakan secara daring sebanyak 5 kali pertemuan dengan peserta terdiri dari
Penanggung Jawab program ISPA di Dinas Kesehatan 34 Provinsi, Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
3) Pendampingan, Supervisi dan Monitoring Evaluasi Program Pneumonia
Tahun 2022, kegiatan terlaksana di 14 provinsi antara lain; Sumatera Utara, Bangka
Belitung, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku
Utara dan Papua.
4) Sosialisasi Program P2 Penyakit ISPA (GERMAS)
Kegiatan yang dilakukan berupa pertemuan advokasi dan sosialisasi terkait ISPA
kepada pemangku kepentingan lokal bekerjasama dengan Pejabat Lintas Sektor,
dengan melibatkan Lintas Program, Lintas Sektor terkait dan Kepala Puskesmas dan
masyarakat. Hasil akhir kegiatan adalah Rencana Tindak Lanjut yang disepakati oleh
50
70
90
71,9
0
20
40
60
80
100
2022 2023 2024
Target Capaian

67. 51
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
seluruh peserta dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Aksi Daerah. Advokasi dan
Sosialisasi Program P2 Penyakit ISPA (GERMAS) terlaksana di 3 provinsi yaitu
Sumatera Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
Gambar 2.10. Sosialisasi ISPA pada kegiatan Germas di Sulawesi Selatan
5) Bimbingan Teknis Program P2 ISPA pada petugas ISPA Provinsi, Kabupaten/Kota,
Puskesmas di masing-masing provinsi.
Pengendalian ISPA dititik beratkan pada pengendalian penyakit pneumonia, karena
penyakit pneumonia yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka kesakitan
dan kematian balita. Untuk itu diperlukan upaya yang sinergis diantara petugas
dilapangan di tingkat pusat sampai dengan puskesmas guna mengendalikan angka
morbiditas dan mortalitas ISPA/Pneumonia pada balita tersebut. Kegiatan ini
dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan program P2 ISPA disemua level
berjalan sesuai dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan Standar
Operasional Prosedur (SOP).
7. Persentase skreening penyakit menular pada kelompok berisiko, tercapai 94% dari
target 95% atau dengan capaian kinerja sebesar 99%
Indikator Persentase Skrining penyakit menular pada kelompok berisiko
merupakan indikator yang menggambarkan penyebaran dan berapa banyak
kabupaten/kota yang telah melaksanakan skrining hepatitis B dan C pada populasi
berisiko. Hepatitis B dan C merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah
kesehatan masyarakat yang bisa menyebabkan sirosis hati, kanker dan kematian
sehingga diperlukan skrining sedini mungkin untuk mencegah masalah kesehatan yang
mungkin timbul seperti sirosis, kanker hati dan juga untuk mencegah penularan virus
hepatitis B dan C
Indikator persentase screening penyakit menular pada kelompok berisiko
menggambarkan sebaran dan seberapa banyak/kabupaten kota berperan dalam
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dengan melakukan skrining

68. 52
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Hepatitis B dan C pada populasi berisiko. Indikator ini merupakan indikator kinerja
program sejak tahun 2022 seperti yang tercantum dalam Revisi Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Tahun 2020-2021 indikator ini belum menjadi
indikator yang akan dinilai sehingga tidak mempunyai target tetapi datanya dikumpulkan
oleh Ditjen P2P sehingga capaian bisa diperoleh datanya. Tahun 2022, target kinerja
belum tercapai, dari 95% kabupaten/kota yang ditargetkan melaksanakan skrining
penyakit menular pada kelompok berisiko, hanya sebesar 94% atau sebanyak 483
kabupaten/kota yang melaksanakan skrining seperti tergambar pada grafik di bawah ini:
Grafik 2.21. Target dan Capaian Persentase skrining Penyakit Menular Pada
kelompok Berisiko Tahun 2020 – 2024
Sumber data : Laporan Tim Kerja HISP, 16 Januari 2023
Grafik diatas menunjukkan capaian indikator persentase skrining penyakit
menular pada kelompok berisiko tidak mencapai target pada tahun 2022 dengan gap
target dan capaian sangat kecil sehingga diperkirakan dengan peningkatan target 5%
pada tahun 2023-2024 diperkirakan target ini akan tercapai dan berjalan on track bila
dilakukan upaya dan kerja keras serta penggalangan kemitraan Lintas Sektor dan Lintas
Program yang optimal. Bila dibandingkan capaian indikator persentase skrining penyakit
menular pada kelompok beresiko maka terlihat bahwa beberapa Provinsi belum
mencapai target yang ditetapkan, seperti yang digambarkan dalam grafik berikut ini:
95
100 100
91,4
93 94
85
90
95
100
105
2020 2021 2022 2023 2024
Target Capaian

69. 53
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.22. Persentase skrining Penyakit Menular Pada kelompok Berisiko
Berdasarkan Provinsi Tahun 2022
Sumber data : Laporan Tim Kerja HISP, 16 Januari 2023
Grafik diatas menunjukkan, dari 34 Provinsi yang ada, terdapat 28 Provinsi
(82,4%) sudah seluruh kabupaten/kotanya melaksanakan skrining Penyakit menular
(hepatitis B dan atau C) pada populasi berisiko. Meskipun demikian, masih terdapat 6
Provinsi (17,6%) yang kabupaten/kotanya belum mencapai target 95% kabupaten/kota
melaksanakan skrining penyakit menular pada kelompok berisiko dengan capaian
terendah yaitu Papua (51,7%) kemudian Provinsi Sumatera Utara (75,8%), Papua Barat
(76,9%), Sulawesi Tenggara (82,4%), Sulawesi Utara (86,7%) dan Kalimantan Barat
(92,9%).
Skrining penyakit menular seperti Hepatitis B dan C bertujuan untuk mencegah
masalah kesehatan yang mungkin timbul seperti sirosis, kanker hati bahkan kematian
dan juga untuk mencegah penularan virus hepatitis B dan C. Di Indonesia penularan
Hepatitis B secara umum terjadi secara vertikal yaitu dari ibu hepatitis B kepada bayi yang
dilahirkannya, dan bila terinfeksi Virus Hepatitis B saat bayi, 95% akan menjadi kronis.
Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan skrining hepatitis B pada ibu hamil
sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan misalnya dengan pemberian
Immunoprofilaksis Hepatitis B (HBIg) pada bayi dari ibu yang terdeteksi hepatitis B dan
pengobatan secepatnya kepada ibu yang terdeksi Hepatitis B.
Skrining Hepatitis B pada ibu hamil dilakukan dengan pemeriksaan HBsAg
(Hepatitis B surface Antigen) baik menggunakan RDT (Rapid DiagnosticTest) maupun
Elisa. RDT HBsAg disediakan oleh Kementerian Kesehatan. Tahun 2022, ibu hamil yang
diskrining Hepatitis B sebanyak 50,5% (2.474.351 orangl) dari sasaran 4,897,988 orang,
dengan sebaran berdasarkan provinsi seperti tergambar pada grafik di bawah ini:

70. 54
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.23. Persentase Ibu Hamil diskrining Penyakit Menular (Hepatitis B)
Berdasarkan Provinsi Tahun 2022
Sumber data : Laporan Tim Kerja HISP, 16 Januari 2023
Secara Nasional persentase ibu hamil yang terlaporkan diperiksa Hepatitis B
baru mencapai 50,5% hal ini masih jauh dari target seperti tercantum dalam KMK no 52
Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan
Hepatitis B dari Ibu ke Anak dimana setiap ibu hamil (100%) wajib diperiksa HIV, SIfilis
dan Hepatitis B. Dari grafik diatas terlihat terdapat 14 Provinsi dengan cakupan di atas
50%, dengan capaian tertinggi yaitu Provinsi Lampung sebanyak 84,2% kemudian
kalimamantan Tengah 70,8% dan Sumatera Barat 68,6%. Provinsi dengan capaian
terendah yaitu Sumatera Utara 14.1 kemudian Kalimantan Barat 17.8, dan Maluku Utara
24.7%.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator :
1) Peningkatan Pengetahuan, Perhatian, Keperdulian dan Komitmen seluruh
komponen masyararakat dalam pencegahan dan pengendalian hepatitis melalui
rangkaian kegiatan Hari Hepatitis Sedunia :
a) Membuat surat Edaran Direktorat Jenderal untuk menghimbau seluruh Dinas
Kesehatan provinsi maupun Kabupaten melaksanakan kegiatan dalam rangka
14,1
17,8
24,7
25,7
30,6
32,4
33,0
34,4
35,1
35,3
36,0
38,3
41,2
42,3
43,5
46,0
47,1
47,7
49,1
49,9
50,3
51,4
54,9
57,3
58,4
61,3
61,4
62,1
62,5
65,6
68,5
68,6
70,8
84,2
50,5
Sumatera Utara
Maluku Utara
Nusa Tenggara Timur
Riau
Sulawesi Tenggara
D I Yogyakarta
Sulawesi Barat
Jawa Timur
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Utara
Gorontalo
Kalimantan Timur
Jawa Barat
Sulawesi Selatan
DKI Jakarta
Sumatera Selatan
Kalimantan Tengah
Indonesia

71. 55
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
peringatan hari hepatitis sedunia, seperti siaran radio, podcast, seminar, dan
sebagainya
b) Penyebarluasan media seperti buku saku Hepatitis, Flyer serta pemasangan
media luar seperti umbul-umbul dan poster.
c) Seminar dan Deteksi Dini Hepatitis yang dilaksanakan secara Hybrid dengan
tema mendekatkan akses pengobatan karena Hepatitis tidak dapat menunggu.
Kegiatan ini dilaksanakan di Provinsi DIY dan Bandung, Jawa Barat.
Gambar 2.11. Seminar dan deteksi dini Hepatitis
d) Siaran Radio Kesehatan yang difasilitasi oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat Kemenkes RI dengan tema tingkatkan akses deteksi dini dan
pengobatan dengan melibatkan narsumber Direktur P2PM dan Ketua
Perhimpunan Peneliti Hati Indonesi/PPHI)
e) Pemberian Penghargaan Kepada Kabupaten/Kota dengan capaian Deteksi Dini
Hepatiits terbaik, yang diberikan pada Hari Hepatiits Sedunia/ Penyediaan logistik
untuk deteksi dini hepatitis B dan C
f) Mengingatkan kembali daerah untuk tetap melaksanakan program Pencegahan
dan Pengendalian Hepatitis B dan C sesuai Surat Edaran Dirjen P2P Nomor
HK.02.03/III/9204/2020 tentang Pelaksanaan Pendegahan dan Pengendalian
Hepatitis B dan Hepatitis C dalam era New Normal.
g) Pembukaan layanan Hepatitis C dengan Pengobatan DAA di beberapa provinsi
seperti: Papua, Kepulauan Riau, Banten, dan Kalimantan Tengah.

72. 56
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
h) Melaksanakan Validasi Data secara Daring dengan mengundang seluruh
Provinsi dan Kabupaten Kota. Validasi data dilaksanakan selama 3 hari, dan
dibagi dalam 11 kelas, Petugas Validasi disesuaikan dengan penanggung jawab
wilayah masing-masing.Pada pertemuan ini juga dilakukan refreshing pencatatan
dan Pelaporan agar petugas P2 Hepatitis mampu melakukan pencatatan dan
pelaporan.
i) Peningkatan pencatatan dan pelaporan data Deteksi Dini Hepatitis baik secara
manual maupun elektronik (SIHEPI).
j) Menyusun Juknis Pemanfaatn TCM untuk pemeriksaan Hepatitis B dan C
bersama Tim Kerja TBC.
k) Peningkatan kemitraan dengan organisasi profesi seperti Perhimnpunan Peneliti
Hati Indonesia (PPHI), Ikatan Dokter Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri dan
Ginekologi (POGI) Indonesia untuk meningkatkan layanan Hepatitis yang
komprehensif dan terstandard.
l) Peningkatan kemitraan dengan komunitas kelompok berisiko untuk
mendapatkan akses terhadap kelompok berisiko yang susah dijangkau.
8. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan,
tercapai 203 Kab/Kota dari target 166 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja
sebesar 122%
Penyakit infeksi tropis terabaikan adalah sekelompok penyakit tropis yang
beragam dan sangat umum terjadi pada populasi berpendapatan rendah di wilayah
berkembang. Dalam pertemuan ke-73 World Health Assembly (WHA) secara virtual
tanggal 12 November 2020, WHO telah meluncurkan Roadmap untuk penyakit tropis
terabaikan (Neglected Tropical Diseases/NTDs) tahun 2021−2030. Sebagai bagian dari
masyarakat dunia, Indonesia ikut serta dalam kesepakatan global yang ditetapkan oleh
WHO untuk melaksanakan eliminasi penyakit tropis terabaikan pada Tahun 2030. Ruang
lingkup indikator jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis
terabaikan dalam laporan ini adalah penyakit frambusia, filariasis dan rabies.
Eradikasi frambusia adalah upaya pembasmian yang dilakukan secara
berkelanjutan untuk menghilangkan frambusia secara permanen sehingga tidak menjadi
masalah Kesehatan masyarakat secara nasional. Pemerintah Indonesia menetapkan
target Eradikasi frambusia di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2025. Sertifikasi bebas
frambusia merupakan salah satu upaya yang diselenggarakan untuk menilai apakah
suatu kabupaten/kota terbukti tidak ditemukan kasus frambusia baru berdasarkan
surveilans yang berkinerja baik. Kabupaten/Kota akan mendapatkan sertifikat bebas

73. 57
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
frambusia setelah dilakukan penilaian program dan surveilans oleh tim penilai bebas
frambusia tingkat Provinsi dan Tim Penilai Bebas Frambusia Pusat.
Program eliminasi filariasis menjadi program nasional dengan agenda utama
melaksanakan kegiatan Pemberian Obat Pencegahan secara Massal (POPM) filariasis
untuk memutus rantai penularan Filariasis pada penduduk di semua kabupaten/kota
endemis filariasis serta seluruh penderita filariasis dapat terjangkau pelayanan kesehatan
yang memadai. Indonesia telah menetapkan sebanyak 236 kabupaten/kota di 28 provinsi
adalah daerah endemis filariasis. Provinsi non endemis filariasis antara lain DKI Jakarta,
DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Dalam
pengendalian filariasis, sebelum suatu kabupaten/kota dinilai tingkat transmisi
filariasisnya, kabupaten/kota tersebut harus telah selesai melaksanakan Pemberian Obat
Pencegahan Massal (POPM) Filariasis pada seluruh penduduk sasaran di
kabupaten/kota tersebut selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan cakupan
pengobatan minimal 65% dari total jumlah penduduk. Setelah itu kabupaten/kota endemis
akan mengalami beberapa tahap evaluasi sebelum ditetapkan eliminasi filariasis.
Indikator jumlah Kab/Kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis
terabaikan meliputi frambusia, filariasis dan rabies. Indikator ini merupakan
pengembangan dari indikator sebelumnya terkait dengan eradikasi Frambusia. Target
dan capaian indikator jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit
infeksi tropis terabaikan dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Grafik 2.24. Target dan Capaian Jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai
eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan Tahun 2022–2024
Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs dan Zoonosis, 20 Januari 2023
166
236
316
203
0
50
100
150
200
250
300
350
2022 2023 2024
Target Capaian

74. 58
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Pada tahun 2022 jumlah kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi
penyakit infeksi tropis terabaikan dari target sebesar 166 kabupaten/kota berhasil dicapai
sejumlah 203 kabupaten/kota atau dengan percapaian kinerja sebesar 122,29%. Bila
dibandingkan dengan target 2023-2024, dengan capaian melampau target tahun 2022
maka diprediksikan capaian tahun 2023-2024 akan tercapai juga, karena hanya
dibutuhkan 33 Kab/Kota yang akan mencapai eliminasi penyakit tropis terabaikan. Hal ini
menunjukkan semakin meningkatnya komitmen kabupaten/kota dalam melaksanakan
program pengendalian penyakit tropis terabaikan antara lain program eradikasi
frambusia, eliminasi filariasis, dan eliminasi rabies. Secara lengkap jumlah
kabupaten/kota yang berhasil mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan per
provinsi dapat dilihat dalam tabel berikut:
Grafik 2.25. Jumlah Kab/Kota berhasil mencapai eliminasi penyakit Infeksi Tropis
Terabaikan per Provinsi Tahun 2022
Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs dan Zoonosis, 20 Januari 2023
Dari data diatas terdapat 1 provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya berhasil
mencapai eliminasi penyakit infeksi tropis terabaikan yaitu Provinsi Banten. Namun masih
terdapat provinsi yang capaiannya masih 0% antara lain DI Yogyakarta, Kepulauan Riau,
Maluku Papua, dan Papua Barat. Hal ini menandakan bahwa program eliminasi penyakit
tropis terabaikan di provinsi tersebut belum berjalan dengan baik.
Sertifikasi bebas frambusia merupakan salah satu upaya yang diselenggarakan
untuk menilai apakah suatu kabupaten/kota terbukti tidak ditemukan kasus frambusia
baru berdasarkan surveilans yang berkinerja baik. Unsur yang dinilai pada sertifikasi

75. 59
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
bebas frambusia meliputi kegiatan promosi kesehatan, pengendalian faktor risiko dan
surveilans frambusia yang dilakukan oleh kabupaten/kota. Pada tahun 2021 sebanyak 55
kabupaten/kota telah ditetapkan sebagai daerah bebas frambusia, dan pada tahun 2022
berdasarkan rekomendasi ahli dan Tim Penilai Eradikasi Frambusia ditetapkan sebanyak
158 kabupaten/kota bebas frambusia. Hasil capaian jumlah kabupaten/kota bebas
frambusia tahun 2021-2022 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Grafik 2.26. Capaian Kab/Kota Eradikasi Frambusia Tahun 2021-2022
Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs dan Zoonosis, 20 Januari 2023
Grafik diatas menunjukkan peningkatan capaian jumlah Kab/Kota yang mencapai
eradikasi Frambusia dengan peningkatan capaian sebesar 187%. Pemerintah Indonesia
menetapkan target Eradikasi Frambusia di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2025.
Salah satu syarat mencapai target tersebut adalah surveilans berkinerja baik yang
ditandai dengan adanya pelaporan yang rutin dari seluruh puskesmas di Indonesia serta
adanya kegiatan penemuan kasus secara aktif berupa pemeriksaan anak sekolah dan
pemeriksaan di desa atau puskesmas keliling untuk memperoleh informasi mengenai
situasi frambusia yang terjadi di wilayah tersebut.
Pada tahun 2018 – 2022, target jumlah kabupaten/kota endemis Filariasis yang
mencapai eliminasi berhasil dicapai meningkat setiap tahunnya yakni 38 Kab/Kota tahun
2018 menjadi 103 Kab/Kota pada tahun 2022. Data target dan capaian jumlah
kabupaten/kota endemis Filariasis yang mencapai eliminasi tahun 2018–2022 terlihat
dalam grafik dibawah ini:
55
158
0
50
100
150
200
2021 2022
Target

76. 60
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.27. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai
Eliminasi Tahun 2018-2022
Sumber data: Laporan Tim Kerja NTDs, 20 Januari 2023
Grafik diatas menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022, sebanyak 103
kabupaten/kota dari 236 kabupaten/kota endemis Filariasis telah berhasil mencapai
eliminasi Filariasis. Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi
Filariasis menunjukkan semakin meningkatnya komitmen kabupaten/kota dalam
melaksanakan program pengendalian Filariasis melalui Pemberian Obat Pencegahan
Massal (POPM) Filariasis selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan cakupan minimal
65% total penduduk untuk memutus rantai penularan.
Pada tahun 2022 ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan baru program Zoonosis
yaitu jumlah kabupaten/kota eliminasi rabies. Data capaian target indicator Jumlah
kabupaten/kota eliminasi rabies dapat dilihat dari tabel dibawah ini:
Grafik 2.28. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai
Eliminasi Tahun 2022-2024
Sumber data: Data Tim Kerja Zoonosis Tahun 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Target 24 35 80 93 106
Capaian 38 56 64 72 103
% Capaian 158% 160% 80% 77% 97%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
0
20
40
60
80
100
120
211
236
261
263
0
50
100
150
200
250
300
2022 2023 2024
Target Capaian

77. 61
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2022 capaian Indikator
jumlah kabupaten/kota eliminasi Rabies dari target 211 kabupaten/kota, berhasil dicapai
sebanyak 263 kabupaten/kota atau dengan presentase capaian sebesar 124,64%.
Dalam mencapai jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eradikasi frambusia
dilakukan beberapa upaya antara lain:
1) Penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dengan disusunnya Buku
Petunjuk Teknis Sertifikasi Bebas Frambusia bagi kabupaten/kota di Indonesia Tahun
2022.
2) Advokasi, Sosialisasi, serta Koordinasi Program Eradikasi Frambusia melalui
kegiatan pertemuan Pokja/ Komite Ahli Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia,
koordinasi Penilaian Sertifikat Frambusia dan workshop P2 Kusta dan Frambusia
bagi Dokter Rujukan Kusta dan Frambusia
3) Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Frambusia.
4) Surveilans melalui kegiatan melalui intensifikasi penemuan kasus frambusia
(intensified case finding), pelaksanaan dan pendampingan, survei serologi frambusia
dan verifikasi kasus frambusia.
5) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Eradikasi Frambusia melalui kegiatan
Assessment eradikasi frambusia, supervisi dan monitoring program p2 kusta dan
frambusia termasuk data surveilans dan logistik serta pertemuan evaluasi program
dan validasi data kohort Nasional P2 Kusta dan Frambusia yang bertujuan
melakukan monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan oleh provinsi di
Indonesia serta melakukan validasi dan finalisasi data tahun 2021 dan distribusi KIE
serta Pemenuhan RDT dan RPR untuk evaluasi endemisitas dan surveilans aktif
frambusia
Dalam mencapai jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi Filariasis
dilakukan beberapa upaya antara lain:
1) Penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dengan diterbitkannya Keputusan
Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1231/2022 tentang Pelaksanaan
POPM Filariasis regimen Ivermectin, Diethyl Carbamazine Citrate, dan Albendazole
(IDA) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Bintan, Pangkajene Kepulauan,
Bovendigoel, Asmat, Mimika, Sarmi, dan Belitung. Kegiatan POPM IDA dilaksanakan
dalam rangka akslerasi Eliminasi Filariasis.
2) Advokasi, Sosialisasi, serta Koordinasi Program penanggulangan filariasis melalui
kegiatan koordinasi LS/LP dalam rangka penguatan program pengendalian Filariasis

78. 62
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
dan koordinasi National Task Force Filariasis (NTF) dan Komite Ahli Pengobatan
Filariasis (KAPFI)
3) Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis di daerah Endemis
Filariasis selama 5 tahun berturut-turut sebelum memasuki tahap surveilans.
4) Surveilans program filariasis melalui kegiatan surveilans Kasus Kronis Filariasis dan
Supervisi survei penilaian pasca POPM Filariasis
5) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Eliminasi Filariasis melalui kegiatan
Pencegahan Dini dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Minum Obat (POPM)
Filariasis dan Kecacingan terpadu, serta Assessment Persiapan Eliminasi Filariasis.
6) Distribusi vaksin, obat, logistik, KIE, dan bahan survei ke daerah.
Dalam mencapai jumlah Kabupaten/Kota yang mencapai eliminasi Rabies
dilakukan beberapa upaya antara lain:
1) Penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dengan Penyusunan Permenkes
Zoonosis, Pedoman Pengendalian Rabies, Saku Rabies Center, Tatalaksana Kasus
Gigitan Hewan Penular Rabies dan Petunjuk Teknis Surveilans Epidemiologi Rabies
Pada Manusia di Indonesia.
2) Advokasi, Sosialisasi, serta Koordinasi Program Eliminasi Rabies melalui kegiatan
koordinasi LP/LS Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis, koordinasi
dalam rangka hari rabies sedunia dan kampanye Hari Rabies Sedunia.
3) Tatalaksana kasus gigitan hewan penular hewan rabies dengan melakukan cuci luka
gigitan hewan penular rabies, pemebrian VaksinAnti Rabies dan atau Serum Anti
Rabies bagi semua kasus gigitan hewan penular rabies sesuai indikasi medis.
4) Surveilans melalui kegiatan pembuatan sentinel di wilayah – wilayah tertentu dalam
meningkatkan kemampuan petugas dan juga upaya deteksi dini
5) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan
Penanggulangan Zoonosis dengan Pendekatan One Health bagi Pengelola Program
Zoonosis di Provinsi/Kabupaten/Kota, refreshing Tatalaksana Kasus Gigitan Hewan
Penular Rabies kepada Petugas Kesehatan dan Pelatihan Penilaian Risiko Bersama
dengan Pendekatan One Health.
6) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka eliminasi rabies melalui kegiatan Assessment
Rabies Center, Workshop Pencegahan dan Pengendalian penyakit Zoonosis,
Monitoring Kewaspadaan Dini dan Penanggulangan KLB Zoonosis terpadu Lintas
Sektor (Kemkes, Kementan, KLHK)
7) Distribusi KIE serta pemenuhan VAR dan SAR bagi daerah-daerah yang
membutuhkan.

79. 63
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
9. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM, tercapai 514
Kab/Kota dari target 514 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja sebesar 100%
Indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM
bertujuan untuk meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular.
Indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM
tahun 2022 merupakan indikator yang ada dalam Renstra awal tetapi mengalami
perubahan defenisi operasional dan cara perhitungan pada Renstra revisi. Pada Renstra
awal indikator ini ada pada level Indikator Kinerja Kegiatan dengan numenklatur jumlah
Kab/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80% Populasi Usia ≥ 15 tahun
dengan DO Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM meliputi
pemeriksaan TD, GDs, IMT dan lingkar perut pada ≥ 80% populasi usia ≥ 15 tahun. Pada
Renstra revisi tahun 2022, indikator ini direvisi menjadi jumlah Kab/Kota yang melakukan
deteksi dini faktor risiko PTM, dengan tidak membatasi populasi usia ≥ 15 tahun, tetapi
disesuaikan dengan kelompok usia dengan deteksi dini yang dilakukan. Deteksi dini yang
dimaksudkan adalah skrining PTM prioritas meliputi hipertensi, DM, obesitas, kanker
payudara, kanker leher rahim dan gangguan indera dengan minimal salah satu skrining
dilakukan oleh Kab/Kota. Namun, karena pada tahun 2022 deteksi dini Stroke, Jantung
dan PPOK belum dilaksanakan, maka perhitungan pada ke-3 PTM ini tidak
diikutsertakan. Data deteksi dini dan jumlah kabupaten/kota yang melakukan
pengendalian faktor risiko PTM diperoleh dari Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) dan
Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM).
Indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM
telah mencapai target 100% yakni dari 514 target Kabupaten/Kota semua Kab/Kota telah
melakukan deteksi dini, seperti digambarkan dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.29. Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang melakukan deteksi
dini faktor risiko PTM Tahun 2020-2024
Sumber: LAKIP Direktorat P2PTM, 24 Januari 2023
52
129
514 514 514
157
221
514
0
100
200
300
400
500
600
2020 2021 2022 2023 2024
Target Capaian

80. 64
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik diatas menunjukkan indikator jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan
deteksi dini faktor risiko PTM tidak mencapai target pada tahun 2020-2021
disebabkan oleh adanya kriteria cakupan 80% populasi usia ≥ 15 tahun. Tahun
2022 indikator mencapai target 100% dengan perubahan DO dan cara
perhitungan. Dengan target, DO, cara perhitungan dan kriteria yang sama pada
tahun 2023-2024 maka diperkirakan capaian tahun 2023-2024 akan berjalan on
track dan target akan tercapai. Capaian per Provinsi dapat dilihat pada grafik
berikut ini:
Grafik 2.30. Capaian Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan deteksi dini FR
PTM Tahun 2022
Sumber Data: Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) dan Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular
(SIPTM)
Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa semua Kab/Kota di Indonesia telah
melakukan deteksi dini faktor risiko PTM. Deteksi dini ini bertujuan untuk menurunkan
angka kesakitan dan kematian akibat PTM. Saat ini Indonesia tengah menghadapi beban
tinggi penyakit katastropik yaitu stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah, diabetes,
ginjal dan kanker. Beberapa faktor risiko yang paling tinggi menyebabkan kematian dan
kesakitan akibat penyakit tidak menular ini adalah tekanan darah tinggi, konsumsi rokok,
asupan gula, garam dan lemak tinggi, serta indeks massa tubuh tinggi (berat badan
berlebih). Dengan mengetahui faktor risiko dan penyakit ini diketahui lebih dini atau lebih
awal, maka angka kesakitan dan kematian akibat penyakit ini dapat ditekan, pembiayaan
kesehatan menjadi lebih kecil, produktifitas dan kualitas hidup masyarakat menjadi
meningkat. Adapun jenis deteksi dini faktor risiko dan penyakit tidak menular minimal
38
35
33
29
27
24 23 22
19
17 17
15 15 14 14 13 13 13 12 11 11 10 10 10 10 9 8 7 7 6 6 6
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Jawa
Timur
Jawa
Tengah
Sumatera
Utara
Papua
Jawa
Barat
Sulawesi
Selatan
Aceh
Nusa
Tenggara
Timur
Sumatera
Barat
Sulawesi
Tenggara
Sumatera
Selatan
Lampung
Sulawesi
Utara
Kalimantan
Barat
Kalimantan
Tengah
Kalimantan
Selatan
Papua
Barat
Sulawesi
Tengah
Riau
Jambi
Maluku
Bengkulu
Kalimantan
Timur
Maluku
Utara
Nusa
Tenggara
Barat
Bali
Banten
Kepulauan
Bangka…
Kepulauan
Riau
DKI
Jakarta
Gorontalo
Sulawesi
Barat
%
Kab/Kota
Jumlah
Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota Jumlah Kab/Kota yang Melakukan Deteksi Dini FR PTM % Kab/Kota yang Melakukan FR PTM

81. 65
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
yang harus dilakukan adalah pengukuran obesitas (berat badan, tinggi badan, lingkar
perut), tekanan darah, gula darah, kanker payudara dan kanker leher rahim pada wanita,
kanker paru, Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK), serta gangguan penglihatan dan
pendengaran (komplikasi dari diabetes dan hipertensi). Deteksi dini dilakukan minimal 1
(satu) tahun sekali, kecuali untuk kanker yang dilakukan deteksi dini minimal 3 (tiga) tahun
sekali, dan dilakukan secara berkesinambungan.
Hipertensi sering disebut sebagai “silent killer” karena kebanyakan orang dengan
hipertensi tidak menyadari bahwa dirinya mengalami hal tersebut (tidak ada tanda atau
gejala peringatan). Peningkatan tekanan darah ini berkorelasi positif terhadap
peningkatan risiko untuk terkena penyakit jantung, gagal ginjal, dan stroke. Oleh karena
itu, perlu dilakukan pengecekan secara berkala guna mendeteksi secara dini adanya
peningkatan tekanan darah sehingga dapat dilakukan tatalaksana dini dan menghindari
kompikasi yang lebih parah. Deteksi dini hipertensi dilakukan dengan melakukan
pemeriksaan tekanan darah. Sasaran deteksi ini adalah 208.982.372 penduduk usia ≥15
tahun. Cakupan deteksi dini per Provinsi digambarkan dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.31. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi
Dini Hipertensi Tahun 2022
Sumber Data: Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Dashboard Sehat IndonesiaKu
Grafik diatas menunjukan bahwa semua kabupaten/kota di seluruh provinsi di
Indonesia telah melakukan deteksi dini hipertensi. Cakupan deteksi dini Hipertensi di
Indonesia berdasarkan data SIPTM dan ASIK sebesar 13,57% (28.364.181 dari
208.982.372 penduduk usia ≥15 tahun). Provinsi dengan cakupan deteksi dini tertinggi
adalah NTB (48,12%), diikuti Gorontalo (34,84%) dan Banten (24,79%). 3 Provinsi
dengan cakupan terendah adalah Papua (1,65%), DI Yogyakarta (2,83%) dan Bali
48,12%
34,84%
24,79%
20,35%
17,67%
17,60%
17,36%
17,19%
15,64%
15,49%
14,85%
14,79%
14,54%
14,27%
13,57%
13,26%
12,78%
10,91%
10,74%
10,13%
9,99%
9,57%
9,14%
8,99%
8,59%
7,54%
7,42%
6,89%
6,89%
5,29%
5,07%
4,94%
3,62%
2,83%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nusa
Tenggara
Barat
Gorontalo
Banten
Lampung
Kalimantan
Timur
Jawa
Timur
Sulawesi
Selatan
Dki
Jakarta
Nusa
Tenggara
Timur
Kepulauan
Bangka…
Kalimantan
Barat
Kalimantan
Selatan
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Utara
Nasional
Sulawesi
Tenggara
Jawa
Barat
Maluku
Utara
Aceh
Kalimantan
Tengah
Sumatera
Utara
Kepulauan
Riau
Sulawesi
Barat
Sumatera
Barat
Bengkulu
Jawa
Tengah
Jambi
Papua
Barat
Kalimantan
Utara
Sumatera
Selatan
Maluku
Riau
Bali
Di
Yogyakarta
Persentase
Cakupan
Deteksi
Dini
Persentase
Kab/Kota
Provinsi
%Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini Tekanan Darah % Cakupan

82. 66
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
(3,62%). Terdapat 1 provinsi dengan angka cakupan deteksi dini yang telah melebihi
target, yakni NTB dengan cakupan sebesar 48,12%.
Diabetes Mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak
menghasilkan cukup insulin atau ketika tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang
diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur glukosa darah.
Hiperglikemia, juga disebut peningkatan glukosa darah atau peningkatan gula darah,
adalah efek umum dari diabetes yang tidak terkontrol dan seiring waktu menyebabkan
kerusakan serius pada banyak sistem tubuh, terutama saraf dan pembuluh darah. Deteksi
dini diabetes melitus dilakukan dengan melakukan pemeriksaan gula darah pada
penduduk usia ≥40 tahun (108.163.288 orang) dan penduduk usia 15-39 tahun dengan
faktor risiko obesitas (23.592.428 orang) sehingga total sasaran deteksi dini diabetes
melitus adalah sebanyak 124.411.045 orang.
Grafik 2.32. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini
Diabetes Mellitus Tahun 2022
Sumber Data: Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM), Dashboard Sehat IndonesiaKu
Grafik di atas menunjukan bahwa semua kabupaten/kota di seluruh provinsi di
Indonesia telah melakukan deteksi dini diabetes melitus. Berdasarkan grafik di atas
diketahui pula cakupan deteksi dini Diabetes Melitus di Indonesia berdasarkan data
SIPTM dan ASIK sebesar 36,6% (45.548.788 dari 124.426.126 sasaran). Provinsi NTB
memiliki cakupan deteksi dini tertinggi (203,8%), diikuti Gorontalo (78,3%) dan Jawa
Timur (59,5%). 3 Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (2,8%), Riau (2,9%)
dan DI Yogyakarta (3,9%).
Kelebihan berat badan merupakan masalah kesehatan yang serius, dan
merupakan faktor risiko untuk banyak penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit
karsivaskular (terutama penyakit dantung dan stroke), gangguan musculoskeletal dan
100,0% 100%
203,8%
78,3%
59,5%
56,1%
55,1%
51,9%
47,5%
44,3%
42,2%
39,7%
35,0%
34,1%
32,5%
31,3%
30,4%
28,2%
21,9%
21,1%
19,4%
19,3%
15,8%
15,6%
15,1%
14,8%
13,7%
12,3%
11,2%
10,9%
10,4%
10,2%
8,0%
5,5%
3,9%
2,9%
2,8%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Nusa…
Gorontalo
Jawa
Timur
DKI
Jakarta
Kalimantan…
Kalimantan…
Banten
Jawa
Barat
Sulawesi…
Nusa…
Kalimantan…
Sulawesi…
Nasional
Sulawesi…
Kepulauan…
Sulawesi
Utara
Jambi
Kepulauan…
Lampung
Maluku
Utara
Sumatera…
Kalimantan…
Papua
Barat
Sumatera…
Aceh
Jawa
Tengah
Bengkulu
Sulawesi
Barat
Kalimantan…
Sumatera…
Bali
Maluku
DI
Yogyakarta
Riau
Papua
Persentase
Cakupan
Deteksi
Dini
Persentase
Kab/Kota
Provinsi
%Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini DM % Capaian DD DM

83. 67
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
kanker. Deteksi dini obesitas dilakukan dengan melakukan pemeriksaan antropometri
berupa berat badan dan tinggi badan untuk menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT).
Sasaran deteksi ini adalah 208.982.372 penduduk usia ≥15 tahun.
Grafik 2.33. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini
Obesitas Tahun 2022
Sumber Data: Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) dan Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
Grafik di atas menunjukan bahwa semua kabupaten/kota di seluruh provinsi di
Indonesia telah melakukan deteksi dini Obesitas. Berdasarkan grafik di atas diketahui
pula cakupan deteksi dini Obesitas di Indonesia berdasarkan data SIPTM dan ASIK
sebesar 15,35% (32.084.310 dari 208.982.372 penduduk usia ≥15 tahun). Provinsi NTB
memiliki cakupan deteksi dini tertinggi (50,93%), diikuti Gorontalo (38,83%) dan Lampung
(29,39%). 3 Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (1,80%), DI Yogyakarta
(3,27%) dan Bali (4,23%).
Di Indonesia, kanker leher rahim merupakan kanker dengan angka kasus
terbanyak ke-2 setelah kanker payudara. Berdasarkan data Globocan 2020,
diestimasikan terdapat 36.633 kasus baru kanker leher rahim dengan angka kematian
sebanyak 21.003. Artinya lebih dari 57% kasus kanker serviks berakhir dengan kematian.
Kanker leher rahim merupakan kanker yang paling dapat dicegah di antara semua jenis
kanker. Salah satu upaya untuk mencegah kanker leher rahim adalah dengan melakukan
deteksi dini untuk menemukan adanya lesi pra kanker sedini mungkin sehingga dapat
ditatalaksana sebelum berkembang menjadi kanker. Deteksi dini kanker leher rahim
dilakukan dengan pemeriksaan payudara klinis (SADANIS). Sasaran deteksi dini kanker
50,93%
38,83%
29,39%
25,06%
21,53%
20,84%
20,76%
18,64%
17,76%
16,72%
16,64%
16,17%
16,10%
15,37%
15,35%
14,74%
12,24%
11,97%
11,62%
10,99%
10,97%
10,32%
10,19%
9,49%
9,42%
8,49%
8,17%
7,85%
7,75%
5,59%
5,19%
5,15%
4,23%
3,27%
1,80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nusa
Tenggara
Barat
Gorontalo
Lampung
Banten
Kalimantan
Timur
Dki
Jakarta
Jawa
Timur
Sulawesi
Selatan
Kepulauan
Bangka…
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Utara
Kalimantan
Selatan
Nusa
Tenggara
Timur
Sulawesi
Tenggara
Nasional
Jawa
Barat
Kalimantan
Barat
Aceh
Maluku
Utara
Sumatera
Utara
Kepulauan
Riau
Sumatera
Barat
Kalimantan
Tengah
Bengkulu
Sulawesi
Barat
Jambi
Jawa
Tengah
Papua
Barat
Kalimantan
Utara
Sumatera
Selatan
Riau
Maluku
Bali
Di
Yogyakarta
Papua
Persentase
Cakupan
Deteksi
Dini
Persentase
Kab/Kota
%Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini Obesitas % Cakupan

84. 68
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
leher rahim di Indonesia adalah wanita usia 30-50 tahun yakni sebanyak 41.881.534
orang. Target RENTRA tahun 2022 adalah 45% sehingga total target deteksi dini kanker
leher rahim sebanyak 18.846.690 orang.
Grafik 2.34. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini
Kanker Leher Rahim Tahun 2022
Sumber Data: Laporan Tim Kerja PKKD
Grafik di atas menunjukan bahwa terdapat 89% kabupaten/kota (458
kabupaten/kota) di seluruh provinsi Indonesia yang melakukan deteksi dini kanker leher
rahim. Adapun provinsi dengan cakupan kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini
<100% adalah Provinsi Papua (10%), Papua Barat (38%), Aceh (78%), Maluku (82%),
Kalimantan Tengah (93%) dan Jawa Tengah (97%). Berdasarkan grafik di atas, dapat
diketahui pula cakupan deteksi dini kanker leher rahim di Indonesia sebesar 9,32%
(3.904.160 dari 41.881.534 perempuan usia 30-50 tahun). Provinsi NTB memiliki cakupan
deteksi dini tertinggi (34,08%), diikuti Sumatera Selatan (33,49%) dan Kep Bangka
Belitung (25,76%). 3 Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (0,13%), Papua
Barat (0,36%) dan Sulawesi Utara (0,68%).
Kanker payudara merupakan kanker dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian
akibat kanker payudara ini adalah dengan melakukan deteksi dini untuk menemukan
kanker sedini mungkin sehingga dapat menurunkan angka fatalitasnya, pengobatan yang
lebih sederhana serta menurunkan lama rawatan dan pembiayaan kesehatan.
97%
89%
96% 93%
78%
90%
82%
87%
38%
10%
34,08%
33,49%
25,76%
19,53%
16,72%
14,24%
12,27%
12,26%
11,23%
9,48%
9,19%
8,41%
8,34%
7,50%
5,76%
5,36%
5,35%
5,14%
4,71%
4,44%
3,88%
3,65%
3,56%
3,03%
2,81%
2,79%
2,69%
2,52%
2,08%
1,56%
1,28%
1,25%
0,68%
0,36%
0,13%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NTB
Sumatera
Selatan
Kepulauan
Bangka…
Banten
Jawa
Tengah
DKI
Jakarta
Lampung
Bali
Bengkulu
Sulawesi
Tengah
Nasional
Sumatera
Utara
NTT
Sumatera
Barat
Jambi
Sulawesi
Selatan
Kalimantan
Utara
Kalimantan
Timur
Jawa
Timur
Kepulauan
Riau
Kalimantan
Selatan
Jawa
Barat
Kalimantan
Tengah
Aceh
Riau
Sulawesi
Barat
Kalimantan
Barat
Maluku
Utara
DIY
Sulawesi
Tenggara
Gorontalo
Maluku
Sulawesi
Utara
Papua
Barat
Papua
Persentase
Cakupan
Deteksi
Dini
Persentase
Kab/Kota
%Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini kanker leher rahim % Cakupan IVA

85. 69
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Deteksi dini kanker payudara dilakukan dengan pemeriksaan Inspeksi Visual
Asam Asetat (IVA). Sasaran deteksi dini kanker payudara di Indonesia adalah wanita usia
30-50 tahun yakni sebanyak 41.881.534 orang. Target Renstra tahun 2022 adalah 45%
sehingga total target deteksi dini kanker payudara sebanyak 18.846.690 orang.
Grafik 2.35. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini
Kanker Payudara Tahun 2022
Sumber Data: Laporan Tim Kerja PKKD
Grafik di atas menunjukan terdapat 92% Kab/Kota (473 kabupaten/kota) di
seluruh provinsi Indonesia melakukan deteksi dini kanker payudara. Adapun provinsi
dengan cakupan kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini <100% adalah Provinsi
Papua (10%), Papua Barat (54%), Sulawesi Utara (80%), Maluku Utara (80%), Maluku
(82%), Kalimantan Tengah (93%), Sulawesi Selatan (96%), Aceh (96%) dan Jawa Tengah
(97%). Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui pula cakupan deteksi dini kanker
payudara di Indonesia sebesar 10,76% (4.431.417 dari 41.881.534 perempuan usia 30-
50 tahun). Provinsi NTB memiliki cakupan deteksi dini tertinggi (35,28%), diikuti Sumatera
Selatan (32,46%) dan Kep Bangka Belitung (28,20%). 3 Provinsi dengan cakupan
terendah adalah Papua (0,17%), Papua Barat (0,19%) dan Sulawesi Utara (0,34%).
97%
92%
96% 96%
80%
93%
82%
54%
80%
10%
35,28%
32,46%
28,20%
19,34%
18,53%
16,72%
16,09%
13,63%
11,74%
10,81%
10,60%
10,58%
9,83%
8,74%
8,21%
7,39%
6,17%
5,76%
5,14%
4,88%
4,53%
4,44%
4,14%
4,11%
3,87%
3,80%
3,34%
2,77%
2,74%
2,09%
1,51%
1,25%
0,34%
0,19%
0,17%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
NTB
Kepulauan
Bangka
Belitung
DKI
Jakarta
Banten
Bali
Bengkulu
Jawa
Timur
Sumatera
Barat
Sulawesi
Selatan
Kalimantan
Timur
Jawa
Barat
Maluku
Utara
Kalimantan
Selatan
Sulawesi
Tenggara
Kalimantan
Barat
Maluku
Papua
Barat
Papua
Persentase
Cakupan
Deteksi
Dini
Persentase
Kab/Kota
%Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini kanker payudara % Cakupan SADANIS

86. 70
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Gangguan penglihatan dan pendengaran memiliki implikasi yang
multidimensional baik secara fisik yaitu dapat menyebabkan menurunnya kualitas hidup
(quality of live), bahkan sampai pada berkurangnya produktifitas seseorang dalam
melakukan pekerjaan ataupun aktivitas harian (acitivites of daily living). Deteksi dini
gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran dilakukan lebih dini untuk mencegah
terjadinya kedisabilitasan akibat kebutaan dan ketulian. Deteksi dini gangguan indera
dilakukan dengan pemeriksaan metode sederhana, pada UKBM dapat dilakukan dengan
metode hitung jari dan tes suara/tes berbisik modifikasi. Untuk di FKTP dapat dilakukan
dengan menggunakan snellen chart, atau E-Chart. Sasaran deteksi dini kanker payudara
di Indonesia adalah pada kelompok usia 7-15 tahun dan ≥15 tahun sebanyak 211.194.683
orang. Target Renstra tahun 2022 adalah 45% sehingga total target deteksi dini gangguan
indera sebanyak 95.037.607 orang.
Grafik 2.36. Kabupaten/Kota melakukan deteksi dini dan cakupan Deteksi Dini
Gangguan Indera Tahun 2022
Sumber Data: Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK) dan Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)
Grafik di atas menunjukan bahwa terdapat 99% kabupaten/kota (508
kabupaten/kota) di seluruh provinsi Indonesia yang melakukan deteksi dini indera.
Adapun provinsi dengan cakupan kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini <100%
adalah Papua (83%) dan Papua Barat (92%). Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui
pula cakupan deteksi dini indera di Indonesia sebesar 10,37% (25.632.942 dari
247.091.316 penduduk usia 7 – 15 tahun dan ≥ 15 tahun). Provinsi NTB memiliki cakupan
deteksi dini tertinggi (35,36%), diikuti Gorontalo (25,61%) dan Lampung (21,18%). 3
99%
92%
83%
35,36%
25,61%
21,18%
15,64%
15,63%
15,26%
13,29%
12,26%
11,96%
11,66%
11,03%
10,99%
10,37%
10,34%
9,89%
8,95%
8,89%
8,09%
7,87%
7,41%
7,19%
7,18%
7,13%
7,04%
6,85%
5,63%
5,16%
5,09%
4,56%
3,93%
3,80%
3,33%
2,42%
2,21%
1,31% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Nusa
Tenggara
Barat
Gorontalo
Lampung
Banten
Sulawesi
Selatan
Jawa
Timur
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Timur
Nusa
Tenggara
Timur
Sulawesi
Utara
DKI
Jakarta
Kep
Bangka
Belitung
Nasional
Sulawesi
Tengah
Sulawesi
Tenggara
Kalimantan
Barat
Jawa
Barat
Kalimantan
Tengah
Aceh
Maluku
Utara
Bengkulu
Kep
Riau
Sumatera
Utara
Sumatera
Barat
Sulawesi
Barat
Jawa
Tengah
Papua
Barat
Kalimantan
Utara
Jambi
Sumatera
Selatan
Riau
Maluku
Bali
DI
Yogyakarta
Papua
Persentase
Cakupan
Deteksi
Dini
Persentase
Kab/Kota
%Jumlah Kab/Kota Melakukan deteksi dini Tekanan Darah % Cakupan

87. 71
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Provinsi dengan cakupan terendah adalah Papua (1,31%), DI Yogyakarta (2,21%) dan
Bali (2,42%).
Upaya yang dilakukan untuk mencapai target 514 kabupaten/kota melakukan
deteksi dini faktor risiko PTM antara lain:
1) Penguatan surveilans faktor risiko PTM melalui Sistem Informasi berbasis mobile
yang merupakan sistem pelaporan hasil deteksi dini Penyakit Tidak Menular dan
faktor risikonya.
2) Pemanfaatan dana dekonsentrasi dalam penyelenggaraan Posbindu PTM yang
bertujuan untuk melakukan deteksi dini faktor risiko PTM.
3) Penyediaan alat Posbindu KIT dan Bahan Habis Pakai (BHP) melalui pemanfaatan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
4) Advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD, Anggaran Dana
Desa, dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka
pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular dengan
menggiatkan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular melalui Posbindu PTM
dan Gerakan Tekan Angka Obesitas
5) Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk pencapaian target indikator SPM.
6) Integrasi kegiatan Posbindu PTM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat,
Posyandu Lansia, Kampus Sehat dan lainnya.
7) Penguatan NSPK Posbindu, faktor risiko PTM, Pandu PTM, Gangguan
Indra/Pendengaran dan kanker.
8) Pembuatan Media Informasi baik cetak maupun elektronik tentang PTM serta
penyebarluasan informasi melalui semua kanal media Kementerian Kesehatan RI
dan Direktorat P2PTM seperti radio kemenkes, website dan sosial media (facebook,
twitter dan Instagram).
9) Inovasi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi serta deteksi dini secara
mandiri.
10) Penguatan jejaring kemitraan menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan
pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah secara terintegrasi,
komprehensif, terorganisir, terkoordinasi dengan baik untuk mencapai hubungan
kerjasama yang produktif dan kemitraan yang harmonis. Peran serta aktif berbagai
pihak lintas program, sektor, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, institusi
pendidikan, swasta, dunia usaha dan mitra potensial lainnya bersama-sama
berupaya menekan kecenderungan peningkatan PTM dengan menurunkan angka
mortalitas dan morbiditas melalui program Pandu PTM.

88. 72
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
11) Pendampingan Implementasi pandu PTM di FKTP melalui assisten Pandu PTM di
Puskesmas.
12) Pertemuan, media briefing dan webinar dalam Rangka Hari Penglihatan Sedunia dan
Hari Pendengaran Sedunia, Peringatan Hari Stroke Sedunia, Peringatan Peringatan
Hari Diabetes Sedunia, Peringatan Hari Jantung Sedunia, Peringatan Hari Hipertensi
Sedunia, Peringatan Hari Ginjal Sedunia dan Peringatan Hari Kanker Sedunia.
13) Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan penanggungjawab PTM di daerah.
10. Jumlah kabupaten/kota yang melakukan pengendalian faktor risiko, tercapai 46
Kab/Kota dari target 43 Kab/Kota atau dengan capaian kinerja sebesar 107%
Kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan merupakan
indikator komposit yang menggambarkan status kualitas kesehatan lingkungan skala
kabupaten kota. Komposit dari dua indikator RPJMN yaitu desa/kelurahan Stop Buang
Air Besar Sembarangan dan sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar.
Kemudian ditambah dua indikator Renstra Kemenkes sebelum revisi yaitu Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar dan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
yang dilakukan pengawasan sesuai standar. Serta ditambah satu indikator baru yaitu RS
melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang merupakan pengembangan
dari indikator RPJMN yaitu Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis
sesuai standar.
Capaian indikator kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
sebesar 53,11%, lebih tinggi dari target 40% di tahun 2022. Namun masih perlu upaya
lebih keras untuk mencapai target 80% di tahun 2024 seperti digambarkan dalam grafik
berikut ini:
Grafik 2.37. Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi
Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2020-2024
Sumber data: Direktorat Penyehatan Lingkungan per 9 Januari 2023
40
65
80
53,11
0
20
40
60
80
100
2022 2023 2024
Target Capaian

89. 73
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Bila sesuai kriteria definisi operasional 3 dari 5 kriteria telah memenuhi kualitas
lingkungan, Namun, berdasarkan grafik 3.2 berikut masih terdapat 241 kabupaten/kota
yang belum memenuhi kualitas kesehatan lingkungan hal ini bisa terjadi karena hanya
memenuhi dibawah 2 indikator, 1 indikator atau bahkan tidak ada yang memenuhi. Hal ini
disebabkan belum meratanya penyebaran capaian indikator pembentuk komposit dari
indikator kabupaten/kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan dan ini dapat menjadi
ancaman untuk pencapaian indikator tersebut, seperti digambarkan pada grafik berikut
ini:
Grafik 2.38. Proporsi Capaian Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas Kesehatan
Lingkungan Tahun 2022
Sumber data: Direktorat Penyehatan Lingkungan per 9 Januari 2023
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kabupaten kota memenuhi
kualitas kesehatan lingkungan, antara lain:
1) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar
Sejak tahun 2022 pencapaian TPP memenuhi standar sudah berdasarkan Permenkes
Nomor 14 Tahun 2021. Beberapa NSPK turunan telah dibuat sebagai pedoman
Daerah melakukan percepatan capaian indikator yaitu:
a. Buku Pedoman
Direktorat Penyehatan Lingkungan telah menerbitkan lima buah buku pedoman
penyehatan pangan dan lima video tentang penjelasan IKL berbasis risiko yaitu:
• Pedoman Higiene Sanitasi Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Sejenisnya
yang Aman dan Sehat
• Pedoman Penyelenggaraan Terminal Sehat

90. 74
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
• Pedoman Verifikasi Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
• Pedoman Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan Berbasis Risiko
• Pedoman Higiene dan Sanitasi pada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
Tempe Kedelai dan Tahu Kedelai
• Pedoman Tata Cara Pengisian Nomor Registrasi Dalam Logo Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi (SLHS)
b. Buku Saku, telah diterbitkan Buku Saku Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan
Berbasis Risiko.
c. Media KIE, yang telah diterbitkan antara lain Media KIE Pangan Aman Sehat di
Kantin Sekolah dan Media KIE Pangan Aman Sehat di Masyarakat.
d. Video
• Video Pentingnya Pengawasan TPP melalui Inspeksi Pangan Berbasis
Risiko
• Video Profil Pangan & Mitigasi Bahaya Pangan sebagai Penentu Risiko
Pangan
• Video Ukuran & Riwayat Ketidaksesuaian sebagai Penentu Risiko Bisnis
• Video Menghitung Risiko Tempat Pengelolaan Pangan & Menghitung
Frekuensi Inspeksi
• Video Bersiap menjadi Petugas Inspeksi Pangan Berbasis Risiko yang
Handal
• Video Higiene Sanitasi Depot Air Minum
• Video Manajemen Sampel Depot Air Minum
e. Pelaksanaan Kajian, antara lain Pelaksanaan Kajian terkait Standar Baku Mutu
Pangan Siap Saji dan Kajian Risk Based Food Inspection (RBFI) yang mengkaji
implementasi pengawasan higiene sanitasi pangan berbasis risiko.
f. Pendampingan kepada Daerah
• Memberikan pendampingan kepada Daerah dalam melakukan sosialisasi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 melalui dana
dekonsentrasi
• Melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sentra pangan
jajanan di 20 lokus kabupaten/kota
• Mendampingi daerah dalam melakukan pengawasan pangan siap saji
pada event-event khusus seperti jambore nasional, FIBA 2022, G20, Moto
GP, Hari Kesehatan Nasional dan hari keamanan pangan sedunia.

91. 75
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
• Mendampingi daerah dalam melakukan pengawasan pangan siap saji
pada keadaan darurat seperti gempa Cianjur.
g. Penghargaan Kementerian Kesehatan
h. Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada
sentra pangan jajanan/kantin yang memenuhi syarat higiene sanitasi.
2) Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar
Kegiatan yang telah dilakukan dalam percepatan pencapaian target indikator TFU
pada lokus prioritas menurut RPJMN, yaitu sekolah, pasar, Puskesmas, antara lain:
a. Pertemuan Koordinasi Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
b. Penyusunan Pedoman Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di
Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
c. Penyusunan Video Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di Tempat
dan Fasilitas Umum (TFU)
d. Pertemuan Evaluasi Pengawasan Kesehatan Lingkungan di Tempat dan Fasilitas
Umum (TFU) per-Triwulan
e. Asistensi pengawasan TFU kepada 10 provinsi yang capaian pengawasan TFU
rendah
Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di lokasi TFU lainnya,
dilakukan kegiatan:
a. Penguatan implementasi Sertifikat Laik Sehat (SLS) menurut Permenkes Nomor
14 Tahun 2021 kepada petugas Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tingkat provinsi di seluruh
Indonesia.
b. Sosialisasi SLS kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia
c. Sosialisasi SLS di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
d. Pertemuan Lintas Sektor terkait KBLI yang Beririsan dengan SLS
e. Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
(PBUS)
f. Pengawasan Kesehatan Lingkungan di Asrama Haji sebagai bentuk Perlindungan
Kesehatan Haji sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji
g. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan turunan PP Nomor 66
Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang berisi tentang Standar Baku
Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Air, Udara, Tanah,

92. 76
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Pangan, Limbah, dan mengatur faktor kesehatan lingkungan lainnya untuk
mewujudkan lingkungan yang sehat
h. Pemantauan kesehatan lingkungan pada situasi dan event-event khusus
i. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren dan Lembaga
Pendidikan Keagamaan Lainnya melalui penyediaan sarana kesehatan lingkungan
berupa sarana Cuci Tangan Pakai Sabun, Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
Sampah, dan rehab dapur.
3) Sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar
a. Sosialisasi dan diseminasi hasil surveilans kualitas air minum TA 2021 kepada
pemerintah daerah, pemangku kepentingan serta masyarakat sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum
aman.
b. Diskusi dan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk meningkatkan pengawasan
terhadap sarana air minum secara berkala
c. Orientasi pengawasan kualitas air minum yang dilakukan secara virtual kepada
seluruh dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan
Puskesmas yang terbagi dalam 3 regional.
d. Advokasi kepada pemangku kepentingan di daerah terkait dengan pengawasan
kualitas air minum yang telah dilakukan di 10 provinsi yang memiliki capaian
indikator air dan sanitasi terendah.
Gambar 2.12. Advokasi Kepala Daerah untuk Pembangunan Air Minum dan
Sanitasi
e. Memberikan bantuan teknologi tepat guna air minum di 22 lokasi sebagai salah
satu upaya untuk meningkatkan kualitas air dengan melibatkan B/BTKL-PP di 10
regional

93. 77
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
f. Mengusulkan nomenklatur pengawasan kualitas air minum dalam kodefikasi
nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah sehingga daerah nantinya
dapat mengalokasikan pendanaan pengawasan kualitas air minum melalui
anggaran masing-masing daerah.
4) Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
a. Pelucuran dan diseminasi Roadmap Stop Buang Air Besar Sembarangan dan
Roadmap Cuci Tangan Pakai Sabun kepada pemerintah daerah, pemangku
kepentingan serta masyarakat khususnya organisasi wanita kemasyarakatan
seperti TP PKK, Muslimat NU, Aisyiyah Muhammadiyah, Persit Kartika Chandra,
Bhayangkari, Jalasenastri dan organisasi kewanitaan lainnya sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)..
b. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan capaian
desa/kelurahan SBS 100% serta kepada tenaga sanitasi lingkungan terbaik,
natural leader terbaik, kepala desa terbaik melalui STBM Award.
c. Advokasi kepada pemangku kepentingan pada 10 provinsi dengan capaian
indikator air dan sanitasi terendah dan khusus di Provinsi Aceh terkait dengan
penanggulangan KLB Polio serta 4 provinsi tambahan lokasi kajian.
d. Diskusi dan koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan
kabupaten kota untuk meningkatkan capaian desa/kelurahan SBS secara berkala
dengan pengawalan koordinator STBM Provinsi.
e. Orientasi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) yang dilakukan secara
virtual kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota, Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Bappeda yang akan
menyusun SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten Kota)
f. Memberikan bantuan teknologi tepat guna sarana sanitasi di 127 lokasi sebagai
salah satu stimulan dan percontohan untuk replikasi melalui anggaran desa dan
atau sumber dana lain. Salah satu yang berhasil adalah di Kab. Waktobi yang telah
mencapai 100% desa/kelurahan SBS.
g. Mengusulkan nomenklatur kegiatan terkait percepatan capaian indikator SBS
dalam kodefikasi nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah sehingga
daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sehingga daerah dapat
mengalokasikan pendanaan STBM khususnya SBS melalui anggaran masing-
masing daerah.
h. Mengembangkan media pembelajaran mandiri berupa e-learning STBM Stunting.

94. 78
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
i. Mengembangkan panduan media KIE dan infografis yang disebarluaskan melalui
sosial media untuk peningkatan kesedaran masyarakat
j. Menyederhanakan panduan verifikasi SBS dan lima pilar STBM untuk memangkas
birokrasi dan biaya.
k. Menyampaikan data desa kelurahan SBS kepada Kementerian PUPR untuk dapat
dilanjutkan dengan program infrastruktur sarana sanitasi
l. Menyusun pedoman keberlanjutan SBS yang dapat digunakan pemerintah
kabupaten kota dan pemerintah desa untuk meningkatkan tangga sanitasi menuju
aman dan melanjutkan ke pilar STBM lainnya
m. Menyusun pedoman KKN Mahasiswa untuk dapat membantu peningkatan capaian
SBS
n. Menyediakan anggaran lokus STBM di Puskesmas melalui DAK Non Fisik untuk
kegiatan pemicuan, pendampingan dan verifikasi SBS
o. Menyusun pedoman alternatif pembiayaan sanitasi agar sanitarian dapat
memberikan opsi pilihan kepada masyarakat yang telah berubah perilaku higiene
sanitasinya
p. Melakukan kajian kompetensi tenaga sanitasi lingkungan agar dapat
memaksimalkan sumber daya untuk percepatan capaian SBS
q. Melakukan kajian dampak SBS dan penurunan kejadian penyakit serta stunting
sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah
Gambar 2.13. Advokasi kepada pemangku kepentingan melalui deklarasi SBS
yang disinergikan dengan kegiatan Sail Wakatobi dan Program Intervensi
Kesling di Desa

95. 79
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
5) RS melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan
a. Pengembangan sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) baru selesai, saat
ini dalam proses pembaruan akun pengguna dan integrasi pangkalan data dengan
Sikelim yang lama agar seluruh data dapat dilengkapi sehingga mencakup definisi
operasional indikator tahun 2020 s.d. 2024.
b. Tersedianya pembaruan akun dan pangkalan data Sikelim sehingga data dan
informasi kelola limbah medis sesuai dengan kondisi terkini dan definisi
operasional dari indikator tahun 2020 s.d. 2024.
c. Pembinaan termasuk sosialisasi dan advokasi serta pelatihan luring bagi
penanggung jawab program di Dinas Kesehatan Provinsi agar optimal dan dapat
diteruskan ke Dinkes dan Fasyankes untuk dapat memanfaatkan sistem informasi
guna melakukan pelaporan penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS.
d. Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan agar
penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS merata di Indonesia.
Gambar 2.14. Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku
kepentingan agar penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS merata di
Indonesia
11. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan,
tercapai 53.11% dari target 40% atau dengan capaian kinerja sebesar 133%
Kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan merupakan
indikator komposit yang menggambarkan status kualitas kesehatan lingkungan skala
kabupaten kota. Komposit dari dua indikator RPJMN yaitu desa/kelurahan Stop Buang
Air Besar Sembarangan dan sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar.
Kemudian ditambah dua indikator Renstra Kemenkes sebelum revisi yaitu Tempat
Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar dan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)

96. 80
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
yang dilakukan pengawasan sesuai standar. Serta ditambah satu indikator baru yaitu RS
melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang merupakan pengembangan
dari indikator RPJMN yaitu Fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis
sesuai standar.
Capaian indikator kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
sebesar 53,11%, lebih tinggi dari target 40% di tahun 2022. Namun masih perlu upaya
lebih keras untuk mencapai target 80% di tahun 2024 seperti digambarkan dalam grafik
berikut ini:
Grafik 2.39. Target dan Capaian Persentase Kabupaten/Kota yang
memenuhi Kualitas Kesehatan Lingkungan Tahun 2020-2024
Sumber data: Direktorat Penyehatan Lingkungan per 9 Januari 2023
Bila sesuai kriteria definisi operasional 3 dari 5 kriteria telah memenuhi kualitas
lingkungan, Namun, berdasarkan grafik 3.2 berikut masih terdapat 241 kabupaten/kota
yang belum memenuhi kualitas kesehatan lingkungan hal ini bisa terjadi karena hanya
memenuhi dibawah 2 indikator, 1 indikator atau bahkan tidak ada yang memenuhi. Hal ini
disebabkan belum meratanya penyebaran capaian indikator pembentuk komposit dari
indikator kabupaten/kota memenuhi kualitas kesehatan lingkungan dan ini dapat menjadi
ancaman untuk pencapaian indikator tersebut, seperti digambarkan pada grafik berikut
ini:
40
65
80
53,11
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2022 2023 2024
Target Capaian

97. 81
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.40. Proporsi Capaian Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas
Kesehatan Lingkungan Tahun 2022
Sumber data: Direktorat Penyehatan Lingkungan per 9 Januari 2023
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kabupaten kota memenuhi
kualitas kesehatan lingkungan, antara lain:
1) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar
Sejak tahun 2022 pencapaian TPP memenuhi standar sudah berdasarkan Permenkes
Nomor 14 Tahun 2021. Beberapa NSPK turunan telah dibuat sebagai pedoman
Daerah melakukan percepatan capaian indikator yaitu:
a. Buku Pedoman
Direktorat Penyehatan Lingkungan telah menerbitkan lima buah buku pedoman
penyehatan pangan dan lima video tentang penjelasan IKL berbasis risiko yaitu:
• Pedoman Higiene Sanitasi Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau Sejenisnya
yang Aman dan Sehat
• Pedoman Penyelenggaraan Terminal Sehat
• Pedoman Verifikasi Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
• Pedoman Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan Berbasis Risiko
• Pedoman Higiene dan Sanitasi pada Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
Tempe Kedelai dan Tahu Kedelai
• Pedoman Tata Cara Pengisian Nomor Registrasi Dalam Logo Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi (SLHS)
b. Buku Saku, telah diterbitkan Buku Saku Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan
Berbasis Risiko.
c. Media KIE, yang telah diterbitkan antara lain Media KIE Pangan Aman Sehat di
Kantin Sekolah dan Media KIE Pangan Aman Sehat di Masyarakat.
d. Video

98. 82
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
• Video Pentingnya Pengawasan TPP melalui Inspeksi Pangan Berbasis Risiko
• Video Profil Pangan & Mitigasi Bahaya Pangan sebagai Penentu Risiko
Pangan
• Video Ukuran & Riwayat Ketidaksesuaian sebagai Penentu Risiko Bisnis
• Video Menghitung Risiko Tempat Pengelolaan Pangan & Menghitung
Frekuensi Inspeksi
• Video Bersiap menjadi Petugas Inspeksi Pangan Berbasis Risiko yang Handal
• Video Higiene Sanitasi Depot Air Minum
• Video Manajemen Sampel Depot Air Minum
e. Pelaksanaan Kajian, antara lain Pelaksanaan Kajian terkait Standar Baku Mutu
Pangan Siap Saji dan Kajian Risk Based Food Inspection (RBFI) yang mengkaji
implementasi pengawasan higiene sanitasi pangan berbasis risiko.
f. Pendampingan kepada Daerah
• Memberikan pendampingan kepada Daerah dalam melakukan sosialisasi
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 melalui dana
dekonsentrasi
• Melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sentra pangan
jajanan di 20 lokus kabupaten/kota
• Mendampingi daerah dalam melakukan pengawasan pangan siap saji pada
event-event khusus seperti jambore nasional, FIBA 2022, G20, Moto GP, Hari
Kesehatan Nasional dan hari keamanan pangan sedunia.
• Mendampingi daerah dalam melakukan pengawasan pangan siap saji pada
keadaan darurat seperti gempa Cianjur.
g. Penghargaan Kementerian Kesehatan
Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan kepada
sentra pangan jajanan/kantin yang memenuhi syarat higiene sanitasi.
2) Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar
Kegiatan yang telah dilakukan dalam percepatan pencapaian target indikator TFU
pada lokus prioritas menurut RPJMN, yaitu sekolah, pasar, Puskesmas, antara lain:
a. Pertemuan Koordinasi Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
b. Penyusunan Pedoman Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di
Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
c. Penyusunan Video Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di Tempat
dan Fasilitas Umum (TFU)

99. 83
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
d. Pertemuan Evaluasi Pengawasan Kesehatan Lingkungan di Tempat dan Fasilitas
Umum (TFU) per-Triwulan
e. Asistensi pengawasan TFU kepada 10 provinsi yang capaian pengawasan TFU
rendah
Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di lokasi TFU
lainnya, dilakukan kegiatan:
a. Penguatan implementasi Sertifikat Laik Sehat (SLS) menurut Permenkes Nomor
14 Tahun 2021 kepada petugas Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tingkat provinsi di seluruh
Indonesia.
b. Sosialisasi SLS kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh Indonesia
c. Sosialisasi SLS di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
d. Pertemuan Lintas Sektor terkait KBLI yang Beririsan dengan SLS
e. Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat
(PBUS)
f. Pengawasan Kesehatan Lingkungan di Asrama Haji sebagai bentuk Perlindungan
Kesehatan Haji sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji
g. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan turunan PP Nomor 66
Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang berisi tentang Standar Baku
Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Air, Udara, Tanah,
Pangan, Limbah, dan mengatur faktor kesehatan lingkungan lainnya untuk
mewujudkan lingkungan yang sehat
h. Pemantauan kesehatan lingkungan pada situasi dan event-event khusus
i. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren dan Lembaga
Pendidikan Keagamaan Lainnya melalui penyediaan sarana kesehatan lingkungan
berupa sarana Cuci Tangan Pakai Sabun, Tempat Pembuangan Sementara (TPS)
Sampah, dan rehab dapur.
3) Sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar
a. Sosialisasi dan diseminasi hasil surveilans kualitas air minum TA 2021 kepada
pemerintah daerah, pemangku kepentingan serta masyarakat sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air minum
aman.

100. 84
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
b. Diskusi dan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk meningkatkan pengawasan
terhadap sarana air minum secara berkala
c. Orientasi pengawasan kualitas air minum yang dilakukan secara virtual kepada
seluruh dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan
Puskesmas yang terbagi dalam 3 regional.
d. Advokasi kepada pemangku kepentingan di daerah terkait dengan pengawasan
kualitas air minum yang telah dilakukan di 10 provinsi yang memiliki capaian
indikator air dan sanitasi terendah.
e. Memberikan bantuan teknologi tepat guna air minum di 22 lokasi sebagai salah
satu upaya untuk meningkatkan kualitas air dengan melibatkan B/BTKL-PP di 10
regional
f. Mengusulkan nomenklatur pengawasan kualitas air minum dalam kodefikasi
nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah sehingga daerah nantinya
dapat mengalokasikan pendanaan pengawasan kualitas air minum melalui
anggaran masing-masing daerah.
4) Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
a. Pelucuran dan diseminasi Roadmap Stop Buang Air Besar Sembarangan dan
Roadmap Cuci Tangan Pakai Sabun kepada pemerintah daerah, pemangku
kepentingan serta masyarakat khususnya organisasi wanita kemasyarakatan
seperti TP PKK, Muslimat NU, Aisyiyah Muhammadiyah, Persit Kartika Chandra,
Bhayangkari, Jalasenastri dan organisasi kewanitaan lainnya sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Sanitasi Total
Berbasis Masyarakat (STBM)..
b. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan capaian
desa/kelurahan SBS 100% serta kepada tenaga sanitasi lingkungan terbaik,
natural leader terbaik, kepala desa terbaik melalui STBM Award.
c. Advokasi kepada pemangku kepentingan pada 10 provinsi dengan capaian
indikator air dan sanitasi terendah dan khusus di Provinsi Aceh terkait dengan
penanggulangan KLB Polio serta 4 provinsi tambahan lokasi kajian.
d. Diskusi dan koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan
kabupaten kota untuk meningkatkan capaian desa/kelurahan SBS secara berkala
dengan pengawalan koordinator STBM Provinsi.
e. Orientasi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) yang dilakukan secara
virtual kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota, Dinas

101. 85
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Bappeda yang akan
menyusun SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten Kota)
f. Memberikan bantuan teknologi tepat guna sarana sanitasi di 127 lokasi sebagai
salah satu stimulan dan percontohan untuk replikasi melalui anggaran desa dan
atau sumber dana lain. Salah satu yang berhasil adalah di Kab. Waktobi yang telah
mencapai 100% desa/kelurahan SBS.
g. Mengusulkan nomenklatur kegiatan terkait percepatan capaian indikator SBS
dalam kodefikasi nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah sehingga
daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sehingga daerah dapat
mengalokasikan pendanaan STBM khususnya SBS melalui anggaran masing-
masing daerah.
h. Mengembangkan media pembelajaran mandiri berupa e-learning STBM Stunting.
i. Mengembangkan panduan media KIE dan infografis yang disebarluaskan melalui
sosial media untuk peningkatan kesedaran masyarakat
j. Menyederhanakan panduan verifikasi SBS dan lima pilar STBM untuk memangkas
birokrasi dan biaya.
k. Menyampaikan data desa kelurahan SBS kepada Kementerian PUPR untuk dapat
dilanjutkan dengan program infrastruktur sarana sanitasi
l. Menyusun pedoman keberlanjutan SBS yang dapat digunakan pemerintah
kabupaten kota dan pemerintah desa untuk meningkatkan tangga sanitasi menuju
aman dan melanjutkan ke pilar STBM lainnya
m. Menyusun pedoman KKN Mahasiswa untuk dapat membantu peningkatan capaian
SBS
n. Menyediakan anggaran lokus STBM di Puskesmas melalui DAK Non Fisik untuk
kegiatan pemicuan, pendampingan dan verifikasi SBS
o. Menyusun pedoman alternatif pembiayaan sanitasi agar sanitarian dapat
memberikan opsi pilihan kepada masyarakat yang telah berubah perilaku higiene
sanitasinya
p. Melakukan kajian kompetensi tenaga sanitasi lingkungan agar dapat
memaksimalkan sumber daya untuk percepatan capaian SBS
q. Melakukan kajian dampak SBS dan penurunan kejadian penyakit serta stunting
sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah
5) RS melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan
a. Pengembangan sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) baru selesai, saat
ini dalam proses pembaruan akun pengguna dan integrasi pangkalan data dengan

102. 86
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Sikelim yang lama agar seluruh data dapat dilengkapi sehingga mencakup definisi
operasional indikator tahun 2020 s.d. 2024.
b. Tersedianya pembaruan akun dan pangkalan data Sikelim sehingga data dan
informasi kelola limbah medis sesuai dengan kondisi terkini dan definisi
operasional dari indikator tahun 2020 s.d. 2024.
c. Pembinaan termasuk sosialisasi dan advokasi serta pelatihan luring bagi
penanggung jawab program di Dinas Kesehatan Provinsi agar optimal dan dapat
diteruskan ke Dinkes dan Fasyankes untuk dapat memanfaatkan sistem informasi
guna melakukan pelaporan penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS.
d. Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan agar
penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS merata di Indonesia.
12. Persentase kabupaten/kota yang memiliki laboratorium kesehatan masyarakat
dengan kemampuan surveilans, tercapai 32.5% dari target 39% atau dengan
capaian kinerja sebesar 83%
Laboratorium kesehatan dengan kemampuan surveilans adalah laboratorium
yang memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan mengendalikan penyakit potensi
KLB/wabah/KKM. Laboratorium kesehatan masyarakat diperlukan dalam rangka
mendukung ketahanan kesehatan melalui pemeriksaan penyakit dan faktor risiko
kesehatan dengan mempertimbangkan kecepatan dan akurasi pengujian laboratorium,
serta kecepatan ketepatan pelaporan hasil pengujian laboratorium, sebagai konfirmasi
penyakit tersebut untuk mengetahui pola sebaran kecenderungan penyakit dalam upaya
pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya penyakit potensial KLB/wabah/KKM.
Penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/wabah sesuai dengan Permenkes
nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbukan
wabah dan upaya penanggulangan serta 24 penyakit yang dipantau dalam SKDR (Sistem
Kewaspadaan Dini dan Respon) yaitu diare, malaria, demam dengue, disentri, demam
tifoid, syndrome jaundice akut, flu burung, chikungunya, campak, difteri, pertussis,
AFP/polio, antraks, leptospirosis, kolera, meningistis/encephalitis, ILI (Influenza Like
Illness), hepatitis, pneumonia, tersangka tetanus/tetanus neonatorum, COVID-19 dan
klaster penyakit yang tidak lazim.
Laboratorium kesehatan masyarakat yang dimaksud sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kementerian
Kesehatan Tahun 2022 – 2024 ada di 10.134 puskesmas, 233 Labkesda/Balai
Laboratorium Kesehatan (BLK), 4 Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK), 10
B/BTKL – PP, 2.787 Laboratorium Rumah Sakit, 1.056 Laboratorium Klinik swasta, 30

103. 87
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Laboratorium Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat (B/BKPM), UTD, Lab Prof. Sri
Oemiyati, Balai/Lokalitbang, Laboratorium yang berkaitan dengan faktor risiko B/B
Veteriner, BBLitVet, B2P2VRP Salatiga dan sebagainya.
Indikator Persentase Kabupaten Kota yang memiliki Labkesmas dengan
kemampuan surveilans merupakan indikator baru dalam Revisi Renstra Tahun 2022,
capaian indikator persentase Kabupaten/Kota yang memiliki Laboratorium Kesehatan
Masyarakat dengan kemampuan surveilans sebesar 32,35% dari target 39% yang
ditetapkan pada tahun 2022, sehingga capaian kinerja nya sebesar 82,95%.
Grafik 2.41. Target dan Capaian Persentase Kabupaten Kota yang
memiliki Labkesmas dengan kemampuan surveilans Tahun 2022
Sumber data: Laporan Direktorat SKK, 24 Januari 2023
Berdasarkan grafik diatas persentase Kabupaten/Kota yang memiliki
Laboratorium Kesehatan Masyarakat dengan Kemampuan Surveilans tahun 2022
sebesar 32,35%, dengan capaian kinerja sebesar 82,95%. Capaian indikator tersebut
belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang sebesar 39% (14
provinsi). Capaian per Provinsi digambarkan dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.42. Provinsi dengan 80% Kabupaten/Kota yang telah memiliki
labkesmas dengan mempunyai kemampuan surveilans Tahun 2022
Sumber data: Hasil Pemetaan Kapasitas Lab Tahun 2022
39,00% 32,35%
82,95%
TARGET CAPAIAN KINERJA
3%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
10%
14%
14%
17%
17%
17%
18%
18%
20%
21%
26%
27%
29%
32%
36%
50%
77%
80%
81%
82%
83%
83%
86%
86%
88%
89%
100%
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
Papua
Sulawesi Tengah
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Kalimantan Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sumatera Utara
Kalimantan Tengah
Lampung
Sumatera Barat
Bengkulu
Kalimantan Timur
Jawa Timur
DKI Jakarta
Kepulauan Bangka Belitung
Bali

104. 88
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa terdapat 11 provinsi dengan 80%
Kabupaten/Kota yang memiliki laboratorium Kesehatan dengan kemampuan surveilans,
yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.
Laboratorium Kesehatan dengan kemampuan surveilans terbesar terdapat pada
laboratorium Rumah Sakit (RSUP dan RSUD), Laboratorium rujukan regional dan
Laboratorium rujukan nasional. Sedangkan Laboratorium kesehatan daerah dengan
kemampuan surveilans jumlahnya masih sangat sedikit.
Upaya mencapai indikator yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Melakukan pemetaan kapasitas laboratorium pada fasyankes kab/kota dan Provinsi
yang berkemampuan surveilans epidemiologi (deteksi penyakit, vektor, faktor risiko
Kesehatan)
2) Mendorong tersusunnya regulasi penyelenggaraan Labkesmas
3) Meningkatkan koordinasi antara Lintas Program dan Lintas Sektor terkait baik di pusat
maupun di daerah.
4) Meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen penyakit melalui pemenuhan alat dan
sarpras pendukung laboratorium.
5) Meningkatkan kapasitas petugas pengelola labkesmas di tingkat pusat
6) Melakukan pelatihan/peningkatan kapasitas petugas bagi petugas surveilans dan
Laboratorium Kesehatan Masyarakat
7) Melakukan evaluasi kinerja program secara rutin.
8) Memberikan umpan balik dan diseminasi hasil pemetaan kapasitas laboratorium
kepada pihak – pihak terkait Melakukan advokasi tentang penyelenggaraan surveila
9) ns berbasis laboratorium
10) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans berbasis laboratorium.
13. Persentase fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveillans
berbasis digital, tercapai 61.04% dari target 60% atau dengan capaian kinerja
sebesar 102%
Sistem data kesehatan yang terintegrasi, yaitu sistem dengan arsitektur tata kelola
satu data kesehatan, bagian dari sistem big data berbasis single-health identity, dan
memiliki sistem analisis kesehatan berbasis kecerdasan buatan/AI (Artificial Intelligence)
dan dengan perluasan cakupan single-health identity. Sistem aplikasi kesehatan
terintegrasi, yaitu dengan arsitektur interoperabilitas sistem kesehatan, memiliki sistem
informasi fasilitas pelayanan kesehatan terintegrasi dan memiliki perluasan cakupan.

105. 89
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveilans berbasis
digital ini menggambarkan fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi laboratorium
kesehatan masyarakat, puskesmas, klinik dan rumah sakit yang telah terintegrasi dalam
sistem informasi surveilans berbasis digital.
Pada tahun 2022, persentase puskesmas dan klinik yang terintegrasi dan
melaporkan hasil surveilans ke sistem informasi Kemenkes dengan target indikator
sebesar 60%. Capaian indikator kinerja program yang di dapatkan pada tahun 2022
sebesar 61,04% sehingga capaian kinerja sebesar 101,73%, seperti grafik berikut ini:
Grafik 2.43. Target dan Capaian Persentase Fasyankes terintegrasi
sistem surveilans berbasis digital Tahun 2022-2024
Sumber data: Laporan Direktorat SKK, 24 Januari 2023
Grafik diatas menunjukkan bahwa persentase puskesmas dan klinik yang
terintegrasi dan melaporkan hasil surveilans ke sistem informasi Kemenkes tahun 2022
sebesar 61,04%, dengan total Fasyankes yang ada di NAR PCR sebanyak 1.017 dan RS
yang ada dalam SKDR sebanyak 542. Total RSU dan RSK infeksi sebanyak 2.554. Dari
grafik terlihat bahwa capaian melebihi target pada tahun 2022, sehingga diperkirakan
capaian tahun 2023 dan 2024 dapat tercapai bila kriteria Fasyankes yang dipergunakan
masih sama yakni Puskesmas dan klinik.
Indikator ini merupakan indikator baru pada Revisi Renstra Tahun 2022, sehingga
pembandingan dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan. Tahun 2022, Fasyankes
yang dihitung adalah Puskesmas, klinik dan RS tetapi Labkesmas belum dimasukkan
dalam perhitungan. Berikut ini grafik capaian komposit Fasyankes yang menggunakan
aplikasi NAR dan SKDR.
60
90
100
61,04
0
20
40
60
80
100
120
2022 2023 2024
Target Capaian

106. 90
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.44. Fasyankes Yang Menggunakan Aplikasi NAR Dan SKDR
Tahun 2022
Sumber data: Laporan Direktorat SKK, 24 Januari 2023
Capaian untuk fasyankes RS yang menggunakan Aplikasi NAR dan Sistem
Kewaspadaan dan Respon (SKDR) sebesar 53%. Data NAR PCR, sebagian besar
(89,7%) dari RS yang aktif melaporkan kasus melalui aplikasi NAR. Sebanyak 2.800 RS
mempunyai akun aplikasi NAR dari 3.122 RS di Indonesia. Sedangkan data SKDR
sebesar 16,3%, data tersebut berdasarkan jumlah RS yang melaporkan penyakit dalam
SKDR sebanyak 507 dan jumlah RS yang terdaftar yakni 3.122 RS.
Indikator komposit lainnya adalah fasyankes yang terintegrasi yang terdiri dari
Puskesmas dan klinik dengan capaian dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.45. Fasyankes Yang Terintegrasi Terdiri dari Puskesmas dan
Klinik
Sumber data: Laporan Direktorat SKK, 24 Januari 2023
60
53
88,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TARGET CAPAIAN KINERJA
60
77,3
128,8
0
20
40
60
80
100
120
140
TARGET CAPAIAN KINERJA

107. 91
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Capaian untuk fasyankes yang terintegrasi terdiri dari puskesmas/klinik dengan
capaian sebesar 77,3%. Data NAR Antigen sebagian besar (83,6%) berdasarkan jumlah
faskes (Puskesmas dan klinik) yang aktif melaporkan kasus melalui aplikasi NAR antigen.
Sebanyak 18.796 faskes telah melaporkan dari 22.494 faskes yang mempunyai akun
aplikasi NAR Antigen. Sedangkan data SKDR sebesar 71%, yakni 7.741 puskesmas yang
melaporkan penyakit yang ada dalam SKDR dari 10.864 Puskesmas yang terdaftar.
Upaya mencapai indikator yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Melakukan evaluasi capaian program tim kerja surveilans,
2) Peningkatan kapasitas SDM (pelatihan/refreshing)
3) Memberikan umpan balik SKDR serta rekomendasi dalam bentuk surat ataupun
buletin setiap bulan kepada kepala daerah
4) Revisi regulasi terkait penyelenggaraan Surveilans di RS dan klinik swasta
5) Advokasi Pemanfaatan dana BOK
6) Menetapakan penanggungjawab pengelola pelaporan di RS berdasarkan SK yang di
tetapkan oleh pejabat setempat
7) Sosialisasi revisi Pedoman Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon ke provinsi.
8) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans.
9) Pengendalian vektor terpadu
14. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan, tercapai 99.9%
dari target 93% atau dengan capaian kinerja sebesar 107%
Faktor risiko penyakit yang dikendalikan di pintu masuk adalah faktor risiko yang
dapat menimbulkan permasalahan kekarantinaan kesehatan yang terdiri dari faktor risiko
pada alat angkut dan isinya, faktor risiko lingkungan darat, air, udara, limbah, dan faktor
risiko pada tempat-tempat umum. Pengendalian faktor risiko dilakukan dengan
melakukan respon pengendalian terhadap semua faktor risiko yang ditemukan.
Faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang dapat berupa pelaku
perjalanan dengan suhu tinggi > 37,50
C, karantina, covid positif, sakit, saturasi <95, hamil
>32 minggu, atau pada pelaku perjalanan haji dengan Hb <8.5, hamil <14 minggu dan
>26 minggu, penyakit menular yang menimbulkan wabah, belum vaksin meningitis,
ditemukan ICV palsu/expired, ditemukan positif pada pemeriksaan HIV/TB/malaria baik
diwilayah perimeter atau buffer. Pengendalian faktor risiko pada pemeriksaan orang
meliputi rujukan, isolasi, tolak berangkat, vaksinasi (tidak termasuk COVID), pertolongan
gawat darurat, pemberian obat, ijin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang
beresiko, rekomendasi perjalanan berupa clearance untuk orang selesai karantina.

108. 92
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Faktor risiko pada pemeriksaan alat angkut antara lain ditemukannya vektor
kecoa, tikus, lalat, nyamuk dan vector lainnya. Selain itu pada alat angkut ditemukan ada
penumpang positif Covid-19. Respon pengendalian yang dilakukan adalah desinfeksi,
desinseksi, dekontaminasi, deratisasi, pemberian surat bebas karantina kapal dan one-
month extention.
Pemeriksaan barang meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen jenazah.
Faktor risiko yang ditemukan meliputi jenazah penyakit menular atau potensial wabah
dengan dokumen yang tidak lengkap. Respon pengendalian yang dilakukan antara lain
jenazah tidak diberangkatkan atau tunda keberangkatan sampai dokumen lengkap.
Pemeriksaan lingkungan meliputi pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU),
Tempat Pengolahan Pangan (TPP) dan pemeriksaan sanitasi air. Pemeriksaan sanitasi
TTU dilakukan dengan memeriksa fisik berupa penilaian kondisi higiene dan sanitasi
gedung/bangunan dan lingkungan. Pemeriksaan sanitasi TPM dilakukan menyeluruh
mulai pemeriksaan higiene bahan makanan, penyimpanan bahan makanan, pengelolaan
makanan, hingga penyajian makanan. Seluruh aspek lingkungan baik fisik tempat,
peralatan maupun penjamah juga diperhatikan dalam pemeriksaan ini. Faktor risiko yang
ditemukan dalam pemeriksaan lingkungan meliputi suhu dan kelembaban tinggi, fisik dan
kimia lingkungan tidak memenuhi syarat untuk TTU, e coli dan MPN coliform tinggi, ALT
untuk usap alat makan dan masak, fisik tidak memenuhi syarat untuk TPP. Ditemukannya
coli, MPN coliform, risiko pencemaran tinggi dan amat tinggi pada sarana air. Disebut
faktor risiko bisa sarana tidak memenuhi syarat dan pemeriksaan vector ditemukan
indeks tinggi. Pengendalian risiko telah dilakukan bila sarana TTU, TPP dan air yang
sebelumnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat setelah pengendalian.
Capaian indikator persentase faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan
pada tahun 2022 telah tercapai 99,98% dari target 93% dengan capaian kinerja sebesar
107.5%. Data tahun 2022 menunjukkan jumlah faktor ririko yang dikendalikan sebanyak
641.433 dari 641.535 faktor risiko yang dikendalikan. Secara lengkap terlihat dalam grafik
berikut ini:

109. 93
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.46. Target dan Capaian Persentase faktor risiko di pintu masuk
yang dikendalikan Tahun 2020-2024
Sumber data : Data 61 KKP melalui google form, 2023
Pada grafik diatas, selama 3 tahun berturut-turut capaian indikator persentase
faktor risiko penyakit di pintu masuk yang dikendalikan telah melebihi target bahkan
melebihi target tahun 2023 sehingga diperkirakan target jangka akhir tahun 2024 juga
akan tercapai. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sampai saat ini mewajibkan KKP
melakukan kesiapsiagaan untuk pengawasan dan pengendalian COVID-19 dipintu
masuk, yang berdampak pada peningkatan jumlah pemeriksaan orang, alat angkut,
barang dan lingkungan yang dikendalikan. Faktor risiko terbanyak yang ditemukan adalah
pada pemeriksaan orang yakni sebanyak 606.803, pada alat angkut sebanyak 27.072,
pada lingkungan sebanyak 8.395 dan terendah faktor risiko pada barang yakni 586 faktor
risiko.
Pengendalian faktor risiko dilakukan dengan berbagai upaya seperti dalam
pemeriksaan faktor risiko pada orang melalui pemberikan rujukan kasus penyakit yang
memerlukan pemeriksaan dan pengobatan lanjutan, memberikan vaksinasi meningitis
pada calon jemaah, karantina terhadap kasus positif penyakit menular, penundaan
keberangkatan terhadap penumpang yang tidak memiliki hasil rapid test/swab test
COVID-19 dan pengendalian lainnya. Pengendalian faktor risiko alat angkut dilakukan
dengan disinseksi, disinfeksi, fumigasi, penetapan kapal dalam karantina terhadap kapal
yang membawa penumpang dengan penyakit menular kekarantinaan. Pengendalian
faktor risiko lingkungan dilakukan dengan cara penyehatan TTU, TPM, kegiatan IRS,
fogging, larvasida, insektisida, pemberdayaan kader dan Teknologi Tepat Guna.
86
89
93
97
100
99,9 99,9 99,9
75
80
85
90
95
100
105
2020 2021 2022 2023 2024
Target Capaian

110. 94
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Pengendalian dapat dilakukan oleh KKP sendiri tetapi dapat pula bekerjasama dengan
LPLS dan BTKLPP diwilayah kerja lainnya.
Semua KKP telah melakukan upaya optimal dalam respon pengendalian faktor
risiko yang digambarkan dalam apaian persentase faktor risiko di pintu masuk untuk
setiap KKP dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.47. Capaian Persentase faktor risiko di pintu masuk yang
dikendalikan oleh KKP Tahun 2022
Sumber: Data 51 KKP melalui google form, 2023
96%
99%
99%
99%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 101%
KKP Kelas II Kendari
KKP Kelas II Jayapura
KKP Kelas III Palu
KKP Kelas I Medan
KKP Kelas II Manado
KKP Kelas II Pekanbaru
KKP Kelas II Banjarmasin
KKP Kelas I Batam
KKP Kelas I Denpasar
KKP Kelas I Makassar
KKP Kelas I Soekarno Hatta
KKP Kelas I Surabaya
KKP Kelas I Tanjung Priok
KKP Kelas II Ambon
KKP Kelas II Balikpapan
KKP Kelas II Banda Aceh
KKP Kelas II Bandung
KKP Kelas II Banten
KKP Kelas II Cilacap
KKP Kelas II Dumai
KKP Kelas II Gorontalo
KKP Kelas II Kupang
KKP Kelas II Mataram
KKP Kelas II Padang
KKP Kelas II Palembang
KKP Kelas II Panjang
KKP Kelas II Pontianak
KKP Kelas II Probolinggo
KKP Kelas II Samarinda
KKP Kelas II Semarang
KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun
KKP Kelas II Tanjung Pinang
KKP Kelas II Tarakan
KKP Kelas II Ternate
KKP Kelas III Bengkulu
KKP Kelas III Biak
KKP Kelas III Bitung
KKP Kelas III Jambi
KKP Kelas III Lhokseumawe
KKP Kelas III Manokwari
KKP Kelas III Merauke
KKP Kelas III Palangkaraya
KKP Kelas III Pangkal Pinang
KKP Kelas III Poso
KKP Kelas III Sabang
KKP Kelas III Sampit
KKP Kelas III Sorong
KKP Kelas III Tembilahan
KKP Kelas III Yogyakarta
KKP Kelas IV Entikong
KKP Kelas IV Labuan Bajo

111. 95
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Dari grafik diatas terlihat bahwa sebanyak 47 KKP (92,2%) telah mengendalikan
100% faktor risiko dipintu masuk sedangkan 4 KKP (7,8%) lainnya masih dibawah 100%
yakni KKP Kelas I Medan (99%), KKP Kelas III Palu (99%), KKP Kelas II Jayapura (99%)
dan KKP Kelas II Kendari (96%), meskipun demikian capaian ketiga KKP tersebut tetap
melebihi target.
Upaya yang dilakukan dalam mencapai indikator melalui:
1) Pencegahan dan penangulangan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan
penyakit menular tertentu dipintu masuk negara dan wilayah melalui pemeriksaan
orang, alat angkut, barang dan lingkungan.
2) Meningkatkan jejaring, kordinasi dan kerjasama LPLS seperti Satgas, TNI,
kepolisian, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, B/BTKL lainnya untuk pengendalian
faktor risiko.
3) Pelayanan kesehatan pada situasi khusus arus mudik dan arus balik pada hari besar
keagamaan.
4) Pencegahan dan pengendalian HIV AIDS, deteksi terduga TB, pemeriksaan faktor
risiko kesehatan terhadap TKBM, ABK dan penumpang.
5) Pemeriksaan higiene sanilasi alat angkut dan pengawasan tindakan sanitasi alat
angkut seperti disinseksi, disinfeksi, fumigasi maupun dekontaminasi.
6) lnspeksi sanitasi tempat-tempat umum, gedung, bangunan dan perusahaan di
pelabuhan dan bandar udara, serta upaya tindakan perbaikan terhadap hasil
pemeriksaan yang hasilnya kurang dengan diseminasi informasi hasil inspeksi
sanitasi tempat-tempat umum.
7) lnspeksi sanitasi tempat pengelolaan pangan (TPP) di pelabuhan dan bandar udara
serta saran-saran perbaikan dari kelengkapan administrasi dan kelengkapan teknis.
8) Survey vektor pes, diare, malaria dan DBD pada wilayah kerja KKP.
9) Pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan diantaranya
ambulance paramedik, kendaraan operasional vektor, thermal scanner dan sarana
penunjang lainnya.
15. Persentase rekomendasi hasil surveilans faktor risiko penyakit berbasis
laboratorium yang dimanfaatkan, tercapai 85% dari target 90% atau dengan capaian
kinerja sebesar 94%
Rekomendasi kajian surveilans faktor risiko penyakit yang berbasis laboratorium
adalah rekomendasi dari B/BTKLPP tentang hasil surveilans faktor risiko penyakit yang
digunakan sebagai upaya deteksi dini pencegahan dan respon kejadian penyakit. Setiap

112. 96
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
tahunnya B/BTKLPP mengelurakan rekomendasi terkait kajian, pelaksanaan surveilans
epidemiologi, survei-survei, hasil pengujian dan kendali mutu laboratorium.
Data diperoleh dari laporan hasil monitoring pemanfaatan rekomendasi di instansi
penerima rekomendasi B/BTKLPP, Paparan Dinkes Kab/kota, Propinsi, Kasubdit,
Direktur, Sesditjen, Dirjen, Ka. B/BTKLPP, LS, LP, dll terkait, Sambutan/ Pidato/
Wawancara/Pers Release yang mengutip rekomendasi, kegiatan dalam RAP/RAK,
RKAKL
Sebanyak 1967 rekomendasi telah dikeluarkan oleh B/BTKLPP selama 3 tahun
terakhir sejak tahun 2020-2023, dan sebanyak telah dimanfaatkan sebanyak 1668
rekomendasi baik oleh B/BTKLPP sendiri maupun lintas sektor lainnya sehingga capaian
indikator ini sebesar 85%. Bila dibandingkan dengan target 90% maka indikator ini tidak
tercapai dengan capaian kinerja sebesar 94.4%. Capaian persentase rekomendasi hasil
surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan
digambarkan dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.48. Target dan Capaian Persentase rekomendasi hasil
surveilans faktor risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang
dimanfaatkan Tahun 2020 - 2024
Sumber data : Data 10 BBTKLPP melalui google form, 2023
Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan capaian setiap
tahunnya dari tahun 2020-2022, dan selama 3 tahun berturut-turut, indikator ini tidak
tercapai sehingga diperkirakan target pada tahun 2023-2024 tidak berjalan on track.
Kondisi ini terjadi disebabkan oleh masih mininnya rekomendasi yang dimanfaatkan oleh
stakeholder di wilayah kerja B/BTKLPP.
Grafik dibawah ini menunjukkan bahwa dari 10 B/BTKLPP yang melaksanakan
indikator ini sebanyak 3 BTKLPP telah mencapai target 100% sedangkan 7 satker lainnya
capaian <100%. Target nasional yang ditetapkan adalah 90% sehingga dari grafik
dibawah ini terlihat ada 4 B/BTKLPP yang mencapai target dan 6 lainnya tidak mencapai
80
85
90
95
100
44,3
61,7
85
0
20
40
60
80
100
120
2020 2021 2022 2023 2024
Target Capaian

113. 97
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
target nasional. B/BTKLPP yang tidak mencapai target adalah BBTKLPP Jakarta,
Banjarbaru, Yogyakarta, BTKL Makasar, Batam, Manado dan Ambon. Secara lengkap
dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.49. Persentase capaian rekomendasi hasil surveilans faktor
risiko dan penyakit berbasis laboratorium yang dimanfaatkan Tahun 2022
Sumber data : Data 10 BBTKLPP melalui google form, 2022
Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator :
1) Meningkatkan jejaring, advokasi, koordinasi dan sinkronisasi terkait pelaksanaan
teknis tindak lanjut terhadap rekomendasi.
2) Meningkatkan kualitas rekomendasi (surveilans berbasis laboratorium) agar
peningkatan pemanfaatan dapat dicapai.
3) Meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu penyampaian rekomendasi yang
telah diterbitkan kepada stakeholder
4) Menyampaikan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dengan metode penyampaian
(advokasi) yang lebih praktis, mudah diakses dan dipahami baik melalui surat, WA,
dan/atau forum sosialisasi/diseminasi informasi hasil kegiatan disesuaikan dengan
kondisi sasaran.
5) Monitoring pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.
6) Peningkatan kapasitas staf B/BTKLPP untuk menghasilkan SDM yang kompeten.
16. Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, tercapai 35.24 dari target 35.3 atau dengan capaian kinerja sebesar 99.8%
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai
good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap
sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan
(organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi
birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana
100% 100% 100% 93% 87% 84% 78% 77% 75% 68%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
50
100
150
200
250
300
350
Rekomendasi dikeluarkan Rekomendasi dimanfaatkan %

114. 98
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang
punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan
pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus
ditata ulang atau diperharui. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah
strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi
birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan
monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil
pelaksanaannya. Disamping itu, monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk
memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi
pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.
Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi telah menetapkan kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan
reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar penilaian
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu
dilakukan upaya penyempurnaan, diantaranya dari segi kebijakan dan implementasinya.
Dari segi kebijakan, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 telah dua kali diubah yaitu melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8
Tahun 2019. Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus penilaian
pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat
kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan terhadap
sistem daring dan petunjuk teknisnya. Saat ini semua peraturan tersebut telah dicabut
dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020.
Sebagai bentuk implementasi RB Kementerian Kesehatan telah memiliki Road
Map RB Kementerian Kesehatan periode 2015-2019 yang telah ditetapkan melalui

115. 99
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/278/2016, dan saat ini sedang
menyusun Road Map RB untuk periode 2020-2024.
Dalam implementasi RB, sangat diperlukan adanya monitoring dan evaluasi
secara berkala untuk melihat pencapaian target dan sasaran RB yang telah dicanangkan,
sehingga dapat disusun upaya perbaikan yang nyata dalam upaya pelaksanaan
implementasi RB sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam Road Map RB.
Monitoring dan evaluasi internal dilakukan melalui mekanisme PMPRB yang disampaikan
ke Kementerian PAN-RB setiap akhir bulan Maret tahun berjalan dan penilaian eksternal
RB dilakukan oleh TRBN Kementerian PAN-RB biasanya dilakukan pada bulan Agustus
di tahun berjalan, untuk melakukan validasi hasil PMPRB yang telah disubmit oleh
Kementerian Kesehatan. Dalam Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) digunakan 2 (dua) unsur penilaian, yaitu:
1) Komponen Pengungkit (Proses), sebesar 60%, yaitu dengan menilai program-
program reformasi birokrasi diukur melalui 8 (delapan) area perubahan.
2) Komponen Hasil, sebesar 40%, yaitu dengan menilai sasaran hasil implementasi RB
yang dirasakan public.
Tahun 2022, PMPRB dilakukan secara Online dengan menggunakan instrument
bantu berupa aplikasi tekhnologi informasi (TI) berbasis Web untuk kemudahan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Hasil PMPRB tahun 2022
menunjukkan nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit sebesar 35,24. Bila dibandingkan target sebesar 35.3, maka capaian nilai
Reformasi Birokrasi Ditjen P2P masih belum mencapai target dengan persentase capaian
sebesar 99.8%. Adapun hasil setiap komponen PMPRB Ditjen P2P Tahun 2022 adalah
sebagai berikut:
Tabel 2.6. Hasil Penilaian Mandiri RB Ditjen P2P Tahun 2020-2022
NO KOMPONEN PENGUNGKIT
NILAI
STANDAR
CAPAIAN
PENILAIAN
TAHUN 2021
CAPAIAN
PENILAIAN
TAHUN 2022
I. ASPEK PEMENUHAN 14,6 14,57 14,60
1 Manajemen Perubahan 2 2 2
2 Deregulasi Kebijakan 1 1 1
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 2 2 2
4 Penataan Tata Laksana 1 1 1
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 1,4 1,37 1,40

116. 100
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
NO KOMPONEN PENGUNGKIT
NILAI
STANDAR
CAPAIAN
PENILAIAN
TAHUN 2021
CAPAIAN
PENILAIAN
TAHUN 2022
6 Penguatan Akuntabilitas 2,5 2,5 2,5
7 Penguatan Pengawasan 2,2 2,2 2,2
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2,5 2,5 2,5
II. ASPEK REFORM 21,7 20,6 20,64
1 Manajemen Perubahan 3 3 3
2 Deregulasi Kebijakan 2 2 2
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 1,5 1,5 1,5
4 Penataan Tata Laksana 3,75 3,75 3,75
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 2 1,62 1,7
6 Penguatan Akuntabilitas 3,75 3,03 2.99
7 Penguatan Pengawasan 1,95 1,94 1,95
8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 3,75 3,75 3,75
TOTAL 36,3 35.16 35,24
PERSENTASE 100% 96.87% 97.08%
Sumber data: Laporan Tim Kerja Hukormas Tahun 2023
Pada tabel di atas terlihat bahwa pada hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen P2P tahun 2022 sebesar 35,24 (97,08%) bila
dibandingkan dengan nilai standar tertinggi sebesar 36,30 (100%). Pencapaian nilai RB
Ditjen P2P tahun 2022 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2021. Capaian
Nilai PMPRB Ditjen P2P Tahun 2022 pada aspek pemenuhan sudah mencapai nilai
maksimal untuk semua area, terutama di Area Penataan Sistem Manajemen SDM yang
mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021, sehingga total nilai Aspek
Pemenuhan mencapai nilai maksimal 14,60. Capaian Nilai PMPRB Ditjen P2P pada
aspek reform tahun 2022 mengalami peningkatan dari Tahun 2021 untuk area Penataan
Sistem Manajemen SDM yang mencapai 1,70 dari nilai maksimal 2,00. Namun, untuk
Area Penguatan Akuntabilitas terjadi penurunan dibanding Tahun 2021 yang baru
mencapai 2,99 dari nilai maksimal 3,75.
Bila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen RAK Setditjen
tahun 2020-2024, maka capaian tahun 2020-2022 akan mempengaruhi trend pencapaian
nilai RB Ditjen P2P tahun 2023-2024, seperti dalam grafik berikut ini:

117. 101
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.50. Target Dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P
Tahun 2020-2024
Sumber data: Laproan Tim Kerja Hukormas Tahun 2023
Dari grafik diatas terlihat bahwa tren capaian selama 3 tahun yakni tahun 2020-
2022, tidak mencapai target sehingga diperkirakan bahwa capaian pada tahun 2021-2024
juga tidak berjalan on track dan target tidak dapat tercapai.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
1) Pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM telah dilakukan beberapa upaya
antara lain dengan melaksanakan implementasi aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai melalui berbagai kegiatan di lingkungan Ditjen P2P dengan
melaksanakan sosialisasi Budaya ASN BerAKHLAK, Penegakan Aturan
Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, Pelaksanaan Konseling, serta
pemantauan oleh atasan langsung (pembinaan).
2) Pada Area Penguatan Akuntabilitas telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
a. Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang melibatkan pimpinan
satuan kerja Direktorat, KKP, B/BTKLPP dan Dinas Kesehatan Provinsi.
b. Menyusun dan merevisi Rencana Strategis Kemenkes, Rencana Aksi Program
Ditjen P2P dan Rencana Aksi Kegiatan satker Direktorat, KKP dan B/BTKLPP.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Perjanjian Kinerja secara
berkala.
d. Melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakordit) secara berkala yang melibatkan
pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil
monev.
e. Telah dilakukan pemutakhiran data kinerja secara bulanan melalui Aplikasi E-
Monev Bappenas, Aplikasi E-Monev DJA Ditjen P2P, e performance dan Matriks
sandingan Capaian RPJMN, Renstra, Renja, RKP dan RKAKL Triwulan I s.d IV.
58 59
35,3 35,5 36
34,21 35,16 35,24
0
10
20
30
40
50
60
70
2020 2021 2022 2023 2024
Target Capaian

118. 102
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
f. Mengikutsertakan SDM yang terlibat dalam area penguatan akuntabilitas dalam
peningkatan kapasitas akuntabilitas.
3) Pada area manajemen perubahan telah dilakukan beberapa upaya yakni:
a. Telah ditetapkan Tim RB sesuai OTK Kemenkes yang baru di lingkungan Ditjen
P2P dan semua anggota Tim sudah terlibat aktif
b. Rencana Kerja RB disusun selaras dengan Road Map Kemenkes dan telah
diinternalisasikan kepada seluruh anggota Tim RB.
c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RB dilakukan berkala melibatkan para
asesor dan penanggung jawab RB internal Ditjen P2P dan hasil evaluasinya
telah ditindaklanjuti.
d. Pimpinan sebagai role model positif dan AOC telah membuat perubahan dalam
bentuk konkrit dan system
e. Penerapan perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja oleh anggota organisasi
melalui Budaya BERAKHLAK.
4) Pada area deregulasi kebijakan telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan yang
tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. Telah dilakukan revisi terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron,
c. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki keterkaitan dengan kebijakan
lainnya,
d. Telah dibuatkan daftar kebijakan terkait pelayanan/perizinan yang baru.
5) Pada area penataan dan penguatan organisasi telah dilakukan beberapa upaya
antara lain:
a. Evaluasi organisasi dilakukan dalam rangka menilai ketepatan fungsi dan
ukuran, kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan dan
kemampuan organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
dan penyederhanaan birokrasi
6) Pada area penataan tata laksana telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
a. Reviu dan penyempurnaan proses bisnis sudah mengacu pada cascade kinerja.
b. Penyempurnaan dan penjabaran SOP telah mengacu pada proses bisnis.
c. Keterbukaan informasi publik sudah dilaksanakan di seluruh lingkungan Ditjen
P2P.
d. Pengintegrasian SPBE telah dilakukan untuk mendorong pelaksanaan
pelayanan publik lebih cepat, efektif dan efisien.

119. 103
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
e. Terdapat Transformasi digital pada bidang proses bisnis, administrasi
pemerintahan, dan pelayanan publik yang mampu memberikan nilai manfaat
bagi unit kerja secara optimal.
f. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi ke dalam SOP.
7) Pada area keterbukaan informasi publik telah dilakukan upaya sosialisasi
Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan kepada Satker UPT, dan monev
pelaksanaannya dilakukan secara berkala. Kegiatan keterbukaan informasi publik
beserta Daftar informasi Publik sudah dipublikasikan di Website, Facebook, Twitter,
Instagram, dan Youtube Ditjen P2P, dan dapat diakses oleh masyarakat.
8) Pada area penataan sistem manajemen SDM telah dilakukan beberapa upaya antara
lain:
a. Perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun sesuai kebutuhan unit kerja, dan
penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja telah selaras dengan
kinerja utama.
b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi telah diidentifikasi sesuai dengan
rencana kebutuhan pengembangan kompetensi
c. Penetapan kinerja individu telah diukur sesuai dengan indikator kinerja individu
level diatasnya, dilakukan secara periodik (bulanan), telah dimonev dan sudah
dijadikan dasar pemberian reward dan punishment.
B. Rencana Aksi Kegiatan (RAK)
1. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
I. Persentase Penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM
prioritas
Indikator persentase penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining
PTM prioritas merupakan indikator baru dalam RAK Direktorat Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular Tahun 2022. Penduduk sesuai dengan
kelompok usia yang dilakukan skrining PTM prioritas adalah sasaran yang
mendapatkan skrining PTM Prioritas yaitu Hipertensi, DM, Obesitas, Stroke, Jantung,
PPOK, Kanker Payudara, Kanker Leher Rahim, Katarak dan Kelainan Refraksi, Tuli
Kongenital, dan Otitis Media Supurative Kronis (OMSK). Persentase penduduk
sesuai kelompok usia yang dilakukan skrining PTM prioritas adalah Persentase
penduduk sesuai kelompok sasaran yang mendapatkan skrining PTM Prioritas.

120. 104
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.51. Target dan Capaian persentase penduduk sesuai kelompok
usia yang dilakukan skrining prioritas tahun 2022
Sumber data : Laporan Dit.PPTM Tahun 2022
Tahun 2022 target indikator persentase penduduk yang melakukan skrining
PTM prioritas adalah 45%, sedangkan realisasinya baru mencapai 10,77 %, terdiri
dari skrining tekanan darah 12,7%+ obesitas 14,41% + DM 13,2% + Kanker Leher
Rahim 9,19% + Kanker Payudara 10,58% dan Indera = 10,37%, kemudian di
reratakan hasilnya adalah 10,77%.
Target persentase penduduk yang sesuai kelompok usia yang dilakukan
skrining PTM sebesar 70 %, sedangkan capaiannya baru mencapai 10, 77%,
capaian sebesar 23,93%.
Target jangka menengah persentase penduduk yang melakukan skrining
PTM prioritas pada tahun 2022 adalah 45%, dan capaiannya adalah 10,77%, karena
indikator ini merupakan indikator baru dari hasil revisi Renstra.
Grafik 2.52. Target dan Capaian persentase penduduk sesuai kelompok
usia yang dilakukan skrining prioritas tahun 2022 dibandingkan dengan
Target Jangka Menengah
0
10
20
30
40
50
Target Realisasi
45
10,77
Persentase
Tahun 2022
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
45
70
90
10,77
Persentase
Target Realisasi

121. 105
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Untuk mencapai target penduduk sesuai kelompok usia yang dilakukan
skrining PTM prioritas, maka dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:
1) Sosialisasi Permenkes No.13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemenkes
Tahun 2020-2024.
2) Melakukan asistensi teknis dan monitoring kepada daerah lebih intensif
3) Mendorong pemanfaatan dana DAK, Dekon dan sumber lain
4) Percepatan dan penyempurnaan serta perluasan ASIK
5) Koordinasi Lintas Program untuk integrasi dan sinkronisasi data
6) Kebijakan mewajibkan Deteksi Dini dari KemenpanRB, Kemenaker, Kemen
BUMN kepada ASN dan tenaga kerja
7) Advokasi ke pimpinan daerah terkait mutasi dan rotasi petugas terlatih
8) Penggunaan metode DNA HPV dengan Teknik pengambilan sampel mandiri
9) Mendekatkan layanan pada komunitas
10) Integrasi program
11) Pemberian reward
12) Perhitungan besar sasaran dan sumber daya yang ada
13) Melaksanakan koordinasi, pertemuan jejaring dan kemitraan dan pertemuan
lintas program dan lintas sektor.
14) Meningkatkan upaya promosi kesehatan dengan kerjasama dengan mitra berupa
pencantuman pesan kesehatan pada produk wanita seperti PT Uni – Charm
dengan pesan kesehatan “ Ayo SADARI setelah menstruasi.
15) Koordinasi penggunaan aplikasi digital Priscavi dengan BKKBN.
16) Melaksanakan sosialisasi upaya pencegahan dan pengendalian kanker baik
berupa media briefing, webinar, workshop dengan sasaran dinas kesehatan
provinsi, kab/kota, puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat dan tokoh
agama serta masyarakat.
17) Melaksanakan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim baik yang di
selenggarakan di pusat dan daerah. Kegiatan deteksi dini dilaksanakan UPK,
Kementerian dan Lembaga, dan deteksi dini di 34 provinsi dengan dana dekon
target 81.000 orang.
18) Sosialisasi pencegahan dan pengendalian kanker dalam rangka Gerakan
Masyarakat Hidup Sehat ( Germas) di 10 provinsi.
19) Penyusunan NSPK
20) Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan bagi tenaga kesehatan di daerah, antara
lain: Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim, Pelatihan
Deteksi Dini PPOK.

122. 106
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
21) Pengutan sarana prasarana kesehatan untuk deteksi dini PTM prioritas :
Posyandu kit, IVA Kit.
22) Monitoring dan evaluasi deteksi dini PTM prioritas
II. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di
≥80% puskesmas
Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah kabupaten/kota yang minimal 80%
puskesmasnya melaksanakan Pelayanan Terpadu PTM (PANDU PTM). Adapun
kriteria menetapkan Puskesmas PANDU PTM antara lain sebagai berikut :
1) Menerapkan algoritma Pandu PTM
2) Membina Posbindu atau sejenisnya
3) Tersedia Sumber Daya Manusia di Puskesmas yang sudah mengikuti
TOT/pelatihan/workshop/orientasi/sosialisasi/on the job training terkait PTM
4) Menggunakan charta prediksi risiko kardiovaskuler jika terdapat indikasi tertentu
Grafik 2.53. Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu
(PANDU) PTM di ≥ 80% Puskesmas Tahun 2022
Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pelayanan terpadu (PANDU) PTM
di ≥ 80% Puskesmas belum mencapai target yang diharapkan. Dari target tahun 2022
yaitu 308 Kabupaten/Kota, sebanyak 293 Kabupaten/Kota (95,13%) telah
melaksanakan PANDU PTM. Untuk grafik capaian per Provinsi dapat dilihat pada
grafik di atas. Terdapat 1 (satu) Provinsi yang masih belum melaporkan capaian
PANDU PTM di wilayahnya yakni Provinsi Papua.
308
293
(95,13%)
200
220
240
260
280
300
320
Target Capaian

123. 107
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.54. Kab/kota yang melaksanakan PANDU di ≥ 80% Puskesmas
berdasarkan provinsi, Tahun 2022
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Papua
Maluku Utara
Maluku
Sulawesi Tengah
Riau
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Jambi
Kalimantan Utara
NTB
Kalimantan Timur
Sumatera Barat
Gorontalo
Jawa Barat
Lampung
NTT
Bali
Kalimantan Tengah
Jawa Tengah
Kalimantan Selatan
Papua Barat
Kalimantan Barat
Sulawesi Barat
Sumatera Utara
Sulawesi Selatan
Bengkulu
DIY
Kep. Bangka Belitung
Jawa Timur
Banten
Aceh
Kep. Riau
Sumatera Selatan
DKI Jakarta
0%
10%
18%
23%
25%
27%
29%
36%
40%
40%
40%
47%
50%
52%
53%
55%
56%
57%
57%
62%
62%
64%
67%
76%
79%
80%
80%
86%
87%
88%
91%
100%
100%
100%

124. 108
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.55. Perbandingan Capaian Indikator Kab/Kota yang Melaksanakan
PANDU PTM Tahun 2022 dengan Tahun 2020, 2021
Grafik tersebut memperlihatkan pada tahun 2021 target yang ditetapkan
adalah 205 kab/kota dengan capaian sebesar 168 kab/kota (81,95%) mengalami
peningkatan pada tahun 2022 dengan target 308 kab/kota dengan capaian sebesar
293 kab/kota (95,13%).
Grafik 2.56. Perbandingan Capaian Indikator Kab/Kota yang Melaksanakan
PANDU PTM Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah RAK Dit. P2PTM
2020-2024
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terlihat bahwa capaian
indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU)
PTM di ≥ 80% Puskesmas mengalami peningkatan. Target jangka menengah yang
0
50
100
150
200
250
300
350
2020 2021 2022
103
205
308
70
108
293
Persentase
Tahun
Target Realisasi
0
100
200
300
400
500
600
2020 2021 2022 2023 2024
103
205
308
411
514
70
108
293
Persentase
Tahun
Target Realisasi

125. 109
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
ditetapkan pada RAK Direktorat P2PTM pada tahun 2021 adalah 205 kab/kota
dengan capaian sebesar 168 kab/kota (81,95%) dan target pada tahun 2022
meningkat menjadi 308 kab/kota dengan capaian yang juga meningkat menjadi 293
kab/kota (95,13%). Capaian yang sama sebesar 95,13% jika dibandingkan dengan
standar nasional yang terdapat pada Renstra Kemenkes 2020-2024 dengan target
293 kab/ kota di tahun 2022.
Untuk mencapai target indikator ini, telah dilakukan beberapa Upaya, yaitu:
1) sosialisasi ke daerah terkait penerapan PANDU PTM, 2) monitoring dan evaluasi
secara langsung maupun virtual, bimbingan teknis, on the job training kepada
petugas di daerah, 3) TOT Pandu PTM serta 4) penyusunan buku panduan monev
dan instrumen PANDU PTM.
III. Persentase penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di
puskesmas/FKTP
Penyandang hipertensi yaitu orang dengan tekanan darah sistole <140
mmHg dan tekanan darah diastole < 90 mmHg, disesuaikan dengan kelompok usia
dan penyakit penyerta berdasarkan pedoman/ konsensus yang berlaku dalam kurun
waktu 1 tahun minimal 3 kali (3 bulan). Persentase penyandang hipertensi yang
tekanan darahnya terkendali di puskesmas/FKTP dihitung dengan cara : jumlah
penyandang hipertensi dengan tekanan darah <140 mmHg dan tekanan darah
diastol < 90 mmHg sebanyak minimal 3 kali (3 bulan dalam kurun waktu satu tahun)
dibagi jumlah seluruh penyandang hipertensi di kali100. Indikator ini adalah indikator
baru dan system pencatatan pelaporan sedang di bangun terintegrasi dengan ASIK
sehingga capaian masih NA.
Beberapa yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator persentase
penyandang hipertensi yang tekanan darahnya terkendali di Puskesmas/ FKTP
antara lain :
1) Sosialisasi Permenkes No.13 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kemenkes
Tahun 2020-2024.
2) Melakukan asistensi teknis dan monitoring kepada daerah lebih intensif
3) Mendorong pemanfaatan dana DAK, Dekon dan sumber lain
4) Percepatan dan penyempurnaan serta perluasan ASIK
5) Koordinasi Lintas Program untuk integrasi dan sinkronisasi data
6) Kebijakan mewajibkan Deteksi Dini dari KemenpanRB, Kemenaker, Kemen
BUMN kepada ASN dan tenaga kerja
7) Advokasi ke pimpinan daerah terkait mutasi dan rotasi petugas terlatih

126. 110
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
8) Mendekatkan layanan pada komunitas,Integrasi program,Pemberian reward
9) Perhitungan besar sasaran dan sumber daya yang ada
10) Melaksanakan koordinasi, pertemuan jejaring dan kemitraan dan pertemuan
lintas program dan lintas sektor.
11) Melaksanakan sosialisasi upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi baik
berupa media briefing, webinar, workshop dengan sasaran dinas kesehatan
provinsi, kab/kota, puskesmas, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat dan tokoh
agama serta masyarakat.
12) Melaksanakan bulan deteksi dini hipertensi baik yang di selenggarakan di pusat
dan daerah untuk dilakukan pemantauan secara rutin.
13) Sosialisasi pencegahan dan pengendalian penyakit Jantung dan pembuluh
darah dalam rangka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) di 8 provinsi.
14) Penyusunan NSPK terkait pencegahan dan pengendalian penyakit jantung dan
pembuluh darah
15) Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan bagi tenaga kesehatan
16) Penguatan sarana prasarana kesehatan untuk deteksi dini penyakit jantung dan
pembuluh darah melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non fisik tahun
2023.
17) Monitoring dan evaluasi deteksi dini PTM prioritas.
IV. Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di
puskesmas/FKTP
Penyandang diabetes melitus adalah orang dengan hasil pemeriksaan gula
darah puasa < 126 mg/dl atau gula darah 2 jam pp nya < 200 mg/dl sebanyak minimal
3 kali (3 bulan) atau HbA1c < 7% minimal 1 kali dalam kurun waktu 1 tahun.
Indikator Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya
terkendali di puskesmas/FKTP merupakan indikator baru sesuai dengan peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan
atas peraturan menteri kesehatan nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis
kementerian kesehatan tahun 2020-2024. Indikator ini dapat di ukur dengan melihat
data pemeriksaan gula darah penderita diabetes setiap bulannya baik gula darah
puasa atau gula darah 2 jam pp yang diharapkan dalam nilai normal sebanyak 3 kali
pemeriksaan selama 1 tahun atau dengan pemeriksaan HbA1c dalam batas normal
minimal 1 kali 1 tahun. Hal ini membutuhkan system pelaporan yang harus disusun
agar indicator ini dapat terlaporkan dengan baik.

127. 111
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
System pelaporan yang digunakan di Direktorat P2PTM dari tahun 2014
hingga tahun 2022 yaitu Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) dan juga
Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Aplikasi SIPTM dan ASIK saat ini belum dapat
mengakomodir indikator Persentase penyandang diabetes melitus yang gula
darahnya terkendali di puskesmas/FKTP sehingga indikator ini belum dapat diukur
tingkat capaiannya.
Tabel 2.7. Persentase penyandang diabetes melitus yang gula darahnya
terkendali di puskesmas/FKTP berdasarkan Kab/ Kota Tahun 2022
Provinsi Kabupaten/Kota
Jumlah
Penyandang
DM
% Gula
darah
Terkontrol
Aceh Kab. Simeulue 34,665 N/A
Aceh Kab. Aceh Singkil 46,922 N/A
Aceh Kab. Aceh Selatan 106,038 N/A
Aceh Kab. Aceh Tenggara 88,580 N/A
Aceh Kab. Aceh Timur 165,079 N/A
Aceh Kab. Aceh Tengah 92,631 N/A
Aceh Kab. Aceh Barat 92,898 N/A
Aceh Kab. Aceh Besar 178,403 N/A
Aceh Kab. Pidie 196,835 N/A
Aceh Kab. Bireuen 205,090 N/A
Aceh Kab. Aceh Utara 251,208 N/A
Aceh Kab. Aceh Barat Daya 66,587 N/A
Aceh Kab. Gayo Lues 34,496 N/A
Aceh Kab. Aceh Tamiang 127,269 N/A
Aceh Kab. Nagan Raya 72,048 N/A
Aceh Kab. Aceh Jaya 40,178 N/A
Aceh Kab. Bener Meriah 62,953 N/A
Aceh Kab. Pidie Jaya 70,526 N/A
Aceh Kota Banda Aceh 120,157 N/A
Aceh Kota Sabang 15,224 N/A
Aceh Kota Langsa 78,670 N/A

128. 112
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Aceh Kota Lhokseumawe 92,780 N/A
Aceh Kota Subulussalam 26,755 N/A
Aceh 2,263,514 N/A
Bali Kab. Jembrana 144,544 N/A
Bali Kab. Tabanan 262,926 N/A
Bali Kab. Badung 334,890 N/A
Bali Kab. Gianyar 267,935 N/A
Bali Kab. Klungkung 97,336 N/A
Bali Kab. Bangli 116,197 N/A
Bali Kab. Karang Asem 204,050 N/A
Bali Kab. Buleleng 332,433 N/A
Bali Kota Denpasar 442,736 N/A
Bali 2,195,000 N/A
Banten Kab. Pandeglang 532,275 N/A
Banten Kab. Lebak 560,968 N/A
Banten Kab. Tangerang 1,587,016 N/A
Banten Kab. Serang 625,363 N/A
Banten Kota Tangerang 1,068,471 N/A
Banten Kota Cilegon 205,370 N/A
Banten Kota Serang 292,583 N/A
Banten Kota Tangerang Selatan 891,784 N/A
Banten 5,754,915 N/A
Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan 82,627 N/A
Bengkulu Kab. Rejang Lebong 120,660 N/A
Bengkulu Kab. Bengkulu Utara 135,537 N/A
Bengkulu Kab. Kaur 55,829 N/A
Bengkulu Kab. Seluma 85,098 N/A
Bengkulu Kab. Mukomuko 76,706 N/A
Bengkulu Kab. Lebong 54,815 N/A
Bengkulu Kab. Kepahiang 63,869 N/A
Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah 48,221 N/A

129. 113
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Bengkulu Kota Bengkulu 164,444 N/A
Bengkulu 887,057 N/A
Di Yogyakarta Kab. Kulon Progo 234,541 N/A
Di Yogyakarta Kab. Bantul 529,885 N/A
Di Yogyakarta Kab. Gunung Kidul 423,918 N/A
Di Yogyakarta Kab. Sleman 600,067 N/A
Di Yogyakarta Kota Yogyakarta 220,250 N/A
Di Yogyakarta 2,000,053 N/A
Dki Jakarta Kab. Kepulauan Seribu 12,029 N/A
Dki Jakarta Kota Jakarta Selatan 1,157,251 N/A
Dki Jakarta Kota Jakarta Timur 1,468,485 N/A
Dki Jakarta Kota Jakarta Pusat 492,781 N/A
Dki Jakarta Kota Jakarta Barat 1,239,231 N/A
Dki Jakarta Kota Jakarta Utara 857,297 N/A
Dki Jakarta 5,232,676 N/A
Gorontalo Kab. Boalemo 73,987 N/A
Gorontalo Kab. Gorontalo 174,681 N/A
Gorontalo Kab. Pohuwato 69,052 N/A
Gorontalo Kab. Bone Bolango 72,776 N/A
Gorontalo Kab. Gorontalo Utara 49,721 N/A
Gorontalo Kota Gorontalo 106,856 N/A
Gorontalo 547,169 N/A
Jambi Kab. Kerinci 124,184 N/A
Jambi Kab. Merangin 152,952 N/A
Jambi Kab. Sarolangun 121,732 N/A
Jambi Kab. Batang Hari 115,557 N/A
Jambi Kab. Muaro Jambi 189,361 N/A
Jambi Kab. Tanjung Jabung
Timur
94,868 N/A
Jambi Kab. Tanjung Jabung
Barat
144,122 N/A

130. 114
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Jambi Kab. Tebo 149,796 N/A
Jambi Kab. Bungo 159,485 N/A
Jambi Kota Jambi 269,168 N/A
Jambi Kota Sungai Penuh 44,942 N/A
Jambi 1,566,297 N/A
Jawa Barat Kab. Bogor 2,462,868 N/A
Jawa Barat Kab. Sukabumi 1,110,599 N/A
Jawa Barat Kab. Cianjur 1,022,563 N/A
Jawa Barat Kab. Bandung 1,632,712 N/A
Jawa Barat Kab. Garut 1,133,522 N/A
Jawa Barat Kab. Tasikmalaya 882,085 N/A
Jawa Barat Kab. Ciamis 664,303 N/A
Jawa Barat Kab. Kuningan 560,503 N/A
Jawa Barat Kab. Cirebon 963,022 N/A
Jawa Barat Kab. Majalengka 636,739 N/A
Jawa Barat Kab. Sumedang 625,251 N/A
Jawa Barat Kab. Indramayu 879,425 N/A
Jawa Barat Kab. Subang 821,152 N/A
Jawa Barat Kab. Purwakarta 417,255 N/A
Jawa Barat Kab. Karawang 1,082,965 N/A
Jawa Barat Kab. Bekasi 1,627,584 N/A
Jawa Barat Kab. Bandung Barat 735,166 N/A
Jawa Barat Kab. Pangandaran 221,438 N/A
Jawa Barat Kota Bogor 500,538 N/A
Jawa Barat Kota Sukabumi 159,983 N/A
Jawa Barat Kota Bandung 1,228,158 N/A
Jawa Barat Kota Cirebon 154,077 N/A
Jawa Barat Kota Bekasi 1,426,176 N/A
Jawa Barat Kota Depok 1,173,661 N/A
Jawa Barat Kota Cimahi 273,273 N/A
Jawa Barat Kota Tasikmalaya 318,546 N/A

131. 115
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Jawa Barat Kota Banjar 98,438 N/A
Jawa Barat 22,754,523 N/A
Jawa Tengah Kab. Cilacap 854,699 N/A
Jawa Tengah Kab. Banyumas 858,041 N/A
Jawa Tengah Kab. Purbalingga 460,314 N/A
Jawa Tengah Kab. Banjarnegara 444,448 N/A
Jawa Tengah Kab. Kebumen 595,648 N/A
Jawa Tengah Kab. Purworejo 387,495 N/A
Jawa Tengah Kab. Wonosobo 386,063 N/A
Jawa Tengah Kab. Magelang 651,456 N/A
Jawa Tengah Kab. Boyolali 509,076 N/A
Jawa Tengah Kab. Klaten 629,449 N/A
Jawa Tengah Kab. Sukoharjo 456,143 N/A
Jawa Tengah Kab. Wonogiri 555,184 N/A
Jawa Tengah Kab. Karanganyar 455,539 N/A
Jawa Tengah Kab. Sragen 467,783 N/A
Jawa Tengah Kab. Grobogan 678,820 N/A
Jawa Tengah Kab. Blora 440,896 N/A
Jawa Tengah Kab. Rembang 310,835 N/A
Jawa Tengah Kab. Pati 645,999 N/A
Jawa Tengah Kab. Kudus 419,130 N/A
Jawa Tengah Kab. Jepara 569,902 N/A
Jawa Tengah Kab. Demak 524,339 N/A
Jawa Tengah Kab. Semarang 533,671 N/A
Jawa Tengah Kab. Temanggung 394,344 N/A
Jawa Tengah Kab. Kendal 467,947 N/A
Jawa Tengah Kab. Batang 364,178 N/A
Jawa Tengah Kab. Pekalongan 395,666 N/A
Jawa Tengah Kab. Pemalang 577,798 N/A
Jawa Tengah Kab. Tegal 640,952 N/A
Jawa Tengah Kab. Brebes 820,586 N/A

132. 116
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Jawa Tengah Kota Magelang 66,951 N/A
Jawa Tengah Kota Surakarta 267,026 N/A
Jawa Tengah Kota Salatiga 97,792 N/A
Jawa Tengah Kota Semarang 920,509 N/A
Jawa Tengah Kota Pekalongan 135,094 N/A
Jawa Tengah Kota Tegal 112,651 N/A
Jawa Tengah 17,073,462 N/A
Jawa Timur Kab. Pacitan 320,319 N/A
Jawa Timur Kab. Ponorogo 498,190 N/A
Jawa Timur Kab. Trenggalek 382,965 N/A
Jawa Timur Kab. Tulungagung 553,929 N/A
Jawa Timur Kab. Blitar 649,283 N/A
Jawa Timur Kab. Kediri 844,827 N/A
Jawa Timur Kab. Malang 1,381,180 N/A
Jawa Timur Kab. Lumajang 563,388 N/A
Jawa Timur Kab. Jember 1,280,460 N/A
Jawa Timur Kab. Banyuwangi 888,160 N/A
Jawa Timur Kab. Bondowoso 415,673 N/A
Jawa Timur Kab. Situbondo 365,709 N/A
Jawa Timur Kab. Probolinggo 597,668 N/A
Jawa Timur Kab. Pasuruan 799,226 N/A
Jawa Timur Kab. Sidoarjo 1,126,377 N/A
Jawa Timur Kab. Mojokerto 581,817 N/A
Jawa Timur Kab. Jombang 655,752 N/A
Jawa Timur Kab. Nganjuk 563,799 N/A
Jawa Timur Kab. Madiun 395,323 N/A
Jawa Timur Kab. Magetan 379,838 N/A
Jawa Timur Kab. Ngawi 473,997 N/A
Jawa Timur Kab. Bojonegoro 670,312 N/A
Jawa Timur Kab. Tuban 586,501 N/A
Jawa Timur Kab. Lamongan 645,216 N/A

133. 117
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Jawa Timur Kab. Gresik 655,943 N/A
Jawa Timur Kab. Bangkalan 452,479 N/A
Jawa Timur Kab. Sampang 419,959 N/A
Jawa Timur Kab. Pamekasan 396,481 N/A
Jawa Timur Kab. Sumenep 570,753 N/A
Jawa Timur Kota Kediri 146,941 N/A
Jawa Timur Kota Blitar 79,237 N/A
Jawa Timur Kota Malang 448,524 N/A
Jawa Timur Kota Probolinggo 124,145 N/A
Jawa Timur Kota Pasuruan 100,331 N/A
Jawa Timur Kota Mojokerto 69,875 N/A
Jawa Timur Kota Madiun 101,107 N/A
Jawa Timur Kota Surabaya 1,428,494 N/A
Jawa Timur Kota Batu 110,207 N/A
Jawa Timur 20,682,920 N/A
Kalimantan Barat Kab. Sambas 238,760 N/A
Kalimantan Barat Kab. Bengkayang 98,009 N/A
Kalimantan Barat Kab. Landak 144,099 N/A
Kalimantan Barat Kab. Mempawah 117,655 N/A
Kalimantan Barat Kab. Sanggau 198,872 N/A
Kalimantan Barat Kab. Ketapang 209,597 N/A
Kalimantan Barat Kab. Sintang 153,071 N/A
Kalimantan Barat Kab. Kapuas Hulu 113,977 N/A
Kalimantan Barat Kab. Sekadau 78,529 N/A
Kalimantan Barat Kab. Melawi 83,598 N/A
Kalimantan Barat Kab. Kayong Utara 44,712 N/A
Kalimantan Barat Kab. Kubu Raya 239,885 N/A
Kalimantan Barat Kota Pontianak 303,937 N/A
Kalimantan Barat Kota Singkawang 100,745 N/A
Kalimantan Barat 2,125,972 N/A
Kalimantan Selatan Kab. Tanah Laut 154,131 N/A

134. 118
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Kalimantan Selatan Kab. Kota Baru 141,681 N/A
Kalimantan Selatan Kab. Banjar 258,681 N/A
Kalimantan Selatan Kab. Barito Kuala 136,225 N/A
Kalimantan Selatan Kab. Tapin 89,239 N/A
Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai
Selatan
112,999 N/A
Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai
Tengah
130,829 N/A
Kalimantan Selatan Kab. Hulu Sungai Utara 104,682 N/A
Kalimantan Selatan Kab. Tabalong 109,455 N/A
Kalimantan Selatan Kab. Tanah Bumbu 160,271 N/A
Kalimantan Selatan Kab. Balangan 57,260 N/A
Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin 335,515 N/A
Kalimantan Selatan Kota Banjar Baru 117,371 N/A
Kalimantan Selatan 1,907,448 N/A
Kalimantan Timur Kab. Paser 127,757 N/A
Kalimantan Timur Kab. Kutai Barat 73,017 N/A
Kalimantan Timur Kab. Kutai Kartanegara 373,254 N/A
Kalimantan Timur Kab. Kutai Timur 168,084 N/A
Kalimantan Timur Kab. Berau 105,292 N/A
Kalimantan Timur Kab. Penajam Paser
Utara
77,513 N/A
Kalimantan Timur Kab. Mahakam Hulu 13,996 N/A
Kalimantan Timur Kota Balikpapan 330,423 N/A
Kalimantan Timur Kota Samarinda 428,847 N/A
Kalimantan Timur Kota Bontang 83,461 N/A
Kalimantan Timur 1,783,321 N/A
Kalimantan Utara Kab. Malinau 39,082 N/A
Kalimantan Utara Kab. Bulungan 66,183 N/A
Kalimantan Utara Kab. Tana Tidung 12,495 N/A
Kalimantan Utara Kab. Nunukan 89,195 N/A
Kalimantan Utara Kota Tarakan 115,533 N/A

135. 119
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Kalimantan Utara 322,971 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Barat 142,900 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Kotawaringin Timur 196,980 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Kapuas 159,787 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Barito Selatan 63,945 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Barito Utara 54,143 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Sukamara 27,461 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Lamandau 38,046 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Seruyan 82,013 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Katingan 73,513 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Pulang Pisau 61,052 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Gunung Mas 47,563 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Barito Timur 58,743 N/A
Kalimantan Tengah Kab. Murung Raya 43,090 N/A
Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya 128,975 N/A
Kalimantan Tengah 1,177,511 N/A
Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka 151,607 N/A
Kepulauan Bangka Belitung Kab. Belitung 93,817 N/A
Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Barat 93,587 N/A
Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Tengah 82,738 N/A
Kepulauan Bangka Belitung Kab. Bangka Selatan 90,655 N/A
Kepulauan Bangka Belitung Kab. Belitung Timur 62,028 N/A
Kepulauan Bangka Belitung Kota Pangkal Pinang 101,550 N/A
Kepulauan Bangka
Belitung
675,952 N/A
Kepulauan Riau Kab. Karimun 117,052 N/A
Kepulauan Riau Kab. Bintan 75,671 N/A
Kepulauan Riau Kab. Natuna 38,462 N/A
Kepulauan Riau Kab. Lingga 47,562 N/A
Kepulauan Riau Kab. Kepulauan
Anambas
21,337 N/A

136. 120
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Kepulauan Riau Kota Batam 597,875 N/A
Kepulauan Riau Kota Tanjung Pinang 111,463 N/A
Kepulauan Riau 1,006,389 N/A
Maluku Utara Kab. Halmahera Barat 50,035 N/A
Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah 22,091 N/A
Maluku Utara Kab. Kepulauan Sula 39,422 N/A
Maluku Utara Kab. Halmahera Selatan 90,708 N/A
Maluku Utara Kab. Halmahera Utara 85,699 N/A
Maluku Utara Kab. Halmahera Timur 40,200 N/A
Maluku Utara Kab. Pulau Morotai 29,032 N/A
Maluku Utara Kab. Pulau Taliabu 20,685 N/A
Maluku Utara Kota Ternate 107,062 N/A
Maluku Utara Kota Tidore Kepulauan 49,166 N/A
Maluku Utara 533,691 N/A
Maluku Kab. Maluku Tenggara
Barat
43,857 N/A
Maluku Kab. Maluku Tenggara 43,264 N/A
Maluku Kab. Maluku Tengah 154,106 N/A
Maluku Kab. Buru 55,640 N/A
Maluku Kab. Kepulauan Aru 32,147 N/A
Maluku Kab. Seram Bagian
Barat
64,105 N/A
Maluku Kab. Seram Bagian
Timur
39,556 N/A
Maluku Kab. Maluku Barat Daya 28,838 N/A
Maluku Kab. Buru Selatan 19,919 N/A
Maluku Kota Ambon 206,252 N/A
Maluku Kota Tual 28,574 N/A
Maluku 714,852 N/A
Lampung Kab. Lampung Barat 125,547 N/A
Lampung Kab. Tanggamus 256,423 N/A
Lampung Kab. Lampung Selatan 433,743 N/A

137. 121
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Lampung Kab. Lampung Timur 496,602 N/A
Lampung Kab. Lampung Tengah 583,355 N/A
Lampung Kab. Lampung Utara 265,348 N/A
Lampung Kab. Way Kanan 189,645 N/A
Lampung Kab. Tulangbawang 171,564 N/A
Lampung Kab. Pesawaran 201,085 N/A
Lampung Kab. Pringsewu 185,641 N/A
Lampung Kab. Mesuji 85,760 N/A
Lampung Kab. Tulang Bawang
Barat
121,157 N/A
Lampung Kab. Pesisir Barat 61,914 N/A
Lampung Kota Bandar Lampung 466,297 N/A
Lampung Kota Metro 79,708 N/A
Lampung 3,724,154 N/A
Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Barat 287,519 N/A
Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Tengah 408,566 N/A
Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Timur 511,932 N/A
Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa 202,241 N/A
Nusa Tenggara Barat Kab. Dompu 97,360 N/A
Nusa Tenggara Barat Kab. Bima 200,165 N/A
Nusa Tenggara Barat Kab. Sumbawa Barat 65,589 N/A
Nusa Tenggara Barat Kab. Lombok Utara 87,503 N/A
Nusa Tenggara Barat Kota Mataram 212,848 N/A
Nusa Tenggara Barat Kota Bima 73,263 N/A
Nusa Tenggara Barat 2,145,438 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat 39,174 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Timur 88,169 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Kupang 141,239 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah
Selatan
166,132 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Timor Tengah Utara 97,696 N/A

138. 122
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Nusa Tenggara Timur Kab. Belu 72,141 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Alor 74,807 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Lembata 63,860 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Flores Timur 110,285 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Sikka 130,092 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Ende 108,434 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Ngada 65,185 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai 113,608 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Rote Ndao 69,372 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Barat 96,538 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Tengah 23,042 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Sumba Barat Daya 93,393 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Nagekeo 59,970 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Manggarai Timur 92,918 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Sabu Raijua 35,358 N/A
Nusa Tenggara Timur Kab. Malaka 74,126 N/A
Nusa Tenggara Timur Kota Kupang 163,903 N/A
Nusa Tenggara Timur 1,977,328 N/A
Papua Barat Kab. Fakfak 32,396 N/A
Papua Barat Kab. Kaimana 25,732 N/A
Papua Barat Kab. Teluk Wondama 10,834 N/A
Papua Barat Kab. Teluk Bintuni 23,942 N/A
Papua Barat Kab. Manokwari 76,856 N/A
Papua Barat Kab. Sorong Selatan 17,488 N/A
Papua Barat Kab. Sorong 40,315 N/A
Papua Barat Kab. Raja Ampat 19,396 N/A
Papua Barat Kab. Tambrauw 5,992 N/A
Papua Barat Kab. Maybrat 18,440 N/A
Papua Barat Kab. Manokwari Selatan 11,248 N/A
Papua Barat Kab. Pegunungan Arfak 10,383 N/A
Papua Barat Kota Sorong 117,988 N/A

139. 123
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Papua Barat 411,314 N/A
Papua Kab. Merauke 121,072 N/A
Papua Kab. Jayawijaya 70,835 N/A
Papua Kab. Jayapura 63,781 N/A
Papua Kab. Nabire 69,211 N/A
Papua Kab. Kepulauan Yapen 45,882 N/A
Papua Kab. Biak Numfor 76,594 N/A
Papua Kab. Paniai 65,961 N/A
Papua Kab. Puncak Jaya 51,606 N/A
Papua Kab. Mimika 85,802 N/A
Papua Kab. Boven Digoel 25,697 N/A
Papua Kab. Mappi 32,498 N/A
Papua Kab. Asmat 28,161 N/A
Papua Kab. Yahukimo 56,297 N/A
Papua Kab. Pegunungan
Bintang
23,332 N/A
Papua Kab. Tolikara 45,534 N/A
Papua Kab. Sarmi 18,075 N/A
Papua Kab. Keerom 28,098 N/A
Papua Kab. Waropen 15,814 N/A
Papua Kab. Supiori 9,800 N/A
Papua Kab. Mamberamo Raya 8,673 N/A
Papua Kab. Nduga 34,459 N/A
Papua Kab. Lanny Jaya 73,157 N/A
Papua Kab. Mamberamo
Tengah
17,286 N/A
Papua Kab. Yalimo 31,474 N/A
Papua Kab. Puncak 47,396 N/A
Papua Kab. Dogiyai 34,067 N/A
Papua Kab. Intan Jaya 16,304 N/A
Papua Kab. Deiyai 26,030 N/A

140. 124
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Papua Kota Jayapura 152,988 N/A
Papua 1,382,624 N/A
Riau Kab. Kuantan Singingi 143,123 N/A
Riau Kab. Indragiri Hulu 193,869 N/A
Riau Kab. Indragiri Hilir 294,867 N/A
Riau Kab. Pelalawan 203,847 N/A
Riau Kab. Siak 197,449 N/A
Riau Kab. Kampar 362,879 N/A
Riau Kab. Rokan Hulu 294,195 N/A
Riau Kab. Bengkalis 244,620 N/A
Riau Kab. Rokan Hilir 277,096 N/A
Riau Kab. Kepulauan Meranti 84,487 N/A
Riau Kota Pekanbaru 491,432 N/A
Riau Kota Dumai 134,959 N/A
Riau 2,918,966 N/A
Sulawesi Barat Kab. Majene 73,351 N/A
Sulawesi Barat Kab. Polewali Mandar 191,895 N/A
Sulawesi Barat Kab. Mamasa 66,886 N/A
Sulawesi Barat Kab. Mamuju 111,126 N/A
Sulawesi Barat Kab. Pasangkayu 64,946 N/A
Sulawesi Barat Kab. Mamuju Tengah 55,558 N/A
Sulawesi Barat 563,999 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Kepulauan Selayar 66,879 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Bulukumba 201,143 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Bantaeng 81,530 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Jeneponto 160,189 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Takalar 137,171 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Gowa 344,872 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Sinjai 112,524 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Maros 153,522 N/A

141. 125
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Sulawesi Selatan Kab. Pangkajene Dan
Kepulauan
152,317 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Barru 85,340 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Bone 365,524 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Soppeng 128,562 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Wajo 202,124 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Sidenreng Rappang 150,674 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Pinrang 179,310 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Enrekang 91,996 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Luwu 150,977 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Tana Toraja 104,083 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Luwu Utara 138,442 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Luwu Timur 125,873 N/A
Sulawesi Selatan Kab. Toraja Utara 98,062 N/A
Sulawesi Selatan Kota Makassar 675,541 N/A
Sulawesi Selatan Kota Parepare 66,306 N/A
Sulawesi Selatan Kota Palopo 76,794 N/A
Sulawesi Selatan 4,042,495 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kepulauan 53,524 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Banggai 179,430 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Morowali 52,289 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Poso 123,939 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Donggala 125,780 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Toli-toli 102,646 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Buol 64,822 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Parigi Moutong 209,015 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Tojo Una-una 64,163 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Sigi 103,149 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Banggai Laut 32,071 N/A
Sulawesi Tengah Kab. Morowali Utara 58,127 N/A
Sulawesi Tengah Kota Palu 168,872 N/A

142. 126
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Sulawesi Tengah 1,337,494 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Buton 41,374 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Muna 90,118 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Konawe 98,520 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka 106,233 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Selatan 125,433 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Bombana 73,452 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Wakatobi 46,756 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Utara 61,388 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Buton Utara 23,770 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Utara 22,910 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Kolaka Timur 56,487 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Konawe Kepulauan 12,971 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Muna Barat 32,013 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Buton Tengah 34,974 N/A
Sulawesi Tenggara Kab. Buton Selatan 29,784 N/A
Sulawesi Tenggara Kota Kendari 153,542 N/A
Sulawesi Tenggara Kota Baubau 70,246 N/A
Sulawesi Tenggara 1,077,412 N/A
Sulawesi Utara Kab. Bolaang
Mongondow
118,350 N/A
Sulawesi Utara Kab. Minahasa 199,073 N/A
Sulawesi Utara Kab. Kepulauan Sangihe 72,654 N/A
Sulawesi Utara Kab. Kepulauan Talaud 49,007 N/A
Sulawesi Utara Kab. Minahasa Selatan 117,814 N/A
Sulawesi Utara Kab. Minahasa Utara 105,439 N/A
Sulawesi Utara Kab. Bolaang
Mongondow Utara
36,168 N/A
Sulawesi Utara Kab. Siau Tagulandang
Biaro
38,771 N/A
Sulawesi Utara Kab. Minahasa Tenggara 53,995 N/A

143. 127
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Sulawesi Utara Kab. Bolaang
Mongondow Selatan
28,173 N/A
Sulawesi Utara Kab. Bolaang
Mongondow Timur
34,325 N/A
Sulawesi Utara Kota Manado 219,693 N/A
Sulawesi Utara Kota Bitung 107,357 N/A
Sulawesi Utara Kota Tomohon 62,279 N/A
Sulawesi Utara Kota Kotamobagu 59,335 N/A
Sulawesi Utara 1,304,210 N/A
Sumatera Barat Kab. Kepulauan
Mentawai
30,749 N/A
Sumatera Barat Kab. Pesisir Selatan 192,194 N/A
Sumatera Barat Kab. Solok 153,637 N/A
Sumatera Barat Kab. Sijunjung 97,005 N/A
Sumatera Barat Kab. Tanah Datar 169,209 N/A
Sumatera Barat Kab. Padang Pariaman 181,460 N/A
Sumatera Barat Kab. Agam 220,123 N/A
Sumatera Barat Kab. Lima Puluh Kota 174,326 N/A
Sumatera Barat Kab. Pasaman 111,337 N/A
Sumatera Barat Kab. Solok Selatan 67,376 N/A
Sumatera Barat Kab. Dharmasraya 102,033 N/A
Sumatera Barat Kab. Pasaman Barat 169,341 N/A
Sumatera Barat Kota Padang 409,419 N/A
Sumatera Barat Kota Solok 30,206 N/A
Sumatera Barat Kota Sawah Lunto 29,958 N/A
Sumatera Barat Kota Padang Panjang 23,811 N/A
Sumatera Barat Kota Bukittinggi 57,566 N/A
Sumatera Barat Kota Payakumbuh 64,242 N/A
Sumatera Barat Kota Pariaman 39,962 N/A
Sumatera Barat 2,321,417 N/A
Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu 154,113 N/A
Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ilir 337,013 N/A

144. 128
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Sumatera Selatan Kab. Muara Enim 253,316 N/A
Sumatera Selatan Kab. Lahat 175,906 N/A
Sumatera Selatan Kab. Musi Rawas 166,880 N/A
Sumatera Selatan Kab. Musi Banyuasin 248,132 N/A
Sumatera Selatan Kab. Banyu Asin 351,161 N/A
Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu
Selatan
144,707 N/A
Sumatera Selatan Kab. Ogan Komering Ulu
Timur
298,300 N/A
Sumatera Selatan Kab. Ogan Ilir 182,290 N/A
Sumatera Selatan Kab. Empat Lawang 101,321 N/A
Sumatera Selatan Kab.Penukal Abab
Lematang Ilir
73,381 N/A
Sumatera Selatan Kab.Musi Rawas Utara 76,431 N/A
Sumatera Selatan Kota Palembang 750,721 N/A
Sumatera Selatan Kota Prabumulih 81,343 N/A
Sumatera Selatan Kota Pagar Alam 63,155 N/A
Sumatera Selatan Kota Lubuklinggau 98,141 N/A
Sumatera Selatan 3,555,690 N/A
Sumatera Utara Kab. Nias 40,160 N/A
Sumatera Utara Kab. Mandailing Natal 179,080 N/A
Sumatera Utara Kab. Tapanuli Selatan 107,186 N/A
Sumatera Utara Kab. Tapanuli Tengah 151,717 N/A
Sumatera Utara Kab. Tapanuli Utara 134,167 N/A
Sumatera Utara Kab. Toba Samosir 85,830 N/A
Sumatera Utara Kab. Labuhan Batu 205,612 N/A
Sumatera Utara Kab. Asahan 324,714 N/A
Sumatera Utara Kab. Simalungun 421,932 N/A
Sumatera Utara Kab. Dairi 120,874 N/A
Sumatera Utara Kab. Karo 221,093 N/A
Sumatera Utara Kab. Deli Serdang 1,031,244 N/A
Sumatera Utara Kab. Langkat 463,375 N/A

145. 129
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Sumatera Utara Kab. Nias Selatan 95,581 N/A
Sumatera Utara Kab. Humbang
Hasundutan
83,885 N/A
Sumatera Utara Kab. Pakpak Bharat 17,945 N/A
Sumatera Utara Kab. Samosir 56,135 N/A
Sumatera Utara Kab. Serdang Bedagai 275,595 N/A
Sumatera Utara Kab. Batu Bara 184,276 N/A
Sumatera Utara Kab. Padang Lawas
Utara
107,788 N/A
Sumatera Utara Kab. Padang Lawas 104,614 N/A
Sumatera Utara Kab. Labuhan Batu
Selatan
137,469 N/A
Sumatera Utara Kab. Labuhan Batu
Utara
154,529 N/A
Sumatera Utara Kab. Nias Utara 42,445 N/A
Sumatera Utara Kab. Nias Barat 26,940 N/A
Sumatera Utara Kota Sibolga 35,558 N/A
Sumatera Utara Kota Tanjung Balai 78,361 N/A
Sumatera Utara Kota Pematang Siantar 131,610 N/A
Sumatera Utara Kota Tebing Tinggi 79,765 N/A
Sumatera Utara Kota Medan 1,050,010 N/A
Sumatera Utara Kota Binjai 133,624 N/A
Sumatera Utara Kota Padangsidimpuan 106,969 N/A
Sumatera Utara Kota Gunungsitoli 52,726 N/A
Sumatera Utara 6,442,808 N/A

146. 130
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.57. Capaian dan Target Indikator Persentase penyandang diabetes
melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP Tahun 2022
Dari grafik dapat dilihat bahwa target dari indikator Persentase penyandang
diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP yaitu 36%
(2020), 58% (2021) dan 90% (2023) namun capaian untuk indikator Persentase
penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP
dari tahun 2020 ke tahun 2022 masih nol (0). Hal ini karena indikator ini merupakan
indikator baru pada renstra tahun 2022. Agar indikator ini dapat menyesuaikan
dengan masa kerja renstra maka ditetapkan target setiap tahunnya. Dengan adanya
pengembangan system informasi dan pelaporan ASIK dihrapkan data capaian
indikator dapat tersaedia untuk tahun 2023 dan tahun 2024.
Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator Persentase
penyandang diabetes melitus yang gula darahnya terkendali di puskesmas/FKTP:
1) Penguatan surveilans faktor risiko PTM melalui Sistem Informasi berbasis web
(SIPTM) maupun berbasis mobile (ASIK) yang merupakan sistem pelaporan
Penyakit Tidak Menular.
2) Deteksi dini diabetes melitus melalui pemanfaatan dana dekonsentrasi
penyelenggaraan Posbindu PTM.
3) Pemanfaat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di seluruh kabupaten / kota melalui
penyediaan alat Posbindu KIT dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP).
4) Medorong pemantauan Gula Darah pada penyandang diabetes melitus dengan
melakukan Advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam penggunaan APBD,
Anggaran Dana Desa, dan sumber dana lainnya sesuai dengan peraturan yang
berlaku.
0% 0% 0%
36%
58%
90%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2020 2021 2022
Capaian 2020 Target

147. 131
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
5) Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk pencapaian target indikator SPM
yaitu pelayanan pasien diabetes melitus sesuai dengan standar.
6) Peningkatan kapasitas tenaga Kesehatan dalam penangan penyakit diabetes
melitus di FKTP melalui workshop dan pelatihan.
7) Inovasi dengan pemanfaatan teknologi dan informasi serta deteksi dini secara
mandiri.
V. Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
Definisi operasional untuk indikator ini adalah jumlah kabupaten/kota yang
memiliki peraturan daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan atau
menerapkan Kawasan Tanpa Rokok di lebih dari 40% tatanan.
Periode tahun 2022 data per triwulan menunjukkan perkembangan
peningkatan jumlah kab/kota yang memiliki Perda/Perkada dan/atau menerapkan
KTR yang cukup signifikan. Pada triwulan I (Januari-Maret) realisasinya 418
kab/kota, pada triwulan II (April-Juni) realisasinya 420 kab/kota, pada triwulan III (Juli-
September) realisasinya 431 kab/kota dan triwulan IV (Oktober-Desember)
realisasinya 441 kab/kota.
Grafik 2.58. Target dan Realisasi jumlah Kab/ Kota Menerapkan KTR Tahun
2022
Jumlah kab/kota yang menerapkan KTR tahun 2020 dengan realisasi 285
kab/kota, tahun 2021 dengan realisasi 316 kab/kota meningkat menjadi 441 kab/kota
pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Meskipun
demikian hal ini masih merupakan target secara kuantitas belum sampai pada tahap
penerapan KTR dengan penegakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran
terhadap KTR.
415
420
425
430
435
440
445
424
441

148. 132
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Ada perbedaan definisi operasional dalam perhitungan pencapaian target
pada tahun 2021 dengan tahun 2022 sehingga ada peningkatan yang cukup
signifikan. Tahun 2021 hanya menghitung berdasarkan kab/kota yang memiliki Perda
KTR saja, sedangkan definisi operasional tahun 2022 menghitung berdasarkan
kab/kota yang memiliki Perda dan/atau Perkada tentang KTR.
Grafik 2.59. Target dan Realisasi Jumlah Kab/Kota Menerapkan KTR periode
Tahun 2020-2022
Penerapan KTR menjadi bagian dalam upaya pencapaian target untuk
menurunkan prevalensi perokok penduduk usia 10-18 tahun, meskipun masih jauh
dari harapan. Data Global Youth Tobacco Survey (GYTS, 2019) menunjukkan bahwa
perokok usia 13-15 tahun justru meningkat dari 18,3% (2016) menjadi 19,2% (2019).
Sehingga perlu upaya bersama dari semua komponen/unsur baik pemerintah,
swasta, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk mendukung
upaya ini melalui berbagai kegiatan yang lebih produktif bagi anak-remaja dan
edukasi secara berkelanjutan. Daerah-daerah yang telah berhasil dalam penerapan
KTR perlu mendapatkan apresiasi sebagai pemicu bagi daerah lain untuk ikut serta
mengembangkan penerapan KTR di wilayahnya.
Secara nasional tahun 2024 diharapkan seluruh kab/kota di Indonesia yang
berjumlah 514 kab/kota sudah menerapkan KTR dengan baik. Bila dihitung
persentase capaian menuju 100% di tahun 2024 maka sampai saat ini baru tercapai
85,8%. Masih perlu usaha yang lebih keras dengan harapan semua pimpinan daerah
mempunyai komitmen yang sama untuk melindungi anak-remaja dari bahaya
perilaku merokok dan bahaya paparan asap rokok.
Beberapa Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator :
1) Melakukan advokasi kepada pimpinan daerah baik Bupati/Walikota yang sama
sekali belum memiliki kebijakan KTR untuk segera menyusun peraturan
280
374
424
285 316
441
0
100
200
300
400
500
Th 2020 Th 2021 Th 2022
Target Realisasi

149. 133
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
dimaksud sebagai kewajiban daerah yang harus dipenuhi sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang
Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
2) Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Kawasan Tanpa Rokok di 7
tatanan dan melakukan pembinaan teknis dalam upaya percepatan penerapan
KTR di kab/kota yang telah memiliki kebijakan KTR. Kegiatan ini dilaksanakan
pada 21 lokus, yaitu 1) Kab. Sumedang, Kab. Indramayu (Jawa Barat), Kab.
Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Kota Banda Aceh (Aceh), Kota Jambi
(Jambi), Kota Dumai (Riau), Kab. Bintan (Kep. Riau), Kota Pariaman (Sumatera
Barat), Kab. Gowa (Sulawesi Selatan), Kota Ambon (Maluku), Kab Banjar
(Kalimantan Selatan), Kab. Gianyar (Bali), Kab. Serang (Banten), Kab.
Tulungagung, Kota Probolinggo (Jawa Timur), Kab. Pemalang, Kota Salatiga
(Jawa Tengah), Kab. Katingan (Kalimantan Tengah)
3) Menyelenggarakan pertemuan koordinasi Pusat dan Daerah secara daring
terkait Renstra KTR dan UBM.
4) Sosialisasi terkait aplikasi dashboard e-monev KTR di 6 lokus yaitu Kab. Bekasi,
Kota Bekasi, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bandung, Kota Bandung (Jawa
Barat), Kota Metro (Lampung) bersama dengan WHO.
5) Menyelenggarakan pertemuan koordinasi Pusat dan Daerah dalam program
percepatan implementasi KTR di Bali.
6) Menyelenggarakan pertemuan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dalam
percepatan implementasi KTR di 7 tatanan.
7) Menyelenggarakan pertemuan lintas program, lintas sector dan media dalam
menindak lanjuti hasil kajian GATS 2021 dalam upaya pencegahan dan
pengendalain tembakau
8) Melaksanakan audiensi dengan lintas Kementerian/Lembaga dalam mendukung
upaya perlindungan anak-remaja dari bahaya merokok dan paparan asap rokok.
9) Melaksanakan pertemuan untuk menyusun petunjuk teknis penerapan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)
10) Menyampaikan surat edaran Menteri Kesehatan kepada pemerintah daerah
Provinsi dan Kab/Kota untuk melakukan percepatan penerapan Kawasan Tanpa
Rokok di wilayahnya sebagai upaya perlindungan bagi anak-remaja, ibu hamil
dari paparan asap rokok.
11) Mendorong pemerintah daerah terkait surat edaran dari Kementerian Dalam
Negeri untuk pemanfaatan dashboard e-monev KTR sebagai bentuk monitoring

150. 134
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
dan evaluasi dalam penerapan KTR di wilayahnya.
12) Melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada stakeholder dan masyarakat
dengan memperbanyak media komunikasi informasi edukasi (KIE) tentang
bahaya rokok dan paparan asap rokok dengan tujuan melindungi generasi muda
dan ibu hamil.
13) Menyelenggarakan webinar kesehatan baik untuk tenaga kesehatan maupun
masyarakat umum terkait dampak rokok bagi kesehatan maupun lingkungan.
14) Menyelenggarakan webinar kesehatan bagi anak dan remaja sebagai agen
perubahan dalam menyosngsong dan mewujudkan generasi emas 2045.
Mendorong para remaja untuk secara aktif sebagai generasi penggerak anti
rokok dengan tema “Keren Tanpa Rokok”
15) Melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk
Tembakau Bagi Kesehatan karena dinilai sudah tidak sesuai dengan
perkembangan hasil produk tembakau yang berkembang lebih pesat, termasuk
berkembangnya rokok elektronik yang belum diatur dalam PP 109/2012 tersebut.
16) Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan dan pengendalian
tembakau daerah terpilih melalui gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS)
bersama dengan Anggota Komisi IX DPR-RI pada 8 lokus yaitu Kab. Belu (NTT),
Kab. Brebes, Kab Tegal, Kab. Sukoharjo (Jawa Tengah), Kab. Sukabumi (Jawa
Barat), Kota Pagar Alam, Kab Ogan Ilir (Sumatera Selatan). Untuk Kab Ogan Ilir
diselenggarakan 2 kali kegiatan dengan lokasi yang berbeda.
VI. Jumlah Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti
Merokok (UBM)
Setiap kabupaten/kota yang puskesmasnya telah menyelenggarakan
layanan upaya berhenti merokok dan melakukan input data ke dalam SIPTM
berbasis web dianggap telah menyelenggarakan layanan UBM.
Periode tahun 2022 data per triwulan layanan UBM menunjukkan
perkembangan peningkatan meskipun tidak signifikan. Pada triwulan I (Januari-
Maret) realisasinya 98 kab/kota, pada triwulan II (April-Juni) realisasinya 108
kab/kota, pada triwulan III (Juli-September) realisasinya 116 kab/kota dan triwulan
IV (Oktober-Desember) realisasinya 134 kab/kota.

151. 135
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.60. Jumlah Kab/Kota yang ≥40% Puskesmasnya Menyelenggarakan
Layanan UBM Tahun 2022
Jumlah kab/kota yang ≥40% puskesmas menyelenggarakan layanan UBM
tahun 2020 dengan realisasi 13 kab/kota, tahun 2021 dan tahun 2022 menunjukkan
peningkatan meskipun belum mencapai target yang diharapkan. Selama masa
pandemi COVID-19 layanan UBM di berbagai daerah terhenti karena khawatir risiko
penularan. Selain itu data dari daerah belum diinput ke dalam SIPTM sehingga
secara otomatis nama puskesmas tidak akan tercatat dalam sistem sebagai
puskesmas yang menyelenggarakan layanan UBM. Begitu juga SDM dan
ketersediaan anggaran di masing-masing daerah perlu diperkuat serta ada
komitmen bersama untuk mewujudkannya layanan UBM sebagai salah satu upaya
dalam menurunkan prevalensi perokok pada penduduk usia 10-18 tahun.
Grafik 2.61. Jumlah Kab/Kota yang ≥40% Puskesmasnya Menyelenggarakan
Layanan UBM Periode 2020-2022
Jumlah kab/kota yang ≥40% puskesmasnya menyelenggarakan layanan
UBM menjadi bagian dalam mendukung pencapaian target menurunkan prevalensi
perokok pada penduduk usia 10-18 tahun, meskipun masih jauh dari harapan. Data
175
134
Target Capaian
50
100
175
13
94
134
0
50
100
150
200
Th 2020 Th 2021 Th 2022
Target Realisasi

152. 136
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Global Adult Tobacco Survey (GATS, 2021) menunjukkan bahwa 63,4% orang
dewasa yang saat ini merokok berencana atau mempertimbangkan untuk berhenti
merokok. Sedangkan 38,9% perokok yang mengunjungi penyedia layanan
kesehatan dalam 12 bulan terakhir dianjurkan untuk berhenti merokok. Hal ini
menunjukkan bahwa upaya promotif dan preventif telah berjalan dengan baik namun
demikian upaya untuk monitoring dan evaluasinya masih sangat terbatas.
Data survey Quitline.Ina tahun 2022 menunjukkan bahwa klien perokok yang
dilakukan pendampingan konseling untuk berhenti merokok dan berhasil berhenti
merokok sebesar 36% dari para perokok yang mempunyai komitmen ingin berhenti
merokok dan menjalani konseling selama 1 tahun.
Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target indikator antara lain:
1) Menyelenggarakan pelatihan Training of Trainer (ToT) untuk membentuk Tim
pelatih di daerah agar dapat melakukan percepatan pelatihan UBM di
wilayahnya.
2) Mendorong Dinas Kesehatan Kab/Kota yang telah memiliki banyak petugas
terlatih UBM untuk dapat mengembangkan layanan UBM di wilayahnya.
3) Mendorong Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk membuat puskesmas percontohan
dalam layanan UBM sehingga menjadi rujukan bagi puskesmas lain untuk
meningkatkan motivasi dan mengembangkan inovasi dalam layanan UBM.
4) Mengintegrasikan layanan UBM puskesmas sebagai rujukan, dengan menjaring
para perokok yang berasal dari berbagai kegiatan program baik skrining
kesehatan pada OPD maupun kegiatan posbindu PTM di masyarakat umum dan
penjaringan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK).
5) Mempromosikan layanan UBM di berbagai event kesehatan maupun event
nasional lainnya.
6) Memperbanyak media komunikasi informasi edukasi (KIE) pentingnya layanan
UBM dan manfaat berhenti merokok.
7) Melakukan pendekatan kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan para
penggiat anti rokok yang mempunyai komitmen yang sama dalam pengendalian
konsumsi tembakau dalam melindungi generasi muda dan ibu hamil dari bahaya
paparan asap rokok.
8) Petugas layanan UBM harus secara kontinyu melakukan input data pada Sistem
Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) berapapun jumlah klien yang
melakukan kunjungan, sehingga nama puskesmas tsb akan tercatat sebagai
penyelenggara layanan UBM dalam sistem.
9) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dan pembinaan teknis

153. 137
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
dalam penyelenggaraan layanan UBM pada 7 lokus yaitu: Kab. Gorontalo
(Gorontalo), Kota Mojokerto (Jawa Timur), Kab. Sleman (DI Yogyakarta), Kab.
Sigi (Sulawesi Tengah), Kab. Bulungan (Kalimantan Utara), Kab. Kampar (Riau),
Kab. Bogor (Jawa Barat) yang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Puskesmas setempat. Melaksanakan monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan pelatihan UBM daerah yang menggunakan dana
dekonsentrasi.
10) Menyelenggarakan Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) untuk kegiatan program
UBM bekerjasama dengan BPPSDM Kesehatan.
11) Menyelenggarakan monev penggunaan Aplikasi ASIK secara daring pada 6
lokus daerah pembinaan wilayah Tim Kerja PPKGI, yaitu Sumatera Selatan,
Lampung, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara.
12) Penyusunan modul Asma dan PPOK dengan melibatkan Lintas Program,
Akademisi dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).
13) Melakukan pertemuan untuk revisi pedoman Penyakit Paru Obstruksi Kronis
(PPOK)
14) Melakukan pertemuan untuk menyusun bahan promotif-preventif berupa media
komunikasi informasi edukasi (KIE)
15) Melaksanakan pencetakan media KIE pencegahan dan pengendalian tembakau
16) Melaksanakan deteksi dini risiko PPOK yang diselenggarakan pada 24 lokus di
wilayah Provinsi Jawa Barat (Kab. Karawang, Kota Bogor, Kota Bandung) dan
Jawa Tengah (Kab. Tegal, Kab. Klaten, Kab. Pekalongan, Kota Pekalongan)
dengan responden usia 40 tahun keatas yang merokok. Kegiatan ini
bekerjasama dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Dinas
Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan petugas kesehatan di Puskesmas
setempat.
17) Menyelenggarakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Quitline.Ina
(layanan konseling berhenti merokok tidak berbayar pada nomor telepon 0800-
177-6565).
18) Menyelenggarakan diseminasi hasil deteksi dini PPOK yang telah dilaksanakan
di 24 lokus dalam webinar kesehatan mengundang seluruh dinas kesehatan
provinsi, kabupaten/kota.
2. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
I. Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem
kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV

154. 138
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
80%
85%
90%
60%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2022 2023 2024
Target Capaian
11%
24%
40%
60%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah orang dengan risiko (kelompok
WPS, LSL,Penasun WBP,Waria Ibu Hamil, Pasien IMS, Pasien TBC), terinfeksi virus
yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV.
Angka ini menggambarkan orang yang berisiko mengetahui status terinfeksi HIV
secara dini.
Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem
kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV. Capaian tahun 2022
belum mancapai target yaitu 60 % dari target yaitu 80 % .
Indikator Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan
sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV pada tahun 2021
belum masuk dalam indikator kinerja kegiatan sehingga hasil capaiannya tidak ada.
Grafik 2.62. Capaian Indikator Pertahun Orang Dengan Risiko Terinfeksi
Virus Yang Melemahkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Yang
Mendapatkan Skrining HIV
Dari grafik di atas terlihat target dimulai tahun 2022 yaitu 80%, tahun 2023
yaitu 85%, dan tahun 2024 yaitu 90%, sedangankan capaian tahun 2022 belum
mencapai target yaitu 60%. Hasil capaian indikator tersebut secara nasional masih
di bawah target yang telah ditetapkan
Grafik 2.63. Persentase Pertriwulan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus
Yang Melemahkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Yang Mendapatkan
Skrining HIV Tahun 2022

155. 139
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Dari grafik di atas pertriwulan dapat di lihat peningkatan skrining dari TW I
adalah 11%, TW II adalah 24 %, TW III adalah 40 % dan TW IV adalah 60 %.
Hasil capaian indikator orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan
sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV per provinsi dapat
dilihat pada grafik berikut :
Grafik 2.64. Persentase Per Propinsi Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus
Yang Melemahkan Sistem Kekebalan Tubuh Manusia Yang Mendapatkan
Skrining HIV Tahun 2022
Berdasarkan grafik diatas diketahui belum semua provinsi mencapai target,
capaian secara Nasional yaitu 60%.. Provinsi yang telah mencapai target untuk
persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan sistem kekebalan
tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV yaitu Provinsi Bangka Belitung
(99%), Kalimantan Utara (94%), Banten (88%), Bali (85%), Jawa tengah (84%), DKI
Jakarta (93%), selebihnya propinsi belum mencapai 80% terendah adalah propinsi
NTT yaitu 18%.
Untuk mencapai indikator persentase orang dengan risiko terinfeksi virus
yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia yang mendapatkan skrining HIV,
maka telah dilakukan upaya sebagai berikut:
1) Kerjasama dengan Mitra dalam penemuan dan penjangkauan pada populasi
beresiko.
2) Penemuan kasus dini melalui skrining yang dilakukan oleh Komunitas
3) Upaya untuk penemuan kasus dini dilakukan dengan memperluas skrining kasus
HIV yang dilakukan oleh Komunitas dengan menggunakan oral fluid. Skrining ini
terutama dilakukan pada populasi kunci yang sangat tersembunyi dan tidak

156. 140
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
pernah akses fasyankes. Skrining terhadap semua orang berisiko lainnya telah
dilakukan secara pasif di fasyankes sejalan dengan Standar pelayanan minimum
bidan Kesehatan indikator ke-12. Skrining aktif juga dilakukan oleh fasyankes
dan komunitas melalui kegiatan mobile clinic.
4) Perluasan layanan PDP (Penemuan, Perawatan dan Pengobatan)
5) Update pencatatan laporan SIHA ke seluruh layanan
II. Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan
pengobatan ART
Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) adalah orang yang secara positif
didiagnosa terinfeksi HIV/AIDS. Indikator ODHA on ART merupakan salah satu
indikator dalam pencegahan dan pengendalian penyakit HIV AIDS. Untuk
memutuskan mata rantai penularan HIV AIDS untuk mengakhiri AIDS pada tahun
2030, maka diharapkan setiap ODHA yang ditemukan diobati, sehingga virus dapat
tersupresi (jumlah virus didalam tubuh sangat rendah) dan tidak lagi berpotensi
menularkan kepada orang lain:
Grafik 2.65. Target dan capaian Indikator Kinerja tahun 2021-2024
Persentase Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan
pengobatan ART
Target 80% Capaian nya 85%, pada tahun 2022 Target 85% capaian yaitu
80%, Target 2023-2024 masing-masing adalah 90%.
80%
85%
90% 90%
82%
80%
74%
76%
78%
80%
82%
84%
86%
88%
90%
92%
2021 2022 2023 2024
Target Capaian

157. 141
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.66. Target dan capaian Indikator Kinerja tahun 2022 Persentase
Orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan mendapatkan pengobatan ART
Indikator ODHA on ART menggambarkan sejauh mana program mampu
mengendalikan laju transmisi penyakit. Dari Data diatas terlihat bahwa Capaian
indikator persentase ODHA on ART tahun 2022 belum mencapai target yakni target
program HIV AIDS dan PIMS sebesar 85% dengan capaian 82 % dengan kinerja
mencapai 96%.
Grafik 2.67. Target dan capaian Pertriwulan Indikator Kinerja ODHIV baru
ditemukan mendapatkan pengobatan ART Persentase Kasus ODHIV On ART
periode 2022
Dari table grafik di atas pertriwulan dapat di lihat gambaran ODHIV On ART
sebagai berikut pada Tri TW I adalah 41%, TW II adalah 40 %, TW III adalah 41 %
dan TW IV adalah 42 %.
41%
40%
41%
42%
TW I TW II TW III TW IV
Persentase ODHIV on ART per Triwulan

158. 142
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.68. Persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan
mendapatkan pengobatan ART Tahun 2022
Indikator ODHA on ART menggambarkan sejauh mana program mampu
mengendalikan laju transmisi penyakit. Secara Nasional Capaian Indikator baru 60%
tetapi jika di lihat di beberapa propinsi Capaian indikator ODHIV baru ditemukan
mendapatakan pengobatan ART ada beberapa yang mencapai target 80% atau
diatas nya yaitu Propinsi Babel (99%), Kaltara (94%), Banten ( 88%), Bali 85%),
Jateng ( 84%), DKI Jakarta (83%), , selebihnya capaian masih di bawah 80%
terendah NTT 18%)
Grafik 2.69. Persentase Target dan Capaian Persentase ODHA on ART Tahun
2020-2024

159. 143
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Dari grafik terlihat ODHIV on ARV pada tahun 2021 terjadi penurunan karena
Indonesia berhadapan dengan pandemic covid sehingga angka Lost to follow up
diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pertambahan ODHA baru pada tahun 2021
yang mendapatkan pengobatan ARV. Pada Tahun 2022 terjadi peningkatan ODHIV
on ARV namun belum mencapai target.
Untuk Kascade HIV sampai dengan Desember 2022, dari estimasi ODHIV
sebanyak 526.841 orang, diketahui ODHIV yang masih hidup dan mengetahui status
sebesar 81% yaitu 429.215 Orang. ODHIV yang sedang mendapatkan pengobatan
ARV sebanyak 179.659 (42%) dan yang di tes Viral load pada tahun 2022 sebanyak
36.821 dimana 91,1% virusnya tersupresi.
Grafik 2.70. Progres Capaian Program HIV AIDS untuk indikator 95 – 95 – 95
Berdasarkan data dari sistem informasi HIV, dari tahun 2018 – 2022,
pertambahan ODHIV baru terlihat menurun pada tahun 2020 – 2021 dan pada tahun
2022, tercatat temuan kasus sebesar 42.005 menjadi 428.215 Orang mengetahui
status dan masih hidup (81%). Jumlah perkiraan ODHIV pada tahun 2020 sebanyak
543.100 Orang. Untuk ODHIv yang mengetahui status dan mendapatkan
pengobatan ARV, terjadi penurunan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 terdapat
42% ODHIV mendapatkan pengobatan. Pada tahun 2020 – 2021, situasi pandemic
Covid-19 mempengaruhi temuan kasus dan pengobatan ARV bagi ODHIV yang telah
terdiagnosa terinfeksi HIV. Untuk pemantauan pengobatan ARV, dilakukan
pemeriksaan viral load, pada ODHIV yang baru, pemeriksaan ini dilakukan setelah
minimal mendapatkan ARV selama 6 bulan, 12 bulan dan seterusnya setiap
tahunnya. Pada pemeriksaan ini diharapkan virus ODHIV yang dalam pengobatan
ARV tersupresi. Grafik di atas memberikan gambaran pemeriksaan Viral load pada

160. 144
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
ODHIV yang mendapatkan pengobatan ARV masih rendah. Data menunujukkan
baru 19% (33.538 Orang) ODHIV mengetahui virusnya tersupresi.
Berbagai upaya yang dilakukan sebagai terobosan untuk mencapai indicator
yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Penemuan kasus dini melalui skrining yang dilakukan oleh Komunitas
2. Upaya untuk penemuan kasus dini dilakukan dengan memperluas skrining kasus
HIV yang dilakukan oleh Komunitas dengan menggunakan oral fluid. Skrining ini
terutama dilakukan pada populasi kunci yang sangat tersembunyi dan tidak
pernah akses fasyankes. Skrining terhadap semua orang berisiko lainnya telah
dilakukan secara pasif di fasyankes sejalan dengan Standar pelayanan minimum
bidan Kesehatan indikator ke-12. Skrining aktif juga dilakukan oleh fasyankes
dan komunitas melalui kegiatan mobile clinic.
3. Penyediaan logistik untuk menunjang pelaksanaan program (reagen dan obat)
yang tepat waktu untuk mendukung pelaksanaan program, sehingga setiap
orang yang datang ke fasyankes dapat terlayani dengan baik.
III. Angka keberhasilan pengobatan TBC
Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC/ Success Rate merupakan
indikator yang memberikan gambaran kualitas pengobatan TBC yaitu seberapa
besar keberhasilan pengobatan pada pasien TBC yang sudah mendapat pengobatan
dan dilaporkan. Angka ini menggambarkan besaran pasien TBC yang berhasil dalam
pengobatannya baik dengan kategori sembuh maupun kategori pengobatan lengkap.
Indikator persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (Success Rate)
merupakan indikator merupakan indikator baru dalam RAK pada tahun 2022-204,
sebelumnya indikator tersebut merupakan indikator pada RAP P2P tahun 2020-2021.
Tahun 2022, indikator TBC success rate tidak mencapai target dengan capaian
84,64% dari target 90% dengan persentase kinerja sebesar 94.04%. Data ini masih
bersifat sementara karena masih data per tanggal 25 Januari 2023 Secara lengkap
dapat dilihat pada grafik berikut:

161. 145
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.71. Target dan Capaian Indikator Persentase angka keberhasilan
pengobatan TBC
Berdasarkan grafik di atas dapat kita lihat bahwa terjadi kenaikan capaian
indicator angka keberhasilan pengobatan TBC dari tahun 2020 sebesar 83,1%
menjadi 86% pada tahun 2021. Dari tahun 2021 menurun pada tahun 2022 menjadi
84,64%. Hal ini dapat dikaitkan dengan jumlah penemuan dan pengobatan kasus
TBC yang pada tahun 2019 sebanyak 560.000 kasus sembuh pada tahun 2020
sebanyak 465.000 (83,1%), jumlah penemuan dan pengobatan kasus pada tahun
2020 sebanyak 384.000 dan sembuh pada tahun 2021 sebanyak 330.240 (86%) dan
penemuan kasus terus meningkat pada tahun 2021 menjadi 397.463 kasus dan
sembuh pada tahun 2022 sebanyak 336.408 kasus (84,64%). Jika dilihat secara
persentase capaian tahun 2022 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2021, namun
jika dilihat secara absolut sudah meningkat. Selain itu, dari grafik juga terlihat bahwa
indikator ini selama 3 tahun berturut-turut tidak mencapai target ada proyeksi 2023-
2024
Data Badan Kesehatan Dunia WHO yang dimuat pada Global TB Report
2022,memperlihatkan indikator yang dipakai dalam mencapai tujuan “End the Global
TB epidemic” adalah jumlah kematian akibat TB per tahun, angka kejadian
(incidence rate) per tahun serta persentase rumah tangga yang menanggung biaya
pengobatan TB. Menurut TB Global Report tahun 2022 untuk Indonesia, angka
kejadian (insidensi) TB tahun 2021 adalah 354 per 100.000 (sekitar 969.000 pasien
TB), dan 2,27% (22.000 kasus) di antaranya dengan TB/HIV. Angka kematian TB
adalah 52 per 100.000 penduduk (jumlah kematian 144.000) tidak termasuk angka
kematian akibat TB/HIV. WHO memperkirakan ada 28.000 kasus Multi Drug
Resistence (MDR) di Indonesia.
90 90 90 90 90
83,1
86
84,64
78
80
82
84
86
88
90
92
2020 2021 2022 2023 2024
Target Capaian

162. 146
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Data Global TB Report tahun 2021 menunjukkan bahwa angka keberhasilan
pengobatan TBC secara global sebesar 86%, seperti terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.8. Angka keberhasilan pengobatan di dunia Tahun 2020 - 2021
No Negara Populasi Jumlah Kasus
Insidence
Rate
Jumlah kematian TSR (%)
2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
1 India 1.400.000.000 1.400.000.000 2.600.000 3.000.000 186 210 493.000 494.000 84 85
2 China 1.400.000.000 1.400.000.000 842.000 780.000 60 55 30.000 30.000 94 95
3 Indonesia 273.500.000 273.800.000 824.000 969.000 301 354 93.000 144.000 83 86
4 Filipina 109.600.000 113.900.000 591.000 741.000 539 650 31.000 60.000 86 76
5 Pakistan 220.900.000 231.400.000 573.000 611.000 259 264 44.000 48.000 93 94
6 Nigeria 206.100.000 213.400.000 452.000 467.000 219 219 128.000 112.000 88 90
7 Bangladesh 164.700.000 169.400.000 360.000 375.000 219 221 44.000 42.000 95 95
8 Afrika Selatan 59.300.000 59.400.000 328.000 304.000 553 513 25.000 23.000 79 78
9 Vietnam 97.300.000 97.500.000 172.000 169.000 177 173 8.600 12.000 91 91
10 Myanmar 54.400.000 53.800.000 167.000 194.000 307 360 18.000 32.000 88 87
11 Kenya 53.800.000 53.000.000 139.000 133.000 258 251 21.000 20.000 86 85
12 Angola 32.900.000 34.500.000 115.000 112.000 350 325 18.000 18.000 69 53
13 Brazil 212.600.000 214.300.000 96.000 104.000 45 48 5.700 6.000 69 67
14 Uganda 45.700.000 45.900.000 90.000 91.000 197 199 7.400 6.300 82 85
15
Federasi
Rusia
145.900.000 145.100.000 68.000 69.000 47 47 7.300 4.900 68
62
16 Peru 33.000.000 33.700.000 38.000 44.000 115 130 2.400 4.000 83 85
17 Ukraina 43.700.000 43.500.000 32.000 31.000 73 71 4.100 3.600 79 77
Regional
1 Afrika 1.100.000.000 1.200.000.000 2.500.000 2.500.000 227 212 379.000 365.000 86 86
2 Amerika 1.000.000.000 1.000.000.000 291.000 309.000 29 30 19.000 23.000 74 72
3 Timur Tengah 730.800.000 766.500.000 821.000 860.000 112 112 80.000 86.000 91 92
4 Eropa 932.900.000 930.900.000 231.000 230.000 25 25 21.000 20.000 75 72
5 Asia Tenggara 2.000.000.000 2.100.000.000 4.300.000 4.800.000 215 234 698.000 763.000 85 86
6 Pasifik Barat 1.900.000.000 1.900.000.000 1.800.000 1.900.000 95 98 87.000 120.000 91 88
Global 7.800.000.000 7.900.000.000 9.900.000 10.600.000 127 134 1.300.000 1.400.000 86 86
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian angka keberhasilan
pengobatan TBC di Indonesia pada tahun 2021 sudah sesuai dengan capaian di Asia
Tenggara maupun di global yaitu sebesar 86%. Tabel di atas menunjukkan Angka
Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di 8 negara beban tertinggi dan negara-

163. 147
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
negara yang mengalami penurunan penemuan kasus TBC serta regional WHO tahun
2020 dan meningkat pada tahun 2021. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui
bahwa secara regional, maka angka keberhasilan terendah adalah regional Amerika
dan regional Eropa (72%), sedangkan regional Asia Tenggara sebesar 86%. Bila
dibandingkan pada 8 negara dengan beban tertinggi, maka angka keberhasilan
pengobatan Tuberkulosis paling rendah di Filipina (76%) dan Afrika Selatan (78%).
Bila dilihat dari negara-negara yang mengalami penurunan penemuan kasusnya,
maka yang paling rendah adalah Angola (53%), Federasi Rusia (62%) dan Brazil
(67%).
Bila dibandingkan dengan indikator RPJMN dan indikator strategis Renstra
Kementerian Kesehatan yakni menurunnya insidensi TBC per 100.000 penduduk,
maka angka keberhasilan pengobatan akan mempengaruhi insidensi TBC. Data
Global Report TB, 2022 menujukkan insidensi TBC di Indonesia sebesar 354 per
100.000 penduduk pada tahun 2021, meningkat bila dibandingkan dengan insidensi
TBC tahun 2020 yakni 301 per 100.000 penduduk yang sebelumnya sudah menurun
dari 2018 yakni 316 per 100.000 penduduk menjadi 312 per 100.000 penduduk pada
tahun 2019. Angka insidensi menggambarkan jumlah kasus TBC di populasi, tidak
hanya kasus TBC yang datang ke pelayanan kesehatan dan dilaporkan ke program.
Angka ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat termasuk kemiskinan, ketimpangan
pendapatan, akses terhadap layanan kesehatan, gaya hidup, dan buruknya sanitasi
lingkungan yang berakibat pada tingginya risiko masyarakat terjangkit TBC. Insidensi
TBC dengan angka keberhasilan pengobatan memiliki hubungan negatif yang artinya
jika angka keberhasilan pengobatan semakin tinggi, maka insidensi TBC akan
menurun dan sebaliknya angka keberhasilan pengobatan semakin tinggi berarti
penderita TBC yang sembuh semakin banyak dan kemungkinan untuk menularkan
akan berkurang. Jika penularan berkurang maka jumlah penderita TBC di populasi
juga berkurang, dengan demikian insidensi juga menurun. Meningkatnya insidensi
pada tahun 2021 dimungkinkan dengan rendahnya angka keberhasilan pengobatan
pada tahun 2020 sehingga potensi penularan meningkat yang pada akhirnya
insidensi juga meningkat. Pemantauan insiden TBC diperlukan untuk mengetahui
penyebaran kasus baru TBC dan kambuh TBC di masyarakat. Insidensi TBC tidak
hanya dipengaruhi oleh angka keberhasilan pengobatan saja tetapi juga cakupan
penemuan kasus (TBC coverage).
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator persentase cakupan keberhasilan
pengobatan TBC tahun 2022:

164. 148
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
1. Memberikan umpan balik hasil capaian tiap triwulan pada provinsi dan
kabupaten/kota yang belum melapor dan capaiannya masih rendah
2. Penigkatan kapasitas melalui virtual terkait pencatatan dan pelaporan untuk
provinsi, kabupaten/kota (khususnya Rumah Sakit Pemerintah, Swasta, dan
DPM/Klinik)
3. Subdit TB bersama dengan mitra/ partner menyusun kegiatan intervensi
pelayanan TBC pada masa COVID yang bersumber pembiayaan dari Hibah
seperti pengiriman obat pada pasien TBC melalui kurir, optimalisasi pengiriamn
transport sputum, invenstigasi kontak dan konseling TBC by phone, dukungan
komunitas/kader untuk APD dan transport dalam melakukan pelacakan kasus
dan sebagai PMO
4. Subdit TB melakukan supervisi ke Prov. Kab/kota dan faskes terpilih untuk
Bersama-sama monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lapangan
dalam rangka meningkatkan capaian angka keberhasilan pengobatan.
IV. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai positivity rate (PR) < 5%
Menurut laporan WHO, dalam World Malaria Report (WMR) tahun 2022
secara global, diperkirakan terdapat 247 juta kasus malaria pada tahun 2021,
meningkat dari 245 juta pada tahun 2020, dengan sebagian besar peningkatan ini
berasal dari negara-negara di wilayah Afrika. Negara Afrika menyumbangkan sekitar
234 juta (95%) kasus global pada tahun 2021. Wilayah Asia tenggara menyumbang
sekitar 2% dari beban kasus malaria secara global. Kasus malaria di wiayah Asia
Tenggara berkurang 76% dari 23 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 5 juta pada
tahun 2021. Indonesia menyumbangkan kasus malaria terbesar kedua setelah India
di wilayah region Asia Tenggara, dengan estimasi kasus oleh WHO sebesar 811.636
pada tahun 2021. Berdasarkan laporan rutin malaria menunjukkan terdapat
peningkatan kasus malaria sekitar 30% di Indonesia dari 304.607 tahun 2021
menjadi 400.253 seluruh kasus positif di Indonesia pada tahun 2022 dengan kasus
terbesar terdapat di Provinsi Papua yang berkontribusi menyumbang kasus positif
356.889 (90%) dari kasus nasional.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 22 tahun 2022
tentang penanggulangan malaria serta dokumen Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
bahwa tahun 2022 kita harus mencapai Positivity Rate Malaria (PR) < 5% sebesar
374 kabupaten/kota. Positivity Rate (PR) malaria merupakan presentase jumlah
kasus malaria yang terkonfirmasi dibandingkan dengan jumlah total pemeriksaan
baik positif dan negatif. Capaian indikator Positivity Rate (PR) malaria merupakan

165. 149
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
salah indikator utama persyaratan eliminasi malaria, selain tidak ada kasus
indigenous selama 3 tahun berturut-turut dan Annual Parasite Incidence (API) < 1
per 1000 penduduk.
Kabupaten/Kota yang telah mencapai angka Posititivity Rate (PR) malaria <
5% merupakan salah satu kriteria eliminasi malaria sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan (Permenkes) No. 22 tahun 2022 tentang penanggulangan malaria. Selain
itu, daerah tersebut harus memenuhi tiga 2 kriteria utama lainnya yaitu: API kurang
dari 1 Per 1000 penduduk dan tidak ada penularan setempat malaria selama tiga
tahun berturut-turut serta memenuhi beberapa persyaratan lainnya. Status PR
malaria < 5% diperoleh dari jumlah kasus positif dibandingkan dengan jumlah
pemeriksaan pada waktu yang sama . Kasus positif malaria harus terkonfirmasi
laboratorium yang diagnosis pemeriksaan ditegakan dengan diagnosis melalui RDT
dan atau mikroskop.
Gambar 2.15. Peta Endemisitas Indonesia Tahun 2022 per 20 Januari 2023*

166. 150
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Berikut tabel rincian capaian penduduk per wilayah endemisitas di Indonesia:
Tabel 2.9.Capaian Penduduk Berdasarkan Endemisitas Tahun 2022
per 20 Januari 2023*
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa 89% penduduk Indonesia telah
hidup di daerah bebas malaria dan sekitar 11% penduduk Indonesia masih tinggal di
daerah endemis malaria. Jumlah Kab/Kota pada tahun 2022 yang mencapai API < 1
per 1000 penduduk yaitu sebanyak 459 kabupaten/kota dari target yang ditentukan
sebesar 484 kab/kota atau pencapaian kinerja sebesar 94,8%.
Tabel 2.10. Capaian jumlah Kab/Kota dengan Positivity Rate (PR) Malaria
<5% per Provinsi Tahun 2022
NO PROVINSI
JUMLAH
KAB/KOTA
Jumlah Kab/kota
Positivity Rate
(PR) Malaria
<5%
Jumlah
Kab/kota
Positivity Rate
(PR) Malaria
>5%
% Capaian
Kab/kota
yang
mencapai
PR < 5%
1 ACEH 23 21 2 91%
2
SUMATERA
UTARA
33 20 13 61%
3
SUMATERA
BARAT
19 15 4 79%
4 RIAU 12 8 4 67%
5 JAMBI 11 11 0 100%
6
SUMATERA
SELATAN
17 16 1 94%
7 BENGKULU 10 10 0 100%
8 LAMPUNG 15 15 0 100%
9
KEPULAUAN
BANGKA
BELITUNG
7 7 0 100%
10 KEP. RIAU 7 7 0 100%
11 DKI JAKARTA 6 1 5 17%
No Endemisitas
Penduduk 2022 Kabupaten 2022
Jumlah % Jumlah %
1 Eliminasi (Bebas Malaria)
243,796,793 89% 372 72%
2 Endemis Rendah (API <1‰)
22,004,854 8% 87 17%
3 Endemis Sedang (API 1 - 5 ‰)
5,457,056 2% 27 5%
4 Endemis Tinggi (API > 5 ‰)
3,600,391 1% 28 5%
TOTAL
274,859,094 100% 514 100%

167. 151
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
NO PROVINSI
JUMLAH
KAB/KOTA
Jumlah Kab/kota
Positivity Rate
(PR) Malaria
<5%
Jumlah
Kab/kota
Positivity Rate
(PR) Malaria
>5%
% Capaian
Kab/kota
yang
mencapai
PR < 5%
12 JAWA BARAT 27 5 22 19%
13
JAWA
TENGAH
35 21 14 60%
14
DI
YOGYAKARTA
5 3 2 60%
15 JAWA TIMUR 38 9 29 24%
16 BANTEN 8 3 5 38%
17 BALI 9 7 2 78%
18
NUSA
TENGGARA
BARAT
10 10 0 100%
19
NUSA
TENGGARA
TIMUR
22 22 0 100%
20
KALIMANTAN
BARAT
14 14 0 100%
21
KALIMANTAN
TENGAH
14 13 1 93%
22
KALIMANTAN
SELATAN
13 11 2 85%
23
KALIMANTAN
TIMUR
10 3 7 30%
24
KALIMANTAN
UTARA
5 5 0 100%
25
SULAWESI
UTARA
15 9 6 60%
26
SULAWESI
TENGAH
13 12 1 92%
27
SULAWESI
SELATAN
24 13 11 54%
28
SULAWESI
TENGGARA
17 14 3 82%
29 GORONTALO 6 6 0 100%
30
SULAWESI
BARAT
6 6 0 100%
31 MALUKU 11 10 1 91%
32
MALUKU
UTARA
10 10 0 100%
33
PAPUA
BARAT
13 7 6 54%
34 PAPUA 29 4 25 14%
TOTAL 514 348 166 68%
Sumber data: Laporan Rutin Tim Kerja Malaria per 20 Januari 2023*

168. 152
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 68% kabupaten/kota di Indonesia telah
mencapai positivity rate (PR) < 5%, dimana pada tahun 2022 terdapat 12 Provinsi
yang seluruh Kabupaten/kota telah mencapai Positivity Rate (PR) malaria < 5%.
Target dan capaian positivity rate (PR) malaria < 5% dapat digambarkan pada
grafik di bawah ini dalam kurun waktu tahun 2020-2024
Grafik 2.72. Capaian Jumlah Kabupaten/Kota mencapai Positivity Rate (PR)
malaria < 5% 2020-2024
Sumber data: Laporan Rutin Tim Kerja Malaria per 20 Januari 2022*
Secara nasional untuk target kumulatif tahun 2022 sebanyak 374 kab/kota
mencapai PR malaria < 5%, sedangkan pencapaiannya adalah 348 (93%)
Kab/Kota mencapai PR < 5%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2022, jadi
capaian tahun 2022 dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan
tersebut disebabkan oleh berbagai kegiatan pengendalian malaria yang telah
dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Untuk mencapai target eliminasi malaria, perlu didukung oleh beberapa
indikator komposit, yaitu persentase konfirmasi pemeriksaan sediaan darah dan
persentase pengobatan standar yang juga merupakan indikator Pemantauan
Program Prioritas Janji Presiden tahun 2020 oleh KSP (Kantor Staf Presiden)
yang dipantau setiap tiga bulan. Persentase pemeriksaan sediaan darah adalah
persentase suspek malaria yang dilakukan konfirmasi laboratorium, baik
menggunakan mikroskop maupun Rapid Diagnostik Test (RDT) dari semua
suspek yang ditemukan. Target dan capaian indikator persentase konfirmasi
pemeriksaan sediaan darah adalah sebagai berikut.
374
394
414
354
348
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
300
320
340
360
380
400
420
Baseline 2021 2022 2023 2024
Target
Capaian

169. 153
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.73. Capaian Persentase Konfirmasi Pemeriksaan Sediaan Darah
Sumber data: Laporan Tim Kerja Malaria Tahun 2022 per 13 Januari 2023*
Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa 22 provinsi di Indonesia (65%)
telah mencapai target nasional dalam konfirmasi laboratorium terhadap suspek
malaria. Target nasional adalah 95% dengan capaian tahun 2022 sebesar 99%
dengan jumlah suspek sebanyak 2.957.743 dan jumlah pemeriksaan sediaan darah
dikonfirmasi laboratorium sebanyak 2.988.414 orang.
Beberapa upaya telah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut, antara lain:
1) Diagnostik Malaria
Kebijakan pengendalian malaria terkini dalam rangka mendukung
eliminasi malaria adalah bahwa diagnosis malaria harus terkonfirmasi melalui
pemeriksaan laboratorium baik dengan mikroskop ataupun Rapid Diagnostic
Test (RDT). Penegakkan diagnosa tersebut harus berkualitas dan bermutu
sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan data
yang tepat dan akurat. Berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu
diagnosis terus dilakukan. Kualitas pemeriksaan sediaan darah dipantau melalui
mekanisme uji silang di tingkat kab/kota, provinsi, dan pusat. Kualitas pelayanan
laboratorium malaria sangat diperlukan dalam menegakan diagnosis dan sangat
tergantung pada kompetensi dan kinerja petugas laboratorium di setiap jenjang
fasilitas pelayanan kesehatan. Penguatan laboratorium pemeriksaan malaria
yang berkualitas dilakukan melalui pengembangan jejaring dan pemantapan
mutu laboratorium pemeriksa malaria mulai dari tingkat pelayanan seperti
laboratorium Puskesmas, Rumah Sakit serta laboratorium kesehatan swasta
sampai ke laboratorium rujukan uji silang di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan
Pusat.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
%Konfirmasi Lab Target

170. 154
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas diagnostik malaria telah
dilaksanakan sepanjang tahun 2022, antara lain:
a. Pelatihan Jarak Jauh Mikroskopis Malaria (Daring, 14-16 September dan 4-6
Oktober 2022)
b. On the Job Training Diagnostik Malaria (Kubu Raya, 25-28 Oktober 2022 dan
Sumba Barat, 22-25 November 2022)
c. Koordinasi Pemantapan Mutu Laboratorium Pemeriksa Malaria (11 Juli 2022)
d. Pelatihan Jarak Jauh Malaria Bagi Tenaga ATLM Fasyankes (13-14 April
2022 dan 19-23 April 2022)
e. Pelatihan Manajemen Quality Assurance (QA) Laboratorium Malaria (28
November – 3 Desember 2022)
f. Pendampingan Diagnosi dan Tatalaksana Malaria di Papua Barat (16-19
Maret 2022)
g. On The Job Training Mikroskopis Malaria di Kabupaten Landak (20-24
September 2022)
h. On The Job Training Mikroskopis Malaria di Provinsi Jawa Barat (16-30
November 2022)
i. Uji Kompetensi Petugas Uji Silang Kabupaten/Kota di Provinsi Bali (27
November - 1 Desember 2022)
Gambar 2.16. Pemeriksaan uji silang di lab RSUD Wates dan diskusi dengan
tim di Puskesmas Samigaluh I saat Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana
Malaria
2) Tatalaksana Kasus Malaria
Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan pengobatan malaria
menggunakan obat pilihan yaitu kombinasi derivate artemisinin dengan obat anti
malaria lainnya yang biasa disebut dengan Artemisinin based Combination
Therapy (ACT). ACT merupakan obat yang paling efektif untuk membunuh
parasit sedangkan obat lainnya seperti klorokuin telah resisten. Pada tahun 2019
telah ditetapkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana
Malaria dalam bentuk Keputusan Menkes RI Nomor
HK.01.07/Menkes/556/2019. Berdasarkan Kepmenkes tersebut juga diterbitkan

171. 155
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
buku pedoman tata laksana kasus malaria sesuai dengan perkembangan terkini
dan hasil riset mutakhir. Adapun penggunaan ACT harus berdasarkan hasil
pemeriksaan laboratorium, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya
resistensi obat.
Selain penggunaan OAM yang rasional, salah satu pilar untuk mencapai
eliminasi malaria adalah menjamin universal akses dalam pencegahan,
diagnosis dan pengobatan, sehingga diperlukan keterlibatan semua sektor
terkait termasuk swasta (public private mix partnership).
Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung
kualitas tatalaksana malaria tahun 2022 yaitu:
a. Workshop Tatalaksana Kasus Malaria Bagi Fasyankes Kabupaten/Kota di
Denpasar (26 September 2022)
b. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Malaria ke Kab. Kulon Progo (10-
13 Oktober 2022)
c. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Malaria ke Kab. Yapen (31
Oktober-3 November 2022)
d. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Malaria ke Kab. Muara Enim (6-
9 Desember 2022)
e. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana ke Nusa Tenggara Timur (7-10
Juni 2022)
f. pendampingan diagnosis dan tatalaksana malaria di Kab. Sumba (22-25 Juni
2022)
g. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Ke Kab. Lampung Selatan (17-
20 Mei 2022)
h. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana di Kab. Indramayu, Jawa Barat
(5-8 April 2022)
i. Pendampingan Diagnosis Tatalaksana di Provinsi Gorontalo (23-25 Maret
2022)
j. Pendampingan Diagnosis dan Tatalaksana Ke Papua Barat (15-18 Maret
2022)
k. Supervisi dalam rangka Pertemuan Penguatan Peran Tenaga Kesehatan
dalam Tatalaksana dan Sistem Pelaporan Malaria di Kab. Bangka Barat (23-
25 Mei 2022)

172. 156
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
3) Surveilans Malaria
Surveilans merupakan kegiatan penting dalam upaya eliminasi, karena
salah satu syarat eliminasi adalah pelaksanaan surveilans yang baik untuk
mengidentifikasi daerah atau kelompok populasi yang berisiko malaria dan
melakukan perencanaan sumber daya yang diperlukan untuk pengendalian
malaria. Kegiatan surveilans malaria dilaksanakan sesuai dengan tingkat
endemisitas. Daerah yang telah masuk pada tahap eliminasi dan pemeliharaan
harus melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap setiap kasus positif
malaria sebagai upaya kewaspadaan dini kejadian luar biasa malaria dengan
melakukan pencegahan terjadinya penularan.
Sistem informasi malaria yang disebut SISMAL V2 mulai disosialisasikan
pada Tahun 2018 dan sepenuhnya digunakan pada Tahun 2019. Sebanyak
10.609 fasyankes telah melaporkan data malaria melalui SISMAL V2 pada
Tahun 2022. Untuk memudahkan interoperabilitas data dengan data yang
lainnya maka sejak tahun 2021 SISMAL V3 sudah mulai dikembangkan dan di
tahun 2022 dilakukan sosialisasi awal SISMAL V3.
Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung
kegiatan surveilans, sistem informasi dan monitoring dan evaluasi malaria:
a. Workshop Pengelola SISMAL (13-14 Oktober 2022)
b. On The Job Training SISMAL
c. Update Modul Surveilans Malaria (28 April 2022)
d. Pertemuan Penguatan Surveilans Migrasi Lintas Sektoral Tingkat Kabupaten
Kulonprogo Melalui Daring Tanggal 4 November dan 3 Desember 2022
e. Supervisi Monev peningkatan kapasitas surveilans malaria dan notifikasi
silang bagi 6 Kabupaten/ Kota yg berbatasan dengan Timor Leste,(2-5
Agustus 2022)
f. Workshop Surveilans Migrasi Bagi Tenaga KKP, TNI/Polri dan Dinkes Provinsi
(9 Agustus 2022)
g. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Kab Labuhan Batu Utara, Sumut (15-18
Maret 2022)
h. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Kab Bangka Barat Babel (15-18 Maret
2022)
i. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Kab Batubara Sumut (8-11 Maret 2022)
j. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria Pada Populasi Khusus (MMP) Kab
Rejang Lebong Prov Bengkulu (21-25 Maret 2022)
k. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria di Prov NTB Tanggal 18-21 April 2022

173. 157
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
l. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria di Bangka Belitung Tanggal 9-13 Mei
2022
m. Surveilans dan Faktor Risiko Malaria ke Kab Purworejo Jawa Tengah Tanggal
18-21 Mei 2022
n. Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab. Pesawaran,
Lampung (26-29 Oktober 2022)
o. Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko Malaria di Kab. Sorong, Papua
Barat (23-26 November 2022)
p. Refreshing Penggunaan Sismal bagi Kabupaten/Kota dan Faskes di Provinsi
Bali
q. Penyusunan Modul Pelatihan SISMAL V3, (1-2 November 2022)
r. Supervisi dalam Rangka Pertemuan Refreshing E-Sismal di Banten (24-26
Mei 2022)
s. Supervisi dalam rangka Pertemuan Refreshing E-Sismal Tangerang Selatan
(17 Juni 2022)
t. Asessment Peningkatan Kasus SKD/KLB Malaria di Sumatera Barat Kab Kep
Mentawai (22-26 Agustus 2022)
u. Asessment KLB Malaria di Maluku Tengah (11-15 Desember 2022)
Gambar 2.17. Kegiatan Surveilans dan Pengendalian Faktor Risiko
Malaria di Kab. Pesawaran dan Kab. Sorong
4) Pengendalian Vektor Malaria
Sampai saat ini nyamuk Anopheles telah dikonfirmasi menjadi vektor
malaria di Indonesia sebanyak 25 jenis (species). Jenis intervensi pengendalian
vektor malaria dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain memakai
kelambu berinsektisida (LLINs = Long lasting insecticide nets), melakukan
penyemprotan dinding rumah dengan insektisida (IRS = Indoor Residual

174. 158
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Spraying), melakukan larviciding, melakukan penebaran ikan pemakan larva,
dan pengelolaan lingkungan.
Penggunaan kelambu berinsektisida merupakan cara perlindungan dari
gigitan nyamuk anopheles. pembagian kelambu ke masyarakat dilakukan
dengan dua metode, yaitu pembagian secara massal (mass campaign) dan
pembagian rutin. Pembagian secara massal dilakukan pada
daerah/kabupaten/kota endemis tinggi dengan cakupan minimal 80%.
Pembagian ini diulang setiap 3 tahun, jika belum ada penurunan tingkat
endemisitas. Pembagian kelambu secara rutin diberikan kepada ibu hamil yang
tinggal di daerah endemis tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi
populasi prioritas, yaitu ibu hamil dari risiko penularan malaria. Selain itu,
pembagian kelambu juga dilakukan pada daerah yang terkena bencana.
Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung
kegiatan pengendalian vektor malaria:
a. Survei Longitudinal Vektor Ke Kab Keerom Papua Tanggal 18-23 Mei 2022
b. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Sulawesi Utara
Tanggal 13-20 Juni 2022
c. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Papua Barat
Tanggal 13-20 Juni 2022
d. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Kalimantan
Timur Tanggal 13-20 Juni 2022
e. Pemantauan Resistensi Insektisida Pada Vektor Malaria Tanggal 23-30
Agustus 2022 di Provinsi Kalimantan Timur Kab Paser
f. Survei Longitudinal Vektor ke Provinsi NTT Kab Sumba Barat Tanggal 30
Agustus - 4 September 2022
g. Pemantauan Resistensi Insektisida Pada Vektor Malaria di Prov Jambi Kab
Batanghari Tanggal 5-12 September 2022
h. Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor Malaria ke Kab Lampung
Selatan
i. Survei Longitudinal Vektor -Pengumpulan Data Lapangan ke NTT Kab
Sumba Barat Tanggal 4 - 9 Desember 2022
j. Surveilans Vektor di Daerah Reseptif Kab Kulon Progo Tahun 2022

175. 159
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Gambar 2.18. Kegiatan Pemantauan Resistensi Insektisida pada Vektor
Malaria di Kab. Batanghari, Prov Jambi
5) Promosi, Advokasi dan kemitraan dalam upaya pengendalian malaria
Sosialisasi pentingnya upaya pengendalian malaria merupakan hal yang
penting dengan sasaran pengambil kebijkan, pelaksana teknis dan masyarakat
luas. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat luas
dilakukan dengan membuat Iklan Layanan Masyarakat (ILM) mengenai Malaria.
Beberapa kegiatan selama Tahun 2022 dalam mendukung promosi,
advokasi dan kemitraan dalam upaya pengendalian malaria antara lain:
a. Pertemuan Pengembangan Media KIE Tatalaksana Kasus Malaria Sebagai
Sarana Komunikasi Tanggal 28-29 Maret 2022
b. Cetak Media KIE Hari Malaria Sedunia 2022
c. Instagram (IG) Live dalam Rangka Hari Malaria Sedunia (HMS) Tahun 2022
d. Uji Coba Pengembangan Media KIE Tatalaksana Malaria Sebagai Sarana
Komunikasi Tanggal 12-15 Desember 2022 di Sumba Timur
Gambar 2.19. Kegiatan Uji Coba Pengembangan Media KIE Tatalaksana
Malaria di Sumba Timur
6) Alat dan Bahan serta Media KIE pencegahan dan pengendalian malaria
Sarana dan prasarana Malaria adalah bangunan beserta alat dan bahan
yang digunakan pada program pengendalian malaria di Indonesia. Alat dan
bahan digunakan dalam kegiatan diagnostik (deteksi), pengobatan dan
pengendalian vektor. Ketersediaan sarana dan prasarana malaria sangat
penting dalam pencapaian eliminasi malaria. Selain itu media kie juga sangat

176. 160
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
berperan sebagi media untuk promosi dan sosialisasi terkait pencegahan dan
pengendalian malaria.
Alat dan bahan pengendalian malaria yang diadakan pada tahun 2022
seperti mikroskop trinokuler, mist blower, APD, larvasida malaria, insektisida
malaria, RDT malaria, immertion oil dan giemsa. Sedangkan media KIE
pencegahan dan pengendalian malaria, yaitu Buku Petunjuk Teknis
Pengendalian Faktor Risiko malaria dan Buku Kurikulum dan Pelatihan
Tatalaksana Malaria bagi Dokter.
V. Persentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan kusta tepat waktu
Angka Kesembuhan atau Release From Treatment (RFT) Rate sangat
penting dalam menilai kualitas tata laksana penderita dan kepatuhan penderita kusta
dalam minum obat. Indikator Persentase Penderita Kusta yang Menyelesaikan
Pengobatan Kusta Tepat Waktu (RFT Rate) penderita kusta PB maupun MB tahun
2022 merupakan indikator tahunan, perhitungan indikator tersebut didapatkan
setelah penderita dinyatakan selesai pengobatan untuk tipe PB 6-9 bulan dan tipe
MB 12-18 bulan.
Sumber : Tim Kerja NTDs, data tahun 2022
Gambar 2.20. Peta Indonesia tentang Persentase Penderita Kusta yang
Menyelesaikan Pengobatan Kusta Tepat Waktu Tahun 2022 di 34 provinsi
Pada gambar peta 1.1 tersebut diatas menggambarkan Persentase Penderita
Kusta yang Menyelesaikan Pengobatan Kusta Tepat Waktu di seluruh Indonesia,
dimana terlihat warna kuning adalah provinsi ( 11 provinsi ) yang telah mencapai
target minimal 90%, yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Lampung
Jambi, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Barat dan

177. 161
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Sulawesi Utara, sedangkan warna merah menggambarkan wilayah yang belum
mencapai target nasional.
Grafik 2.74. Persentase Penderita Kusta yang Menyelesaikan Pengobatan
Kusta Tepat Waktu Tahun 2022 di 34 provinsi
Sumber : Tim Kerja NTDs, data per tanggal 16 Januari 2022.
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa secara nasional
pencapaian indikator Persentase Penderita Kusta yang Menyelesaikan Pengobatan
Kusta Tepat Waktu masih dibawah target yaitu didapatkan 87 % (target indikator
nasional 90%). Dari 34 provinsi yang mencapai target nasional hanya 11 provinsi
dari 34 provinsi (32.4%). Adapun provinsi yang telah mencapai target nasional adalah
Provinsi Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Gorontalo, Lampung, Jambi,
Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Barat dan Sulawesi
Utara.
Tabel 2.11. Penderita PB, Penderita MB, Total Kasus PB dan MB, Penderita
Kusta PB yang RFT, Penderita Kusta MB yang RFT, RFT (PB+ MB), % RFT
(PB + MB) Tahun 2022 di 34 provinsi
No Provinsi
Penderita
PB
Penderita
MB
Total
Kasus
Baru
(PB+MB)
Penderita
Kusta
yang RFT
Penderita
Kusta
MB yang
RFT
RFT
(PB+
MB)
% RFT
(PB + MB)
1 Aceh 31 117 148 27 104 131 89
2
Sumatera
Utara
8 92 100 8 77 85 84
3
Sumatera
Barat
5 45 50 5 40 45 89
4 Riau 5 80 85 5 62 67 78
5 Jambi 5 51 56 5 47 52 92
97
96
94
93
92
92
92
92
91
91
90
89
89
89
89
88
88
87
86
86
86
85
85
85
84
84
82
80
79
79
78
77
75
66
87
Sulawesi
Tengah
Sumatera
Selatan
Gorontalo
Lampung
Jambi
Kalimantan
Barat
Jawa
Tengah
Jawa
Timur
Banten
Sulawesi
Barat
Sulawesi
Utara
Sulawesi
Tenggara
Aceh
Sumatera
Barat
Kepulauan
Riau
Kalimantan
Timur
Bali
Kep.
Bangka…
DKI
Jakarta
Nusa
Tenggara…
Sulawesi
Selatan
Nusa
Tenggara…
Jawa
Barat
Kalimantan
Selatan
Maluku
Utara
Sumatera
Utara
Maluku
Papua
DI
Yogyakarta
Kalimantan
Utara
Riau
Kalimantan
Tengah
Bengkulu
Papua
Barat
Indonesia
Persentase Penderita Kusta yang Menyelesaikan Pengobatan Kusta Tepat
Waktu (% RFT PB & MB) Tahun 2022
Target 90%

178. 162
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
No Provinsi
Penderita
PB
Penderita
MB
Total
Kasus
Baru
(PB+MB)
Penderita
Kusta
yang RFT
Penderita
Kusta
MB yang
RFT
RFT
(PB+
MB)
% RFT
(PB + MB)
6
Sumatera
Selatan
18 161 179 16 155 171 96
7 Bengkulu 2 12 14 2 9 11 75
8 Lampung 6 128 134 5 119 124 93
9
Kep. Bangka
Belitung
6 31 37 6 27 33 87
10
Kepulauan
Riau
5 45 50 5 40 45 89
11 DKI Jakarta 35 280 315 35 242 277 86
12 Jawa Barat 80 1.293 1.373 73 1.103 1.176 85
13 Jawa Tengah 58 1.004 1.062 53 921 974 92
14 DI Yogyakarta 2 24 26 2 19 21 79
15 Jawa Timur 91 994 1.085 79 911 990 92
16 Banten 70 503 573 66 460 526 91
17 Bali 2 32 34 1 28 29 88
18
Nusa
Tenggara
Barat
18 198 216 18 169 187 85
19
Nusa
Tenggara
Timur
20 183 203 19 157 176 86
20
Kalimantan
Barat
1 25 26 1 23 24 92
21
Kalimantan
Tengah
4 35 39 4 27 31 77
22
Kalimantan
Selatan
9 67 76 9 57 66 85
23
Kalimantan
Timur
12 117 129 10 103 113 88
24
Kalimantan
Utara
2 19 21 0 15 15 79
25
Sulawesi
Utara
31 334 365 30 301 331 90
26
Sulawesi
Tengah
14 184 198 14 178 192 97
27
Sulawesi
Selatan
74 539 613 72 461 533 86
28
Sulawesi
Tenggara
10 180 190 9 161 170 89
29 Gorontalo 6 104 110 5 98 103 94
30
Sulawesi
Barat
7 116 123 7 108 115 91
31 Maluku 12 142 154 9 116 125 82
32 Maluku Utara 53 447 500 48 375 423 84
33 Papua Barat 211 422 633 170 278 448 66
34 Papua 283 885 1.168 228 704 932 80
Indonesia 1.196 8.889 10.085 1.046 8.889 9.935 87
Sumber : Tim Kerja NTDs, data per tanggal 16 Januari 2022.

179. 163
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Dari tabel diatas menyatakan bahwa Persentase Penderita Kusta yang
Menyelesaikan Pengobatan Kusta Tepat Waktu secara nasional belum mencapai
target nasional. Capaian di tingkat provinsi yang paling tinggi capaiannya adalah
Provinsi Sulawesi Tengah (97%), sedangkan capaian yang pailing rendah adalah
Provinsi Papua Barat (66%). Penderita MB yang ditemukan lebih banyak
dibandingkan penderita kusta PB dengan penderita yang ditemukan paling banyak
terdapat di wilayah JawaTengah 1.293 penderita MB dan Jawa Barat 1.004 penderita
kusta MB, sedangkan penderita kusta PB paling banyak ditemukan di wilayah Papua
282 penderta kusta PB dan Papua Barat 211 pendeita kusta PB.
Grafik 2.75. Perbandingan Persentase Penderita Kusta yang Menyelesaikan
Pengobatan Kusta Tepat Waktu dan Capaian Tahun 2021 dan 2022
Sumber : Tim Kerja NTDs, data 16 Januari 2022.
Pada grafik tersebut diatas adalah perbandingan capaian presentase
penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan pada tahun 2022
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, per tanggal 16 Januari 2022 yang
direkap dari data SIPK kusta provinsi, menyatakan bahwa terjadi penurunan
capaian dari tahun sebelumnya dari 89% menjadi 87%. Dibandingkan dengan
target capaian nasional 90%, capaian tahun 2021-2022 dinyatakan belum
mencapai target nasional.

180. 164
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.76. Indikator dan Capaian Persentase Penderita Kusta yang
Menyelesaikan Pengobatan Kusta Tepat Waktu dan Capaian Tahun 2020-2024
Pada grafik tersebut diatas adalah merupakan target sesuai dengan Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan dari tahun 2020-2024. Terlihat bahwa capaian
presentase penderita kusta yang menyelesaikan pengobatan dari tahun 2020 sapai
tahun 2022 terjadi capaian yang fluktuatif, dimana pada tahun 2020 tercapai 88,7%,
terjadi peningkatan yang tidk signifikan di tahun 2021 dengan capaian 89%,
kemudian terjadi penurunan di tahun 2022 dengan capaian 87%. Adanya capaian
tersebut diprediksikan bahwa akhir pada tahun 2024 indikator presentase penderita
kusta yang menyelesaikan pengobatan tidak dapat tercapai (tidak on the track).
Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator pada tahun 2022 antara lain:
1) Sosialisasi Program P2 Kusta pada saat Hari Kusta Sedunia. Kegiatan ini lakukan
untuk seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, baik untuk para tenaga medis
maupun lapisan masyarakat yang dilakukan secara daring. Kegiatan ini tentunya
berguna untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama dalam
tatalaksana penderita kusta, sehingga penderita kusta dapat disembuhkan.
2) Intensifikasi Penemuan Kasus Kusta dan Frambusia (Intensified Case Finding/
ICF) (Pelaksanaan dan pendampingan). Kegiatan tersebut terdiri dari
pelaksanaan kegiatan oleh kabupaten/kota endemis kusta terpilih di 43
Kabupaten/kota di 32 Provinsi dan pendampingan pelaksanaan oleh tim pusat
menggunakan dana APBN. Pelaksanaan penemuan kasus difokuskan pada
daerah lokus kusta dengan tujuan selain untuk meningkatkan penemuan kasus
kusta secara dini juga melakukan pemantauan terhadap pengobatan kusta yang
sedang dilakukan termasuk apabila terjadi reaksi kusta pada penderita kusta.
3) Workshop P2 Kusta dan Frambusia bagi Dokter Rujukan Kusta dan Frambusia.
Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan peserta adalah dari dokter yang
90 90 90 90 90
88,7
89
87
2020 2021 2022 2023 2024
Target Capaian

181. 165
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
melakukan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota. Adapun peserta yang terdiri
dari dokter, merupakan rekomendasi dari kabupaten/kota yang mempunyai
komitmen sebagai dokter rujukan kusta di wilayahnya masing-masing.
4) Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Kusta Bagi Pengelola Program Kusta.
Kegiatan ini dilakukan secara tatap muka yang dilakukan di Makasar. Kegiatan
ini berguna untuk meningkatkan kompetensi pengelola kusta baik selain untuk
managemen pencegahan dan pengendalian penyakit menular, juga sebagai
kompetensi dalam tatalaksana kusta.
5) Monitoring MDT Program P2P Kusta dan managemen logistik obat. Kegiatan ini
dilakukan untuk memantau pencapaian program kusta di kabupaten/kota di
provinsi terpilih. Kegiatan ini tidak saja untuk melihat dari sisi ketersedian MDT
kusta juga untuk memantau apakah penderita ada yang mengalami reaksi serta
memantau status pengobatan penderita kusta yang masih dalam pengobatan,
serta melakukan pemantauan terhadap penderita yang default.
6) Menyelenggarakan Kegiatan Gerakan Masyarakat Kampanye Eliminasi Kusta
dan Frambusia bersama mitra pemerintah yaitu DPR RI Komisi IX. Kegiatan ini
dilaksanakan pada 7 kabupaten/kota terpilih, yaitu Kabupaten Garut dan Kota
Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI
(Provinsi Sumatera Selatan), Kabupaten Majene (Provinsi Sulawesi Tenggara) ,
Kabupaten Batubara (Provinsi Sumatera Utara) dan Kabuoaten Timor Tengah
Selatan (Provinsi Nusa Tenggara Timur). Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah
melakukan sosialisasi program kusta kepada masyarakat di wilayah tersebut
serta advokasi kepada pimpinan setempat serta lintas program dan lintas sektor
untuk mendapatkan dukungan kebijakan dan kemitraan daerah serta terlibat
dalam pemantauan penderita kusta dalam dalam masa pengobatan dan selesai
pengobatan;
7) Menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Program dan Validasi Data Kohort
Nasional P2 Kusta yang bertujuan melakukan monitoring dan evaluasi program
yang dilaksanakan oleh provinsi di Indonesia serta melakukan validasi dan
finalisasi data tahun 2022 dan tahun sebelumnya, kegiatan ini dilakukan secara
daring dengan narasumber dari tim pencatatan dan pelaporan kusta;
8) Fasilitasi Kegiatan Koordinasi dan Kemitraan Program P2P Kusta. Kegiatan ini
dilakukan atas dasar kebutuhan daerah dalam pelaksanaan kegiatan, seperti
undangan untuk mendampingi kegiatan dalam pelaksanaan program kusta dan
frambusia, launching kemoprofilaksis kusta di Kabupaten Kep. Morotai dan
kegiatan kemitraan lainnya.

182. 166
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
VI. Persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar
Pengendalian ISPA dititik beratkan pada pengendalian penyakit pneumonia,
karena penyakit pneumonia yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka
kesakitan dan kematian Balita. Kegiatannya meliputi deteksi dini dan tatalaksana
kasus pneumonia pada balita.
Balita yang datang atau berobat dengan keluhan batuk atau kesukaran
bernapas harus diberikan tatalaksana pneumonia, dengan menghitung napas
selama 1 menit penuh dan melihat ada tidaknya Tarikan Dinding Dada bagian bawah
Kedalam (TDDK), baru kemudian diklasifikasi menjadi pneumonia, pneumonia berat
dan batuk bukan pneumonia, serta diberikan tatalaksana sesuai klasifikasi yang telah
ditentukan.
Terdapat perluasan definisi tatalaksana pneumonia standar, yang
sebelumnya hanya menekankan pada penemuan kasus melalui pendekatan MTBS
menjadi penemuan kasus dan pengobatan standar menggunakan antibiotik
Target Indikator program ISPA berdasarkan RENSTRA kemenkes 2022-2024
yaitu persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar adalah sebagai
berikut:
Tabel 2.12. Target Indikator Program ISPA berdasarkan RENSTRA Kemenkes
2022-2024
2022 2023 2024
50% 70% 95%
Tabel 2.13. Data Capaian Indikator Pengobatan Kasus Pneumonia Sesuai
Standar Pada Tahun 2022
Pelaporan Penemuan Pengobatan Persentase
TW 1 81.430 25.737 32%
TW 2 116.903 50.534 43%
TW 3 148.704 74.845 50%
TW 4 166.702 88.681 53%
Capaian indikator persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar
pada tahun 2022 sebesar 53%, capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan
yaitu sebesar 50%.

183. 167
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.77. Target dan Capaian Persentase Pengobatan Kasus Pneumonia
Sesuai Standar Tahun 2022
Sumber : Laporan Rutin P2 ISPA
Grafik diatas menunjukkan terdapat 20 Provinsi yang sudah melaporkan
capaian diatas target persentase pengobatan kasus pneumonia sesuai standar yang
sudah ditetapkan yaitu sebesar 50 %, sedangkan 8 Provinsi belum melaporkan
persentase pengobatan.
Grafik 2.78. Target Capaian Indikator Pengobatan Kasus Pneumonia Sesuai
Standar 2022-2022
Kegiatan dalam mencapai indikator program P2 ISPA berupa Layanan pencegahan
dan pengendalian penyakit ISPA yang meliputi;
1) Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Pneumonia
a. Penguatan jejaring dan Kemitraan Program Pneumonia
Kegiatan koordinasi guna mendukung program kesehatan secara umum dan
secara khusus dalam peningkatan capaian program P2 ISPA, terlaksana 36
100%
100%
99%
99%
98%
97%
95%
93%
89%
85%
78%
77%
77%
74%
71%
70%
65%
54%
53%
51%
49%
39%
23%
13%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
53%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Aceh
Kalimantan
Utara
Sulawesi
Tengah
Bali
Kalimantan
Timur
Maluku
Utara
Gorontalo
Sulawesi
Tenggara
DKI
Jakarta
Sulawesi
Barat
Papua
Barat
Kep.
Bangka
Belitung
Jawa
Timur
Kalimantan
Selatan
Riau
Banten
Sulawesi
Selatan
Jawa
Barat
Kalimantan
Tengah
Jambi
Sumatera
Utara
Kalimantan
Barat
Kep.
Riau
Sumatera
Barat
Sumetera
Selatan
Bengkulu
Lampung
Jawa
Tengah
DI
Yogyakarta
Nusa
Tenggara
Barat
Nusa
Tenggara
Timur
Sulawesi
Utara
Maluku
Papua
Nasional
Persentase Target
50%
70%
95%
53%
N/A N/A
2022 2023 2024
Target Capaian

184. 168
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
kegiatan koordinasi di 6 provinsi antara lain: Sumatera Barat, Sumatera
Selatan, DKI Jakarta Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta
b. Pertemuan Teknis Penanggung Jawab Program ISPA Tingkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan perubahan indikator ISPA
serta penambahan pencatatan pelaporan di laporan rutin ISPA. Kegiatan
dilaksanakan secara daring sebanyak 5 kali pertemuan dengan peserta terdiri
dari Penanggung Jawab program ISPA di Dinas Kesehatan 34 Provinsi, Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas.
2) Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pneumonia
Sosialisasi Program P2 Penyakit ISPA (GERMAS)
Kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk swakelola. Kegiatan yang dilakukan
berupa pertemuan advokasi dan sosialisasi terkait ISPA kepada pemangku
kepentingan lokal bekerjasama dengan Pejabat Lintas Sektor. Undangan pada
kegiatan ini adalah Lintas Program, Lintas Sektor terkait dan Kepala Puskesmas
dan masyarakat.
Metode kegiatan berupa presentasi/ ceramah dan diskusi. Materi yang
dipresentasikan adalah Sosialisasi Tanda dan Gejala Pneumonia dan Influenza di
masyarakat.
Diharapkan pada akhir kegiatan ada Rencana Tindak Lanjut yang disepakati
oleh seluruh peserta dan ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
Dengan adanya advokasi dan sosialisasi ini diharapkan program berjalan dengan
lebih baik dengan dukungan pemangku kepentingan dan lintas sektor di daerah
tersebut. Advokasi dan Sosialisasi Program P2 Penyakit ISPA (GERMAS)
terlaksana 8 kegiatan di 3 provinsi yaitu; Sumatera Barat, Jawa Timur dan
Sulawesi Selatan
3) Pendampingan, Supervisi dan Monitoring Evaluasi Program Pneumonia
Supervisi Penyakit Influenza Tingkat Provinsi
Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit yang
menyerang organ pernafasan dari hidung sampai alveoli dan organ adneksa nya
(sinus, rongga telinga tengah, dan pleura) yang disebabkan oleh lebih dari 300
jenis mikroorganisme seperti bakteri, virus atau jamur. Penyakit ISPA ditandai
dengan kejadian singkat/ muncul secara tiba-tiba dan sangat mudah menular ke
siapa saja terutama pada kelompok rentan yaitu bayi, balita dan lansia. ISPA
merupakan salah satu dari 10 penyakit terbanyak di fasilitas pelayanan
kesehatan mulai dari yang paling ringan seperti rhinitis hingga penyakit-penyakit

185. 169
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
yang diantaranya dapat menyebabkan wabah atau pandemi, seperti influenza
dan yang menyebabkan kematian yaitu pneumonia.
Pengendalian ISPA dititik beratkan pada pengendalian penyakit pneumonia,
karena penyakit pneumonia yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap angka
kesakitan dan kematian Balita. Kegiatannya meliputi deteksi dini dan tatalaksana
kasus pneumonia pada balita.
Untuk itu diperlukan upaya yang sinergis diantara petugas dilapangan baik di
tingkat pusat sampai dengan puskesmas guna mengendalikan angka morbiditas
dan mortalitas ISPA / Pneumonia pada balita tersebut, salah satu yang akan kami
lakukan yaitu dengan mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Program P2 ISPA
pada petugas ISPA Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas di masing-masing
provinsi. Dengan kegiatan Bimbingan Teknis Program P2 ISPA kepada petugas
baik di Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas yang berkesinambungan,
diharapkan implementasi program P2 ISPA disemua level berjalan sesuai dengan
arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan dan standar operasional prosedur
(SOP) yang ada.
Kegiatan ini adalah kegiatan swakelola yang dilaksanakan berupa perjalanan
dinas yang dilakukan ke provinsi dan dilengkapi dengan tools yang akan menilai
berjalannya program di daerah dalam hal ini terkait program P2 Penyakit ISPA itu
sendiri dan penilaian berjalannya Surveilans Influenza dan COVID-19 melalui
sentinel yang sudah ada. Pada kesempatan itu juga dilaksanakan On The Job
Training bagi petugas di lapangan.
Kegiatan ini terlaksana di 14 provinsi antara lain; Sumatera Utara, Bangka
Belitung, Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan,
Maluku, Maluku Utara, Papua.
VII.Persentase pengobatan kasus diare sesuai standar
Pengendalian penyakit infeksi saluran pencernaan khususnya diare sangat
tergantung dengan tatalaksana yang diberikan. Tatalaksana yang sesuai standar
yaitu dengan pemberian oralit dan zinc pada balita diare. Dengan tatalaksana yang
benar maka diharapkan terjadinya penurunan angka kematian, angka kesakitan
serta dapat mencegah terjadinya diare berulang yang nantinya dapat mencegah
terjadinya kasus stunting pada balita.
Berdasarkan data pada grafik, capaian indikator nasional tahun 2022 sebesar
92,20%. Angka tersebut artinya sudah berhasil melebihi target pada tahun 2022,

186. 170
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
yaitu 50%. Meskipun sudah mampu melebihi target, namun masih ada satu provinsi
yang belum mencapai target, yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dengan capaian
42,97%.
Grafik 2.79. Target dan Capaian Persentase Pengobatan Diare sesuai Standar
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator :
1) Sosialisasi Pengobatan Diare
Kegiatan sosialisasi dilakukukan kepada masyarakat dan dilaksanakan bersama
mitra Kemenkes, yaitu Komisi IX DPR RI. Pada kegiatan ini, dipaparkan materi
terkait penyebab, cara pencegahan dan pengobatan diare. Kegiatan ini bertujuan
untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap penyakit
diare, sehingga dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian akibat diare,
terutama pada balita. Pada tahun 2022, kegiatan dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu
Kota Surabaya, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, dan Kota Tomohon.
2) Peningkatan kapasitas pengelola program dan tenaga kesehatan
Kegiatan peningkatan kapasitas dilakukan secara daring selama 3 hari dan
mengundang seluruh pengelola program diare di Indonesia. Materi yang
disampaikan pada kegiatan orientasi yaitu terkait tatalaksana diare pada balita dan
dewasa serta pencatatan dan pelaporan diare. Tujuan diselenggarakannya
orientasi ini yaitu untuk penyegaran materi terkait diare serta peningkatan
kapasitas petugas pencatatan dan pelaporan, sehingga harapannya dapat
meningkatkan capaian indikator.
3) Bimbingan Teknis Pemantauan Minum Zinc pada Balita Diare

187. 171
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Pemantauan minum zinc diperlukan untuk memantau kepatuhan minum zinc pada
balita diare secara lengkap selama 10 hari. Pemberian zinc selama sepuluh hari
dapat mencegah terjadinya diare berulang dan mengurangi tingkat keparahan
penyakit. Diare yang berulang dapat menyebabkan stunting. Oleh karena itu.
Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan di dinas kesehatan dan puskesmas.
4) Bimbingan Teknis Pencatatan dan Pelaporan Diare
Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu hal yang penting dalam
keberjalanan program karena diperlukan untuk monitoring dan evaluasi.
Pencatatan dan pelaporan yang baik akan memudahkan berbagai pihak untuk
memantau capaian indikator setiap bulannya serta dapat mengidentifikasi
permasalahan yang terjadi di daerah, khususnya terkait tatalaksana diare.
Kegiatan bimbingan teknis pencatatan dan pelaporan dilakukan di dinas
kesehatan setempat dengan mendatangkan petugas puskesmas. Pada kegiatan
ini, para petugas puskesmas akan dilatih untuk melakukan pencatatan dan
pelaporan secara online melalui SIHEPI (Sistem Informasi Hepatitis dan PISP).
5) Kerjasama dengan organisasi profesi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Ikatan
Dokter Indonesia (IDAI) untuk meningkatkan layanan diare yang komprehensif dan
terstandar.
6) Melakukan kemitraan baik lokal maupun internasional seperti civitas akademika,
CDC Indonesia, WHO Indonesia, dan UNICEF Indonesia untuk mendapatkan
dukungan dan partisipasi dalam keberjalanan program P2 Diare.
VIII. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C
pada populasi berisiko
Hepatitis merupakan peradangan hati yang disebabkann oleh infeksi (Virus,
Bakteri, dan parasite) dan Non Infeksi (alkohol, obat-obatan, penyakit autoimun dan
lain sebagainya) yang menyebabkan masalah kesehatan. Ada 5 Jenis utama virus
hepatitis yaitu tipe A, B, C, D, dan E. Meskipun semuanya menyebabkan penyakit
hati tapi berbeda dalam cara penularan dan tingkat keparahan dan pencegahannya.
Tipe B dan C paling umum menyebabkan penyakit kronis dan yang kemudian akan
berkembang menjadi sirosis hati, kanker hati dan kematian karena virus hepatitis
sehingga diperlukan deteksi dini untuk mencegah masalah Kesehatan yang mungkin
timbul dan untuk mencegah penularan virus hepatitis B dan C.
Pengendalian penyakit Hepatitis B dan C akan sangat efektif bila dilakukan
pemutusan dan pencegahan penularan serta pengobatan pada kelompok berisiko
tinggi.populasi berisiko tinggi.

188. 172
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Deteksi dini hepatitis B dilakukan dengan menggunakan Rapid Diagnostic
Test (RDT) HBsAg atau dengan ELISA pada ibu hamil dan kelompok berisiko lainnya
dan Deteksi Dini Hepatitis C dengan menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT) Anti
HCV.
Indikator Persentase Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Deteksi Dini
Hepatiits B dan atau C Pada populasi berisiko merupakan indikator yang
menggambarkan penyebaran/berapa kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi
dini Hepatitis B dan atau C pada salah satu populasi berisiko yaitu ibu hamil, tenaga
Kesehatan, WBP, Penasun, ODHA, Pasien HD, dll)
Saat ini deteksi dini hepatitis B diprioritaskan pada ibu hamil karena di
Indonesia penularan Hepatitis B umumnya terjadi secara vertikal yaitu dari ibu
hepatitis B kepada bayi yang dilahirkannya, dan bila terinfeksi Virus Hepatitis B saat
bayi, 95% akan menjadi kronis. Sangat penting untuk melakukan deteksi dini
hepatitis B pada ibu hamil sehingga bisa dilakukan tindakan pencegahan misalnya
dengan pemberian Immunoprofilaksis Hepatiti B (HBIg) pada bayi dari ibu yang
terdeteksi hepatitis B dan pengobatan secepatnya kepada ibu yang terdeksi Hepatitis
B.
Capaian Tahun 2022 target kinerja belum tercapai, dari 95% kabupaten/kota
yang ditargetkan melaksanakan deteksi dini hepatitis B dan atau C pada populasi
berisiko hanya sebesar 94% atau sebanyak 483 kabupaten/kota yang melaksanakan
deteksi dini. Walaupun ada peningkatan dibanding tahun 2021 tapi bila dibandingkan
dengan target masih belum tercapai seperti tergambar pada grafik di bawah ini
Grafik 2.80. Target dan Capaian Persentase kabupaten/kota
melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B dan atau C pada populasi berisiko
Tahun 2020 – 2022
Sumber: Laporan Rutin Program Hepatitis, Update 16 Januari 2023
2020 2021 2022 2023 2024
Target 85 90 95 100 100
Capaian 91 93 94
85
90
95
100 100
91
93 94

189. 173
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.81. Persentase Kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini hepatitis
B dan atau C pada populasi berisiko Berdasarkan Provinsi Tahun 2022
Sumber: Laporan Rutin Program Hepatitis, Update 16 Januari 2023
Dari 34 Provinsi yang ada, terdapat 28 Provinsi (82,4%) sudah seluruh
kabupaten/kotanya melaksanakan skrining Penyakit menular (hepatitis B dan atau
C) pada populasi berisiko. Tapi masih terdapat 6 Provinsi (17,6%) Yang
kabupaten/kotanya masih belum mencapai target 95% kabupaten/kota
melaksanakan skrining penyakit menular pada kelompok berisiko dengan capaian
terendah yaitu Papua 51,7% kemudian Provinsi Sumatera Utara 75,8%, Papua Barat
76,9, Sulawesi tenggara 82,4%, Sulawesi Utara 86,7 dan Kalimantan Barat 92,9%.
Penyebab capaian di 6 Provinsi belum mencapai target karena :
Belum semua kabupaten kota mengumpulkan laporan per 25 Januari 2023
Hepatitis belum menjadi prioritas di daerah terutama daerah papua, sehingga bila
tidak ada anggaran baik dari APBD maupun BOK, kegiatan heaptiits B tidak
dilaksanakan.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator:
1) Peningkatan Pengetahuan, Perhatian, Keperdulian dan Komitmen seluruh
komponen masyararakat dalam pencegahan dan pengendalian hepatitis melalui
rangkaian kegiatan Hari Hepatitis Sedunia :
a. Membuat surat Edaran Direktorat Jenderal untuk menghimbau seluruh Dinas
Kesehatan provinsi maupun Kabupaten melaksanakan kegiatan dalam rangka
peringatan hari hepatitis sedunia, seperti siaran radio, podcast, seminar, dan
sebagainya
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
92,9
86,7
82,4
76,9
75,8
51,7
94,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Capaian (%) Target (95%)

190. 174
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
b. Penyebarluasan media seperti buku saku Hepatitis, Flyer serta pemasangan
media luar seperti umbul-umbul dan poster
c. Siaran Radio Kesehatan yang difasilitasi oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan
Masyarakat Kemenkes RI
d. Seminar dan Deteksi Dini Hepatitis yang dilaksanakan secara Hybrid dengan
tema: mendekatkan akses pengobatan karena Hepatitis tidak dapat menunggu
. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 tempat yaitu DIY dan Bandung Jawa Barat.
2) Hari Puncak Hepatitis Sedunia yang jatuh pada tanggal 28 Juli 2022 dilaksanakan
secara Daring, baik melalui Zoom maupun relay melalui kanal Youtube
3) Pemberian Penghargaan Kepada Kabupaten/Kota dengan capaian Deteksi Dini
Hepatiits terbaik, yang diberikan pada Hari Hepatiits Sedunia yang bertujuan untuk
memberi apresiasi dan juga untuk memberi motivasi kepada pemenang untuk
mempertahankan capaian dan juga memotivasi daerah lain untuk meningkatkan
kegiatan deteksi dini didaerah masing-masing
4) Penyediaan logistik untuk deteksi dini hepatitis B dan C
5) Pembukaan layanan Hepatitis C dengan Pengobatan DAA di 6 provinsi yaitu :
Maluku Utara, Bengkulu, Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat dan Jawa
Timur.
6) Peningkatan pencatatan dan pelaporan data Deteksi Dini Hepatitis baik secara
manual maupun elektronik (SIHEPI)
7) Menyusun Juknis Pemanfaata TCM untuk pemeriksaan Hepatitis B dan C bersama
Tim Kerja TBC
8) Menyusun juknis integrasi layanan hepatiits C dengan HIV untuk meningkatkan
skrining dan pengobatan hepatitis C pada pada pasien ODHIV
9) Peningkatan kemitraan dengan komunitas kelompok berisiko untuk mendapatkan
akses terhadap kelompok berisiko yang susah dijangkau.
IX. Persentase pasien sifilis yang diobati
Sifilis merupakan salah satu penyakit Infeksi menular seksual yang dapat
menyebakan keguguran dan kematian pada bayi yang baru lahir yang menyebabkan
kecacatan pada bayi sehingga perlu adanya tindakan pencegahan dan pengobatan
sedini mungkin.

191. 175
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.82. Presentase Terget pasien sifilis yang diobati
Data diatas dapat dilhat bahwa Target untuk pasien sifilis yang diobati 75%,
sedangkan Capaian nya belum mencapai target yang diharapkan yaitu 65% dan
capaian indicator kinerja 87%.
Grafik 2.83. Presentase Pasien Sifilis di Obati Per triwulan tahun 2022
Pada grafik di atas data secara perfluktuasi Pasien Sifilis di obati pada
triwulan dapat dilihat pada triwulan I yaitu 70% dan Triwulan II yaitu 74 %, Triwulan
III yaitu 63% dan triwulan IV yaitu 66 %.
70%
74%
63%
66%
TW I TW II TW III TW IV
Persentase Pasien Sifilis yang Diobati

192. 176
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.84. Presentase pasien sifilis yang diobati tahun 2022
Capaian indikator presentase jumlah pasien sifilis yang mendapatkan
pengobatan sesuai dengan standar. Angka ini menggambarkan penemuan dan
pemutusan penularan sifilis pada kelompok yang berisiko terinfeksi sifilis sampai
dengan Desember 2022, secara nasional mencapai 75%. Terdapat 14 provinsi yang
angka capaiannya di atas angka nasional, Bahkan ada 5 provinsi yang capaiannya
lebih dari 100%. Target pasien sifilis yang di obati tahun 2022 adalah sebesar 75%.
Provinsi yang capaiannya paling tinggai ada Kaltim, papua Barat, Aceh, DKI
Jakarata. Dan Yang peling rendah adalah Babel, tetapi ada juga provinsi yang tidak
melaporkan yaitu Sulawesi Tenggara. Pada telusur lebih lanjut ternyata provinsi ini
melakukan skrining Sifilis pada 2.258 orang tetapi tidak menemukan hasil
pemeriksaan yang positif. Kebijakan yang ada saat ini bahwa semua ibu hamil
dilakukan pemeriksaan HIV, Sifilis dan Hepatitis sedangkan pada populasi kunci, dan
pasanganya dilakukan skrining HIV dan Sifilis. Pada data terlihat masih banyak yang
telah didiagnosis tetapi belum ditindaklanjuti dengan terapi
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
1) Pelayanan Komprehensif IMS
2) Diagnosis IMS dengan Pendekatan Syndrom (+ Lab Sederhana )
3) Skrining Rutin IMS pada populasi berisiko tinggi / Deteksi Dini IMS
4) Penatalaksanaan IMS pada pasangan
5) IMS Terintegrasi dengan layanan KIA/KB / Skrining Sifilis pada ibu hamil
6) Mobile IMS (mendekatkan akses layanan IMS pada populasi berisiko tinggii)
7) Penawaran Pemeriksaan / Tes HIV pada setiap pasien IMS
8) Penyediaan Obat IMS
9) Distribusi Kondom

193. 177
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
X. Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi
Di Indonesia Schistosomiasis ditemukan hanya di Provinsi Sulawesi Tengah
yang berada di Dataran Tinggi Lindu, Kabupaten Sigi serta Dataran Tinggi Napu dan
Dataran Tinggi Bada di Kabupaten Poso. Sebanyak 28 desa telah ditetapkan sebagai
desa endemis Schistosomiasis yaitu 23 desa berada di Kabupaten Poso dan 5 desa
berada di Kabupaten Sigi. Schistosomiasis atau Demam Keong adalah penyakit
infeksi parasitic kronis menular yang disebabkan oleh cacing trematoda darah dari
genus Schistosoma yang ditularkan oleh keong penular Oncomelania hupensis
lindoensis. Cacing Schistosoma mampu menginfeksi hewan mamalia yang akan
menjadi reservoir bagi infeksi pada manusia sehingga penanganannya
membutuhkan peran lintas sektor dan masyarakat terutama dalam pengelolaan
hewan ternak dan lingkungan habitat keong perantara
Sesuai Permenkes No.19 tahun 2018 tentang Penyelenggaran Eradikasi
Demam Keong dan Peta Jalan (Roadmap) Eliminasi Schistosomiasis di Indonesia,
yang dimaksud Eliminasi Schistosomiasis adalah Angka kejadian penyakit pada
manusia turun menjadi 0%. Pemerintah berkomitmen untuk mentargetkan eliminasi
schistosomiasis di Indonesia pada Tahun 2025. Pada Tahun 2017 telah di luncurkan
Peta Jalan (Roadmap) Eliminasi Schistosomiasis tahun 2018-2025 oleh Menteri
Kesehatan yang di dukung oleh Bappenas RI. Roadmap ini berisikan strategi,
tahapan pelaksanaan, penetapan sasaran dan target capaian, pemetaan program
dan kegiatan lintas sektor, serta mekanisme pemantauan evaluasi untuk mengukur
capaian. Selanjutnya, roadmap ini diharapkan dapat memandu dan menjadi acuan
arah perencanaan program, kegiatan, dan anggaran dan evaluasi tahunan dari
seluruh pemangku kepentingan terkait di tingkat pusat dan di tingkat daerah dalam
menghasilkan sinergi upaya pengentasan Schistosomiasis di Indonesia yang didanai
dari berbagai sumber pembiayaan baik APBN, APBD, dana transfer daerah (DAK)
maupun dana desa.
Untuk menilai keberhasilan eliminasi schistosomiasis, maka dilaksanakan
kegiatan pengendalian fokus keong dan survei prevalensi pada manusia yang
merupakan kegiatan pokok dalam penanggulangan Schistosomiasis. Kegiatan survei
prevalensi pada manusia meliputi pengumpulan sampel tinja penduduk yang
berumur 5 tahun keatas, pembuatan sediaan/preparate sesuai metode Katokatz, dan
pemeriksaan secara mikroskopis di laboratorium.
Capaian indikator Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai
eliminasi pada tahun 2022 adalah sebanyak kumulatif 16 desa dari target 19 desa
atau dengan pencapaian sebesar 84,21%. Bila dibandingkan dengan tahun 2020,

194. 178
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
capaian jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi tidak
mengalami peningkatan. Target dan capaian tersebut pada dapat dilihat dari grafik
dibawah ini :
Grafik 2.85. Target dan Capaian Jumlah Desa Endemis Schistosomiasis
yang Mencapai Eliminasi Tahun 2020 – 2024
Kumulatif Desa yang sudah berhasil menurunkan prevalensi Schistosomiasis
0% pada manusia antara lain bisa dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.14. Daftar Desa Eliminasi Schistosomiasis Tahun 2022
Kabupaten No Nama Desa Endemis
Poso
1 Sedoa
2 Banyusari
3 Siliwanga
4 Betue
5 Torire
6 Tuare
7 Kageroa
8 Tomehipi
9 Kolori
10 Lelio
11 Lengkeka
Sigi
12 Olu
13 Anca
14 Tomado
15 Langko
16 Puroo
Terdapat 3 (tiga) fase dalam menuju eliminasi schistosomiasis, yaitu fase
akselerasi (2018-2019), fase memelihara prevalensi 0% (2020-2024), serta fase
verifikasi dan deklarasi eliminasi (2025). Strategi Indonesia dalam upaya eliminasi
0
5
10
15
20
25
30
2020 2021 2022 2023 2024
11
15
19
24
28
14
16 16
Target Capaian

195. 179
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
schistosomiasis meliputi strategi untuk penanganan manusia, hewan dan lingkungan
secara terpadu dan menyeluruh didukung ketersediaan layanan air minum dan
sanitasi, pemberdayaan masyarakat, dan sistem pemantauan dan evaluasi
kemajuan hasil yang penting untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk menurunkan angka prevalensi
schistosomiasis pada manusia. Prevalensi schistosomiasis pada manusia dapat
dilihat pada grafik berikut ini :
Grafik 2.86. Prevalensi Schistosomiasis pada Manusia Tahun 2017 – 2022
Berdasarkan grafik diatas prevalensi schistosomiasis pada manusia sejak
tahun 2017 mengalami penurunan dan berada dibawah 1% dan terus mengalami
penurunan sampai tahun 2019. Prevalensi tersebut berangsur menurun setelah
dilaksanakan pengobatan massal dengan praziquantel pada tahun 2018-2019.
Tahun 2020 dan 2021 prevalensi schistosomiasis mengalami sedikit peningkatan,
namun pada tahun 2022 prevalensi schistosomiasis mengalami peningkatan yang
cukup besar menjadi sebesar 1,45%.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator :
1) Penguatan advokasi, koordinasi, dan peran aktif lintas sektor dan lintas program
dalam upaya eliminasi schistosomiasis. Kegiatan ini dibutuhkan untuk
memperoleh dukungan dan kontribusi lintas sektor terkait guna menghilangkan
fokus/habitat keong penular serta menurunkan prevalensi schistosomiasis pada
hewan perantara. Kegiatan yang dilaksanakan melalui Pertemuan Koordinasi
dan Reviu Implementasi Kegiatan dalam Rangka Eliminasi Schistosomiasis
Lintas Program/sektor/Kementerian dan Lembaga secara daring
0,75
0,36
0,1
0,11 0,22
1,45
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Prevalensi

196. 180
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
2) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan
Schistosomiasis. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk
mendukung program penanggulangan schistosomiasis serta mengevaluasi
hambatan dan tantangan dalam pengendalian schistosomiasis. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain :
a. Assessment Eliminasi Schistosomiasis
b. Pendampingan Teknis Implementasi Kegiatan Penanggulangan
Schiostosomiasis
3) Surveilans Schistosomiasis
Surveilans schistosomiasis merupakan kegiatan kunci untuk memantau
perkembangan dan status penyakit ini di lapangan. Kegiatan ini sangat penting
untuk menilai sejauh mana kemajuan pelaksanaan dan pencapaian tujuan
program eliminasi schistosomiasis. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain
Survei Prevalensi Schistosomiasis pada manusia.
4) Penanganan penderita dan pengobatan selektif sesuai tatalaksana kasus
schistosomiasis. Penanganan penderita dan pengobatan selektif dilaksanakan
pada penderita yang dengan gejala dan menunjukkan hasil laboratorium positif
schistosomiasis, serta penduduk dengan hasil positif schistosomiasis pada
survei prevalensi
5) Pemberantasan fokus keong melalui kimiawi
Penyemprotan moluskisida (racun keong) merupakan salah satu metode
pengendalian keong perantara schistosomiasis. Upaya ini dilakukan untuk
memberantas keong khususnya pada fokus dengan ukuran kecil dan/atau posisi
geografis yang terpencil sehingga sulit dijangkau dengan metode pengendalian
lainnya.
XI. Jumlah kabupaten/kota eliminasi rabies
Tahun 2020 dan 2021 kami menggunakan IKK : Jumlah Kabupaten/Kota yang
memiliki ≥ 20% Puskesmas rujukan Rabies Center. Sesuai dengan PMK no 13 tahun
2022 tentang Sasaran Strategis Tahun 2022 – 2024 menggunakan IKK : Jumlah
Kabupaten/Kota eliminasi Rabies.
Indikator Kinerja Tahun 2020 – 2021 adalah jumlah kabupaten/kota yang
memiliki ≥ 20% puskesmas rujukan rabies center. Capaian kinerja Tahun 2020- 2021
seperti grafik dibawah ini.

197. 181
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.87. Perbandingan target dan capaian per jumlah kabupaten/kota
yang memiliki ≥ 20% puskesmas rujukan rabies center.
Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian Indikator jumlah
kabupaten/kota yang memiliki ≥ 20% puskesmas rujukan rabies center tercapai 75
kabupaten/kota dari target 73 kabupaten/kota atau realisasi capaian hanya 102,7%.
Untuk Tahun 2022 kami menggunakan indikator : Jumlah Kab/Kota eliminasi
Rabies. Tidak semua kabupaten kota di Indonesis merupakan sasaran dari indikator
ini karena tidak semua merupakan daerah endemis rabies. Adapun kabupaten/kota
di Indonesia yang menjadi sasaran sebanyak 313 kabupaten/kota yang merupakan
daerah endemis rabies.
Target Tahun 2022 sebanyak 211 kabupaten kota dan capaiannya sebanyak
263 kabupaten kota. Distribusi kabupaten kota eliminasi rabies seperti grafik
dibawah:
Grafik 2.88. Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Rabies per Provinsi tahun 2022
55 56
73 75

198. 182
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator
1) Advokasi dan sosialisasi pengendalian rabies kepada Pemerintah Daerah
2) Peningkatan kapasitas SDM dalam pengendalian rabies
3) Pemenuhan sarana dan prasarana untuk pembentukan Rujukan Rabies Center
4) Penyediaan NSPK untuk penanggulangan rabies
5) Pengembangan sistem surveilans, sistem pencatatan dan pelaporan kasus
GHPR dan Rabies
6) Penyediaan Media KIE dalam mendukung pelaksanaan promosi pencegahan
dan pengendalian rabies
7) Pengadaan VAR dan SAR untuk pencegahan dan pengendalian rabies
8) Melakukan assessment dan monitoring evaluasi Rabies Center
9) Melakukan koordinasi ZDAP (Zoonotic Diseases Action Package)
10) Monitoring dan Evaluasi pencegahan dan pengendalian rabies secara
terintegrasi.
11) Melakukan pengembangan metode pencatatan, pelaporan dan pemberian
informasi dalam bentuk sistem informasi secara elektronik lewat SI Zoonosis,
yang dilakukan secara bertahap
XII.Persentase kabupaten/kota dengan Insiden Rate (IR) DBD ≤ 10 per 100.000
penduduk
Tujuan program Arbovirosis di Indonesia adalah untuk mencapai 95 %
kabupaten/kota yang memiliki angka kesakitan/Incidence Rate (IR) DBD ≤
10/100.000 penduduk pada tahun 2024. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri
Kesehatan No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Kesehatan tahun
2020 – 2024.
Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah bagian dari Infeksi Dengue. Dengue
adalah infeksi virus yang ditularkan melalui nyamuk yang umumnya terjadi di iklim
tropis yang hangat. Infeksi disebabkan oleh salah satu dari empat virus dengue yang
terkait erat (disebut serotipe) dan dapat menyebabkan spektrum gejala yang luas,
termasuk beberapa yang sangat ringan (tidak terlihat) hingga yang mungkin
memerlukan intervensi medis dan rawat inap. Dalam kasus yang parah, kematian
bisa terjadi. Tidak ada pengobatan untuk infeksi itu sendiri, tetapi gejala yang dialami
pasien dapat ditangani.

199. 183
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Infeksi dengue masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dunia
terutama di wilayah tropis dan subtropis, termasuk Indonesia sebagai salah satu
negara endemis infeksi Dengue.
Sejak pertama kali kasus DBD dilaporkan di Indonesia pada tahun 1968 di
Jakarta dan Surabaya angka kesakitan DBD menunjukkan tren peningkatan dari
tahun ke tahun dan wilayah penyebarannya pun semakin luas hampir diseluruh
Kabupaten/Kota di Indonesia. Namun dalam kurun waktu 50 tahun (1968 – 2020)
angka kematian/Case Fatality Rate (CFR) DBD telah berhasil diturunkan menjadi di
bawah 1%. Didalam Roadmap NTDs 2021 -2030 Dengue termasuk dalam 20
penyakit dan kelompok penyakit yang akan dicegah dan dikendalikan (WHO, 2020).
Target penanggulangan Dengue adalah menurunkan CFR 0 % pada tahun 2030.
Jumlah Kab/Kota pada tahun 2022 yang mempunyai IR ≤ 10/100.000
penduduk sebanyak 88 kabupaten/kota atau 17 % kabupaten/kota mencapai IR
tersebut. Target yang ditentukan pada tahun 2022 adalah 80 %. Sehingga capaian
target mencapai 21.4 %.
Grafik 2.89. Target dan capaian indikator Persentase Kabupaten/ Kota yang
mempunyai IR ≤ 49/100.000 penduduk Tahun 2017-2022
Sumber data : Laporan rutin Tim Kerja Arbovirosis Tahun 2022 *per 26 Januari 2023
Tren capaian persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai IR ≤ 49/100.000
penduduk terlihat pada grafik diatas dimana capaian dari tahun 2017 sampai tahun
2018 melebihi target nasional , namun capaian persentase Kabupaten/ Kota yang
66 68 70
75
80
81
62
73
90
17
123
92
104
119,6
21,4
0
20
40
60
80
100
120
140
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2018 2019 2020 2021 2022
TARGET CAPAIAN KINERJA

200. 184
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
mempunyai IR ≤ 49/100.000 penduduk pada tahun 2019 dari target 68 % hanya
mencapai 62,3 %. Tetapi pada tahun 2020 dan 2021 capaian indikator melebihi dari
target yang ditentukan. Tahun 2022 target indikator berubah dari sebelumnya
persentase Kabupaten/Kota IR ≤ 49/100.000 penduduk menjadi IR ≤ 10/100.000
penduduk. Capaian persentase Kabupaten/Kota IR ≤ 10/100.000 penduduk Tahun
2022 hanya mencapai 17%. Berdasarkan capaian persentase kinerja tahun 2022
mengalami penurunan dari 119% tahun 2021 menjadi 21% tahun 2022.
Grafik 2.90. Persentase provinsi yang memiliki kab/kota IR ≤ 10/100.000
penduduk Di Indonesia Tahun 2022
Sumber data : Laporan rutin Tim Kerja Arbovirosis Tahun 2022 *per 26 Januari 2023
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa 1 provinsi di Indonesia (17,12%) yang
mencapai target nasional.
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
PAPUA
MALUKU
PAPUA
BARAT
SULTRA
MALUKU
UTR
KALSEL
SULTENG
ACEH
KALBAR
KALTENG
SULSEL
SULUT
JATENG
SUMSEL
NTB
NTT
JATIM
SUMBAR
RIAU
KEPRI
JAMBI
BABEL
BENGKULU
LAMPUNG
BANTEN
DKI
JKT
JABAR
DI
YOGYAKARTA
KALTIM
SULUT
GORONTALO
SULBAR
BALI
KALTARA
INDONESIA
89,66
72,73
53,85
41,18
30,00
23,0823,08
21,7421,4321,43
16,67
15,15
14,29
11,76
10,00
9,09
2,63
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17,12

201. 185
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator tersebut,
antara lain:
1) Koordinasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Arbovirosis
a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Advokasi dan Sosialisasi
Arbovirosis Terpadu (Germas)
b. Koordinasi LS/LP
Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah koordinasi dengan Tim UGM
dan Pemerintah Kota Semarang dalam pengembangan inovasi baru
penanggulangan Dengue melalui Teknologi Wolbachia. Sesuai dengan KMK
No. HK.01.07/MENKES/1341/2022 tentang penyelenggaraan pilot project
penanggulangan Dengue dengan metode Wolbachia.
c. Peringatan Asian Dengue Day
d. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Surveilans Arbovirosis
2) NSPK Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Arbovirosis
a. Penyusunan Juknis Sistim Informasi Arbovirosis (SIARVI)
b. Penyusunan Juknis Surveilans Sentinel Dengue
c. Penyusunan Juknis Pelaksanaan kelompok kerja operasional (Pokjanal)
3) Pendampingan Investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Penyakit Arbovirosis
Pendampingan investigasi KLB Penyakit Arbovirosis dilakukan sebagai upaya
pemecahana masalah dan advokasi kepada pengambil kebijakan. Penyakit
Arbovirosis adalah termasuk penyakit yang berpotensi terjadinya Kejadian Luar
Biasa (KLB). Sehingga pendampingan saat KLB diperlukan sebagai upaya
edukasi dan advokasi untuk penanggulangan dan pencegahan KLB .
4) Assessment Implementasi PSN 3M Plus melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik
(G1R1J)
5) Surveilans Sentinel Arbovirosis
6) Pelaksanaan Sentinel Arbovirosis dilaksanakan untuk Sentinel Japanes
Ensepalitis (JE) dan Dengue
7) Workshop Implementasi Teknologi Wolbachia
8) Media KIE Arbovirosis
a. Media Promosi
b. Media KIE (Kit Pengendalian Arbovirosis, Pedoman Buku Stranas, Pedoman
Dengue)
9) Pengadaan Alat dan Bahan Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Arbovirosis
a. Mesin Fogging

202. 186
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
b. Larvasida
c. Insektisida
d. APD Penyemprot
e. Jumantik Kit
f. BTI (tablet)
g. RDT DBD Combo
10) Pengembangan / Pemeliharaan Sistim Informasi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Arbovirosis (SIARVI)
SIARVI dibangun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pencatatan dan
pelaporan Arbovirosis.
XIII. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka
mikrofilaria < 1%
Sesuai Permenkes No.94 tahun 2014 tentang Pengendalian Filariasis, yang
dimaksud dengan daerah endemis filariasis adalah daerah yang berdasarkan survei
data dasar prevalensi mikrofilaria menunjukkan prevalensi >1%. Dalam
pengendalian filariasis, sebelum suatu kabupaten/kota dinilai tingkat transmisi
filariasisnya, kabupaten/kota tersebut harus telah selesai melaksanakan Pemberian
Obat Pencegahan Massal (POPM) filariasis pada seluruh penduduk sasaran di
kabupaten/kota tersebut selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan cakupan
pengobatan minimal 65% dari total jumlah penduduk. Kemudian setelah 6 bulan dari
pelaksanaan POPM Filariasis Tahun ke-5, maka dilaksanakan survei evaluasi
prevalensi mikrofilaria. Jika dalam survei evaluasi prevalensi mikrofilaria
menunjukkan hasil prevalensi mikrofilaria <1% maka kabupaten/kota tersebut dinilai
dapat menurunkan transmisi aktif filariasis ke tingkatan aman dan memasuki tahap
surveilans sebelum ditetapkan menjadi daerah eliminasi filariasis. Tetapi jika hasil
survei menunjukkan hasil >1% maka kabupaten/kota tersebut harus meneruskan
POPM filariasis kembali selama 2 tahun.
Pada tahun 2018 – 2021 target jumlah kabupaten/kota endemis filariasis
berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1% berhasil dicapai sebesar 158%, 152%,
94% dan 100%. Pada tahun 2022 capaian jumlah kabupaten/kota endemis filariasis
berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1% adalah sebanyak 201 kabupaten/kota
dari target 207 kabupaten/kota, atau dengan capaian sebesar 97%. Data capaian
jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <
1% tahun 2018 – 2022 terlihat dalam grafik dibawah ini.

203. 187
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.91. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Berhasil
Menurunkan Mf Rate <1% Tahun 2018-2022
Sumber data : Data Tim Kerja NTDs Tahun 2022
Sampai dengan tahun 2022, sebanyak 201 kabupaten/kota dari 236
kabupaten/kota endemis filariasis telah berhasil menurunkan angka mikrofilaria Rate
<1%. Sepanjang tahun 2018-2022 terdapat peningkatan jumlah kabupaten/kota
endemis filariasis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria rate <1%. Hal ini
menunjukkan semakin meningkatnya komitmen kabupaten/kota dalam
melaksanakan program pengendalian filariasis melalui Pemberian Obat Pencegahan
Massal filariasis selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan cakupan minimal 65%
total penduduk. Dampak dari pemberian obat adalah penurunan transmisi aktif
filariasis ke tingkatan aman, yaitu <1% angka mikrofilaria pada penduduk yang
tinggal di kabupaten/kota endemis filariasis. Data kabupaten/kota endemis filariasis
telah berhasil menurunkan angka mikrofilaria Rate <1% per provinsi dapat dilihat
dalam tabel berikut :
Grafik 2.92. Kabupaten/kota Endemis Filariasis Berhasil Menurunkan Angka
Mikrofilaria Rate <1% Per-Provinsi Tahun 2022
2018 2019 2020 2021 2022
Target 65 75 136 190 207
Capaian 103 114 128 190 201
% Capaian 158% 152% 94% 100% 97%
0%
50%
100%
150%
200%
0
50
100
150
200
250
9
10 1
5
5
9
7
1
5
11
8
6
4
6
12
9
6
18
12
11
9 9
8
4 4
3
23
12
9
10 10
5 5
9
7
1
5
11
8
6
4
6
12
9
6
17
11
10
8 8 7
3 3
2
9
0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
5
10
15
20
25
Sumatera
Utara
Sumatera
Barat
Riau
Jambi
Bengkulu
Sumatera
Selatan
Kep.
Bangka
Belitung
Lampung
Banten
Jawa
Barat
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Timur
Kalimantan
Utara
Gorontalo
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi
Tengah
Maluku
Utara
Nusa
Tenggara
Timur
Aceh
Kalimantan
Tengah
Jawa
Tengah
Kalimantan
Barat
Maluku
Sulawesi
Selatan
Sulawesi
Barat
Kep.
Riau
Papua
Papua
Barat
Kab/Kota Endemis

204. 188
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Filariasis endemis di 236 kabupaten kota dari 28 provinsi. Terdapat 6 provinsi
non endemis filariasis yaitu Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara. Dari data diatas terdapat 17 provinsi yang
seluruh kabupaten/kota endemis dinilai telah berhasil menurunkan angka mikrofilaria
< 1% yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera
Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Kalimantan
Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan
Maluku Utara. Sedangkan provinsi yang capaian kabupaten/kota endemis berhasil
menurunkan angka mikrofilaria < 1% masih 0% yaitu Provinsi Papua Barat.
Upaya yang Dilaksanakan Mencapai Target Indikator :
1) Penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
Dalam rangka penguatan program akselerasi eliminasi filariasis maka
dilaksanakan penyusunan petunjuk teknis surveilans pasca POPM regimen baru
sebagai pedoman pelaksanaan surveilans pada daerah-daerah yang
melaksanakan POPM dengan regimen Ivermectin, DEC, dan Albendazole (IDA).
2) Pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga)
Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan
pemberian obat massal pencegahan (POPM) filariasis sehingga dapat memutus
rantai penularan adalah dengan menjadikan bulan Oktober sebagai “Bulan
Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA)”. Belkaga telah dicanangkan oleh Menteri
Kesehatan pada tanggal 1 Oktober 2015 di Kabupaten Bogor. Selanjutnya
Belkaga dilaksanakan setiap tahun pada kabupaten/kota yang belum
menyelesaikan POPM filariasis selama 5 tahun. Dengan adanya program
Belkaga diharapkan seluruh lapisan masyarakat dari pusat hingga daerah
tergerak dengan serempak mendukung POMP filariasis di wilayahnya, seiring
dengan pemahaman masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya
program pengendalian filariasis di Indonesia.
3) Akselerasi Eliminasi Filariasis melalui pelaksanaan POPM Filariasis dengan
menggunakan Regimen 3 obat Ivermectin, DEC, dan Albendazole (IDA)
Pada tahun 2018 WHO telah merekomendaskan penggunaan Regimen IDA
dalam POPM Filariasis sebagai pengembangan obat makrofilariacidal yang
lebih efektif, aman, dan dapat digunakan di lapangan. Dengan cakupan POPM
yang efektif (>65%) maka regimen IDA dapat mempersingkat waktu
pelaksanaan POPM menjadi kurang dari 5 tahun. Dalam rangka akselerasi
eliminasi filariasis maka pada tahun 2022 diterbitkan Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1231/2022 tentang Pelaksanaan

205. 189
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
POPM filariasis regimen Ivermectin, Diethyl Carbamazine Citrate, dan
Albendazole (IDA) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Bintan, Pangkajene
Kepulauan, Bovendigoel, Asmat, Mimika, Sarmi, dan Belitung
4) Advokasi, Sosialisasi, serta Koordinasi Pemberian Obat Pencegahan Massal
(POPM) Filariasis secara Intensif
Advokasi, Sosialisasi, serta Koordinasi POPM Filariasis secara aktif dan intensif
dilaksanakan kepada Lintas Sektor dan Lintas Program terkait serta seluruh
lapisan masyarakat untuk meningkatkan cakupan dalam minum obat
pencegahan filariasis. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
• Pertemuan koordinasi teknis POPM filariasis regimen IDA di Kabupaten
Pangkajene Kepulauan
• Pertemuan koordinasi POPM regimen IDA di Kabupaten Belitung
• Pertemuan koordinasi teknis POPM Regimen IDA di Kabupaten
Kotawaringin Timur
• Pertemuan koordinasi pertemuan teknis POPM regimen IDA di Kabupaten
Bintan
• Pertemuan koordinasi pertemuan teknis POPM regimen IDA di Kota
Pekalongan
5) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pelaksanaan POPM Filariasis.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau proses pada
tahap persiapan, pelaksanaan POPM filariasis hingga pasca pelaksanaan
POPM filariasis serta mengevaluasi hambatan dan tantangan dalam
pengendalian filariasis. selain itu juga dilaksanakan pertemuan-pertemuan
dalam mendukung POPM filariasis. Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
• Pertemuan evaluasi BTKL terkait program filariasis
• Koordinasi LS/LP dalam rangka penguatan program penanggulangan
filariasis
• Rapat koordinasi LS/LP dalam rangka penguatan program penanggulangan
filariasis
• Koordinasi National Task Force Filariasis (NTF) dan Komite Ahli Pengobatan
Filariasis (KAPFI)
• Pencegahan dini/ penanggulangan kejadian ikutan minum obat (POPM)
Filariasis dan Kecacingan terpadu
• Surveilans kasus klinis/kronis filariasis
• Pendampingan pelaksanaan/sweeping cakupan POPM filariasis

206. 190
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
6) Pelaksanaan Survei Evaluasi Prevalensi Mikrofilaria
POPM filariasis dilaksanakan selama 5 tahun pada kabupaten/kota endemis
filariasis. Setelah 6 Bulan POPM terakhir, kabupaten/kota tersebut dievaluasi
melalui survei evaluasi prevalensi mikrofilaria. Jika hasil survei menunjukkan
angka mikrofilaria Rate <1% maka daerah tersebut dinilai telah berhasil
menurunkan transmisi aktif filariasis ke tingkatan aman, yaitu <1% angka
mikrofilaria pada penduduk yang tinggal di kabupaten/kota endemis filariasis.
Tetapi jika gagal maka kabupaten/tersebut harus melaksanakan POPM filariasis
kembali selama 2 tahun,
7) Distribusi obat dan logistik ke daerah
Dalam rangka mendukung kegiatan POPM filariasis di kabupaten/kota maka
obat dan logistik kit POPM IDA didistribusikan ke daerah sesuai perencanaan
obat dan logistik yang telah disusun sebelumnya
8) Pengadaan bahan-bahan Survei Filariasis
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Survei Evaluasi PreTAS, maka telah
dilaksanakan pengadaan bahan-bahan survei diantaranya lancet, kit surveyor,
dan Tabung Microtainer EDTA 0,5 ml.
XIV. Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi
Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia ikut serta dalam
Kesepakatan Global yang ditetapkan oleh WHO untuk melaksanakan eliminasi
Filariasis. Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis adalah kegiatan
utama dari program eliminasi Filariasis untuk mencapai goal eliminasi Filariasis
dengan tujuan memutuskan rantai penularan Filariasis. Indonesia telah menetapkan
sebanyak 236 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota adalah daerah endemis
Filariasis
Dalam pengendalian Filariasis, sebelum suatu kabupaten/kota dinilai tingkat
transmisi Filariasisnya, kabupaten/kota tersebut harus telah selesai melaksanakan
Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis pada seluruh penduduk
sasaran di kabupaten/kota tersebut selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan
cakupan pengobatan minimal 65% dari total jumlah penduduk. Kemudian 6 bulan
setelah pelaksanaan POPM Filariasis Tahun ke-5, maka dilaksanakan survei
evaluasi prevalensi mikrofilaria. Jika hasil survei menunjukkan prevalensi angka
mikrofilaria pada kabupaten/kota tersebut <1%, maka dilaksanakan survei evaluasi
penularan (Transmission Assessment Survey/TAS) Filariasis, tetapi jika gagal maka
kabupaten/kota tersebut harus melaksanakan POPM Filariasis kembali selama 2

207. 191
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
tahun. Jika kabupaten/kota tersebut berhasil lulus dalam survei evaluasi penilaian
Filariasis tahap ke dua maka daerah tersebut dinilai berhasil mencapai eliminasi
Filariasis.
Pada tahun 2018 – 2021 target jumlah kabupaten/kota endemis Filariasis
yang mencapai eliminasi berhasil dicapai sebesar 158%, 160%, 80%, dan 77%.
Pada tahun 2020 dari target 106 kabupaten/kota endemis Filariasis yang mencapai
eliminasi hanya berhasil dicapai sebanyak 103 kabupaten/kota atau dengan
presentase capaian sebesar 97%. Data capaian jumlah kabupaten/kota endemis
Filariasis yang mencapai eliminasi tahun 2018 – 2022 terlihat dalam grafik berikut:
Grafik 2.93. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai
Eliminasi Tahun 2018-2022
Sumber data : Data Tim Kerja NTDs Tahun 2022
Sampai dengan tahun 2022, sebanyak 103 kabupaten/kota dari 236
kabupaten/kota endemis Filariasis telah berhasil mencapai eliminasi Filariasis.
Peningkatan jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi Filariasis menunjukkan
semakin meningkatnya komitmen kabupaten/kota dalam melaksanakan program
pengendalian Filariasis melalui Pemberian Obat Pencegahan Massal Filariasis
selama minimal 5 tahun berturut-turut dengan cakupan minimal 65% total penduduk
untuk memutus rantai penularan. Data kabupaten/kota endemis Filariasis telah
2018 2019 2020 2021 2022
Target 24 35 80 93 106
Capaian 38 56 64 72 103
% Capaian 158% 160% 80% 77% 97%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
0
20
40
60
80
100
120

208. 192
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
berhasil mencapai eliminasi Filariasis per provinsi dapat dilihat dalam grafik berikut
ini :
Grafik 2.94. Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis Yang Mencapai
Eliminasi Per Provinsi Tahun 2022
Dari data diatas terdapat provinsi yang seluruh kabupaten/kota endemis
dinilai telah mencapai eliminasi Filariasis yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau,
Bengkulu, Lampung, dan Banten. Sedangkan provinsi yang capaian eliminasinya
masih 0% dikarenakan kabupaten/kota endemis masih melaksanakan POPM atau
masuk dalam tahap surveilans pasca POPM adalah Provinsi Jawa Tengah,
Kalimantan Barat, Maluku, dan Papua Barat.
Upaya yang Dilaksanakan Untuk Mencapai Target Indikator
1) Penguatan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
- Penyusunan petunjuk teknis surveilans pasca POPM regimen baru sebagai
pedoman pelaksanaan surveilans pada daerah-daerah yang melaksanakan
POPM dengan regimen Ivermectin, DEC, dan Albendazole (IDA).
- Pembuatan SOP Survei TAS Alternatif dengan metode Brugia Impact
Survey (BIS)
10 10
5
1
5 5
9
4
11
7
6
9
8
6
12
4
9
11
3
4
23
12
18
6
9 9
8
12
10 10
5
1
5
4
7
3
8
5
4
5
4
3
6
2
4 4
1 1
5
2
3
1
0 0 0 0
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
5
10
15
20
25
Sumatera
Barat
Riau
Bengkulu
Lampung
Banten
Jambi
Sumatera
Utara
Sulawesi
Selatan
Jawa
Barat
Kep.
Bangka
Belitung
Gorontalo
Sumatera
Selatan
Kalimantan
Selatan
Kalimantan
Timur
Sulawesi
Tenggara
Sulawesi
Barat
Sulawesi
Tengah
Kalimantan
Tengah
Kep.
Riau
Kalimantan
Utara
Papua
Aceh
Nusa
Tenggara
Timur
Maluku
Utara
Jawa
Tengah
Kalimantan
Barat
Maluku
Papua
Barat
Kab/Kota Endemis Kab/Kota Eliminasi
% Capaian

209. 193
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
2) Pelaksanaan Bulan Eliminasi Kaki Gajah (Belkaga)
Salah satu upaya strategis yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan
pemberian obat massal pencegahan (POPM) filariasis sehingga dapat memutus
rantai penularan adalah dengan menjadikan bulan Oktober sebagai “Bulan
Eliminasi Kaki Gajah (BELKAGA)
3) Akselerasi Eliminasi Filariasis melalui Pelaksanaan POPM Filariasis dengan
menggunakan Regimen 3 obat Ivermectin, DEC, dan Albendazole (IDA)
Pada tahun 2018 WHO telah merekomendaskan penggunaan Regimen IDA
dalam POPM Filariasis sebagai pengembangan obat makrofilariacidal yang lebih
efektif, aman, dan dapat digunakan di lapangan. Dengan cakupan POPM yang
efektif (>65%) maka regimen IDA dapat mempersingkat waktu pelaksanaan
POPM menjadi kurang dari 5 tahun. Dalam rangka akselerasi eliminasi filariasis
maka pada tahun 2022 diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor
HK.01.07/MENKES/1231/2022 tentang Pelaksanaan POPM filariasis regimen
Ivermectin, Diethyl Carbamazine Citrate, dan Albendazole (IDA) di Kabupaten
Kotawaringin Timur, Bintan, Pangkajene Kepulauan, Bovendigoel, Asmat,
Mimika, Sarmi, dan Belitung
4) Advokasi, Sosialisasi, serta Koordinasi Pemberian Obat Pencegahan Massal
(POPM) Filariasis secara Intensif
Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
- Pertemuan koordinasi teknis POPM filariasis regimen IDA di Kabupaten
Pangkajene Kepulauan
- Pertemuan koordinasi POPM regimen IDA di Kabupaten Belitung
- Pertemuan koordinasi teknis POPM Regimen IDA di Kabupaten
Kotawaringin Timur
- Pertemuan koordinasi pertemuan teknis POPM regimen IDA di Kabupaten
Bin tan
- Pertemuan koordinasi pertemuan teknis POPM regimen IDA di Kota
Pekalongan
5) Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Pelaksanaan POPM Filariasis.
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memantau proses pada
tahap persiapan dan pemberian obat pencegahan massal filariasis serta
mengevaluasi hambatan dan tantangan dalam pengendalian filariasis. selain itu
juga dilaksanakan pertemuan-pertemuan dalam mendukung POPM filariasis.
Kegiatan ini dilaksanakan melalui :
- Pertemuan evaluasi program filariasis BTKL.

210. 194
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
- Pertemuan Evaluasi Program Filariasis Regional Papua
- Pertemuan Evaluasi Program Filariasis Regional Papua Barat
- Rapat koordinasi LS/LP dalam rangka penguatan program penanggulangan
filariasis;
- Koordinasi National Task Force Filariasis (NTF) dan Komite Ahli Pengobatan
Filariasis (KAPFI);
- Pencegahan dini/ penanggulangan kejadian ikutan minum obat (POPM)
Filariasis dan Kecacingan terpadu;
- Surveilans kasus klinis/kronis filariasis;
- Pendampingan pelaksanaan/sweeping cakupan POPM filariasis.
6) Surveilans Pasca POPM Filariasis
Surveilans merupakan tahap yang paling penting dalam melaksanakan eliminasi
Filariasis. Setelah POPM Filariasis dilaksanakan selama 5 tahun pada
kabupaten/kota endemis Filariasis, selanjutnya kabupaten/kota tersebut
dievaluasi melalui survei evaluasi mikrofilaria untuk melihat apakah
kabupaten/kota endemis Filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria rate
<1%. Jika lulus maka dilaksanakan survei evaluasi penularan Filariasis untuk
melihat apakah masih terjadi penularan pada daerah tersebut atau masih harus
melanjutkan kegiatan POPM Filariasis sebelum ditetapkan sebagai daerah
eliminasi Filariasis.
7) Surveilans Pasca Eliminasi Filariasis
Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring kabupaten/kota yang sudah
mendapatkan sertifikat eliminasi Filariasis apakah terdapat resiko penularan
Filariasis kembali. Kegiatan dilaksanakan dengan survei darah jari serta
melakukan pengobatan pada kasus positif mikrofilaria.
3. Direktorat Pengelolaan Imunisasi
I. Persentase bayi usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap
Imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan
dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Bayi
merupakan salah satu kelompok rentan yang berisiko tinggi untuk tertular penyakit.
Sebelum berusia satu tahun seorang anak harus mendapatkan imunisasi dasar
secara lengkap sebagai bentuk perlindungan dirinya terhadap Penyakit yang Dapat
Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).

211. 195
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Untuk mengukur nilai perlindungan terhadap PD3I yang ada di Indonesia
pada kelompok bayi usia 0-11 bulan, maka digunakan indikator Persentase bayi usia
0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dengan target 90%
sasaran bayi yang ada di daerah tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar
secara lengkap.
Grafik 2.95. Capaian Indikator Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Tahun 2022
Sumber: Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi [er 10 April 2023
Berdasarkan data sampai dengan 10 April 2023, persentase bayi usia 0-11
bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yaitu 99,9% (4.135.634 bayi)
dari target 90% (3.723.337 bayi), sehingga capaian kinerja tahun 2022 sebesar
110%. Dengan data tersebut, maka indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) telah berhasil mencapai target yang telah
ditetapkan.
Untuk dapat membandingkan pencapaian kinerja indikator tersebut, maka
dilakukan pembandingan persentase dari indikator yang sama pada tahun 2018-
2022 sebagai berikut:
90,0%
99,9%
Target Capaian

212. 196
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.96. Capaian Indikator Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Tahun 2018 – 2022
Sumber: Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 10 April 2023
Pada garfik diatas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara cakupan
imunisasi dasar lengkap untuk tahun 2018 - 2021 cenderung lebih rendah
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, meskipun pada tahun 2019
berhasil mencapai target yang ditetapkan. Meskipun belum berhasil mencapai target
yang telah ditetapkan, tetapi sudah berhasil mencapai cakupan minimal program
yaitu 80%. Pada grafik juga terlihat, setelah mengalami penurunan cakupan IDL yang
cukup signifikan pada tahun 2020-2021 karena pandemic COVID-19, cakupan IDL
mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2021, dan
berhasil melampaui target dan capaian pada tahun 2018.
Sementara itu, jika dinilai berdasarkan pencapaian Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dari grafik tersebut diketahui bahwa
capaian indikator imunisasi dasar lengkap tahun 2020-2021 belum mencapai target
yang ditentukan, akan tetapi pada tahun 2022 berhasil meningkatkan cakupannya
dan mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, meskipun pada tahun 2022 ini
telah mencapai target, upaya terus dilakukan untuk memaksimalkan cakupan
imunisasi dasar lengkap sehingga pada tahun-tahun selanjutnya tetap dapat
mencapai target yang terdapat dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
tersebut.
II. Persentase anak usia 12 sampai 24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan
BADUTA
Imunisasi merupakan upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan
seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga apabila suatu saat terpajan
92,0 93,7
84,2 84,5
99,9
92,5 93,0 92,9 93,6 90,0
99,5 100,8
90,6 90,3
110,0
2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan IDL Target Capaian Kinerja

213. 197
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Anak
usia bawah dua tahun (baduta) merupakan bagian dari kelompok anak balita yang
merupakan salah satu kelompok rentan dan berisiko tinggi untuk tertular penyakit,
antara lain Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).
Pergeseran paradigma imunisasi lengkap pada seorang anak, yang semula
cukup hanya dengan imunisasi dasar lengkap menjadi imunisasi rutin lengkap,
dimana seorang anak harus mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap,
diteruskan dengan imunisasi lanjutan pada usia bawah dua tahun (baduta), dan
rangkaian imunisasi pada saat usia sekolah dasar/sederajat. Pemberian imunisasi
lanjutan pada anak baduta sangat penting, karena berdasarkan hasil kajian
Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), titer antibodi beberapa
antigen (difteri, pertusis, dan campak rubela) sudah mengalami penurunan pada usia
18 bulan, sehingga seorang anak akan menjadi rentan dari penyakit-penyakit
tersebut meskipun sudah melengkapi imunisasi dasarnya. Oleh karena itu sangat
penting untuk melanjutkan imunisasi seorang anak pada usia 18 bulan hingga
sebelum berusia 24 bulan untuk kembali meningkatkan perlindungan nya dari PD3I
khususnya difteri, pertusis, dan campak rubela.
Grafik 2.97. Capaian Indikator Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang
Mendapat Imunisasi Lanjutan Baduta Tahun 2022
Sumber: Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 10 April 2023
Berdasarkan data sampai dengan 16 Januari 2023, persentase anak usia 12-
24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta yaitu 98,4% (3.864.925 anak)
dari target 90% (3.540.662 anak), sehingga capaian kinerja tahun 2022 sebesar
103,6%. Dengan data tersebut, maka indikator persentase anak usia 12-24 bulan
yang mendapat imunisasi lanjutan baduta telah berhasil mencapai target yang telah
ditetapkan. Untuk dapat membandingkan pencapaian kinerja indikator tersebut,
maka dilakukan pembandingan persentase dari indikator yang sama pada tahun
2018-2022 sebagai berikut:
90,0
98,4
Target Cakupan Lanjutan Baduta

214. 198
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.98. Capaian Indikator Persentase Anak Usia 12-24 Bulan yang
Mendapat Imunisasi Lanjutan Baduta Tahun 2018 – 2022
Sumber: Laporan Direktorat Pengelolaan Imunisasi per 10 April 2023
Pada Grafik 4 dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara cakupan imunisasi
lanjutan baduta untuk tahun 2018 - 2019 cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan
target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2020-2021 saat terjadinya
pandemi COVID-19, cakupan imunisasi lanjutan baduta selain tidak mencapai target
indikator juga jauh di bawah target minimum program sebesar 80%. Pada tahun 2022
cakupan imunisasi lanjutan baduta kembali mengalami peningkatan yang sangat
signifikan bahkan melebihi target pada tahun 2021.
Sementara itu, jika dinilai berdasarkan pencapaian Rencana Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Dari grafik tersebut diketahui bahwa
capaian indikator persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi
lanjutan baduta tahun 2020-2021 belum mencapai target yang ditentukan. Hal yang
berbeda terjadi pada tahun 2022, dimana selain mengalami peningkatan cakupan
yang cukup signifikan dibanding dua tahun sebelumnya, juga berhasil mencapai
target indikator yang ditetapkan. Meskipun telah mencapai target indikator yang telah
ditetapkan, berbagai upaya tetap terus dilakukan untuk meningkatkan dan
mempertahankan tingginya cakupan imunisasi lanjutan baduta sehingga pada tahun-
tahun selanjutnya tetap dapat mencapai target indikator yang terdapat dalam
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tersebut.
Indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar
Lengkap (IDL) dan indikator persentase anak usia 12-24 bulan merupakan indikator
yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Setiap upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan cakupan dan pencapaian target bagi indikator imunisasi dasar lengkap
juga merupakan upaya meningkatkan cakupan dan pencapaian target bagi indikator
imunisasi lanjutan baduta.
67,6 72,7
65,5
58,9
98,4
55,0
70,0
76,4 81,0
90,0
122,9
103,9
85,7
72,7
109,3
2018 2019 2020 2021 2022
Cakupan Imunisasi Lanjutan Baduta

215. 199
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Beberapa upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai indikator persentase
bayi usia 0 - 11 bulan mendapat Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan indikator
persentase anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan badut pada
tahun 2022 yaitu:
1) Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi, melalui:
a. Melakukan sosialisasi buku pedoman imunisasi dan orientasi petugas
mengenai pengelolaan imunisasi kepada seluruh petugas pengelola
imunisasi di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan puskesmas termasuk
petugas imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
b. Melakukan koordinasi penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS)
imunisasi rutin melalui analisa data cakupan imunisasi;
c. Melakukan orientasi pengelolaan imunisasi di fasilitas pelayanan kesehatan
swasta bagi petugas dan pihak manajemen di faskes swasta penyelenggara
layanan imunisasi secara daring;
d. Melakukan supervisi dan monitoring serta on the job training melalui
kunjungan lapangan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan kepada
daerah;
e. Melakukan desk review Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) data
cakupan IDL dan cakupan imunisasi lanjutan baduta;
2) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi lengkap,
melalui:
a. Kegiatan Webinar untuk masyarakat dan media masa dengan narasumber
ahli
b. Pembuatan dan penayangan iklan layanan masyarakat tentang imunisasi
rutin. Penayangan dilakukan di berbagai media luar ruang seperti stasiun
kereta api, bandara, commuterline dan media sosial seperti Facebook,
Instagram, Youtube dan TikTok;
c. Melakukan advokasi dan koordinasi lintas kementerian untuk mendukung
layanan imunisasi di daerah
III. Persentase bayi usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat antigen baru
Berdasarkan hasil kajian dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional
(Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ ITAGI) beban penyakit
akibat PD3I semakin bertambah, diantaranya untuk penyakit kanker serviks,
pneumonia, penyakit campak dan rubela, dan penyakit diare. Insiden untuk penyakit-

216. 200
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
penyakit tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, ITAGI
merekomendasikan untuk melakukan pengenalan antigen imunisasi baru antara lain
Imunisasi PCV, Imunisasi HPV, Imunisasi Rotavirus, dan Imunisasi IPV 2. Imunisasi
PCV diberikan dalam upaya pencegahan penyakit pneumonia dan telah
dilaksanakan di kab/kota terpilih sebagai program demonstrasi sejak tahun 2017 dan
selanjutnya dimasukkan ke dalam imunisasi program nasional pada tahun 2022.
Imunisasi HPV diperlukan dalam upaya pencegahan penyakit kanker serviks.
Imunisasi Rotavirus diperlukan dalam upaya pencegahan penyakit diare, sedangkan
imunisasi IPV 2 diperlukan dalam upaya pencegahan penyakit polio. Imunisasi HPV,
Rotavirus dan IPV2 diintroduksi ke dalam program imunisasi nasional secara
bertahap.
Untuk mengukur nilai perlindungan terhadap penyakit-penyakit tersebut pada
kelompok bayi usia 0-11 bulan, maka digunakan indikator Persentase bayi usia 0-11
bulan yang mendapat antigen baru dengan target 90%. Untuk indikator tersebut, jenis
imunisasi antigen baru yang diperhitungkan hanya imunisasi PCV dan Rotavirus.
Namun, karena imunisasi Rotavirus baru dintroduksi pada Bulan November 2022,
maka perhitungan indikator capaian antigen baru untuk tahun 2022 hanya
menggunakan cakupan imunisasi PCV di kabupaten/kota yang sudah introduksi
sebelum tahun 2022, yaitu sebanyak 31 Kab/Kota di Provinsi Bangka Belitung, Jawa
Barat, Jawa Timur, dan Nusa Teggara Barat.
Grafik 2.99. Capaian Indikator Persentase bayi usia 0-11 bulan yang
mendapat antigen baru Tahun 2022
Sumber : Laporan Rutin s.d 1 Februari 2023
104,8
82,2
110,8
120,5
96,1
99,9
73,4
109,1
120,6
90,6
55,0
26,0
56,5
52,9
39,3
90
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
BANGKA BELITUNG JAWA BARAT JAWA TIMUR NUSA TENGGARA
BARAT
INDONESIA
Cakupan
(%)
PCV 1 PCV 2 PCV 3 Target PCV 2 Tahun 2022

217. 201
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Berdasarkan data sampai dengan 1 Februari 2023, persentase bayi usia 0-11
bulan yang mendapat antigen baru yaitu 90,6% (489.368 bayi) dari target 90%
(540.047 bayi), sehingga capaian kinerja tahun 2022 sebesar 100,7%. Dengan data
tersebut, maka indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen
baru telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.
Indikator persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat antigen baru
merupakan indikator baru yang dimasukan dalam PMK No. 13 tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Oleh karena itu,
perbandingan pencapaian kinerja indikator pada tahun-tahun sebelumnya tidak
tersedia.
Beberapa upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai indikator persentase
bayi usia 0 - 11 bulan yang mendapat antigen baru yaitu :
1) Melakukan Advokasi dan Sosialisasi Imunisasi Antigen Baru dengan LP/LS
terkait;
2) Melakukan Desk Review Cakupan Imunisasi Antigen Baru;
3) Melakukan Orientasi dalam Rangka Introduksi Imunisasi Antigen Baru;
4) Melakukan supervisi dan monitoring melalui kunjungan lapangan sebagai bentuk
pengawasan dan pembinaan kepada daerah;
5) Melakukan Pencanangan Imunisasi Antigen Baru;
6) Pembuatan dan penayangan iklan layanan masyarakat tentang imunisasi PCV.
Penayangan dilakukan di berbagai media televisi seperti televisi berlangganan,
televisi bandara, televisi commuter line, dan televisi kereta jarak jauh.
IV. Persentase anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkap di usia sekolah
dasar
Pemberian imunisasi pada anak usia sekolah dasar yang merupakan
imunisasi rutin lanjutan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap
penyakit campak, difteri dan tetanus. Selain itu, di beberapa daerah percontohan juga
telah dilaksanakan imunisasi Human Papilloma Virus (HPV) pada peserta didik
perempuan usia sekolah dasar kelas 5 (dosis pertama) dan kelas 6 (dosis kedua)
untuk mencegah penyakit kanker serviks.
Pemberian imunisasi ini dilaksanakan pada kegiatan Bulan Imunisasi Anak
Usia Sekolah (BIAS) bulan Agustus dan November setiap tahun, sebagai salah satu
bentuk kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang meliputi pemberian
imunisasi pada anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat.

218. 202
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Kegiatan BIAS secara operasional dinilai sangat efektif dan efisien karena sebagian
besar sasaran sudah berkumpul di sekolah.
Pelaksanaan BIAS menjadi sangat penting karena indikator kelengkapan
imunisasi individu ditentukan dengan capaian Imunisasi Rutin Lengkap (IRL).
Pencapaian IRL ini dapat dilakukan sebagai akselerasi di sekolah bagi peserta didik
yang belum melengkapi imunisasi sebelum masuk sekolah.
Begitu besar manfaat yang kita peroleh apabila penyelenggaraan BIAS
berjalan sesuai target yang ditetapkan. Peserta didik dan pendidik dapat fokus
melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan
intelektual tanpa terganggu dengan ketidakhadirannya di dalam kelas.
Data per 20 Februari 2023, dari target 4.416.884 anak sebanyak 4.018.521
anak telah mendapat imunisasi lanjutan lengkap di usia Sekolah Dasar. Angka ini
setara dengan 91.0% atau telah melampaui target tahun 2022 sebesar 70%.
Grafik 2.100.Cakupan Imunisasi Campak Rubela BIAS Tahun 2018-2022
Capaian cakupan imunisasi Campak Rubela pada peserta didik kelas 1 pada
tahun 2018 sebesar 75,5% dan terjadi kenaikan sebesar 14,4% pada tahun 2019
menjadi 89,6%. Pada tahun 2020 cakupan turun menjadi 60,9%, namun pada tahun
2021 cakupan mengalami peningkatan menjadi 65,2%. Pada tahun 2022 target BIAS
adalah 90% sedangkan capaian imunisasi Campak Rubela tahun 2022 sebesar
95,3%.
75,5
89,6
60,9 65,2
95,3
0
20
40
60
80
100
120
2018 2019 2020 2021 2022

219. 203
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.101.Cakupan Imunisasi DT BIAS Tahun 2018-2022
Dari Grafik tersebut dapat dilihat capaian cakupan imunisasi DT pada peserta
didik kelas 1 hanya pada tahun 2018-2020 mengalami penurunan berturut-turut yaitu
dari 92,4% menjadi 90,4% dan 59,4%. Selanjutnya cakupan mengalami sedikit
peningkatan di tahun 2021 menjadi 60,6% dan cakupan pada tahun 2022 sebesar
91,5%.
Grafik 2.102.Cakupan Imunisasi Td BIAS Kelas 2 Tahun 2018-2022
Pada Grafik di atas Terlihat capaian cakupan imunisasi Td pada peserta didik
kelas 2 juga mengalami penurunan pada periode tahun 2018-2020. Pada tahun 2018
capaian cakupan imunisasi sebesar 94,1%, kemudian turun mnejadi 91% dan
kembali turun pada tahun 2020 menjadi 58,8%. Pada tahun 2022 cakupan
mengalami peningkatan menjadi 86,4%.
92,4 90,4
59,4 60,6
91,5
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2018 2019 2020 2021 2022
94,1
91,0
58,8
62,0
86,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2018 2019 2020 2021 2022

220. 204
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.103. Cakupan Imunisasi Td BIAS Kelas 5 Tahun 2018-2022
Tahun 2018 dilakukan introduksi imunisasi Td kepada sasaran anak usia
kelas 5 (tahun sebelumnya dilkukan pada sasaran anak usia kelas 3) dengan
capaiannya (0,9%). Pada tahun 2019 capaian hampir mencapai target yaitu (92,5%),
namun terjadi penurunan di tahun 2020 (60,5%) serta sedikit kenaikan di tahun 2021
(63,7%). Capaian cakupan imunisasi Td pada peserta didik tahun 2022 kembali
mengalami kenaikan cakupan menjadi 91,1%.
Beberapa upaya telah dilakukan untuk dapat mencapai indikator Anak Yang
Mendapatkan Imunisasi Lanjutan Lengkap di Usia Sekolah Dasar, antara lain:
1) Peningkatan kualitas pelayanan imunisasi, melalui:
a. Membuat surat keputusan bersama 4 Menteri yaitu Mendteri Dalam Negeri,
Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
dan Menteri Agama dengan tema Sehat Bergizi untuk meningkatkan kualitas
dan capaian BIAS;
b. Membuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Usia Sekolah
yang akan digunakan oleh para pengelola program imunisasi dan lintas
sektor serta lintas program terkait;
c. Melakukan sosialisasi dan orientasi kepada petugas kesehatan mengenai
petunjuk teknis yang dilakukan secara daring maupun luring;
d. Melakukan supervisi dan monitoring serta on the job training melalui
kunjungan lapangan sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan kepada
daerah;
e. Melakukan desk review data cakupan BIAS;
2) Peningkatan kesadaran masyarakat dan permintaan akan layanan imunisasi,
melalui:
0,9
92,5
60,5 63,7
91,1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2018 2019 2020 2021 2022

221. 205
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
a. Kegiatan webinar bagi masyarakat umum mengenai pentingnya BIAS.
Webinar mengundang para narasumber dan ahli;
b. Penyebarluasan informasi, sosialisasi dan pemberian edukasi mengenai
imunisasi kepada masyarakat melalui Germas.
3) Melakukan advokasi dan peningkatan koordinasi dengan lintas program dan
lintas sektor terkait dalam hal pelayanan dan penggerakkan masyarakat seperti
advokasi dan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Kementerian Agama.
V. Persentase Wanita Usia Subur yang memiliki status Imunisasi T2+
Pada tahun 2016 Indonesia berhasil mencapai status Eliminasi Tetanus
Maternal dan Neonatal dan menjadi negara terakhir di Wilayah Regional Asia
Tenggara yang divalidasi untuk eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal. Saat ini
Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan status eliminasi Tetanus Maternal
dan Neonatal. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempertahankan status
tersebut adalah penguatan imunisasi rutin termasuk pada kelompok wanita usia
subur (WUS). Pada WUS perlu diberikan imunisasi yang mengandung tetanus toxoid
sebagai upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif
terhadap infeksi tetanus serta mengendalikan risiko kematian ibu dan bayi.
Status imunisasi tetanus (status imunisasi T) merupakan jumlah dosis
imunisasi yang mengandung tetanus toxoid yang diterima oleh seseorang sesuai
dengan interval waktu tertentu. Kekebalan terhadap penyakit tetanus hanya
diperoleh melalui imunisasi yang mengandung tetanus toxoid minimal 2 dosis (status
imunisasi T2). Perlindungan jangka panjang diperoleh jika mendapatkan imunisasi
yang mengandung tetanus toxoid sebanyak 5 dosis (status imunisasi T5) dengan
interval pemberian yang memenuhi syarat.
Untuk mengukur nilai perlindungan terhadap penyakit tetanus pada kelompok
WUS, maka digunakan indikator persentase WUS yang memiliki status imunisasi
T2+. WUS yang memiliki status imunisasi T2+ adalah WUS yang mendapat minimal
2 dosis imunisasi yang mengandung tetanus toxoid (status imunisasi T2 – T5).
Kasus tetanus banyak terjadi pada kelompok bayi dan ibu setelah melahirkan.
Untuk memastikan seluruh bayi dan ibu hamil telah mendapat perlindungan dari
penyakit tetanus maka kelompok WUS yang digunakan dalam perhitungan indikator
adalah ibu hamil.

222. 206
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.104. Capaian Indikator Persentase WUS yang Memiliki Status
Imunisasi T2+ Tahun 2022
Sumber: Laporan Rutin s.d 28 Januari 2023
Berdasarkan data sampai dengan 28 Januari 2023, persentase WUS yang
memiliki status imunisasi T2+ sebesar 72,67%. Dengan data tersebut, maka indikator
persentase WUS yang memiliki status imunisasi T2+ telah berhasil mencapai target
yang telah ditetapkan.
Indikator persentase WUS yang memiliki status imunisasi T2+ merupakan
indikator yang baru ditetapkan pada tahun 2022. Berikut perbandingan cakupan
persentase WUS yang memiliki status imunisasi T2+ pada tahun 2018 – 2022
sebagai berikut:
Grafik 2.105. Capaian Indikator Persentase WUS yang Memiliki Status
Imunisasi T2+ Tahun 2018 - 2022
Sumber: Laporan Rutin s.d 28 Januari 2023
Pada grafik diatas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan antara cakupan
status imunisasi T2+ untuk tahun 2018 - 2021 cenderung lebih rendah dibandingkan
dengan target yang telah ditetapkan, meskipun pada tahun 2019 berhasil mencapai
60%
72,67%
58%
59%
60%
61%
62%
63%
Target Cakupan
60%
53,4%
64,0%
56,6%
47,0%
72,7%
121,2%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
2018 2019 2020 2021 2022
Target Cakupan Capaian Kinerja

223. 207
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
target yang ditetapkan. Pada grafik juga terlihat setelah mengalami penurunan
cakupan status imunisasi T2+ pada tahun 2020 - 2021 karena pandemi COVID-19,
cakupan status imunisasi T2+ mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada
tahun 2022.
Meskipun pada tahun 2022 ini telah mencapai target, upaya terus dilakukan
untuk memaksimalkan cakupan status imunisasi T2+ sehingga pada tahun-tahun
selanjutnya tetap dapat mencapai target yang telah ditentukan.
Beberapa upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai indikator persentase
WUS yang memiliki status imunisasi T2+ pada tahun 2022 yaitu:
1) Melakukan koordinasi dengan lintas program terkait
2) Melakukan desk review cakupan imunisasi pada WUS secara berkala dengan
dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota
3) Menyusun buku Pedoman Upaya Mempertahankan Eliminasi Tetanus Maternal
dan Neonatal
4) Menyusun buku saku imunisasi tetanus pada WUS
5) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas (workshop) penguatan imunisasi
tetanus pada WUS dengan mengundang pengelola program imunisasi dan KIA
dinas kesehatan provinsi
6) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan imunsasi tetanus pada WUS ke
dinas kesehatan provinsi dan kab/kota
4. Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan
I. Jumlah labkesmas kab/kota yang melaksanakan pemeriksaan spesimen
penyakit menular
Penyakit menular, termasuk penyakit emerging, re-emerging dan new-
emerging memiliki potensi untuk menyebar dengan cepat dari satu daerah ke daerah
lain tidak terbatas geografis, menyebabkan KLB/wabah/KKM dan terus memakan
banyak korban dalam kehidupan manusia, baik dari sisi morbiditas maupun
mortalitas, khususnya di negara-negara terbelakang atau berkembang.
Dalam mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular,
laboratorium menjadi unsur yang penting dalam 3 (tiga) pilar Kesehatan masyarakat,
yaitu surveilans, diagnosis dan treatment. Laboratorium memainkan peran penting
dalam deteksi dini dan pencegahan penyakit menular, baik untuk manajemen klinis
maupun kesehatan masyarakat.
Setiap laboratorium kesehatan mendukung program kesehatan masyarakat
dan tindakan kesehatan masyarakat yang dapat mencegah, melindungi dan

224. 208
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
mengendalikan penyebaran penyakit untuk menghilangkan kematian,
kesengsaraan, kerugian ekonomi dan pergolakan sosial melalui deteksi dini,
diagnosis penyakit yang dapat diandalkan termasuk diagnosis terhadap wabah,
Informasi tentang kerentanan antimikroba, penilaian efficacy dan kewaspadaan
terhadap ancaman baru.
Capaian indikator jumlah labkesmas kabupaten/kota yang melaksanakan
pemeriksaan spesimen penyakit menular sebesar 196 dari target 200 yang
ditetapkan pada tahun 2022, sehingga capaian kinerja indikator sebesar 98%.
Grafik 2.106. Target, Capaian dan Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan
1 Tahun 2022
Sumber data : Hasil Pemetaan Kapasitas Laboratorium, Des 2022
Berdasarkan grafik di atas, capaian indikator jumlah laboratorium
Kabupaten/Kota melaksanakan pemeriksaan spesimen penyakit menular pada tahun
2022 sebesar 196, dengan capaian kinerja sebesar 98%. Capaian indikator tersebut
belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang sebesar 200.
200 196
98%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
50
100
150
200
250
300
2022
Target Capaian % Kinerja

225. 209
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Tabel 2.15. Jumlah Labkesmas Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan
Pemeriksaan Spesimen Penyakit Menular, Tahun 2022
Sumber data : Hasil Pemetaan Kapasitas Lab Tahun 2022
Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa terdapat 196 Kabupaten/Kota jumlah
labkesmas kabupaten/kota yang melaksanakan pemeriksaan spesimen penyakit
menular. Kabupaten/Kota memiliki 1 (satu) saja labkesmas yang mampu melakukan
Provinsi
Jumlah
Kabupaten/Kota
Nama Kabupaten/Kota
Aceh 5 Kota Banda Aceh, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Aceh Besar, Pidie Jaya
Bengkulu 5 Kota Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Seluma, Rejang Lebong
Jambi 4 Kota Jambi, Bungo, Merangin, Muaro Jambi
Kepulauan Bangka Belitung 6
Kota Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Belitung,
Bangka Tengah
Kepulauan Riau 6 Kota Tanjung Pinang, Kota Batam, Bintan, Natuna, Karimun, Lingga
Lampung 4 Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Pringsewu, Tulangbawang
Sumatera Barat 6
Kota Padang, Kota Padang Panjang, Padang Pariaman, Pasaman Barat,
Pesisir Selatan, Agam
Sumatera Utara 6
Kota Medan, Kota Binjai, Kota Gunungsitoli, Deli Serdang, Padang Lawas,
Labuhan Batu Utara Utara,
Sumatera Selatan 3 Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Ogan Komering Ulu
Riau 2 Kota Pekanbaru, Kota Dumai
DKI Jakarta 5 Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan
Jawa Barat 22
Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota
Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Cianjur,
Cirebon, Garut, Indramayu, Karawang, Majalengka, Pangandaran,
Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang
Jawa Tengah 29
Magelang, Kota Magelang, Kota Semarang, Kendal, Sragen, Kebumen,
Jepara, Banjarnegara, Purbalingga, Boyolali, Kudus, Sukoharjo, Wonosobo,
Brebes, Cilacap, Wonogiri, Karanganyar, Temanggung, Kota Surakarta,
Rembang, Kota Pekalongan, Klaten, Blora, Kota Tegal, Tegal, Pati,
Banyumas, Demak, Kota Salatiga
Jawa Timur 31
Kota Pasuruan, Tuban, Ponorogo, Blitar, Nganjuk, Jombang, Tulungagung,
Kota Probolinggo, Bangkalan, Banyuwangi, Kota Surabaya, Sumenep, Kota
Kediri, Mojokerto, Madiun, Kota Madiun, Banyuwangi, Sidoarjo, Lamongan,
Trenggalek, Kota Batu, Bondowoso, Magetan, Kediri, Kota Mojokerto,
Situbondo, Sampang, Bojonegoro, Ngawi, Kota Malang
DI Yogyakarta 5 Kota Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman
Banten 7
Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Tangerang, Lebak,
Kota Cilegon,
Bali 8
Kota Denpasar, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Karang Asem, Klungkung,
Bangli, Jembrana
Kalimantan Barat 2 Kota Pontianak, Sintang
Kalimantan Selatan 10
Kota Banjarmasin, Kota Banjar Baru, Tanah Bumbu, Balangan, Tanah Laut,
Barito Kuala, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Kota Baru
Kalimantan Timur 8
Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kutai Kartanegara, Berau,
Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Kutai Timur
Kalimantan Tengah 3 Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas
Kalimantan Utara 1 Kota Tarakan
Nusa Tenggara Barat 1 Kota Mataran
Nusa Tenggara Timur 2 Kota Kupang, Ende
Sulawesi Utara 1 Kota Manado
Gorontalo 1 Kota Gorontalo
Sulawesi Tengah 1 Donggala
Sulawesi Selatan 2 Soppeng, Kota Makassar
Sulawesi Tenggara 5 Kolaka, Kota Baubau, Bombana, Konawe, Kota Kendari
Sulawesi Barat 1 Mamuju
Maluku 1 Kota Ambon
Maluku Utara 1 Kota Ternate
Papua 1 Kota Jayapura
Papua Barat 1 Manokwari
196

226. 210
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
deteksi dan/atau identifikasi organisme penyebab penyakit berdasarkan metode
mikroskopis, serologi, biologi molekuler sederhana dan pengepakan/pengiriman
spesimen sudah dianggap sebagai capaian indikator.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB), kejadian luar biasa (KLB) adalah
timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan da/atau kematian yang bermakna
secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. sedangkan
penyakit berpotensi KLB/wabah adalah jenis penyakit yang dapat menimbulkan KLB.
Jenis – jenis penyakit penyebab terjadinya KLB ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Kesehatan, yang secara operasional bergantung pada kajian epidemiologi yang
dilakukan secara nasional atau kabupaten/kota menurut waktu dan daerah.
Dalam rangka kewaspadaan dini dan respon penyakit potensi wabah/KLB
terdapat 24 jenis penyakit berpotensi wabah/KLB yang dipantau yaitu diare akut,
malaria terkonfirmasi, tersangka demam dengue, pneumonia, diare berdarah atau
disentri, tersangka demam tifoid, sindrom jaundice akut, tersangka chikungunya,
tersangka flu burung pada manusia, tersangka campak, tersangka difteri, tersangka
pertussis, AFP (Lumpuh Layuh Mendadak) kasus gigitan hewan penular rabies,
tersangka antraks, tersangka leprospirosis, tersangka kolera, klister penyakit yang
tidak lazim, tersangka meningistis/ensefalitis, tersangka tetanus neonatorum,
tersangka tetanus, ILI (Influenza Like Illness), tersangka HFMD (Hand Foot Mouth
Disease) dan COVID-19.
Munculnya penyakit potensial wabah/KLB dalam sistem SKDR sebagai alert
harus segera dilakukan respon, menegakan diagnosis melalui pemeriksaan
laboratorium. Kecepatan dan ketepatan pelaporan hasil pengujian laboratorium
untuk menentukan diagnosis penyakit diperlukan untuk mengetahui pola sebaran
kecenderungan penyakit dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit,
khususnya penyakit potensial KLB/wabah/KKM. Laboratorium rujukan spesimen
penyakit berpotensi KLB/wabah diperlukan di setiap provinsi untuk mempercepat
respon terhadap alert.
Saat ini laboratorium rujukan spesimen penyakit berpotensi KLB/wabah
terbesar berada pada laboratorium regional dan nasional, seperti B/BTKLPP, BBLK,
Laboratorium Nasional Prof. Dr. Sri Oemijati, selain beberapa rumah sakit vertikal
Kementerian Kesehatan, meskipun ada beberapa Balai Litbangkes dan Labkesda
provinsi yang sudah memiliki kapasitas sebagai laboratorium rujukan penyakit seperti

227. 211
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Balai Litbangkes Papua, Balai Litbangkes Aceh, Labkesda Provinsi Jawa Barat dan
Labkesda Provinsi Jawa Tengah.
Capaian indikator jumlah provinsi yang memiliki rujukan spesimen penyakit
berpotensi KLB/wabah sebesar 15 dari target 15 yang ditetapkan pada tahun 2022,
sehingga capaian kinerja indikator sebesar 100%.
Grafik 2.107. Target, Capaian dan Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 2, Tahun
2022
Sumber data : Hasil Pemetaan Kapasitas Laboratorium, Des 2022
Berdasarkan grafik diatas, capaian indikator Jumlah provinsi yang memiliki
rujukan spesimen penyakit berpotensi KLB/wabah pada tahun 2022 sebesar 15,
dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian indikator tersebut telah mencapai
target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang sebesar 15.
Upaya mencapai indikator yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Melakukan pemetaan kapasitas laboratorium pada Fasyankes kab/kota &
Provinsi yang berkemampuan surveilans epidemiologi (deteksi penyakit, vektor,
faktor risiko Kesehatan)
2) Meningkatkan koordinasi antara Lintas Program dan Lintas Sektor terkait baik di
pusat maupun di daerah.
3) Meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen penyakit melalui pemenuhan
alat dan sarpras pendukung laboratorium.
4) Meningkatkan kapasitas petugas pengeola labkesmas di tingkat pusat
15 15
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
50
100
150
200
250
300
2022
Target Capaian % Kinerja

228. 212
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
5) Melakukan pelatihan/peningkatan kapasitas petugas bagi petugas surveilans dan
Laboratorium Kesehatan Masyarakat
6) Melakukan evaluasi kinerja program secara rutin.
7) Memberikan umpan balik dan diseminasi hasil pemetaan kapasitas laboratorium
kepada pihak – pihak terkait
8) Melakukan Advokasi tentang penyelenggaraan surveilans berbasis laboratorium
9) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans berbasis
laboratorium.
II. Jumlah provinsi yang memiliki labkesmas rujukan spesimen penyakit
berpotensi KLB/wabah
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
949/MENKES/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem
Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB), kejadian luar biasa (KLB) adalah
timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan da/atau kematian yang bermakna
secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. sedangkan
penyakit berpotensi KLB/wabah adalah jenis penyakit yang dapat menimbulkan KLB.
Jenis – jenis penyakit penyebab terjadinya KLB ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Kesehatan, yang secara operasional bergantung pada kajian epidemiologi yang
dilakukan secara nasional atau kabupaten/kota menurut waktu dan daerah.
Dalam rangka kewaspadaan dini dan respon penyakit potensi wabah/KLB
terdapat 24 jenis penyakit berpotensi wabah/KLB yang dipantau yaitu diare akut,
malaria terkonfirmasi, tersangka demam dengue, pneumonia, diare berdarah atau
disentri, tersangka demam tifoid, sindrom jaundice akut, tersangka chikungunya,
tersangka flu burung pada manusia, tersangka campak, tersangka difteri, tersangka
pertussis, AFP (Lumpuh Layuh Mendadak) kasus gigitan hewan penular rabies,
tersangka antraks, tersangka leprospirosis, tersangka kolera, klister penyakit yang
tidak lazim, tersangka meningistis/ensefalitis, tersangka tetanus neonatorum,
tersangka tetanus, ILI (Influenza Like Illness), tersangka HFMD (Hand Foot Mouth
Disease) dan COVID-19.
Munculnya penyakit potensial wabah/KLB dalam sistem SKDR sebagai alert
harus segera dilakukan respon, menegakan diagnosis melalui pemeriksaan
laboratorium. Kecepatan dan ketepatan pelaporan hasil pengujian laboratorium
untuk menentukan diagnosis penyakit diperlukan untuk mengetahui pola sebaran
kecenderungan penyakit dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit,
khususnya penyakit potensial KLB/wabah/KKM. Laboratorium rujukan spesimen

229. 213
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
penyakit berpotensi KLB/wabah diperlukan di setiap provinsi untuk mempercepat
respon terhadap alert.
Saat ini laboratorium rujukan spesimen penyakit berpotensi KLB/wabah
terbesar berada pada laboratorium regional dan nasional, seperti B/BTKLPP, BBLK,
Laboratorium Nasional Prof. Dr. Sri Oemijati, selain beberapa rumah sakit vertikal
Kementerian Kesehatan, meskipun ada beberapa Balai Litbangkes dan Labkesda
provinsi yang sudah memiliki kapasitas sebagai laboratorium rujukan penyakit seperti
Balai Litbangkes Papua, Balai Litbangkes Aceh, Labkesda Provinsi Jawa Barat dan
Labkesda Provinsi Jawa Tengah.
Capaian indikator jumlah provinsi yang memiliki rujukan spesimen penyakit
berpotensi KLB/wabah sebesar 15 dari target 15 yang ditetapkan pada tahun 2022,
sehingga capaian kinerja indikator sebesar 100%.
Grafik 2.108. Target, Capaian dan Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 2,
Tahun 2022
Sumber data : Hasil Pemetaan Kapasitas Laboratorium, Des 2022
Berdasarkan grafik diatas, capaian indikator Jumlah provinsi yang memiliki
rujukan spesimen penyakit berpotensi KLB/wabah pada tahun 2022 sebesar 15,
dengan capaian kinerja sebesar 100%. Capaian indikator tersebut telah mencapai
target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang sebesar 15.
15 15
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
50
100
150
200
250
300
2022
Target Capaian % Kinerja

230. 214
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Tabel 2.16. Jumlah provinsi yang memiliki rujukan spesimen penyakit
berpotensi KLB/wabah, Tahun 2022
Sumber data : Hasil Pemetaan Kapasitas Lab Tahun 2022
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat 15 provinsi yang memiliki
rujukan spesimen penyakit berpotensi KLB/wabah, yaitu provinsi Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Utara, Maluku dan Papua.
Upaya mencapai indikator yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kapasitas pemeriksaan spesimen penyakit melalui pemenuhan
alat dan sarpras pendukung laboratorium.
2) Memperluas laboratorium rujukan penyakit berpotensi KLB/wabah/KKM tidak
hanya di dominasi oleh laboratorium tingkat regional.
3) Meningkatkan koordinasi antara Lintas Program dan Lintas Sektor terkait baik di
pusat maupun di daerah.
4) Melakukan pelatihan/peningkatan kapasitas petugas bagi petugas surveilans dan
Laboratorium Kesehatan Masyarakat
5) Melakukan evaluasi kinerja program secara rutin.

231. 215
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
6) Melakukan Advokasi tentang penyelenggaraan surveilans berbasis laboratorium
7) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans berbasis
laboratorium.
III. Jumlah labkesmas dan KKP yang bisa mendeteksi peringatan dini dan
merespon emerging diseases, new emerging diseases, re-emerging diseases
(alert digital systems
Penyakit Infeksi emerging, new-emerging dan re-emerging dapat
menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan meresahkan dunia, karena
menyebar secara cepat baik lintas wilayah maupun negara, berpotensi menimbulkan
kejadian luar biasa (KLB) dan dapat digunakan sebagai senjata biologi yang
memberikan dampak besar bagi masyarakat, seperti kematian yang tinggi dan
kerugian ekonomi yang cukup besar, seperti halnya COVID-19 yang sudah 3 tahun
ini menjadi pandemic di dunia.
Untuk itu perlu upaya nasional bahkan global secara terkoordinasi dalam
bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan menghadapi KLB maupun
prepandemik penyakit infeksi emerging, new-emerging dan re-emerging, tidak
terlepas dari kesiapan sistem Informasi untuk mendeteksi adanya peringatan dini
(alert digital system) dan laboratorium sebagai perangkat penentu diagnosis secara
cepat, tepat dan akurat, bukan sekedar penunjang diagnosis.
Berdasarkan Permenkes RI Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan
Biaya pasien penyakit infeksi emerging tertentu, penyakit Infeksi emerging adalah
penyakit infeksi yang bersifat cepat menyebar pada suatu populasi manusia, dapat
berasal dari virus, bakteri, atau parasit, dimana sebagian besar (75%) penyakit
infeksi emerging ditularkan ke manusia dari hewan (penyakit zoonosa). Ada tiga jenis
penyakit infeksi emerging yaitu:
1) Penyakit infeksi yang muncul dan menyerang suatu populasi manusia untuk
pertama kalinya (new emerging infectious diseases).
2) Penyakit infeksi yang telah ada sebelumnya namun kasusnya meningkat dengan
sangat cepat atau menyebar meluas ke daerah geografis baru.
3) Penyakit infeksi di suatu daerah yang kasusnya sudah sangat menurun atau
terkontrol, tapi kemudian meningkat lagi kejadiannya, kadang dalam bentuk klinis
lebih berat atau fatal (re-emerging infectious diseases).
Dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, menganalisis
dan melaporkan sutu penyakit potensi KLB, saat ini sudah tersedia sistem untuk
deteksi dini dan respon terhadap penyakit potensial KLB termasuk penyakit infeksi

232. 216
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
emerging, new-emerging dan re-emerging yaitu Sistem Kewaspadaan Dini dan
Respons (SKDR), Aplikasi New Allrecord (NAR) dan SINKARKES.
Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau yang biasa disebut
dengan Early Warning Alert Response and System (EWARS) adalah sebuah sistem
yang berfungsi dalam mendeteksi adanya ancaman indikasi KLB penyakit menular
yang dilaporkan secara mingguan dengan berbasis komputer, yang dapat
menampilkan alert atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus penyakit
melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah, dan Alert atau sinyal peringatan dini
yang muncul pada sistem bukan berarti sudah terjadi KLB tetapi merupakan pra-KLB
yang mengharuskan petugas untuk melakukan respon cepat agar tidak terjadi KLB.
Aplikasi new allrecord merupakan aplikasi yang pada awalnya digunakan
sebagai sistem pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 berbasis laboratorium
yang saat ini sudah digunakan juga untuk pencatatan dan pelaporan kasus monkey-
pox dan hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya. Sedangkan SINKARKES,
aplikasi yang digunakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam pelayanan
kegiatan kekarantinaan dan kesiapsiagaan di pintu masuk negara dan wilayah.
Grafik 2.109. Target, Capaian dan Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan 3,
Tahun 2022
Sumber data : Hasil Pemetaan Kapasitas Laboratorium, Des 2022
Berdasarkan grafik diatas, capaian indikator jumlah Labkesmas dan KKP
yang bisa Mendeteksi Peringatan Dini dan Merespon Emerging Disease, New-
Emerging Disease, Re-Emerging Disease pada tahun 2022 sebesar 271, dengan
capaian kinerja sebesar 101,9%. Capaian indikator tersebut telah mencapai target
yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yang sebesar 266.
266 271
101,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
0
50
100
150
200
250
300
2022
Target Capaian % Kinerja

233. 217
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Tabel 2.17. Labkesmas dan KKP yang bisa Mendeteksi Peringatan Dini dan
Merespon Emerging Disease, New-Emerging Disease, Re-Emerging Disease,
Tahun 2022
Provinsi
Aceh 1 Kota Banda Aceh 1 BLK Provinsi Aceh
2 RSUD dr. Zainoel Abidin
2 Kota Langsa 3 Labkesda Kab/Kota
3 Kota Lhokseumawe 4 RSUD Cut. Meutia
4 Aceh Besar 5 Balai Litbangkes Aceh
5 Pidie Jaya 6 RSUD Pidie Jaya
Bengkulu 1 Kota Bengkulu 7 Labkesda Provinsi Bengkulu
8 RSUD dr. M. Yunus
2 Bengkulu Selatan 9 RSUD Hasanuddin Damrah Manna
3 Bengkulu Utara 10 RSUD Arga Makmur
4 Seluma 11 RSUD Tais
5 Rejang Lebong 12 RSUD Kab. Rejang Lebong
Jambi 1 Kota Jambi 13 Labkesda Provinsi Jambi
14 Labkesda Kota Jambi
15 RSUD Abdul Manap
2 Bungo 16 RSUD H. Hanafie
3 Merangin 17 RSUD Kolonel Abundjani Bangko
4 Muaro Jambi 18 RSUD Ahmad Ripin
Kepulauan Bangka Belitung 1 Kota Pangkal Pinang 19 Labkesda Kota Pangkal Pinang
20 BLK Provinsi Kep. Bangka Belitung
21 RSUD Depati Hamzah
2 Bangka Selatan 22 RSUD Kab. Bangka Selatan
3 Bangka Barat 23 RSUD Kab. Bangka Barat
4 Bangka 24 RSUD Depati Bahrin
5 Belitung 25 RSUD drh. Marsidi Judono
6 Bangka Tengah 26 RSUD Bangka Tengah
Kepulauan Riau 1 Kota Tanjung Pinang 27 RSUD Raja Ahmad Tabib
2 Kota Batam 28 RSUD Embung Fatimah
29 BTKL Kelas I Batam
3 Bintan 30 RSUD Bintan
4 Natuna 31 RSUD Natuna
5 Karimun 32 RSUD Muhammad Sani
6 Lingga 33 RSUD Encik Mariyam
Lampung 1 Kota Bandar Lampung 34 BLK Provinsi Lampung
35 RS AM Provinsi Lampung
2 Kota Metro 36 RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro
3 Pringsewu 37 RSU Pringsewu
4 Tulangbawang 38 RSUD MENGGALA
Sumatera Barat 1 Kota Padang 39 Labkesda Provinsi Sumatera Barat
40 RSUP Dr M Djamil Padang
2 Kota Padang Panjang 41 RSUD Kota Padang Panjang
3 Padang Pariaman 42 RS Paru Sumatera Barat
43 RSUD Padang Pariaman
4 Pasaman Barat 44 RSUD Pasaman Barat
5 Pesisir Selatan 45 RSUD M Zein Painan
6 Agam 46 RSUD Lubuk Basung
Sumatera Utara 1 Kota Medan 47 Labkesda Provinsi
48 BTKL - PP Kelas I Medan
49 RSUD Dr Pirngadi kota medan
2 Kota Binjai 50 RSUD dr. RM Djoelham Binjai
3 Kota Gunungsitoli 51 RSUD dr M Thomsen Nias
4 Deli Serdang 52 RSUD dr. Shamri Tambunan
5 Padang Lawas Utara 53 RSUD Gunung Tua
6 Labuhan Batu Utara 54 RSUD Aek Kanopan
Sumatera Selatan 1 Kota Palembang 55 BTKL - PP Kelas I Palembang
56 BBLK Palembang
57 RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang
58 RSUD Siti Fatimah
2 Kota Lubuklinggau 59 Labkesda Kota Lubuklinggau
3 Ogan Komering Ulu 60 RSUD drh. Ibnu Sutowo Baturaja
Riau 1 Kota Pekanbaru 61 RSD Madani Kota Pekanbaru
2 Kota Dumai 62 RSUD Kota Dumai
DKI Jakarta 1 Jakarta Pusat 63 BBLK Jakarta
64 Labkesda Provinsi DKI Jakarta
65 RSUD Tarakan
2 Jakarta Barat 66 RSUD Cengkareng
67 RS Kanker Dharmais
68 RS Anak dan Bunda Harapan Kita
69 RS Jantung dan Pembuluh Darah
3 Jakarta Timur 70 BBTKL - PP Jakarta
71 RSUD Budhi Asih
72 RSUD Pasar Rebo
73 RSUP Persahabatan
74 RS PON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono
4 Jakarta Utara 75 RSPI dr. Sulianti Saroso
5 Jakarta Selatan 76 RSUD Pasar Minggu
77 RSUP Fatmawati
Kabupaten Kota Instansi

234. 218
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Provinsi
Jawa Barat 1 Kota Bandung 78 Labkesda Provinsi Jawa Barat
79 Labkesda Kota Bandung
80 RSUP dr. Hasan Sadikin
2 Kota Banjar 81 RSUD Kota Banjar
3 Kota Bekasi 82 RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid
83 Labkesda Kota Bekasi
4 Kota Bogor 84 RSUD Kota Bogor
5 Kota Depok 85 Labkesda Kota Depok
86 RSUD Kota Depok
6 Kota Sukabumi 87 Labkesda Kota Sukabumi
7 Kota Tasikmalaya 88 Labkesda Kota Tasikmalaya
8 Bandung 89 RSUD Al Ihsan
9 Bandung Barat 90 RSUD Cililin
91 RSUD Kalong Wetan
10 Bekasi 92 Labkesda Kab. Bekasi
93 RSUD Bekasi
11 Bogor 94 RSUD Cibinong
95 RSUD Ciawi
12 Cianjur 96 RSUD Sayang Cianjur
13 Cirebon 97 RSUD Waled
14 Garut 98 Labkesda Kab. Garud
99 RSUD Slamet Garut
15 Indramayu 100 Labkesda Kab. Indramayu
101 RSUD Indramayu
16 Karawang 102 RS Khusus Paru Karawang
17 Majalengka 103 Labkesda Kab. Majalengka
18 Pangandaran 104 Labkesda Kab. Pangandaran
19 Purwakarta 105 Labkesda Kab. Purwakarta
106 RSUD Bayuasih
20 Subang 107 Labkesda Kab. Subang
21 Sukabumi 108 Labkesda Kab. Sukabumi
109 RSUD Pelabuhan Ratu
22 Sumedang 110 Labkesda Kab. Sumedang
Jawa Tengah 1 Magelang 111 RSUD Muntilan
2 Kota Magelang 112 RSUD Tidar
3 Kota Semarang 113 Balai Labkes dan PAK Provinsi Jateng
114 RSUD Tugu Rejo
4 Kendal 115 Labkesda Kab. Kendal
116 RSUD drh. Soendowo Kendal
5 Sragen 117 Labkesda Kab. Sragen
6 Kebumen 118 Labkesda Kab. Kebumen
7 Banjarnegara 119 Loka Litbang Banjarnegara
120 RSUD Hj. Anna Lasmanah
8 Jepara 121 RSUD RA Kartini
9 Purbalingga 122 RSUD dr. R Goeteng Taroenadibrata
10 Boyolali 123 RSUD Pandanarang
11 Kudus 124 RSUD dr. Loekmono Hadi
12 Sukoharjo 125 RSUD Ir. Soekarno
13 Wonosobo 126 RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo
14 Brebes 127 RSUD Bumi Ayu
15 Cilacap 128 RSUD Majenang
129 RSUD Cilacap
16 Wonogiri 130
RSUD dr Soediran Mangun Sumarso
Wonogiri
17 Karanganyar 131 RSUD Karang Anyar
18 Temanggung 132 RSUD Temanggung
19 Kota Surakarta 133 RSUD dr Moewardi
20 Rembang 134 RSUD dr R. Soetrasno
21 Kota Pekalongan 135 RSUD Kraton
22 Klaten 136 RSUD Bagas Waras
23 Blora 137 RSUD dr. Suprapto Cepu
24 Kota Tegal 138 RSUD Kardinah
25 Tegal 139 RSUD dr. Soeselo
26 Pati 140 RSUD AA Soewondo Pati
27 Banyumas 141 RSUD Prof dr. Soemargono Soekarjo
28 Demak 142 RSUD Sultan Fatah
29 Kota Salatiga 143 B2P2VRP Salatiga
Jawa Timur 1 Kota Pasuruan 144 RSUD Dr R Sudarsono
2 Tuban 145 RSUD dr R koesma Tuban
146 Labkesda Kab. Tuban
3 Ponorogo 147 RSUD Dr Harjono S
4 Blitar 148 RSUD Srengat
5 Nganjuk 149 RSD NGANJUK
6 Pasuruan 150 RSUD Bangil
7 Jombang 151 RSUD KABUPATEN JOMBANG
8 Tulungagung 152 RSUD dr. Iskak Tulungagung
9 Kota Probolinggo 153 RSUD DR Moh Saleh Kota Probolinggo
10 Bangkalan 154 RSUD syamrabu bangkalan
11 Banyuwangi 155 RSUD BLAMBANGAN
12 Kota Surabaya 156 RSUD Dr.Soetomo
157 BBLK Surabaya
158 BBTKL PP Surbaya
159 Labkesda Kota Surabaya
13 Sumenep 160 RSUD drh Moh. Anwar
14 Kota Kediri 161 RSUD Gambiran
15 Mojokerto 162 RSUD Prof. dr. Soekandar
163 Labkesda Kab. Mojokerto
16 Madiun 164 RS Dolopo
17 Kota Madiun 165 RSUD Kota Madiun
18 Banyuwangi 166 Labkesda Kab. Banyuwangi
19 Sidoarjo 167 RSUD Sidoarjp
20 Lamongan 168 RSUD dr. Soegiri Lamongan
21 Trenggalek 169 RSUD dr. Soedomo Trenggalek
22 Kota Batu 170 RSUD Karsa Husada Batu
Kabupaten Kota Instansi

235. 219
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Berdasarkan Tabel diatas terlihat bahwa terdapat 271 Labkesmas dan KKP
provinsi yang yang bisa Mendeteksi Peringatan Dini dan Merespon Emerging
Disease, New-Emerging Disease, Re-Emerging Disease, yang terdiri dari 251
Labkesmas (Laboratorium Kesehatan, Rumah Sakit) dan 20 KKP.
Upaya mencapai indikator yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kapasitas dan memperkuat pemeriksaan spesimen penyakit
khususnya emerging disease, new-emerging disease, re-emerging disease
melalui pemenuhan alat, sarpras pendukung laboratorium dan SDM yang
berkompeten.
2) Mengembangkan sistem informasi laboratorium terintegrasi dan real time yang
dapat digunakan sebagai alert digital system dalam mendeteksi penyakit
berpotensi KLB/wabah/KKM termasuk emerging disease, new-emerging
disease, re-emerging disease.
3) Meningkatkan koordinasi, advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan
surveilans berbasis laboratorium untuk mendukung kesiapsiagaan, deteksi dan
respon cepat penyakit berpotensi KLB/wabah/KKM termasuk emerging disease,
new-emerging disease, re-emerging disease.
IV. Persentase labkesmas yang terintegrasi dan melaporkan hasil surveilans ke
sistem informasi Kemenkes
Setiap laboratorium kesehatan mendukung program kesehatan masyarakat
dan tindakan kesehatan masyarakat yang dapat mencegah, melindungi dan
mengendalikan penyebaran penyakit untuk menghilangkan kematian,
Provinsi
Sulawesi Barat 1 Mamuju 247 Labkesda Provinsi Sulawesi Barat
Maluku 1 Kota Ambon 248 BTKL - PP Kelas II Ambon
Maluku Utara 1 Kota Ternate 249 RSUD DR. H. CHASAN BOESOIRIE TERNATE
Papua 1 Kota Jayapura 250 Balai Litbangkes Papua
Papua Barat 1 Manokwari 251 RSUD Provinsi
KKP
1 KKP Kelas IV Entikong
2 KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun
3 KKP Kelas I Batam
4 KKP Kelas II Tanjung Pinang
5 KKP Kelas II Dumai
6 KKP Kelas II Pekanbaru
7 KKP Kelas IV Labuan Bajo
8 KKP Kelas I Denpasar
9 KKP Kelas II Banten
10 KKP Kelas III Yogyakarta
11 KKP Kelas I Tanjung Priok
12 KKP Kelas II Cilacap
13 KKP Kelas II Semarang
14 KKP Kelas I Surabaya
15 KKP Kelas II Pontianak
16 KKP Kelas III Pangkal Pinang
17 KKP Kelas I Soekarno Hatta
18 KKP Kelas II Palembang
19 KKP Kelas I Medan
20 KKP Kelas I Makassar
IKK III 271
Kabupaten Kota Instansi

236. 220
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
kesengsaraan, kerugian ekonomi dan pergolakan sosial melalui deteksi dini,
diagnosis penyakit yang dapat diandalkan termasuk diagnosis terhadap wabah,
Informasi tentang kerentanan antimikroba, penilaian efficacy dan kewaspadaan
terhadap ancaman baru.
Dalam upaya meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi, menganalisis
dan melaporkan suatu penyakit potensi KLB, melalui sistem Informasi yang
terintegrasi. Sistem Informasi kesehatan yang terintegrasi, yaitu sistem dengan
arsitektur tata kelola satu data kesehatan, yang merupakan bagian dari sistem big
data berbasis single-health identity, dan memiliki sistem analisis kesehatan berbasis
kecerdasan buatan/AI (Artificial Intelligence) dengan perluasan cakupan single-
health identity.
Sistem Kesehatan yang saat ini digunakan untuk deteksi dini dan respon
terhadap penyakit potensial KLB termasuk penyakit infeksi emerging, new-emerging
dan re-emerging yaitu Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) dan Aplikasi
New Allrecord (NAR).
Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) atau yang biasa disebut
dengan Early Warning Alert Response and System (EWARS) adalah sebuah sistem
yang berfungsi dalam mendeteksi adanya ancaman indikasi KLB penyakit menular
yang dilaporkan secara mingguan dengan berbasis komputer, yang dapat
menampilkan alert atau sinyal peringatan dini adanya peningkatan kasus penyakit
melebihi nilai ambang batas di suatu wilayah. Alert atau sinyal peringatan dini yang
muncul pada sistem bukan berarti sudah terjadi KLB tetapi merupakan pra-KLB yang
mengharuskan petugas untuk melakukan respon cepat agar tidak terjadi KLB.
Aplikasi new allrecord merupakan aplikasi yang pada awalnya digunakan
sebagai sistem pencatatan dan pelaporan kasus COVID-19 berbasis laboratorium
yang saat ini sudah digunakan juga untuk pencatatan dan pelaporan kasus monkey-
pox dan hepatitis akut yang belum diketahui etiologinya.
Capaian indikator jumlah labkesmas yang terintegrasi dan melaporkan hasil
surveilans ke Sistem Informasi Kemenkes sebesar 51% dari target 60% yang
ditetapkan pada tahun 2022, sehingga capaian kinerja indikator sebesar 98%.

237. 221
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.110. Target, Capaian dan Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan
Persentase Labkesmas yang Terintegrasi dan Melaporkan Hasil Surveilans
ke Sistem Informasi Kemenkes, Tahun 2022
Sumber data : SKDR, NAR (PCR dan Antigen), Des 2022
Berdasarkan grafik diatas, capaian indikator Kegiatan Persentase Labkesmas
yang Terintegrasi dan Melaporkan Hasil Surveilans ke Sistem Informasi Kemenkes
pada tahun 2022 sebesar 51%, dengan capaian kinerja sebesar 85%. Capaian
indikator tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022
yang sebesar 60%.
Grafik 2.111. Labkesmas yang Terintegrasi dan Melaporkan Hasil
Surveilans ke Sistem Informasi Kemenkes, Tahun 2022
Sumber Data: SKDR (Laporan EBS) dan NAR, Tahun 2022
Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa Labkesmas UPT Kementerian
Kesehatan (B/BTKLPP, BBLK dan Laboratorium rujukan nasional) sudah terintegrasi
dengan sistem Informasi Kementerian Kesehatan, sedangkan Loka/Balai Litbangkes
belum semuanya terintegrasi dengan sistem Informasi Kementerian Kesehatan.
Labkesda provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah terintegrasi dengan sistem Informasi
60%
51%
85%
Target Capaian % Kinerja
0 50 100 150 200 250 300
Labkesda Prov/Kab/Kota
B/BTKLPP
BBLK
Loka/Balai Litbangkes
Laboratorium Rujukan Nasional
Labkesmas yang Terintegrasi Jumlah

238. 222
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Kementerian Kesehatan jumlahnya masih kurang dari 50% dari total seluruh
Labkesda yang ada di Indonesia.
Upaya mencapai indikator yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan kapasitas labkesmas dalam pelaksanaan surveilans berbasis
laboratorium termasuk pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi dalam sistem
Informasi Kementerian Kesehatan.
2) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan surveilans dan pelibatan labkesda dalam
pelaksanaan surveilans berbasis laboratorium
3) Melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi SKDR khususnya menu EBS kepada
laboratorium Kesehatan.
4) Memberikan umpan balik SKDR serta rekomendasi dalam bentuk surat ataupun
buletin setiap bulan kepada kepala daerah
5) Meningkatkan kapasitas petugas dan/atau penyediaan tenaga surveilans di
labkesda
6) Melakukan bimtek dan supervisi program surveilans berbasis laboratorium
7) Penyediaan koneksi jaringan internet pada wilayah geografis yang sulit
terjangkau internet.
V. Persentase puskesmas dan klinik yang terintegrasi dan melaporkan hasil
surveilans ke sistem informasi Kemenkes
Transformasi sistem teknologi kesehatan merupakan upaya dalam
memperbaiki mutu manajemen data. Strategi transformasi teknologi kesehatan
mencakup upaya penguatan tata kelola, pelayanan, dan inovasi dengan sistem
teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung perumusan
kebijakan kesehatan berbasis bukti yang mencakup integrasi dan pengembangan
sistem data kesehatan serta pengembangan sistem aplikasi kesehatan .
Sistem data dan aplikasi kesehatan sangat diperlukan untuk dapat
meningkatkan kualitas informasi data surveilans disetiap pelayanan kesehatan.
Fasyankes yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveilans berbasis digital
menggambarkan fasilitas pelayanan kesehatan meliputi puskesmas/klinik dan rumah
sakit, dan yang telah terintegrasi dalam sistem informasi surveilans berbasis digital.
Tahun 2022 jumlah puskesmas yang terlaporkan ada 10.846 dan yang aktif
melaporkan laporannya sebanyak 7.741. Jumlah rumah sakit yang yang terdaftar
sebanyak 3.122 dan yang aktif melaporkan datanya sebanyak 2.800.

239. 223
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.112. Target capaian fasyankes yang terintegrasi terdiri dari
puskesmas dan klinik
Capaian fasyankes yang terintegrasi dari puskesmas/Klinik dengan capaian
sebesar 77,3%. Data NAR Antigen 83,6%, data tersebut bedasarkan jumlah faskes
(Puskesmas dan klinik) yang aktif melaporkan kasus melalui aplikasi NAR antigen
sebanyak 18.796 dan jumlah faskes yang mempunyai akun aplikasi NAR Antigen,
sebanyak 22.494. Sedangkan Data SKDR sebesar 71%, data tersebut berdasarkan
jumlah puskesmas yang melaporkan penyakit yang ada dalam SKDR sebanyak
7.741 dan jumlah Puskesmas yang terdaftar 10.864
Grafik 2.113. Target capaian fasyankes yang menggunakan aplikasi NAR
dan SKDR
Capaian fasyankes yang menggunakan Aplikasi NAR dan SKDR (penyakit
potensial KLB/wabah) dengan capaian sebesar 53%. Data NAR PCR 89,7% data
tersebut berdasarkan jumlah RS yang aktif melaporkan kasus melalui aplikasi NAR
sebanyak 2.800 dan jumlah RS yang mempunyai akun aplikasi NAR sebanyak 3.122
(sumber: data Yankes). Sedangkan Data SKDR sebesar 16,3%, data tersebut
berdasarkan jumlah RS yang melaporkan penyakit dalam SKDR sebanyak 507 dan
jumlah RS yang terdaftar 3.122.
60
77,3
128,8
0
20
40
60
80
100
120
140
TARGET CAPAIAN KINERJA
60
53
88,3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
TARGET CAPAIAN KINERJA

240. 224
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Upaya mencapai indikator yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Melakukan evaluasi kegiatan untuk meningkatkan capaian program tim kerja
surveilans,
2) Mengadakan pelatihan/refresing bagi petugas surveilans
3) Memberikan umpan balik SKDR serta rekomendasi dalam bentuk surat ataupun
buletin setiap bulan kepada kepala daerah
4) Revisi regulasi terkait penyelenggaraan surveilans di RS dan klinik swasta
5) Menetapakan penanggungjawab pengelola pelaporan di RS berdasarkan SK
yang di tetapkan oleh pejabat setempat
6) Melakukan sosialisasi revisi pedoman Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon ke
provinsi.
7) Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans.
5. Direktorat Penyehatan Lingkungan
I. Jumlah Kabupaten/Kota Sehat
Kabupaten/kota sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih,
nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui
terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang
disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kabupaten/kota sehat merupakan
salah satu cakupan dalam strategi kesehatan nasional Pembudayaan perilaku hidup
sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, sesuai dengan arah kebijakan
RPJMN 2020-2024 bidang kesehatan. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
dilakukan melalui berbagai kegiatan di berbagai tatanan dengan memberdayakan
masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mewujudkan
Kabupaten/Kota Sehat.
Capaian indikator kabupaten/kota sehat sebesar 282 kabupaten kota, lebih
tinggi dari target 280 di tahun 2022. Namun masih perlu upaya untuk mencapai target
380 kabupaten kota di tahun 2023 dan 420 kabupaten kota di tahun 2024 seperti
digambarkan dalam grafik berikut ini:

241. 225
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.114. Target dan Capaian Indikator Kab/Kota Sehat Tahun 2020-2024
Sumber data : Direktorat Penyehatan Lingkungan per 28 Desember 2022
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kabupaten/kota sehat,
antara lain:
1) Pembinaan penyelenggaraan KKS secara daring kepada seluruh Tim Pembina
dan forum, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2) Pertemuan koordinasi dengan seluruh Tim Pembina dan Forum KKS,
membahas capaian penyelenggaraan KKS;.
3) Pertemuan Tim Pembina tingkat Pusat dan Provinsi, dilaksanakan secara hybrid,
membahas persiapan verifikasi penghargaan Swasti Saba atas
penyelenggaraan KKS yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 dan
pembahasan petunjuk pelaksanaan KKS.
4) Workshop Peningkatan Kapasitas dalam Pelaporan Penyelenggaraan KKS
terhadap Tim Pembina Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat sebagai revisi dari Peraturan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota
Sehat.

242. 226
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
II. Persentase Kab/Kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
Kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan merupakan
indikator komposit yang menggambarkan status kualitas kesehatan lingkungan skala
kabupaten kota. Komposit dari dua indikator RPJMN yaitu desa/kelurahan Stop
Buang Air Besar Sembarangan dan sarana air minum dengan kualitas air minum
sesuai standar. Kemudian ditambah dua indikator Renstra Kemenkes sebelum revisi
yaitu Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar dan Tempat dan
Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar. Serta ditambah
satu indikator baru yaitu RS melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan
yang merupakan pengembangan dari indikator RPJMN yaitu Fasyankes yang
melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar.
Capaian indikator kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan
lingkungan sebesar 53,11%, lebih tinggi dari target 40% di tahun 2022. Namun masih
perlu upaya lebih untuk mencapai target 80% di tahun 2024 seperti digambarkan
dalam grafik berikut ini :
Grafik 2.115. Target dan Capaian Kabupaten/Kota yang memenuhi Kualitas
Kesehatan Lingkungan Tahun 2020-2024
Sumber data : Direktorat Penyehatan Lingkungan per 9 Januari 2023
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai kabupaten kota memenuhi
kualitas kesehatan lingkungan, antara lain:
1) Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) memenuhi standar
Sejak tahun 2022 pencapaian TPP memenuhi standar sudah berdasarkan
Permenkes Nomor 14 Tahun 2021. Beberapa NSPK turunan telah dibuat
sebagai pedoman Daerah melakukan percepatan capaian indikator yaitu:

243. 227
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
a. Buku Pedoman
Direktorat Penyehatan Lingkungan telah menerbitkan lima buah buku
pedoman penyehatan pangan dan lima video tentang penjelasan IKL
berbasis risiko yaitu:
• Pedoman Higiene Sanitasi Sentra Pangan Jajanan/Kantin atau
Sejenisnya yang Aman dan Sehat
• Pedoman Penyelenggaraan Terminal Sehat
• Pedoman Verifikasi Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) di Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
• Pedoman Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan Berbasis Risiko
• Pedoman Higiene dan Sanitasi pada Tempat Pengelolaan Pangan
(TPP) Tempe Kedelai dan Tahu Kedelai
• Pedoman Tata Cara Pengisian Nomor Registrasi Dalam Logo Sertifikat
Laik Higiene Sanitasi (SLHS)
b. Buku Saku
Buku Saku Pengawasan Higiene Sanitasi Pangan Berbasis Risiko
c. Media KIE
• Media KIE Pangan Aman Sehat di Kantin Sekolah
• Media KIE Pangan Aman Sehat di Masyarakat
d. Video
• Video Pentingnya Pengawasan TPP melalui Inspeksi Pangan Berbasis
Risiko
• Video Profil Pangan & Mitigasi Bahaya Pangan sebagai Penentu Risiko
Pangan
• Video Ukuran & Riwayat Ketidaksesuaian sebagai Penentu Risiko Bisnis
• Video Menghitung Risiko Tempat Pengelolaan Pangan & Menghitung
Frekuensi Inspeksi
• Video Bersiap menjadi Petugas Inspeksi Pangan Berbasis Risiko yang
Handal
• Video Higiene Sanitasi Depot Air Minum
• Video Manajemen Sampel Depot Air Minum
e. Pelaksanaan Kajian
• Pelaksanaan Kajian terkait Standar Baku Mutu Pangan Siap Saji
• Kajian Risk Based Food Inspection (RBFI) yang mengkaji implementasi
pengawasan higiene sanitasi pangan berbasis risiko.

244. 228
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
f. Pendampingan kepada Daerah
• Memberikan pendampingan kepada Daerah dalam melakukan
sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 melalui
dana dekonsentrasi
• Melaksanakan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sentra pangan
jajanan di 20 lokus kabupaten/kota
• Mendampingi daerah dalam melakukan pengawasan pangan siap saji
pada event-event khusus seperti jambore nasional, FIBA 2022, G20,
Moto GP, Hari Kesehatan Nasional dan hari keamanan pangan sedunia.
• Mendampingi daerah dalam melakukan pengawasan pangan siap saji
pada keadaan darurat seperti gempa Cianjur.
g. Penghargaan Kementerian Kesehatan
Pada tahun 2022 Kementerian Kesehatan memberikan penghargaan
kepada sentra pangan jajanan/kantin yang memenuhi syarat higiene sanitasi
2) Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar
Kegiatan yang telah dilakukan dalam percepatan pencapaian target indikator
TFU pada lokus prioritas menurut RPJMN, yaitu sekolah, pasar, Puskesmas,
antara lain:
a. Pertemuan Koordinasi Pengawasan Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
b. Penyusunan Pedoman Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)
di Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
c. Penyusunan Video Pengawasan/Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di
Tempat dan Fasilitas Umum (TFU)
d. Pertemuan Evaluasi Pengawasan Kesehatan Lingkungan di Tempat dan
Fasilitas Umum (TFU) per-Triwulan
e. Asistensi pengawasan TFU kepada 10 provinsi yang capaian pengawasan
TFU rendah
Dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan lingkungan di lokasi TFU
lainnya, dilakukan kegiatan:
a. Penguatan implementasi Sertifikat Laik Sehat (SLS) menurut Permenkes
Nomor 14 Tahun 2021 kepada petugas Dinas Kesehatan dan Dinas
Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tingkat
provinsi di seluruh Indonesia.
b. Sosialisasi SLS kepada petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan seluruh
Indonesia
c. Sosialisasi SLS di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

245. 229
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
d. Pertemuan Lintas Sektor terkait KBLI yang Beririsan dengan SLS
e. Pemberian Penghargaan Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara
Sehat (PBUS)
f. Pengawasan Kesehatan Lingkungan di Asrama Haji sebagai bentuk
Perlindungan Kesehatan Haji sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji
g. Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kesehatan turunan PP Nomor 66
Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan yang berisi tentang Standar
Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Media Air,
Udara, Tanah, Pangan, Limbah, dan mengatur faktor kesehatan lingkungan
lainnya untuk mewujudkan lingkungan yang sehat
h. Pemantauan kesehatan lingkungan pada situasi dan event-event khusus
i. Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren dan
Lembaga Pendidikan Keagamaan Lainnya melalui penyediaan sarana
kesehatan lingkungan berupa sarana Cuci Tangan Pakai Sabun, Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) Sampah, dan rehab dapur
3) Sarana air minum dengan kualitas air minum sesuai standar
a. sosialisasi dan diseminasi hasil surveilans kualitas air minum TA 2021
kepada pemerintah daerah, pemangku kepentingan serta masyarakat
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya air minum aman.
b. diskusi dan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk meningkatkan
pengawasan terhadap sarana air minum secara berkala
c. orientasi pengawasan kualitas air minum yang dilakukan secara virtual
kepada seluruh dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota,
dan Puskesmas yang terbagi dalam 3 regional.
d. memberikan bantuan teknologi tepat guna air minum di 22 lokasi sebagai
salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas air dengan melibatkan
B/BTKL-PP di 10 regional.
e. mengusulkan nomenklatur pengawasan kualitas air minum dalam kodefikasi
nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah sehingga daerah
nantinya dapat mengalokasikan pendanaan pengawasan kualitas air minum
melalui anggaran masing-masing daerah.
f. advokasi kepada pemangku kepentingan di daerah terkait dengan
pengawasan kualitas air minum yang telah dilakukan di 10 provinsi yang
memiliki capaian indikator air dan sanitasi terendah.

246. 230
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
4) Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
a. sosialisasi dan diseminasi Roadmap Stop Buang Air Besar Sembarangan
dan Roadmap Cuci Tangan Pakai Sabun kepada pemerintah daerah,
pemangku kepentingan serta masyarakat khususnya organisasi wanita
kemasyarakatan seperti TP PKK, Muslimat NU, Aisyiyah Muhammadiyah,
Persit Kartika Chandra, Bhayangkari, Jalasenastri dan organisasi
kewanitaan lainnya sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM).
b. memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan capaian
desa/kelurahan SBS 100% serta kepada tenaga sanitasi lingkungan terbaik,
natural leader terbaik, kepala desa terbaik melalui STBM Award.
c. advokasi kepada pemangku kepentingan pada 10 provinsi dengan capaian
indikator air dan sanitasi terendah dan khusus di Provinsi Aceh terkait
dengan penanggulangan KLB Polio serta 4 provinsi tambahan lokasi kajian
d. diskusi dan koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan dinas
kesehatan kabupaten kota untuk meningkatkan capaian desa/kelurahan
SBS secara berkala dengan pengawalan koordinator STBM Provinsi.
e. orientasi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) yang dilakukan
secara virtual kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/kota, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan
Permukiman serta Bappeda yang akan menyusun SSK (Strategi Sanitasi
Kabupaten Kota)
f. memberikan bantuan teknologi tepat guna sarana sanitasi di 127 lokasi
sebagai salah satu stimulan dan percontohan untuk replikasi melalui
anggaran desa dan atau sumber dana lain.
g. mengusulkan nomenklatur kegiatan terkait percepatan capaian indikator
SBS dalam kodefikasi nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah
sehingga daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sehingga daerah dapat
mengalokasikan pendanaan STBM khususnya SBS melalui anggaran
masing-masing daerah.
h. mengembangkan media pembelajaran mandiri berupa e-learning STBM
Stunting.
i. mengembangkan panduan media KIE dan infografis yang disebarluaskan
melalui sosial media untuk peningkatan kesedaran masyarakat

247. 231
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
j. menyederhanakan panduan verifikasi SBS dan lima pilar STBM untuk
memangkas birokrasi dan biaya.
k. menyampaikan data desa kelurahan SBS kepada Kementerian PUPR untuk
dapat dilanjutkan dengan program infrastruktur sarana sanitasi
l. menyusun pedoman keberlanjutan SBS yang dapat digunakan pemerintah
kabupaten kota dan pemerintah desa untuk meningkatkan tangga sanitasi
menuju aman dan melanjutkan ke pilar STBM lainnya
m. menyusun pedoman KKN Mahasiswa untuk dapat membantu peningkatan
capaian SBS
n. menyediakan anggaran lokus STBM di Puskesmas melalui DAK Non Fisik
untuk kegiatan pemicuan, pendampingan dan verifikasi SBS
o. menyusun pedoman alternatif pembiayaan sanitasi agar sanitarian dapat
memberikan opsi pilihan kepada masyarakat yang telah berubah perilaku
higiene sanitasinya
p. melakukan kajian kompetensi tenaga sanitasi lingkungan agar dapat
memaksimalkan sumber daya untuk percepatan capaian SBS
q. melakukan kajian dampak SBS dan penurunan kejadian penyakit serta
stunting sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah
5) RS melaksanakan penyelenggaraan kesehatan lingkungan
a. Pengembangan sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) baru selesai,
saat ini dalam proses pembaruan akun pengguna dan integrasi pangkalan
data dengan Sikelim yang lama agar seluruh data dapat dilengkapi sehingga
mencakup definisi operasional indikator tahun 2020 s.d. 2024.
b. Tersedianya pembaruan akun dan pangkalan data Sikelim sehingga data
dan informasi kelola limbah medis sesuai dengan kondisi terkini dan definisi
operasional dari indikator tahun 2020 s.d. 2024.
c. Pembinaan termasuk sosialisasi dan advokasi serta pelatihan luring bagi
penanggung jawab program di Dinas Kesehatan Provinsi agar optimal dan
dapat diteruskan ke Dinkes dan Fasyankes untuk dapat memanfaatkan
sistem informasi guna melakukan pelaporan penyelenggaraan kesehatan
lingkungan RS.
d. Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan agar
penyelenggaraan kesehatan lingkungan RS merata di Indonesia.

248. 232
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
III. Persentase desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan merupakan indikator
output dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) pilar pertama dari
lima pilar yang terdapat dalam Permenkes No.3 Tahun 2014. Indikator tersebut
merupakan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penyehatan Lingkungan sekaligus
indikator yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN 2020-2024) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s).
Capaian indikator Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) sebesar
57,01% lebih rendah dari target 60%. Masih perlu upaya maksimal dan tepat
sasaran untuk mencapai target 90% di Tahun 2024. Gambaran capaian dan target
indikator Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) terdapat pada grafik berikut :
Grafik 2.116. Target dan Capaian Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
Tahun 2020-2024
Sumber data : Direktorat Penyehatan Lingkungan per 9 Januari 2022
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai target desa/kelurahan SBS
antara lain:
1) Sosialisasi dan diseminasi Roadmap Stop Buang Air Besar Sembarangan dan
Roadmap Cuci Tangan Pakai Sabun kepada pemerintah daerah, pemangku
kepentingan serta masyarakat khususnya organisasi wanita kemasyarakatan
seperti TP PKK, Muslimat NU, Aisyiyah Muhammadiyah, Persit Kartika
Chandra, Bhayangkari, Jalasenastri dan organisasi kewanitaan lainnya
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan
pentingnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
2) memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah dengan capaian
desa/kelurahan SBS 100% serta kepada tenaga sanitasi lingkungan terbaik,
natural leader terbaik, kepala desa terbaik melalui STBM Award.

249. 233
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
3) advokasi kepada pemangku kepentingan pada 10 provinsi dengan capaian
indikator air dan sanitasi terendah dan khusus di Provinsi Aceh terkait dengan
penanggulangan KLB Polio serta 4 provinsi tambahan lokasi kajian
4) diskusi dan koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan
kabupaten kota untuk meningkatkan capaian desa/kelurahan SBS secara
berkala dengan pengawalan koordinator STBM Provinsi.
5) orientasi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) yang dilakukan
secara virtual kepada seluruh Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota,
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman serta Bappeda
yang akan menyusun SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten Kota)
6) memberikan bantuan teknologi tepat guna sarana sanitasi di 127 lokasi sebagai
salah satu stimulan dan percontohan untuk replikasi melalui anggaran desa dan
atau sumber dana lain.
7) mengusulkan nomenklatur kegiatan terkait percepatan capaian indikator SBS
dalam kodefikasi nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah
sehingga daerah kepada Kementerian Dalam Negeri sehingga daerah dapat
mengalokasikan pendanaan STBM khususnya SBS melalui anggaran masing-
masing daerah.
8) mengembangkan media pembelajaran mandiri berupa e-learning STBM
Stunting bekerjasama dengan Setwapres dan Bank Dunia
9) mengembangkan panduan media KIE dan infografis yang disebarluaskan
melalui sosial media untuk peningkatan kesedaran masyarakat
10) menyederhanakan panduan verifikasi SBS dan lima pilar STBM untuk
memangkas birokrasi dan biaya.
11) menyampaikan data desa kelurahan SBS kepada Kementerian PUPR untuk
dapat dilanjutkan dengan program infrastruktur sarana sanitasi
12) menyusun pedoman keberlanjutan SBS yang dapat digunakan pemerintah
kabupaten kota dan pemerintah desa untuk meningkatkan tangga sanitasi
menuju aman dan melanjutkan ke pilar STBM lainnya
13) menyusun pedoman STBM bagi Mahasiswa KKN untuk dapat membantu
peningkatan capaian SBS
14) menyediakan anggaran lokus STBM di Puskesmas melalui DAK Non Fisik
untuk kegiatan pemicuan, pendampingan dan verifikasi SBS
15) menyusun pedoman alternatif pembiayaan sanitasi agar sanitarian dapat
memberikan opsi pilihan kepada masyarakat yang telah berubah perilaku
higiene sanitasinya

250. 234
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
16) melakukan kajian kompetensi tenaga sanitasi lingkungan agar dapat
memaksimalkan sumber daya untuk percepatan capaian SBS
17) melakukan kajian dampak SBS dan penurunan kejadian penyakit serta stunting
sebagai bahan advokasi kepada pemerintah daerah
Gambar 2.21. Launching Roadmap Stop Buang Air Besar Sembarangan
dan Roadmap Cuci Tangan Pakai Sabun
Sumber gambar : Direktorat Penyehatan Lingkungan
IV. Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya
sesuai standar
Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya
sesuai standar merupakan indikator kinerja kegiatan Direktorat Penyehatan
Lingkungan sekaligus indikator yang tertuang dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) dan Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (SDG’s). Sarana air minum yang diawasi meliputi sarana perpipaan
yaitu Perusahaan Daerah Air Minum, Kelompok Pengelola Sarana Air Minum
(KPSPAM) Pamsimas dan KPSPAM Non Pamsimas.
Capaian indikator PKAM pada tahun 2022 sebesar 68,05 % yang memenuhi
target sebesar 68,00%. Meskipun sudah mencapai target yang ditetapkan, perlu
upaya yang lebih besar untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian sesuai
target di tahun 2023 dan 2024 seperti pada grafik berikut.

251. 235
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.117. Capaian Pengawasan Kualitas Air Minum yang Diawasi/diperiksa
Kualitas Air Minumnya Sesuai Standar Tahun 2022-2024
Sumber data : Direktorat Penyehatan Lingkungan per 9 Januari 2022
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator :
1) Sosialisasi dan diseminasi hasil surveilans kualitas air minum TA 2021 kepada
pemerintah daerah, pemangku kepentingan serta masyarakat sebagai salah
satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya air
minum aman.
2) Diskusi dan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk meningkatkan
pengawasan terhadap sarana air minum secara berkala
3) Orientasi pengawasan kualitas air minum yang dilakukan secara virtual kepada
seluruh dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten/kota, dan
Puskesmas yang terbagi dalam 3 regional.
4) Memberikan bantuan teknologi tepat guna air minum di 22 lokasi sebagai salah
satu upaya untuk meningkatkan kualitas air dengan melibatkan B/BTKL-PP di
10 regional.
5) Mengusulkan nomenklatur pengawasan kualitas air minum dalam kodefikasi
nomenklatur perencanaan dan penganggaran daerah sehingga daerah
nantinya dapat mengalokasikan pendanaan pengawasan kualitas air minum
melalui anggaran masing-masing daerah.
6) Advokasi kepada pemangku kepentingan di daerah terkait dengan
pengawasan kualitas air minum yang telah dilakukan di 10 provinsi yang
memiliki capaian indikator air dan sanitasi terendah.

252. 236
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
7) Penyusunan rancangan peraturan menteri kesehatan yang mengatur standar
baku mutu kualitas lingkungan
8) Penyusunan rancangan pedoman audit rencana pengamanan air minum
(RPAM)
9) Diskusi dan koordinasi jejaring laboratorium
V. Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar
Jumlah Fasyankes yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai
standar:
• Tahun 2020: 2.600 Fasyankes (capaian 2.431 Fasyankes)
• Tahun 2021: 3.000 Fasyankes (capaian 3.421 Fasyankes)
• Tahun 2022: 4.850 Fasyankes (capaian 5.224 Fasyankes)
• Tahun 2023: 6.250 Fasyankes
• Tahun 2024: 8.800 Fasyankes
Capaian indikator adalah 5.224 dari 4.850 target Fasyankes yang mengelola
limbah, terdiri dari 1.727 RS dan 3.497 Puskesmas.
Indikator capaian yang dikumpulkan datanya merupakan gabungan dari
sistem informasi sebelumnya (e-monev limbah medis) dengan sistem informasi
kelola limbah medis yang baru (Sikelim) sehingga indikator yang digunakan
mencakup pemilahan dan pengolahan limbah medis di rumah sakit dan Puskesmas.
Pengembangan sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) baru selesai dan
pelatihan pengguna baru dilaksanakan di akhir Agustus 2022 sehingga masih
diperlukan diseminasi dan sosialisasi untuk peningkatan dalam jumlah data yang
dikumpulkan.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai Indikator :
1) Pengembangan sistem informasi kelola limbah medis (Sikelim) baru selesai,
saat ini dalam proses pembaruan akun pengguna dan integrasi pangkalan data
dengan Sikelim yang lama agar seluruh data dapat dilengkapi sehingga
mencakup definisi operasional indikator tahun 2020 s.d. 2024.
2) Tersedianya pembaruan akun dan pangkalan data Sikelim sehingga data dan
informasi kelola limbah medis sesuai dengan kondisi terkini dan definisi
operasional dari indikator tahun 2020 s.d. 2024.
3) Pembinaan termasuk sosialisasi dan advokasi serta pelatihan luring bagi
penanggung jawab program di Dinas Kesehatan Provinsi agar optimal dan
dapat diteruskan ke Dinkes dan Fasyankes untuk dapat memanfaatkan sistem
informasi guna melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan limbah.

253. 237
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
4) Advokasi dan membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan agar
pembangunan sarana/fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes merata di
Indonesia.
VI. Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Adaptasi Perubahan
Iklim dan Kebencanaan Lingkungan
Tahun 2022 Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim dan Kebencanaan
Lingkungan baru dibentuk, sehingga belum ada indikator dan angka capaian tahun
sebelumnya. Sebagai baseline, maka ditetapkan angka indikator yang bersumber
dari data tahun 2013 – 2015 sudah ada intervensi penyelenggaraan adaptasi
perubahan iklim sebanyak 9 Kabupaten/Kota melalui ICCTF.
Indikator ini didefinisikan sebagai Kabupaten/Kota yang telah memiliki peta
kerentanan/risiko, memiliki rencana kerja, ada intervensi. Tahun 2022 capaian
indikator sebanyak 20 kabupaten/kota.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator :
1) Melakukan advokasi dan sosialisasi ke kementerian/lembaga yang beririsan
programnya dengan perubahan iklim dan kebencanaan
2) Melakukan advokasi dan sosialisasi ke lintas program yang beririsan
programnya dengan perubahan iklim dan kebencanaan
3) Melakukan advokasi dan sosialisasi ke Pemerintah Daerah yang menjadi lokasi
sasaran yang beririsan programnya dengann perubahan iklim dab kebencanaan
6. Sekretariat Direktorat Jenderal
I. Nilai Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut
aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya
manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi
juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem
penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan sehingga perlu ditata ulang atau
diperharui. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk

254. 238
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam
mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar
pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah
ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk
mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Disamping itu,
monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam
menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi
birokrasi tahun berikutnya.
Pada tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi telah menetapkan kebijakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur
kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yaitu
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi
Pemerintah.
Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi, agar
penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan
objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan, diantaranya dari segi
kebijakan dan implementasinya. Dari segi kebijakan, Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014
telah dua kali diubah yaitu melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019.
Penyempurnaan tersebut mencakup: (1) penekanan fokus penilaian pelaksanaan
reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan, (2) tingkat
kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta (3) perubahan
terhadap sistem daring dan petunjuk teknisnya. Saat ini semua peraturan tersebut
telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020.
Sebagai bentuk implementasi RB Kementerian Kesehatan telah memiliki
Road Map RB Kementerian Kesehatan periode 2015-2019 yang telah ditetapkan
melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/278/2016, dan
saat ini sedang menyusun Road Map RB untuk periode 2020-2024. Dalam

255. 239
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
implementasi RB, sangat diperlukan adanya monitoring dan evaluasi secara
berkala untuk melihat pencapaian target dan sasaran RB yang telah dicanangkan,
sehingga dapat disusun upaya perbaikan yang nyata dalam upaya pelaksanaan
implementasi RB sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam Road Map
RB.
Monitoring dan evaluasi internal dilakukan melalui mekanisme PMPRB yang
disampaikan ke Kementerian PAN-RB setiap akhir bulan Maret tahun berjalan dan
penilaian eksternal RB dilakukan oleh TRBN Kementerian PAN-RB biasanya
dilakukan pada bulan Agustus di tahun berjalan, untuk melakukan validasi hasil
PMPRB yang telah disubmit oleh Kementerian Kesehatan. Dalam Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Kesehatan digunakan 2
(dua) unsur penilaian, yaitu:
1. Komponen Pengungkit (Proses), sebesar 60%, yaitu dengan menilai program-
program reformasi birokrasi diukur melalui 8 (delapan) area perubahan.
2. Komponen Hasil, sebesar 40%, yaitu dengan menilai sasaran hasil
implementasi RB yang dirasakan public.
Tahun 2022, PMPRB dilakukan secara Online dengan menggunakan
instrument bantu berupa aplikasi tekhnologi informasi (TI) berbasis Web untuk
kemudahan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Hasil
PMPRB tahun 2022 menunjukkan nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit sebesar 35,24. Bila dibandingkan target sebesar 35.3,
maka capaian nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P masih belum mencapai target
dengan persentase capaian sebesar 99.8%.
Capaian Nilai PMPRB Ditjen P2P Tahun 2022 pada aspek pemenuhan
sudah mencapai nilai maksimal untuk semua area, terutama di Area Penataan
Sistem Manajemen SDM yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021,
sehingga total nilai Aspek Pemenuhan mencapai nilai maksimal 14,60. Capaian
Nilai PMPRB Ditjen P2P pada aspek reform tahun 2022 mengalami peningkatan
dari tahun 2021 untuk area Penataan Sistem Manajemen SDM yang mencapai 1,70
dari nilai maksimal 2,00. Namun, untuk Area Penguatan Akuntabilitas terjadi
penurunan dibanding tahun 2021 yang baru mencapai 2,99 dari nilai maksimal 3,75.
Selain itu, pada aspek reform menunjukkan terdapat 2 area yang tidak mencapai
target yakni area Penataan Sistem Manajemen SDM dan penguatan Akuntabilitas.
Pada area penguatan Akuntabilitas dari nilai 3.75 hanya tercapai 2.99. Hal ini terjadi
karena masih rendahnya indikator kinerja yang mencapai 100% atau lebih pada
tahun 2021. Dari 11 Indikator Kinerja Program (IKP) P2P, hanya 2 indikator yang

256. 240
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
mencapai target ≥100%, sedangkan dari 31 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hanya
11 indikator yang mencapai target ≥100%. Pada area penataan sistem manajemen
SDM, nilai tidak mencapai target disebabkan oleh hasil assessment belum
seluruhnya dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai.
Bila dibandingkan dengan target jangka menengah dalam dokumen RAK
Setditjen tahun 2020-2024, maka capaian tahun 2020-2022 akan mempengaruhi
tren pencapaian nilai RB Ditjen P2P tahun 2023-2024, seperti dalam grafik berikut
ini:
Grafik 2.118. Target Dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P
Tahun 2020-2024
Sumber data: Laporan Tim Kerja Hukormas Tahun 2022
Dari grafik diatas terlihat bahwa tren capaian selama 3 tahun yakni tahun
2020-2022 tidak mencapai target dengan persentase peningkatan capaian tahun
2022 sebesar 0.22%. Berdasarkan tren tersebut diperkirakan capaian pada tahun
2023-2024 juga tidak berjalan on track dan target tidak dapat tercapai. Bila
dibandingkan capaian Nilai Reformasi Birokrasi Ditjen P2P dibandingkan dengan
capaian Eselon I lainnya, terlihat dalam grafik berikut ini:
58 59
35,3 35,5 36
34,21 35,16 35,24
0
10
20
30
40
50
60
70
2020 2021 2022 2023 2024
Target Capaian

257. 241
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.119. Perbandingan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Unit Eselon I
Tahun 2022
Sumber data: Rekap LKE Eselon I Tahun 2022
Grafik diatas menunjukkan bahwa semua Eselon I dilingkungan Kemenkes
yang mencapai nilai standar komponen pengungkit PMPRB (36.3). Nilai tertinggi
pada Ditjen Kesmas (35.86) dan nilai terendah pada Ditjen Farmalkes (34.55),
sedangkan Ditjen P2P berada pada urutan ke-4 dari Eselon I. Terdapat 2 nilai
Eselon I yang belum diperoleh datanya yakni Ditjen Pelayanan Kesehatan dan
Inspektorat Jenderal.
Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai indikator antara lain:
1) Pada Area Penataan Sistem Manajemen SDM telah dilakukan beberapa upaya
antara lain dengan melaksanakan implementasi aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai melalui berbagai kegiatan di lingkungan Ditjen P2P dengan
melaksanakan sosialisasi Budaya ASN BerAKHLAK, Penegakan Aturan
Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai, Pelaksanaan Konseling, serta
pemantauan oleh atasan langsung (pembinaan).
2) Pada Area Penguatan Akuntabilitas telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
a. Telah dilakukan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang melibatkan
pimpinan satuan kerja Direktorat, KKP, B/BTKLPP dan Dinas Kesehatan
Provinsi.
b. Menyusun dan merevisi Rencana Strategis Kemenkes, Rencana Aksi
Program Ditjen P2P dan Rencana Aksi Kegiatan satker Direktorat, KKP dan
B/BTKLPP.
c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Perjanjian Kinerja
secara berkala.
35,86
35,62
35,29 35,24
34,75
34,55
33,5
34
34,5
35
35,5
36
36,5
Ditjen
Kesmas
BKPK Ditjen Nakes Ditjen P2P Setjen Ditjen
Farmalkes
36.3

258. 242
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
d. Melakukan Rapat Koordinasi Teknis (Rakordit) secara berkala yang
melibatkan pimpinan satuan kerja untuk memantau, mengevaluasi dan
menindaklanjuti hasil monev.
e. Telah dilakukan pemutakhiran data kinerja secara bulanan melalui Aplikasi
E-Monev Bappenas, Aplikasi E-Monev DJA Ditjen P2P, e performance dan
Matriks sandingan Capaian RPJMN, Renstra, Renja, RKP dan RKAKL
Triwulan I s.d IV.
f. Mengikutsertakan SDM yang terlibat dalam area penguatan akuntabilitas
dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas.
3) Pada area manajemen perubahan telah dilakukan beberapa upaya yakni:
a. Telah ditetapkan Tim RB sesuai OTK Kemenkes yang baru di lingkungan
Ditjen P2P dan semua anggota Tim sudah terlibat aktif
b. Rencana Kerja RB disusun selaras dengan Road Map Kemenkes dan telah
diinternalisasikan kepada seluruh anggota Tim RB.
c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RB dilakukan berkala melibatkan
para asesor dan penanggung jawab RB internal Ditjen P2P dan hasil
evaluasinya telah ditindaklanjuti.
d. Pimpinan sebagai role model positif dan AOC telah membuat perubahan
dalam bentuk konkrit dan system
e. Penerapan perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja oleh anggota
organisasi melalui Budaya BERAKHLAK.
4) Pada area deregulasi kebijakan telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap kebijakan
yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. Telah dilakukan revisi terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron,
c. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki keterkaitan dengan kebijakan
lainnya,
d. Telah dibuatkan daftar kebijakan terkait pelayanan/perizinan yang baru.
5) Pada area penataan dan penguatan organisasi telah dilakukan beberapa upaya
antara lain:
a. Evaluasi organisasi dilakukan dalam rangka menilai ketepatan fungsi dan
ukuran, kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan dan
kemampuan organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan
strategis.
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan
organisasi dan penyederhanaan birokrasi

259. 243
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
6) Pada area penataan tata laksana telah dilakukan beberapa upaya antara lain:
a. Reviu dan penyempurnaan proses bisnis sudah mengacu pada cascade
kinerja.
b. Penyempurnaan dan penjabaran SOP telah mengacu pada proses bisnis.
c. Keterbukaan informasi publik sudah dilaksanakan di seluruh lingkungan
Ditjen P2P.
d. Pengintegrasian SPBE telah dilakukan untuk mendorong pelaksanaan
pelayanan publik lebih cepat, efektif dan efisien.
e. Terdapat Transformasi digital pada bidang proses bisnis, administrasi
pemerintahan, dan pelayanan publik yang mampu memberikan nilai
manfaat bagi unit kerja secara optimal.
f. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi ke dalam SOP.
7) Pada area keterbukaan informasi publik telah dilakukan upaya sosialisasi
Keterbukaan Informasi Publik telah dilakukan kepada Satker UPT, dan monev
pelaksanaannya dilakukan secara berkala. Kegiatan keterbukaan informasi
publik beserta Daftar informasi Publik sudah dipublikasikan di Website,
Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube Ditjen P2P, dan dapat diakses oleh
masyarakat.
8) Pada area penataan sistem manajemen SDM telah dilakukan beberapa upaya
antara lain:
a. Perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun sesuai kebutuhan unit
kerja, dan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja telah
selaras dengan kinerja utama.
b. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi telah diidentifikasi sesuai
dengan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi
c. Penetapan kinerja individu telah diukur sesuai dengan indikator kinerja
individu level diatasnya, dilakukan secara periodik (bulanan), telah
dimonev dan sudah dijadikan dasar pemberian reward dan punishment.
II. Nilai Kinerja Penganggaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 22/PMK.02/2021
tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menyebutkan bahwa kinerja
anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran
Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Untuk

260. 244
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
memperoleh hasil kinerja anggaran dilakukan Evaluasi Kinerja Anggaran yakni
suatu proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas kinerja
anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk
menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.
Nilai Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga, unit eselon I, dan
satuan kerja dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:
1) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam
kategori Sangat Baik;
2) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan
90% (sembilan puluh persen) termasuk dalam kategori Baik;
3) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 60% (enam puluh persen) sampai dengan 80%
(delapan puluh persen) termasuk dalam kategori Cukup;
4) Nilai Kinerja Anggaran lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 60%
(enam puluh persen) termasuk dalam kategori Kurang; dan
5) Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk dalam
kategori Sangat Kurang.
Pada tahun 2022, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Direktorat Jenderal P2P
sebesar 87.12 dengan kategori baik. Penilaian kinerja tingkat unit eselon I dihitung
berdasarkan rata-rata dari nilai kinerja anggaran atas aspek manfaat dan aspek
implementasi tingkat unit eselon I dengan bobot 50% dan rata-rata nilai kinerja
anggaran tingkat satuan kerja lingkup kewenangan unit eselon I terkait dengan
bobot 50%.
Pada aspek aspek manfaat dipengaruhi oleh capaian sasaran program
sedangkan pada aspek implementasi, kinerja Ditjen P2P dipengaruhi oleh hasil
pengukuran oleh 4 variabel yakni penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan
anggaran, efisiensi dan capaian output program. Secara lengkap capaian NKA
Ditjen P2P digambarkan dalam grafik berikut ini:

261. 245
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik 2.120. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen P2P Tahun 2022
Sumber data: SMART DJA, 15 Januari 2023
Grafik diatas menunjukkan capaian pada aspek manfaat yakni capaian
sasaran Program Ditjen P2P sebesar 96.73%. Capaian sasaran program
merupakan capaian Indikator Kinerja Program (IKP) tahun 2022. Pada aspek
implementasi menunjukkan bahwa penyerapan anggaran Ditjen P2P sebesar
82.3%, konsistensi penyerapan anggaran sebesar 78.21%, capaian output
program 100%, nilai efisiensi 81% dan nilai rata rata NKA satker menunjukkan
capaian 80.12%.
Grafik 2.121. Target Dan Realisasi Nilai Kinerja Penganggaran Ditjen P2P
Tahun 2020-2024
Sumber data: Laporan Tim Kerja Informasi dan Kerjasama, 15 Januari 2023
85 88 86
90 91
69,26
82,83
87,12
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2020 2021 2022 2023 2024
Target Capaian

262. 246
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Dari grafik diatas terlihat bahwa indikator nilai kinerja anggaran Ditjen P2P
telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni tercapai 87.12% dari target 86%
dengan kinerja sebesar 101.3%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020-
2021 maka capaian tahun 2022 lebih tinggi karena selama 2 tahun berturut-turut
target tidak tercapai.
Selain rata-rata nilai kinerja, capaian nilai kinerja Ditjen P2P dipengaruhi
juga oleh aspek manfaat dan impelementasi. Pada aspek aspek manfaat
dipengaruhi oleh capaian sasaran program dengan hasil sebesar 96,73%
sedangkan pada aspek implementasi, kinerja Ditjen P2P dipengaruhi oleh hasil
pengukuran oleh 4 variabel yakni:
1) Penyerapan anggaran sebesar 82.3%
2) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 78.21%
3) Efisiensi sebesar 12.4
4) Nilai efisiensi 81%
5) Capaian output program sebesar 100%
Dari 5 variabel tersebut nilai terendah yang mempengaruhi capaian adalah
konsistensi penyerapan anggaran terhadap penyerapan sedangkan nilai tertinggi
pada capaian output program.
Bila dibandingkan dengan capaian pada semua Eselon I dilingkungan
Kemenkes, terlihat bahwa capaian indikator persentase kinerja RKAKL Ditjen P2P
selama tahun 2020-2021 lebih rendah dari capaian Ditjen Kesmas, seperti
digambarkan dalam grafik berikut ini:
Grafik 2.122. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran Antar Eselon I Tahun
2022
Sumber data: SMART DJA, 15 Januari 2023
96,22
94,13
92,02 91,98
91,15
88,27 87,59 87,12
82
84
86
88
90
92
94
96
98

263. 247
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
Grafik di atas menunjukkan capaian Nilai Kinerja Anggaran pada setiap unit
Eselon I Kemenkes, dengan nilai tertinggi pada BKPK yakni sebesar 96.22 dan
terendah pada Ditjen P2P yakni sebesar 87.12. Terdapat 5 unit Eselon I dengan
nilai ≥90 dan 3 Eselon satu lainnya ≤90.
Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai indikator meliputi:
1) Koordinasi dengan satker pusat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan
Dekonsentrasi untuk memastikan penginputan realisasi volume kegiatan dan
indikator kinerja kegiatan setiap bulan.
2) Melakukan pertemuan Monev Kinerja Anggaran yang melibatkan satker pusat,
UPT dan dekonsentrasi.
3) Melakukan pertemuan evaluasi Perjanjian Kinerja dengan melibatkan semua
satker pusat, UPT dan dekonsentrasi.
4) Rutin mengingatkan satker untuk melakukan input data secara benar dan tepat
waktu, menyampaikan informasi secara rutin di grup emonev dan
mendiskusikan permasalahan yang ditemukan di satker

264. 248
Profil Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun 2022
TIM PENYUSUN
dr. Elvieda Sariwati, M.Epid
Indra Jaya, SKM, M.Epid
Tri Yulianti, SPD, MM
Ali Rahmansyah, SKM, M.Epid
Christina Martha P, SKM
Alifiah Rachma, SKM, MKM
Budi Hermawan, S. Kom
Nur Rohmah, S. Kom
Sofa Khasani, SKM, M.Epid
Fatmi Y Oktikasari, SKM, MKM
Mulyawati Puspita Sari, SKM
drg. Retna Ayu Wiarsih, MPH
Diany Litasari, SKM, M.Epid
Andini Wisdhanorita, SKM, M.Epid
Anggun Pratiwi, SKM, M.Epid
dr. Ajie Mulia Avisena
Emy Sazali, SKM
Ibrahim, SKM, MPH
Lia Septiana, SKM, M.Kes
Sri Lestari, SKM, M.Epid
Yahiddin Selian, SKM, M.Sc
Martyna Widya, SKM
Ratna Dilliana Sagala, SKM, MPH
Kristina Sitorus, SKM, MKM
dr. Eka Sulistiany, M.Kes
Desfalina Aryani, S.K.M
Bella Agustini Noor Artiarini, SKM
Cindy Octavia Wijaya Wardhani, A.Md
Riskha Tiara Puspadewi, SKM
Rahmad Isa, S,Si, MKM
dr. Iriani Samad, M.Sc.
Rita Ariyati, SKM, M.M
Alan Dwi Krisnandi, SKM
dr. Nani Rizkiyati, M.Kes
dr. Febby Mayangsari
Retno Trisari, SKM
Sunardi, SKM, MKM
dr. Benget Saragih, M. Epid
Muhammad Yusron Fejri, SKM
Sekar Raras Ichsanti., A.Md MID
Ridho Ichsan Syaini, SKM, M.Epid
Aswardi, S.Kep, Ns, M.Kep
Nengsih Hikmah S, SKM, MKM
Jamaludin, SKM, M.Epid
Yulianingtyas Samsiati, S.Kom
Mira Meilani, SKM, M.Epid
dr. Esti Widiastuti M, M.Sc.PH
dr. Theresia Sandra Diah Ratih, MHA
Dwi Mazanova, SKM, M.Kes
dr. Yoan Hotnida Naomi Hutabarat, M.Sc
Imanda Zein Fatihah, SKM
Cicilia Nurteta, SKM, M.Kes
dr. Esti Widiastuti Mangunadikusumo,
M.Sc.PH
dr. Aldrin Neilwan P, Sp.AK, MARS,
M.Biomed, M.Kes
dr. Indra Kurnia Sari Usman, M.Kes
La Ode Hane
dr. Fatchanuraliyah, MKM
dr. Aries Hamzah, MKM
dr. Tiersa Vera Junita, M.Epid
Anita Rentauli Gultom, SKM, MPH
Ely Setyawati, SKM, MKM
Donal Simanjuntak, SKM, MKM
Dra. Cucu Cakrawati Kosim, M.Kes
Tutut Indra Wahyuni, SKM, M.Kes
Kristin Darundiyah, S.Si, MSc.PH
Ni Nengah Yustina Tutuanita, SKM, M.K.M
Indah Hidayat, ST
Rahpien Yuswani, SKM. M.Epid
Astri Syativa, SKM, MKM
Adhy Prasetyo Widodo, S.Si
Gian Permana, S.Kom
Yulfi Prabawati Suminar, S.E