RUU Jaminan Produk Halal diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam memilih produk makanan dan minuman yang halal sesuai dengan ajaran agama mereka. Kementerian Agama mendukung disahkannya undang-undang ini sebagai upaya menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya aturan ini, diharapkan produsen makanan akan lebih memperhatikan standar kehalalan agar produknya dapat b

1. PRODUK JAMINAN HALAL
Menghimpun pandangan tentang RUU Jaminan Produk Halal, Komite III kembali
menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (22/02/2012)
dengan narasumber dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, RDPU
dipimpin oleh Wakil Ketua Komite III, Moh. Syibli Sahabuddin.
Bagi umat Islam, makan dan minum adalah aktivitas memiliki nilai ibadah atau
vertical sehingga kehalalan menjadi hal yang tak bisa ditawar. Untuk itu, keberadaan
UU JPH diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menhindarkan keresahan di
masyarakat tentang kehalalan produk. Hal tersebut disampaikan oleh Ahmad Mukri
Aji, Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari’at Hukum UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta di Gedung DPD R, Senayan Jakarta.
“Dengan adanya UU JPH, halalan thoyyiban bukan lagi rekayasa, ada semangat
ilmiah, ibadah, dan juga akidah,” Ahmad menjelaskan. UU yang merupakan
implementasi dari pasal 28 UUD 1945 ini, menurut Ahmad juga akan menguatkan LP
POM MUI yang selama ini menangani sertifikasi halal.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Ahmad
Jauhari menyatakan bahwa ketika masyarakat tidak mampu melindungi dirinya dari
produk yang haram, maka pemerintah wajib turun tangan untuk memberikan
perlindungan. “Memang di negara kita mayoritas makana halal, tetapi banyak juga
yang masih mutasyabihat (ragu-ragu), haram lidzatihi (haram karena dzatnya) dan
haram lighairihi (haram karena penyebab lain) yang masyarakat tidak mampu
mendeteksinya,” Jauhari menjelaskan. “Maka harus ada kepastian hukum untuk yang
syubhat tersebut,” lanjutnya.

2. Jauhari juga yakin bahwa keberadaan UU ini kelak tidak akan menimbulkan
kerepotan karena sudah ada teknologi yang canggih. Pemerintah bersama MUI harus
bertekad untuk melindungi masyarakat yang dilakukan secara berkala. “Masyarakat
muslim perlu mendapat perlindungan. Jalan tengahnya adalah dengan melakukan
kerja sama itu,” Jauhari menyimpulkan.
Di akhir pertemuan, Sekretaris Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI
menyatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mendukung agar
UU JPH segera disahkan. “Ini adalah kebutuhan masyarakat untuk menjamin bahwa
semua yang dimakan masyarakat itu halal,” ujar Abdul Karim. Menanggapi usulan
beberapa anggota DPD RI bahwa pemberian label haram lebih efektif, Abdul
mempunyai pandangan yang berbeda. “Jika yang digunakan label haram, hal ini
justru akan menyinggung pihak tertentu,” terangnya

3. PENDAPAT SAYA MENURUT PRODUK JAMINAN HALAL
Dengan adanya jaminan produk halal masyarakat Indonesia yang sebagian
beragama islam yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk memakan & meminum
halal menjadi sangat dilindungi dan dijamin. RUU produk jaminan halal insya allah
telah mencakup penjelasan yang cukup jelas dan padat.
Makanan dan minuman yang diproduksi setelah adanya RUU produk jaminan
halal sangat berpengaruh untuk kesejahteraan khususnya umat islam di indonesia
yang menkonsumsi makanan dan minuman berlandaskan perintah agama setiap
harinya.
Produk jaminan halal selain membantu menunjang kesejahteraan pangan juga
dapat meningkatkan kesehatan dan kadar kebersihan yang saat ini marak kurang
diterapkan pada setiap produsen makanan.
Dengan demikian, produk jaminan halal dapat beredar dipasaran indonesia
dengan leluasa yang berlandaskan hallalan thoyiban bagi umat islam di indonesia.