Demokrasi sejatinya adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Akan tetapi, dalam realitas, demokrasi hanya dalam pemilihan umum (pemilu). Setelah pemilu, kedaulatan disabot oleh elit untuk kepentingan mereka. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak dapat apa-apa, kecuali ikut meramaikan pesta demokrasi.
untuk menghentikan praktik demokrasi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, maka rakyat harus dicerahkan, disadarkan dan dicerdaskan supaya kedaulatan mereka jangan sampai disabot oleh elit setelah pemilu, sehingga dari satu pemilu ke pemilu berikutnya rakyat tidak dapat apa-apa.
Ironi demokrasi ini harus segera diakhiri. Yang dapat mengakhiri adalah rakyat melalui pemilu dengan memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan seperti Presiden dan Wakil Presiden yang amanah yaitu dapat dipercaya, jujur, cerdas dan adil.
Dokumen tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Terdapat lima sistem pemerintahan yang pernah diterapkan yaitu demokrasi pemerintahan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan demokrasi reformasi. Dokumen ini menjelaskan ciri-ciri utama setiap sistem pemerintahan beserta kelebihan dan kekurangannya
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi, hakikat dan prinsip demokrasi, bentuk pemerintahan demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, pengembangan kehidupan demokratis, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai periode sejarah.
Dokumen tersebut membahas perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi saat ini. Terdapat lima sistem pemerintahan yang pernah diterapkan yaitu demokrasi pemerintahan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi orde baru, dan demokrasi reformasi. Dokumen ini menjelaskan ciri-ciri utama setiap sistem pemerintahan beserta kelebihan dan kekurangannya
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi, hakikat dan prinsip demokrasi, bentuk pemerintahan demokrasi, sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia, pengembangan kehidupan demokratis, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada berbagai periode sejarah.
Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa revolusi hingga masa reformasi. Terdapat beberapa model demokrasi yang pernah diterapkan seperti demokrasi liberal, terpimpin, Orde Baru, hingga demokrasi reformasi saat ini. Dokumen juga menjelaskan ciri-ciri setiap model demokrasi beserta faktor penyebab berakhirnya masing-masing model.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, ciri-ciri negara demokrasi, bentuk-bentuk negara demokrasi, dan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia serta bentuk-bentuk penyimpangannya.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, indikator negara demokratis, perjalanan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, dan prospek demokrasi di Indonesia. Dokumen ini menyimpulkan bahwa meski masih ada tantangan, transformasi sosial yang terjadi selama pembangunan nasional telah membuat demokrasi di Indonesia semakin baik dan berpotensi untuk d
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat empat periode demokrasi yang dijelaskan yaitu demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi pancasila (1965-1998), dan pasca orde baru atau era reformasi (1998-sekarang). Setiap periode memiliki ciri dan tantangan tersendiri dalam mewujudkan demokrasi yang se
Demokrasi pada masa reformasi dicirikan oleh adanya partai politik independen dengan dukungan luas, konsensus atas aturan main politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil melalui transparansi informasi. Kelebihannya meliputi pemberian HAM penuh dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, namun kelemahannya adalah lambannya pemerintah dalam mengambil keputusan dan lemahnya penegakan hukum. Solusi yang diaj
Teks tersebut membahas perjalanan praktek demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi. Mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, hingga demokrasi reformasi. Teks tersebut juga menyinggung tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia seperti dominasi elit politik dan kepentingan mereka.
Demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia)
Makalah ini membahas pengertian demokrasi dan HAM serta sejarah perkembangannya. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi dimulai dari Yunani Kuno hingga berkembang di Eropa dan Indonesia. Sedangkan HAM adalah hak-hak dasar setiap manusia yang meliputi hak politik, ekonomi, dan h
Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa revolusi hingga masa reformasi. Terdapat beberapa model demokrasi yang pernah diterapkan seperti demokrasi liberal, terpimpin, Orde Baru, hingga demokrasi reformasi saat ini. Dokumen juga menjelaskan ciri-ciri setiap model demokrasi beserta faktor penyebab berakhirnya masing-masing model.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, ciri-ciri negara demokrasi, bentuk-bentuk negara demokrasi, dan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia serta bentuk-bentuk penyimpangannya.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi di Indonesia, mulai dari pengertian demokrasi, jenis-jenis demokrasi, indikator negara demokratis, perjalanan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa, dan prospek demokrasi di Indonesia. Dokumen ini menyimpulkan bahwa meski masih ada tantangan, transformasi sosial yang terjadi selama pembangunan nasional telah membuat demokrasi di Indonesia semakin baik dan berpotensi untuk d
Dokumen tersebut merangkum sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat empat periode demokrasi yang dijelaskan yaitu demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi pancasila (1965-1998), dan pasca orde baru atau era reformasi (1998-sekarang). Setiap periode memiliki ciri dan tantangan tersendiri dalam mewujudkan demokrasi yang se
Demokrasi pada masa reformasi dicirikan oleh adanya partai politik independen dengan dukungan luas, konsensus atas aturan main politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil melalui transparansi informasi. Kelebihannya meliputi pemberian HAM penuh dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, namun kelemahannya adalah lambannya pemerintah dalam mengambil keputusan dan lemahnya penegakan hukum. Solusi yang diaj
Teks tersebut membahas perjalanan praktek demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi. Mulai dari demokrasi konstitusional, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, hingga demokrasi reformasi. Teks tersebut juga menyinggung tantangan yang dihadapi demokrasi Indonesia seperti dominasi elit politik dan kepentingan mereka.
Demokrasi dan HAM (Hak Asasi Manusia)
Makalah ini membahas pengertian demokrasi dan HAM serta sejarah perkembangannya. Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat. Sejarah demokrasi dimulai dari Yunani Kuno hingga berkembang di Eropa dan Indonesia. Sedangkan HAM adalah hak-hak dasar setiap manusia yang meliputi hak politik, ekonomi, dan h
Buku ini membahas masalah demokrasi dan kebangsaan di Indonesia pasca rezim Orde Baru. Transisi demokrasi belum berjalan dengan baik karena elite politik yang dihasilkan pemilu cenderung korup dan tidak memiliki komitmen terhadap reformasi. Pendangkalan pemahaman politik masyarakat turut memperburuk situasi. Diperlukan konsolidasi kekuatan masyarakat madani untuk mendorong perubahan dan pendidikan politik rakyat.
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYA...Ariz Frends
Dokumen tersebut membandingkan demokrasi pada era Orde Baru dan Reformasi di Indonesia dengan melihat prinsip-prinsip demokrasi. Pada era Orde Baru, sistem politik didominasi militer meskipun tercapai stabilitas ekonomi dan politik. Akan tetapi, terjadi pelanggaran HAM dan korupsi. Pada era Reformasi, diadopsinya prinsip-prinsip demokrasi seperti pemisahan kekuasaan dan pemilihan umum.
Demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, yaitu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Prinsip demokrasi membedakan antara Prinsip Demokrasi Sebagai Sistem Politik dan Prinsip Non-demokrasi. Demokrasi memiliki berbagai jenis seperti Demokrasi Langsung, Demokrasi Tidak Langsung, Demokrasi Liberal, dan Demokrasi Pancasila yang diadops
Pemilihan umum adalah proses demokrasi di mana rakyat secara langsung memilih perwakilan mereka untuk menduduki jabatan-jabatan politik tertentu melalui dua cara yaitu secara langsung atau tidak langsung.
Demokrasi di Indonesia telah berkembang sejak zaman dahulu kala hingga saat ini. Indonesia mulai menerapkan demokrasi langsung pada masa kemerdekaan namun kemudian beralih ke sistem demokrasi tidak langsung. Perjalanan demokrasi di Indonesia juga telah melalui berbagai tahapan seperti demokrasi terpimpin hingga demokrasi semu sebelum akhirnya kembali ke demokrasi yang sebenarnya pasca 1998.
BAGAIMANA HAKIKAT, INSTRUMENTASI, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKA...Eny Ardhika Putri
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, instrumen, dan praktik demokrasi di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi di Indonesia dijelaskan sebagai pemerintahan yang menjamin kedaulatan rakyat berdasarkan partisipasi masyarakat dan prinsip-prinsip Pancasila.
Dokumen tersebut merangkum pengertian demokrasi dan jenis-jenis demokrasi yang ada. Demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua bentuk dasar demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Dokumen juga membahas jenis-jenis demokrasi seperti demokrasi pancasila, terpimpin
Makalah ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Pada Orde Lama diterapkan demokrasi liberal dan terpimpin, sedangkan Orde Baru lebih bersifat otoriter meski tetap menggunakan istilah demokrasi. Era Reformasi mengembangkan demokrasi berdasarkan UUD 1945 dengan memperkuat lembaga negara dan pemisahan kekuasaan.
Makalah ini membahas tentang demokrasi Pancasila di Indonesia. Terdapat pembahasan mengenai sejarah, pengertian, jenis-jenis demokrasi yang pernah diterapkan di Indonesia seperti demokrasi liberal, parlementer, terpimpin, dan Pancasila. Tujuan makalah ini adalah menjelaskan konsep demokrasi dan penerapannya di Indonesia.
Similar to Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit (20)
Revolusi Mental dan Peningkatan Kesejahteraan Sosialmusniumar
Dokumen tersebut membahas tentang Revolusi Mental dan hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Revolusi Mental merupakan konsep untuk melakukan perubahan cepat dalam cara berpikir, pandang, dan perilaku manusia agar sesuai dengan semangat kemajuan. Presiden Jokowi menekankan pentingnya perubahan mental manusia Indonesia menjadi lebih disiplin, rajin, dan berorientasi masa depan agar dapat meningkatkan kesejahteraan s
Perubahan dan pemberdayaan untuk Jakarta yang Aman dan Sejahtera Visi Misi da...musniumar
DKI Jakarta adalah ibukota negara Republik Indonesia. Sebagai ibukota negara, suka tidak suka dan mau tidak mau harus aman. Tidak hanya aman, tetapi warganya harus pula sejahtera.
Oleh karena itu, diperlukan perubahan dengan orientasi utama pada pemberdayaan masyarakat supaya tercipta keadilan. Kalau sudah adil, maka akan aman.
Musni Umar: Membangun Kewirausahaan Warga DKI Jakartamusniumar
Dokumen tersebut membahas tentang kewirausahaan masyarakat di Johar Baru, Jakarta. Terdapat definisi dan pengertian kewirausahaan menurut beberapa ahli. Dokumen ini juga menyebutkan contoh-contoh bisnis yang dapat dijalankan di rumah seperti bisnis kuliner, souvenir, laundry, dan lainnya.
Musni Umar di Kabupaten Berau, Membangun Wawasan Kebangsaan Mengimplementasik...musniumar
Dokumen tersebut membahas mengenai implementasi Pancasila untuk mengatasi permasalahan bangsa Indonesia. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain kualitas SDM rendah, kemiskinan yang masih merajalela, kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi, utang luar negeri besar, serta subsidi BBM dan defisit anggaran yang cukup besar. Untuk mengatasinya, perlu memperkuat pengamalan Pancasila, memberi prioritas pada pendidikan,
Tiga kalimat:
Demokrasi di Indonesia terus berkembang dinamis sejak pemilu 2014. Pemilu menghasilkan dua kubu besar pendukung masing-masing pasangan calon. Kini parlemen dikuasai kubu pendukung Prabowo-Hatta sehingga akan terjadi "check and balances" antara pemerintahan Jokowi-JK dan parlemen yang didominasi lawan politik.
Tiga kalimat:
Demokrasi di Indonesia terus berkembang dinamis sejak pemilu 2014. Pemilu menghasilkan dua kubu besar pendukung masing-masing pasangan calon. Kini parlemen dikuasai kubu pendukung Prabowo-Hatta sehingga akan terjadi check and balances yang kuat antara pemerintahan Jokowi-JK dan parlemen.
Musni Umar: Peran Perempuan dalam Membangun Kejuangan Bangsamusniumar
Dokumen tersebut membahas peran penting perempuan khususnya ibu dalam membangun nilai-nilai kejuangan bangsa, antara lain dengan mendidik dan menanamkan nilai-nilai agama, cinta tanah air, persatuan dan semangat juang kepada anak-anak sejak dini.
Musni Umar: Aktualisasi Nilai Nilai Pembauran untuk Kebersamaan dan Persatuanmusniumar
Makalah ini membahas pentingnya pembauran antar berbagai kelompok di Indonesia untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia yang majemuk perlu menghargai perbedaan suku, agama, dan kelas sosial, serta bekerja sama untuk kemajuan bersama sesuai ajaran Pancasila dan Alquran. Pembauran diperlukan agar tercipta kerjasama yang membawa kemajuan dan persatuan bangsa.
Musnu Umar: Peluncuran Buku Jokowi Satrio Piningit Indonesiamusniumar
Buku ini membahas tentang Jokowi sebagai sosok Satrio Piningit yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan penderitaan berdasarkan ramalan yang didengar dari seorang warga bernama Sabikis. Buku ini terdiri atas 4 bab yang membahas masalah Indonesia, potensi Indonesia dan Jokowi, demokrasi dan perubahan, serta membuktikan Jokowi sebagai Satrio Piningit berdasarkan tanda-tanda dan asal muasal mitos
Musni Umar: Ancaman Stabilitas Sosial Keamanan di DKI Jakartamusniumar
Dokumen tersebut membahas ancaman terhadap stabilitas sosial keamanan di DKI Jakarta yang berasal dari persoalan ideologi, politik, dan ekonomi. Persoalan ideologi berkaitan dengan penyebaran paham radikal seperti ISIS. Persoalan politik terkait dengan berbagai peristiwa politik seperti pemilukada, pemilu legislatif, dan pilpres. Persoalan ekonomi berkaitan dengan kesenjangan ekonomi yang semakin memperparah
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Pileg dan Pilpres 2014musniumar
Dokumen tersebut membahas tentang budaya demokrasi dan kecurangan yang terjadi dalam pemilu legislatif dan presiden di Indonesia. Secara historis, pengamalan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi. Pemilu sering diwarnai oleh kecurangan, baik di era Orde Baru maupun Orde Reformasi. Hal ini disebabkan oleh belum tumbuhnya budaya demokrasi dan masih kuatnya pengaruh uang dalam proses pemilu.
Musni Umar: Demokrasi dan HAM Dalam Praktikmusniumar
Indonesia adalah negara demokrasi, yang telah ditetapkan dalam UUD 1945. Sila keempat dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, merupakan dasar dari demokrasi kita.
Dalam amandemen UUD 1945 Bab 1 Bentuk dan Kedaulatan Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaks anakan menurut Undang-Undang Dasar
Musni Umar: Potensi Konflik di DKI Jakarta yang Multi Etnis dan Cara Mencegahnyamusniumar
Dokumen tersebut membahas potensi konflik sosial di Jakarta yang multi etnis dan cara untuk mencegahnya. Ada beberapa jenis konflik sosial di Jakarta seperti agama, etnis, politik dan ekonomi. Penyebab konflik bisa berasal dari faktor internal keluarga maupun eksternal lingkungan. Cara mencegah konflik adalah dengan memecahkan masalah penyebabnya dan meningkatkan keadilan sosial melalui pembang
Musni Umar: Peran Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani musniumar
Dokumen ini membahas tentang pentingnya peran pemimpin dalam membangun masyarakat madani di DKI Jakarta yang bersatu, sejahtera dan berbudaya melalui pengamalan konsep kebersamaan, toleransi dan solidaritas seperti yang dilakukan Nabi Muhammad ketika membangun kota Madinah.
Musni Umar: Tugas Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madanimusniumar
Dokumen ini membahas tentang pentingnya peran pemimpin dalam membangun masyarakat madani di DKI Jakarta yang bersatu, sejahtera dan berbudaya melalui pengamalan konsep kebersamaan, toleransi dan partisipasi warga seperti yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah.
Musni Umar: Tugas Pemimpin dan Pentingnya Membangun Masyarakat Madani
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
1.
2. Demokrasi: Kedaulatan Rakyat
Versus Kedaulatan Elit
Oleh Musni Umar
Sosiolog, Direktur Eksekutif Institute for Social
Empowerment and Democracy (INSED)
3. Pendahuluan
Dalam 15 tahun terakhir sejak Soeharto mengundurkan
diri sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998, Indonesia
telah menjalani demokrasi di era Orde Reformasi
dengan melaksanakan pemilu 1999, 2004 dan 2009.
Sebagaimana diketahui bahwa di dunia ini setidaknya
terdapat tiga system yang berpengaruh dan banyak
diamalkan yaitu system kapitalis, komunis dan sosialis.
Sistem kapitalis tampil sebagai pemenang dalam
pertarungan, sehingga hampir semua Negara di dunia
mengamalkannya. System kapitalis membangun
kekuatan di dunia politik, yang disebut demokrasi.
Ideology system kapitalis di dunia ekonomi dan di dunia
politik adalah sama yaitu persaingan bebas.
4.
5.
6. Maka walaupun demokrasi bermakna kekuasaan
rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Akan
tetapi, dalam realitas yang berdaulat bukan
rakyat, tetapi para elit-pemilik modal, sehingga
muncul jargon bahwa demokrasi di Indonesia dari
rakyat oleh elit untuk elit. Ini terjadi karena dalam
persaingan bebas, yang selalu tampil sebagai
pemenang dalam perebutan pengaruh untuk
meraih kekuasaan ialah para pemilik modal.
Hal tersebut sesuai dengan motif dilahirkannya
system demokrasi, di mana para pemilik modal
ingin berperan dalam kekuasaan, setelah sekian
lama kekuasaan dimonopoli oleh para raja yang
berkuasa secara absolut.
7.
8. Ciri Orde Reformasi
Orde Reformasi yang lahir sebagai antitesa dari Orde
Baru, setidaknya membawa lima ciri. Pertama, liberalisasi
politik. Kedua, liberalisasi ekonomi. Ketiga, pemilik modal.
Keempat, kebebasan. Kelima, korupsi .
Liberalisasi politik
Ciri pertama dari Orde Reformasi dalam bidang politik, ialah
liberalisasi politik dalam pengamalan demokrasi. Wujud dari
liberalisasi politik telah melahirkan persaingan yang sangat
bebas antar partai politik peserta pemilu, dan persaingan
antar calon anggota parlemen (legislative) dalam satu partai
politik.
Dalam system ini yang tampil menjadi pemenang dalam
pemilu, pertama, adalah mereka yang memiliki banyak uang .
Kedua, memiliki popularitas yang tinggi. Ketiga, memiliki
jaringan.
9.
10. Maka sehebat apapun partai politik dan calon anggota
parlemen, kalau tidak memiliki tiga hal
yaitu, uang, popularitas dan jaringan yang luas, akan
rontok dan kalah dalam pertarungan politik.
Untuk meraih popularitas, diperlukan publikasi yang
banyak di media elektronik seperti di TV dan
radio, serta di media online, dan di media cetak seperti
surat kabar, majalah, spanduk, dan sebagainya.
Konsekuensi dari itu, maka partai politik dan para calon
anggota parlemen, harus memiliki banyak uang untuk
berpromosi.
Berdasarkan realitas politik yang sangat liberal, maka
dapat dipahami jika Wiranto, Ketua Umum Hanura
merangkul Hary Tanoe dan memberi tempat yang
sangat istimewa di Partai Hanura, sebagai calon Wakil
Presiden RI, dan Ketua Bidang OKK dan Pemenangan
Pemilu, karena dia adalah pemilik modal dan media.
11. 2. Liberalisasi ekonomi
Ciri kedua dari Orde Reformasi dalam bidang
ekonomi, ialah pengamalan secara penuh liberalisasi
ekonomi yaitu diberlakukan asas persaingan bebas
(free fight competition) antar pelaku ekonomi.
Dalam system ini, pengaturan harga barang dan jasa
diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah
hanya sebagai regulator.
Pengamalan sistem ekonomi liberal telah melahirkan
kepincangan ekonomi yang luar biasa, karena usaha
kecil dan koperasi semakin terpinggirkan dan marjinal.
Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing.
Apalagi dalam dunia ekonomi berlaku hukum
rimba, siapa yang kuat akan memakan yang lemah.
12.
13. Inilah yang terjadi dalam dunia ekonomi di
Indonesia, kemajuan yang diraih dalam pembangunan
hanya semakin memperkaya orang-orang yang sudah
kaya. Sementara masyoritas rakyat tetap hidup
miskin, terkebelakang dan kurang pendidikan.
Sejatinya demokrasi politik yang
diamalkan, melahirkan demokrasi ekonomi yang
menyejahterakan rakyat, tetapi itu tidak terjadi karena
dalam demokrasi politik yang berkuasa dan
mengendalikan politik ialah pemilik modal atau antek-
anteknya.
Sejarusnya pemerintah melindungi segenap bangsa
Indonesia sesuai amanat pembukaan UUD 1945 dalam
pengamalan liberalisasi ekonomi, tetapi tidak
dilaksanakan sehingga rakyat banyak terutama kaum
pribumi menjadi korban dalam pengamalan demokrasi.
14. 3. Pemilik Modal
Dalam system demokrasi liberal, peranan pemilik
modal seperti digambarkan diatas sangat dominan.
Mereka bisa menguasai rakyat yang masih miskin dan
kurang pendidikan melalui politik uang. Sementara
institusi politik seperti partai politik, mereka mudah
menguasainya ketika melakukan musyawarah nasional
(Munas) atau kongres untuk memilih ketua umum atau
presiden partai dengan membayar kepada setiap
delegasi peserta munas/kongres seperti ketua dan
sekretaris partai dari kabupaten, kota dan provinsi.
Melalui politik uang dalam pemilu dan politik uang
ketika suatu partai politik melaksanakan munas atau
kongres, para pemilik modal menguasai dunia politik.
15.
16. Sementara di dunia ekonomi, pemilik modal
semakin kuat dan bertambah besar
kekayaannya, karena berselingkuh dengan penguasa
seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau
Walikota. Kebijakan ekonomi dan proyek-proyek
raksasa yang sangat menguntungkan, mereka yang
mengatur dan mendapatkannya.
Maka pemilik modal, bisa sangat berkuasa di dalam
politik, ekonomi dan di masyarakat. Mereka dapat
berkuasa secara langsung dengan menjadi
Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati
atau Walikota, atau menjadi penguasa dibalik layar
seperti Liem Siou Liong (Sudono Salim) di masa
Presiden Soeharto.
17. 4. Kebebasan
Ciri keempat dari Orde Reformasi ialah kebebasan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan. Termasuk yang paling
menonjol dan pling diandal ialah kebebasan pers,
sehingga pers disebut sebagai pilar demokrasi yang
keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislative.
Pers merupakan satu-satunya pilar demokrasi yang
masih bisa diandalkan dan diharapkan bisa
membawa seluruh rakyat, bangsa dan Negara
kepada kemajuan dan kejayaan, walaupun bukan
tanpa cacat karena pemilik media pada umumnya
adalah para pemilik modal.
18.
19. 5. Korupsi
Ciri kelima dari Orde Reformasi ialah korupsi.
Masalah ini sangat memprihatinkan karena isu
sentral yang digelorakan para aktivis untuk
mendapatkan dukungan public untuk melengserkan
Soeharto dari tahta kekuasaannya ialah isu KKN
(Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tetapi yang terjadi
setelah Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru
tumbang, yang terjadi adalah sebaliknya.
KKN semakin merajalela dan amat menyedihkan
karena melibatkan para elit partai
politik, eksekutif, legislative dan yudikatif.
20.
21. Merajalelanya KKN tidak lepas dari system politik
yang dikembangkan di era Orde Reformasi.
Mahalnya biaya politik, telah mendorong para elit
yang ingin merebut kekuasaan, mempertahankan
kekuasaan dan naik ke jenjang kekuasaan yang lebih
tinggi untuk melakukan dan menghalalkan segala
cara untuk berkuasa.
Akan tetapi, setelah berkuasa bukan untuk berbuat
bagi sebesar-besar kemajuan dan kemakmuran
rakyat yang dipimpinnya, tetapi yang utama ialah
mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat
berkompetisi untuk meraih kekuasaan. Inilah ironi
demokrasi liberal.