Dokumen tersebut membahas tentang sistem manajemen kinerja pegawai mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, penilaian hingga tindak lanjut. Terdapat penjelasan mengenai format-format yang digunakan dalam menetapkan target kinerja, mengukur capaian kinerja, dan menilai kinerja pegawai."
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 mengatur pengelolaan kinerja pegawai ASN yang mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, serta penilaian kinerja. Peraturan ini memperbarui pengelolaan kinerja berdasarkan hasil dan ekspektasi pimpinan melalui dialog kinerja secara berkelanjutan.
Pengelolaan kinerja pegawai diatur dalam Permenpan RB No.6 Tahun 2022 dengan pendekatan kinerja berbasis hasil dan ekspektasi pimpinan. SKP disusun secara kuantitatif atau kualitatif untuk menetapkan target kinerja dan perilaku pegawai sesuai sasaran instansi. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik dengan memberikan umpan balik berkelanjutan dan menetapkan predikat pegawai berdasarkan capaian organisasi.
Peraturan Menteri PAN dan RB No. 6 Tahun 2022 mengatur pengelolaan kinerja pegawai ASN yang mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, serta penilaian kinerja. Peraturan ini memperbarui pengelolaan kinerja berdasarkan hasil dan ekspektasi pimpinan melalui dialog kinerja secara berkelanjutan.
Pengelolaan kinerja pegawai diatur dalam Permenpan RB No.6 Tahun 2022 dengan pendekatan kinerja berbasis hasil dan ekspektasi pimpinan. SKP disusun secara kuantitatif atau kualitatif untuk menetapkan target kinerja dan perilaku pegawai sesuai sasaran instansi. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik dengan memberikan umpan balik berkelanjutan dan menetapkan predikat pegawai berdasarkan capaian organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang manfaat berkelompok dan tahapan pertumbuhan tim dalam kelompok, serta menjelaskan proses pemecahan masalah secara berkelompok menggunakan 8 langkah KBK untuk meningkatkan mutu pekerjaan.
20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...ssusere09d70
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri dari 7 bab dan 294 halaman. Sistem Manajemen Kinerja PNS meliputi perencanaan kinerja individu, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian. Dokumen ini menjelaskan tahapan dan contoh penerapan sistem manajemen kinerja PNS secara berjenjang.
Dokumen tersebut membahas proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi oleh K/L/D dan BPKP, meliputi penilaian mandiri, penjaminan kualitas, evaluasi, serta pemantauan terhadap hasil penilaian dan perbaikan berkelanjutan.
Permendagri No. 6 Tahun 2022 memperkenalkan pengelolaan kinerja ASN yang lebih berfokus pada pencapaian hasil kerja berdasarkan ekspetasi pimpinan daripada uraian tugas. Proses pengelolaan kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi kinerja tidak hanya menilai pencapaian target kerja tahunan tetapi juga mempertimbangkan kontribusi peg
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan penyusunan indikator kinerja di pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan laporan tahunan pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen ini menjelaskan lingkup LPPD, tujuan LPPD, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Implementasi strategi yang berhasil membutuhkan komitmen dan dukungan seluruh manajer dan karyawan dalam menetapkan sasaran tahunan, menyusun kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mencocokan struktur organisasi dengan strategi, dan menciptakan budaya yang mendukung strategi. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pencapaian sasaran.
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran kinerja pegawai (SKP) berdasarkan peraturan pemerintah dan kementerian terkait. Terdapat penjelasan mengenai alur penyusunan, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas tentang manfaat berkelompok dan tahapan pertumbuhan tim dalam kelompok, serta menjelaskan proses pemecahan masalah secara berkelompok menggunakan 8 langkah KBK untuk meningkatkan mutu pekerjaan.
20210412_01Devi Anantha Asdep Manajemen Kinerja dan Kesejahteran SDMA - Kemen...ssusere09d70
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS yang terdiri dari 7 bab dan 294 halaman. Sistem Manajemen Kinerja PNS meliputi perencanaan kinerja individu, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, penilaian kinerja, serta tindak lanjut hasil penilaian. Dokumen ini menjelaskan tahapan dan contoh penerapan sistem manajemen kinerja PNS secara berjenjang.
Dokumen tersebut membahas proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi oleh K/L/D dan BPKP, meliputi penilaian mandiri, penjaminan kualitas, evaluasi, serta pemantauan terhadap hasil penilaian dan perbaikan berkelanjutan.
Permendagri No. 6 Tahun 2022 memperkenalkan pengelolaan kinerja ASN yang lebih berfokus pada pencapaian hasil kerja berdasarkan ekspetasi pimpinan daripada uraian tugas. Proses pengelolaan kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi. Evaluasi kinerja tidak hanya menilai pencapaian target kerja tahunan tetapi juga mempertimbangkan kontribusi peg
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan penyusunan indikator kinerja di pemerintah provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang merupakan laporan tahunan pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen ini menjelaskan lingkup LPPD, tujuan LPPD, dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Implementasi strategi yang berhasil membutuhkan komitmen dan dukungan seluruh manajer dan karyawan dalam menetapkan sasaran tahunan, menyusun kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mencocokan struktur organisasi dengan strategi, dan menciptakan budaya yang mendukung strategi. Evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan pencapaian sasaran.
PPT PENYUSUNAN DAN EVALUASI KINERJA PERMENPANRB NO 6 TAHUN 2022_ANJAR.pptxSugengPriyadi11
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran kinerja pegawai (SKP) berdasarkan peraturan pemerintah dan kementerian terkait. Terdapat penjelasan mengenai alur penyusunan, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai berdasarkan target kinerja yang ditetapkan.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
3. PERENCANAAN KINERJA
JABATAN
PIMPINAN TINGGI
JABATAN
ADMINISTRASI
MATRIK PERAN DAN
HASIL
JABATAN
FUNGSIONAL
LAMPIRAN
KETERKAITAN
ANGKA
KREDIT
1. Rencana
SKP
2. Reviu
SKP
3. Penetapan
SKP
6.Reviu SKP
5.Rencana SKP
7.Penetapan SKP
4. Peran
dan hasil
8. Lampiran
K
I
N
E
R
J
A
O
R
G
A
N
I
S
A
S
I
K
I
N
E
R
J
A
I
N
D
I
V
I
D
U
4. Kinerja Utama
Kinerja Tambahan
Perjanjian Kinerja
Inisiatif Strategis
/ Rencana Aksi /Direktif
Community
Involvement
Development
Commitment
NO. Rencana
Kinerja
IKI Target
NO Rencana
Kinerja
IKI Target
Kinerja Utama
Kinerja Tambahan
1 Menjadi tim gugus covid
Mengikuti pelatihan
Di awal tahun
atau dalam
perjalan
Tugas lainnya
sesuai
kompetensint
5. NO. Rencana
Kinerja
IKI Target
1 aaaaa prsoen
tase
100%
2. bbbbb 80
4 Tersedianya Ins
NO Rencana
Kinerja
IKI Target
Kinerja Utama
Kinerja Tambahan
Apakah Berdasarkan PK
dengan memperhatikan
RKT,RENSTRA , Direktif
ATAU
Rencana Aksi / Inisiatif
Strategis
Apakah Indikator sudah
sesuai pada level
outcome dan kendali
rendah
Apakah Indikator sudah
Sesuai SMART
Apakah lingkup penugasannya
a. Dalam 1 unit,
b. Dalam 1 instansi beda unit
c. Luar Instansi
d. Atau skope lebih luas
Apakah Jenisnya
a. Community involvement
b. Development Commitment
2
PK
Direktive
Inisiatif
Tim Pengelola kinerja : unsur pengawasan,
perencanaan dan kepegawaian
REVIU
6. Penetapan SKP JPT
FORMAT A.7.1
SKP PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI
(NAMA INSTANSI)
PERIODE PENILAIAN:
….. JANUARI SD … DESEMBER TAHUN ….
PEGAWAI YANG DINILAI PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA NAMA
NIP NIP (*opsional)
PANGKAT/GOL RUANG PANGKAT/GOL RUANG
JABATAN JABATAN
INSTANSI INSTANSI
NO RENCANA KINERJA INDIKATOR KINERJA INDIVIDU TARGET
(1) (2) (3) (4)
A. KINERJA UTAMA
B. KINERJA TAMBAHAN
(tempat, tanggal bulan tahun)
Pegawai yang Dinilai, Pejabat Penilai Kinerja,
(Nama) (Nama)
(NIP) (NIP)
7. MATRIK PERAN DAN HASIL
KINERJA UTAMA JABATAN PIMPINAN TINGGI
(OUTCOME)
NO. Rencana
Kinerja
IKI Target
1. RENCANA 1
2 RENCANA 2
3. RENCANA X
MATRIK 1 : INTERMEDIATE OUTCOME
MATRIK 2 : INTERMEDIATE OUTCOME
MATRIK X : INTERMEDIATE OUTCOME
S
T
R
A
T
E
G
I
D
I
R
E
C
T
/
N
O
N
-
D
I
R
E
C
T
NAMA JABATAN HASIL
NAMA JABATAN HASIL
NAMA JABATAN HASIL
8. MATRIK 1 : INTERMEDIATE OUTCOME
MATRIK 2 : INTERMEDIATE OUTCOME
MATRIK X : INTERMEDIATE OUTCOME
NAMA JABATAN HASIL
Peg. 1
Peg. 2
Peg. 3
NAMA JABATAN HASIL
Peg. 1
Peg. 2
Peg. 3
NAMA JABATAN HASIL
Peg.1
Peg. 2
Peg. 3
RENCANA SKP PEGAWAI 1
RENCANA SKP PEGAWAI 2
RENCANA SKP PEGAWAI X
NO KINERJA
ATASAN
RENCANA
KINERJA
ASPEK INDIKATOR TARGET
1
2
3
NO KINERJA
ATASAN
RENCANA
KINERJA
ASPEK INDIKATOR TARGET
1
2
3
NO KINERJA
ATASAN
RENCANA
KINERJA
ASPEK INDIKATOR TARGET
1
2
3
RENCANA SKP JA / JF
9. REVIU SKP JA/JF
NO KINERJA ATASAN YG DIINTERVENSI RENCANA KINERJA ASPEK INDIKATOR TARGET REVIU
Direct
Cascading
atau
Non-Direct
Cascading
Keselarasan
dengan kinerja
atasan langsung,
tim kerja, unit
kerja, organisasi
Minimal
Kuantitas,
Bisa ditambahkan
Kualitas, waktu, biaya
Ketepatan penentuan
Aspek indikator
- Disesuaikan dengan
Aspek
-Kesetarasaan kualitas
dan tingkat kendali kerja
sesuai dengan level :
- Ketua tim
:intermediate outcome
atau output kendali
sedang
- Pelaksana output
kendali tinggi
Disesuaikan
Indikator
SMART-C
10. KETERKAITAN RENCANA KINERJA DENGAN BUTIR
ANGKA KREDIT
NO RENCANA KINERJA BUTIR KEGIATAN TERKAIT OUTPUT
KEGIATAN
ANGKA KREDIT VERIFIK
ASI
Verifikasi
berdasarkan
substansi bukan
keterkaitan kata
atau kalimat
Disesuaikan
dengan output
pada permenpan
yang mengatur AK
JF
- Satu rencana kerja bisa
terkait dengan 1 atau
lebih butir angka kredit Dilakukan oleh
Tim, untuk
memastikan
keterkaitan
Dilakukan oleh
Tim, Bila Tidak
terkait maka
dilakukan
perubahan
rencana kinerja
utama dan
rencana SKP
pegawai
diperbaiki
13. PENGUKURAN KINERJA
PELAKSANAAN
KINERJA
TIDAK DAPAT DIUKUR SESUAI
PERIODE PENGUKURAN
DAPAT
DIUKUR
SESUAI
PERIODE
PENGUKURAN
SESUAI DENGAN
PENILAIAN KINERJA
TANPA BOBOT
RENAKSI /INIASIATIF
SEMESTER
TRI BULANAN
BULANAN
KONDISI NORMAL
KONDISI KHUSUS
NILAI RENCANA AKSI /
INISIATIF STRATEGIS Next
17. PENILAIAN
SKP JPT
MENGHITUNG CAPAIAN
IKI DENGAN
MEMBANDINGKAN TARGET
DAN REALISASI
KONDISI NORMAL
KONDISI KHUSUS
KATEGORI CAPAIAN IKI
MENGHITUNG NILAI
CAPAIAN IKI
KINERJA UTAMA JPT
1
2
3
19. PENILAIAN
SKP JPT
KINERJA TAMBAHAN
MENGHITUNG CAPAIAN IKI
DENGAN
MEMBANDINGKAN TARGET
DAN REALISASI
KONDISI UMUM
KONDISI KHUSUS
KATEGORI CAPAIAN IKI
KINERJA TAMBAHAN
JABATAN PIMPINAN TINGGI
1
2
3
20. MENGHITUNG NILAI TERTIMBANG KINERJA TAMBAHAN
KATEGORI CAPAIAN FORMULA
SANGAT BAIK
BAIK
CUKUP
KURANG
SANGAT KURANG
APABILA TOTAL NILAI TERTIMBANG RENCANA KINERJA TAMBAHAN MELEBIHI 10 MAKA
DIKONVERSI MENJADI 10
4
22. PENILAIAN
SKP JA/JF
MENGHITUNG CAPAIAN IKI
DENGAN
MEMBANDINGKAN TARGET
DAN REALISASI
KONDISI NORMAL
KONDISI KHUSUS
KATEGORI CAPAIAN IKI
MENENTUKAN KATEGORI
DAN NILAI CAPAIAN
RENCANA KINERJA
KINERJA UTAMA JABATAN
ADMINISTRASI DAN
FUNGSIONAL
1
2
3
23. KATEGORI DAN CAPAIAN RENCANA KINERJA
Nilai Tertimbang
Capaian Rencana
Kinerja
3
4
Direct Cascading :
Sama dengan Capaian
Rencana Kinerja
Non-Direct Cascading
NILAI TERTIMBANG :
BOBOT 1 DAN NILAI 1: BAWAHAN
BOBOT 2 DAN NILAI 2: ATASAN
5
6
24. PENILAIAN
SKP JA/JF
KINERJA TAMBAHAN
MENGHITUNG CAPAIAN IKI
DENGAN
MEMBANDINGKAN TARGET
DAN REALISASI
KONDISI NORMAL
KONDISI KHUSUS
KATEGORI CAPAIAN IKI
KINERJA TAMBAHAN
JABATAN ADMINISTRASI DAN
FUNGSIONAL
1
2
3