Dokumen ini membahas pelaksanaan pembahasan dan perumusan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi (SIH3) oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA). Beberapa poin pentingnya adalah merumuskan pengintegrasian SIH3, meningkatkan akurasi, kelanjutan dan waktu penyediaan datanya, serta keselarasan antar instansi terkait. Dokumen ini juga menj
Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-3 : Tata Cara Survei dan Pengkajian.
Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-3 : Tata Cara Survei dan Pengkajian.
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan
Slide_Laporan Evaluasi Air Asam Tambang pada Bekas lahan Tambang Batubara dan...Iwan Makhwan HAMBALI
Evaluation of Acid Mine Drainage on ex-pit coal and mineral mine at Kalimantan due to environtment hazzards. This report is based on visiting survey at two coal mines (South and East Kalimantan) and one mineral/gold mine (Central Kalimantan)
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Review Perencanaan Spasial Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan. 2016. Planning Stages and Approaches.
Survey pendahuluan dan survey detail (sesi 1)(2 jam)Fardi Kalumata
Survey Pendahuluan Untuk Perencanaan Jembatan dan Teknik - teknik Pengumpulan data-data lapangan untuk Persiapan Pembuatan DED ( Detail Engineering Desain )
(PRESENTASI) Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Rencana SDAPengelola Air
Perumusan Bahan Pertimbangan
Tim TKPSDA untuk Penetapan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai
Tatacara penyelenggaraan sidang pembahasan dan rumusan rancangan Rencana Pengelolaan SDA oleh TKPSDA WS
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaks...infosanitasi
Kepdirjen Cipta Karya No.62/KPTS/CK/1998 Petunjuk Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan
Slide_Laporan Evaluasi Air Asam Tambang pada Bekas lahan Tambang Batubara dan...Iwan Makhwan HAMBALI
Evaluation of Acid Mine Drainage on ex-pit coal and mineral mine at Kalimantan due to environtment hazzards. This report is based on visiting survey at two coal mines (South and East Kalimantan) and one mineral/gold mine (Central Kalimantan)
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Review Perencanaan Spasial Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan. 2016. Planning Stages and Approaches.
Survey pendahuluan dan survey detail (sesi 1)(2 jam)Fardi Kalumata
Survey Pendahuluan Untuk Perencanaan Jembatan dan Teknik - teknik Pengumpulan data-data lapangan untuk Persiapan Pembuatan DED ( Detail Engineering Desain )
(PRESENTASI) Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Rencana SDAPengelola Air
Perumusan Bahan Pertimbangan
Tim TKPSDA untuk Penetapan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai
Tatacara penyelenggaraan sidang pembahasan dan rumusan rancangan Rencana Pengelolaan SDA oleh TKPSDA WS
Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Ber...Oswar Mungkasa
Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan berbagai kementerian yaitu Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan. Proses penyusunannya difasilitasi oleh AusAID dan WSP EAP Bank Dunia. Proses penyusunannya berlangsung selama 5 tahun dan disepakati pada tahun 2003.
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis MasyarakatJoy Irman
TPS 3R (Reduce, Reuse & Recycle) Berbasis Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
Similar to (PRESENTASI) Petunjuk Pelaksanaan Pembahasan SIH3 (20)
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan Pasca UU Cipta Kerja
(PRESENTASI) Petunjuk Pelaksanaan Pembahasan SIH3
1. PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBAHASAN DAN PERUMUSAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI, HIDROGEOLOGI (SiH3) OLEH TKPSDA
Photo by Deni Sambas/Dok.Cita-Citarum
SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN DIREKTORAT BINA PENATAGUNAAN SUMBER DAYA AIR DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Capacity Development Technical Assistance (CDTA) 7849-INO
2. SIH 3
Hidrometeorologi : Air yang sedang berada di atmosfer Hidrologi : Air yang berada di permukaan bumi Hidrogeologi : Air yang berada di bawah permukaan bumi
SIH3 yang akurat, berkesinambungan dan tepat waktu penting untuk pengelolaan sumber daya air (SDA) yang optimal
Photo by Deden Iman/Dok.Cita-Citarum
3. Melalui Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS), Pengelolaan SIH3 diharapkan agar dapat :
1.
Lebih akurat, berkesinambungan dan tepat waktu
2.
Kompatibel (perangkat pengolahan data yang ada di berbagai instansi)
TKPSDA DAN SIH3
Photo by Diella Dachlan/Dok.Cita-Citarum
4. 1.
Perubahan iklim global dan meningkatnya intensitas penggunaan air, pencemaran air, banjir, kekeringan dan tanah longsor;
2.
Perubahan karakteristik geografis wilayah akibat alih fungsi lahan dan pemekaran wilayah;
3.
Keragaman kondisi H3 di setiap pulau;
4.
Dinamika perubahan lingkungan global dan percepatan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi.
diharapkan dapat mengantisipasi berbagai tantangan sebagai berikut:
Pengelola SIH3:
Photo by Deden Iman/Dok.Cita-Citarum
Photo by Agung Widjanarko/Dok.Cita-Citarum
5. Petunjuk pelaksanaan pembahasan, perumusan dan pengintegrasian ini diharapkan dapat membantu kelancaran pelaksanaan pembahasan dan perumusan SiH3
Maksud dan tujuan :
6. 1.
Materi Pembahasan
2.
Agenda Pelaksanaan pembahasan
3.
Tempat Penyelenggaraan Sidang
4.
Narasumber / Penyaji Pola Pengelolaan SDA WS
5.
Undangan kepada Seluruh Anggota TKPSDA WS
6.
Bahan pengintegrasian implementasi SiH3
Ruang Lingkup
Photo by Agung Widjanarko/Dok.Cita-Citarum
7. 1.
Paparan kebijakan SiH3 dan matrik SiH3 oleh instansi terkait.
2.
Permasalahan dan pengelolaan data dan informasi berkaitan SiH3 yang dilaksanakan oleh instansi : BMKG, Dinas ESDM, BPLHD Provinsi, Dinas Kehutanan Provinsi/BPDAS, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas PU/SDA Provinsi, dan B/BWS.
3.
Matriks peran instansi dalam pengelolaan data dan sistem informasi SiH3
4.
Rumusan Pengintegrasian SiH3 oleh TKPSDA
5.
Bahan Pertimbangan Menteri/Gubernur Dalam Pengintegrasian SiH3
Materi Pembahasan
Photo by Agung Widjanarko/Dok.Cita-Citarum
8. PEMBAHASAN DAN RUMUSAN PENGINTEGRASIAN SIH3 OLEH TKPSDA WS
A.
Persiapan
B.
Pelaksanaan Pembahasan dan Rumusan Pengintegrasian SiH3
C.
Penyusunan dan Penandatanganan Rumusan Hasil Sidang Oleh Instansi Yang Terkait SiH3 dan Disaahkan Oleh Ketua/Ketua Harian
D.
Penutupan Sidang
E.
Penyiapan Bahan Pertimbangan Kepada Menteri/Gubernur berkaitan Dengan SiH3
Tata Cara
Photo by Agung Widjanarko/Dok.Cita-Citarum
9. A. Persiapan
1.
Menentukan tempat penyelenggaraan
2.
Agenda Pembahasan dan Rumusan Pengintegrasian SiH3
3.
Nara Sumber / Penyaji SiH3
4.
Undangan kepada Anggota TKPSDA WS
5.
Penyiapan Bahan Pembahasan Pengintegrasian SiH3
6.
Penyiapan Bahan Rumusan Pengintegrasian SiH3
PEMBAHASAN DAN RUMUSAN PENGINTEGRASIAN SIH3 OLEH TKPSDA WS
Tata Cara
Photo by Agung Widjanarko/Dok.Cita-Citarum
10. B. Pelaksanaan Pembahasan dan Rumusan Pengintegrasian SiH3
1.
Pembukaan Sidang Dipimpin Oleh Ketua/Ketua Harian TKPSDA WS
2.
Panel Pemaparan Sistem Informasi Oleh Instansi Yang Terkait SiH3 :
1.
Subdit Hidrologi, Dit BPSDA, Ditjen SDA
2.
Subdit Data dan Informasi, Dit Bina Program, Ditjen SDA
3.
BMKG Setempat
4.
Dinas ESDM Provinsi Ybs
5.
BPLHD Provinsi Ybs
6.
Dinas Kehutanan Provinsi/BPDAS Ybs
7.
Dinas Pertanian Provinsi Ybs
8.
Dinas PU/SDA Provinsi Ybs
9.
B/BWS BPSDA Setempat
3.
Panel Diskusi/Tanya Jawab dipimpin oleh Ketua Sidang
4.
Penyusunan Peran Instansi dalam Pengelolaan data dan SiH3
PEMBAHASAN DAN RUMUSAN PENGINTEGRASIAN SIH3 OLEH TKPSDA WS
Tata Cara
11. 5.
Perumusan Pengintegrasian SiH3 Oleh TKPSDA WS
a.
Membangun sistem pengelolaan data online
b.
Menyelenggarakan SiH3 Melalui Satu Pintu
c.
Melaksanakan Komunikasi, Koordinasi dan Kerjasama SiH3 Secara Berkelanjutan
C. Penyusunan dan Penandatanganan Rumusan Hasil Sidang oleh Instansi Yang Terkait SiH3 dan Disyahkan Oleh Ketua/Ketua Harian D. Penutupan Sidang E. Penyiapan Bahan Pertimbangan kepada Menteri/Gubernur Berkaitan Dengan SiH3
B. Pelaksanaan Pembahasan dan Rumusan Pengintegrasian SiH3
PEMBAHASAN DAN RUMUSAN PENGINTEGRASIAN SIH3 OLEH TKPSDA WS
Tata Cara
Photo by Ng Swan Ti/Dok.Cita-Citarum
12. Rapat persiapan 1 dan Sidang Pleno 1 /Rapat Komisi 1 TKPSDA meliputi : Rapat persiapan 2 dan Sidang Pleno 2 /Rapat Komisi 2 TKPSDA meliputi : Rapat persiapan 3 dan Sidang Pleno 3 (Sidang Paripurna) TKPSDA meliputi:
PEMBAHASAN DAN RUMUSAN PENGINTEGRASIAN SIH3 OLEH TKPSDA WS
Tata Cara
• Rapat Persiapan 1
• Pelaksanaan Sidang 1
• Rapat Persiapan 2 • Pelaksanaan Sidang 2
• Rapat Persiapan 3 • Pelaksanaan Sidang 3
Tindak Lanjut rumusan dan rekomendasi TKPSDA WS terhadap pengintegrasian data dan informasi SiH3
13. Siap diselenggarakan
Rapat Persiapan
•
Tanggal Pelaksanaan
•
Tempat Pelaksanaan
•
Akomodasi & Konsumsi
•
Undangan & distribusi
•
Konfirmasi kehadiran undangan
•
Kesiapan materi
•
Pembukaan MC dan Doa
•
Pembukaan sidang oleh Ketua/Ketua Harian TKPSDA
•
Penyampaian agenda sidang oleh Subdit Kelembagaan/Kabid/Kasi O&P
•
Penyajian dan Diskusi Panel (Prinsip-prinsip PWS, Ringkasan Pola dan matriks Pola
•
Kesimpulan sementara hasil diskusi
SIDANG PLENO
A
Tidak
Ya
SIDANG 1
Seluruh Rangkaian Kegiatan
Bagan Alir
14. Siap diselenggarakan ?
Rapat Persiapan
•
Tanggal Pelaksanaan
•
Tempat Pelaksanaan
•
Akomodasi & Konsumsi
•
Undangan & distribusi
•
Konfirmasi kehadiran undangan
•
Kesiapan materi
SIDANG PLENO
A
SIDANG PLENO
B
KOMISI KONSERVASI SDA
KOMISI PENDAYAGUNAAN SDA
KOMISI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR
RAPAT KOMISI
- Membahas Dok. Pola (1,4,5) - Membahas Matriks Pola
- Membahas Dok. Pola (2,4,5) - Membahas Matriks Pola
- Membahas Dok. Pola (3,4,5) - Membahas Matriks Pola
Presentasi masing-masing komisi, diskusi,tanya jawab Menyusun rangkuman hasil komisi 1,2 dan 3 Menyusun Rekomendasi TKPSDA
Sidang Komisi
Tidak
Ya
SIDANG 2
Seluruh Rangkaian Kegiatan
Bagan Alir
15. Siap diselenggarakan
Rapat Persiapan
•
Tanggal Pelaksanaan
•
Tempat Pelaksanaan
•
Akomodasi & Konsumsi
•
Undangan & distribusi
•
Konfirmasi kehadiran undangan
•
Kesiapan materi
•
Menyepakati rumusan SIH3 sebagai bahan pertimbangan Menteri/Gubernur untuk penetapan SIH3
SIDANG PLENO PARIPURNA
B
Rumusan SIH3
ditandatangani Ketua TKPSDA
Tidak
Ya
Seluruh Rangkaian Kegiatan
Bagan Alir
SIDANG 3
16. KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3
1.
Pengembangan Kelembagaan
2.
Peningkatan tata laksana
3.
Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)
4.
Pembiayaan
5.
Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha
Dalam Pengelolaan Data dan Informasi H3
17. KEBIJAKAN 1
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Data dan Informasi H3
a.
Peningkatan koordinasi antar lembaga
b.
Penetapan indikator pengelolaan SIH3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja keberhasilan instansi
c.
Peningkatan kapasitas lembaga SIH3 di WS Jambo Aye
d.
Penetapan kewenangan lembaga pengelola SIH3 di WS Jambo Aye
18. KEBIJAKAN 2
a.
Penegasan pengelolaan SIH3 sebagai salah satu program prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
b.
Penetapan rencana pengelolaan SIH3 pada WS Jambo Aye
c.
Penetapan tata laksana pengelolaan SIH3 pada WS Jambo Aye mengacu pada NSPK Nasional.
d.
Peninjauan ulang tata laksana pengelolaan SIH3 yang telah ada di WS Jambo Aye.
e.
Penyeragaman simbol, istilah baku dan pengertiannya dalam pengelolaan SIH3.
Peningkatan Tata Laksana Pengelolaan Data dan Informasi H3
Photo by Ng Swan Ti/Dok.Cita-Citarum
19. e.
Pengaturan standar metadata, spesifikasi data dasar, sertifikasi dan kalibrasi peralatan serta validasi data
f.
Pengaturan mekanisme akses data dan informasi H3 berdasarkan keterbukaan informasi dan pengaturan akses sesuai kewenangan masing-masing instansi
g.
Penetapan media pelayanan SIH3 berbasis web yang terintegrasi untuk meningkatkan pelayanan penyediaan data dan informasi
h.
Peningkatan pelaksanaan sistem peringatan dini pada WS Jambo Aye
KEBIJAKAN 2
Peningkatan Tata Laksana Pengelolaan Data dan Informasi H3
20. a.
Menjaga kompatibilitas sistem yang sedang berjalan, kondusif terhadap pengintegrasian dan pertukaran data yang ada serta adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi
b.
Pengembangan peralatan H3 dan rasionalisasi jaringan pos pengamatan yang sinergi dengan penginderaan satelit serta otomatisasi dan inovasi peralatan dengan mengutamakan produksi dalam negeri
KEBIJAKAN 3
Pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi(IPTEK) Pengelolaan Data dan Informasi H3
Photo by Diella Dachlan/Dok.Cita-Citarum
21. Photo by Ng Swan Ti/Dok.Cita-Citarum
a.
Pengalokasian dana pengelolaan SIH3 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan SDA
b.
Pelaksanaan pedoman perhitungan standar biaya pengelolaan SIH3 sebagai dasar penetapan alokasi anggaran
c.
Penetapan tarif jasa pelayanan SIH3 pada setiap kegiatan komersial dengan memperhatikan prinsip keadilan dan fungsi sosial bedasarkan peraturan perundangan
KEBIJAKAN 4
Pembiayaan Pengelolaan Data dan Informasi H3
22. a.
Pengaturan hak, kewajiban, peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemanfaatan SIH3
b.
Peningkatan pengetahuan masyarakat dan dunia usaha yang mencakup : - Pengetahuan tentang siklus hidrologi, manfaat stasiun/pos pengamat dan peralatannya serta SIH3 - Pemeliharaan dan pengawasan stasiun/pos pengamat H3 serta pencatatan data melalui pola kerjasama dan pendampingan
KEBIJAKAN 5
Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha Pengelolaan Data dan Informasi H3
Photo by Ng Swan Ti/Dok.Cita-Citarum
23. MATRIK RENCANA AKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3
Contoh
Daerah Aliran Sungai pada Wilayah Sungai Jambo Aye Propinsi Aceh
Kebijakan 1
24. MATRIK RENCANA AKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3
Contoh
Daerah Aliran Sungai pada Wilayah Sungai Jambo Aye Propinsi Aceh
Kebijakan 2
25. MATRIK RENCANA AKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3
Contoh
Daerah Aliran Sungai pada Wilayah Sungai Jambo Aye
Propinsi Aceh
Kebijakan 3
26. MATRIK RENCANA AKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3
Contoh
Daerah Aliran Sungai pada Wilayah Sungai Jambo Aye Propinsi Aceh
Kebijakan 4
27. MATRIK RENCANA AKSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SIH3
Contoh
Daerah Aliran Sungai pada Wilayah Sungai Jambo Aye Propinsi Aceh
Kebijakan 5