Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan sistem pengelolaan persediaan barang di BPKAD Kota Palembang. Persediaan adalah aset berupa barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah daerah dan barang untuk dijual kepada masyarakat. Sistem pengelolaan persediaan meliputi pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan penyaluran barang serta evaluasi persediaan.
Dokumen tersebut membahas tentang Barang Milik Daerah yang mencakup aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya seperti persediaan, tanah, peralatan, gedung, jalan, dan aset tidak berwujud. Dokumen ini juga menjelaskan kategori dan kualifikasi persediaan seperti barang pakai habis, tak habis pakai, dan bekas dipakai."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi berbasis akrual yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Diterangkan dasar hukum dan pengertian akuntansi berbasis akrual serta contoh penerapannya. Juga dijelaskan jenis dan format laporan keuangan pemerintah berdasarkan basis akuntansi kas maupun akrual beserta manfaat masing-masing basis akuntansi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang Barang Milik Daerah yang mencakup aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya seperti persediaan, tanah, peralatan, gedung, jalan, dan aset tidak berwujud. Dokumen ini juga menjelaskan kategori dan kualifikasi persediaan seperti barang pakai habis, tak habis pakai, dan bekas dipakai."
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi berbasis akrual yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia. Diterangkan dasar hukum dan pengertian akuntansi berbasis akrual serta contoh penerapannya. Juga dijelaskan jenis dan format laporan keuangan pemerintah berdasarkan basis akuntansi kas maupun akrual beserta manfaat masing-masing basis akuntansi.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pendapatan per kapita negara-negara ASEAN, pedoman pengelolaan barang milik daerah, dan skema program pengelolaan barang milik daerah.
This document provides an introduction to the financial audit manual for urban local bodies in Madhya Pradesh. It discusses the increasing urbanization in India and rising expectations of citizens regarding urban infrastructure and services. Currently, urban local bodies follow a rudimentary cash-based single-entry accounting system that lacks transparency. However, the 74th constitutional amendment mandated strengthening of urban local bodies and introducing accrual-based double-entry accounting to improve financial management and accountability. This manual aims to guide the audit of urban local bodies following the new accounting system.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan musyawarah desa untuk menentukan hal-hal strategis seperti penataan desa, rencana investasi, dan kejadian luar biasa. Musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa secara partisipatif, demokratis, dan transparan dengan melibatkan unsur masyarakat. Keputusan ditetapkan melalui mufakat atau voting dan dituangkan dalam berita acara s
The document outlines the various rules and acts governing the assignment of government land in Kerala. It lists 14 specific acts and rules enacted between 1950-1995 that pertain to assignment of different types of land for various purposes like agriculture, industry, housing etc. It also mentions the Kerala Land Reforms Act of 1964 that introduced certain reforms regarding land ownership rights in the state.
Dokumen tersebut menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi persediaan pemerintahan seperti aset, nilai wajar, dan persediaan. Persediaan merupakan aset berupa barang atau perlengkapan untuk operasional pemerintah dan barang untuk dijual kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan pemerintahan sesuai standar akunt
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah menurut PSAP 05 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Persediaan merupakan aset berwujud yang terdiri dari barang, perlengkapan, bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi yang dimiliki pemerintah untuk mendukung operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pen
Dokumen tersebut membahas tentang peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dijelaskan bahwa produksi adalah kegiatan menambah manfaat suatu barang, distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, sedangkan konsumsi adalah menggunakan manfaat barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masy
MATERI BIMTEK UNTUK DINKES aset bpkpd.pptxAndriSujarwo1
Dokumen tersebut membahas tentang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, termasuk definisi, jenis barang, prosedur pelaporan, dan peraturan yang mengaturnya."
Penilaian Kesesuaian Persediaan Bahan Habis Pakai Dalam Lingkup Standar Akunt...Hendra Gunawan
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Penelitian ini membahas penilaian persediaan di Kantor Bandara Hang Nadim Batam dengan menggunakan metode LIFO sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Kantor Bandara Hang Nadim Batam mencatat persediaannya menggunakan kartu gudang dan melakukan stock opname setiap triwulan.
3. Penelitian menyimpulkan bahwa penilaian persediaan di
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 5. Persediaan diakui ketika potensi manfaat ekonomi diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal, serta hak kepemilikan telah berpindah. Persediaan disajikan sebagai aset lancar berdasarkan harga perolehan dan harus disert
Dokumen tersebut membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi seperti rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Terdapat interaksi antar pelaku melalui aliran arus barang dan uang yang dapat digambarkan dalam circular flow diagram. Dokumen juga menjelaskan perilaku konsumen dan produsen serta konsep-konsep seperti kurva indiferensi dan kurva isokuant.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan dan definisi mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk definisi aset, persediaan, dan pengungkapan terkait persediaan dalam laporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pencatatan persediaan dengan menjelaskan pengertian, fungsi, dan klasifikasi persediaan serta dua sistem pencatatan persediaan yaitu sistem periodik dan perpetual beserta contoh pencatatannya.
Nota tugas ini menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh analis pasar hasil pertanian sesuai dengan jenjang jabatan, mulai dari trampil pelaksana hingga ahli pertama. Tugas-tugas tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data harga, biaya, pasokan, dan permintaan di berbagai tingkat pasar, serta analisis pasar secara sederhana maupun kompleks.
This document provides an introduction to the financial audit manual for urban local bodies in Madhya Pradesh. It discusses the increasing urbanization in India and rising expectations of citizens regarding urban infrastructure and services. Currently, urban local bodies follow a rudimentary cash-based single-entry accounting system that lacks transparency. However, the 74th constitutional amendment mandated strengthening of urban local bodies and introducing accrual-based double-entry accounting to improve financial management and accountability. This manual aims to guide the audit of urban local bodies following the new accounting system.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan musyawarah desa untuk menentukan hal-hal strategis seperti penataan desa, rencana investasi, dan kejadian luar biasa. Musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa secara partisipatif, demokratis, dan transparan dengan melibatkan unsur masyarakat. Keputusan ditetapkan melalui mufakat atau voting dan dituangkan dalam berita acara s
The document outlines the various rules and acts governing the assignment of government land in Kerala. It lists 14 specific acts and rules enacted between 1950-1995 that pertain to assignment of different types of land for various purposes like agriculture, industry, housing etc. It also mentions the Kerala Land Reforms Act of 1964 that introduced certain reforms regarding land ownership rights in the state.
Dokumen tersebut menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam akuntansi persediaan pemerintahan seperti aset, nilai wajar, dan persediaan. Persediaan merupakan aset berupa barang atau perlengkapan untuk operasional pemerintah dan barang untuk dijual kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan persediaan pemerintahan sesuai standar akunt
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi persediaan pemerintah menurut PSAP 05 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Persediaan merupakan aset berwujud yang terdiri dari barang, perlengkapan, bahan baku, barang dalam proses produksi, dan barang jadi yang dimiliki pemerintah untuk mendukung operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan pengakuan, pengukuran, dan pen
Dokumen tersebut membahas tentang peran pelaku ekonomi dan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dijelaskan bahwa produksi adalah kegiatan menambah manfaat suatu barang, distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, sedangkan konsumsi adalah menggunakan manfaat barang untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku ekonomi terdiri atas rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masy
MATERI BIMTEK UNTUK DINKES aset bpkpd.pptxAndriSujarwo1
Dokumen tersebut membahas tentang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah, termasuk definisi, jenis barang, prosedur pelaporan, dan peraturan yang mengaturnya."
Penilaian Kesesuaian Persediaan Bahan Habis Pakai Dalam Lingkup Standar Akunt...Hendra Gunawan
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Penelitian ini membahas penilaian persediaan di Kantor Bandara Hang Nadim Batam dengan menggunakan metode LIFO sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Kantor Bandara Hang Nadim Batam mencatat persediaannya menggunakan kartu gudang dan melakukan stock opname setiap triwulan.
3. Penelitian menyimpulkan bahwa penilaian persediaan di
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan persediaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 5. Persediaan diakui ketika potensi manfaat ekonomi diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal, serta hak kepemilikan telah berpindah. Persediaan disajikan sebagai aset lancar berdasarkan harga perolehan dan harus disert
Dokumen tersebut membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi seperti rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Terdapat interaksi antar pelaku melalui aliran arus barang dan uang yang dapat digambarkan dalam circular flow diagram. Dokumen juga menjelaskan perilaku konsumen dan produsen serta konsep-konsep seperti kurva indiferensi dan kurva isokuant.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan dan definisi mengenai pengelolaan keuangan negara dan daerah, termasuk definisi aset, persediaan, dan pengungkapan terkait persediaan dalam laporan keuangan pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pencatatan persediaan dengan menjelaskan pengertian, fungsi, dan klasifikasi persediaan serta dua sistem pencatatan persediaan yaitu sistem periodik dan perpetual beserta contoh pencatatannya.
Nota tugas ini menetapkan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh analis pasar hasil pertanian sesuai dengan jenjang jabatan, mulai dari trampil pelaksana hingga ahli pertama. Tugas-tugas tersebut meliputi pengumpulan dan pengolahan data harga, biaya, pasokan, dan permintaan di berbagai tingkat pasar, serta analisis pasar secara sederhana maupun kompleks.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
2. PENGERTIAN BARANG PERSEDIAAN
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang
atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah,
dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
BIDANG PENGELOLAAN ASET BPKAD KOTA PALEMBANG
3. a. Barang konsumsi (makanan/obat-obatan);
b. Amunisi;
c. Bahan untuk pemeliharaan;
d. Suku cadang;
e. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga (cadangan minyak, beras);
f. Pita cukai dan leges;
g. Bahan baku;
h. Barang dalam proses/setengah jadi;
i. Tanah/peralatan dan mesin/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat;
j. Konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat;
k. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
Persediaan dapat terdiri dari:
BIDANG PENGELOLAAN ASET BPKAD KOTA PALEMBANG
4. * Metode Perpetual (Permendagri 47 tahun 2021)
Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu
mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang
masuk maupun keluar. pengukuran pemakaian persediaan
dihitung berdasarkan catatan. jumlah unit yang dipakai
dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang
digunakan.
SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN
BIDANG PENGELOLAAN ASET BPKAD KOTA PALEMBANG
5. 5
* Metode Periodik
Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung
mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian.
Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan
perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode.
BIDANG PENGELOLAAN ASET BPKAD KOTA PALEMBANG
6. PENILAIAN PERSEDIAAN
▪ Masuk Pertama keluar pertama (First In First Out)
▪ Rata-Rata (Overage)
▪ Harga Perolehan Terakhir
Pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan
keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan
menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi
terakhir/nilai wajar. (Kebijakan Akuntansi Kota).
BIDANG PENGELOLAAN ASET BPKAD KOTA PALEMBANG
7. PEMBUKUAN BMD ATAS PERSEDIAAN
▪ Pembukuan Penerimaan Persediaan
▪ Pembukuan Pengeluaran Persediaan
▪ Buku Penyaluran Persediaan
▪ Kartu Barang Persediaan
▪ Daftar BMD Persediaan Rusak atau kadaluarsa
(usang)
BIDANG PENGELOLAAN ASET BPKAD KOTA PALEMBANG
8. BUKU PENERIMAAN PERSEDIAAN
TAHUN …………….
Kuasa Pengguna Barang : ………………………
Pengguna Barang : ………………………
No
Dokuman
Kode
barang
Nama
Barang
Speksifikasi Barang
Jumlah
Satuan
Barang
Harga
Satuan
(Rp)
Nilai
Total
(Rp)
Keteran
gan
Tanggal Nomor Nama NUSP
Speksifika
si Nama
Barang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11. KARTU BARANG PERSEDIAAN
Kode Barang : ……………………… NUSP : ………………………
Nama Barang : ……………………… Spesifikasi Nama Barang : ……...………………
Satuan Barang : ……………………..
Tanggal Masuk Keluar Sisa/Saldo Barang Tersedia
Jumlah Harga
Satuan
Total (Rp) Jumlah Harga
Satuan
Total (Rp) Jumlah Harga
Satuan
Total (Rp)
12. FORMULIR PENGURANGAN BMD BERUPA PERSEDIAAN KARENA
RUSAK BERAT ATAU USANG
KUASA PENGGUNA BARANG ATAU PENGGUNA BARANG
SKPD……….
KOTA PALEMBANG
TAHUN
I. Unit Pemakai
a. Kuasa Pengguna Barang : ………………………………………..
b.Pengguna Barang : ………………………………………..
c. Alamat : ………………………………………..
II. Data Barang Rusak Berat atau usang
a. Kode barang : ………………………………………..
b.Nama Barang : ………………………………………..
c. Speksifikasi Nama Barang : ………………………………………..
d. NUSP : ………………………………….
III. Dokumen Sumber
a. Berita Acara Perubahan Fisik
b. Tanggal, Bulan Tahun : ………………………………………..
c. Nomor : ………………………………………..
IV. Keterangan
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Diinput oleh : ………………………………………..
NIP : ………………………………………..
Tanggal, Bulan, Tahun Transaksi : ………………………………………..
No Jumlah Barang Persediaan Harga Satuan (Rp) Nilai Total (RP)
1.
2.
Jumlah
14. KOPSURAT
SURAT PERINTAH PENYALURAN BARANG (SPPB)
Nomor:………………….
Dasar Permintaan
b Nomor : ………………………
c. Tanggal : ………………………
d. Pihak yang meminta : ………………………
No Kode Barang Nama Barang Speksifikasi
Nama Barang
Persetujuan Pengeluaran Keterangan
Jumlah Satuan
Barang
1
2
3
4
Palembang, ………. 20…
Pejabat Penatausaaan Barang
Kuasa Pengguna Barang/Pegawai yang ditunjuk
……………………….
Nip……………….…….