Dokumen tersebut membahas peran penting pendidikan vokasi dalam meningkatkan kompetensi SDM Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Pendidikan vokasi perlu disinergikan antara industri dan pemerintah untuk menghasilkan tenaga kerja terampil sesuai kebutuhan pasar. Pemerintah mendukung melalui insentif pajak bagi perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi dan meningkatkan jumlah pendidikan vokasi secara berkelanjut

1. PERAN PERGURUAN TINGGI VOKASI
dalam Meningkatkan Kompetensi SDM Unggul & Inovatif
Menuju Indonesia Emas 2045
Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si. M.T.
Ketua Komisi II DPR RI

2. Indonesia 2045 & Peran Strategis Pendidikan Vokasi
1
• Pada tahun 2045, Indonesia akan memperingati ulang tahun satu abad atau ke-100 kemerdekaan.
Sangat layak jika Indonesia menjadi semakin mandiri dengan SDM yang kuat. Tidak saja di
Jakarta dan di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Indonesia.
• Jika Indonesia benar-benar melakukan peningkatan kualitas SDM melalui investasi pelatihan
vokasi dan pemagangan, maka pada tahun 2030 dan 2045 akan menghasilkan dampak pada skala
yang luas; (i) Ekonomi Indonesia dapat melompat menjadi negara dengan produksi ekonomi
terbesar ke-4 atau ke-5 di dunia karena SDM dan angkatan kerja yang terampil. (ii) Daya saing
ekonomi Indonesia akan jauh lebih kuat ketimbang apa yang dimiliki dan dicapai sekarang; (ii)
Rata-rata kualitas kehidupan warga akan jauh membaik, karena semua lapisan termasuk yang
berpendidikan setara atau lebih rendah dari SMA/SMK memperoleh kesempatan memiliki
pekerjaan dan hidup layak.
Sumber: Kementerian PPN / Bappenas, 2019

3. Urgensi Pendidikan Vokasi di Indonesia
2
Indonesia memerlukan
tambahan 50-60 juta tenaga
kerja terampil hingga tahun
2030
Indonesia perlu menyiapkan
2-3 juta angkatan kerja per
tahun
Indonesia kelebihan
pendidikan umum
(universitas/sekolah tinggi)
tetapi kekurangan pendidikan
pelatihan kejuruan, politeknik,
dan pemagangan
Indonesia kekurangan tenaga-
tenaga instrukur/pelatih dan
guru-guru sekolah kejuruan
Indonesia masih lemah dalam
investasi guna pendidikan
instrukur dan pelatih
Sumber: INDFID, 2019

4. Dukungan Regulasi Pendidikan Vokasi
3
Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun
2022 tentang Revitalisasi Pendidikan
Vokasi dan Pelatihan Vokasi
Perpres 68/2022
Potongan pajak bagi perusahaan yang melalukan kegiatan vokasi seperti
pemagangan, prakerin atau PKL, guru industri, dan lainnya, dengan total
potongan pajak paling tinggi sebesar 200% dari total biaya yang dikeluarkan
Dunia Usaha dan Dunia industri (DUDI) untuk kegiatan vokasi.
Insentif Super Tax Deduction
Sumber: Kemenko Perekonomian, 2022

5. Arah Pendidikan Vokasi
4
Pendidikan vokasi perlu
saling melengkapi dengan
industri. Oleh karenanya,
pendidikan vokasi harus
terhubung dalam sistem
informasi pasar tenaga kerja.
Pelatihan vokasi harus
diorientasikan pada re-skilling
dan up-skilling yang
diperlukan tidak hanya
untuk saat ini, tetapi juga di
masa mendatang.

6. Membangun Ekosistem Kebijakan Pendidikan Vokasi
5
› Tersedianya kolaborasi dan saling mendukung antar pemangku kepentingan
yaitu industri, pemerintah, dan lembaga pendidikan-pelatihan kerja
› Tersedianya pembagian tugas diantara pemangku kepentingan, termasuk
lembaga penyelenggara/penyedia pelatihan kerja-pemagangan, lembaga yang
meneliti dan memantau capaian dan kinerja
› Ekosistem juga berarti adanya sistem insentif bagi para pihak dan pemangku
kepentingan
› Secara bersamaan juga ada sanksi dan evaluasi untuk mencapai target dan
kinerja tertentu, untuk mengejar jumlah dan kualitas pendidikan dan pelatihan
vokasi di Indonesia.

7. Terima Kasih.
ahmadolikurnia
2023
ADK
Ahmad Doli Kurnia Tandjung