SlideShare a Scribd company logo
Damayanti Siahaan
12160248
KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP,
PEMERIKSAAN PAJAK DAN
PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DI KPP
PRATAMA KOTA SERANG TAHUN 2018
DI ERA GLOBALISASI INI, RENDAHNYA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DAN SEMAKIN BESAR
TUNGGAKAN PAJAK MENGAKIBATKAN TIDAK TERPENUHINYA TARGET
PENERIMAAN PAJAK YANG TELAH DITENTUKAN. HAL
TERSEBUT BERIMPLIKASI PADA MENURUNNYA PENERIMAAN PAJAK, DEMIKIAN
PULA SEBALIKNYA. MENYATAKAN EFEKTIVITAS DIARTIKAN SEBERAPA
JAUH TERCAPAINYA SUATU TUJUAN YANG TERLEBIH DAHULU DITENTUKAN.
SUATU USAHA ATAU KEGIATAN DAPAT DIKATAKAN EFEKTIF APABILA USAHA
ATAU KEGIATAN TERSEBUT TELAH MENCAPAI TUJUANNYA.
LATAR BELAKANG
Damayanti Siahaan
1. UNTUK MENGETAHUI EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PPN DALAM
PENDAPATAN PAJAK DI KPP MENGIDENTIFIKASI FAKTOR APA SAJA
YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PPN
DALAM PENDAPATAN PAJAK DI KPP UNTUK ANALISIS EKONOMI
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PPN DALAM PENDAPATAN
PAJAK BERAPA BESARNYA PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK (NPWP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK.
2. MENGETAHUI BESARNYA PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK.
3. UNTUK MENGETAHUI BESARNYA PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK.
4. UNTUK MENGETAHUI BESARNYA PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK.
TUJUAN PENELITIAN
Damayanti Siahaan
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
KARTU IDENTITAS YANG DIBERIKAN KANTOR
PAJAK KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI
PEMBAYAR PAJAK.
PEMBAYAR PAJAK ADALAH WAJIB PAJAK ATAU
BIASA DISEBUT WP.
NPWP MEMILIKI FUNGSI PENTING BAGI ANDA,
TERUTAMA BAGI YANG SUDAH BEKERJA.
KARENA SEMUA HAL YANG BERKAITAN DENGAN
PENGHASILAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN
MEMILIKI UNSUR PAJAK.
NPWP dan Kewajiban setelah
memilikinya
DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI KARTU IDENTITAS
PERPAJAKAN. AGAR NAMA ANDA DAN NAMA PERUSAHAAN
ANDA DIKENALI SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK MAKA PERLU
BAGI ANDA UNTUK MENDAFTARKAN IDENTITAS ANDA KE
KANTOR PAJAK
.
MEMILIKI KARTU NPWP, SETIAP TRANSAKSI KEUANGAN
YANG MEMERLUKAN PEMBAYARAN PAJAK AKAN
TERCATAT KE DALAM IDENTITAS NPWP ANDA.
SELAIN UNTUK ADMINISTRASI PAJAK, NPWP JUGA
BERFUNGSI UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI DIBIDANG
LAIN, SEBAGAI CONTOH : UNTUK PROSES PEMINJAMAN
KREDIT BANK (FUNGSI UTAMA MEMILIKI KARTU NPWP).
Mengenal NPWP
PEMERIKSAAN PAJAK
 serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti
yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
 menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dalam rangka memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib
Pajak
 tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
TUJUAN PEMERIKSAAN
JENIS - JENIS PEMERIKSAAN
 Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat
rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan
dengan pemenuhan hak dan kewajiban
perpajakannya.
 Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan
yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih
berdasarkan skor risiko kepatuhan secara
komputerisasi.
 Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang
dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan
adanya informasi, data, laporan atau pengaduan
yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh
informasi atau data untuk tujuan tertentu.
PRODUK PEMERIKSAAN
Surat Ketetapan Pajak (SKP):
 SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
 SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan)
 SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
 SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
PENAGIHAN
 STP
 SKPKB
 SKPKBT
 Surat Keputusan Pembetulan
 Putusan Banding
Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah
DASAR PENAGIHAN
Hak untuk melakukan penagihan pajak
termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya
penagihan daluwarsa setelah lampau waktu 5
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun
pajak atau tahun pajak yang bersangkutan
 Diterbitkan Surat Paksa
 ada pengakuan utang pajak dari WP baik
langsung maupun tidak langsung
 diterbitkan SKPKB (pasal 13 (5)) dan
SKPKBT (pasal 15 (4))
 dilakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan
DALUWARSA PENAGIHAN
TERTANGGUH BILA:
KERANGKA BERFIKIR
Damayanti Siahaan
Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP,
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan
Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama
Kota Serang Tahun 2018
Kewajiban
Kepemilikan
NPWP (X1)
Pemeriksaan
Pajak (X2)
Penagihan
Pajak (X3)
Penerimaan Pajak (Y)
1. HA1 : KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP BERPENGARUH
SIGNIFIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
2. HA2 : PEMERIKSAAN PAJAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
3. HA3 : PENAGIHAN PAJAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
4. HA4 : KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN
PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK.
HIPOTESIS PENELITIAN
Damayanti Siahaan
Damayanti Siahaan
Terima Kasih

More Related Content

Similar to ppt metlit desmita

Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNAhmad Abdul Haq
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Bimtek keuangan
Bimtek keuanganBimtek keuangan
Bimtek keuangan
Info Jadwal Bimtek
 
Pertemuan XII-Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2D...
Pertemuan XII-Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2D...Pertemuan XII-Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2D...
Pertemuan XII-Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2D...
EridaSimamora1
 
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfPRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
IrvanChang
 
Terimaan n bayaran
Terimaan n bayaranTerimaan n bayaran
Terimaan n bayaranaimm reka
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
hayatun nufus
 
Per 20.pj.2013
Per 20.pj.2013Per 20.pj.2013
Per 20.pj.2013
PT Serasi Gaya Busana
 
PPT-Tax-Update.pdf
PPT-Tax-Update.pdfPPT-Tax-Update.pdf
PPT-Tax-Update.pdf
AprizalOmpusunggu
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2BAPPEDA - PEMKAB. JOMBANG
 
Materi Public Hearing RPMK Penundaan_Pengangsuran.pdf
Materi Public Hearing RPMK Penundaan_Pengangsuran.pdfMateri Public Hearing RPMK Penundaan_Pengangsuran.pdf
Materi Public Hearing RPMK Penundaan_Pengangsuran.pdf
ariefyusuf11
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
NurFaridSyahbana
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiBayu Prasetyo
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Tatang Suwandi
 
Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013
Pradhana Radya
 
02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
vivi188959
 
Materi perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiMateri perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasi
neoxyline
 
Materi perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiMateri perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasi
Kppkp Bangil
 
TATA CARA PEMBUKUAN HIBAH DI SILABI 2017.pptx
TATA CARA PEMBUKUAN HIBAH DI SILABI 2017.pptxTATA CARA PEMBUKUAN HIBAH DI SILABI 2017.pptx
TATA CARA PEMBUKUAN HIBAH DI SILABI 2017.pptx
annyhero
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copy
susanti daly
 

Similar to ppt metlit desmita (20)

Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPNMekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
Mekanisme pencatatan kiriman uang antar-KPPN
 
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen PerbendaharaanImplementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
Implementasi SPAN pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan
 
Bimtek keuangan
Bimtek keuanganBimtek keuangan
Bimtek keuangan
 
Pertemuan XII-Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2D...
Pertemuan XII-Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2D...Pertemuan XII-Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2D...
Pertemuan XII-Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2D...
 
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfPRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdf
 
Terimaan n bayaran
Terimaan n bayaranTerimaan n bayaran
Terimaan n bayaran
 
Laporan kerja praktek
Laporan kerja praktekLaporan kerja praktek
Laporan kerja praktek
 
Per 20.pj.2013
Per 20.pj.2013Per 20.pj.2013
Per 20.pj.2013
 
PPT-Tax-Update.pdf
PPT-Tax-Update.pdfPPT-Tax-Update.pdf
PPT-Tax-Update.pdf
 
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
Kebijakan implementasi pkd dan peningkatan opini2
 
Materi Public Hearing RPMK Penundaan_Pengangsuran.pdf
Materi Public Hearing RPMK Penundaan_Pengangsuran.pdfMateri Public Hearing RPMK Penundaan_Pengangsuran.pdf
Materi Public Hearing RPMK Penundaan_Pengangsuran.pdf
 
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdfPPT Perpajakan I [TM2].pdf
PPT Perpajakan I [TM2].pdf
 
Materi Kup I Suwardi
Materi Kup I SuwardiMateri Kup I Suwardi
Materi Kup I Suwardi
 
Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012Slide pmk 190_pmk_05_2012
Slide pmk 190_pmk_05_2012
 
Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013Per 20/PJ/2013
Per 20/PJ/2013
 
02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
02-Bahan-Sosialisasi-Pengawasan-KLD-dan-Pencabutan.pptx
 
Materi perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiMateri perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasi
 
Materi perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasiMateri perpajakan koperasi
Materi perpajakan koperasi
 
TATA CARA PEMBUKUAN HIBAH DI SILABI 2017.pptx
TATA CARA PEMBUKUAN HIBAH DI SILABI 2017.pptxTATA CARA PEMBUKUAN HIBAH DI SILABI 2017.pptx
TATA CARA PEMBUKUAN HIBAH DI SILABI 2017.pptx
 
Sosialisasi pajak copy
Sosialisasi pajak   copySosialisasi pajak   copy
Sosialisasi pajak copy
 

Recently uploaded

AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahanAKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
PutuRatihSiswinarti1
 
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
zakkimushoffi41
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
VenyHandayani2
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
setiatinambunan
 
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptxPERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
TeukuEriSyahputra
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
ppgpriyosetiawan43
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
GuneriHollyIrda
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Eldi Mardiansyah
 
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SDKisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
denunugraha
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
smp4prg
 
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdfAnnisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
annisaqatrunnadam5
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
Nur afiyah
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 

Recently uploaded (20)

AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahanAKSI NYATA MODUL 1.3 visi  dan prakarsa perubahan
AKSI NYATA MODUL 1.3 visi dan prakarsa perubahan
 
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
1.4.a.4.5. Restitusi - Lima Posisi Kontrol.pdf
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
CGP.10.Pendampingan Individual 2 - VISI DAN PRAKARSA PERUBAHAN.pdf_20240528_1...
 
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdfppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
ppt landasan pendidikan pai 9 revisi.pdf
 
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptxPERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
PERSENTASI AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pptx
 
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdfTabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
Tabel 1. 7 Ruang Lingkup Terintegrasi dalam Mata Pelajaran dalam CASEL PSE.pdf
 
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptxPenjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
Penjelasan tentang Tahapan Sinkro PMM.pptx
 
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratPendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat
 
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SDKisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
Kisi-kisi Soal PAT Matematika Kelas 3 SD
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdfPENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
PENGUMUMAN PPDB SMPN 4 PONOROGO TAHUN 2024.pdf
 
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdfAnnisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
Annisa Qatrunnada Mardiah_2021 A_Analisis Kritis Jurnal.pdf
 
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdf
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 

ppt metlit desmita

  • 1. Damayanti Siahaan 12160248 KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA KOTA SERANG TAHUN 2018
  • 2. DI ERA GLOBALISASI INI, RENDAHNYA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DAN SEMAKIN BESAR TUNGGAKAN PAJAK MENGAKIBATKAN TIDAK TERPENUHINYA TARGET PENERIMAAN PAJAK YANG TELAH DITENTUKAN. HAL TERSEBUT BERIMPLIKASI PADA MENURUNNYA PENERIMAAN PAJAK, DEMIKIAN PULA SEBALIKNYA. MENYATAKAN EFEKTIVITAS DIARTIKAN SEBERAPA JAUH TERCAPAINYA SUATU TUJUAN YANG TERLEBIH DAHULU DITENTUKAN. SUATU USAHA ATAU KEGIATAN DAPAT DIKATAKAN EFEKTIF APABILA USAHA ATAU KEGIATAN TERSEBUT TELAH MENCAPAI TUJUANNYA. LATAR BELAKANG Damayanti Siahaan
  • 3. 1. UNTUK MENGETAHUI EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PPN DALAM PENDAPATAN PAJAK DI KPP MENGIDENTIFIKASI FAKTOR APA SAJA YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PPN DALAM PENDAPATAN PAJAK DI KPP UNTUK ANALISIS EKONOMI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PPN DALAM PENDAPATAN PAJAK BERAPA BESARNYA PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. 2. MENGETAHUI BESARNYA PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. 3. UNTUK MENGETAHUI BESARNYA PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. 4. UNTUK MENGETAHUI BESARNYA PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. TUJUAN PENELITIAN Damayanti Siahaan
  • 4. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) KARTU IDENTITAS YANG DIBERIKAN KANTOR PAJAK KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK. PEMBAYAR PAJAK ADALAH WAJIB PAJAK ATAU BIASA DISEBUT WP. NPWP MEMILIKI FUNGSI PENTING BAGI ANDA, TERUTAMA BAGI YANG SUDAH BEKERJA. KARENA SEMUA HAL YANG BERKAITAN DENGAN PENGHASILAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN MEMILIKI UNSUR PAJAK. NPWP dan Kewajiban setelah memilikinya
  • 5. DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI KARTU IDENTITAS PERPAJAKAN. AGAR NAMA ANDA DAN NAMA PERUSAHAAN ANDA DIKENALI SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK MAKA PERLU BAGI ANDA UNTUK MENDAFTARKAN IDENTITAS ANDA KE KANTOR PAJAK . MEMILIKI KARTU NPWP, SETIAP TRANSAKSI KEUANGAN YANG MEMERLUKAN PEMBAYARAN PAJAK AKAN TERCATAT KE DALAM IDENTITAS NPWP ANDA. SELAIN UNTUK ADMINISTRASI PAJAK, NPWP JUGA BERFUNGSI UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI DIBIDANG LAIN, SEBAGAI CONTOH : UNTUK PROSES PEMINJAMAN KREDIT BANK (FUNGSI UTAMA MEMILIKI KARTU NPWP). Mengenal NPWP
  • 6. PEMERIKSAAN PAJAK  serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
  • 7.  menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak  tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan TUJUAN PEMERIKSAAN
  • 8. JENIS - JENIS PEMERIKSAAN  Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.  Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan skor risiko kepatuhan secara komputerisasi.  Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya informasi, data, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh informasi atau data untuk tujuan tertentu.
  • 9. PRODUK PEMERIKSAAN Surat Ketetapan Pajak (SKP):  SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)  SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)  SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)  SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
  • 11.  STP  SKPKB  SKPKBT  Surat Keputusan Pembetulan  Putusan Banding Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah DASAR PENAGIHAN
  • 12. Hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan daluwarsa setelah lampau waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan
  • 13.  Diterbitkan Surat Paksa  ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung  diterbitkan SKPKB (pasal 13 (5)) dan SKPKBT (pasal 15 (4))  dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan DALUWARSA PENAGIHAN TERTANGGUH BILA:
  • 14. KERANGKA BERFIKIR Damayanti Siahaan Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kota Serang Tahun 2018 Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1) Pemeriksaan Pajak (X2) Penagihan Pajak (X3) Penerimaan Pajak (Y)
  • 15. 1. HA1 : KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK 2. HA2 : PEMERIKSAAN PAJAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK 3. HA3 : PENAGIHAN PAJAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK 4. HA4 : KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. HIPOTESIS PENELITIAN Damayanti Siahaan