Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...Dr. Zar Rdj
PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional,namun demikian pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
NPPKP merupakan Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak.
SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
Sosialisasi undang undang nomor 9 tahun 2018 tentang pendapatan negara bukan ...Dr. Zar Rdj
PNBP telah memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional,namun demikian pengelolaan PNBP masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan, antara lain adanya pungutan tanpa dasar hukum, terlambat/tidak disetor ke Kas Negara, penggunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola di luar mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, pelindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan.
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
NPPKP merupakan Nomor pengukuhan pengusaha kena pajak.
SPT adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan
Pertemuan XII-Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2D...EridaSimamora1
MEMBAHASA TETANG Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK)
PENGERTIAN
Menurut SE-05/PJ/2022 SP2DK
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan P2DK.
Apa itu Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK)?
Kegiatan untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak atas Data dan/atau Keterangan berdasarkan Penelitian Kepatuhan Material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
DASAR HUKUM
Surat Edaran Dirjen Pajak SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data Dan/Atau Keterangan, dan Kunjungan Kepada Wajib Pajak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Mengenai “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Mengenai “Administrasi Pemerintahan”
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Mengenai “Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Mengenai “Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak”
TAHAPAN
Tahap Persiapan
Tahap Tanggapan Wajib Pajak
Tahap Penelitian dan Analisis Kebenaran terhadap Tanggapan Wajib Pajak
Tahap Rekomendasi
Tahap Administrasi Kegiatan Permintaan Penjelasan
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfIrvanChang
PRESENTASI INI AKU UPLOAD BIAR PACAKLAH KAMU GOCO PALAK ADMINNYO KARENO KAMU TULAH PENYEBAB AKU JADI CAK INI. SADAR OII MANUSIO MANUSIO KAMPANG PILAT HITAM BUSUK DAN KAU YANG CAK BABI.
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
Pertemuan XII-Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2D...EridaSimamora1
MEMBAHASA TETANG Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan atau Keterangan (SP2DK)
PENGERTIAN
Menurut SE-05/PJ/2022 SP2DK
Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan P2DK.
Apa itu Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK)?
Kegiatan untuk meminta penjelasan kepada Wajib Pajak atas Data dan/atau Keterangan berdasarkan Penelitian Kepatuhan Material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
DASAR HUKUM
Surat Edaran Dirjen Pajak SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Surat Edaran Dirjen Pajak SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data Dan/Atau Keterangan, dan Kunjungan Kepada Wajib Pajak
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Mengenai “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Mengenai “Administrasi Pemerintahan”
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Mengenai “Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan”
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 Mengenai “Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak”
TAHAPAN
Tahap Persiapan
Tahap Tanggapan Wajib Pajak
Tahap Penelitian dan Analisis Kebenaran terhadap Tanggapan Wajib Pajak
Tahap Rekomendasi
Tahap Administrasi Kegiatan Permintaan Penjelasan
PRESENTASI YANG PACAK DIPRESENTASIKE BIAR AKU PACAK DOWNLOADNYO.pdfIrvanChang
PRESENTASI INI AKU UPLOAD BIAR PACAKLAH KAMU GOCO PALAK ADMINNYO KARENO KAMU TULAH PENYEBAB AKU JADI CAK INI. SADAR OII MANUSIO MANUSIO KAMPANG PILAT HITAM BUSUK DAN KAU YANG CAK BABI.
TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
2. DI ERA GLOBALISASI INI, RENDAHNYA TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DAN SEMAKIN BESAR
TUNGGAKAN PAJAK MENGAKIBATKAN TIDAK TERPENUHINYA TARGET
PENERIMAAN PAJAK YANG TELAH DITENTUKAN. HAL
TERSEBUT BERIMPLIKASI PADA MENURUNNYA PENERIMAAN PAJAK, DEMIKIAN
PULA SEBALIKNYA. MENYATAKAN EFEKTIVITAS DIARTIKAN SEBERAPA
JAUH TERCAPAINYA SUATU TUJUAN YANG TERLEBIH DAHULU DITENTUKAN.
SUATU USAHA ATAU KEGIATAN DAPAT DIKATAKAN EFEKTIF APABILA USAHA
ATAU KEGIATAN TERSEBUT TELAH MENCAPAI TUJUANNYA.
LATAR BELAKANG
Damayanti Siahaan
3. 1. UNTUK MENGETAHUI EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PPN DALAM
PENDAPATAN PAJAK DI KPP MENGIDENTIFIKASI FAKTOR APA SAJA
YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PPN
DALAM PENDAPATAN PAJAK DI KPP UNTUK ANALISIS EKONOMI
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGUMPULAN PPN DALAM PENDAPATAN
PAJAK BERAPA BESARNYA PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK (NPWP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK.
2. MENGETAHUI BESARNYA PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK.
3. UNTUK MENGETAHUI BESARNYA PENGARUH KEPEMILIKAN NOMOR
POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK.
4. UNTUK MENGETAHUI BESARNYA PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK.
TUJUAN PENELITIAN
Damayanti Siahaan
4. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
KARTU IDENTITAS YANG DIBERIKAN KANTOR
PAJAK KEPADA MASYARAKAT SEBAGAI
PEMBAYAR PAJAK.
PEMBAYAR PAJAK ADALAH WAJIB PAJAK ATAU
BIASA DISEBUT WP.
NPWP MEMILIKI FUNGSI PENTING BAGI ANDA,
TERUTAMA BAGI YANG SUDAH BEKERJA.
KARENA SEMUA HAL YANG BERKAITAN DENGAN
PENGHASILAN DAN TRANSAKSI KEUANGAN
MEMILIKI UNSUR PAJAK.
NPWP dan Kewajiban setelah
memilikinya
5. DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI KARTU IDENTITAS
PERPAJAKAN. AGAR NAMA ANDA DAN NAMA PERUSAHAAN
ANDA DIKENALI SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK MAKA PERLU
BAGI ANDA UNTUK MENDAFTARKAN IDENTITAS ANDA KE
KANTOR PAJAK
.
MEMILIKI KARTU NPWP, SETIAP TRANSAKSI KEUANGAN
YANG MEMERLUKAN PEMBAYARAN PAJAK AKAN
TERCATAT KE DALAM IDENTITAS NPWP ANDA.
SELAIN UNTUK ADMINISTRASI PAJAK, NPWP JUGA
BERFUNGSI UNTUK KEPERLUAN ADMINISTRASI DIBIDANG
LAIN, SEBAGAI CONTOH : UNTUK PROSES PEMINJAMAN
KREDIT BANK (FUNGSI UTAMA MEMILIKI KARTU NPWP).
Mengenal NPWP
6. PEMERIKSAAN PAJAK
serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti
yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
7. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dalam rangka memberikan kepastian
hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib
Pajak
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
TUJUAN PEMERIKSAAN
8. JENIS - JENIS PEMERIKSAAN
Pemeriksaan Rutin, yaitu pemeriksaan yang bersifat
rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan
dengan pemenuhan hak dan kewajiban
perpajakannya.
Pemeriksaan Kriteria Seleksi, yaitu pemeriksaan
yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang terpilih
berdasarkan skor risiko kepatuhan secara
komputerisasi.
Pemeriksaan Khusus, yaitu pemeriksaan yang
dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan
adanya informasi, data, laporan atau pengaduan
yang berkaitan dengannya serta untuk memperoleh
informasi atau data untuk tujuan tertentu.
9. PRODUK PEMERIKSAAN
Surat Ketetapan Pajak (SKP):
SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar)
SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Tambahan)
SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
11. STP
SKPKB
SKPKBT
Surat Keputusan Pembetulan
Putusan Banding
Yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah
DASAR PENAGIHAN
12. Hak untuk melakukan penagihan pajak
termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya
penagihan daluwarsa setelah lampau waktu 5
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun
pajak atau tahun pajak yang bersangkutan
13. Diterbitkan Surat Paksa
ada pengakuan utang pajak dari WP baik
langsung maupun tidak langsung
diterbitkan SKPKB (pasal 13 (5)) dan
SKPKBT (pasal 15 (4))
dilakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan
DALUWARSA PENAGIHAN
TERTANGGUH BILA:
14. KERANGKA BERFIKIR
Damayanti Siahaan
Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP,
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan
Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama
Kota Serang Tahun 2018
Kewajiban
Kepemilikan
NPWP (X1)
Pemeriksaan
Pajak (X2)
Penagihan
Pajak (X3)
Penerimaan Pajak (Y)