Laporan ini membahas hasil praktek kerja lapangan di PT. Madu Baru yang meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja di bidang listrik, konstruksi, dan penanggulangan kebakaran. Temuan laporan menunjukkan adanya kekurangan penerapan K3 di perusahaan terutama yang berkaitan dengan instalasi listrik, penggunaan APD, dan sarana pemadam kebakaran. Laporan memberikan saran perbaikan seperti merekrut ahli K3 dan memperbaiki f
Dokumen tersebut membahas tentang teknis pemeriksaan norma konstruksi bangunan, listrik, dan penanggulangan kebakaran. Terdapat penjelasan mengenai ruang lingkup K3 konstruksi, peraturan terkait, prinsip-prinsip pemeriksaan, serta buku akte pengawasan ketenagakerjaan konstruksi.
Kebijakan pemerintah di bidang K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran melalui regulasi dan penerapan standar K3 di perusahaan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan terkait K3 sejak era 1910an hingga saat ini untuk mencapai tujuan tersebut.
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptxHSEHasscoLP
Dokumen tersebut membahas tentang pembekalan untuk sertifikasi kompetensi BNSP untuk Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang persiapan peserta, metode pembekalan secara online, unit kompetensi yang diujikan, peraturan keselamatan pertambangan, dan fungsi inspektur pertambangan dalam pembinaan dan pengawasan keselamatan pertambangan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi materi pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diampu oleh I Nengah Darma Susila ST., M.Erg beserta jadwal perkuliahannya.
Dokumen tersebut membahas tentang teknis pemeriksaan norma konstruksi bangunan, listrik, dan penanggulangan kebakaran. Terdapat penjelasan mengenai ruang lingkup K3 konstruksi, peraturan terkait, prinsip-prinsip pemeriksaan, serta buku akte pengawasan ketenagakerjaan konstruksi.
Kebijakan pemerintah di bidang K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran melalui regulasi dan penerapan standar K3 di perusahaan. Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan terkait K3 sejak era 1910an hingga saat ini untuk mencapai tujuan tersebut.
POP - Modul Pembekalan UJI Kompetensi - CK - Rev3.pptxHSEHasscoLP
Dokumen tersebut membahas tentang pembekalan untuk sertifikasi kompetensi BNSP untuk Pengawas Operasional Pertama (POP) Pertambangan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang persiapan peserta, metode pembekalan secara online, unit kompetensi yang diujikan, peraturan keselamatan pertambangan, dan fungsi inspektur pertambangan dalam pembinaan dan pengawasan keselamatan pertambangan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut berisi materi pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang diampu oleh I Nengah Darma Susila ST., M.Erg beserta jadwal perkuliahannya.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan dan perundang-undangan K3 di Indonesia. Secara garis besar mencakup pengertian K3, dasar hukum K3, UU K3 No. 1 Tahun 1970 beserta ruang lingkup dan isinya, serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur berbagai aspek teknis K3 seperti SDM, peralatan, sistem manajemen K3, dan kelembagaan seperti P2K3.
PKL bidang K3 Ergonomi Lingkungan Kerja Bahan Berbahaya & Kesehatan Kerja dilaksanakan di PT. Riauandalan Pulp & Paper (Aprilgroup). Laporan mengidentifikasi beberapa temuan positif dan negatif. Temuan positif meliputi pengelolaan bahan kimia berbahaya dan sertifikasi SMK3. Temuan negatif yakni ketiadaan label MSDS pada bahan kimia, kebocoran pipa yang menyebabkan ceceran oli, dan ketiadaan penopang
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja bidang listrik. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang (1) dasar hukum dan peraturan K3 bidang listrik, (2) pengertian instalasi listrik, lift listrik, dan instalasi petir, serta (3) syarat-syarat K3 yang harus dipenuhi dalam pengawasan instalasi listrik, lift, dan instalasi petir.
Laporan kunjungan lapangan ke PT di Jakarta Timur untuk memenuhi syarat Ahli K3 Umum. Kunjungan meliputi pengawasan peralatan mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan. Secara umum lingkungan kerja rapi dan bersih. Namun ditemukan belum sepenuhnya mematuhi peraturan tentang K3. Disarankan perusahaan menerapkan program K3 sesuai UU dan peraturan terkait.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan dan perundang-undangan K3 di Indonesia. Secara garis besar mencakup pengertian K3, dasar hukum K3, UU K3 No. 1 Tahun 1970 beserta ruang lingkup dan isinya, serta peraturan pelaksanaannya yang mengatur berbagai aspek teknis K3 seperti SDM, peralatan, sistem manajemen K3, dan kelembagaan seperti P2K3.
PKL bidang K3 Ergonomi Lingkungan Kerja Bahan Berbahaya & Kesehatan Kerja dilaksanakan di PT. Riauandalan Pulp & Paper (Aprilgroup). Laporan mengidentifikasi beberapa temuan positif dan negatif. Temuan positif meliputi pengelolaan bahan kimia berbahaya dan sertifikasi SMK3. Temuan negatif yakni ketiadaan label MSDS pada bahan kimia, kebocoran pipa yang menyebabkan ceceran oli, dan ketiadaan penopang
Dokumen tersebut membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja bidang listrik. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang (1) dasar hukum dan peraturan K3 bidang listrik, (2) pengertian instalasi listrik, lift listrik, dan instalasi petir, serta (3) syarat-syarat K3 yang harus dipenuhi dalam pengawasan instalasi listrik, lift, dan instalasi petir.
Laporan kunjungan lapangan ke PT di Jakarta Timur untuk memenuhi syarat Ahli K3 Umum. Kunjungan meliputi pengawasan peralatan mekanik, pesawat uap, dan bejana tekan. Secara umum lingkungan kerja rapi dan bersih. Namun ditemukan belum sepenuhnya mematuhi peraturan tentang K3. Disarankan perusahaan menerapkan program K3 sesuai UU dan peraturan terkait.
1. LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG AN
PT. M ADU BARU BIDANG LISTRIK,
KONTRUKSI
DAN PENANGGULANG AN KEBAKARAN
PT. MUARA ARTHA PERSADA
Yogyakarta, 04 September 2019
Oleh kelompok 2
4. DASAR HUKUM
KONSTRUKSI
Dasar Hukum K3Konstruksi
UU No. 01 Tahun 1970 tentang KeselamatanKerja
Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1969 Tentang
Persetujuan konvensi Organisasi Perburuhan
Internasional Nomor 120 Mengenai Hygiene dalam
Perniagaan dan Kantor-Kantor (lembaga negara No.14
Tahun 1969)
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigasi RI Per-
01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pada KonstruksiBangunan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007
tentang Pedoman Sertifikasi Laik Fungsi
BangunanGedung
Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964 tentang
Syarat Kesehatan Kebersihan Serta Penerangan Dalam
TempatKerja
Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri
Pekerjaan Umum No KEP. 174/MEN/1986 dan
No.104/KPTS/1986 tentang K3 pada kegiatanproduksi.
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan No. KEP 20/DJPPK/VI/2004 tentang
Sertifikasi Kompentensi Keselamatan Kesehatan Kerja
5. DASAR HUKUM
LISTRIK
Dasar Hukum K3Listrik
UU No. 1 Tahun 1970 tentang KeselamatanKerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-31/MEN/2015
Tentang Pengawasan Instalasi PenyalurPetir
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.03/MEN/1999
tentang syarat- syarat K3 pada Lift Penumpang
danBarang.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.33/MEN/2015
tentang Keselamatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.
Kep.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) mengenai Persyaratan
Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000) di
Tempatkerja.
Keputusan Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 407/BW/1999
tentang Persyaratan, Penunjukan, Hak dan Kewajiban
TeknisiLift.
Keputusan Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan
Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 311/BW/2002
6. DASAR HUKUM
PENGENDALIAN
KEBAKARAN
Dasar Hukum K3Kebakaran
UU No. 1 Tahun 1970 tentang KeselamatanKerja
PeraturanMenteriTenagaKerjaNo.Per.04/MEN/198
0tentangSyarat-Syarat Pemasangan Dan
Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.
Per.02/MEN/1983 tentang Instalasi Alat Alarm
KebakaranAutomatik.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No:Kep.186/MEN/1999 tentang Unit
PenanggulanganKebakaran.
Instruktur Menteri Tenaga Kerja
No.Ins.11/M/BM/1997tentang Pengawasan
Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
NFPA standart
SNI 03-6570-2001 Tentang instalasi pompa yang
dipasang untuk proteksi kebakaran
7. Hasil temuan
positif
K3Kelistrikan
1. Terdapat instalasi jalur petir
2. Uji riksa gardu induk listrik perusahaan
dilakukan 1 tahunsekali
3. Terdapat tanda bahaya padagardu
K3Kebakaran
Tersedianya mobil
pemadamkebakaran.
Tanda Dilarang merokok
dan menyalakan api di
zona yangberbahaya
Menyediakan
assemblypoint
K3Kontruksi
1. Jalur evakuasi
tersedia
disetiaparea
2. Tersedia titik
kumpul/
assemblypoint
3. Terdapat
tangga
yangstandar
8. TEMUAN
NEGATIF
K3Kelistrikan
Tidak ada ahli K3 listrik diperusahaan
Teknisi listrik tidak memiliki sertifikat
Tidak ada tagging/PIC pada panellistrik
Aliran instalasi listrik tidak rapi dan
tidakaman
K3Konstruksi
Tabung gas bertekanan
tidak diikat denganbaik
Pekerja tidak memakai
APD saat
aktivitaspengelasan
Tidak menggunakan APD
pada saat pengelasan
K3 PenanggulanganKebakaran
Penyimpanan APAR diatas permukaan lantai dan
tidak sesuaiperatuan PERMENAKER No.04
Tahun1980
APAR tidak ditemukan di tempat yang disediakan
dan ketersediaannya kurang
Tidak ada instalasi Hidran dan alat penunjang
kebakaranbesar
Tidak ada petugas Peran Pemadam Kebakaran,
dan ahli K3 Spesialis Kebakaran
Tidak ada APD antiapi
Tidak ada penanganan khusus untuk serbuk limbah
penggilingantebu
9. SIMPULAN
Berdasarkan observasi yang dilakukan di
PT. Madu Baru, perusahaan masih belum
maksimal dalam menerapkan K3
Penanggulangan Listrik, K3
Penanggulangan Konstruksi dan
Bangunan, dan K3 Penanggulangan
Kebakaran.
10. SARAN
PT. Madu Baru meninjau kembali instalasi listrik dan
merekrut atau memperkerjakan ahli K3 Listrik. Ahli
K3 listrik diharapkan dapat melakukan pemeriksaan
berkala pada instalasi listrik dan penyalur petir untuk
memastikan instalasi tersebut aman, berfungsi
sebagaimana mestinyadan dapat menghindarkan
pekerja maupun pabrik dari bahaya sengatan listrik
dan sambaranpetir.
PT. Madu Baru agar memperhatikan kembali
penempatan rambu–rambu serta penempatan APAR
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,
mempersiapkan tenaga ahli pemadam kebakaran
khususnya pada unit operator mobil pemadam
kebakaran, serta memperbaiki dan menyediakan alat-
alat pencegah kebakaran besar seperti hydrant dan
alat penunjang lainnya.
Sebaiknya PT. Madu Baru lebih memperhatikan soal
penggunaan APD bagi tenaga kerja sebelum mereka
melaksanakan pekerjaan agar keselamatan bagi
mereka lebih terjamin dan memiliki Ahli K3 untuk
mengontrol penggunaan APDtersebut.