Dokumen tersebut membahas rencana proyek perubahan pelayanan perhitungan dan penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan non tender di Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan model jemput Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari organisasi terkait untuk mendapatkan dasar perhitungan yang valid dan meningkatkan pelayanan menjadi lebih cepat dan akurat.

1. ESRA ARTAN BUTUNGAN,
SE
COACH /COUNSELING:
M. YAMIN, S.Pd, M.Si
MENTOR :
Sony S Sosang, S.Kom
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
BEKERJASAMA
BADAN PEMGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
ANGKATAN CCCXV (315) TAHUN 2018

2. LATAR BELAKANG
KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN
Belum adanya pelayanan yang
makasimal utamanya dalam
perhitungan dan penetapan pajak
mineral bukan logam dan batuan
yang tidak ditender atau non tender
yang waktunya 20 s/d 30 menit/RAB
Belum adanya Rencana Anggaran
Biaya sebagai dasar perhitungan
dan penetapan pajak mineral bukan
logam dan batuan non tender.
informasi RAB hanya didapatkan
dari rekanan yang kebenarannya
dipertanyakan.
 Tercapainya waktu pelayanan pajak
yang cepat dan akurat menjadi 10
menit/RAB
Sudah adanya Rencana Anggaran
Biaya yang valid, dikarenakan
sumbernya berasal dari Organisasi
Perangkat Daerah yang
bersangkutan dan bukan dari
rekanan yang kebenarannya masih
dipertanyakan

3. Jangka Pendek
Jangka
Menengah
Jangka
Panjang
Terlaksananya jemput Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam perhitungan dan
penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan non tender pada 8 (delapan)
Organisasi Perangkat Daerah
Pembuatan regulasi Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
Terlaksananya jemput Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam
perhitungan dan penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan non
tender pada 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah
Pembuatan Standar Operasional Prosedur
Terlaksananya jemput Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam
perhitungan dan penetapan pajak mineral bukan logam dan batuan non
tender pada 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah
TUJUAN

4. MANFAAT
 Tercapainya waktu pelayanan pajak yang
cepat dan akurat
 Tercapainya target PAD yang dibebankan
pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tana Toraja

5.  Terbentuknya tim kerja
 Mensosialisasikan Proyek perubahan kepada stakeholder
internal dan eksternal
 Mensosialisasikan & mengadvokasi proyek perubahan
dengan stakeholder internal dan eksternal
 Melaksanakan sosialisasi dengan OPD terkait (Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
 Terlaksanananya jemput RAB
 Melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak mineral
bukan logam dan batuan
 Komitmen keberlanjutan Proyek Perubahan dengan seluruh
stakeholder
RUANG
LINGKUP

6. 1. Kesepakatan area perubahan bersama dengan mentor
2. Terbentuknya Tim Kerja (SK Tim Kerja)
3. Adanya Dukungan Proyek Perubahan dari Stakeholder Internal
4. Terlaksananya sosialisasi dengan stakeholder eksternal tentang
model jemput RAB
5. Terlaksananya jemput RAB ke OPD terkait
6. Terlaksananya monitoring model jemput RAB
7. Komitmen keberlanjutan proyek perubahan dengan seluruh
stakeholder
MILESTONE (PENTAHAPAN)

7. Coach :
Muh. Yamin, S.Pd, M.Si
BAGAN STRUKTUR TIM PROYEK PERUBAHAN
Mentor :
Sony S Sosang, S.Kom
Sponsor :
Joni Tonglo, SE, MSi
Reformer :
Esra A Butungan, SE
Stakeholder
Internal :
•Kepala Badan
•Kabid. PDLRD
•Kabid. P&P
•Kasubid. Evaluasi &
Keberatan
•Staf Bidang PDLRD
Tim Kerja :
•Markus Rembon, BSc
•Nurmiyati Allo L, SE
•Novario Bangapadang
•Ryan Riano Tondok
•Arman Rammang
Stakeholder
Eksternal :
•Kadis PUPR
•Kabid. Bina
Marga PUPR
•Kabid. PSDA
PUPR
•PPK Kegiatan

8. Stakeholder window
LATENT :
•Kepala Dinas PUPR
•Kabid. Penerimaan dan
penagihan
•Kasubid Evaluasi dan
keberatan
•Staf bidang PDLRD
APATHETIC :
-
DEFENDER :
•Kabid Bina Marga
•Kabid PSDA PUPR
•PPK kegiatan Di Dinas PUPR
Influence
Interest
Kepentingan
(Interest)
Pengaruh
(Influence)
Rendah Tinggi
Tinggi
PROMOTERS
• Kepala Dinas PUPR
• Kepala Bapenda
• Kabid PDLRD

9. STARTEGI KOMUNIKASI
N
o
Stakeholder Peran Strategi komunikasi
1 Kepala Bapenda Memberikan dukungan, menetapkan Keputusan,
dan arahan
konsultasi, koordinasi dan
rapat
2 Kepala Bidang Pajak Daerah
Lainnya dan Retribusi Daerah
merencanakan,mengoordinasikan dan
melaksanakan serta mengendalikan kegiatan
terkait pelayanan pajak dan
retribusi,pengendalian dan pengawasan serta
evaluasi dan keberatan Pajak Daerah Lainnya
dan Retribusi Daerah
konsultasi, koordinasi dan
rapat
3 Kepala Bidang Penerimaan
dan penagihan
membantu reformer dalam membuat laporan
pelaksanaan tugas penagihan dan penerimaan
sebagai bahan pertanggungjawaban dan atau
bahan evaluasi
konsultasi dan koordinasi
4 Kasubid Evaluasi dan
Keberatan
mengevaluasi atas keberatan pajak dan retribusi
daerah
Konsultasi, koordinasi dan
surat
5 Staf di Bidang Pajak Daerah
lainnya dan Retribusi Daerah
mengumpulkan data dan mengetik surat
menyurat
kordinasi dan rapat

10. N
o
Stakeholder Peran Strategi
komunikasi
1 Kadis PUPR mendukung reformer untuk
mensosialisasikan kegiatan model
jemput RAB
konsultasi
2 Kabid Bina Marga
PUPR
mendukung reformer untuk
mendapatkan RAB
koordinasi dan
konsultasi
3 Kabid Bina Marga
PUPR
Berperan dalam mendukung
reformer untuk mendapatkan RAB
koordinasi dan
konsultasi
4 PPK Kegiatan di
Dinas PUPR
Berperan dalam mendukung
reformer untuk mendapatkan RAB
koordinasi dan
konsultasi
Stakeholder external

11. Identifikasi Potensi Masalah Strategi Pemecahan Masalah
 Tidak adanya dasar untuk
perhitungan dan penetapan pajak
mineral bukan logam dan batuan
non tender
 Tidak kooperatifnya rekanan
tentang Rencana Anggaran Biaya
(RAB) yang diajukan ke Bidang
Pajak Daerah Lainnya dan
Retribusi Daerah pada Badan
Pendapatan Daerah Kab.Tana
Toraja
 Membuat Rencana Anggaran
Biaya untuk rekanan sebagai dasar
untuk perhitungan dan penetapan
pajak mineral bukan logam dan
batuan non tender
 Melakukan model jemput RAB
kepada rekanan agar dapat
menghitung dan menetapkan pajak
mineral bukan logam dan batuan
non tender secara valid.
IDENTIFIKASI POTENSI MASALAH
& STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

12. NDIKATOR
KEBERHASILA
Terlaksananya model
jemput RAB kepada
rekanan
Terlaksananya
penghitungan dan
penetapan pajak mineral
bukan logam dan batuan
non tender secara valid