1. PKS ini mengatur kerjasama antara TNI AD dengan bank-bank himbara (BRI, BNI, dan Bank Mandiri) terkait layanan perbankan seperti pengelolaan gaji, fasilitas pinjaman, santunan asuransi, dan biaya-biaya lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan umum, subyek pajak, kewajiban pajak subjektif, cara menghitung pajak, pelunasan pajak, obyek pajak, dan pengurangan penghasilan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dasar pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima subyek pajak selama setahun pajak.
1. Dokumen menyoroti masalah tunggakan hasil kerajaan sebanyak RM9.4 bilion pada tahun 2004 akibat kegagalan mengutip dan menguruskan hasil dengan betul.
2. Ia menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan pengurusan hasil termasuk memastikan sistem pungutan dan pengakaunan hasil dilaksanakan mengikut arahan dan peraturan kewangan negara.
3. Prinsip asas pengeluaran res
1. Dokumen ini membahas mengenai tatacara pengurusan pungutan hasil negara oleh pegawai kerajaan termasuk tanggungjawab mereka untuk memungut, menyimpan, dan melaporkan hasil dengan benar.
2. Terdapat masalah tunggakan hasil sebesar RM9.4 miliar pada tahun 2004 yang perlu ditangani dengan baik.
3. Dokumen ini menjelaskan prosedur dan prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh pegaw
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014cahpelok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun anggaran 2014 yang mengatur tentang batas waktu pelimpahan dana, pengajuan surat perintah membayar, pembayaran biaya pemeliharaan, dan sanksi atas keterlambatan pelimpahan dana.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pajak penghasilan umum, subyek pajak, kewajiban pajak subjektif, cara menghitung pajak, pelunasan pajak, obyek pajak, dan pengurangan penghasilan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan tentang konsep dasar pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima subyek pajak selama setahun pajak.
1. Dokumen menyoroti masalah tunggakan hasil kerajaan sebanyak RM9.4 bilion pada tahun 2004 akibat kegagalan mengutip dan menguruskan hasil dengan betul.
2. Ia menyarankan beberapa langkah untuk meningkatkan pengurusan hasil termasuk memastikan sistem pungutan dan pengakaunan hasil dilaksanakan mengikut arahan dan peraturan kewangan negara.
3. Prinsip asas pengeluaran res
1. Dokumen ini membahas mengenai tatacara pengurusan pungutan hasil negara oleh pegawai kerajaan termasuk tanggungjawab mereka untuk memungut, menyimpan, dan melaporkan hasil dengan benar.
2. Terdapat masalah tunggakan hasil sebesar RM9.4 miliar pada tahun 2004 yang perlu ditangani dengan baik.
3. Dokumen ini menjelaskan prosedur dan prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh pegaw
Pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir ta 2014cahpelok
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara akhir tahun anggaran 2014 yang mengatur tentang batas waktu pelimpahan dana, pengajuan surat perintah membayar, pembayaran biaya pemeliharaan, dan sanksi atas keterlambatan pelimpahan dana.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan berdasarkan prinsip pay as you earn. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, rumus umum perhitungan, dan kondisi khusus seperti hak atas kompensasi kerugian dan penghasilan tidak teratur.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar perbankan dan ekonomi uang, meliputi definisi bank, fungsi bank, jenis bank, produk perbankan, kredit, serta istilah-istilah terkait lainnya seperti bank sentral, bank umum, dan indikator-indikator kompetensi yang terkait.
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Kppkp Bangil
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban bendahara pemerintah dalam pemotongan dan pemungutan pajak, mencakup objek pajak seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN dan bea materai serta dasar hukum dan ketentuan terkait seperti PTKP, tarif pajak, dan pengecualian penghasilan dari pajak.
Dokumen tersebut berisi tentang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ringkasan utamanya adalah:
1. IKPI adalah organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia.
2. Mengatur tentang sistem perpajakan Indonesia yang berbasis self assessment dan sanksi perpajakan.
3. Memberikan penjelasan singkat mengenai jenis-jenis pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan kredit pajak luar negeri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/KMK.03/2002. Kredit pajak luar negeri dapat diberikan apabila wajib pajak telah membayar pajak penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang berasal dari luar negeri, dengan batasan tertentu. Contoh perhitungan kredit pajak luar negeri
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan keuangan daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan ordonasi pada masa Hindia Belanda, perubahan sistem keuangan daerah pada masa kemerdekaan, dan pengaturan keuangan daerah melalui undang-undang baru pada era reformasi seperti UU No. 22 Tahun
Dokumen tersebut memberikan panduan perpajakan bagi bendaharawan pemerintah terkait kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 21, 22, dan 23 serta pajak pertambahan nilai. Dijelaskan pula penghitungan tarif pajak, pengecualian, tata cara penyetoran dan pelaporan pajak.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program kredit bersubsidi untuk UMKM dari Pemerintah yang ditujukan untuk modal kerja dan investasi. KUR dikelola oleh 15 kementerian dan disalurkan melalui 43 bank dengan bunga ter subsidi hingga 13%. KUR terbagi atas Super Mikro, Mikro, Kecil, dan Khusus dengan plafon berbeda dan persyaratan agunan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, sumber-sumber pendapatan desa, alokasi dana desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa.
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...khoiril anwar
1. Dokumen ini membahas kebijakan dan kinerja program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kredit usaha rakyat.
2. Kredit usaha rakyat merupakan program pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil dengan penjaminan pemerintah hingga 70-80% untuk meningkatkan akses pembiayaan.
3. Dokumen ini juga membahas perkembangan dan tantangan penyaluran kredit usaha ra
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban bendaharawan pengelola dana APBN dan APBD dalam memotong dan membayar pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21 dan 22.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan perhitungan angsuran pajak penghasilan pasal 25 yang dibayar sendiri oleh wajib pajak selama tahun berjalan berdasarkan prinsip pay as you earn. Terdapat penjelasan mengenai dasar hukum, rumus umum perhitungan, dan kondisi khusus seperti hak atas kompensasi kerugian dan penghasilan tidak teratur.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar perbankan dan ekonomi uang, meliputi definisi bank, fungsi bank, jenis bank, produk perbankan, kredit, serta istilah-istilah terkait lainnya seperti bank sentral, bank umum, dan indikator-indikator kompetensi yang terkait.
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012Kppkp Bangil
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban bendahara pemerintah dalam pemotongan dan pemungutan pajak, mencakup objek pajak seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPN dan bea materai serta dasar hukum dan ketentuan terkait seperti PTKP, tarif pajak, dan pengecualian penghasilan dari pajak.
Dokumen tersebut berisi tentang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ringkasan utamanya adalah:
1. IKPI adalah organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia.
2. Mengatur tentang sistem perpajakan Indonesia yang berbasis self assessment dan sanksi perpajakan.
3. Memberikan penjelasan singkat mengenai jenis-jenis pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak.
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan kredit pajak luar negeri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 164/KMK.03/2002. Kredit pajak luar negeri dapat diberikan apabila wajib pajak telah membayar pajak penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang berasal dari luar negeri, dengan batasan tertentu. Contoh perhitungan kredit pajak luar negeri
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan keuangan daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan ordonasi pada masa Hindia Belanda, perubahan sistem keuangan daerah pada masa kemerdekaan, dan pengaturan keuangan daerah melalui undang-undang baru pada era reformasi seperti UU No. 22 Tahun
Dokumen tersebut memberikan panduan perpajakan bagi bendaharawan pemerintah terkait kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 21, 22, dan 23 serta pajak pertambahan nilai. Dijelaskan pula penghitungan tarif pajak, pengecualian, tata cara penyetoran dan pelaporan pajak.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program kredit bersubsidi untuk UMKM dari Pemerintah yang ditujukan untuk modal kerja dan investasi. KUR dikelola oleh 15 kementerian dan disalurkan melalui 43 bank dengan bunga ter subsidi hingga 13%. KUR terbagi atas Super Mikro, Mikro, Kecil, dan Khusus dengan plafon berbeda dan persyaratan agunan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan dan aset desa, sumber-sumber pendapatan desa, alokasi dana desa, dan mekanisme pengelolaan keuangan desa sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan desa.
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis P...khoiril anwar
1. Dokumen ini membahas kebijakan dan kinerja program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil melalui kredit usaha rakyat.
2. Kredit usaha rakyat merupakan program pemberian kredit kepada usaha mikro dan kecil dengan penjaminan pemerintah hingga 70-80% untuk meningkatkan akses pembiayaan.
3. Dokumen ini juga membahas perkembangan dan tantangan penyaluran kredit usaha ra
Dokumen tersebut membahas tentang kewajiban bendaharawan pengelola dana APBN dan APBD dalam memotong dan membayar pajak penghasilan, khususnya PPh pasal 21 dan 22.
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
3. PKS TNI AD - BRI
3
PKS TNI AD - BNI
PKS TNI AD - BANK MANDIRI
4. PERS TNI AD DPT MENGAJUKAN PINJAMAN KPD
BANK YG MELAYANI PAYROL TUNKIN DG
JAMINAN KARTU ASABRI, KEP PENGAKATAN
PERTAMA & KEP JAB TERAKHIR SERTA
DIBEBASKAN DR BIAYA APAPUN JIKA AKAN
MELUNASI SEBELUM MASA KREDIT BERAKHIR
BANK YG MELAYANI PAYROL TUNKIN
MENYEDIAKAN MANFAAT PERSONAL
ACCIDENT BAGI PERS TNI AD
PEMINDAHAN KREDIT ANTAR BANK
HIMBARA DAN BSI DIKARENAKAN
KEDINASAN TDK DIKENAKAN PINALTI.
BANK HIMBARA TDK BOLEH
MEMBUAT PKS DG SATUAN TNI AD
DI DAERAH
ADANYA FASILITAS PINJAMAN CEPAT
SCR ONLINE DR BRI BATAS MAKS 10
JT RUPIAH
SESAMA BANK HIMBARA SALING
BANTU DLM HAL PENDEBETAN &
PENYETORAN ANGSURAN PINJAMAN
PERS TNI AD YG PINDAH LAYANAN
TUNKIN TANPA MEMINDAHKAN
PINJAMANNYA
4
ADANYA COLLECTION FEE UTK
SATUAN ATAS PINJAMAN PERSONEL
BRI MEMBERIKAN SANTUNAN DUKA
KEPADA PERS TNI AD YG GUGUR SEBESAR
RP20.000.000
6. GAJI DAN/ATAU TUNKIN MELALUI
REKENING ATAS NAMA PERSONEL
TNI AD
PENGELOLAAN GAJI
PERSONEL TNI AD OLEH BRI
TUNKIN DI BNI DAN BANK MANDIRI, UNTUK
BRI MENGCOVER WIL YG TDK TERJANGKAU
LAYANAN SCR MAKS OLEH BNI & BANK
MANDIRI DENGAN DASAR PERTIMBANGAN
MAPPING SBB:
PIHAK BANK BERHAK
MENETAPKAN SUKU
BUNGA TABUNGAN
6
• Memperhatikan Sebaran Layanan Bank Himbara
• Memperhatikan Proporsionalitas Bank Himbara
• Memperhatikan Keseimbangan Pagu Tunkin Yang Dilayani
• Memperhatikan Saran dan Masukan Satuan Jajaran
8. ATAS
PERMINTAAN
TNI AD
DAPAT
LANGSUNG DI
PINDAHKAN
APABILA TIDAK
TERIKAT
KREDIT
APABILA
TERIKAT KREDIT
- TAKE OVER
- DIBANTU
PENDEBETAN
1
DILAKUKAN APABILA :
a. MENGAMBIL KPR
SWAKELOLA BP TWP AD
b. WILAYAH TERTENTU
HARUS DILAYANI BANK
SYARIAH
c. TIDAK TERJANGKAU BANK
TERSEBUT
d.PERSONEL TNI AD
DIPINDAHTUGASKAN
2 3 4
TIDAK
DIKENAKAN
BIAYA APAPUN
5
PEMINDAHAN GAJI/TUNKIN
8
9. 2 Biaya Administrasi rekening Rp. 0,-
3 Biaya Pembuatan kartu ATM Perdana Rp 0,-, (kecuali rusak/hilang)
4 Biaya Penggantian Buku Tabungan karena halaman penuh
Rp. 0,- (kecuali rusak/hilang)
5 Biaya Transfer ke Sesama rekening Rp. 0,-
6 Biaya Penarikan Tunai melalui ATM Rp. 0,-
BIAYA BANK
1 Biaya setoran awal Rp 0,-
7 Biaya Administrasi bulanan menggunakan Mbanking Rp.0,-
9
10. PIHAK BANK WAJIB
MEMBERIKAN LAPORAN
TERTULIS SETIAP 6 BULAN
SEKALI ATAS DUKUNGAN
YANG TELAH
DIREALISASIKAN
PIHAK BANK AKAN
MEMBERIKAN DUKUNGAN
SESUAI DENGAN PROPOSAL
YANG DIAJUKAN DENGAN
MEMPERTIMBANGKAN
KETENTUAN YANG
BERLAKU
DUKUNGAN
10
11. BANK WAJIB
MENYEDIAKAN
TEMPAT KHUSUS
BAGI PERSONEL
TNI AD DAN
KELUARGANYA
PENYEDIAAN
TEMPAT KHUSUS
BAGI PERSONEL TNI
AD DISESUAKAN
DENGAN SITUASI &
KONDISI
APABILA
MEMUNGKINKAN,
BANK WAJIB
MEMPRIORITASKAN
NASABAH PERSONEL
TNI AD DAN
KELUARGANYA
BANK HARUS
MEMBERIKAN
KEMUDAHAN
KEPADA PERSONEL
TNI AD YANG
MENGALAMI
KENDALA
11
12. SYARAT ADM UTK MEMPEROLEH BANTUAN
PENYELESAIAN PERMASALAHAN NASABAH
12
1. ASLI BUKU TABUNGAN (SESUAI KEBIJAKAN BANK).
2. COPY KTP NASABAH.
3. ASLI BUKU NIKAH.
4. ASLI SURAT KET DARI DAN/KA SATKER YG MENERANGKAN
PERS TNI AD TDK DAPAT HADIR KRN DINAS, SATGAS, DIK,
DSB.
5. ASLI ATM (KHUSUS UTK P’GANTI PIN DAN PASSWORD).
6. SURAT KUASA JIKA MEMUNGKINKAN.
13. BANK WAJIB MENERAPKAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN
HARUS DENGAN PERSETUJUAN
DAN/KA SATKER
KREDIT PERBANKAN HARUS
MEMPERHITUNGKAN
PERBANDINGAN JML GAJI DAN
BESARAN ANGSURAN
PELUNASAN DIPERCEPAT
TIDAK DIKENAKAN PINALTI
BANK BERHAK MENOLAK
PENGAJUAN PINJAMAN APABILA
REKENING GAJI/TUNKIN PERSONEL
TNI AD TIDAK MENCUKUPI UNTUK
MEMBAYAR ANGSURAN
13
PERS TNI AD DPT AJUKAN PINJAMAN
KE SEMUA BANK HIMBARA
14. BANK WAJIB MENYELESAIKAN
PERMASALAHAN APABILA TERJADI
KEHILANGAN/PEMALSUAN/TERSEBARNYA
DATA PERSONEL TNI AD
PINJAMAN PERSONEL TNI AD
DI COVER OLEH ASURANSI
JIWA REKANAN BANK
BANK MEMBERIKAN FEE
KEPADA SATUAN DARI
PINJAMAN PERSONEL TNI AD
MEMBEBASKAN BIAYA
ANGSURAN APABILA PERS TNI
AD YG MEMILIKI KREDIT
MENINGGAL DUNIA
14
BANK BERTANGGUNG JAWAB ATAS
KEAMANAN SELURUH JAMINAN PINJAMAN
15. FASILITAS PINJAMAN BRI
15
SETIAP BULANNYA BANK BRI MEMBERIKAN IMBAL JASA KPD SATUAN
SEBESAR 0,5% DARI TOTAL ANGSURAN DAN BUNGA TERTAGIH
PINJAMAN PERS TNI AD DI COVER ASURANSI, SHG JIKA PERS TNI AD
MENINGGAL DUNIA SBLM JANGKA WAKTU KREDIT SELESAI, MAKA SISA
ANGSURAN TDK DITAGIHKAN KPD AHLI WARIS
JENIS FASILITAS KREDIT:
▪ BRIGUNA.
• BRIGUNA EXPRESS (KHUSUS UTK KEBUTUHAN MENDESAK, KEDUKAAN,
KELG SAKIT, BIAYA PENDIDIKAN.
16. FASILITAS PINJAMAN BNI
16
SETIAP BULANNYA BANK BNI MEMBERIKAN IMBAL JASA KPD
SATUAN SEBESAR 1% DARI BUNGA TERTAGIH
PINJAMAN PERS TNI AD DI COVER ASURANSI, SHG JIKA PERS TNI
AD MENINGGAL DUNIA SBLM JANGKA WAKTU KREDIT SELESAI,
MAKA SISA ANGSURAN TDK DITAGIHKAN KPD AHLI WARIS
JENIS FASILITAS KREDIT :
▪ BNI FLEXI.
▪ BNI GRIYA.
17. FASILITAS PINJAMAN BANK MANDIRI
17
JENIS FASILITAS KREDIT :
▪ KARTU KREDIT.
▪ KREDIT SERBA GUNA MANDIRI (KSM).
▪ KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR).
▪ KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (KKB).
▪ PRODUK ANAK PERUSAHAAN BANK.
SETIAP BULANNYA BANK MANDIRI
MEMBERIKAN IMBAL JASA KPD
SATUAN SEBESAR 1% DARI BUNGA
TERTAGIH
DLM PKS TNI AD DGN BANK MANDIRI HANYA MENGATUR SCR
KHUSUS FASILITAS KREDIT SERBA GUNA MANDIRI (KSM), FASILITAS
YG LAIN SIFATNYA HANYA PENAWARAN DARI BANK MANDIRI
PINJAMAN PERS TNI AD DI COVER ASURANSI, SHG JIKA
PERS TNI AD MENINGGAL DUNIA SBLM JANGKA WAKTU
KREDIT SELESAI, MAKA SISA ANGSURAN TDK
DITAGIHKAN KPD AHLI WARIS
18. 1. PERSONAL ACCIDENT SYARAT SALDO MIN RP500.000,-
✓ BAGI PERSONEL TNI AD MENINGGAL DUNIA:
❑ SANTUNAN 250% DR SALDO AKHIR MSG2 REK BRI DG JML YG DITERIMA MAKS RP
150.000.000,- PER REK
❑ SANTUNAN PENDAPATAN 100% DR SALDO AKHIR MSG2 REK BRI DG JML YG
DITERIMA MAKS RP 12.000.000,-.
❑ SANTUNAN DUKA RP 1.500.000,- PER REKENING.
❑ SANTUNAN DIK UTK AHLI WARIS ANAK KANDUNG 200% DR SALDO AKHIR MSG2
REK BRI DG JML YG DITERIMA MAKS RP 10.000.000,- PER REK
✓ BAGI PERS TNI AD CACAT TETAP AKIBAT TGS KEDINASAN MEMPEROLEH SANTUNAN
SESUAI DENGAN PERSENTASE TK KECACATANNYA, MAKS RP 150.000.000,- PER REK
✓ BIAYA RUMAH SAKIT SEBESAR KUITANSI, MAKS RP 37.500.000,- PER REK
2. SANTUNAN GUGUR Rp 20.000.000
SANTUNAN
18
19. SANTUNAN DUKA SEBESAR RP 7.000.000,- BAGI
PERSONEL TNI AD YANG MENINGGAL DUNIA
AKIBAT KECELAKAAN (SALDO MINIMAL DI
REKENING SEBESAR RP 500.000,-)
SANTUNAN
PERSONAL ACCIDENT
19
20. 1. BAGI PERSONEL TNI AD MENINGGAL DUNIA MEMPEROLEH SANTUNAN
DUKA SEBESAR RP 7.000.000,- DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:
✓ MANFAAT MENINGGAL DUNIA SEBESAR RP 3.000.000,-.
✓ SANTUNAN PENDIDIKAN RP 1.000.000,- BAGI AHLI WARIS ANAK
KANDUNG
SAMPAI DENGAN USIA 24 TAHUN TANPA TERKECUALI SUDAH
MENIKAH/SUDAH BEKERJA.
✓ SANTUNAN PENDAPATAN SEBESAR RP 1.000.000,-.
✓ SANTUNAN DUKA SEBESAR RP 2.000.000,-.
2. BAGI PERSONEL TNI AD YANG CACAT TETAP MEMPEROLEH SANTUNAN
SEBESAR RP 2.000.000,-.
3. MEMPEROLEH BIAYA RAWAT JALAN KARENA KECELAKAAN SEBESAR
RP 1.000.000,-
SANTUNAN
PERSONAL ACCIDENT
20
21. ✓ PAHAMI DAN PEDOMANI PKS YANG TELAH DISEPAKATI OLEH TNI AD DENGAN BANK
HIMBARA (BRI, BNI DAN BANK MANDIRI)
✓ IMPLEMENTASIKAN POIN POIN DALAM PKS PALING LAMBAT PADA BULAN OKTOBER
2022.
✓ LAKSANAKAN EVALUASI SECARA TERUS MENERUS YANG AKAN DIMASUKAN
SEBAGAI BAHAN MASUKAN PADA PENYUSUNAN PKS YANG AKAN DATANG
✓ LAKSANAKAN SOSIALISASI DI SATUAN MASING-MASING, YAKINKAN SELURUH
PERSONEL TNI AD PAHAM.
21
✓ DAN/KA SATKER DILARANG MENGALIHKAN SEBAGIAN
MAUPUN SELURUH PENGELOLAAN DAN PEMBAYARAN TUNKIN
PERSONEL TNI AD SELAIN YG SDH DITETAPKAN DALAM PKS
INI
✓ DAN/KA SATKER DILARANG MEMBUAT PKS DG BANK HIMBARA
DI SATUAN BAWAH