SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Plh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Plh SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

More Related Content

What's hot

strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsistrategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsiMAHMUN SYARIF
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahArdi Susanto
 
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1Abid Zamzami
 
Politik hukum-islam-di-indonesia
Politik hukum-islam-di-indonesiaPolitik hukum-islam-di-indonesia
Politik hukum-islam-di-indonesiaaditurki
 
Etika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi PublikEtika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Frans Dione
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Deddy Supriady Bratakusumah
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Siti Sahati
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraSujatmiko Wibowo
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraHarles Janang
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraSiti Sahati
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANEDIS BLOG
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.UtrechPet-pet
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e governmentKenneth Aurel
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARAPLUR
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Dadang Solihin
 

What's hot (20)

strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsistrategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
(2) hubungan htn dengan han dan sumber hukum 1
 
Politik hukum-islam-di-indonesia
Politik hukum-islam-di-indonesiaPolitik hukum-islam-di-indonesia
Politik hukum-islam-di-indonesia
 
Etika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi PublikEtika dan Hukum Administrasi Publik
Etika dan Hukum Administrasi Publik
 
Hukum Agraria
Hukum AgrariaHukum Agraria
Hukum Agraria
 
Hukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata PemerintahanHukum Tata Pemerintahan
Hukum Tata Pemerintahan
 
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
Etika pemerintahan dalam membangun good governance (bahan lemhanas edit)
 
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
Hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik dalam kaitannya deng...
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Makalah administrasi negara
Makalah administrasi negaraMakalah administrasi negara
Makalah administrasi negara
 
Organisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi NegaraOrganisasi Administrasi Negara
Organisasi Administrasi Negara
 
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKANTAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
 
Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e government
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARASISTEM ADMINISTRASI NEGARA
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
 
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
Optimalisasi Peran dan Fungsi DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD...
 

More from iceu novida adinata

Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasiPerpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasiiceu novida adinata
 
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014iceu novida adinata
 
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014iceu novida adinata
 
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAANJABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAANiceu novida adinata
 
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014iceu novida adinata
 
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHANKEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHANiceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014iceu novida adinata
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014iceu novida adinata
 
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014iceu novida adinata
 
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014iceu novida adinata
 
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida iceu novida adinata
 

More from iceu novida adinata (20)

Sosialisasi ecscs
Sosialisasi ecscsSosialisasi ecscs
Sosialisasi ecscs
 
westjavaisculture
westjavaisculturewestjavaisculture
westjavaisculture
 
Riset mandiri
Riset mandiriRiset mandiri
Riset mandiri
 
Inpres nomor 5 tahun 2015
Inpres nomor 5 tahun 2015Inpres nomor 5 tahun 2015
Inpres nomor 5 tahun 2015
 
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasiPerpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
Perpres nomor 185 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi
 
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
 
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
Lowongan CPNS PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
 
TESIS MSDM
TESIS MSDMTESIS MSDM
TESIS MSDM
 
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAANJABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
JABAR TELAH RAIH 156 PENGHARGAAN
 
TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014TATA NASKAH DINAS 2014
TATA NASKAH DINAS 2014
 
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014
 
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHANKEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
KEPGUB PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2014 PERUBAHAN
 
ALOKASI PUPUK 2013
ALOKASI PUPUK 2013ALOKASI PUPUK 2013
ALOKASI PUPUK 2013
 
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 4 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
PERDA NOMOR 2 PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014
 
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
PERDA NOMOR 3 PROV. JAWA BARAT Tahun 2014
 
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
PERDA PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014
 
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
Perubahan Alokasi Pupuk dan Pestisida Jawa Barat TA 2014
 
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
 
SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
SKP (Sasaran Kerja Pegawai)SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
SKP (Sasaran Kerja Pegawai)
 

Recently uploaded

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfdrmdbriarren
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxrohiwanto
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (15)

Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdfSalinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
Salinan Materi Sosialisasi PEKPPP 2022 - bukti dukung lebih rinci.pdf
 
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptxIPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
IPSKelas12BABSMANEGERI1 3 April 2024perikanan.pptx
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx