Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Kewajiban warga negara dalam demokrasiRacmat Ridho
Powerpoint ini berisi tentang kewajiban bagi WNI. Kewajiban WNI ini dibahas berdasarkan dasar hukumnya dan juga disajikan beberapa contoh penerapannya. Dengan begini, saya harap kita jadi tahu apa kewajiban kita sebagai WNI dan jadi lebih patuh pada aturannya, terutama kewajiban kita dalam berdemokrasi.
ABSTRAK
Penulisan skripsi ini berjudul “PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL DI YOGYAKARTA”. Dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang dikeluarkannya keputusan pencegahan dan penangkalan terhadap seseorang serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencegahan dan penangkalan dapat dipakai sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional.
Penelitian ini dispesifikan sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini dan melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta serta Kepala Kantor Keimigrasian Yogyakarta. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejalah lain dalam masyarakat.
Negara yang berdaulat berwenang untuk membatasi gerak seseorang untuk masuk atau keluar wilayah suatu negara dalam hal ini lalu lintas lintas orang masuk keluar wilayah Negara. Alasan mendasar dilakukannya pencegahan adalah keterlibatan seseorang dalam suatu perkara tindak pidana, sedangkan penangkalan berlaku untuk orang asing yang terlibat dalam tindak pidana. Hakekatnya tujuan pencegahan dan penangkalan adalah agar mereka yang sedang bermasalah, dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Tindakan pencegahan dan penangkalan merupakan hak tiap negara berdaulat untuk melindungi kepentingan negaranya dengan cara membatasi gerak seseorang untuk masuk atau keluar wilayah negaranya. Tujuan pembatasan tersebut agar negara mengetahui siapa-siapa saja yang masuk atau keluar wilayah Negara. Hal ini tidak lain agar situasi dan stabilitas keamanan atau kepentingan negara dapat terjaga dari dampak negatif yang ditimbulkan dari lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa alasan mendasar dari dilakukannya pencegahan dan penangkalan yaitu selain sebagai alasan pendekatan keamanan, juga sebagai alasan menjaga kepentingan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kata Kunci : Keimigrasian, Pencegahan dan Penangkalan, Kepentingan Nasional
Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Sedangkan dari segi istilah artinya meyakini setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan.
Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah swt. menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya.
Kata malaikat menurut bahasa, berasal dari bahasa Arab malak yang bentuk jamaknya malaaikah yang berati kekuatan, yang berasal dari kata mashdar al-alukah yang berati risalah atau misi.
Menurut istilah, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur/cahaya dan bersifat ghaib yang selalu taat serta patuh melaksanakan tugas /perintah Allah SWT
Hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ‘ain. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman .
Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber dari al-qur’an yaitu:
a. Q.S. Al-Baqarah/2:285
b. Q.S. an-Nisa’/4:136
Malaikat diciptakan terlebih dahulu daripada manusia pertama(nabi Adam a.s).Sebagaimana terdapat dalam surat al baqarah ayat 30.
Sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malikat adalah dengan berpedoman kepada al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah saw.
Dalam Q.S. Al-Muddassir : 31
2. TUGAS KELOMPOK 4.1
1. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara
Jenis kasus : Penghilangan Nyawa
Sumber Informasi : Tribun Jogja
3. Uraian Kasus
Fuad Muhammad Syafruddin yang akrab dipanggil
Udin adalah wartawan Bernas, Yogyakarta, yang dianiaya
oleh orang tidak dikenal, dan kemudian meninggal dunia.
Udin kerap menulis artikel kritis tentang kebijakan
pemerintah Orde Baru dan militer. Ia menjadi wartawan
di Bernas sejak 1986. Pada tanggal 13 Agustus 1996, ia
dianiaya pria tak dikenal di depan rumah kontrakannya,
di dusun Gelangan Samalo, Jalan Parangtritis Km 13
Yogyakarta. Parahnya sakit yang diderita akibat pukulan
batang besi di bagian kepala itu, akhirnya Udin
meninggal dunia pada Jumat, 16 Agustus 1996.
4. Faktor Penyebab
Udin sering menulis artikel kritis tentang kebijakan Orde
baru. dan militer. Beberapa tulisan Udin di Bernas antara lain
adalah:3 Kolonel Ikut Ramaikan Bursa Calon Bupati Bantul',
Soal Pencalonan Bupati Bantul: banyak "Invisible Hand"
pengaruhi Pencalonan Di Desa Karangtengah, Imogiri,
Bantul, Dana IDT Hanya Diberikan Separo, dan Isak Tangis
Warnai Pengosongan Parangtritis. Banyak pihak meyakini
bahwa kematian Udin berkaitan dengan berita yang
diwartakannya melalui harian BERNAS.
5. Apabila sudah ada upaya penyelesaian kasus tersebut,
apa saja bentuk penyelesaiannya dan bagaimana
tingkat keberhasilannya ?
Hampir 20 tahun polisi belum mampu menguak
siapa dalang pembunuhan wartawan koran Bernas,
Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. Dwi Sumaji
alias Iwik tersangka pelakunya divonis bebas.(Tingkat
keberhasilannya masih rendah).
6. Apabila belum ada upaya penyelesaian, apa
saja bentuk alternatif penyelesaian kasus
tersebut ?
Kasus pelanggaran hak warga negara yang diduga
dilakukan oleh penguasa daerah memiliki pengaruh
cukup kuat seharusnya diselesaikan, seharusnya
penyidik mengawali penyidikan dengan motivasi
terjadinya tindak pidana tersebut.
7. Tindakan penyegahan yang dapat
dilakukan
Pemahaman tentang kebebasan pers yang
merupakan hak yang diberikan oleh konstitusional
atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan
media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti
menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitkan
surat kabar, majalah, buku atau dalam material
lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan
sensor dari pemerintah.
8. 2. Kasus Pelanggaran Kewajiban Warga Negara
Jenis kasus : Kasus Pelanggaran Lalu Lintas
Sumber Informasi :
https://nasional.tempo.co/read/802911/membawa
-kendaraan-ribuan-pelajar-purwakarta-dikenai-
sanksi
12. Faktor Penyebab
• Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan
oleh pelajar yang belum mempunyai SIM
• Kurangnya kesadaran masyarakat akan ketertiban
berlalu lintas
13. Apabila sudah ada upaya penyelesaian kasus tersebut, apa saja bentuk
penyelesaiannya dan bagaimana tingkat keberhasilannya ?
Pemberian sanksi kepada pelajar yang membawa kendaraan
bermotor tersebut, sebagai implementasi Surat Edaran Bupati Nomor
024/1737/2016 yang tentang Larangan Pelajar Membawa Kendaraan
Bermotor ke Sekolah yang diterbitkan diteken Bupati Purwakarta Dedi
Mulyadi. Dalam edaran tersebut disebutkan, kepada pelajar yang
melakukan pelanggaran satu kali terkena sanksi ke satu, melanggar dua
kali dapat sanksi ke dua dan yang melanggar sampai tiga kali ditegaskan
hukumannya tidak naik kelas.Menurut Rasmita, ribuan pelajar Purwakarta
yang telah mendapatkan sanksi ke satu menyatakan tidak akan
mengulanginya. Dan, orang tua siswa juga berjanji tidak akan memberikan
sepeda motornya buat kepentingan sekolah. "Alhamdulillah, sekarang
pelajar yang masih nekad bawa motor jumlahnya turun drastis dan itu pun
mereka harus bermain petak umpet dengan polisi," tuturnya.(Tingkat
keberhasilan tinggi)
14. Apabila belum ada upaya penyelesaian, apa saja
bentuk alternatif penyelesaian kasus tersebut ?
Kami rasa upaya yang telah dilakukan pemerintah
Purwakarta telah memberikan dampak yang besar bagi
para pelajar di Purwakarta .
15. Tindakan penyegahan yang dapat dilakukan
Dengan cara mengadakan sosialisasi
bagi pelajar yang belum memiliki SIM.Selain itu
dengan menambah kesadaran masyarakat tentang
pentingnya keselamatan berkendara,yaitu dengan
cara diadakannya sosialisasi dan iklan tentang
keselamatan berkendara yang bisa dilakukan dengan
cara pemasangan baliho di jalan yang berisi Perihal
keselamatan berkendara atau menggunakan media
masa.
17. 1.Jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara,
kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Uraikan
perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut.
18. • Hak adalah hak yang melekat pada diri setiap oarang. Hak asasi
sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan
seseorang. Hak warga negara dibatasi oleh status
kewarganegarannya. Konsep misalnya hak setiap warga negara
untuk menduduki jabatan dalam Pemerintahan Republik
Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia.
• Kewajiban adalah kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban asasi
terlepas dari status kewarganegaraan yang memiliki oleh orang
tersebut. Kewajiban warga negara dibatasi oleh status
kewarganegaraan seseorang. Konsep misalnya, di Indonesia
menghormati hak hidup merupakan kewajiaban setiap orang
terlepas apakah ia warga negara indonesia atau bukan.
19. 2. Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam
UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
Hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di
antaranya
sebagai berikut.
Hak Warga Negara
• Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 Ayat (2)
• Hak untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, Pasal 27 ayat (3)
• Hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, Pasal 28
• Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Pasal 28 D Ayat (3)
• Hak untuk memeluk agamanya masingmasing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,Pasal
29 Ayat (2)
• Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30 Ayat (1)
• Hak mendapat pendidikan, Pasal 31 ayat (1)
• Hak untuk memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya, Pasal 32 ayat (1)
• Hak mendapatkan perlindungan kesejahteraan sosial Pasal 34
Kewajiban Warga Negara
• Menjunjung hukum dan pemerintahan , Pasal 27 Ayat (1)
• Menghormati hak asasi warga negara lainnya Pasal 28 J ayat (1)
• ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 ayat (1)
• Mengikuti pendidikan dasar Pasal 31 ayat (2)
• Ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 27 Ayat (3)
20. 3. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran
kewajiban warga negara, baik yang bersifat internal maupun eksternal?
Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara
disebabkan oleh faktor-faktor berikut:
a. Faktor internal, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran
hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang berasal dari
diri pelaku, di antaranya adalah:
1) sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri.
2) rendahnya kesadaran hukum warga negara, dan
3) sikap tidak toleran.
b. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang
mendorong seseorang atau sekelompok orang melakukan
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara,
diantaranya sebagai berikut:
1) penyalahgunaan kekuasaan,
2) ketidaktegasan aparat penegak hukum ,
3) penyalahgunaan teknologi, dan
4) kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi
21. • 4. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan Pemerintah dalam
memecahkan
persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga
negara?
• Jawaban :
a. Penegakkan supremasi hukum
b. Meningkatkan kesaradan hukum masyarakat melalui pendidikan
c. Peningkatkan kualitas aparat penegak hukum
d. Meningkatkan kesejahteraan warga negara
22. 5. Bagimanakah cara kalian untuk menghindari pelanggaran
terhadap hak orang
lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan
sehari-hari?
Tergantung kita sendiri, contoh:
a. Patuh pada aturan yang berlaku
b. Meningkatkan rasa simpati dan empati kepada orang lain
c. Menghindarkan diri dari berbagai perilaku yang
berpotensi mendorong terjadinya pelanggaran hak dan
kewajiban warga negara
d. Selalu disiplin dalam segala hal