PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf

https://jdih.kemdikbud.go.id/
SALINAN
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 11 ayat
2, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2024;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme

- 2 -
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan
Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah
di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1145);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
Dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH PADA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024.
Pasal 1
Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud
dengan:
1. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan
adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan
sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada
perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga
pemerintah/nonpemerintah.
2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab
penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di
lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang
dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang
selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas

- 3 -
Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat
Perintah Membayar.
6. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan yang
ditandatangani antara PPK dan penerima Bantuan, yang
memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta
konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran
yang digunakan sebagai acuan PA dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan anggaran
pendapatan dan belanja negara.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk
melaksanakan sebagian fungsi dari Bendahara Umum
Negara.
9. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya
tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran
langsung.
10. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
TUP adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara
pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak
dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah
ditetapkan.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi
permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PP-
SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN
selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk
pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.
14. Surat Perintah Penyaluran yang selanjutnya disebut SPPn
adalah surat perintah yang diterbitkan oleh PPK kepada
bank/pos penyalur untuk mentransfer dana Bantuan
kepada penerima Bantuan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.
Pasal 2
Petunjuk teknis penyaluran Bantuan pada Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara merupakan pedoman teknis dalam
melakukan penyaluran Bantuan pada Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara.

- 4 -
Pasal 3
Petunjuk teknis penyaluran Bantuan pada Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal
ini.
Pasal 4
Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024
SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
TTD.
SUHARTI
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
ttd.
Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN I
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH PADA BIRO KEUANGAN DAN BARANG
MILIK NEGARA
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PADA BIRO
KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa masyarakat
berhak berperan serta dalam pelaksanaan program pendidikan dan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan akses
serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap
warga negara tanpa diskriminasi. Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
disebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama
antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Indonesia merupakan Negara yang kaya atas atas sumber daya alam
keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, kearifan lokal, seni, dan
tradisi. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai
luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan
dunia. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin
kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya”. Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek
Pemajuan Kebudayaan.
Dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat
dalam menyelenggarakan pendidikan dan kebudayaan, maka pemerintah
memandang perlu memberikan Bantuan kepada perseorangan/kelompok
masyarakat, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah/masyarakat, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi
pemerintah/masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pemuda,
olahraga, dan kebudayaan. Sehubungan hal tersebut, Biro Keuangan dan
BMN ikut berperan dalam meringankan beban masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.
B. Tujuan
1. Petunjuk teknis penyaluran Bantuan pada Biro Keuangan dan BMN ini
disusun dengan tujuan:
a. sebagai pedoman bagi:
1) Biro Keuangan dan BMN dalam menentukan, menetapkan,
dan menyalurkan Bantuan di bidang pendidikan, pemuda,

- 2 -
olahraga dan kebudayaan;
2) perseorangan/kelompok masyarakat, komunitas budaya,
satuan pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh
pemerintah/ masyarakat, dan lembaga/organisasi
masyarakat lainnya yang bergerak di bidang pendidikan,
pemuda, olahraga dan kebudayaan, dalam mengajukan
proposal Bantuan; dan
3) aparat pengawas yang berwenang melaksanakan
pengawasan dan pemeriksaan; dan
b. agar Bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Biro Keuangan dan
BMN dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
2. Tujuan pemberian Bantuan sebagai berikut:
a. Bantuan operasional diberikan dalam rangka menunjang
pelaksanaan kegiatan operasional di bidang pendidikan, pemuda,
b. Bantuan sarana/prasarana diberikan dalam rangka memenuhi
penyediaan sarana/prasarana pendidikan dan kebudayaan
untuk meningkatkan mutu dan akses pendidikan dan
kebudayaan;
c. Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan
diberikan dalam rangka perbaikan, pemeliharaan, rehabilitasi
dan/atau pembangunan gedung/bangunan lembaga/organisasi
masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, pemuda,
olahraga dan kebudayaan, serta satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah/ masyarakat; dan
d. Bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA diberikan dalam rangka
membantu pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, pemuda,
olahraga dan kebudayaan yang tidak termasuk tujuan Bantuan
pada huruf a, b, dan c.

- 3 -
BAB II
PEMBERI, PENERIMA DAN PERSYARATAN,
JENIS, DAN BESARAN
A. Pemberi Bantuan
Bantuan diberikan oleh Kemendikbudristek melalui Biro Keuangan dan
BMN dan dibebankan pada DIPA Biro Keuangan dan BMN.
B. Penerima Bantuan
1. Penerima Bantuan untuk jenis Bantuan operasional, meliputi:
a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/
masyarakat untuk semua jenjang pendidikan, sanggar kegiatan
belajar, dan lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus;
b. kelompok masyarakat;
c. komunitas budaya; dan/atau
d. lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang
pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan.
2. Penerima Bantuan untuk jenis Bantuan sarana/prasarana, meliputi:
a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah/masyarakat untuk semua jenjang pendidikan,
sanggar kegiatan belajar, dan lembaga penyelenggara pendidikan
layanan khusus;
b. kelompok masyarakat;
d. lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang
3. Penerima Bantuan untuk jenis Bantuan rehabilitasi/pembangunan
gedung/bangunan, meliputi:
a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
layanan khusus; dan/atau
b. lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang
pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan yang ditetapkan
oleh PA.
4. Penerima Bantuan untuk jenis Bantuan lainnya, meliputi:
a. perseorangan/kelompok masyarakat;
b. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
layanan khusus;
d. lembaga/organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan
di bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan.
C. Persyaratan Penerima Bantuan
1. Satuan Pendidikan
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah/masyarakat untuk semua jenjang pendidikan, sanggar
kegiatan belajar, dan lembaga penyelenggara pendidikan layanan
khusus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan yang diketahui oleh:
1) komite sekolah/instansi terkait dengan tembusan ditujukan
kepada kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota
atau instansi terkait untuk satuan pendidikan yang

- 4 -
diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dalam
Lampiran II huruf A nomor 1.a. dan 2.a;
2) ketua yayasan dengan tembusan ditujukan kepada kepala
dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota atau instansi
terkait untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat sebagaimana dalam lampiran II huruf A nomor
1.a. dan 2.a;
b. surat permohonan disertai kelengkapan proposal sebagaimana
dalam lampiran II huruf A nomor 1.a. dan 2.a;
c. terdaftar pada aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
d. bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah/masyarakat untuk semua jenjang pendidikan dan
sanggar kegiatan belajar melampirkan nomor pokok sekolah
nasional (NPSN), sedangkan untuk lembaga penyelenggara
pendidikan layanan khusus melampirkan nomor pokok wajib
pajak (NPWP) satuan pendidikan.
e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas
kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi yang
disampaikan, ditandatangani di atas materai, sebagaimana dalam
lampiran II huruf A nomor 1.c. dan 2.c.
2. Lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak dalam bidang
pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan yang diketahui oleh ketua yayasan dengan
tembusan ditujukan kepada kepala dinas pendidikan
kabupaten/kota atau instansi terkait sebagaimana dalam
lampiran II huruf A nomor 3.a;
dalam lampiran II huruf A nomor 3.a;
c. Surat keterangan terkait aktivitas dan keberadaan
lembaga/organisasi masyarakat paling rendah dari lurah/kepala
desa sebagaimana dalam lampiran II huruf A nomor 7 dan/atau
terdaftar pada aplikasi Dapodik beserta nomor pokok wajib pajak
(NPWP);
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas
kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi yang
disampaikan, ditandatangani diatas materai, sebagaimana dalam
lampiran II huruf A nomor 3.a.
3. Komunitas budaya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. surat permohonan yang yang diketahui pejabat berwenang
setingkat lurah atau diatasnya/organisasi pembina sebagaimana
c. surat keterangan terkait aktivitas dan keberadaan lembaga/
organisasi masyarakat paling rendah dari lurah/kepala desa
sebagaimana dalam lampiran II huruf A nomor 7 beserta nomor
pokok wajib pajak (NPWP); dan
d. SPTJM atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi
yang disampaikan, ditandatangani di atas materai, sebagaimana
dalam lampiran II huruf A nomor 4.c.
4. Kelompok Masyarakat dan kegiatan kepanitiaan yang bergerak dalam
bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 5 -
a. surat permohonan yang diketahui Pejabat Berwenang setingkat
lurah atau diatasnya /organisasi pembina sebagaimana dalam
lampiran II huruf A nomor 5.a;
c. surat keterangan terkait aktivitas dan keberadaan kelompok
masyarakat paling rendah dari lurah/kepala desa atau
diatasnya/organisasi pembina sebagaimana dalam lampiran II
huruf A nomor 7 khusus untuk kelompok masyarakat disertai
nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan
d. SPTJM atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi
yang disampaikan, ditandatangani diatas materai, sebagaimana
dalam lampiran II huruf A nomor 5.c.
5. Perseorangan yang melakukan aktivitas di bidang pendidikan,
pemuda, olahraga dan kebudayaan harus memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. surat permohonan sebagaimana dalam lampiran II huruf A nomor
6.a;
b. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah sebagaimana
dalam lampiran II huruf nomor 7 beserta nomor pokok wajib pajak
(NPWP); dan
c. SPTJM atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi
yang disampaikan, ditandatangani diatas materai, sebagaimana
dalam Lampiran II huruf A nomor 6.c.
D. Jenis Bantuan
Jenis Bantuan terdiri atas:
1. Bantuan operasional, antara lain:
a. transport;
b. ATK; dan/atau
c. langganan daya/jasa;
2. Bantuan sarana/prasarana antara lain:
a. alat/media pembelajaran
b. alat kesenian;
c. alat praktik; dan/atau
d. alat/sarana olahraga;
3. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan pada:
a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah/
masyarakat meliputi perbaikan/pembangunan:
1) pagar;
2) prasarana olah raga;
3) mandi, cuci, kakus;
4) rumah penjaga sekolah;
5) fasilitas pendidikan karakter/tempat ibadah; dan/atau
6) rehabilitasi ringan.
b. lembaga/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang
4. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan pemerintah,
meliputi:
a. penyelenggaraan seminar, pelatihan, penataran, sosialisasi,
diseminasi, dan lokakarya bidang pendidikan, pemuda, olahraga
dan kebudayaan;
b. penyelenggaraan kegiatan keolahragaan, kepemudaan,
kepramukaan, seni dan budaya, perfilman, kepemimpinan siswa
dan kemahasiswaan;

- 6 -
c. Bantuan untuk penelitian di bidang pendidikan, pemuda,
d. Bantuan untuk organisasi profesi pendidik dan tenaga
kependidikan;
e. Bantuan yang diberikan kepada perseorangan dalam rangka
mengikuti kegiatan seminar atau pelatihan bidang pendidikan,
pemuda, olahraga dan kebudayaan di dalam atau di luar negeri,
dalam rangka penyebarluasan informasi bidang pendidikan,
pemuda, olahraga dan kebudayaan yang diberikan dengan sangat
selektif; dan/atau
f. Bantuan untuk satuan pendidikan, lembaga pendidikan dan
lembaga kebudayaan yang terdampak bencana alam atau non
alam
E. Bentuk dan Rincian Bantuan
1. Bantuan yang diberikan berbentuk barang atau uang.
2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sampai
dengan nilai di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas dengan penetapan PA.
3. Rincian Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berdasarkan
proposal yang telah disetujui tertuang dalam Surat Keputusan sesuai
dengan jenis Bantuan.

- 7 -
BAB III
MEKANISME PENETAPAN PENERIMA, PENYALURAN,
DAN PENCAIRAN BANTUAN
A. Mekanisme Penetapan Penerima Bantuan
1. Pengajuan Proposal
a. Proposal Bantuan ditujukan kepada Menteri, Sekretaris Jenderal,
atau Kepala Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal
Gedung C Lantai 9, Jl. Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta
10270 dikirim melalui POS Indonesia dengan alamat PO BOX
89000 JKP 10000.
b. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagaimana
dalam lampiran II huruf A.
2. Seleksi Proposal
a. Seleksi proposal dilakukan melalui tahapan:
1) kelengkapan administrasi proposal; dan
2) verifikasi penilaian proposal.
b. Seleksi proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan
oleh tim verifikator.
c. Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada huruf b memeriksa
kelengkapan persyaratan sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan
dan apabila:
1) proposal dinyatakan lengkap, layak, dan memenuhi
persyaratan sebagai penerima Bantuan sesuai dengan
petunjuk teknis Bantuan, maka disampaikan kepada PPK
untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan; atau
2) proposal dinyatakan tidak lengkap, tidak layak, atau tidak
memenuhi persyaratan sebagai penerima Bantuan, maka
dinyatakan tidak layak mendapatkan Bantuan dan
diberitahukan melalui surat tertulis kepada Lembaga atau
perorangan bersangkutan.
3. Penetapan Penerima
a. Penerima Bantuan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
b. Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan
nilai di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas dengan
penetapan PA.
c. Penetapan penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b berdasarkan hasil seleksi proposal.
d. Penerima Bantuan dan besaran nilai Bantuan ditetapkan dalam
surat keputusan.
B. Penyaluran Bantuan
1. Penyaluran Bantuan dilakukan berdasarkan surat keputusan
penerima Bantuan.
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dengan penerima Bantuan
sebagaimana dalam Lampiran II huruf B.
3. Bantuan yang diberikan kepada penerima Bantuan sesuai dengan nilai
dan jenis Bantuan yang tertera dalam perjanjian kerja sama.
4. Penyaluran Bantuan yang berbentuk barang dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. pemberi Bantuan melakukan pengadaan barang Bantuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah; dan

- 8 -
b. penyaluran Bantuan dilakukan secara langsung oleh Pemberi
Bantuan atau penyedia barang yang ditunjuk kepada penerima
Bantuan yang disertai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)
barang.
5. Penyaluran Bantuan yang berbentuk uang dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:
a. disalurkan melalui pembayaran langsung (LS) ke rekening bank
penerima atau melalui UP;
b. mekanisme UP dengan ketentuan:
1) diperuntukan penerima Bantuan operasional;
2) menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang dan
Perjanjian KerjaSama; dan
3) pemberian Bantuan langsung dapat diberikan setinggi-
tingginya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
c. mekanisme LS dengan ketentuan:
1) menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang dan
Perjanjian KerjaSama; dan
2) dilakukan secara sekaligus atau bertahap melalui
pemindahbukuan antar bank ke rekening penerima
Bantuan.
6. Mekanisme penyaluran Bantuan sebagai berikut.
Mulai
Proposal
Loket POS
Proposal Administrasi
Proposal
Arsip
PPK
Proposal
Verifikasi
SK
PPK
Penetapan
SK
KPA
Pengesahan
SK PPK
Perjanjian
Penerima
Perjanjian
PPK
PKS,
Kwitansi,S
K,SPP
PP SPM
Verifikasi
SPM
KPPN
SP2D
PPK
SPPn
Bank
Penyalur
Bank
Transfer
Rekening
Penerima
Penerima
Mencairkan
Bantuan
Selesai
TIDAK
TIDAK
LAYAK
LAYAK
Mekanisme Penyaluran
Bantuan

- 9 -
C. Mekanisme Pencairan Dana Bantuan
1. Mekanisme Pencairan Dana
a. Pemberian Bantuan operasional dilakukan secara sekaligus
melalui pemindahbukuan antar bank ke rekening penerima
Bantuan atau diberikan secara tunai berdasarkan SK penetapan
Penerima Bantuan.
b. Pemberian Bantuan sarana/prasarana dilakukan secara
sekaligus atau bertahap melalui pemindahbukuan antar bank ke
rekening penerima Bantuan, dengan ketentuan:
1) sekaligus, untuk Bantuan di bawah Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah); atau
2) bertahap, untuk Bantuan di atas Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) sesuai ketetapan PA dilakukan dalam 2 (dua)
tahap, tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan tahap
II sebesar 30% (tiga puluh persen).
c. Pemberian Bantuan rehabilitasi gedung/bangunan dilakukan
secara sekaligus atau bertahap melalui pemindahbukuan antar
bank ke rekening penerima Bantuan, dengan ketentuan:
1) sekaligus, untuk Bantuan di bawah Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah); atau
2) bertahap, untuk Bantuan di atas Rp100.000.000,00 (seratus
juta rupiah) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap I sebesar
70% (tujuh puluh persen) dan tahap II sebesar 30% (tiga
puluh persen).
d. Pemberian Bantuan lainnya dilakukan secara sekaligus melalui
pemindahbukuan antar bank ke rekening penerima Bantuan.
2. Persyaratan Pencairan Dana
a. Syarat-syarat pencairan dana Bantuan operasional dan Bantuan
lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan pemerintah yang
ditetapkan oleh PA terdiri atas:
1) surat keputusan penerima Bantuan;
2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dalam Lampiran II huruf
B; dan
3) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani
oleh penerima Bantuan dan PPK.
b. Persyaratan pencairan dana Bantuan sarana/prasarana dan
Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan untuk
nilai Bantuan di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
terdiri atas:
2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dalam Lampiran II huruf
B; dan
3) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani
oleh penerima Bantuan dan PPK.
c. Persyaratan pencairan dana Bantuan sarana/prasarana dan
Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan untuk
nilai Bantuan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan
dana Bantuan setelah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani
oleh penerima Bantuan dan PPK, dengan syarat-syarat
sebagai berikut:
a) surat keputusan penerima Bantuan;
b) Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana dalam lampiran II
huruf B; dan

- 10 -
c) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima Bantuan dan PPK; dan
2) tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan
dana Bantuan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai
50% (lima puluh persen) dari keseluruhan tahapan
penyelesaian fisik. Penerima Bantuan wajib memberikan:
a) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima Bantuan dan PPK;
b) laporan kemajuan tingkat penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima
Bantuan, sebagaimana dalam lampiran II huruf D; dan
c) foto hasil pelaksanaan pekerjaan tahap pertama.
d. Pemberian Bantuan dalam bentuk barang:
2) surat Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana dalam lampiran II;
3) kontrak pengadaaan barang dan/atau jasa dengan penyedia
barang dan/atau jasa dengan melampirkan kuitansi, surat
setoran pajak, berita acara serah terima atau berita acara
penyelesaian pekerjaan.
3. Prosedur Pencairan Dana
a. PPK menerbitkan SPP dengan ketentuan sebagai berikut:
1) SPP-LS untuk pemberian Bantuan operasional, Bantuan
sarana/prasarana, Bantuan rehabilitasi/pembangunan
gedung/ bangunan, dan Bantuan lainnya yang memiliki
karakteristik Bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA;
2) SPP-UP/TUP untuk pemberian Bantuan operasional.
b. Penyaluran dan pencairan dana Bantuan dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut.
1) PPK menerbitkan SPP-LS atas dasar:
b) Perjanjian Kerja Sama;
c) kuitansi bukti penerimaan uang; dan
d) laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan (khusus
untuk pembayaran tahap II Bantuan rehabilitasi
gedung/bangunan yang dilakukan secara bertahap).
2) PPK menerbitkan SPP-UP/TUP atas dasar:
b) Perjanjian Kerja Sama; dan
c) kuitansi bukti penerimaan uang.
3) PPK menyampaikan SPP-LS dan/atau SPP-UP/TUP kepada
PP-SPM untuk diterbitkan SPM-LS dan/atau SPM-UP/TUP
atas dasar:
b) Perjanjian Kerja Sama; dan
c) kuitansi bukti penerimaan uang.
4) SPM-LS atau SPM-UP/TUP yang diajukan ke KPPN Jakarta
III digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D;
5) Berdasarkan SP2D, selanjutnya PPK menerbitkan SPPn
kepada bank penyalur untuk mentransfer dana ke rekening
penerima Bantuan.
c. Prosedur Penyaluran Bantuan Barang
Bantuan dalam bentuk barang atau jasa dilaksanakan melalui
mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan cara:

- 11 -
1) PPK melakukan perjanjiaan/kontrak penyediaan barang
dengan pihak ketiga/penyedia barang;
2) PPK melakukan serah terima barang kepada penerima
Bantuan;
3) PPK dan penerima Bantuan menandatangani Berita Acara
Serah Terima Barang; dan
4) Dokumentasi atau foto serah terima barang.

- 12 -
BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN, PENGEMBALIAN SISA,
PERPAJAKAN, RETUR, DAN SANKSI
A. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
1. Penerima Bantuan memiliki kewajiban sebagai berikut.
a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Biro
Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui alamat
Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270 dengan alamat
PO BOX 89000 JKP 10000 dengan melampirkan sesuai ketentuan
sebagai berikut.
1) Bantuan Operasional
a) Laporan pertanggungjawaban Bantuan operasional
sebagaimana tercantum dalam format lampiran II huruf
E yang memuat:
(1) jumlah penerimaan, penggunaan, dan sisa dana;
(2) pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama; dan
(3) pernyataan bahwa bukti pengeluaran disimpan di
lembaga untuk dokumen pemeriksaan.
b) Bukti surat setoran sisa dana ke rekening bank
penyalur (apabila ada) sebagaimana terlampir pada
Lampiran II huruf C.
c) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b paling lama 30 (tiga puluh
hari) setelah pekerjaan selesai.
d) Dalam hal waktu penyampaian laporan tidak dilakukan
sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan
sebagaiaman dimaksud pada huruf c, maka
penyelesaian laporan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Bantuan Sarana/Prasarana, Bantuan Rehabilitasi/
Pembangunan Gedung/Bangunan, dan Bantuan Lainnya
yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah.
a) Berita acara serah terima yang memuat:
(1) jumlah penerimaan, penggunaan, dan sisa dana;
(2) pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama; dan
(3) pernyataan bahwa bukti pengeluaran disimpan di
lembaga untuk dokumen pemeriksaan. (Format
laporan terlampir pada Lampiran II huruf F).
b) Bukti surat setoran sisa dana ke rekening bank
penyalur (apabila ada) sebagaimana terlampir pada
Lampiran II huruf C.
c) Dokumentasi foto/video.
d) Batas waktu penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b paling lambat 30 (tiga
puluh hari) setelah pekerjaan selesai.
e) Dalam hal waktu penyampaian laporan tidak dilakukan
sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan
sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka
penyelesaian laporan dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 13 -
b. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Biro
Keuangan dan BMN dapat melalui sistem/aplikasi bantuan
pemerintah.
c. Mengarsipkan asli/fotokopi laporan pertanggungjawaban
sebagaimana yang dilaporkan pada Kepala Biro Keuangan dan
BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi.
d. Mengarsipkan dokumen bukti pembelian/ pengeluaran telah
disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
fungsional.
2. Sebelum fisik laporan pertanggungjawaban dikirimkan melalui POS,
LPJ discan terlebih dahulu kemudian dikirimkan melalui email Biro
Keuangan dan BMN dengan alamat
bantuanpemerintah.rokeu@kemdikbud.go.id, dengan mencantumkan
nama lembaga beserta nomor perjanjian kerja sama pada kolom
subjek/judul email nya atau melalui nomor Whatsapp (WA) Biro
Keuangan dan BMN 081337991137.
3. Dana Bantuan harus digunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan Perjanjian Kerja Sama.
4. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan
disampaikan kepada Biro Keuangan dan BMN paling lambat 30 hari
setelah pekerjaan selesai.
5. Penerima Bantuan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan
dana Bantuan dari Biro Keuangan dan BMN.
6. Kegiatan pengelolaan dana Bantuan mencakup pencatatan dan
pertanggungjawaban penggunaan dana, yang antara lain meliputi:
a. setiap transaksi harus didukung dengan bukti yang sah dan di
catat dalam buku kas umum;
b. bukti pengeluaran uang dengan nominal diatas Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) dikenakan biaya materai; dan
c. dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai
barang/jasa yang dibayar, tanggal dan nomor bukti.
7. Dalam hal Bantuan menghasilkan aset, maka pengelolaan aset
dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penerima Bantuan yang menghasilkan aset harus mencatatkan
ke dalam buku inventaris penerima Bantuan.
b. Dalam hal penerima Bantuan yang menghasilkan aset merupakan
satuan pendidikan/lembaga pemerintah yang diselenggarakan
oleh pemerintah daerah, maka dalam rangka pencatatan aset
daerah, satuan pendidikan penerima Bantuan harus melaporkan
BAST Aset kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas
Pendidikan sebagai barang milik daerah.
c. Dalam hal penerima Bantuan merupakan satuan
pendidikan/lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat,
maka dalam rangka pencatatan aset lembaga satuan pendidikan
penerima Bantuan melaporkan BAST Aset kepada badan hukum
penyelenggara sebagai barang milik lembaga.
d. Satuan Pendidikan/Lembaga/Organisasi penerima Bantuan
wajib memberikan kode/prasasti barang disertai nama pemberi
dan tahun Bantuan, dengan tulisan:

- 14 -
Bantuan dari Biro Keuangan dan BMN
Kemendikbudristek Tahun …
Kode Barang : …
8. Pemerintah daerah berdasarkan berita acara serah terima aset
selanjutnya mencatat aset Bantuan dimaksud dalam laporan barang
milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
B. Pengembalian sisa dana
Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Bantuan wajib mengembalikan sisa
dana tersebut ke kas negara sesuai dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Penerima Bantuan menghubungi Biro Keuangan dan BMN via
telepon/email untuk meminta kode billing pengembalian sisa dana,
dengan memberikan informasi meliputi nama lembaga, jenis Bantuan,
nomor Perjanjian Kerja Sama, dan besaran sisa dana yang akan
dikembalikan ke kas negara.
2. Setelah mendapatkan kode billing dari Bendahara Pengeluaran Biro
Keuangan dan BMN melalui aplikasi TBS (Treasury Billing System),
penerima Bantuan mendatangi bank setempat untuk menyetorkan
sisa dana.
3. Penerima Bantuan wajib memberikan konfirmasi atas penyetoran sisa
dana tersebut dengan menghubungi kembali Biro Keuangan dan BMN
dan mengirimkan scan bukti setoran ke email Biro Keuangan dan BMN
dengan alamat: bantuanpemerintah.rokeu@kemdikbud.go.id.
4. Adapun mekanisme pengembalian sisa dana, yaitu dengan
menggunakan:
a. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) apabila disetorkan
dalam tahun anggaran berjalan dengan kode MAK antara lain
521233, 526122, 526123, 526312, 526112 dan 526311;
b. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) apabila disetorkan pada tahun
anggaran berikutnya dengan kode MAP 425912.
C. Ketentuan Perpajakan
1. Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tidak memungut pajak
pemberian Bantuan kepada penerima Bantuan.
2. Pemungutan pajak merupakan tanggung jawab penerima Bantuan
sebagaimana terlampir pada lampiran III.
3. Penerima Bantuan memungut pajak terhadap setiap
transaksi/pembayaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
D. Ketentuan Retur
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bank penyalur, dana Bantuan
yang diretur akan disalurkan kembali setelah:
1. penerima Bantuan menyampaikan surat keterangan pengaktifan
kembali dari bank (untuk retur karena rekening pasif); atau
2. penerima Bantuan menyampaikan surat pernyataan perubahan
rekening dengan melampirkan fotokopi rekening yang baru, apabila
penerima Bantuan mengajukan perubahan rekening.

- 15 -
E. Sanksi
1. Dalam hal penerima Bantuan tidak menggunakan Bantuan sesuai
dengan peruntukan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama,
maka penerima Bantuan harus mengembalikan nominal bantuan
Bantuan yang telah digunakan yang tidak sesuai dengan Perjanjian
Kerja Sama dan tidak akan diberikan Bantuan pada tahun-tahun
berikutnya.
2. Dalam hal penggunaan Bantuan digunakan untuk kepentingan
pribadi, secara melawan hukum, dan/atau merugikan keuangan
negara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima Bantuan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mengembalikan seluruh dana Bantuan yang diterima tersebut ke Kas
Negara.
3. Dalam hal tidak menyampaikan LPJ, lembaga yang bersangkutan
tidak dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan Bantuan pada tahun
berikutnya.
F. Mekanisme Penggunaan dan Pertanggungjawaban
Mulai
Penerima
Pencairan
Dana
Bantuan
Dana
Bantuan
Pembelanjaan
Sesuai PKS dan
RAB
LPJ dan Foto
Pelaksanaan
PO BOX dan atau
Input
Aplikasi/Email/WA
PPK
Input Data
Arsip
Selesai
Mekanisme Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan

- 16 -
BAB V
PENGENDALIAN MUTU
A. Sosialisasi
1. Dalam rangka penyebaran informasi mengenai penyaluran Bantuan
pada Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan, dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Biro Keuangan dan
BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi dapat melakukan sosialisasi penyelenggaraan
Bantuan.
2. Sosialisasi sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan oleh Biro
Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, dan
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan mengundang calon
penerima Bantuan mengikuti kegiatan sosialisasi penyelenggaraan
Bantuan dengan metode luring dan daring.
B. Monitoring dan Evaluasi
1. Monitoring
Monitoring dilakukan secara sampel oleh Biro Keuangan dan BMN
guna memperoleh data dan informasi tentang:
a. ketepatan sasaran penerima Bantuan;
b. ketepatan nilai besaran Bantuan;
c. ketepatan penggunaan Bantuan; dan
d. permasalahan lainnya dalam penerimaan dan penggunaan
Bantuan.
2. Evaluasi
a. secara periodik, PPK melaporkan Penerima yang belum
mengirimkan Laporan Pertanggungjawaban kepada KPA.
b. berdasarkan hasil monitoring, Biro Keuangan dan BMN melakukan
evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program
pemberian Bantuan dan perbaikan tata kelola.
C. Pengawasan
Pengawasan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan dilakukan oleh
aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
D. Ketentuan Lain-Lain
1. Keabsahan dan kebenaran dokumen administrasi yang disampaikan
kepada Biro Keuangan dan BMN sepenuhnya menjadi tanggung jawab
penerima Bantuan.
2. Proposal Bantuan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan dan
dinyatakan tidak layak, akan diarsipkan/dimusnahkan pada Biro
Keuangan dan BMN.
3. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap prosedur atau ketentuan
penyaluran dana Bantuan ini dapat dilaporkan kepada Kepala Biro
Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek melalui
email bantuanpemerintah.rokeu@kemdikbud.go.id. atau melalui nomor
Whatsapp (WA) Biro Keuangan dan BMN 081337991137.

- 17 -
BAB VI
PENUTUP
1. Bantuan yang disalurkan merupakan bentuk apresiasi dan perhatian
pemerintah dalam bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan
dengan harapan bantuan yang diterima menjadi stimulus dalam upaya
Kemendikbudristek untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
dan kebudayaan.
2. Informasi dan komunikasi terkait dengan Bantuan Pemerintah dapat
menghubungi nomor Whatsapp (WA) Biro Keuangan dan BMN
081337991137 atau email: bantuanpemerintah.rokeu@kemdikbud.go.id.
3. Pelaksanaan belanja bantuan pemerintah hendaknya memerhatikan
usulan dan rincian belanja yang diajukan dan dijalankan secara efisien,
efektif, dan akuntabel.
4. Laporan pertanggungjawaban Bantuan agar segera disampaikan ke Biro
Keuangan dan BMN setelah pelaksanaan pekerjaan/belanja dilaksanakan.
TTD.
SUHARTI
Kepala Biro Hukum
ttd.
Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN II
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2024
FORMAT PROPOSAL BANTUAN, PERJANJIAN KERJA SAMA, LAPORAN
KEMAJUAN, SURAT PERNYATAAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN
BERITA ACARA SERAH TERIMA
A. Format Proposal Bantuan
1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/
Masyarakat meliputi sekolah menengah atas, sekolah menengah
kejuruan, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, sekolah luar
biasa untuk semua jenjang pendidikan, sanggar kegiatan belajar, dan
lembaga penyelenggara pendidikan layanan khusus dengan format
sebagai berikut.
a. Surat Permohonan
KOP SURAT LEMBAGA
Nomor : … Tanggal ………
Lampiran : …
Hal : (Permohonan Bantuan)
Kepada Yth.
Kepala Biro Keuangan dan BMN
Setjen Kemendikbudristek
Gedung C Lt.9 Jln. Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta Pusat 10270
Sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah pada Biro
Keuangan dan BMN dengan ini kami sampaikan permohonan dana bantuan
pemerintah untuk keperluan (Operasional, Sarana dan Prasarana,
Rehab/Pembangunan, Bantuan Lainnya)*
Bersama ini kami sampaikan kelengkapan proposal sebagaimana terlampir:
1. fotokopi NPSN (Khusus Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah/masyarakat meliputi sekolah menengah atas, sekolah
menengah kejuruan, sekolah menengah pertama, sekolah dasar, sekolah
luar biasa untuk semua jenjang pendidikan dan sanggar kegiatan
belajar);
2. profil satuan pendidikan;**
3. fotokopi NPWP satuan Pendidikan;
4. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan;
5. nomor rekening bank atas nama satuan pendidikan;***
6. foto gedung/bangunan yang akan direhabilitasi (khusus bantuan
rehabilitasi gedung/bangunan);
7. nomor telepon/handphone kepala satuan pendidikan yang aktif dan
alamat email;
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran dan
keabsahan dokumen administrasi yang disampaikan, ditandatangani
diatas materai.
Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat menyetujui
permohonan kami dengan rencana anggaran biaya sebagaimana terlampir.
Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya,
kami ucapkan terima kasih.

- 2 -
(Komite Sekolah/Instansi Terkait/ (Kepala Satuan Pendidikan)
Ketua Yayasan)****)
(ttd dan stempel) (ttd dan stempel)
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
Tembusan:
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi atau Instansi Terkait*****)
Keterangan:
*) pilih salah satu;
**) sesuai cetak profil satuan pendidikan dari aplikasi Dapodik;
***) fotokopi nomor rekening bank atas nama satuan pendidikan;
****) komite sekolah/instansi terkait untuk satuan pendidikan yang
diselenggarakan oleh pemerintah atau ketua yayasan untuk satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
*****) tembusan kepada kepala dinas pendidikan yang menaungi atau instansi
terkait.
b. Rencana Anggaran Biaya
Rencana Anggaran Biaya
Terbilang: …
(Kepala Satuan
Pendidikan)
(ttd dan stempel)
(Nama Lengkap)
No Uraian Volume Satuan
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
Jumlah Total ...
c. SPTJM atas Kebenaran dan Keabsahan Dokumen Administrasi
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : …
NIP/NIK : …
Jabatan : …
Alamat Lembaga : …
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:
1. Saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan dokumen
administrasi yang diajukan; dan
2. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum atas proposal yang
saya ajukan, saya bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya
…, … … 202…
Yang Bertanda Tangan
(Materai, ttd dan stempel)
(Nama Lengkap)

- 3 -
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat setingkat
Perguruan Tinggi dengan format sebagai berikut:
a. Surat Permohonan
KOP SURAT LEMBAGA
Lamp : …
Kepada Yth.
1. fotokopi NPSPN (Nomor Pokok Sekolah Nasional);
2. profil satuan pendidikan;**
3. fotocopy akreditasi:
4. fotokopi NPWP satuan Pendidikan;
5. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan;
6. nomor rekening bank atas nama satuan pendidikan;***
7. foto gedung/bangunan yang akan direhabilitasi (khusus bantuan
rehabilitasi gedung/bangunan);
8. nomor telepon/handphone kepala satuan pendidikan yang aktif dan
alamat email;
diatas materai.
Pimpinan Perguruan Tinggi/ (Kepala Satuan Pendidikan)
Ketua Yayasan)
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
Keterangan:
*) pilih salah satu;
**) sesuai cetak profil satuan pendidikan dari aplikasi PDDikti;
***) fotokopi nomor rekening bank atas nama satuan pendidikan.
Terbilang: …
(Kepala Satuan
Pendidikan)
(ttd dan stempel)
(Nama Lengkap)
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
Jumlah Total ...

- 4 -
Nama : …
NIP/NIK : …
Jabatan : …
perundangan-undangan.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.
…, …… 202…
(materai, ttd dan stempel)
(Nama Lengkap)
3. Lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang
pendidikan, pemuda, olahraga, dan kebudayaan dengan format
sebagai berikut:
a. Surat Permohonan
KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI
Lampiran : …
Kepada Yth.
1. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh ketua lembaga/organisasi;
2. fotokopi NPWP Lembaga/Organisasi Masyarakat;
3. fotokopi kartu tanda penduduk ketua lembaga/organisasi;
4. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah atau bukti terdaftar
pada Online Single Submission (OSS);
5. foto eksistensi Lembaga (bangunan tampak depan dan plang nama);
6. fotokopi akte pendirian dan/atau surat keterangan lainnya yang setara;
7. nomor rekening bank atas nama organisasi atau nomor rekening bank
atas nama pribadi (fotokopi) yang disertai surat pernyataan bahwa dana
bantuan akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang diusulkan
(khusus untuk kegiatan kepanitiaan);
8. nomor telepon dan/atau handphone ketua lembaga/organisasi yang
aktif dan alamat email.
9. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran dan
diatas materai.

- 5 -
Mengetahui.
(Pejabat berwenang/Organisasi Pembina)** (Ketua
Lembaga/Organisasi)
(nama lengkap) (Nama
Lengkap)
Keterangan:
*) pilih salah satu.
**) Pejabat berwenang setingkat lurah atau diatasnya.
Terbilang: …
(Ketua Lembaga/Organisasi)
(ttd dan stempel)
(Nama Lengkap)
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
Jumlah Total ...
Nama : …
NIP/NIK : …
Jabatan : …
perundangan-undangan
…, …… 202…
(Nama Lengkap)
4. Komunitas budaya dengan format sebagai berikut:
a. Surat Permohonan
KOP SURAT KOMUNITAS
Lamp : …
Kepada Yth.

- 6 -
pemerintah untuk keperluan (Operasional, Sarana dan Prasarana, Bantuan
Lainnya)*
1. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh ketua komunitas;
2. fotokopi NPWP Komunitas Budaya;
3. fotokopi kartu tanda penduduk ketua komunitas;
4. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah atau bukti terdaftar
pada Online Single Submission (OSS);
5. foto eksistensi Lembaga (bangunan tampak depan dan plang nama);
6. fotokopi akte pendirian dan/atau surat keterangan lainnya yang setara;
7. fotokopi nomor rekening bank atas nama organisasi atau nomor
rekening bank atas nama pribadi yang disertai surat pernyataan bahwa
dana bantuan akan digunakan untuk membiayai kegiatan yang
diusulkan (khusus untuk kegiatan kepanitiaan);
8. nomor telepon dan/atau handphone ketua komunitas yang aktif dan
alamat email.
9. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran dan
diatas materai.
Mengetahui.
(Pejabat berwenang)** (Ketua Komunitas)
(nama lengkap) (Nama Lengkap)
Keterangan:
**) pejabat berwenang setingkat lurah atau diatasnya.
Terbilang: …
(Ketua Komunitas)
(ttd dan stempel)
(Nama Lengkap)
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
Jumlah Total ...
Nama : …
NIP/NIK : …
Jabatan : …

- 7 -
…, ……202…
(Materai, Cap Basah)
(Nama Lengkap)
5. Kelompok masyarakat dan kegiatan kepanitiaan dengan format
sebagai berikut:
a. Surat Permohonan
KOP SURAT
Lamp : …
Kepada Yth.
pemerintah untuk keperluan (Operasional, Sarana dan Prasarana, Bantuan
Lainnya)*
1. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh ketua kelompok
masyarakat/ketua panitia;
2. fotokopi NPWP (khusus Kelompok Masyarakat);
3. fotokopi kartu tanda penduduk ketua pengurus/panitia dan bendahara;
4. surat keputusan kepanitiaan/kepengurusan yang ditandatangani oleh
ketua panitia dan pejabat yang berwenang;
5. foto eksistensi Lembaga (bangunan tampak depan dan plang nama)
(Khusus Kelompok Masyarakat);
6. fotokopi nomor rekening bank penerima bantuan;
7. nomor telepon dan/atau handphone ketua pengurus/panitia yang aktif;
dan
8. alamat email; dan
diatas materai.
Mengetahui.
(Pejabat berwenang) (Ketua Kelompok
Masyarakat/Panitia)
(nama lengkap) (Nama Lengkap)
Keterangan:
**) pejabat berwenang setingkat lurah atau diatasnya.

- 8 -
Terbilang: …
(Ketua)
(ttd dan stempel)
(Nama Lengkap)
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
Jumlah Total ...
Nama : …
NIP/NIK : …
Jabatan : …
…, …… 202…
(Nama Lengkap)
6. Perseorangan dengan format sebagai berikut:
a. surat permohonan
Lamp : …
Kepada Yth.
Gedung C Lt.9 Jln. Jenderal Sudirman – Senayan
Jakarta Pusat 10270
pemerintah untuk keperluan Bantuan lainnya.
1. rencana anggaran biaya ditandatangani oleh pemohon;
2. kartu tanda penduduk (fotokopi);
3. fotokopi NPWP;
4. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah;
5. fotokopi nomor rekening bank penerima bantuan;
6. nomor telepon dan/atau handphone yang aktif dan alamat email; dan

- 9 -
7. SPTJM atas kebenaran dan keabsahan dokumen administrasi yang
disampaikan, ditandatangani diatas materai.
(ttd)
(Nama Lengkap)
Terbilang: …
(ttd)
(Nama Lengkap)
Harga Satuan
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
... ... ... ... ...
Jumlah Total ...
Nama : …
NIP/NIK : …
Jabatan : …
…, …… 202…
(Materai dan ttd)
(Nama Lengkap)

- 10 -
7. Surat Keterangan terkait aktivitas berupa Surat Keterangan domisili
dari Pejabat Berwenang setingkat lurah atau diatasnya/organisasi
pembina.
KOP SURAT (Pejabat Berwenang setingkat lurah atau diatasnya/organisasi
pembina)
SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor : …
Yang bertanda tangan dibawah ini (Pejabat Berwenang setingkat lurah atau
diatasnya /organisasi pembina) menerangkan bahwa:
Nama Lembaga/Organisasi/Komunitas/Kelompok/Kepanitiaan
Adalah benar berdomisili pada
Alamat Lembaga/Organisasi/Komunitas/Kelompok/Kepanitiaan
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.
(Tempat, Tanggal)
(Ttd dan Stempel)
(Nama)

- 11 -
B. Format Perjanjian Kerja Sama
1. Format perjanjian kerja sama pemberian bantuan sarana/prasarana,
bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan dengan nilai
di bawah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bantuan
operasional dan bantuan lainnya yang ditetapkan oleh PA dalam
bentuk uang sebagai berikut:
PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBERIAN BANTUAN ...
TAHUN ANGGARAN 202…
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
DENGAN
…
NOMOR : …
TANGGAL : …
Pada hari ini … tanggal … bulan …tahun … telah diadakan Perjanjian Kerja Sama
Pemberian Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
antara:
1. Nama : …
NIP : …
Jabatan : …
Alamat : …
Bertindak untuk dan atas nama Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : …
Pimpinan/Ketua : …
Alamat : …
Bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama
PIHAK KESATU mengadakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA berupa pemberian
bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat
Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pasal 2
Tanggung Jawab
(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana
bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU.
(2) Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap pelaksanaan penggunaan dana
bantuan pemerintah yang diterima dari PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA
bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum yang berlaku.
(3) PIHAK KEDUA bertanggun gjawab penuh terhadap kebenaran dan keabsahan
dokumen kelengkapan dalam proposal yang diajukan kepada pihak Kesatu.
Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
(1) PIHAK KESATU berhak:
a. menetapkan penerima bantuan;
b. menetapkan jumlah dana bantuan; dan
c. menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan
pemerintah dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban:
a. melakukan pengecekan kelengkapan data yang dipersyaratkan dalam
pengajuan proposal permohonan;

- 12 -
b. menyalurkan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank penyalur
sesuai dengan ketentuan;
c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan oleh PIHAK
KEDUA sesuai dengan ketersediaan sumber daya;
d. meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK
KEDUA; dan
e. memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila dalam pelaksanaan
kegiatan dan penggunaan dana bantuan tersebut tidak sesuai dengan
Perjanjian Kerja Sama.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA berhak:
a. menerima dana bantuan dari PIHAK KESATU sesuai dengan Perjanjian
Kerja Sama; dan
b. menggunakan dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran
bantuan pemerintah dan RAB yang disepakati.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. melaksanakan pekerjaan/menggunakan bantuan sesuai dengan yang
telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA;
b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah diterima
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak
memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun yang terkait
dengan penerimaan dana bantuan;
c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana dan pelaksanaan pekerjaan bantuan kepada PIHAK KESATU;
d. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan,
penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan dana sesuai dengan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
e. bertanggung jawab menyampaikan pencatatan aset kepada Dinas
terkait/yayasan apabila bantuan menghasilkan aset; dan
f. menaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK
KESATU, baik secara lisan maupun tertulis.
Pasal 5
Jenis Pekerjaan
PIHAK KEDUA menerima dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang diajukan berupa ...
Pasal 6
Nilai dan Rincian Dana Bantuan
(1) Nilai dana bantuan yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp … ,- terbilang ( …).
(2) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain
untuk:
a. ... ;
b. ... ;
c. ... ;
d. ... ;
Pasal 7
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
(1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama … (…) hari kalender terhitung
sejak dana diterima.
(2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang atas persetujuan
PIHAK KESATU, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari PIHAK
KEDUA dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- 13 -
Pasal 8
Penyaluran Dana Bantuan
(1) Penyaluran dana bantuan akan dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi
dan surat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan
PIHAK KEDUA;
(2) Penyaluran dana bantuan pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. Bendahara Pengeluaran; atau
b. Proses pemindahbukuan secara langsung melalui Bank … ke rekening
PIHAK KEDUA:
Nama Bank : …
Cabang/Unit : …
Nomor Rekening : …
Atas Nama : …
Pasal 9
Ketentuan Sanksi
(1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATU atau temuan aparat pengawas internal/eksternal, ternyata PIHAK
KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan dalam melaksanakan
kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU akan
menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK
KEDUA.
(2) Teguran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk
memperbaiki/ menyelesaikan segala bentuk kesalahan/ kekeliruan yang telah
dilakukan.
(3) Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai sebagaimana
yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau digunakan untuk
kepentingan pribadi, maka penerima bantuan wajib mengembalikan dana
bantuan yang telah diterima ke Kas Negara.
Pasal 10
Pengembalian dana bantuan
(1) Dana bantuan dikembalikan ke Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi, karena:
a. dana bantuan dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah disepakati
dalam Perjanjian Kerja Sama;
b. dana bantuan tidak dipergunakan seluruhnya/terdapat sisa dana;
dan/atau
c. alasan lainnya.
(2) Pengembalian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PIHAK
KEDUA melalui Bank … cabang setempat dengan terlebih dahulu menghubungi
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendapatkan kode billing
dari aplikasi SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online).
(3) Pihak KEDUA mengembalikannya ke kas negara melalui mekanisme:
a. SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) apabila dalam tahun anggaran
berjalan dengan kode MAP (disesuaikan dengan kode akun pengeluaran);
dan
b. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) apabila tahun anggaran berikutnya
dengan kode MAP 423958.
Pasal 11
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
(1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU 30 (tiga puluh) hari setelah
pekerjaan selesai.
(2) Laporan pertanggungjawaban sesuai yang disebutkan pada ayat (1) tersebut
harus dilampiri:
a. laporan pertanggungjawaban bantuan operasional (khusus untuk bantuan
operasional);

- 14 -
b. berita acara serah terima (khusus untuk bantuan sarana/prasarana,
bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan
lainnya yang ditetapkan oleh PA);
c. bukti surat setoran sisa dana (apabila terdapat sisa dana); dan
d. dokumentasi/foto kegiatan atau barang yang dihasilkan/dibeli.
(3) Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, pembelian material,
dan bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya disimpan oleh
PIHAK KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.
(4) PIHAK KEDUA wajib memberikan kode barang atau prasasti berupa nama
pemberi dan tahun bantuan.
Pasal 12
Penanggungan Resiko
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membebaskan dan menanggung tanpa batas
PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap akibat yang timbul atas semua
konsekuensi hukum dan biaya sehubungan dengan ditandatanganinya perjanjian
ini.
Pasal 13
Keadaan Memaksa (Force Majeure)
(1) Yang dimaksud keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa seperti:
bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-
hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada
hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
(2) Apabila terjadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat perjanjian dan
pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 14
Perubahan/Adendum
(1) Dalam hal penerima bantuan mengajukan perubahan peruntukan, maka
usulan perubahan secara tertulis disampaikan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui permohonan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan perubahan surat
Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Pasal 15
Ketentuan Lain-Lain
(1) Surat Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah
pihak.
(2) Biaya materai dalam surat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK
KEDUA.
(3) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas
persetujuan kedua belah pihak.
(4) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-
masing dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
(5) Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kerja Sama.
Jakarta, … …………… 202..
PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,
...
NIP …
PIHAK KEDUA
Pimpinan/Ketua
…
NIP. …
materai
dan stempel

- 15 -
*) Dibuat rangkap 2 (dua),
1 (satu) untuk disimpan oleh PIHAK KESATU (bermaterai),
1 (satu) untuk disimpan oleh PIHAK KEDUA (bermaterai)
2. Format perjanjian kerja sama pemberian bantuan sarana/prasarana
dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dengan
nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam bentuk
uang sebagai berikut:
PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBERIAN BANTUAN …
TAHUN ANGGARAN 202…
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
DENGAN
…
NOMOR : …
TANGGAL : …
Pada hari ini … tanggal … bulan …tahun … telah diadakan Perjanjian Kerja Sama
Pemberian Bantuan Pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,
antara :
1. Nama : …
NIP : …
Jabatan : …
Alamat : …
Bertindak untuk dan atas nama Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. Nama : …
Pimpinan/Ketua : …
Alamat : …
Bertindak untuk dan atas nama penerima bantuan, yang selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Pasal 1
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama
PIHAK KESATU mengadakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA berupa pemberian
bantuan pemerintah pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat
Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Pasal 2
Tanggung Jawab
(1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana
bantuan yang diterima dari PIHAK KESATU.
(2) Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap penggunaan dana bantuan yang diterima
dari PIHAK KESATU maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap
konsekuensi hukum yang berlaku.
(3) Pihak KEDUA bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran dan keabsahan
dokumen kelengkapan dalam proposal yang diajukan kepada PIHAK KESATU.
Pasal 3
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
(1) PIHAK KESATU berhak:
a. menetapkan lembaga/organisasi penerima bantuan;
b. menetapkan jumlah dana bantuan untuk setiap penerima bantuan; dan
c. menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dan pelaksanaan
bantuan dari PIHAK KEDUA sesuai ketentuan.
(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

- 16 -
a. melakukan pengecekan kelengkapan data yang dipersyaratkan dalam pengajuan
proposal permohonan;
b. menyalurkan dana bantuan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank penyalur sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;
c. bila diperlukan, ikut mengawasi/monitoring dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
d. meminta laporan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
dan
e. memberikan teguran dan/atau sanksi kepada PIHAK KEDUA, baik secara lisan
maupun tertulis, apabila dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana
bantuan tersebut tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
Pasal 4
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA berhak:
a. menerima dana bantuan dan PIHAK KESATU sesuai dengan surat Perjanjian
Kerja Sama; dan
b. mengelola dana bantuan sesuai dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan
pemerintah dan RAB yang diajukan.
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. melaksanakan pekerjaan/menggunakan bantuan sesuai dengan yang telah
disepakati antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
b. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan yang telah diterima
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan tidak memberikan
imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun, dalam pemberian dana
bantuan;
c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana dan pelaksanaan pekerjaan bantuan kepada PIHAK KESATU;
d. bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala bentuk penyimpangan,
penyalahgunaan, dan pelanggaran penggunaan dana sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku; dan
e. menaati teguran/peringatan/sanksi yang disampaikan oleh PIHAK KESATU,
baik secara lisan maupun tertulis.
Pasal 5
Jenis Pekerjaan
PIHAK KEDUA menerima dana bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU untuk
melaksanakan pekerjaan sesuai dengan proposal yang diajukan berupa …
Pasal 6
Nilai dan Rincian Dana Bantuan
(1) Nilai dana bantuan yang diberikan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp … terbilang ( … )
(2) Nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
a. …
b. …
c. …
d. …
Pasal 7
Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan
(1) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan selama … ( … ) hari kalender terhitung
sejak dana diterima.
(2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dapat diperpanjang atas persetujuan
PIHAK KESATU, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari PIHAK
KEDUA dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 8
Penyaluran Dana Bantuan
(1) Penyaluran dana bantuan akan dilakukan setelah semua persyaratan dipenuhi
dan surat Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK
KEDUA.
(2) Penyaluran dana bantuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan
dalam 2 (dua) tahap yaitu:
a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan setelah Perjanjian
Kerja Sama ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- 17 -
b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan setelah prestasi
pekerjaan telah mencapai 50% dari keseluruhan tahapan penyelesaian fisik.
(3) Penyaluran dana bantuan pada ayat (2), dilakukan melalui proses
pemindahbukuan secara langsung dari rekening PIHAK KESATU pada Bank …
ke rekening PIHAK KEDUA:
Nama Bank : …
Cabang/Unit : …
Nomor Rekening : …
Atas Nama : …
Pasal 9
Sanksi
(1) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATU atau temuan aparat pengawas internal/eksternal, ternyata PIHAK
KEDUA terbukti melakukan kekeliruan/kesalahan baik dalam melaksanakan
kegiatan/program yang telah disepakati, maka PIHAK KESATU akan
menyampaikan teguran baik secara lisan maupun tertulis kepada PIHAK
KEDUA.
(2) Teguran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA berisi permintaan untuk
memperbaiki/menyelesaikan segala bentuk kesalahan/kekeliruan yang telah
dilakukan.
(3) Apabila PIHAK KEDUA terbukti menggunakan dana tidak sesuai sebagaimana
yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau digunakan untuk
kepentingan pribadi, maka penerima bantuan wajib mengembalikan dana
bantuan yang telah diterima ke Kas Negara.
Pasal 10
Pengembalian dana bantuan
(1) Dana bantuan dikembalikan ke Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi, karena:
a. Dana bantuan dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah disepakati
dalam Perjanjian Kerja Sama;
b. Dana bantuan tidak dipergunakan seluruhnya/terdapat sisa dana;
c. Alasan lainnya.
(3) Pihak KEDUA mengembalikannya ke kas negara melalui mekanisme:
a. SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) apabila dalam tahun anggaran
berjalan dengan kode MAP (disesuaikan dengan kode akun pengeluaran);
b. SSBP (Surat Setoran Bukan Pajak) apabila tahun anggaran berikutnya
dengan kode MAP 423958.
Pasal 11
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
(1) PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU 30 (tiga puluh) hari setelah
pekerjaan selesai.
(2) Laporan pertanggungjawaban sesuai yang disebutkan pada ayat (1) tersebut
harus dilampiri:
a. laporan pertanggungjawaban bantuan operasional (khusus untuk bantuan
operasional);
b. berita acara serah terima (khusus untuk bantuan sarana/prasarana,
bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan
lainnya yang ditetapkan oleh PA);
c. bukti surat setoran sisa dana (apabila terdapat sisa dana); dan
d. dokumentasi/foto kegiatan atau barang yang dihasilkan/dibeli

- 18 -
(3) Bukti-bukti yang sah (kuitansi pengeluaran bermaterai, pembelian material, dan
bukti penyetoran pajak (bila ada), serta bukti-bukti lainnya disimpan oleh PIHAK
KEDUA sebagai dokumen pemeriksaan.
Pasal 12
Penanggungan Resiko
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membebaskan dan menanggung tanpa batas
PIHAK KESATU beserta instansinya terhadap akibat yang timbul atas semua
konsekuensi hukum dan biaya sehubungan dengan ditandatanganinya perjanjian ini.
Pasal 13
Keadaan Memaksa (Force Majeure)
(1) Yang dimaksud keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa seperti:
Bencana Alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakaran, perang, huru-
hara, pemogokkan, pemberontakan, dan epidemi yang secara keseluruhan ada
hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
(2) Apabila terjadi keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatas, maka kedua belah pihak setuju untuk merevisi surat perjanjian dan
pelaksanaan pekerjaan.
Pasal 14
Perubahan/Adendum
(1) Dalam hal penerima bantuan mengajukan perubahan peruntukan, maka usulan
perubahan secara tertulis disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen
berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Apabila Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui permohonan perubahan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka dilakukan perubahan surat
Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Pasal 15
Ketentuan Lain-Lain
(1) Perjanjian ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
(2) Biaya materai dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK
KEDUA;
(3) Perubahan atas Surat Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas
persetujuan kedua belah pihak;
(4) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), lembar pertama dan kedua masing-masing
dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
(5) Dokumen ini beserta lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari surat Perjanjian Kerja Sama.
Jakarta, … … 202..
PIHAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen,
…
NIP. …
PIHAK KEDUA
Pimpinan/Ketua
…
NIP…
C. Format surat setoran sisa dana sebagai berikut:
KOP SURAT
Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)
BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Data Pembayaran Tagihan:
Kode Billing : …
Tanggal Billing : …
Tanggal Kedaluwarsa : …
Tanggal Bayar : …
Bank/Pos/Fintech Bayar : …
Channel Bayar : …
materai
dan stempel

- 19 -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : …
Kementerian/Lembaga : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi
Unit Eselon I : Sekretariat Jenderal
Satuan Kerja : BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA
Total Disetor : …
Terbilang : …
Status : Sudah Dibayar
NTB : …
NTPN : …
Detail Pembayaran Tagihan : …
Jenis Setoran : …
Kode Akun : …
Jumlah Setoran : …
Keterangan : …
D. Format Laporan Kemajuan
1. Format laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan pemberian bantuan
sarana/prasarana dan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan
dengan nilai diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai
berikut:
<KOP SURAT>
LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PEKERJAAN
NOMOR … (1)
Pada hari ini… (2) tanggal … (3) bulan … (4) tahun … (5) yang bertandatangan di bawah
ini:
Nama : … (6)
Pimpinan/Ketua : … (7)
Alamat : … (8)
dengan ini menyatakan sebagai berikut:
berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama nomor: …/A2.1/KU/202…tanggal … (9)
mendapatkan bantuan … (10) berupa … (11) dengan nilai bantuan sebesar Rp … (…
rupiah) (12).
1. Sampai dengan tanggal … (13), kemajuan penyelesaian pekerjaan … (14) sebesar
…%(15).
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat
mengakibatkan kerugian Negara, maka saya akan bertanggung jawab penuh dan
bersedia untuk dituntut penggantian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Demikian Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
…, … … … (16)
Pimpinan/Ketua Lembaga
… (17)
… (18)
2. Keterangan atau petunjuk pengisian format laporan kemajuan
penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud angka 1 sebagai
berikut:
(1) : Diisi dengan nomor Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan.
(2) : Diisi dengan hari pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan.
(3) : Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan
Penyelesaian Pekerjaan.
Materai dan
stempel

- 20 -
(4) : Diisi dengan bulan pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan.
(5) : Diisi dengan tahun pembuatan Laporan Kemajuan Penyelesaian
Pekerjaan.
(6) : Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan.
(7) : Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan.
(8) : Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan.
(9) : Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama.
(10) : Diisi dengan Jenis bantuan yang diterima (sarana/prasarana,
atau rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan).
(11) : Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (sarana/prasarana,
arau rehabilitasi/pembangunan pagar, prasarana olah raga,
mandi cuci kakus, rumah penjaga sekolah, fasilitas pendidikan
karakter).
(12) : Diisi dengan jumlah angka dan huruf nilai bantuan yang
diterima sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
(13) : Diisi dengan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan
(14) : Diisi dengan bentuk bantuan yang diterima (sarana/prasarana,
atau rehabilitasi/pembangunan pagar, prasarana olah raga,
mandi cuci kakus, rumah penjaga sekolah, fasilitas pendidikan
karakter).
(15) : Diisi dengan persentase kemajuan penyelesaian pekerjaan.
(16) : Diisi dengan kota dan tanggal pembuatan Laporan Kemajuan
(18) : Diisi dengan nama pimpinan penerima bantuan.
E. Format Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Operasional
1. Format laporan pertanggungjawaban bantuan operasional sebagai
berikut:
<KOP SURAT>
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN OPERASIONAL
Yang bertandatangan di bawah ini:
1. Nama Lembaga : … (1)
2. Nama Pimpinan Lembaga : … (2)
3. Alamat Lembaga : … (3)
4. Nama Bantuan : Bantuan Operasional
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor: …… (4), telah menerima Bantuan
Operasional dengan nilai nominal sebesar Rp … (…rupiah) (5)
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyampaikan laporan
pertanggungjawaban bantuan sebagai berikut:
1. Laporan Penggunaan Dana
a. Jumlah dana yang diterima : …,- (… rupiah) (6)
b. Jumlah dana yang Dipergunakan : …,- (… rupiah) (7)
Untuk kegiatan/pekerjaan:
1) … (8)
2) …
3) …
c. sisa dana (a-b) : …,- (…rupiah) (9)
2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan Operasional berdasarkan
Perjanjian Kerja Sama tersebut di atas.
Berdasarkan hal tersebut di atas, Saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya
bahwa:
1. Bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan Operasional sebesar Rp …,-( …
rupiah) (10) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan
administrasi dan keperluan pemeriksanan aparat pengawas fungsional.

- 21 -
2. Telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara melalui Bank……. (11) dengan
nomer rekening … (12) sebesar Rp … (… rupiah) (13) sebagaimana bukti setoran
terlampir.*)
3. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Operasional satuan
pendidikan/lembaga/organisasi mengakibatkan kerugian Negara yang berakibat
dengan masalah hukum, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara
dan menanggung semua akibat yang berusan dengan aparat penegak hukum
dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Operasional ini kami buat dengan
sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.
… (14)
… (15)
… (16)
2. Petunjuk pengisian format laporan pertanggungjawaban bantuan
operasional sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
(1) : Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional.
(2) : Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
operasional.
(3) : Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan
operasional.
(4) : Diisi dengan nomor Kerja Sama.
(5) : Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan operasional
yang telah diterima.
yang telah diterima.
yang telah dipergunakan.
(8) : Diisi dengan rincian bantuan operasional yang telah
dipergunakan.
yang belum di pergunakan.
yang telah di pergunakan.
(11) : Diisi dengan nama bank penerima sisa dana bantuan.
(12) : Diisi dengan nomor rekening bank penerima bantuan.
(13) : Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan
operasional yang telah disetor ke kas negara (jumlah sama
seperti angka 9).
(14) : Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan
pertanggungjawaban Bantuan Operasional ditandatangani.
(15) : Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan operasional.
(16) : Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan
operasional.
Materai
dan stempel

- 22 -
F. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Sarana/Prasarana, Bantuan
Rehabilitasi/Pembangunan Gedung/Bangunan, dan Bantuan Lainnya
1. Format berita acara serah terima bantuan sarana/prasarana, bantuan
rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan, dan bantuan lainnya
sebagai berikut;
<KOP SURAT>
BERITA ACARA SERAH TERIMA …
NOMOR … (1)
Pada hari ini … (2) tanggal … (3) bulan … (4) tahun … (5), yang bertandatangan di
bawah ini:
1. Nama : … (6)
Pimpinan/Ketua : … (7)
Alamat : … (8)
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. Nama : … (9)
NIP : … (10)
Jabatan : PPK Bantuan Pemerintah Biro Keuangan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman – Senayan Jakarta
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
dengan ini menyatakan sebagai berikut:
1. PIHAK KESATU melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa … (11) sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerja Sama nomor: …/A2.1/KU/202… tanggal … (12)
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah
dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian
Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
a. Jumlah dana yang telah diterima : ... ,-(....rupiah) (13)
b. Jumlah dana yang dipergunakan : … ,-(… rupiah) (14)
Untuk kegiatan/pekerjaan:
1) … (15)
2) …
3) …
c. Sisa dana (a-b) : … ,-( … rupiah) (16)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan … (17)
sebesar Rp … (…rupiah) (18) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk
kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima
dari PIHAK KESATU berupa laporan pertanggungjawaban penerimaan dana beserta
lampirannya dengan nilai Rp … (19)
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara melalui Bank
… (20) dengan nomer rekening … (21) sebesar Rp … (... rupiah) (22) sebagaimana
bukti setoran terlampir.*)
Demikian Berita Acara Serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani
oleh Para Pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
… (23) PPK Biro Keuangan dan BMN Setjen
Kemendikbudristek,
… (24) ... (25)
NIP. … (26)
Catatan: Mohon melampirkan foto dan rincian jenis barang yang diadakan.
2. Keterangan pengisian format berita acara serah terima pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut.
(1) : Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST).
(2) : Diisi dengan hari pembuatan BAST.
(3) : Diisi dengan tanggal pembuatan BAST.
(4) : Diisi dengan bulan pembuatan BAST.
tanda tangan
dan Stempel

- 23 -
(5) : Diisi dengan tahun pembuatan BAST.
(6) : Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga
penerima bantuan.
(8) : Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan.
(9) : Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
(10) : Diisi dengan NIP PPK.
(11) : Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima
bantuan.
(12) : Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama
pemberian bantuan.
(13) : Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan
yang diterima.
(15) : Diisi dengan rincian pekerjaan/pembelian yang telah
dipergunakan.
yang tidak dipergunakan.
(17) : Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima
bantuan.
(20) : Diisi dengan nama bank penerima sisa dana bantuan.
(21) : Diisi dengan nomor rekening bank penerima bantuan.
(22) : Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan
operasional yang telah disetor ke kas negara (jumlah sama
seperti angka 16).
(24) : Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga
penerima bantuan.
(25) : Diisi dengan nama PPK pemberi bantuan.
(26) : Diisi dengan NIP PPK pemberi bantuan.
TTD.
SUHARTI
Kepala Biro Hukum
ttd.
Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf

Similar to PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS )BANPEM ROKEU 2024.pdf