Hukum Tata Negara Indonesia

1. SUSUNAN NEGARA INDONESIA,
KEDAULATAN RAKYAT, DAN NEGARA
HUKUM DI INDONESIA
Disusun Oleh:
1. Dimas Agung Santoso (1221011)
2. Siti Sholehatil Afifa (1221002)
3. Siti Fatimah Indah Pratama (1221006)
4. Rifqi Andika Maula Fatahna (1221003)
5. Mohammad Khikam Alfirdausi (1221010)

2. Susunan Negara Indonesia
 Berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1) : “Negara
Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbetuk republik”,
 Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak
tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan
kewenangannya berada pada pemerintah pusat.
 NKRI merupakan negara kesatuan yang dibagi atas daerah-daerah provinsi
yang dibagi atas kabupaten dan kotamadya. Hal ini sesuai dengan UUD NRI
Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1):”Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi
atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota yang
tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan undang-undang”.

3. Kedaulatan Rakyat
 Rakyat adalah orang yang tunduk dan patuh pada suatu pemerintahan negara. Ada pun
yang memerintah negara disebut pemerintahan. Sedangkan yang diperintah oleh
negara disebut rakyat.
 Pengertian kedaulatan itu sendiri adalah kekuasaan yang tertinggi dalam suatu Negara.
Misalnya kekuasaan dalam membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan
semua cara yang tersedia.
 Kedaulatan rakyat dapat berarti: pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. Pemerintahan dari rakyat berarti mereka yang duduk sebagai penyelenggara
pemerintahan terdiri atas rakyat itu sendiri dan memperoleh dukungan rakyat.
Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian, bahwa pemerintahan yang ada
diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri baik melalui demokrasi langsung
maupun demokrasi perwakilan, yang penerapannya didasarkan kepada undang-
undang.
 Hal ini sesuai ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) :”Kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.

4. Hukum Negara Di Indoneia
Hukum Negara atau rule of law adalah konsep negara hukum yang berarti hukum memegang kedudukan
tertinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum.
Istilah ini dikemukakan oleh AV Dicey. Ia menguraikan 3 unsur penting dalam Rule of Law, antara lain:
1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law)
Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak
mana pun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi. Dalam hal ini, setiap
orang baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
2. Persamaan di Mata Hukum (Equality Before the Law)
Sederhananya, ini berarti setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
3. Proses Hukum Adil dan Tidak Memihak (Due Process of Law)
Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses hukum sesuai prosedur
yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak, layak, dan benar.

5.  Sebagai negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) dan bukan berdasarkan
kekuasaan (machstaat), Indonesia juga menerapkan konsep Rule of
Law sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1),
dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 Salah satu perwujudan rule of law di Indonesia dapat dilihat dari penerapan
peraturan perundang-undangan sebagai fondasi peran lembaga negara dan
pelayannya secara administrasi di Indonesia.
 Penerapan rule of law juga dapat dilihat dari diterapkannya sistem hukum
Pancasila di Indonesia. Dalam hal ini, hakim berhak menafsirkan dan
berpendapat di luar ketentuan hukum dalam memutus sebuah perkara karena
hukum dipandang 2 sisi, yaitu secara formal dan materil.

6. Terima Kasih