SlideShare a Scribd company logo
z
LANJUTAN TEORI HUKUM
ABAD KE 20
TEORI DARI KUBU NEO
PROSIVITSME
HUKUM SEBAGAI KENYATAAN NORMATIF
TEORI GEORGE GURVITCH
HUKUM SEBAGAI MEKANISME INTEGRASI
TEORI TALCOTT PARSONS
TEORI SEBAGAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN
TEORI ROSCOE POUND
z
HUKUM SEBAGAI
KENYATAAN
NORMATIF
TEORI GEORGE
GURVITCH
 George Gurvitch adalah seorang sosiolog Perancis
yang mempelajari berbagai aspek hukum dan
masyarakat. Salah satu kontribusinya dalam teori
hukum adalah konsep hukum sebagai kenyataan
normatif
 Kenyataan normatif menurutnya adalah keadilan.
Hidup dalam masy hanya dapat berjalan aman, damai
dan stabil berkat hubungannya dengan keadilan
 Menurutnya, hukum bukan hanya sebuah peraturan
atau aturan yang dihasilkan lembaga-lembaga hukum,
tetapi juga merupakan kenyataan sosial yang ada
dalam masyarakat
 Hukum sebagai kenyataan normatif mengacu pada
fakta bahwa hukum memiliki keberadaan yang nyata
dana berpengaruh dalam kehidupan sosial
z
 Keadilan harus memegang peranan yang penting. Hukum
yang sesungguhnya , berkat nilai keadilan yang
diwujudkannya
 Kenyataan normatif dalam hukum, dapat diartikan sebagai
perwujudan nilai keadilan dalam realitas empiris hidup
bersama
 Kenyataan normatif yaitu perwujudan keadilan dalam realitas
empiris, merupakan dasar material hubungan-hubungan sosial
antar masyarakat
z
 Menurut Gurvicth mengatakan bahwa prioritas hukum
harus diberikan kepada hukum dari masyarakat yang
bukan negara. seharusnya hukum negara dibatasai
oleh hukum masyarakat
 Kedaulatan itu tidak berasal dari seorang yang
berkuasa atau dari suatu kekuasaan politik maupun
juga, tetapi kedaulatan itu terkandung dalam hukum
sosial masyarakat yang tidak terorganisir sebab
hukum sosial itu berakar dari kenyataan normatif
segala hidup bersama yakni keadilan yang terwujud
dalam realitas empiris
z
 Memang kita boleh saja berbicara mengenai
kedaultan politik, lebih-lebih oleh sebab negara
mempunyai monopoli dalam menggunakan
kekerasan.
 Namun kedaulatan itu tetap bersifat relative, sebab
dibatasi oleh kedaulatan yang dimiliki oleh masy-
masy yang bukan negara. masy-masy itu juga
berdaulat dalam membentuk hukum.
z
HUKUM SEBAGAI
MEKANISME
INTEGRASI
TEORI TALCOTT
PARSONS
 Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu sub
sistem dalam sistem sosial yang lebih besar
 Di samping hukum, terdapat sub sub sistem lain yang
memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub-
sub sistem dimaksud adalah budaya, politik dan
ekonomi
NO Budaya Politik Ekonomi
1 Budaya berkaitan dgn nilai-nilai yang dianggap
luhur dan muliah dalam oleh karenanya itu, mesti
dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi
mempertahankan pola-pola ideal dalam
masyarakat.
Politik bersangkut paut dengan
kekuasaan dan kewenangan.
Menunjukan pada sumber
daya material yg dibutuhkan
menompang hidup sistem
2 Hukum menunjukan pada aturan-aturan sebagai
aturan main bersama
Tuganya adalah pendayagunaan
kekuasaan dan kewenangan utk
mencapai
Tujuan adalah menjalankan
fungsi adaptasi berupa
kemampuan menguasai
sarana-sarana dan fasilitas
untuk kebutuhan sistem
3 Fungsi utama subsistem ini mengkoordinasi dan
mengontrol segala penyimpangan agar sesuai
dgn aturan main
z
 Hidup matinya sebuah masy ditentukan oleh fungsi
tidaknya sub sistem sesuai tugas masing-masing
 Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan
menata keserasian dan geark sinergi dari sub sistem
yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi intergrasi dari
hukum dalam teori Parsons
 Posisi hukum begitu sentral. Keberadaanya mampu
menyelesaikan sub-sub sistem yang lain agar dapat
berjalan bersinergi tanpa saling bertabrakan
z
Sub sistem budaya
 cenderung konservatif dan setia mempertahankan
pola-pola idieal
Sub sistem ekonomi
o Sangat dinamis dan cenderung melahirkan
terobosan-terobosan baru yang biasanya asing dan
liar dari ukuran pola-pola ideal budaya
Sub sistem politik
 Senantiasa mencari cara utk mencapai tujuan, yang
boleh jadi cara-cara yg dipakai tidak sesuai dengan
pola budaya dan fasilitas sumberdaya materil
z
 Kondisi rentan benturan itu, harus ditangani oleh hukum lewat
fungsi pengintegritasanya agar tiap sub sistem berjalan dgn
serasi dan sinergi demmi lestarinya sistem
 Parsons menempatkan hukum sebagai unsur utama intergritas
sistem
 Dalam kerangka Bredemeier, fungsi hukum adalah untuk
menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat
 Hukum harus terbuka menerima masukan-masuka dari bidang
ekonomi, politik dan budaya untuk diolah menjadi keluaran-
keluaran yang produktif dan berdaya guna
z
 Dari sub sistem politik
Hukum butuh dukungan personel, kebijakan, kewenangan dan
kekuasaan yang memadai
 Dari sub sistem ekonomi
Hukum butuh dukunagn modal, keahlian, sarana dan prasarana
 Dari sub sistem budaya
Hukum membutuhkan input nilai, moral dan kearifan
z
HUKUM SEBAGAI
KESEIMBANGAN
KEPENTINGAN
TEORI ROSCOE
POUND
 Roscoe Pound adalah seorang sarjana hukum Amerika yang dikenal
karena konstribusinya dalam bidang sosiologi hukum
 Pragmatisme Amerika, merupakan basis ideologi teori Pound
tentang keseimbangan kepentingan. Seturut pragmatism di
negerinya, Paund cenderung menghindari konstruksi-konstruksi teori
yg terlalu abstrak. Hukum tdk boleh dibiarkan mengawang dlm
konsep logis analitis atau tenggelam dalam ungkapan teknis yuridis
 Sebaliknya , hukum itu mesti diarahkan ke dunia nyata, yaitu dunia
sosial yang penuh sesak dgn kebutuhan dan kepentingan-
kepentingan yang saling bersaing
 Untuk menciptakan dunia yg beradab, kepentingan-kepentingan
structural itu perlu ditata ulang dalam pola kesimbangan dan
proposional
 Karena itu perlu Langkah progresif yaitu memfungsikan hukum utk
menata perubahan. Teori Pound law of social engineering
z
FUNGSI UTAMA
HUKUM
 MENCAPAI KESIMBANGAN ANTARA BERBAGAI KEPENTINGAN YANG ADA DALAM MASY
SEHINGGA HUKUM SEHARUSNYA BUKAN HANYA TENTANG MENERAPKAN ATURAN-
ATURAN YANG SUDAH ADA TETAPU JUGA MENCAPAI KEADILAN SOSIAL DAN MEMENUHI
KEBUTUHAN MASYARAKAT
 HUKUM HARUS BERADAPPTASI DENGAN PERUBAHAN SOSIAL DAN EKONOMI YANG
TERJADI DALAM MASYARAKAT MAKA MENEKANKAN PENTINGNYA PENGEMBANGAN
HUKUM YANG ELASTIS DAN FLEKSIBEL AGAR DAPAT MENGAKOMODIR KEPENTINGAN-
KEPENTINGAN YANG BERAGAM
 MENURUTNYA, HUKUM YANG KAKU DAN KONSERVASI CENDERUNG TIDAK DAPAT
MEMENUHI TUNTUTAN KEADILAN DALAM MASY MODERN YANG KOMPEKS
z
POUND JUGA MEMPERKENALKAN KONSEP SOSIODINAMIKA
DALAM TEORINYA
KONSEP INI MERUJUK PADA INTERAKSI ANTARA HUKUM DAN
MASY, DIMANA HUKUM BERFUNGSI SEBAGAI ALAM UNTUK
MENCAPAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN SOSIAL
IA BERPENDAPAT PERAN HAKIM DAN AHLI HUKUM TIDAK
HANYA SEBATAS MENERAPKAN ATURAN TETAPI JUGA HARUS
MEMPERTIMBANGKAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DARI
KEPUTUSAN HUKUM
z
3 KATAGORI KELOMPOK
KEPENTINGAN MENURUT
POUND
1. KEPENTINGAN UMUM
Kepentingan-Kepentingan Negara
Sebagai Badan Hukum Dalam
Mempertahankan Kepribadian Dan
Hakikatnya
2. KEPENTINGAN PRIBADI/PERORANGAN
Pribadi (integritas fisik, kebebasan
berkehendak, kehormatan/nama baik,
kebebasan kepercayaan dan kebebasan
berpendapat
Kepentingan-kepentingan dalam hubungan
rumah tanggal
Kepentingan substantif meliputi hak milik,
kebebasan menyelesaikan warisan dll
3. Kepentingan sosial
• Kepentingan sosial dalam soal keamanan
umum meliputi kepentingan dlm
melindungi keamanan dan ketertiban
• Kepentingan sosial dlm hal keamanan
institusi sosial seperti perlundungan hub
rumah tangga, lembaga2 politik serta
ekonom yg sdh lama diakui dalam
ketentuan hkm; keseimbangan antara
kesucian perkawinan dan hak utk cerai dll
Perbuatan-perbuatan yg tdk diinginkan
antara suami/ dan istri thdp hak bersama
Menyangkut kepentingan keamanan
lembaga-lembaga politik maka perlu ada
keseimbangan antara jaminan kebebasan
berbicara dan kepentingan keselmatan
negara
• Kepentingan-kepentingan sosial menyangkut
moral umum yakni meliputi perlindungan
masy thdp merosotnya moral
• dll
z
KALANGAN ANGLO AMERIKA
KONDISI, CONDOZO-LAH MELAK PENELITIAN
SIFAT PROSES PERADILAN
• Menekankan pada perlunya kesadaran pengadilan akan nilai-nilai dan kepentingan-
kepentingan sosial yang dipertahankan dlm setiap kasus yang ditangani
• Kepentingan sosial yang dilayani oleh kepastian harus diseimbangkan dgn kepentingan
sosial yang dilayanioleh kepatuhan dan kejujuran atau unsur-unsur lain dari
kesejahteraan sosial
• Semua ini mewajibkan hakim utk menarik garis pada tiap sudut kepentingan sehingga
dicapai titik keseimbangan yang proposional
• Hakim tdk dpt secara memuaskan menangani penyeimbangan berbagai kepentingan yg
ada hanya dgn penguraian hukum secara logis
• Pembuat uu hkm perdata Jerman menghendaki agar berbagai penentingan dilindungi
oleh UU
• Mereka menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yg
bertentangan satu sama lain
z
• Pembuat UU tdk mungkin secara lengkap dpt menangkap kehidupan yang
bermacam-macam dan mengaturnya begitu sempurna
• Keinginan para pembuat UU, hanya dapat direalisasikan jika hakim tidak hanya
menggunakan mekanisme hukum yang berfungsi sesuai degan hukum
mekanisme logis
• Apa yang dibutuhkan oleh hakim dan kehidupan sosial adalah hakim yang
membantu pembuat UU sebagai pemikir pembantu dan tidak hanya menaruh
perhatian pada kata-kata dan perintah-perintah
• Hakim harus mengerti keinginan-keinginan pembuat UU dan pengungkapan
penilaian-penilaian hukum, juga keadaan-keadaan yang tidak secara khusus
diatur oleh pembuat UU
z
• Sebagai pemikir, sosiological jurisprudence, Pound
mengusulkan agar pada ahli beraliran sosiologis perlu
lebih menghitungkan fakta sosial dalam pekerjaannya,
apakah pembuatan hukum, penafsiran atau penerapan
peraturan sebab bagi Pound kehidupan hukum terletak
pada pelaksanaannya
• Sebagai pemikir, sosiological jurisprudence, Pound
mengusulkan agar pada ahli beraliran sosiologis perlu
lebih menghitungkan fakta sosial dalam pekerjaannya,
apakah pembuatan hukum, penafsiran atau penerapan
peraturan sebab bagi Pound kehidupan hukum terletak
pada pelaksanaannya
z
Fokus utama Pound dengan konsep social engineering
• Interest balancing dan karenaya yang terpenting adalah
tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan
mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju
• Bagi Pound antara hukum dan masy terdapat hubungan
fungsional. Dan karena kehidupan hukum terletak pada
karya yang dihasilkan bagi dunia soosial maka tujuan
utama dalam social engineering adalah mengarahkan
kehidupan sosial ke arah yang lebih maju
z
Hukum menurut Pound
• hukum tidaklah menciptakan kepuasan tetapi hanya memberikan legitimasi
ats kepentingan manusia untu mencapai kepuasan tersebut dalam
keseimbangan
• Hukum sebagai sarana sosial engineering bermakna penggunaan hukum
secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana
dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginakn
• Hukum tidak lagi sekedar sebagai tatanan penjaga status quo tetapi juga
diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu
secara terencana
z
Hukum menurut Pound
Mekanisme perubahan sosial dimaksud merupakan sutu proses yang trencana
dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa
anggota-anggota masyarakat agar mengikuti norma-norma hukum atau tata tertib
hukum yang ditetapkan secara norma baru
Penggunaan hukum modern senantiasa diarahkan untuk menjadi sarana
menyalurkan kebijakan-kebijakan demi menciptakan keadaan-keadaan baru dan
tidak sekedar merekan Kembali pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam
masyarakat
Wajib dilakukan oleh seorang ahli hukum sosiologis agar hukum dapat benar-
benar efektif sebagai alat perubahan sosial
z
Sekian dan terima kasih

More Related Content

Similar to PERTEMUAN 11 - Dr. Herman Katimin teori hukum.ppt

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesiaHukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
destarizki
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Isnaldi Utih
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiatowetoe
 
Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1
ariirwanto
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
KukuhDt
 
Makalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vikaMakalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vika
muel sihombing
 
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxPPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
AhmadRuslyPurba
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
FiaHarleni
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
donihasmanto
 
Dialektika hukum
Dialektika hukumDialektika hukum
Dialektika hukum
ebitasmana ebit
 
Pengantar Ilmu Hukum IBLAM 2023 bagian 1.pptx
Pengantar Ilmu Hukum IBLAM 2023 bagian 1.pptxPengantar Ilmu Hukum IBLAM 2023 bagian 1.pptx
Pengantar Ilmu Hukum IBLAM 2023 bagian 1.pptx
GALIHGESTIOPRABASWAR1
 
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan) HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
Lourenco de Deus Mau Lulo
 
ilmu hukum
ilmu hukumilmu hukum
ilmu hukum
machedonk
 
11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx
Ameliaputri70459
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPNur Fitriana Damayanti
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
Nur Fitrianna Damayanti
 
Presentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumPresentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukum
Roy Punk
 

Similar to PERTEMUAN 11 - Dr. Herman Katimin teori hukum.ppt (20)

Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesiaHukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
Hukum sebagai sistem norma yang berlaku bagi masyarakat indonesia
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
Pancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesiaPancasila dalam sistem politik indonesia
Pancasila dalam sistem politik indonesia
 
Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1Sosiologi hukum s-1
Sosiologi hukum s-1
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).pptMATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
MATERI-KULIAH-SOSKUM-kelas-A-C-ba-desi (4).ppt
 
Makalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vikaMakalah sosiologi hukum vika
Makalah sosiologi hukum vika
 
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptxPPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
PPT. Sistem Hukum Indonesia.pptx
 
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
 
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptxIII Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
III Peran Dan Fungsi Hukum.pptx
 
Dialektika hukum
Dialektika hukumDialektika hukum
Dialektika hukum
 
Pengertian hukum
Pengertian hukumPengertian hukum
Pengertian hukum
 
Pengantar Ilmu Hukum IBLAM 2023 bagian 1.pptx
Pengantar Ilmu Hukum IBLAM 2023 bagian 1.pptxPengantar Ilmu Hukum IBLAM 2023 bagian 1.pptx
Pengantar Ilmu Hukum IBLAM 2023 bagian 1.pptx
 
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan) HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
HUKUM ADAT TIMOR-LESTE (sebuah kalangan)
 
ilmu hukum
ilmu hukumilmu hukum
ilmu hukum
 
11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx11. SESI 12.pptx
11. SESI 12.pptx
 
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIPMateri kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
Materi kuliah Antropologi Hukum,Triyono, UNDIP
 
Materi kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi HukumMateri kuliah Antropologi Hukum
Materi kuliah Antropologi Hukum
 
Presentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukumPresentasi sosiologi hukum
Presentasi sosiologi hukum
 

PERTEMUAN 11 - Dr. Herman Katimin teori hukum.ppt

  • 1. z LANJUTAN TEORI HUKUM ABAD KE 20 TEORI DARI KUBU NEO PROSIVITSME HUKUM SEBAGAI KENYATAAN NORMATIF TEORI GEORGE GURVITCH HUKUM SEBAGAI MEKANISME INTEGRASI TEORI TALCOTT PARSONS TEORI SEBAGAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN TEORI ROSCOE POUND
  • 2. z HUKUM SEBAGAI KENYATAAN NORMATIF TEORI GEORGE GURVITCH  George Gurvitch adalah seorang sosiolog Perancis yang mempelajari berbagai aspek hukum dan masyarakat. Salah satu kontribusinya dalam teori hukum adalah konsep hukum sebagai kenyataan normatif  Kenyataan normatif menurutnya adalah keadilan. Hidup dalam masy hanya dapat berjalan aman, damai dan stabil berkat hubungannya dengan keadilan  Menurutnya, hukum bukan hanya sebuah peraturan atau aturan yang dihasilkan lembaga-lembaga hukum, tetapi juga merupakan kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat  Hukum sebagai kenyataan normatif mengacu pada fakta bahwa hukum memiliki keberadaan yang nyata dana berpengaruh dalam kehidupan sosial
  • 3. z  Keadilan harus memegang peranan yang penting. Hukum yang sesungguhnya , berkat nilai keadilan yang diwujudkannya  Kenyataan normatif dalam hukum, dapat diartikan sebagai perwujudan nilai keadilan dalam realitas empiris hidup bersama  Kenyataan normatif yaitu perwujudan keadilan dalam realitas empiris, merupakan dasar material hubungan-hubungan sosial antar masyarakat
  • 4. z  Menurut Gurvicth mengatakan bahwa prioritas hukum harus diberikan kepada hukum dari masyarakat yang bukan negara. seharusnya hukum negara dibatasai oleh hukum masyarakat  Kedaulatan itu tidak berasal dari seorang yang berkuasa atau dari suatu kekuasaan politik maupun juga, tetapi kedaulatan itu terkandung dalam hukum sosial masyarakat yang tidak terorganisir sebab hukum sosial itu berakar dari kenyataan normatif segala hidup bersama yakni keadilan yang terwujud dalam realitas empiris
  • 5. z  Memang kita boleh saja berbicara mengenai kedaultan politik, lebih-lebih oleh sebab negara mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan.  Namun kedaulatan itu tetap bersifat relative, sebab dibatasi oleh kedaulatan yang dimiliki oleh masy- masy yang bukan negara. masy-masy itu juga berdaulat dalam membentuk hukum.
  • 6. z HUKUM SEBAGAI MEKANISME INTEGRASI TEORI TALCOTT PARSONS  Parsons menempatkan hukum sebagai salah satu sub sistem dalam sistem sosial yang lebih besar  Di samping hukum, terdapat sub sub sistem lain yang memiliki logika dan fungsi yang berbeda-beda. Sub- sub sistem dimaksud adalah budaya, politik dan ekonomi NO Budaya Politik Ekonomi 1 Budaya berkaitan dgn nilai-nilai yang dianggap luhur dan muliah dalam oleh karenanya itu, mesti dipertahankan. Sub sistem ini berfungsi mempertahankan pola-pola ideal dalam masyarakat. Politik bersangkut paut dengan kekuasaan dan kewenangan. Menunjukan pada sumber daya material yg dibutuhkan menompang hidup sistem 2 Hukum menunjukan pada aturan-aturan sebagai aturan main bersama Tuganya adalah pendayagunaan kekuasaan dan kewenangan utk mencapai Tujuan adalah menjalankan fungsi adaptasi berupa kemampuan menguasai sarana-sarana dan fasilitas untuk kebutuhan sistem 3 Fungsi utama subsistem ini mengkoordinasi dan mengontrol segala penyimpangan agar sesuai dgn aturan main
  • 7. z  Hidup matinya sebuah masy ditentukan oleh fungsi tidaknya sub sistem sesuai tugas masing-masing  Untuk menjamin itu, hukumlah yang ditugaskan menata keserasian dan geark sinergi dari sub sistem yang lain itu. Inilah yang disebut fungsi intergrasi dari hukum dalam teori Parsons  Posisi hukum begitu sentral. Keberadaanya mampu menyelesaikan sub-sub sistem yang lain agar dapat berjalan bersinergi tanpa saling bertabrakan
  • 8. z Sub sistem budaya  cenderung konservatif dan setia mempertahankan pola-pola idieal Sub sistem ekonomi o Sangat dinamis dan cenderung melahirkan terobosan-terobosan baru yang biasanya asing dan liar dari ukuran pola-pola ideal budaya Sub sistem politik  Senantiasa mencari cara utk mencapai tujuan, yang boleh jadi cara-cara yg dipakai tidak sesuai dengan pola budaya dan fasilitas sumberdaya materil
  • 9. z  Kondisi rentan benturan itu, harus ditangani oleh hukum lewat fungsi pengintegritasanya agar tiap sub sistem berjalan dgn serasi dan sinergi demmi lestarinya sistem  Parsons menempatkan hukum sebagai unsur utama intergritas sistem  Dalam kerangka Bredemeier, fungsi hukum adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat  Hukum harus terbuka menerima masukan-masuka dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk diolah menjadi keluaran- keluaran yang produktif dan berdaya guna
  • 10. z  Dari sub sistem politik Hukum butuh dukungan personel, kebijakan, kewenangan dan kekuasaan yang memadai  Dari sub sistem ekonomi Hukum butuh dukunagn modal, keahlian, sarana dan prasarana  Dari sub sistem budaya Hukum membutuhkan input nilai, moral dan kearifan
  • 11. z HUKUM SEBAGAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN TEORI ROSCOE POUND  Roscoe Pound adalah seorang sarjana hukum Amerika yang dikenal karena konstribusinya dalam bidang sosiologi hukum  Pragmatisme Amerika, merupakan basis ideologi teori Pound tentang keseimbangan kepentingan. Seturut pragmatism di negerinya, Paund cenderung menghindari konstruksi-konstruksi teori yg terlalu abstrak. Hukum tdk boleh dibiarkan mengawang dlm konsep logis analitis atau tenggelam dalam ungkapan teknis yuridis  Sebaliknya , hukum itu mesti diarahkan ke dunia nyata, yaitu dunia sosial yang penuh sesak dgn kebutuhan dan kepentingan- kepentingan yang saling bersaing  Untuk menciptakan dunia yg beradab, kepentingan-kepentingan structural itu perlu ditata ulang dalam pola kesimbangan dan proposional  Karena itu perlu Langkah progresif yaitu memfungsikan hukum utk menata perubahan. Teori Pound law of social engineering
  • 12. z FUNGSI UTAMA HUKUM  MENCAPAI KESIMBANGAN ANTARA BERBAGAI KEPENTINGAN YANG ADA DALAM MASY SEHINGGA HUKUM SEHARUSNYA BUKAN HANYA TENTANG MENERAPKAN ATURAN- ATURAN YANG SUDAH ADA TETAPU JUGA MENCAPAI KEADILAN SOSIAL DAN MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT  HUKUM HARUS BERADAPPTASI DENGAN PERUBAHAN SOSIAL DAN EKONOMI YANG TERJADI DALAM MASYARAKAT MAKA MENEKANKAN PENTINGNYA PENGEMBANGAN HUKUM YANG ELASTIS DAN FLEKSIBEL AGAR DAPAT MENGAKOMODIR KEPENTINGAN- KEPENTINGAN YANG BERAGAM  MENURUTNYA, HUKUM YANG KAKU DAN KONSERVASI CENDERUNG TIDAK DAPAT MEMENUHI TUNTUTAN KEADILAN DALAM MASY MODERN YANG KOMPEKS
  • 13. z POUND JUGA MEMPERKENALKAN KONSEP SOSIODINAMIKA DALAM TEORINYA KONSEP INI MERUJUK PADA INTERAKSI ANTARA HUKUM DAN MASY, DIMANA HUKUM BERFUNGSI SEBAGAI ALAM UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN KEPENTINGAN SOSIAL IA BERPENDAPAT PERAN HAKIM DAN AHLI HUKUM TIDAK HANYA SEBATAS MENERAPKAN ATURAN TETAPI JUGA HARUS MEMPERTIMBANGKAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI DARI KEPUTUSAN HUKUM
  • 14. z 3 KATAGORI KELOMPOK KEPENTINGAN MENURUT POUND 1. KEPENTINGAN UMUM Kepentingan-Kepentingan Negara Sebagai Badan Hukum Dalam Mempertahankan Kepribadian Dan Hakikatnya 2. KEPENTINGAN PRIBADI/PERORANGAN Pribadi (integritas fisik, kebebasan berkehendak, kehormatan/nama baik, kebebasan kepercayaan dan kebebasan berpendapat Kepentingan-kepentingan dalam hubungan rumah tanggal Kepentingan substantif meliputi hak milik, kebebasan menyelesaikan warisan dll 3. Kepentingan sosial • Kepentingan sosial dalam soal keamanan umum meliputi kepentingan dlm melindungi keamanan dan ketertiban • Kepentingan sosial dlm hal keamanan institusi sosial seperti perlundungan hub rumah tangga, lembaga2 politik serta ekonom yg sdh lama diakui dalam ketentuan hkm; keseimbangan antara kesucian perkawinan dan hak utk cerai dll Perbuatan-perbuatan yg tdk diinginkan antara suami/ dan istri thdp hak bersama Menyangkut kepentingan keamanan lembaga-lembaga politik maka perlu ada keseimbangan antara jaminan kebebasan berbicara dan kepentingan keselmatan negara • Kepentingan-kepentingan sosial menyangkut moral umum yakni meliputi perlindungan masy thdp merosotnya moral • dll
  • 15. z KALANGAN ANGLO AMERIKA KONDISI, CONDOZO-LAH MELAK PENELITIAN SIFAT PROSES PERADILAN • Menekankan pada perlunya kesadaran pengadilan akan nilai-nilai dan kepentingan- kepentingan sosial yang dipertahankan dlm setiap kasus yang ditangani • Kepentingan sosial yang dilayani oleh kepastian harus diseimbangkan dgn kepentingan sosial yang dilayanioleh kepatuhan dan kejujuran atau unsur-unsur lain dari kesejahteraan sosial • Semua ini mewajibkan hakim utk menarik garis pada tiap sudut kepentingan sehingga dicapai titik keseimbangan yang proposional • Hakim tdk dpt secara memuaskan menangani penyeimbangan berbagai kepentingan yg ada hanya dgn penguraian hukum secara logis • Pembuat uu hkm perdata Jerman menghendaki agar berbagai penentingan dilindungi oleh UU • Mereka menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yg bertentangan satu sama lain
  • 16. z • Pembuat UU tdk mungkin secara lengkap dpt menangkap kehidupan yang bermacam-macam dan mengaturnya begitu sempurna • Keinginan para pembuat UU, hanya dapat direalisasikan jika hakim tidak hanya menggunakan mekanisme hukum yang berfungsi sesuai degan hukum mekanisme logis • Apa yang dibutuhkan oleh hakim dan kehidupan sosial adalah hakim yang membantu pembuat UU sebagai pemikir pembantu dan tidak hanya menaruh perhatian pada kata-kata dan perintah-perintah • Hakim harus mengerti keinginan-keinginan pembuat UU dan pengungkapan penilaian-penilaian hukum, juga keadaan-keadaan yang tidak secara khusus diatur oleh pembuat UU
  • 17. z • Sebagai pemikir, sosiological jurisprudence, Pound mengusulkan agar pada ahli beraliran sosiologis perlu lebih menghitungkan fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah pembuatan hukum, penafsiran atau penerapan peraturan sebab bagi Pound kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya • Sebagai pemikir, sosiological jurisprudence, Pound mengusulkan agar pada ahli beraliran sosiologis perlu lebih menghitungkan fakta sosial dalam pekerjaannya, apakah pembuatan hukum, penafsiran atau penerapan peraturan sebab bagi Pound kehidupan hukum terletak pada pelaksanaannya
  • 18. z Fokus utama Pound dengan konsep social engineering • Interest balancing dan karenaya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju • Bagi Pound antara hukum dan masy terdapat hubungan fungsional. Dan karena kehidupan hukum terletak pada karya yang dihasilkan bagi dunia soosial maka tujuan utama dalam social engineering adalah mengarahkan kehidupan sosial ke arah yang lebih maju
  • 19. z Hukum menurut Pound • hukum tidaklah menciptakan kepuasan tetapi hanya memberikan legitimasi ats kepentingan manusia untu mencapai kepuasan tersebut dalam keseimbangan • Hukum sebagai sarana sosial engineering bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginakn • Hukum tidak lagi sekedar sebagai tatanan penjaga status quo tetapi juga diyakini sebagai sistem pengaturan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara terencana
  • 20. z Hukum menurut Pound Mekanisme perubahan sosial dimaksud merupakan sutu proses yang trencana dengan tujuan menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mengikuti norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang ditetapkan secara norma baru Penggunaan hukum modern senantiasa diarahkan untuk menjadi sarana menyalurkan kebijakan-kebijakan demi menciptakan keadaan-keadaan baru dan tidak sekedar merekan Kembali pola-pola tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat Wajib dilakukan oleh seorang ahli hukum sosiologis agar hukum dapat benar- benar efektif sebagai alat perubahan sosial