Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lspMohammad Singgih
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, ketentuan pembentukan LSP, ketentuan umum LSP, kedudukan dan organisasi LSP.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian yang mengatur tentang tahapan sertifikasi mulai dari pendaftaran, materi uji kompetensi, metode penilaian, hingga kelembagaan yang terlibat seperti Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tentang pedoman ketentuan umum lisensi lembaga sertifikasi profesi (LSP). Pedoman ini mengatur tentang proses permohonan, evaluasi, keputusan pemberian lisensi, serta pemeliharaan dan perpanjangan lisensi dari BNSP kepada LSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
Dokumen tersebut mengatur tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi yang meliputi ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan untuk LSP, persyaratan struktur organisasi, persyaratan sumber daya, persyaratan rekaman dan informasi, skema sertifikasi, persyaratan proses sertifikasi, dan persyaratan sistem manajemen LSP.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) dengan tujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan sumber daya pelatihan. Sislatkernas mencakup penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, dan sistem inform
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) di Indonesia. SKKNI merupakan standar kompetensi kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan tugas pekerjaan. Peraturan ini mengatur tata cara pengembangan, penerapan, dan peninjauan kembali SKKNI guna mendukung pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi di Indonesia.
Pedoman 202 peraturan bnsp no 2 bnsp iii 2014 - pedoman pembentukan lspMohammad Singgih
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Pedoman ini mengatur tentang ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, ketentuan pembentukan LSP, ketentuan umum LSP, kedudukan dan organisasi LSP.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Profesi Penyuluh Pertanian yang mengatur tentang tahapan sertifikasi mulai dari pendaftaran, materi uji kompetensi, metode penilaian, hingga kelembagaan yang terlibat seperti Lembaga Sertifikasi Profesi dan Tempat Uji Kompetensi.
Dokumen tersebut merupakan peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tentang pedoman ketentuan umum lisensi lembaga sertifikasi profesi (LSP). Pedoman ini mengatur tentang proses permohonan, evaluasi, keputusan pemberian lisensi, serta pemeliharaan dan perpanjangan lisensi dari BNSP kepada LSP untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
Dokumen tersebut mengatur tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi yang meliputi ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan untuk LSP, persyaratan struktur organisasi, persyaratan sumber daya, persyaratan rekaman dan informasi, skema sertifikasi, persyaratan proses sertifikasi, dan persyaratan sistem manajemen LSP.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Sislatkernas) dengan tujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan yang efektif dan efisien serta mengoptimalkan sumber daya pelatihan. Sislatkernas mencakup penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi, dan sistem inform
Peraturan ini mengatur tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) di Indonesia. SKKNI merupakan standar kompetensi kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan tugas pekerjaan. Peraturan ini mengatur tata cara pengembangan, penerapan, dan peninjauan kembali SKKNI guna mendukung pelatihan berbasis kompetensi dan sertifikasi di Indonesia.
Peraturan ini menetapkan pedoman uji kompetensi bagi pejabat fungsional pemeriksa perlindungan varietas tanaman untuk pengangkatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan hasilnya ditetapkan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Pedoman ini meng
Peraturan Menteri Agama ini menetapkan nilai dan kelas jabatan struktural dan fungsional pada Kementerian Agama berdasarkan hasil evaluasi jabatan. Nilai dan kelas jabatan ditetapkan untuk kantor pusat, kantor wilayah provinsi, dan unit-unit terkait lainnya seperti perguruan tinggi agama dan digunakan untuk penyusunan formasi, sistem karir, dan penggajian.
Dokumen ini menjelaskan tentang prakualifikasi untuk pengadaan jasa konsultansi perencana pembangunan gedung kuliah dan bengkel las. Dokumen ini berisi instruksi kepada peserta, lembar data kualifikasi, pakta integritas, dan petunjuk pengisian formulir kualifikasi. Peserta diwajibkan mengisi data kualifikasi dan menyetujui pakta integritas secara elektronik.
Instrumen akreditasi PAUD ini memberikan pedoman pengisian dan persyaratan dokumen yang diperlukan untuk menilai kelayakan satuan PAUD berdasarkan 8 standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, proses, sarana prasarana, pengelolaan, dan lainnya.
Laporan harta kekayaan tahun 2017 untuk Putu Gede Sattvika Mahasuka, seorang guru di SMAN 1 Sukasada, Bali. Laporan ini mencakup informasi tentang identitas, harta, penghasilan dan keluarga pelapor. Harta terdiri dari sepeda motor senilai Rp9 juta. Penghasilan berasal dari gaji sebagai guru Rp49 juta dan tunjangan Rp41 juta. Istri bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Rp38 juta
Surat edaran ini memberikan penjelasan mengenai beberapa hal terkait penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional auditor, yakni: (1) unsur pengembangan profesi yang perlu dipenuhi untuk kenaikan pangkat, (2) perhitungan jam kerja untuk penghitungan angka kredit, dan (3) alokasi angka kredit bagi auditor yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala perwakilan.
Template ini dibuat untuk praktisi SDM perusahaan yang ingin membuat standar operasional prosedur di bidang SDM. Template ini berisi contoh sistem dan prosedur dasar SDM seperti pemberian nomor induk karyawan, pembuatan badge, dan pelaporan data karyawan.
Dokumen ini berisi peraturan tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Dokumen ini mengatur tentang kelembagaan, persyaratan umum, dan perencanaan penyusunan SKKNI di berbagai sektor agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
[Ringkasan]
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang 2010-2014 menetapkan visi untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Pandeglang yang agung, dengan misi meningkatkan kualitas pelayanan keadilan dan manajemen peradilan. Tujuan strategis adalah meningkatkan penyelesaian perkara, akseptabilitas putusan hakim, dan akses masyarakat terhadap peradilan.
Profil kesehatan provinsi sulawesi barat tahun 2007Muh Saleh
Dokumen tersebut merupakan profil kesehatan Propinsi Sulawesi Barat tahun 2007 yang berisi ringkasan pencapaian program dan kegiatan kesehatan tahun 2007 serta data dan informasi terkait kesehatan di provinsi tersebut. Informasi dalam dokumen ini berasal dari berbagai sektor dan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan.
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...windy fitria
Laporan Aktualisasi nilai dasar profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk mewujudkan kompetensi dalam mengaplikasikan sasaran kinerja pegawai di satuan kerja pemerintah daerah masing – masing sesuai dengan tingkatannya melalui beberapa kegiatan yang disusun untuk nantinya dilaksanakan di satuan kerja pemerintahan masing- masing.
Dokumen tersebut merupakan dokumen kualifikasi PT. Fendel Structure Engineering yang mencakup data administrasi, izin usaha, sertifikat, pengurus, keuangan, pengalaman, personil, dan pengalaman core team perusahaan.
Peraturan ini menetapkan pedoman uji kompetensi bagi pejabat fungsional pemeriksa perlindungan varietas tanaman untuk pengangkatan dari jabatan lain dan kenaikan jenjang jabatan. Uji kompetensi dilaksanakan oleh tim penguji yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan hasilnya ditetapkan oleh Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Pedoman ini meng
Peraturan Menteri Agama ini menetapkan nilai dan kelas jabatan struktural dan fungsional pada Kementerian Agama berdasarkan hasil evaluasi jabatan. Nilai dan kelas jabatan ditetapkan untuk kantor pusat, kantor wilayah provinsi, dan unit-unit terkait lainnya seperti perguruan tinggi agama dan digunakan untuk penyusunan formasi, sistem karir, dan penggajian.
Dokumen ini menjelaskan tentang prakualifikasi untuk pengadaan jasa konsultansi perencana pembangunan gedung kuliah dan bengkel las. Dokumen ini berisi instruksi kepada peserta, lembar data kualifikasi, pakta integritas, dan petunjuk pengisian formulir kualifikasi. Peserta diwajibkan mengisi data kualifikasi dan menyetujui pakta integritas secara elektronik.
Instrumen akreditasi PAUD ini memberikan pedoman pengisian dan persyaratan dokumen yang diperlukan untuk menilai kelayakan satuan PAUD berdasarkan 8 standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, proses, sarana prasarana, pengelolaan, dan lainnya.
Laporan harta kekayaan tahun 2017 untuk Putu Gede Sattvika Mahasuka, seorang guru di SMAN 1 Sukasada, Bali. Laporan ini mencakup informasi tentang identitas, harta, penghasilan dan keluarga pelapor. Harta terdiri dari sepeda motor senilai Rp9 juta. Penghasilan berasal dari gaji sebagai guru Rp49 juta dan tunjangan Rp41 juta. Istri bekerja sebagai PNS dengan penghasilan Rp38 juta
Surat edaran ini memberikan penjelasan mengenai beberapa hal terkait penilaian angka kredit bagi pejabat fungsional auditor, yakni: (1) unsur pengembangan profesi yang perlu dipenuhi untuk kenaikan pangkat, (2) perhitungan jam kerja untuk penghitungan angka kredit, dan (3) alokasi angka kredit bagi auditor yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas kepala perwakilan.
Template ini dibuat untuk praktisi SDM perusahaan yang ingin membuat standar operasional prosedur di bidang SDM. Template ini berisi contoh sistem dan prosedur dasar SDM seperti pemberian nomor induk karyawan, pembuatan badge, dan pelaporan data karyawan.
Dokumen ini berisi peraturan tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Dokumen ini mengatur tentang kelembagaan, persyaratan umum, dan perencanaan penyusunan SKKNI di berbagai sektor agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan persyaratan pekerjaan.
[Ringkasan]
Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pandeglang 2010-2014 menetapkan visi untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Pandeglang yang agung, dengan misi meningkatkan kualitas pelayanan keadilan dan manajemen peradilan. Tujuan strategis adalah meningkatkan penyelesaian perkara, akseptabilitas putusan hakim, dan akses masyarakat terhadap peradilan.
Profil kesehatan provinsi sulawesi barat tahun 2007Muh Saleh
Dokumen tersebut merupakan profil kesehatan Propinsi Sulawesi Barat tahun 2007 yang berisi ringkasan pencapaian program dan kegiatan kesehatan tahun 2007 serta data dan informasi terkait kesehatan di provinsi tersebut. Informasi dalam dokumen ini berasal dari berbagai sektor dan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan.
Aktualisasi Nilai Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara Dinas Kependudukan & Penc...windy fitria
Laporan Aktualisasi nilai dasar profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di Bidang Pendidikan dan Pelatihan untuk mewujudkan kompetensi dalam mengaplikasikan sasaran kinerja pegawai di satuan kerja pemerintah daerah masing – masing sesuai dengan tingkatannya melalui beberapa kegiatan yang disusun untuk nantinya dilaksanakan di satuan kerja pemerintahan masing- masing.
Dokumen tersebut merupakan dokumen kualifikasi PT. Fendel Structure Engineering yang mencakup data administrasi, izin usaha, sertifikat, pengurus, keuangan, pengalaman, personil, dan pengalaman core team perusahaan.
Keputusan Deputi II Nomor 63 Tahun 2022_1992_1.pdfompepen
Keputusan ini menetapkan hasil telaahan produk katalog elektronik untuk jasa kebersihan perkantoran yang mencakup persyaratan pelaku usaha, spesifikasi produk, dan prosedur pengisian atribut produk untuk pencantuman di katalog elektronik.
Peraturan KEMENKUMHAM tentang Pengangkatan Notaris [2017]Azka Aldrich
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG UJIAN PENGANGKATAN NOTARIS.
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2017
Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur tentang izin usaha industri di Kabupaten Pakpak Bharat. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan, tata cara permohonan, penerbitan, masa berlaku, hak dan kewajiban pemegang izin usaha industri. Semua usaha industri baik mekanis maupun non mekanis wajib memiliki izin dari Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal.
2. Reviu REVIU LPPD Harper Muda (1).pptxYandryAbun1
Dokumen tersebut membahas tentang pedoman reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) oleh Inspektorat Daerah. LPPD merupakan laporan kinerja pemerintahan daerah yang disusun setiap tahun dan wajib diverifikasi oleh Inspektorat Daerah. Reviu LPPD bertujuan untuk memastikan informasi kinerja daerah dalam LPPD sesuai dengan ketentuan dan didukung bukti-bukti yang sah
Peraturan ini mengatur tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Regulasi ini bertujuan untuk mendukung pengembangan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab serta mendorong sinergi di ekosistem digital jasa keuangan. Peraturan ini mengatur tentang ruang lingkup dan kriteria inovasi keuangan digital, pencatatan penyelenggara, regulatory sandbox, pendaftaran, serta pemantauan.
BRIN - 20230710 - Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur _ Aud...SPIPMaturitas
Dokumen tersebut membahas tentang rancangan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi sistem dan penyelenggaraan basis data elektronik pemerintah yang mencakup infrastruktur seperti pusat data nasional dan jaringan intrapemerintahan serta aplikasi-aplikasi yang digunakan."
Pp nomor 20 tahun 2015 (pp20 2015bt) - akuntan publikRaden Saputra
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang praktik akuntan publik. Beberapa poin utama yang diatur meliputi: (1) penyelenggaraan ujian profesi akuntan publik oleh Asosiasi Profesi, (2) persyaratan mengikuti ujian profesi, (3) sertifikat tanda lulus ujian, (4) pendidikan profesional berkelanjutan, (5) penyusunan standar profesional, dan (6) pembatasan jasa audit.
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 43 /PJ/2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH
Peraturan ini mengatur tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Tujuannya untuk menyelaraskan tujuan instansi dengan sasaran kinerja pegawai, mengukur dan menilai kinerja, serta menentukan tindak lanjut hasil penilaian kinerja.
Undang-undang ini mengatur tentang jasa konstruksi di Indonesia. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan kualitas jasa konstruksi, menjamin ketertiban dan kesetaraan hak antara pengguna jasa dan penyedia jasa, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja konstruksi. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan jasa konstruksi, sementara pemerintah daerah diberi kewenangan terkait izin usaha dan pengaw
La Unión Europea ha acordado un paquete de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania. Las sanciones incluyen restricciones a las transacciones con bancos rusos clave y la prohibición de la venta de aviones y equipos a Rusia. Los líderes de la UE esperan que las sanciones aumenten la presión económica sobre Rusia y la disuadan de continuar su agresión contra Ucrania.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas merencanakan pembangunan nasional jangka panjang, menengah, dan tahunan. BAPPENAS dipimpin oleh Kepala BAPPENAS yang dijabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan terdiri atas sekretariat utama, 9 deputi bidang, serta inspektorat utama. Peratur
Mekanisme pendirian perguruan tinggi baru melibatkan pengusul mengirimkan berkas persyaratan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, meliputi studi kelayakan, dokumen legalitas yayasan, rencana strategis, sistem penjaminan mutu, dan surat keterangan tidak konflik. Berkas tersebut dievaluasi kemudian dilakukan presentasi dan visitasi untuk menilai komitmen pengusul. Apabila rekomendasi positif, Direktor
This document provides an introduction and overview of the Central Product Classification (CPC) Version 1.1. It discusses the historical background of the CPC, including its origins in the 1970s from initiatives to harmonize international classifications. It describes the development process of the CPC over several decades, with input from experts and organizations worldwide. The document outlines the purpose, principles, structure, correspondence to other systems, and application of the CPC for classifying goods and services in economic and trade statistics.
Pedoman 201 peraturan bnsp no 1 bnsp iii 2014 - persyaratan umum lspMohammad Singgih
Dokumen tersebut mengatur tentang pedoman penilaian kesesuaian persyaratan umum lembaga sertifikasi profesi yang meliputi ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, persyaratan untuk LSP, struktur organisasi, sumber daya, rekaman dan informasi, skema sertifikasi, proses sertifikasi, dan sistem manajemen yang harus dipenuhi oleh LSP.
Dokumen tersebut merupakan peraturan kepala Badan Pusat Statistik tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2009 yang mengatur pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha untuk keseragaman konsep, definisi, dan klasifikasi.
This document provides historical background on the development of the Provisional Central Product Classification (CPC). Key points include:
1) There was a recognized need in the 1970s to improve harmonization among various international economic classifications. This led to the development of the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) and a program to harmonize classifications.
2) The CPC was developed as part of this harmonization program to provide a classification covering both goods and services. It was intended to use HS subheadings for goods and reflect categories of economic supply and use from the UN's System of National Accounts (SNA).
3) A Joint Working Group on World Level Classifications was formed
The document discusses the benefits of exercise for mental health. Regular physical activity can help reduce anxiety and depression and improve mood and cognitive functioning. Exercise causes chemical changes in the brain that may help protect against mental illness and improve symptoms.
This document outlines the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services. Some key points:
- It seeks to facilitate the mobility of architects within ASEAN countries by recognizing the qualifications and licensing of architects between member states.
- An Architect qualified in one ASEAN country can apply to be recognized as an ASEAN Architect (AA) and be placed on the ASEAN Architect Register (AAR), allowing them to practice in other ASEAN countries.
- It establishes guidelines for qualifications, experience and other criteria an architect must meet to be recognized as an AA. It also establishes a Monitoring Committee and ASEAN Architect Council to oversee the arrangement and registration of AAs.
- The arrangement aims
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
06. peraturan big no. 14.2019 tentang tata cara sertifikasi penyedia jasa di bid. ig
1. BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.1162, 2019 BIG. Sertifikasi Penyedia Jasa. Informasi
Geospasial.
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA SERTIFIKASI PENYEDIA JASA
DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (6)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi
Geospasial tentang Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa di
Bidang Informasi Geospasial;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi
Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5214);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5584);3.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
www.peraturan.go.id
2. 2019, No. 1162 -2-
Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
4. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan
Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 144), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 255);
5. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi
Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Informasi Geospasial;
6. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1
Tahun 2016 tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di
Bidang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2016
tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi
Geospasial;
7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 13
Tahun 2016 tentang Akreditasi Lembaga Penilaian
Kesesuaian Penyedia Jasa di Bidang Informasi
Geospasial;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG
TATA CARA SERTIFIKASI PENYEDIA JASA DI BIDANG
INFORMASI GEOSPASIAL.
www.peraturan.go.id
3. 2019, No. 1162
-3-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah
data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran,
dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi.
2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG
adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan
sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,
pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan
yang berhubungan dengan ruang kebumian.
3. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan untuk menilai dan
memberikan jaminan tertulis bahwa Penyedia Jasa telah
memenuhi persyaratan acuan dan/atau regulasi.
4. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang melaksanakan
kegiatan penyediaan jasa di bidang IG.
5. Sertifikat Penyedia Jasa adalah surat keterangan tertulis
yang menyatakan bahwa Penyedia Jasa telah memenuhi
klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang
IG.
6. Audit adalah kegiatan untuk melihat kesesuaian
dokumen klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa
terhadap standar klasifikasi dan kualifikasi sebagai
penyedia jasa di bidang IG.
7. Inspeksi adalah kegiatan observasi secara langsung
untuk membuktikan kebenaran dokumen klasifikasi dan
kualifikasi sebagai penyedia jasa di bidang IG.
8. Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa di bidang
Informasi Geospasial Terakreditasi yang selanjutnya
disebut LPK Penyedia Jasa adalah lembaga yang
melaksanakan sertifikasi Penyedia Jasa dan menerbitkan
Sertifikat, yang telah diakreditasi oleh Badan.
www.peraturan.go.id
4. 2019, No. 1162 -4-
9. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut
Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang IG.
10. Kepala adalah Kepala Badan.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat pimpinan
tinggi madya di lingkungan Badan yang
menyelenggarakan fungsi akreditasi kepada lembaga
penilaian kesesuaian di bidang informasi geospasial.
12. Badan usaha adalah badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah atau badan usaha yang berbadan
hukum.
Pasal 2
Pelaksanaan IG yang dilakukan oleh Penyedia Jasa wajib
memiliki Sertifikat Penyedia Jasa.
Pasal 3
(1) Sertifikat Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 diterbitkan melalui kegiatan sertifikasi.
(2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh LPK Penyedia Jasa.
(3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan terhadap Penyedia Jasa yang
menyelenggarakan kegiatan di bidang:
a. perencanaan dan pengawasan; dan
b. pelaksanaan.
BAB II
SERTIFIKASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
dilaksanakan melalui kegiatan:
www.peraturan.go.id
5. 2019, No. 1162
-5-
a. permohonan Sertifikasi;
b. verifikasi;
c. pembayaran biaya sertifikasi;
d. audit dan inspeksi;
e. keputusan Sertifikasi;
f. penerbitan Sertifikat; dan
g. survailen.
Bagian Kedua
Permohonan Sertifikasi
Pasal 5
Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a diajukan Pemohon kepada LPK Penyedia Jasa secara
tertulis.
Pasal 6
(1) Permohonan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 harus dilampiri dengan dokumen:
a. administrasi; dan
b. standar kualifikasi dan klasifikasi sebagai penyedia
jasa.
(2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit terdiri atas:
a. formulir permohonan Sertifikasi yang memuat:
1. identitas pemohon; dan
2. bidang kegiatan yang dimohonkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Surat Izin Usaha Perusahaan;
d. Tanda Daftar Perusahaan;
e. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
f. Surat Keterangan Domisili Usaha.
(3) Standar klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
oleh Kepala.
www.peraturan.go.id
6. 2019, No. 1162 -6-
Bagian Ketiga
Verifikasi
Pasal 7
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b
dilaksanakan terhadap kelengkapan dokumen
administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2).
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
permohonan Sertifikasi diterima.
Pasal 8
(1) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen
administrasi tidak lengkap atau tidak sesuai, LPK
Penyedia Jasa mengembalikan dokumen kepada
Pemohon untuk diperbaiki.
(2) Perbaikan dokumen oleh Pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5
(lima) hari kerja sejak tanggal pengembalian dokumen
oleh LPK Penyedia Jasa.
(3) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi atau memperbaiki
dokumen sampai dengan berakhirnya jangka waktu
perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
permohonan Sertifikasi dinyatakan ditolak.
Pasal 9
Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan bahwa dokumen
administrasi lengkap dan sesuai, Pemohon ditetapkan sebagai
calon peserta audit dan inspeksi.
Bagian Keempat
Pembayaran Biaya Sertifikasi
Pasal 10
(1) Pembayaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan setelah ditetapkan
www.peraturan.go.id
7. 2019, No. 1162
-7-
sebagai calon peserta audit dan inspeksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Biaya Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak termasuk biaya transportasi dan/atau akomodasi
auditor.
(3) Besaran biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
(4) Calon peserta audit dan inspeksi yang telah membayar
biaya sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan sebagai peserta audit dan inspeksi.
Bagian Kelima
Audit dan Inspeksi
Pasal 11
(1) Pelaksanaan audit dan inspeksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf d dilakukan oleh Auditor kepada
peserta audit dan inspeksi.
(2) Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk
oleh LPK Penyedia Jasa.
Pasal 12
(1) Auditor melaporkan pelaksanaan audit dan inspeksi
kepada LPK Penyedia Jasa.
(2) Laporan pelaksanaan audit dan inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. hasil audit dan inspeksi; dan
b. rekomendasi
(3) Berdasarkan laporan audit dan inspeksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), LPK Penyedia Jasa menetapkan
permohonan sertifikasi peserta audit dan inspeksi sesuai
atau tidak sesuai terhadap standar Kualifikasi dan
Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
Pasal 13
(1) Dalam hal LPK Penyedia Jasa menyatakan bahwa peserta
audit dan inspeksi tidak sesuai dengan standar
www.peraturan.go.id
8. 2019, No. 1162 -8-
kualifikasi dan klasifikasi sebagaimana dalam Pasal 12
ayat (3), maka dilakukan audit dan inspeksi ulang
dengan pembatasan yang ditetapkan oleh LPK Penyedia
Jasa.
(2) Pembiayaan transportasi dan/atau akomodasi audit dan
inspeksi ulang dibebankan kepada Peserta audit dan
inspeksi.
(3) Auditor melaporkan hasil pelaksanaan audit dan inspeksi
ulang kepada LPK Penyedia Jasa.
Bagian Keenam
Keputusan Sertifikasi
Pasal 14
(1) Keputusan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf e, ditetapkan oleh LPK Penyedia Jasa
berdasarkan laporan pelaksanaan audit dan inspeksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan/atau
inspeksi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (3).
(2) Dalam hal keputusan Sertifikasi menetapkan bahwa
peserta audit dan inspeksi dinyatakan memenuhi standar
klasifikasi dan kualifikasi, LPK Penyedia Jasa
mengajukan nomor Sertifikat kepada Badan.
(3) Nomor Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diterbitkan oleh Badan.
(4) Dalam hal keputusan sertifikasi menetapkan bahwa
peserta audit dan inspeksi dinyatakan tidak memenuhi
standar klasifikasi dan kualifikasi, LPK Penyedia Jasa
menerbitkan surat pemberitahuan bahwa Penyedia Jasa
tidak memenuhi standar klasifikasi dan kualifikasi.
www.peraturan.go.id
9. 2019, No. 1162
-9-
Bagian Ketujuh
Penerbitan Sertifikat
Pasal 15
(1) Penerbitan Sertfikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 huruf f dilakukan oleh LPK Penyedia Jasa setelah
diterbitkan nomor Sertifikat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (3).
(2) Penerbitan Sertifikat Penyedia Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
keputusan Sertifikasi.
(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. logo Badan, Komite Akreditasi Nasional, dan LPK
Penyedia Jasa;
b. nama, alamat, dan nomor akreditasi LPK Penyedia
Jasa;
c. nama dan alamat penyedia jasa;
d. nomor keputusan Sertifikasi;
e. nomor Sertifikat;
f. acuan skema sertifikasi atau standar yang
digunakan;
g. lingkup kegiatan;
h. tanggal penerbitan Sertifikat;
i. masa dan tanggal berakhir Sertifikat; dan
j. tanda tangan Pimpinan LPK Penyedia Jasa.
Pasal 16
Masa berlaku Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 huruf i adalah 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.
www.peraturan.go.id
10. 2019, No. 1162 -10-
Bagian Kedelapan
Survailen
Pasal 17
(1) Survailen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g
merupakan sarana untuk memastikan dan memelihara
kesesuaian kondisi penyedia jasa terhadap ketentuan
klasifikasi dan kualifikasi sebagai penyedia jasa.
(2) Survailen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan cara sensus terhadap seluruh
pemegang sertifikat oleh LPK Penyedia Jasa.
(3) Sensus terhadap seluruh pemegang sertifikat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan
dengan menggunakan metode kuesioner dan/atau
visitasi.
(4) Survailen dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali selama
jangka waktu berlakunya Sertifikat.
BAB III
SKEMA SERTIFIKASI
Pasal 18
(1) Pelaksanaan teknis Sertifikasi dituangkan dalam skema
Sertifikasi.
(2) Skema Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. tata cara sertifikasi Penyedia Jasa di bidang
Informasi Geospasial;
b. standar klasifikasi dan kualifikasi Penyedia Jasa di
bidang Informasi Geospasial;
c. standar biaya sertifikasi Penyedia Jasa di di bidang
Informasi Geospasial; dan
d. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kepala.
www.peraturan.go.id
11. 2019, No. 1162
-11-
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Oktober 2019
KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
HASANUDDIN Z. ABIDIN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2019
2009
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id