Peraturan Menteri Pendidikan Nasional ini menetapkan standar sarana dan prasarana minimum untuk Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Standar tersebut mencakup kriteria sarana pembelajaran seperti peralatan, perabot, dan media pendidikan serta kriteria prasarana seperti bangunan kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya. Peraturan ini berlaku mulai ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2008
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
Buku ini membahas akuntansi khusus perusahaan manufaktur, termasuk karakteristiknya, masalah akuntansi yang unik, dan laporan keuangan. Topik utama meliputi persediaan bahan baku, barang dalam proses dan jadi, biaya produksi, beban pokok produksi, dan pencatatan transaksi terkait. Tujuannya agar pembaca memahami proses akuntansi manufaktur.
Pengadaan khusus mencakup pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat, di luar negeri, yang dikecualikan, penelitian, dan tender internasional menggunakan dana pinjaman luar negeri atau hibah, dengan ketentuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing.
Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk dan jenis kemas ulang informasi, mulai dari publikasi cetak, audio visual, pangkalan data lokal dan online, hingga berbagai jenis layanan penyebaran informasi seperti penyebaran informasi terseleksi, kesiagaan informasi, executive summary, studi kelayakan pabrik, brosur, dan pamflet. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh kemasan informasi yang dapat diberikan kepada berbagai
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptxAndiArmin1
Dokumen tersebut membahas mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dokumen menjelaskan tentang perubahan nomenklatur izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi persetujuan penggunaan kawasan hutan, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan, persyaratan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan, pro
RPP kurikulum 2013 harus memuat empat komponen utama yaitu penguatan pendidikan karakter, literasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS), dan 4C (komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas). Keempat komponen ini bertujuan untuk membangun karakter siswa dan keterampilan abad 21.
Modul ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para peserta pelatihan dalam mempelajari tentang Ketentuan Umum PBJ, dapat dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta pelatihan agar mempunyai kesamaan pemahaman dalam ketentuan umum PBJ.
Penyusunan modul ini, mengacu pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan peraturan turunannya.
Modul ini disusun oleh Yosi Febriani
Buku ini membahas akuntansi khusus perusahaan manufaktur, termasuk karakteristiknya, masalah akuntansi yang unik, dan laporan keuangan. Topik utama meliputi persediaan bahan baku, barang dalam proses dan jadi, biaya produksi, beban pokok produksi, dan pencatatan transaksi terkait. Tujuannya agar pembaca memahami proses akuntansi manufaktur.
Pengadaan khusus mencakup pengadaan barang/jasa dalam kondisi darurat, di luar negeri, yang dikecualikan, penelitian, dan tender internasional menggunakan dana pinjaman luar negeri atau hibah, dengan ketentuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing.
Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk dan jenis kemas ulang informasi, mulai dari publikasi cetak, audio visual, pangkalan data lokal dan online, hingga berbagai jenis layanan penyebaran informasi seperti penyebaran informasi terseleksi, kesiagaan informasi, executive summary, studi kelayakan pabrik, brosur, dan pamflet. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh kemasan informasi yang dapat diberikan kepada berbagai
Mekanisme Penggunaan Kawasan Hutan untuk Ketenagalistrikan.pptxAndiArmin1
Dokumen tersebut membahas mekanisme penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dokumen menjelaskan tentang perubahan nomenklatur izin pinjam pakai kawasan hutan menjadi persetujuan penggunaan kawasan hutan, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kawasan hutan, persyaratan permohonan persetujuan penggunaan kawasan hutan, pro
RPP kurikulum 2013 harus memuat empat komponen utama yaitu penguatan pendidikan karakter, literasi, kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS), dan 4C (komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas). Keempat komponen ini bertujuan untuk membangun karakter siswa dan keterampilan abad 21.
PRESERVASI PREVENTIF ARSIP MEDIA BARU Tika Nafisah
Pelaksanaan preservasi preventif arsip media baru di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat mencakup penyimpanan arsip peta, foto, film, video, rekaman suara, dan mikrofilm dengan menjaga suhu dan kelembaban yang tepat serta mencegah kerusakan fisik. Upaya pelestarian juga dilakukan melalui reproduksi arsip untuk menjaga kelestariannya."
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
The document discusses archive layout and management. It covers topics like types of records, paper sizes, letter offices, reasons for record storage, scripless storage systems, and handling mail and simple archives. The key points are:
1. It defines "scripless" as any written or recorded information about an event or thing meant to help memory.
2. It discusses the types and sizes of paper used for different records in organizations.
3. It describes letter offices as containing official information made by officials and addressed to other parties, including notices, requests, questions and statements.
4. It lists nine values contained in records: administrative, legal, financial, research, educational, documentation, organizational
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik untuk memproses perizinan bangunan. Buku panduan ini memberikan panduan penggunaan SIMBG bagi dinas terkait.
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, disarikan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah Field Management (FM). Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat melakukan perhitungan keekonomian proyek migas, melakukan analisis investasi lapangan migas, dan mengambil keputusan terbaik. Dokumen ini juga membahas metode perhitungan cadangan, analisis cash flow, indikator ekonomi, sistem pajak migas, dan analisis resiko eksplorasi migas.
Pocurement Process _ di SKK Migas_ Training "Proses TENDER & Perhitungan TKDN".Kanaidi ken
Dokumen ini membahas proses pengadaan barang dan jasa beserta ketentuan prakualifikasi dan dokumen tender di lingkungan KKKS Migas. Terdapat penjelasan mengenai ketentuan prakualifikasi untuk tender barang, jasa, dan jasa konsultasi serta dokumen yang disyaratkan. Juga diuraikan tata cara pengadaan barang dan jasa mulai dari persiapan hingga pelelangan beserta langkah dan tahapannya.
PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA TOMOHON SEBAGAI KOTA BUNGA SULAWESI UTARAketutsuardanajogja
1. Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kota Tomohon sebagai kota bunga di Sulawesi Utara melalui festival bunga Tomohon 2008 untuk mempromosikan potensi kota tersebut sebagai pusat industri bunga.
2. Festival tersebut bertujuan untuk meningkatkan citra Tomohon sebagai kota bunga, meningkatkan kecintaan terhadap tanaman hias, dan memfasilitasi komunikasi antar pelaku usaha florikultura.
3
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan sewa barang milik negara oleh badan usaha dalam rangka memberikan insentif. Dokumen menjelaskan tentang jenis kegiatan usaha, besaran tarif sewa, prosedur pengajuan sewa, dan penelitian kelayakan penyewaan barang milik negara.
Peraturan ini menetapkan standar sarana dan prasarana minimum untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan, mencakup kriteria ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lain. Standar ini berlaku 5 tahun setelah peraturan ini ditetapkan untuk memfasilitasi penerapannya.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 menetapkan standar sarana dan prasarana minimum untuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Standar ini mencakup kriteria luas lahan minimum, jumlah rombongan belajar yang dapat dilayani, dan ruang-ruang yang harus tersedia seperti ruang kelas, perpustakaan, UKS, dan lain
PRESERVASI PREVENTIF ARSIP MEDIA BARU Tika Nafisah
Pelaksanaan preservasi preventif arsip media baru di DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat mencakup penyimpanan arsip peta, foto, film, video, rekaman suara, dan mikrofilm dengan menjaga suhu dan kelembaban yang tepat serta mencegah kerusakan fisik. Upaya pelestarian juga dilakukan melalui reproduksi arsip untuk menjaga kelestariannya."
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
Dokumen tersebut membahas tentang persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, meliputi persiapan swakelola, penetapan spesifikasi teknis, penyusunan harga perkiraan sendiri, dan contoh perhitungan HPS untuk barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa konsultansi."
The document discusses archive layout and management. It covers topics like types of records, paper sizes, letter offices, reasons for record storage, scripless storage systems, and handling mail and simple archives. The key points are:
1. It defines "scripless" as any written or recorded information about an event or thing meant to help memory.
2. It discusses the types and sizes of paper used for different records in organizations.
3. It describes letter offices as containing official information made by officials and addressed to other parties, including notices, requests, questions and statements.
4. It lists nine values contained in records: administrative, legal, financial, research, educational, documentation, organizational
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) adalah sistem elektronik untuk memproses perizinan bangunan. Buku panduan ini memberikan panduan penggunaan SIMBG bagi dinas terkait.
Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, disarikan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dokumen tersebut membahas tentang mata kuliah Field Management (FM). Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat melakukan perhitungan keekonomian proyek migas, melakukan analisis investasi lapangan migas, dan mengambil keputusan terbaik. Dokumen ini juga membahas metode perhitungan cadangan, analisis cash flow, indikator ekonomi, sistem pajak migas, dan analisis resiko eksplorasi migas.
Pocurement Process _ di SKK Migas_ Training "Proses TENDER & Perhitungan TKDN".Kanaidi ken
Dokumen ini membahas proses pengadaan barang dan jasa beserta ketentuan prakualifikasi dan dokumen tender di lingkungan KKKS Migas. Terdapat penjelasan mengenai ketentuan prakualifikasi untuk tender barang, jasa, dan jasa konsultasi serta dokumen yang disyaratkan. Juga diuraikan tata cara pengadaan barang dan jasa mulai dari persiapan hingga pelelangan beserta langkah dan tahapannya.
PENGEMBANGAN PARIWISATA KOTA TOMOHON SEBAGAI KOTA BUNGA SULAWESI UTARAketutsuardanajogja
1. Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kota Tomohon sebagai kota bunga di Sulawesi Utara melalui festival bunga Tomohon 2008 untuk mempromosikan potensi kota tersebut sebagai pusat industri bunga.
2. Festival tersebut bertujuan untuk meningkatkan citra Tomohon sebagai kota bunga, meningkatkan kecintaan terhadap tanaman hias, dan memfasilitasi komunikasi antar pelaku usaha florikultura.
3
Dokumen tersebut membahas tentang ketentuan sewa barang milik negara oleh badan usaha dalam rangka memberikan insentif. Dokumen menjelaskan tentang jenis kegiatan usaha, besaran tarif sewa, prosedur pengajuan sewa, dan penelitian kelayakan penyewaan barang milik negara.
Peraturan ini menetapkan standar sarana dan prasarana minimum untuk sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan, mencakup kriteria ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lain. Standar ini berlaku 5 tahun setelah peraturan ini ditetapkan untuk memfasilitasi penerapannya.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 menetapkan standar sarana dan prasarana minimum untuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa. Standar ini mencakup kriteria luas lahan minimum, jumlah rombongan belajar yang dapat dilayani, dan ruang-ruang yang harus tersedia seperti ruang kelas, perpustakaan, UKS, dan lain
MTs NU TBS Kudus memiliki prasarana pendidikan yang mencakup luas tanah 6.456 m2, 4 unit gedung, 44 ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA dan komputer, ruang pimpinan, guru, tata usaha, konseling, UKS, organisasi siswa, media, jamban, gudang, tempat ibadah, bermain dan sedang membangun gedung serba guna. Dokumen ini menjelaskan standar sarana dan prasarana pendidikan yang harus
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Laporan kegiatan On The Job Learning (OJL) Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah LPPKS Surakarta mengenai pengelolaan sarana prasarana di beberapa sekolah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sarana prasarana sebagian besar sudah memenuhi standar, meskipun beberapa sekolah perlu penambahan sarana khususnya laboratorium dan perpustakaan.
Laporan kegiatan on the job learning (OJL) calon kepala sekolah LPPKS Surakarta tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Kajian dilakukan di tiga sekolah dan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pendidikan sudah tersedia namun perlu pengadaan tambahan terutama media pembelajaran dan laboratorium. Proses pengelolaan sarana dan prasarana seperti perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, dan inventarisasi sudah ber
07. juknis analisis standar sarana dan prasarana (isi revisi)-0104Suaidin -Dompu
Dokumen tersebut memberikan pedoman untuk melakukan analisis standar sarana dan prasarana pendidikan di SMA. Pedoman ini mencakup tujuan, ruang lingkup, dan unsur-unsur yang terlibat dalam analisis standar sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan peraturan pemerintah dan standar nasional pendidikan.
Dokumen tersebut merupakan panduan pelaksanaan In-House Training (IHT) bagi satuan pendidikan yang tergabung dalam Program Sekolah Penggerak untuk meningkatkan kapasitas guru dan kepala sekolah melalui pelatihan dan pendampingan. Panduan ini menjelaskan tahapan persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan IHT secara terstandar.
Standar sarana dan prasarana sekolah dasar meliputi ketentuan tentang satuan pendidikan, lahan, gedung, dan prasarana minimum yang harus dimiliki seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, dan tempat bermain. Dokumen ini juga menjelaskan tugas seksi sarana dan prasarana pendidikan dasar serta penjabaran tugas urusan sarana dan prasarana sekolah dalam mengelola fasilitas sekolah.
Peraturan ini mengatur prosedur operasional standar pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2021. Lingkup peserta asesmen mencakup satuan pendidikan formal dan nonformal yang terdaftar di Dapodik atau EMIS. Peserta didik yang terpilih secara sampling akan mengikuti asesmen kompetensi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Dokumen tersebut merupakan peraturan rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang struktur organisasi dan tata kerja UPI. Dokumen tersebut mengatur tentang organ UPI, struktur organisasi UPI yang terdiri atas alat kelengkapan rektor dan unit-unit organisasi, serta ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi tersebut.
Similar to Permen no-40-tahun-2008-standar-sarana-prasaranastandar-smk (20)
1. SALINAN
PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2008
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA
UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/
MADRASAH ALIYAH KEJURUAN(SMK/MAK)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 48 Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar
Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah
Kejuruan (SMK/MAK);
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan
Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2008;
2. 2
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STANDAR
SARANA DAN PRASARANA UNTUK SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN/ MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (SMK/MAK).
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Madrasah aliyah kejuruan (MAK) adalah satuan pendidikan keagamaan tingkat
menengah atas yang menyelenggarakan program kejuruan.
2. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah.
3. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi SMK/MAK.
4. Perabot adalah sarana pengisi ruang.
5. Peralatan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran.
6. Set adalah seperangkat peralatan dalam satu ruang untuk mendukung kegiatan
belajar.
7. Media pendidikan adalah peralatan yang digunakan untuk membantu komunikasi
dalam pembelajaran.
8. Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta didik dan
guru untuk setiap mata pelajaran.
9. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik dan
guru.
10. Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data tertentu.
11. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain buku meliputi
jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website), dan compact disk.
12. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu relatif
singkat.
13. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang digunakan
untuk mendukung fungsi SMK/MAK.
14. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang
berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi.
15. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana
SMK/MAK meliputi bangunan, lahan praktik, lahan untuk prasarana penunjang, dan
lahan pertamanan.
16. Infrastruktur adalah prasarana penunjang untuk keamanan dan kenyamanan
lingkungan sekolah.
17. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi SMK/MAK.
3. 3
18. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak
memerlukan peralatan khusus.
19. Ruang praktik, meliputi bengkel, studio, demplot, kandang, bangsal, dan ruang
sejenis, adalah tempat pelaksanaan kegiatan praktik, perawatan dan perbaikan
peralatan.
20. Lahan praktik adalah sebidang lahan untuk melaksanakan kegiatan praktik.
21. Area kerja adalah tempat melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam
ruang yang hanya dibatasi dengan garis lantai.
22. Ruang guru praktik/instruktur adalah ruangan kerja instruktur dalam ruang
praktik/bengkel kerja/studio.
23. Bangunan praktik adalah bangunan bukan gedung untuk mendukung pelaksanaan
praktik di lahan.
24. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktik yang
memerlukan peralatan khusus.
25. Ruang sirkulasi adalah ruang penghubung antar bagian bangunan SMK/MAK.
26. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari
berbagai jenis bahan pustaka.
27. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar ruang kelas, beristirahat, dan
menerima tamu.
28. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan
SMK/MAK.
29. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi SMK/MAK.
30. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan konseling
dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial, belajar, karir, dan
bursa kerja.
31. Ruang UKS adalah ruang untuk menangani peserta didik yang mengalami gangguan
kesehatan dini dan ringan di SMK/MAK.
32. Ruang organisasi kesiswaan adalah ruang untuk melakukan kegiatan kesekretariatan
pengelolaan organisasi peserta didik.
33. Jamban adalah ruang untuk buang air besar dan/atau kecil.
34. Gudang adalah ruang untuk menyimpan peralatan pembelajaran di luar ruang kelas,
peralatan SMK/MAK yang tidak/belum berfungsi, dan arsip SMK/MAK.
35. Tempat berolahraga adalah ruang terbuka atau tertutup yang dilengkapi dengan
sarana untuk melakukan pendidikan jasmani dan olah raga.
36. Tempat bermain adalah ruang terbuka atau tertutup untuk peserta didik dapat
melakukan kegiatan bebas, termasuk kegiatan kesenian.
37. Tempat beribadah adalah tempat warga SMK/MAK melakukan ibadah yang
diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah.
4. 4
38. Program keahlian adalah program studi yang ditawarkan di SMK/MAK.
39. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satu satuan
kelas.
Pasal 2
(1) Standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah
kejuruan (SMK/MAK) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum
prasarana.
(2) Standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada
Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Penyelenggaraan pendidikan bagi satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil yang
penduduknya kurang dari 1000 (seribu) jiwa dan yang tidak bisa dihubungkan dengan
kelompok lain dalam jarak tempuh 3 (tiga) kilo meter melalui lintasan jalan kaki yang tidak
membahayakan dapat menyimpangi standar sarana dan prasarana sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) wajib
menerapkan standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah
kejuruan (SMK/MAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya
5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2008
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD
BAMBANG SUDIBYO
Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum I,
Muslikh, S.H.
NIP 131479478