Traficking

1. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TRAFFIKING DIY

2. GEOGRAFI
1. Kota Yogyakarta (luas 32,50 km2, terdiri dari 14 kecamatan dan 45
kelurahan);
2. Kabupaten Bantul (luas 506,85 km2, terdiri dari 17 kecamatan dan
75 desa);
3. Kabupaten Kulon Progo (luas 586,27 km2, terdiri dari 12 kecamatan
dan 88 desa);
4. Kabupaten Gunungkidul (luas 1.485,36 km2, terdiri dari 18
kecamatan dan 144 desa);
5. Kabupaten Sleman (luas 574,82 km2, terdiri dari 17 kecamatan dan
86 desa).
Wilayah administratif DIY terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten, 78
kecamatan dan 438 kelurahan/desa, yaitu:

3. 0 50,000 100,000 150,000 200,000
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-75
75+
Perempuan
-200,000 -150,000 -100,000 -50,000 0
Laki-laki
PIRAMIDA PENDUDUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2014
BALITA
REMAJA
LANSIA

4. JUMLAH PENDUDUK DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2014 : 3.637.116 JIWA (BPS).
Laki- laki
49,42 %
Perempuan,
50,58 %
Perbandingan Jumlah Penduduk
Laki-laki dan Perempuan di DIY (Tahun 2014)
KUALITASNYA ?

5. PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN/KOTA DI DIY, SP2010
(20000) (10000) 0 10000 20000
0 - 4
05-09
10-14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 +
TT
Laki-laki Perempuan
KULONPROGO
(60000) (40000) (20000) 0 20000 40000 60000
0 - 4
05-09
10-14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 +
TT
Laki-laki Perempuan
BANTUL
(40000) (20000) 0 20000 40000
0 - 4
05-09
10-14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 +
TT
Laki-laki Perempuan
GUNUNGKIDUL
(80000)(60000)(40000)(20000) 0 20000 40000 60000 80000
0 - 4
05-09
10-14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 +
TT
Laki-laki Perempuan
(30000) (20000) (10000) 0 10000 20000 30000
0 - 4
05-09
10-14
15 - 19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 +
TT
Laki-laki Perempuan
SLEMAN
YOGYAKARTA

6. SP71 SP80 SP90 SP2000 SP2010
Laki-laki 52 60 65 69 72
Perempuan 55 64 69 73 76
Laki-laki+perempuan 53 62 67 71 74
50
55
60
65
70
75
80
Angka Harapan Hidup
di Provinsi DIY, SP1971-2010
metode Trussell
(Model West)
No. KAB./KOTA L P L+P
1. Kulonprogo 73.25 76.90 75.03
2. Bantul 69.71 73.62 71.62
3. Gunungkidul 69.44 73.37 71.36
4. Sleman 74.04 77.63 75.79
5. Yogyakarta 71.88 75.63 73.71
D.I. YOGYAKARTA 71.79 75.54 73.62
Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/kota, 2013

7. Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta
dilandasi dengan filosofi:
’Hamemayu Hayuning Bawana’
yang mengandung makna:
kewajiban melindungi, memelihara,
serta membina keselamatan dunia

8. Program2 Unggulan :
• Desa prima merupakan program fasilitasi industri rumahan yang dilakukan
kelompok perempuan. Berupa pelatihan, penambahan modal dan
membantu akses pemasaran
• P2WKSS (Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera)
yang merupakan gerakan bersama masyarakat.
• Fasilitasi Organisasi Perempuan (seperti PKK, Dharmawanita, BKOW, dll)
• Posyandu Terintegrasi (layanan untuk balita, remaja sampai dengan lansia).
• Fasilitasi Perempuan yang termarjinalisasi (spt: Buruh gendong, Buruh tani,
dll)
• Gerakan sayang ibu : telah dilaksanakan di tingkat kecamatan, untuk
mengurangi angka kematian ibu hamil, nifas, dan menyusui.

9. Regulasi untuk perlindungan Perempuan
dan anak:
Dalam hal penyiapan aspek legal Pemerintah Daerah DIY juga telah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk
mendukung terlindunginya perempuan dan anak korban kekerasan antara lain :
a. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan
b. Perda No. 3 Tahun 2012 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
c. Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 tahun 2012 Tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan
e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu
Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”
f. Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak korban
Kekerasan tahun 2013-2017
g. Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan data Gender dan Anak.
h. Peraturan Daerah No.6 tahun 2014 Tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
i. Pergub no. 32 tahun 2016 tentang Gugus tugas Trafiking

10. Tabel 8.1.1
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2014 DAN 2015
No. LOKASI LEMBAGA Jenis Kelamin
TAHUN 2014 TAHUN 2015
Kelompok Umur
Total
Kelompok Umur
Total
0<18 Tahun
18<25
Tahun
25 Tahun ke
atas
0<18 Tahun
18<25
Tahun
25 Tahun ke
atas
1. Kulonprogo Laki-laki 7 2 0 9 7 0 2 9
Perempuan 38 12 24 74 19 5 20 44
2. Bantul Laki-laki 15 0 4 19 6 1 1 8
Perempuan 41 12 37 90 41 12 37 90
3. Gunungkidul Laki-laki 4 1 3 8 7 1 0 8
Perempuan 42 9 11 62 9 2 18 29
4. Sleman Laki-laki 26 2 13 41 34 1 24 59
Perempuan 41 31 111 183 106 66 215 387
5. Yogyakarta Laki-laki 36 5 24 65 18 4 11 33
Perempuan 109 114 365 588 58 130 364 552
Provinsi Laki-laki 32 0 7 39 33 2 17 52
Perempuan 64 40 89 193 66 39 121 226
Jumlah
Laki-laki 120 10 51 181 105 9 55 169
Perempuan 335 218 637 1190 299 254 775 1328
total 455 228 688 1.371 404 263 830 1.497
Sumber data: BPPM dari data laporan lembaga layanan Korban Kekerasan prov maupun kab/Kota
Ket : merupakan jumlah keseluruhan baik korban laki-laki, perempuan, dewasa dan anak-anak.

11. Tabel 8.1.5.b
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT JENIS KEKERASAN DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2014
No. LOKASI LEMBAGA Jenis Kelamin
Jenis Kekerasan
Jumlah
Fisik Psikis Seksual TPPO Penelantaran Lainnya
1. Kulonprogo Laki-laki 5 0 1 0 3 0 9
Perempuan 27 4 34 1 8 0 74
2. Bantul Laki-laki 4 4 11 0 0 0 19
Perempuan 34 14 38 1 2 1 90
3. Gunungkidul Laki-laki 4 1 3 0 0 0 8
Perempuan 12 6 42 0 1 1 62
4. Sleman Laki-laki 17 13 5 0 6 0 41
Perempuan 90 31 51 0 10 1 183
5. Yogyakarta Laki-laki 29 19 14 0 3 0 65
Perempuan 187 211 141 0 49 0 588
## Provinsi Laki-laki 17 15 3 0 4 0 39
Perempuan 26 85 52 1 25 4 193
Jumlah
Laki-laki 76 52 37 0 16 0 181
perempuan 376 351 358 3 95 7 1190
total 452 403 395 3 111 7 1.371
Sumber data: BPPM dari data laporan lembaga layanan Korban Kekerasan prov maupun kab/Kota

12. Tabel 8.1.5.b
JUMLAH KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
MENURUT JENIS KEKERASAN DAN LOKASI LEMBAGA LAYANAN
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015
No. LOKASI LEMBAGA Jenis Kelamin
Jenis Kekerasan
Jumlah
Fisik Psikis Seksual TPPO Penelantaran Lainnya
1. Kulonprogo Laki-laki 4 4 1 0 0 0 9
Perempuan 11 13 15 1 4 0 44
2. Bantul Laki-laki 1 2 4 0 1 0 8
Perempuan 30 5 44 0 10 1 90
3. Gunungkidul Laki-laki 5 0 3 0 0 0 8
Perempuan 9 6 11 0 3 0 29
4. Sleman Laki-laki 23 22 5 1 8 0 59
Perempuan 140 92 116 0 34 5 387
5. Yogyakarta Laki-laki 16 10 6 0 1 0 33
Perempuan 171 257 82 0 41 1 552
## Provinsi Laki-laki 12 30 2 0 8 0 52
Perempuan 56 71 51 0 48 0 226
Jumlah
Laki-laki 61 68 21 1 18 0 169
perempuan 417 444 319 1 140 7 1328
total 478 512 340 2 158 7 1.497
Sumber data: BPPM dari data laporan lembaga layanan Korban Kekerasan prov maupun kab/Kota

13. Upaya Perlindungan
1. Pencegahan :
a. Membentuk perangkat Layanan
b. Memperkuat Aspek Legal
c. Sosialisasi dan edukasi
d. Gerakan Untuk Pencegahan
e. Fasilitasi Forum Anak Daerah
2. Upaya Penanganan :
a) Memberikan layanan Pengaduan, Rumah amah/Shelter, layanan
Kesehatan, Pendampingan hukum, Rehabilitasi sosial, dan reintegrasi
sosial.
b) Pencatatan dan Pelaporan Korban melalui Sistem Online
3. Upaya Pemberdayaan
a) Pemberian Pelatihan pasca pendampingan : pelatihan dan sapras untuk usaha.

14. Membentuk Perangkat Layanan:
• Disetiap Kab/Kota sudah terbentuk P2TP2A (Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak)
• Di tingkat Provinsi telah terbentuk Pusat Pelayanan
Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
“Rekso Dyah Utami”
• tugasnya memberikan layanan terpadu terhadap
korban kekerasan.
• Pusat layanan ini dilengkapi dengan konselor dan
semi shelter yang dapat digunakan dalam
penanganan korban kekerasan yang memerlukan.

15. b. Memperkuat aspek Legal
Dalam hal penyiapan aspek legal Pemerintah Daerah DIY juga telah mengeluarkan peraturan-
peraturan untuk mendukung terlindunginya perempuan dan anak korban kekerasan antara lain :
a. Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan
b. Perda No. 3 Tahun 2012 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
c. Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas
d. Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 tahun 2012 Tentang Forum Perlindungan Korban
Kekerasan
e. Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan tata Kerja Pusat
Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami”
f. Pergub DIY Nomor 34 Tahun 2013 Tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak korban Kekerasan tahun 2013-2017
g. Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan data Gender
dan Anak.
h. Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Korban Perdagangan Orang (trafficking).

16. c. Sosialisasi dan edukasi
• Berbagai Kegiatan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak secara
rutin dianggarakan dan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah daerah Istimewa Yogyakarta
dengan beberapa bentuk kegiatan antara lain :
a. Sosialiasi peraturan perundang-undangan Perlindungan Perempuan dan Anak (UUPA, UUPKRT,
UUPTPPO, Perda, Pergub, Kepgub )
b. Sosialisasi antisipasi kekerasan terhadap remaja
c. Pelatihan Antisipasi Perdagangan Orang
d. Pelatihan Penanganan Korban Kekerasan yang responsif gender bagi petugas PPT
Provinsi/Kab/Kota
e. Pelatihan Penanganan ABH
f. Pelatihan Antisipasi Kekerasan bagi Guru BK
g. Sarasehan, seminar, dan Kajian kajian
h. Pelatihan ketrampilan dan pemberikan bantuan modal bagi perempuan korban kekerasan.

17. 2. UPAYA Penanganan
• Pembentukan: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) DIY
“REKSO DYAH UTAMI” melalui : SK Gubernur DIY no: 132/KEP/2005 tentang
Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi DIY “REKSO DYAH
UTAMI”  diperbaharui dengan Peraturan gubernur Nomor 13 Tahun 2013.

18. Forum Perlindungan Korban Kekerasan
• FPKK adalah forum koordinasi perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan yang
penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring.
• Dibentuk dengan : Pergub NOMOR 66 TAHUN 2012
TENTANG FORUM PERLINDUNGAN KORBAN
KEKERASAN
• Merupakan forum koordinasi upaya perlindungan
perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah.
• Tugasnya antara lain: mengkoordinasikan dan
mensinkronkan pencegahan dan penanganan
pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di
masing-masing instansi dan lembaga yang
tergabung dalam keanggotaan FPKK;

19. Penanganan
• Memfasilitasi layanan Telepon Sahabat Anak (TeSA) 129 di DIY.
Dengan layanan:
1. Pelayanan Informasi
– Informasi tentang parenting
– Informasi tentang layanan TESA129
– Informasi tentang lembaga rujukan
2. Pelayanan Konseling melalui telepon (gratis) –
Juga melalui SMS
3. Pelayanan rujukan

20. UPAYA PEMBERDAYAAN
 Pelatihan Pasca Pendampingan  Korban yang telah di tangani
dibekali dengan pelatihan, dan sarana untuk usaha.

21. 5/17/2024
Terima Kasih