Dokumen tersebut membahas tentang pembelaan negara menurut UUD 1945 dan peraturan terkait. Terdapat penjelasan mengenai pengertian negara, unsur-unsur berdirinya negara, warga negara dan bukan warga negara, tujuan negara Indonesia, fungsi-fungsi negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara.
Dokumen tersebut membahas proses pembentukan dasar negara Indonesia melalui berbagai sidang BPUPKI dan PPKI. Beberapa tokoh seperti Mohammad Yamin, Supomo, dan Sukarno menyampaikan usulan dasar negara. BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya disebut Piagam Jakarta. PPKI kemudian membahas konstitusi negara berdasarkan Piagam Jakarta dan menetapkan Pancasila se
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek terkait partisipasi politik, mulai dari definisi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tingkatan partisipasi politik, upaya peningkatan partisipasi politik khususnya pada pemilu, serta tantangan yang dihadapi. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas konsep partisipasi politik, faktor-faktor pengaruhnya, dan upaya peningkatan partisipasi politik di Indonesia.
Sebagai makhluk sosial, komunikasi menjadi begitu penting bagi kita untuk mempermudah kehidupan sosial kita dengan orang lain. Melalui komunikasi, kita mampu menyampaikan pesan hingga mencapai tujuan hidup kita. Berikut adalah beberapa macam fungsi komunikasi menurut beberapa pakar komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dokumen tersebut berisi tentang sistem penilaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mencakup standar kompetensi, indikator, bentuk soal, dan uraian soal. Terdapat empat standar kompetensi yang diuraikan lebih lanjut meliputi mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi, menganalisis substansi konstitusi negara, menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945, dan menunjukkan sikap positif terhadap konstit
Bela negara adalah konsep yang mengatur patriotisme warga negara untuk mempertahankan negara. Ini mencakup berbagai organisasi militer dan sipil seperti TNI, OKD, dan kewajiban belajar rajin. Warga negara diharapkan mencintai tanah air dan mematuhi hukum negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pembelaan negara menurut UUD 1945 dan peraturan terkait. Terdapat penjelasan mengenai pengertian negara, unsur-unsur berdirinya negara, warga negara dan bukan warga negara, tujuan negara Indonesia, fungsi-fungsi negara, serta hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan negara.
Dokumen tersebut membahas proses pembentukan dasar negara Indonesia melalui berbagai sidang BPUPKI dan PPKI. Beberapa tokoh seperti Mohammad Yamin, Supomo, dan Sukarno menyampaikan usulan dasar negara. BPUPKI kemudian membentuk Panitia Sembilan untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya disebut Piagam Jakarta. PPKI kemudian membahas konstitusi negara berdasarkan Piagam Jakarta dan menetapkan Pancasila se
Dokumen tersebut membahas berbagai aspek terkait partisipasi politik, mulai dari definisi, faktor-faktor yang mempengaruhinya, tingkatan partisipasi politik, upaya peningkatan partisipasi politik khususnya pada pemilu, serta tantangan yang dihadapi. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas konsep partisipasi politik, faktor-faktor pengaruhnya, dan upaya peningkatan partisipasi politik di Indonesia.
Sebagai makhluk sosial, komunikasi menjadi begitu penting bagi kita untuk mempermudah kehidupan sosial kita dengan orang lain. Melalui komunikasi, kita mampu menyampaikan pesan hingga mencapai tujuan hidup kita. Berikut adalah beberapa macam fungsi komunikasi menurut beberapa pakar komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari.
Dokumen tersebut berisi tentang sistem penilaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mencakup standar kompetensi, indikator, bentuk soal, dan uraian soal. Terdapat empat standar kompetensi yang diuraikan lebih lanjut meliputi mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi, menganalisis substansi konstitusi negara, menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945, dan menunjukkan sikap positif terhadap konstit
Bela negara adalah konsep yang mengatur patriotisme warga negara untuk mempertahankan negara. Ini mencakup berbagai organisasi militer dan sipil seperti TNI, OKD, dan kewajiban belajar rajin. Warga negara diharapkan mencintai tanah air dan mematuhi hukum negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pornografi anak, termasuk definisi, situasi global saat ini, data terkini, dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak di ranah daring beserta contoh kasus di Indonesia. Dokumen ini juga menyarankan upaya pencegahan dan pelaporan konten terkait pornografi anak.
Dokumen tersebut membahas berbagai sistem pemilu yang diterapkan di berbagai negara, termasuk sistem distrik tunggal, sistem proporsional, dan sistem campuran. Sistem-sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam merepresentasikan suara rakyat dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses penetapan partai politik dan calon anggota legislatif untuk pemilu di Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang pentingnya pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi untuk membangun budaya anti-korupsi dan mempersiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan. Dokumen ini juga menjelaskan program-program pendidikan anti-korupsi yang telah dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi dan kementerian pendidikan serta materi dasar yang diajarkan dalam mata kuliah pendidikan anti-korupsi.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen ini membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mulai dari usulan awal di BPUPKI hingga bentuk akhir yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila terdiri atas 5 sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaran Perwakilan, dan Keadilan
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak, dengan menjelaskan pengertian, tujuan, ruang lingkup, sasaran, prinsip, bentuk, strategi dan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat serta indikator keberhasilannya.
Dokumen tersebut membahas pokok-pokok isi dan pemahaman Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat empat alinea utama yang masing-masing memuat makna penting bagi dasar negara.
Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan pembangunan ekonomi93220872
Pertumbuhan penduduk berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi. Tingkat kelahiran yang tinggi menyebabkan struktur penduduk muda yang kurang mendukung pembangunan, sementara pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan menyerap tenaga kerja tambahan secara produktif.
Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
Sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi pasar terkelola dengan campuran antara peranan negara dan swasta. Struktur ekonomi Indonesia telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, serta dari pedesaan ke perkotaan. Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) juga bergeser dari mengendalikan pasokan pangan menjadi hanya mengelola beras.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Dokumen ini menyatakan kemerdekaan Indonesia setelah perjuangan kemerdekaan berhasil. Untuk membentuk pemerintahan yang melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, dan
Dokumen tersebut membahas tentang pornografi anak, termasuk definisi, situasi global saat ini, data terkini, dan bentuk-bentuk eksploitasi seksual anak di ranah daring beserta contoh kasus di Indonesia. Dokumen ini juga menyarankan upaya pencegahan dan pelaporan konten terkait pornografi anak.
Dokumen tersebut membahas berbagai sistem pemilu yang diterapkan di berbagai negara, termasuk sistem distrik tunggal, sistem proporsional, dan sistem campuran. Sistem-sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam merepresentasikan suara rakyat dan menciptakan stabilitas pemerintahan. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses penetapan partai politik dan calon anggota legislatif untuk pemilu di Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang pentingnya pendidikan anti-korupsi di perguruan tinggi untuk membangun budaya anti-korupsi dan mempersiapkan mahasiswa sebagai agen perubahan. Dokumen ini juga menjelaskan program-program pendidikan anti-korupsi yang telah dilaksanakan di beberapa perguruan tinggi dan kementerian pendidikan serta materi dasar yang diajarkan dalam mata kuliah pendidikan anti-korupsi.
Slide ini memetakan masalah dan tantangan penyelenggaraan pemilu serentak 2024. Meskipun singkat, slide ini juga mencoba melihat praktek pemilu serentak di negara lain, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Dokumen ini membahas tentang sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mulai dari usulan awal di BPUPKI hingga bentuk akhir yang ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila terdiri atas 5 sila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaran Perwakilan, dan Keadilan
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak, dengan menjelaskan pengertian, tujuan, ruang lingkup, sasaran, prinsip, bentuk, strategi dan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat serta indikator keberhasilannya.
Dokumen tersebut membahas pokok-pokok isi dan pemahaman Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat empat alinea utama yang masing-masing memuat makna penting bagi dasar negara.
Pertumbuhan penduduk berhubungan dengan pembangunan ekonomi93220872
Pertumbuhan penduduk berhubungan erat dengan pembangunan ekonomi. Tingkat kelahiran yang tinggi menyebabkan struktur penduduk muda yang kurang mendukung pembangunan, sementara pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan menyerap tenaga kerja tambahan secara produktif.
Tiga dokumen konstitusi Indonesia membandingkan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan kedaulatan. UUD 1945 menetapkan sistem presidensial dan negara kesatuan. Konstitusi RIS 1949 membentuk negara federasi dengan sistem parlementer. UUDS 1950 kembali ke sistem presidensial dan negara kesatuan seperti UUD 1945.
Sistem ekonomi Indonesia menganut sistem ekonomi pasar terkelola dengan campuran antara peranan negara dan swasta. Struktur ekonomi Indonesia telah bergeser dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, serta dari pedesaan ke perkotaan. Peran Badan Urusan Logistik (Bulog) juga bergeser dari mengendalikan pasokan pangan menjadi hanya mengelola beras.
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya peningkatan partisipasi politik perempuan di Indonesia. Beberapa faktor yang dapat mendorong peningkatan partisipasi politik perempuan antara lain pendidikan dari keluarga, kegiatan organisasi pelajar dan mahasiswa, serta advokasi untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam berpolitik. Harapannya adalah munculnya lebih banyak perempuan sebagai pemimpin daerah dan nasional di masa dep
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Dokumen ini menyatakan kemerdekaan Indonesia setelah perjuangan kemerdekaan berhasil. Untuk membentuk pemerintahan yang melindungi rakyat dan memajukan kesejahteraan, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, dan
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Dokumen ini juga menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah merdeka dan membentuk pemerintahan baru berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan sosial, dan demokrasi perwakilan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Dokumen ini juga menegaskan bahwa rakyat Indonesia telah merdeka dan membentuk pemerintahan negara berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan kemerdekaan Indonesia dan mendirikan negara berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan perwakilan untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan; rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya untuk membentuk pemerintah yang melindungi bangsa dan memajukan kesejahteraan serta keadilan sosial melalui sistem negara Republik Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) oleh Drs. Slamet Riyadi,Kabid Integrasi Bangsa Bakesbangpol Kab.Tulungagung dalam Acara Penataran Kader Dai Wahidiya di Pesantren Tarbiyatul Madjid Tanjungsari Boyolangu Tulungagung, 15 Juni - 6 Juli 2013
Dokumen tersebut membahas tentang kecintaan pada tanah air Indonesia dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Terdapat penjelasan mengenai tahap-tahap pembentukan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia serta perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang diraih.
Dokumen tersebut membahas tentang makna dan pentingnya semangat persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain definisi Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat persatuan di tengah keragaman, prinsip-prinsip nasionalisme dan kebebasan bertanggung jawab, serta manfaat mempertahankan persatuan dan kesatuan untuk memperkuat NKRI dan mencapai tujuan pembangunan. D
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
3. INDONESIA RAYA
Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku
Disanalah Aku Berdiri Jadi Pandu Ibuku
Indonesia Kebangsaanku, Bangsa dan Tanah Airku
Marilah Kita Berseru Indonesia Bersatu
Hiduplah Tanahku Hiduplah Negeriku
Bangsaku Rakyatku Semuanya
Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya
Untuk Indonesia Raya
Reff. Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Tanahku Negeriku Yang Kucinta
Indonesia Raya Merdeka Merdeka
Hiduplah Indonesia Raya
15. Ernest Renan :
Bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang
timbul dari kejayaan bersama di masa lampau,
sebagai hasil sejarah, dan kehendak atau
persetujuan bersama untuk hidup bersama di
masa sekarang dan yang akan datang dengan
kesediaan memberikan pengorbanan-
pengorbanan
16. Nilai-nilai ke-Indonesia-an bangsa
Indonesia itu dibingkai, dibangun dan
dikembangkan atas tiga pilar waktu :
masa lalu,
masa kini,
masa akan datang.
Masa lalu, berkaitan dengan
pengalaman-pengalaman sejarah
kehidupan bersama, baik yang pahit
maupun yang manis.
Masa kini, berkaitan dengan kondisi
nyata dan tantangan yang harus
dihadapi dan diselesaikan bersama.
Masa akan datang, berkaitan dengan
cita-cita tentang kehidupan ideal yang
hendak dan hanya bisa dicapai secara
bersama-sama
17. Pembukaan UUD 1945
• Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh
sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena
tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.
• Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat
Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
• Atas berkat rahmat Allah ng Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka
rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
• Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatam yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
18. TUJUAN NKRI
• melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia ;
• memajukan kesejahteraan umum;
• Mencerdaskan kehidupan bangsa;
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi
dan keadilan sosial.
19. PANCASILA
• Ketuhanan Yang Maha Esa;
• Kemanusiaan yang adil dan beradab;
• Persatuan Indonesia;
• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan;
• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
24. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan
Keberpihakan kepada Orang
miskin; Dalam setiap tahapan
kegiatan, termasuk
pemanfaatannya diutamakan
kepada orang miskin.
Transparansi; masyarakat
harus tahu, memahami dan
mengerti adanya kegiatan ini
serta memiliki kebebasan
dalam melakukan
pengendalian secara mandiri.
24
25. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan
Partisipasi; masyarakat
berperan secara aktif dalam
setiap tahapan kegiatan mulai
dari perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian, pengawasan dan
pelestariannya.
Musyawarah; memilih sesuatu
yang menjadi priorititas, setiap
pengambilan keputusan di desa
maupun antar desa dilakukan
secara musyawarah
berdasarkan pada prioritas
kebutuhan nyata.
26. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan
Desentralisasi; masyarakat memiliki
kewenangan dan tanggungjawab
yang luas untuk mengelola kegiatan
secara mandiri dan partisipatif tanpa
intervensi negatif dari luar.
Akuntabilitas; setiap pengelolaan
kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat dan pihak yang
berkompeten.
27. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan
Keberlanjutan; dalam setiap
pengambilan keputusan atau
tindakan pembangunan harus selalu
mempertimbangkan sistem
pelestariannya.
Kesetaraan Gender; dalam setiap
pelaksanaan kegiatan dan
pengambilan keputusan,
perempuan mempunyai hak yang
sama dengan laki-laki.
28. Faktor yang penting
diperhatikan dalam PMI
• Penguatan pemerintahan desa/kelurahan
• Penataan Lembaga Kemasyarakatan
• Pengembangan Sistem Pembangunan
Partisipatif
• Penataan Lingkungan Desa/Kelurahan
sampai RT yang Berkelanjutan
• Pengembangan Kapasitas Kader
Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
