Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Dadang Solihin
Dialog Rektor dengan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke membahas tiga hal utama: peran dan fungsi DPRD, orientasi dasar politik DPRD, dan kebijakan publik yang komprehensif dan partisipatif. Diskusi menekankan pentingnya DPRD mewakili kepentingan rakyat, membangun sistem umpan balik dengan masyarakat, dan menghasilkan kebijakan publik yang berdampak positif bagi masyarakat."
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran DPRD dalam pembangunan daerah melalui fungsi-fungsinya. DPRD diharapkan dapat mewakili aspirasi masyarakat dalam kebijakan legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata. DPRD juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam prosesnya.
Modul ini membahas tentang orientasi pelatihan advokasi kebijakan publik yang mencakup pembukaan dan penutup pelatihan, perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab, serta penjelasan mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pelatihan."
Peran Tenaga Ahli DPRD dalam Perumusan Kebijakan Publik guna Mendukung Fungs...Dadang Solihin
Dialog Rektor dengan Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Merauke membahas tiga hal utama: peran dan fungsi DPRD, orientasi dasar politik DPRD, dan kebijakan publik yang komprehensif dan partisipatif. Diskusi menekankan pentingnya DPRD mewakili kepentingan rakyat, membangun sistem umpan balik dengan masyarakat, dan menghasilkan kebijakan publik yang berdampak positif bagi masyarakat."
Peran Badan Musyawarah dalam Meningkatkan Kinerja DPRD dalam Pembangunan DaerahDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran DPRD dalam pembangunan daerah melalui fungsi-fungsinya. DPRD diharapkan dapat mewakili aspirasi masyarakat dalam kebijakan legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata. DPRD juga perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam prosesnya.
Modul ini membahas tentang orientasi pelatihan advokasi kebijakan publik yang mencakup pembukaan dan penutup pelatihan, perkenalan peserta untuk menciptakan suasana akrab, serta penjelasan mengenai tujuan dan tata cara pelaksanaan pelatihan."
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai beberapa topik utama yang diulas dalam blognya, seperti reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah, mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sesuai UU; tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif; serta praktik terbaik yang telah dilakukan beberapa DPRD dalam melibatkan masyarakat.
Dokumen tersebut menjelaskan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat dua tahapan pembahasan, yaitu pembahasan internal DPRD dan pembahasan bersama kepala daerah. Pembahasan internal DPRD meliputi pengajuan rancangan peraturan, kajian, dan pengambilan keputusan. Pembahasan bersama kepala daerah terdiri atas dua tingkat pembic
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
Dokumen tersebut membahas isu-isu strategis dan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran partai politik, pengajuan calon, penataan daerah pemilihan, dan kampanye pemilu beserta langkah-langkah mitigasinya.
BUM Desa adalah badan usaha milik desa yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengelola sumber daya ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa, termasuk tahapan dan unsur-unsurnya seperti studi kelayakan usaha dan pemilihan pengurus. Rekomendasi untuk mengembangkan BUM Desa adalah memberikan
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah, tantangan yang dihadapi, serta praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitasnya. Dibahas pula orientasi dasar politik yang dibutuhkan anggota DPRD agar dapat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.
Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
The document provides information about the Civil Service System of South Korea. It discusses the following key points in 3 sentences:
The Ministry of Personnel Management oversees South Korea's civil service system and aims to create a more transparent, fair and competent civil service. The system classifies civil servants into grades and uses open competitions, career competitions, and a senior civil service system to recruit and promote civil servants. The performance management system evaluates civil servants to determine their salaries, promotions, and professional development opportunities.
Dokumen ini membahas tentang jadwal pemilu 2019 dan kontestasi politik yang akan terjadi. Elektabilitas Jokowi saat ini masih tinggi, namun pilihan calon wakil presidennya akan sangat penting untuk mempertahankan dukungan dan memastikan kontinuitas kekuasaan pasca pemilu 2019. Syarat calon wakil presiden antara lain mampu meningkatkan elektabilitas pasangan, memiliki dukungan politik, serta kemampuan menjaga stab
Pokok Pikiran dan Peran DPRD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan profil Dr. Dadang Solihin dan ringkasan singkat mengenai beberapa topik utama yang diulas dalam blognya, seperti reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, penajaman visi-misi melalui pendekatan positioning differentiation brand, serta tujuan dan permasalahan pembangunan daerah.
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan daerah, mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD sesuai UU; tantangan yang dihadapi DPRD untuk menjadi lembaga yang efektif; serta praktik terbaik yang telah dilakukan beberapa DPRD dalam melibatkan masyarakat.
Dokumen tersebut menjelaskan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat dua tahapan pembahasan, yaitu pembahasan internal DPRD dan pembahasan bersama kepala daerah. Pembahasan internal DPRD meliputi pengajuan rancangan peraturan, kajian, dan pengambilan keputusan. Pembahasan bersama kepala daerah terdiri atas dua tingkat pembic
ISU STRATEGIS DAN POTENSI RAWAN PEMILU 2024.pptxBawasluPacitan
Dokumen tersebut membahas isu-isu strategis dan potensi permasalahan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu 2024, termasuk pemutakhiran data pemilih, pendaftaran partai politik, pengajuan calon, penataan daerah pemilihan, dan kampanye pemilu beserta langkah-langkah mitigasinya.
BUM Desa adalah badan usaha milik desa yang dimiliki oleh masyarakat desa untuk mengelola sumber daya ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan tentang pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan BUM Desa, termasuk tahapan dan unsur-unsurnya seperti studi kelayakan usaha dan pemilihan pengurus. Rekomendasi untuk mengembangkan BUM Desa adalah memberikan
Peningkatan Kapasitas, Peran dan Fungsi Anggota DPRDDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang peran dan fungsi DPRD dalam pemerintahan daerah, tantangan yang dihadapi, serta praktik terbaik untuk meningkatkan efektivitasnya. Dibahas pula orientasi dasar politik yang dibutuhkan anggota DPRD agar dapat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat.
Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
The document provides information about the Civil Service System of South Korea. It discusses the following key points in 3 sentences:
The Ministry of Personnel Management oversees South Korea's civil service system and aims to create a more transparent, fair and competent civil service. The system classifies civil servants into grades and uses open competitions, career competitions, and a senior civil service system to recruit and promote civil servants. The performance management system evaluates civil servants to determine their salaries, promotions, and professional development opportunities.
Dokumen ini membahas tentang jadwal pemilu 2019 dan kontestasi politik yang akan terjadi. Elektabilitas Jokowi saat ini masih tinggi, namun pilihan calon wakil presidennya akan sangat penting untuk mempertahankan dukungan dan memastikan kontinuitas kekuasaan pasca pemilu 2019. Syarat calon wakil presiden antara lain mampu meningkatkan elektabilitas pasangan, memiliki dukungan politik, serta kemampuan menjaga stab
Most students cannot distinguish between real and fake news according to a Stanford University study. Over 80% of students could not differentiate between sponsored content and real news articles. They also had difficulty determining the credibility of news stories shared on social media and based their judgments on irrelevant factors. To address this issue of people not being able to identify false information, one key is to improve information, media, and social media literacy.
The document provides an overview of key digital statistics and indicators for Indonesia as of January 2018, including population figures, internet and social media penetration rates, mobile usage, and time spent with digital media. It also includes rankings of top websites by traffic and engagement. Some highlights are that Indonesia has 265 million total population with 132 million internet users, 130 million active social media users, and 120 million active mobile social users.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan hasil survei indeks persepsi korupsi tahun 2017 yang dilakukan di 12 kota besar di Indonesia oleh Transparency International. Survei ini mengukur tingkat korupsi berdasarkan persepsi pelaku usaha di sektor publik dan swasta. Hasilnya menunjukkan bahwa kota dengan skor IPK tertinggi adalah Jakarta Utara sedangkan yang terendah adalah Medan. Secara umum, tingkat korupsi di semua k
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut merangkum perjalanan ekonomi Indonesia dari tahun 1945 hingga 2017 melalui infografik panjang 17,25 meter.
2. Periode 1945-1966 dimana Indonesia dipimpin oleh Soekarno mengalami tiga fase ekonomi yaitu penataan ekonomi, nasionalisasi ekonomi, dan krisis akibat ekonomi terpusat dan biaya politik yang besar.
3. Krisis ekonomi pada masa Orde Lama
The Indonesian government has made significant reforms to improve the business environment and investment climate in recent years. This document outlines several reasons why now is a good time to invest in Indonesia:
1) Indonesia has maintained steady economic growth over the past decade and achieved investment grade ratings. It is positioned to become the 5th largest economy by 2030.
2) Indonesia has a large and growing productive population and consuming class, which will reach 180 million and 135 million respectively by 2030.
3) The government has implemented economic reforms, infrastructure development projects, and incentive programs to attract more equitable and diversified growth. Confidence in Indonesia is high among citizens and investors.
Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompe...Ridho Fitrah Hyzkia
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia pada 22 Kementerian, 6 Lembaga, 22 Provinsi, 45 Kota, dan 107 Kabupaten/Kota. Hasilnya menunjukkan bahwa kepatuhan Kementerian berada pada zona hijau sebesar 35,71%, kuning 57,14%, dan merah 7,14%. Sedangkan Lembaga berada pada zona hijau 66,67%, kuning 20%, dan
Dokumen tersebut membahas temuan survei mengenai intoleransi dan radikalisme siswa di Indonesia. Survei menemukan dukungan tinggi terhadap penerapan syariat Islam dan khilafah, serta peran penting guru agama Islam dan akses internet untuk pengetahuan keagamaan. Dokumen ini merekomendasikan reformasi kurikulum pendidikan agama Islam, rekrutmen guru agama, serta pendidikan keagamaan yang lebih terbuka dan inklusif.
The document presents rankings of 140 economies based on their scores on the Global Competitiveness Index 2016–2017. Switzerland, Singapore, and the United States received the top three rankings. The rankings are accompanied by each economy's score, previous ranking, and trend over time. Factors measured include infrastructure, education, goods market efficiency and labor market efficiency which determine the long-term growth of economies. Recent economic developments are only reflected to the extent they impact these determinants.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
