1. Dokumen tersebut membahas tentang penyetaraan jabatan dan pangkat bagi guru bukan PNS berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2014. 2. Juga membahas tentang proses penyetaraan yang dilakukan secara berbasis web melalui situs P2TK Dinas Pendidikan dan pengumuman hasilnya. 3. Selain itu, dibahas pula mekanisme pemberian tunjangan profesi kepada guru berdasarkan komp
Buku pedoman ini membahas konsep dan pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai dasar pengembangan karir dan penentuan angka kredit. PK GURU dilakukan berdasarkan empat kompetensi yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dan menggunakan berbagai perangkat penila
Peraturan baru ini memperkenalkan sistem pengembangan karir guru yang lebih terstruktur dan komprehensif. Sistem ini menempatkan penilaian kinerja guru sebagai dasar utama untuk menentukan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi setiap guru dan kemajuan dalam jenjang jabatan fungsionalnya.
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran kerja pegawai jabatan fungsional guru yang mencakup peta regulasi guru, jenjang jabatan, persyaratan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan terkait jabatan fungsional guru dan penetapan angka kreditnya, mulai dari PP hingga Permendiknas. Peraturan-peraturan tersebut telah beberapa kali disempurnakan untuk mengatur tata cara penilaian prestasi kerja guru guna kenaikan pangkat dan jabatan secara lebih terstruktur dan obyektif. Dokumen juga menjelaskan tentang prosedur pengajuan dan penetapan angka k
Buku pedoman ini membahas konsep dan pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK GURU) untuk menilai kompetensi guru dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai dasar pengembangan karir dan penentuan angka kredit. PK GURU dilakukan berdasarkan empat kompetensi yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian dengan memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dan menggunakan berbagai perangkat penila
Peraturan baru ini memperkenalkan sistem pengembangan karir guru yang lebih terstruktur dan komprehensif. Sistem ini menempatkan penilaian kinerja guru sebagai dasar utama untuk menentukan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi setiap guru dan kemajuan dalam jenjang jabatan fungsionalnya.
Dokumen tersebut membahas tentang sasaran kerja pegawai jabatan fungsional guru yang mencakup peta regulasi guru, jenjang jabatan, persyaratan angka kredit untuk kenaikan pangkat dan jabatan, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas peraturan-peraturan terkait jabatan fungsional guru dan penetapan angka kreditnya, mulai dari PP hingga Permendiknas. Peraturan-peraturan tersebut telah beberapa kali disempurnakan untuk mengatur tata cara penilaian prestasi kerja guru guna kenaikan pangkat dan jabatan secara lebih terstruktur dan obyektif. Dokumen juga menjelaskan tentang prosedur pengajuan dan penetapan angka k
Petunjuk teknis ini menjelaskan mekanisme pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS dan non PNS jenjang pendidikan dasar melalui anggaran pusat. Dokumen ini mengatur kriteria penerima tunjangan, besaran tunjangan, mekanisme pembayaran, jadwal pelaksanaan, dan pengendalian program tunjangan profesi bagi guru.
Dokumen tersebut membahas tentang inpassing pangkat bagi dosen yang bukan PNS. Ia menjelaskan latar belakang, tujuan, dasar kebijakan, persyaratan, dan prosedur penetapan inpassing pangkat serta implikasinya bagi kenaikan pangkat dan tunjangan profesi dosen bukan PNS. Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang mekanisme penyetaraan pangkat antara dosen PNS dan non-PNS.
Lampiran lampiran proker us 2012 2013 a4YKS.BIZ.ID
Dokumen tersebut berisi pedoman pelaksanaan ujian sekolah yang mencakup tata tertib bagi pengawas ruang ujian, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengumpulan lembar jawaban dan serah terima hasil ujian."
Dokumen tersebut berisi daftar hadir pengawas ujian, penyerahan dan penerimaan soal ujian, serta penyerahan dan penerimaan lembar jawab ujian sekolah/negara tahun pelajaran 2012/2013.
Dokumen tersebut membahas tentang inpassing jabatan fungsional dan angka kredit bagi guru bukan PNS, termasuk persyaratan, prosedur pengajuan, jenjang jabatan yang dapat diraih, serta pejabat yang berwenang menetapkan inpassing.
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.pptAmanFarikhi1
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi dan implementasi penyusunan Paket Penyesuaian dan Paket Tahunan untuk guru-guru di Kabupaten Brebes. Ringkasannya adalah:
1. Sosialisasi penyusunan Paket Penyesuaian dan Paket Tahunan bagi guru-guru di Kabupaten Brebes.
2. Penjelasan mengenai dasar hukum dan konsekuensi implementasi penyusunan Paket Penyesuaian dan Paket Tahunan.
Sosialisasi Penyusunan PAK Penyesuaian dan PAK Tahunan.pptAmanFarikhi1
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi dan implementasi penyusunan paket penyesuaian dan paket tahunan untuk guru-guru, termasuk juga langkah-langkah dan contoh penyusunannya."
Berdasarkan dokumen tersebut, peraturan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya telah beberapa kali disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan pendelegasian wewenang penetapan angka kredit. Prosedur pengajuan dan penetapan angka kredit guru melibatkan berbagai instansi terkait untuk menunjang kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja.
Petunjuk teknis ini menjelaskan mekanisme pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS dan non PNS jenjang pendidikan dasar melalui anggaran pusat. Dokumen ini mengatur kriteria penerima tunjangan, besaran tunjangan, mekanisme pembayaran, jadwal pelaksanaan, dan pengendalian program tunjangan profesi bagi guru.
Dokumen tersebut membahas tentang inpassing pangkat bagi dosen yang bukan PNS. Ia menjelaskan latar belakang, tujuan, dasar kebijakan, persyaratan, dan prosedur penetapan inpassing pangkat serta implikasinya bagi kenaikan pangkat dan tunjangan profesi dosen bukan PNS. Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang mekanisme penyetaraan pangkat antara dosen PNS dan non-PNS.
Lampiran lampiran proker us 2012 2013 a4YKS.BIZ.ID
Dokumen tersebut berisi pedoman pelaksanaan ujian sekolah yang mencakup tata tertib bagi pengawas ruang ujian, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pengumpulan lembar jawaban dan serah terima hasil ujian."
Dokumen tersebut berisi daftar hadir pengawas ujian, penyerahan dan penerimaan soal ujian, serta penyerahan dan penerimaan lembar jawab ujian sekolah/negara tahun pelajaran 2012/2013.
Dokumen tersebut membahas tentang inpassing jabatan fungsional dan angka kredit bagi guru bukan PNS, termasuk persyaratan, prosedur pengajuan, jenjang jabatan yang dapat diraih, serta pejabat yang berwenang menetapkan inpassing.
Sosialisasi (Bimtek) PAK Tahunan Aman F.pptAmanFarikhi1
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi dan implementasi penyusunan Paket Penyesuaian dan Paket Tahunan untuk guru-guru di Kabupaten Brebes. Ringkasannya adalah:
1. Sosialisasi penyusunan Paket Penyesuaian dan Paket Tahunan bagi guru-guru di Kabupaten Brebes.
2. Penjelasan mengenai dasar hukum dan konsekuensi implementasi penyusunan Paket Penyesuaian dan Paket Tahunan.
Sosialisasi Penyusunan PAK Penyesuaian dan PAK Tahunan.pptAmanFarikhi1
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi dan implementasi penyusunan paket penyesuaian dan paket tahunan untuk guru-guru, termasuk juga langkah-langkah dan contoh penyusunannya."
Berdasarkan dokumen tersebut, peraturan tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya telah beberapa kali disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perubahan organisasi dan pendelegasian wewenang penetapan angka kredit. Prosedur pengajuan dan penetapan angka kredit guru melibatkan berbagai instansi terkait untuk menunjang kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan prestasi kerja.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang sosialisasi jabatan guru dan penentuan angka kreditnya. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang dasar hukum penilaian prestasi kerja guru berdasarkan pencapaian angka kredit, komposisi penilaian untuk berbagai jenjang jabatan, dan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penentuan beban kerja guru berdasarkan angka kredit.
Program penyiapan calon kepala sekolah meliputi proses seleksi, pelatihan, dan sertifikasi untuk memastikan calon memiliki kompetensi kepemimpinan sebagai kepala sekolah sesuai standar yang ditetapkan.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Terdapat empat jenjang jabatan guru yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Guru dinilai berdasarkan penilaian kinerja dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk mendapatkan angka kredit guna kenaikan jabatan. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru.
Peraturan ini mengatur tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Peraturan ini bertujuan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pengembangan karir, penilaian kinerja, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Peraturan ini juga menetapkan empat jenjang jabatan fungsional guru dan ketentuan kenaikan pangkat berdasarkan perolehan angka kredit.
Program Induksi Guru Pemula (PIGP) diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 untuk membantu guru baru beradaptasi dan menjadi guru profesional melalui pelatihan dan bimbingan selama satu tahun di sekolah tempat mengajar. Program ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan pembimbing yang menilai kompetensi guru untuk menerbitkan sertifikat apabila kinerja mem
Rangkuman dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut membahas beberapa isu strategis dan kebijakan terkait kewidyaiswaraan seperti pemberlakuan UU ASN, pengembangan widyaiswara, dan KTI dalam jurnal ilmiah. Dokumen tersebut juga membahas perubahan-perubahan pada peraturan kewidyaiswaraan seperti tugas pokok widyaiswara, syarat pendidikan menjadi widyaiswara,
Dokumen tersebut membahas tentang Penilaian Kinerja Guru (PKG) berdasarkan peraturan pemerintah. PKG digunakan untuk menilai kinerja guru dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai bahan penilaian kenaikan pangkat dan jabatan. PKG meliputi penilaian kompetensi, pengembangan profesi berkelanjutan, dan unsur penunjang. Hasil PKG dikonversi menjadi angka kredit untuk penentuan kenaikan jabatan
Ringkasan:
Teks tersebut membahas tentang pengembangan profesionalisme guru SMP di Indonesia. Beberapa poin penting yang disebutkan antara lain:
1. Kualifikasi dan kompetensi guru SMP perlu ditingkatkan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2. Ada berbagai peraturan yang mengatur pengembangan karir dan profesionalisme guru melalui penilaian kinerja, pendidikan lanjutan, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.
Mohon maaf, saya bukan manusia. Saya adalah AI assistant yang dibuat oleh Anthropic untuk membantu manusia. Saya tidak memiliki penilaian pribadi tentang siapa pun.
1. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
Nomor 235 TAHUN 2015
Tentang
HONORARIUM GURU NON PNS DAN TENAGA
KE[PENDIDIKAN NON PNS
DISAMPAIKAN
PADA
PERTEMUAN KEPALA SEKOLAH
DI SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I & II
JAKARTA PUSAT
KEPALA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARRA
0812 809 7085
2. Guru Maks 60 Tahun
Lulus S1 dan Akta Mengajar atau
Memiliki Sertifikat Pendidik
Minimal mengajara 12 Jam
Tendik Maks 58 Tahun Min 18 Tahun
1. Tenaga Administrasi
2. Laboran
3. Pustakawan
4. Juru Bengkel
5. Penjaga Sekolah dan
6. Tenaga Kebersihan
MEMENUHI SYARAT
USUL Panitia Seleksi
SK PANITIA Oleh Kepala Sekolah
1. HASIL ANALISIS KEBUTUHAN GURU
DAN TENDIK
2. PENGUMUMAN PENERIMAAN
3. SELEKSI/ NOTULEN RAPAT PENENTUAN
YANG AKAN DIUSULKAN
4. Usul ke Sudin
Notulen Rapat
Panitia Seleksi Guru/ Tendik Non PNS
Unsur Guru/ Tendik
SYARAT UTAMA
DIBUTUHKAN
KOMPETEN DAN
MEMNUHI SYARAT
SK PENETAPAN
OLEH KASUDIN
TANDATANGAN KONTRAK
EVALUASI KURUN WAKTU TERTENTU
bayar kontrak
individu
BANK DKI
REK ENING YBS
3. PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATAN
FUNGSIONAL, PKB, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM
RANGKA PEMBINAAN KARIR
PENILAIAN
DOKUMEN
PNS ?
SUDAH
INPASSING ?
PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN
PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS
(PERMENDIKBUD NO. 28 TAHUN 2014
TIDAK
TIDAK YA
PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS
(PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2014))
YA
PENGEMBANGAN DIRI
melalui CPD
PUBLIKASI ILMIAH dan/atau
KARYA INOVATIF
PENILAIAN KINERJA
Penyesuaian Ijazah tidak
relevan, tanda jasa, dsb
UNSUR
UTAMA
(Min.90%)
UNSUR
PENUNJANG
(Max.90%)
Guru
Pertama
Guru
Muda
Guru
Madya
Guru
Utama
Penata Muda, IIIa
Penata Muda Tingkat I, IIIb
Penata, IIIc
Penata Tingkat I, IIId
Pembina, IVa
Pembina Tingkat I, IVb
Pembina Utama Muda, IVc
Pembina Utama Madya, IVd
Pembina Utama, IVe
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
KECUKUPAN
ANGKA
KREDIT?
1.Naik Pangkat
2.Tunj. Profesi
YA
Guru Profesional
1. Tidak Naik Pangkat
2. Jam mengajar dikurangi
3. Tunj. Profesi tidak terima
TIDAK
TARGET ANGKA KREDIT
PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN
ANGKA KREDIT AWAL SETIAP GURU
SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG)
Penyesuaian Ijazah yg
relevan
SK INPASSING SESUAI
PERMENEGPAN 84
4. 4
Pasal 15
(1) Tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi
satu nomor registrasi Guru oleh Kementerian Pendidikan;
b. memenuhi beban kerja sebagai Guru;
c. mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas
pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan
Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
d. terdaftar pada Kementerian Pendidikan sebagai Guru Tetap;
e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan
pendidikan tempat bertugas.
Persyaratan menerima Tunjangan Profesi
Menurut PP 74 Tahun 2008 Pasal 15
5. MEKANISME PENYETARAAN GURU BUKAN PNS BERBASIS WEB (APLIKASI NO. 1)
P2TK DIKDAS Dinas PendidikanBiro KepegawaianGuru
Kepala Sekolah/
Kepala Yayasan
Pangkalan Data
PTK Dikdas
Siapkan
berkas usulan
(hanya Guru
yg terpanggil)
Berkas usulan
penyetaraan
Berkas usulan
penyetaraan
Memenuhi
syarat?
YA
1. Informasi proses
penyetaraan
2. Pengumuman
penolakan
Pengantar Kepala
Sekolah/Yayasan
TDK
Berkas usulan
dan Pengantar
Kepala Sekolah
Berkas usulan
dan Pengantar
Kepala Sekolah
Proses penilaian
berkas
Penyetaraan
Memenuhi
syarat?
Informasi
Perbaikan Berkas
atau Penerbitan
surat penolakan
Guru
melengkapi
berkas usulan
YA
TDK
Tembusan usulan
penyetaraan
Informasi Perbaikan
Berkas atau Surat
penolakan ditampilkan
melalui website
Pengantar
Penyetaraan
dan SK PAK
Surat Keputusan
Penetapan Angka
Kredit GBPNS
Penerbitan SK
Penetapan Jabatan
dan Pangkat
SK Kesetaraan
Jabatan dan
Pangkat GBPNS
Pengantar
Penyetaraan
dan SK PAK
Input data manual
SK Asli
Kesetaraan dan
PAK dikirim ke
Sekolah
Website P2TK
Guru melihat informasi
penyetaran pada website
Keterangan :
Alur berkas
Berkas ditolak/tdk
memenuhi syarat
Alur dataPengiriman
SK Kesetaraan
dan PAK
Tembusan
SK Kesetaraan
dan PAK
Tembusan
SK Kesetaraan
dan PAK
2
3
3
3
3
1
2
1
6. PROSES PENYETARAN DAN PENYESUAIAN JABATAN
FUNGSIONAL, PKB, & PENILAIAN ANGKA KREDIT DALAM
RANGKA PEMBINAAN KARIR
PENILAIAN
DOKUMEN
PNS ?
SUDAH
INPASSING ?
PEMBERIAN KESETARAAN JABATAN DAN
PANGKAT BAGI GURU BUKAN PNS
(PERMENDIKBUD NO. 28 TAHUN 2014
TIDAK
TIDAK YA
PENYESUAIAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
GURU PNS DAN GURU BUKAN PNS
(PERMENDIKBUD NO. 4 TAHUN 2014))
YA
PENGEMBANGAN DIRI
melalui CPD
PUBLIKASI ILMIAH dan/atau
KARYA INOVATIF
PENILAIAN KINERJA
Penyesuaian Ijazah tidak
relevan, tanda jasa, dsb
UNSUR
UTAMA
(Min.90%)
UNSUR
PENUNJANG
(Max.90%)
Guru
Pertama
Guru
Muda
Guru
Madya
Guru
Utama
Penata Muda, IIIa
Penata Muda Tingkat I, IIIb
Penata, IIIc
Penata Tingkat I, IIId
Pembina, IVa
Pembina Tingkat I, IVb
Pembina Utama Muda, IVc
Pembina Utama Madya, IVd
Pembina Utama, IVe
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
KECUKUPAN
ANGKA
KREDIT?
1.Naik Pangkat
2.Tunj. Profesi
YA
Guru Profesional
1. Tidak Naik Pangkat
2. Jam mengajar dikurangi
3. Tunj. Profesi tidak terima
TIDAK
TARGET ANGKA KREDIT
PETA JABATAN FUNGSIONAL DAN
ANGKA KREDIT AWAL SETIAP GURU
SIKLUS PEMBINAAN KARIR GURU (DILAKUKAN BERULANG-ULANG)
Penyesuaian Ijazah yg
relevan
SK INPASSING SESUAI
PERMENEGPAN 84
7. RENCANA IMPLEMENTASI PEMBERIAN TUNJANGAN PROFESI BERDASARKAN KOMPETENSI
SEM 1 SEM 2 SEM 1 SEM 2 SEM 1
TAHUN AJARAN 2014/2015
TAHUN ANGGARAN 2015
SEM 1
TAHUN AJARAN 2015/2016
TAHUN ANGGARAN 2016 TAHUN ANGGARAN 2017
SEM 2
TAHUN AJARAN 2016/2017
JAN - JUNIJULI - DES JAN - JUNIJULI - DES JAN - JUNIJULI - DES
MENGIKUTI TAHUN AJARAN MAKA
JATUH SANKSI JIKA TIDAK
MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI
JULI - DES
PELAKSANAAN
PK GURU
PELAKSANAAN
PK GURU
PELAKSANAAN
PK GURU
SOSIALISASI (MEMASTIKAN SELURUH TK/SD/SMP/SMA MENGETAHUI)
PELAKSANAAN
PK GURU
SANKSI HARUS ADA
NILAI PK GURU
SANKSI NILAI PK GURU
MINIMAL BAIK
8. I N G AT y a n g
D I B U T U H K A N
y a n g
D I B AYA R
T E R I M A K A S I H
B A N YA K