[Ringkasan]
1. Dokumen membahas tentang regulasi dan standar proses akreditasi rumah sakit meliputi pengaturan komite/tim, pelatihan dan orientasi, rapat, dokumen bukti, dan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Dijelaskan pula tentang penyusunan program kerja komite/tim yang meliputi monitoring dan evaluasi, rapat, pelatihan, orientasi, supervisi, evaluasi mutu, sosialisasi, dan pelaporan.
3. Dokumen memberikan contoh format
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang meliputi tugas pokok dan fungsi, lingkup kerja, kebijakan pengelolaan sumber daya kesehatan, rencana kegiatan, dan data tenaga kesehatan tahun 2017.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, mencakup ketentuan penyelenggara uji, kompetensi yang diuji, proses penyelenggaraan uji, serta harapan pengembangan uji kompetensi untuk berbagai jenis jabatan fungsional kesehatan di masa depan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang meliputi tugas pokok dan fungsi, lingkup kerja, kebijakan pengelolaan sumber daya kesehatan, rencana kegiatan, dan data tenaga kesehatan tahun 2017.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, mencakup ketentuan penyelenggara uji, kompetensi yang diuji, proses penyelenggaraan uji, serta harapan pengembangan uji kompetensi untuk berbagai jenis jabatan fungsional kesehatan di masa depan.
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai akreditasi Puskesmas Kecamatan Jagakarsa tahun 2016. Dokumen ini meliputi gambaran umum wilayah kerja Puskesmas, keadaan demografi, struktur organisasi, layanan kesehatan masyarakat dan perorangan, visi dan misi, serta hasil survei kepuasan pelanggan dan analisis capaian target mutu layanan.
Presentasi Sosialisasi PM SMPI- Bandung 10 Mei 2017direktoratkaminfo
Dokumen tersebut membahas tentang akreditasi dan sertifikasi berdasarkan UU 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dokumen tersebut menjelaskan definisi standardisasi, penilaian kesesuaian, akreditasi, ruang lingkup dan kebijakan nasional terkait."
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan regulasi terkait manajemen resiko fasilitas dan lingkungan di rumah sakit, mencakup Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan terkait akreditasi rumah sakit, jaminan kesehatan, dan standar pelayanan, serta standar akreditasi rumah sakit internasional JCI.
UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kerangka hukum baru untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan integritas pegawai negeri sipil. UU ini mengatur tentang prinsip-prinsip, jenis jabatan, hak dan kewajiban, manajemen SDM, dan pengaturan lain untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkualitas.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 mengatur perubahan standar pelayanan dialisis dengan menetapkan persyaratan umum dan khusus untuk pelayanan dialisis, meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi, ruangan, sarana prasarana, obat dan peralatan.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Akreditasi Pelayanan Kesehatan (ASPAK) sebagai salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. Dokumen ini menjelaskan tentang standar akreditasi Puskesmas, pencapaian akreditasi Puskesmas, dan peran akreditasi dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Ambulatori (SPA).
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdfAbdullah Umar
Kelembagaan dan Regulasi
(Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). Legalitas Hukum Laboratorium Penguji. Klausul 5. Persyaratan Struktur 5.1 Laboratorium harus merupakan suatu badan hukum, atau bagian tertentu dari suatu badan hukum, yang ertanggung
jawab secara hukum atas kegiatan laboratoriumnya
Dokumen tersebut membahas perencanaan sumber daya manusia kesehatan di RSD dr Soebandi untuk periode 2017-2022 dengan mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku, meliputi penilaian kebutuhan tenaga medis dan non medis berdasarkan jenis dan kualifikasi profesi serta analisis kebutuhan pelayanan."
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
1. Tim peneliti PKP2A III LAN melakukan kajian terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian sudah cukup memadai meskipun masih perlu peningkatan pada beberapa elemen.
3. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan PP 60 Tahun 2008 antara lain melakukan pengkajian terhadap
Dokumen tersebut membahas visi dan misi pengawasan internal pemerintah daerah yang handal, beretika, dan profesional serta target dan realisasi program pengawasan tahun 2013 yang mencakup pemeriksaan obyek, peningkatan kompetensi aparatur, penyelesaian temuan, dan pencapaian indikator kinerja. [/ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sekolah menengah kejuruan, termasuk dasar hukum, persyaratan, struktur organisasi, tujuan dan pelaksanaan BLUD."
"[Ringkasan]"
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai akreditasi Puskesmas Kecamatan Jagakarsa tahun 2016. Dokumen ini meliputi gambaran umum wilayah kerja Puskesmas, keadaan demografi, struktur organisasi, layanan kesehatan masyarakat dan perorangan, visi dan misi, serta hasil survei kepuasan pelanggan dan analisis capaian target mutu layanan.
Presentasi Sosialisasi PM SMPI- Bandung 10 Mei 2017direktoratkaminfo
Dokumen tersebut membahas tentang akreditasi dan sertifikasi berdasarkan UU 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dokumen tersebut menjelaskan definisi standardisasi, penilaian kesesuaian, akreditasi, ruang lingkup dan kebijakan nasional terkait."
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan regulasi terkait manajemen resiko fasilitas dan lingkungan di rumah sakit, mencakup Undang-Undang No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan terkait akreditasi rumah sakit, jaminan kesehatan, dan standar pelayanan, serta standar akreditasi rumah sakit internasional JCI.
UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan kerangka hukum baru untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan integritas pegawai negeri sipil. UU ini mengatur tentang prinsip-prinsip, jenis jabatan, hak dan kewajiban, manajemen SDM, dan pengaturan lain untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dan berkualitas.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2022 mengatur perubahan standar pelayanan dialisis dengan menetapkan persyaratan umum dan khusus untuk pelayanan dialisis, meliputi sumber daya manusia, struktur organisasi, ruangan, sarana prasarana, obat dan peralatan.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Akreditasi Pelayanan Kesehatan (ASPAK) sebagai salah satu persyaratan akreditasi Puskesmas. Dokumen ini menjelaskan tentang standar akreditasi Puskesmas, pencapaian akreditasi Puskesmas, dan peran akreditasi dalam mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Ambulatori (SPA).
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdfAbdullah Umar
Kelembagaan dan Regulasi
(Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). Legalitas Hukum Laboratorium Penguji. Klausul 5. Persyaratan Struktur 5.1 Laboratorium harus merupakan suatu badan hukum, atau bagian tertentu dari suatu badan hukum, yang ertanggung
jawab secara hukum atas kegiatan laboratoriumnya
Dokumen tersebut membahas perencanaan sumber daya manusia kesehatan di RSD dr Soebandi untuk periode 2017-2022 dengan mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku, meliputi penilaian kebutuhan tenaga medis dan non medis berdasarkan jenis dan kualifikasi profesi serta analisis kebutuhan pelayanan."
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
1. Tim peneliti PKP2A III LAN melakukan kajian terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyelenggaraan unsur Lingkungan Pengendalian sudah cukup memadai meskipun masih perlu peningkatan pada beberapa elemen.
3. Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan PP 60 Tahun 2008 antara lain melakukan pengkajian terhadap
Dokumen tersebut membahas visi dan misi pengawasan internal pemerintah daerah yang handal, beretika, dan profesional serta target dan realisasi program pengawasan tahun 2013 yang mencakup pemeriksaan obyek, peningkatan kompetensi aparatur, penyelesaian temuan, dan pencapaian indikator kinerja. [/ringkuman]"
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sekolah menengah kejuruan, termasuk dasar hukum, persyaratan, struktur organisasi, tujuan dan pelaksanaan BLUD."
20. Peraturan Perundang-undangan !"!#!$ %&'!()'!* (&'()#+,
-!*. /&/)!( *0'/! $)1)/ -!*. /&*.+1!( ,&2!'! )/)/
"!* "+3&*()1 !(!) ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang /&#!#)+ %'0,&")' -!*. "+(&(!%1!*
"!#!/ 4&'!()'!* 4&')*"!*.5 )*"!*.!*6
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12
2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
21. BAB III
JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 7
(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
21
22. 22
Pasal 8
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan
Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri,
badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan
Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala
Desa atau yang setingkat.
23.
24. 24
KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/685/IX/2013
tentang
PETUNJUK ADMINISTRASI TENTANG ADMINISTRASI UMUM TNI
25. 25
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2 0 1 7
TENTANG
NASKAH DINAS DAN TATA PERSURATAN DINAS DI LINGKUNGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
26. 26
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 94 TAHUN 2016
TENTANG
TATA NASKAH DINAS
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTAR
27. 27
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BUPATI BANJAR
28. PERATURAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 1/UN4.26/2019
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UNHAS
32. 32
adalah pengelolaan informasi tertulis
(naskah) yang mencakup pengaturan jenis,
format, penyiapan, pengamanan,
pengabsahan, distribusi dan penyimpanan
serta media yang digunakan dalam
komunikasi.
33. 33
Peraturan Direktur
Keputusan Direktur
Instruksi Direktur
Surat Edaran Direktur
SPO
Perjanjian
34. 34
v Surat Biasa;
v Surat Keterangan;
v Surat Perintah;
v Surat Izin;
v Surat Kuasa
v Surat Undangan;
v Surat Panggilan;
v Memorandum;
v Pengumuman
38. 38
Keputusan adalah naskah dinas yang
memuat kebijakan yang bersifat
menetapkan, tidak bersifat mengatur
39. 39
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
Pedoman adalah naskah dinas yang memuat acuan yang
bersifat umum di lingkungan lembaga yang perlu dijabarkan ke
dalam petunjuk operasional/teknis.
Pemberlakuan Pedoman dituangkan dalam bentuk
peraturan dan sebagai lampiran peraturan tersebut.
40. 40
ISTILAH PENGERTIAN
Kebijakan Rangkaian konsep dan asas yang
menjadi garis besar dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan dan cara
bertindak
Pedoman Kumpulan ketentuan dasar yang
memberi arah bagaimana sesuatu
harus dilakukan; hal pokok yang
menjadi dasar (pegangan,
petunjuk, dsb) untuk menentukan
atau melaksanakan sesuatu
Panduan (buku) petunjuk
!
41. Yang dimaksud dengan standar prosedur
operasional adalah :
Suatu perangkat instruksi/ langkah-langkah yang
dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja
rutin tertentu.
SPO memberikan langkah yang benar dan
terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk
melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi
pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan
kesehatan berdasarkan standar profesi
!!"##"$%%&
'()(* +,"-.(/",
49. v Pendahuluan
v Gambaran umum RS
v Visi, Misi, Falsafah, Nilai dan Tujuan RS
v Struktur Organisasi RS
v Struktur Organisasi Unit Kerja
v Uraian Jabatan :
Ø Persyaratan Jabatan
Ø Uraian Tugas
Ø Tanggung jawab
Ø Wewenang
v Tata Hubungan Kerja
v Pola ketenagaan
v Program orientasi
v Pertemuan/rapat
v Pelaporan Djoti Atmodjo
51. Djoti - Atmodjo
STANDAR FASILITAS
Denah ruang
Ruang yang tersedia
Fasilitas di dalam masing-masing ruang
Alat kesehatan di dalam masing-masing ruang
Obat dan bahan habis pakai di dalam masing-
masing ruang
STANDAR SDM
Jumlah tenaga menurut kualifikasi
Distribusi tenaga
TATA LAKSANA
Berorientasi pada pasien
Merupakan tata laksana untuk seluruh
kegiatan dalam unit kerja
53. Djoti - Atmodjo
Program harus diuraikan dalam bentuk Kerangka
Acuan Program (TOR) dan tidak boleh hanya
berbentuk time table
Ditanda tangani oleh Kepala Unit Kerja dan
Direktur RS
Format program :
v Pendahuluan
v Latar belakang
v Tujuan umum dan tujuan khusus
v Kegiatan pokok dan rincian kegiatan
v Cara melaksanakan kegiatan
v Sasaran
v Jadwal pelaksanaan kegiatan
v Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
v Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan
54. RENCANA KEGIATAN UNIT PELAYANAN
A. SDM
• Kebutuhan SDM
• Orientasi
• Pendidikan dan Pelatihan
• Evaluasi kinerja SDM
B. FASILITAS
• Pemeliharaan
• Penggantian/penambahan/investasi
C. MUTU
D. UPAYA KESELAMATAN
E. PENGEMBANGAN PELAYANAN
F. MONITORING DAN EVALUASI
G. RAPAT
H. LAPORAN
57. 57
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
59. 59
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN INFEKSI DI
FASILITAS PELAYANAN
KESEHATAN
PEDOMAN MANAJERIAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
Pedoman Kerja
60. PROGRAM KOMITE/TIM
A. MONITORING DAN EVALUASI
B. RAPAT
C. PELATIHAN:
• Anggota Komite/Tim
• Staf RS
D. ORIENTASI
• Karyawan baru
• Peserta didik
E. SUPERVISI
F. EVALUASI DAN USUL REGULASI
G. EVALUASI CAPAIAN MUTU
H. SOSIALISASI/DISEMINASI
I. LAPORAN
64. 64
v Bukti pelaksanaan pelatihan
TOR, Undangan, daftar hadir, materi, laporan, evaluasi,
sertifikat
v Bukti pelaksanaan orientasi khusus
TOR, daftar hadir, evaluasi peserta, laporan pelaksanaan
orientasi
v Bukti pelaksanaan orientasi umum
TOR, daftar hadir, materi dan narasumber meliputi
perumahsakitan, mutu, keselamatan pasien, PPI, serta
evaluasi peserta, laporan pelaksanaan orientasi
65. Djoti - Atmodjo
PROGRAM ORIENTASI PEGAWAI BARU
HARI
KE
M A T E R I WAKTU METODA PENANGGUNG
JAWAB
71. Asesmen awal medis dan keperawatan
Asesmen ulang
Asesmen tambahan
Asesmen Gizi
Asesmen pelayanan bedah
Asesmen pelayanan anestesi
Laporan operasi
Laporan anestesi
Form transfer
Form rujukan
Form ringkasan pulang
Form ringkasan pulang IGD
Asesmen kebutuhan edukasi
Form edukasi
73. 73
Rekam medis adalah berkas yang berisikan
catatan dan dokumen tentang:
Dokumen bukti
v Identitas pasien
v Pemeriksaan
v Pengobatan
v Tindakan dan
v Pelayanan lain yang diberikan
kepada pasien
74. Pelayanan lain yang diberikan kepada
pasien
◉ Form rekonsialisasi
◉ Form pemberian edukasi
◉ Form persetujuan tindakan
kedokteran
◉ Form menolak anjuran medis
(MAM)
75. 75
◉ Triage
◉ Asesmen dokter dan perawat
◉ Progress notes
◉ Nursing notes
◉ Formulir transfer / rujukan
76. 76
◉ Asesmen awal dokter untuk
setiap disiplin klinis
◉ Asesmen khusus/tambahan
◉ Asesmen awal perawat
◉ Asesmen kebutuhan edukasi
◉ Form edukasi
◉ Progress notes
◉ Nursing notes
77. 77
◉ Asesmen bedah
◉ Asesmen pra anestesi
◉ Informed consent
◉ Asesmen pra induksi
◉ Induksi
◉ Monitoring status fisiologis
◉ Pemulihan
◉ Laporan operasi dan anestesi
◉ Rencana asuhan pasca operasi
(dokter dan perawat)