Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

•

8 likes•33,906 views

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri halal untuk meningkatkan ekspor dan pariwisata. Beberapa inisiatif yang diambil antara lain mempromosikan standar halal, melatih tenaga kerja, serta mendukung pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan KPU No. 2 tahun 2015 tentang tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Recommended

Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih

Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih

Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Tahapan pilkada serentak tahun 2015

Tahapan pilkada serentak tahun 2015

Tahapan pilkada serentak tahun 2015

Dimebag Darrell

Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts

Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts

Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts

Antu Bhattacharjee

Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...

Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...

Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Lesmana Putra

Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...

Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...

Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...

UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...

UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...

UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...

TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF

TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF

TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF

Indah Muthmainnah

Recommended

Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih

Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih

Peraturan KPU No. 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Tahapan pilkada serentak tahun 2015

Tahapan pilkada serentak tahun 2015

Tahapan pilkada serentak tahun 2015

Dimebag Darrell

Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts

Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts

Flowerhorn Fish and Its Ecological Impacts

Antu Bhattacharjee

Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...

Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...

Peraturan KPU Nomor 11 tahun 2015 tentang rekapitulasi penghitungan suara dan...Lesmana Putra

Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...

Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...

Paeraturan KPU Nomor 10 tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara ...

UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...

UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...

UU No. 1 Tahun 2015 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG U...

TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF

TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF

TAHAP TAHAP PEMILU LEGISLATIF

Indah Muthmainnah

Produk hukum pilkades

Produk hukum pilkades

Produk hukum pilkades

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Tugas ppkn workshop edit

Tugas ppkn workshop edit

Tugas ppkn workshop edit

WATI SRIWAHYUNINGSIH

Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan beragama dan kesetaraan di depan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional serta penanganannya melalui pengadilan

UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

[Ringkasan] Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis. Undang-undang ini menetapkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional, independen, dan akuntabel. Undang-undang ini juga mengatur tugas, wewenang, dan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum di ting

UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...

UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...

UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...

Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015

Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015

Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015

Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum terkait pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan terse

Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...

Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...

Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...

Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...

Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...

Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...

Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...

Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...

Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...

Yusuf Hasyim Addakhil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...

Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...

Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...

Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...

Tutorial #4 - SACS Basic

Tutorial #4 - SACS Basic

Tutorial #4 - SACS Basic

Faisal Purnawarman

This document provides an overview of load modeling for an offshore platform, including self-weight, live loads, equipment loads, crane loads, wave loads, current loads, wind loads, and environmental load factors and combinations. It discusses determining member properties, offsets, load details, and references for weight, dimensions, and assumptions. Load inputs from a previous model are also addressed.

Tutorial #1 - SACS Basic

Tutorial #1 - SACS Basic

Tutorial #1 - SACS Basic

Faisal Purnawarman

This document provides an overview of the SACS software, which is used for analyzing offshore structures. It discusses the history and capabilities of SACS, including that it can perform various types of analyses like pre-service, service, and incident analyses. It also outlines the process for setting up and performing an analysis in SACS, including defining the structure, running the analysis, and checking the results. The final section provides instructions for an assignment to build a jacket structure in SACS based on specific criteria.

Tutorial #2 - SACS Basic

Tutorial #2 - SACS Basic

Tutorial #2 - SACS Basic

Faisal Purnawarman

This document summarizes the topics that will be covered in Tutorial #2 on modeling an offshore platform. It includes reviewing structure definition, adding and modifying joints and members, creating member groups and properties, and laying out the deck design. The instructor asks if there are any questions and provides example member group types. Students will be guided to add member properties to their jacket model from Assignment #1 and lay out the deck beams by using example drawings available on an online FTP site.

Sk tim penyusun rkp des

Sk tim penyusun rkp des

Sk tim penyusun rkp des

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Rezy Marsellina

Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta peran warga negara. Dokumen menjelaskan contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk hak untuk mendapat perlindungan hukum, pendidikan, dan kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta mentaati hukum. Dokumen juga menjelaskan bahwa peran warga negara antara lain berpartisipasi dalam proses ke

Petronas exploration guidelines

Petronas exploration guidelines

Petronas exploration guidelines

Easwaran Kanason

This document provides guidelines for exploration activities conducted by contractors in Malaysia. It outlines procedures for submitting and obtaining approval for work programmes and budgets, seismic and non-seismic surveys, well proposals, and reporting requirements. Contractors must obtain PETRONAS' approval for exploration plans and adhere to safety and environmental standards when conducting operations.

Tatib pemilihan kepala desa

Tatib pemilihan kepala desa

Tatib pemilihan kepala desaSukardi Juniardi

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan

Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan

Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan

More Related Content

Viewers also liked

Produk hukum pilkades

Produk hukum pilkades

Produk hukum pilkades

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Tugas ppkn workshop edit

Tugas ppkn workshop edit

Tugas ppkn workshop edit

WATI SRIWAHYUNINGSIH

Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pancasila menjamin HAM melalui nilai-nilai ideal, instrumental, dan praktis yang terkandung di dalamnya, seperti kemerdekaan beragama dan kesetaraan di depan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai contoh pelanggaran HAM di Indonesia dan internasional serta penanganannya melalui pengadilan

UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

[Ringkasan] Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara demokratis. Undang-undang ini menetapkan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional, independen, dan akuntabel. Undang-undang ini juga mengatur tugas, wewenang, dan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum di ting

UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...

UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...

UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...

Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015

Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015

Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015

Dokumen tersebut merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum terkait pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat serta mendefinisikan istilah-istilah yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan terse

Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...

Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...

Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...

Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...

Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...

Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...

Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...

Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...

Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...

Yusuf Hasyim Addakhil

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...

Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...

Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...

Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...

Tutorial #4 - SACS Basic

Tutorial #4 - SACS Basic

Tutorial #4 - SACS Basic

Faisal Purnawarman

This document provides an overview of load modeling for an offshore platform, including self-weight, live loads, equipment loads, crane loads, wave loads, current loads, wind loads, and environmental load factors and combinations. It discusses determining member properties, offsets, load details, and references for weight, dimensions, and assumptions. Load inputs from a previous model are also addressed.

Tutorial #1 - SACS Basic

Tutorial #1 - SACS Basic

Tutorial #1 - SACS Basic

Faisal Purnawarman

This document provides an overview of the SACS software, which is used for analyzing offshore structures. It discusses the history and capabilities of SACS, including that it can perform various types of analyses like pre-service, service, and incident analyses. It also outlines the process for setting up and performing an analysis in SACS, including defining the structure, running the analysis, and checking the results. The final section provides instructions for an assignment to build a jacket structure in SACS based on specific criteria.

Tutorial #2 - SACS Basic

Tutorial #2 - SACS Basic

Tutorial #2 - SACS Basic

Faisal Purnawarman

This document summarizes the topics that will be covered in Tutorial #2 on modeling an offshore platform. It includes reviewing structure definition, adding and modifying joints and members, creating member groups and properties, and laying out the deck design. The instructor asks if there are any questions and provides example member group types. Students will be guided to add member properties to their jacket model from Assignment #1 and lay out the deck beams by using example drawings available on an online FTP site.

Sk tim penyusun rkp des

Sk tim penyusun rkp des

Sk tim penyusun rkp des

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Rezy Marsellina

Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia serta peran warga negara. Dokumen menjelaskan contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia, termasuk hak untuk mendapat perlindungan hukum, pendidikan, dan kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta mentaati hukum. Dokumen juga menjelaskan bahwa peran warga negara antara lain berpartisipasi dalam proses ke

Petronas exploration guidelines

Petronas exploration guidelines

Petronas exploration guidelines

Easwaran Kanason

This document provides guidelines for exploration activities conducted by contractors in Malaysia. It outlines procedures for submitting and obtaining approval for work programmes and budgets, seismic and non-seismic surveys, well proposals, and reporting requirements. Contractors must obtain PETRONAS' approval for exploration plans and adhere to safety and environmental standards when conducting operations.

Tatib pemilihan kepala desa

Tatib pemilihan kepala desa

Tatib pemilihan kepala desaSukardi Juniardi

Viewers also liked (20)

Produk hukum pilkades

Produk hukum pilkades

Produk hukum pilkades

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Tugas ppkn workshop edit

Tugas ppkn workshop edit

Tugas ppkn workshop edit

UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

UU no.15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu

UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...

UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...

UU No, 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentinga...

Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015

Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015

Kompilasi uu no. 1 tahun 2015 beserta perubahan dengan uu no. 8 tahun 2015

Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...

Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...

Pkpu 7 2016 perubahan kedua atas peraturan kpu ri nomor 3 tahun 2016 tentang ...

Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...

Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...

Pkpu 14 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 20...

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...

Pkpu 9 2016 perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tah...

Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...

Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...

Peraturan organisasi tentang pembagian tugas dan wewenang pcnu kab. pati 2013...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan Program, d...

Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...

Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...

Pkpu 12 2016 perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 7 tahun 201...

Tutorial #4 - SACS Basic

Tutorial #4 - SACS Basic

Tutorial #4 - SACS Basic

Tutorial #1 - SACS Basic

Tutorial #1 - SACS Basic

Tutorial #1 - SACS Basic

Tutorial #2 - SACS Basic

Tutorial #2 - SACS Basic

Tutorial #2 - SACS Basic

Sk tim penyusun rkp des

Sk tim penyusun rkp des

Sk tim penyusun rkp des

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Hak kewajiban serta tanggung jawab warga negara dan perananya

Petronas exploration guidelines

Petronas exploration guidelines

Petronas exploration guidelines

Tatib pemilihan kepala desa

Tatib pemilihan kepala desa

Tatib pemilihan kepala desa

More from Lesmana Putra

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan

Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan

Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan

Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...

Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...

Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...

Peraturan ini mengatur tentang pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan kepala daerah. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar dalam daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih menggunakan data terbaru, dan proses pendaftaran pemilih tambahan. Badan Pengawas Pemilihan Umum, komisi pemilihan umum provinsi dan kabupaten/kota bertanggung jawab mengawasi proses

Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...

Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...

Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Mari awasi Bersama I

Mari awasi Bersama I

Mari awasi Bersama I

Penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah tahun 2015 sedang berlangsung dari 24 Juni hingga 14 Juli. KPU menganalisis data penduduk potensial pemilih yang diberikan pemerintah, lalu menyusun daftar pemilih per TPS berdasarkan data tersebut dan hasil pemilihan sebelumnya dengan membatasi jumlah pemilih maksimal 800 orang per TPS. Hasil penyusunan daftar pemilih akan disampaikan KPU ke PPS.

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...

7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...

7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...

7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...

Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...

Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...

Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum

Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum

Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...

More from Lesmana Putra (16)

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

Perbawaslu no. 6 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi

Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan

Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan

Perbawaslu no. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan

Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...

Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...

Perbawaslu no. 4 tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar ...

Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...

Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...

Perbawaslu no. 3 tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perbawaslu Nomor 10...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Perbawaslu no. 2 tahun 2015 ttg perubahan perbawaslu no. 11 tahun 2014 ttg pe...

Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Panduan KPU Kab/kota dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Mari awasi Bersama I

Mari awasi Bersama I

Mari awasi Bersama I

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan badan p...

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...

Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2015 tentnag Standar Komepetensi Jabatan Pimp...

7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...

7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...

7. pengumuman penyerahan syarat dukungan pencalonan pemilihan gubernur dan wa...

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...

Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wa...

Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...

Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...

Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gube...

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame

Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum

Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum

Perda kota depok thn 2012 no 16 ttg pembinaan dan pengawasan ketertiban umum

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor ...

Recently uploaded

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx

NinaRahayuBelia

materi_325_5. Materi Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Bimtek MK 22 Nov 2023.pdf

materi_325_5. Materi Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Bimtek MK 22 Nov 2023.pdf

materi_325_5. Materi Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Bimtek MK 22 Nov 2023.pdf

WahyudiBudiHarjono

PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

AchmadHasanBasri

PPT - Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di...

PPT - Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di...

PPT - Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di...

hak atas kekayaan intelektual HAKI .ppt

hak atas kekayaan intelektual HAKI .ppt

hak atas kekayaan intelektual HAKI .ppt

Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx

Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx

Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx

pcaiolenovo20232

PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf

PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf

PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf

OsmanHjAbdulWahid

Recently uploaded (7)

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx

ILMU HUKUM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.pptx

materi_325_5. Materi Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Bimtek MK 22 Nov 2023.pdf

materi_325_5. Materi Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Bimtek MK 22 Nov 2023.pdf

materi_325_5. Materi Kadiv Hukum dan Pengawasan KPU Bimtek MK 22 Nov 2023.pdf

PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA

PPT - Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di...

PPT - Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di...

PPT - Peranan Politik Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di...

hak atas kekayaan intelektual HAKI .ppt

hak atas kekayaan intelektual HAKI .ppt

hak atas kekayaan intelektual HAKI .ppt

Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx

Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx

Estimasi Pendapatan Pemerintah Dalam Manajemen Keuangan Daerah.pptx

PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf

PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf

PERATURAN KKP (LOJI YANG MENGHENDAKI PERAKUAN KELAYAKAN) 2024.pdf