Dokumen tersebut merupakan peraturan pelaksanaan National Basketball League (NBL) Indonesia yang mengatur tentang definisi istilah, dasar hukum, visi misi dan tujuan, pelaksanaan kegiatan NBL Indonesia, tugas dan tanggung jawab organisasi NBL Indonesia, serta persyaratan untuk menjadi peserta kegiatan NBL Indonesia.

1. PERATURAN PELAKSANAAN
NATIONAL BASKETBALL LEAGUE (NBL)
INDONESIA
BAB I UMUM
Pasal 1
DEFINISI
Dalam peraturan ini, kata-kata di bawah ini memiliki pengertian sebagai berikut:
1. Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PP Perbasi) adalah
suatu organisasi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang
merupakan satu-satunya organisasi pembina olahraga bola basket yang berwenang
mengkoordinasikan dan membina semua kegiatan olahraga bola basket di seluruh
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. National Basketball League (NBL) Indonesia adalah liga bola basket tertinggi di
Indonesia yang berada di bawah koordinasi PP Perbasi yang dalam pelaksanaan
kegiatannya mempunyai peraturan pelaksanaan secara tersendiri tetapi tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP Perbasi.
3. Commissioner NBL Indonesia adalah jabatan tertinggi dalam susunan organisasi
NBL Indonesia, dengan masa jabatan yang disetujui oleh PP Perbasi dan seluruh klub
peserta untuk mendapat kewenangan penuh untuk menetapkan kebijakan dan
pokok-pokok ketentuan, yang dalam prosesnya dikerjakan bersama Dewan Komisaris
NBL Indonesia, serta dikoordinasikan dengan PP Perbasi. Commissioner NBL
Indonesia memiliki wakil dari Penyelenggara NBL Indonesia untuk membantu
menjalankan tugas-tugasnya.
4. Dewan Komisaris NBL Indonesia adalah wadah tertinggi organisasi NBL Indonesia
yang anggotanya terdiri atas para pimpinan/pemilik atau yang diberikan mandat
penuh oleh klub. Dewan Komisaris NBL Indonesia bekerja bersama Commissioner
NBL Indonesia untuk menetapkan kebijakan dan pokok-pokok ketentuan NBL
Indonesia lewat mekanisme yang tertulis.
5. Penyelenggara NBL Indonesia adalah organisasi atau perusahaan berbadan hukum
yang memiliki hak untuk mengelola dan menyelenggarakan seluruh kegiatan NBL
Indonesia, serta memiliki hak terhadap segala penggunaan komersial properti
intelektual NBL Indonesia.
6. Kegiatan NBL Indonesia adalah program yang telah ditetapkan oleh Commissioner
NBL Indonesia dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, terdiri atas kompetisi
pramusim, kompetisi reguler, championship series/playoff, laga all-star, road show,
dan program lainnya.

2. 7. Klub NBL Indonesia adalah klub-klub bola basket peserta kegiatan NBL Indonesia
yang sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan NBL Indonesia, dan sudah
memiliki perjanjian keikutsertaan dengan Penyelenggara NBL Indonesia.
8. Tim NBL Indonesia adalah tim-tim bola basket yang berada di bawah naungan klub-
klub bola basket peserta kegiatan NBL Indonesia.
9. Lisensi Klub adalah hak yang dimiliki sebuah klub untuk dapat mengikuti kegiatan
NBL Indonesia, yang dikeluarkan lewat surat keputusan Commissioner NBL
Indonesia dan persetujuan Dewan Komisaris NBL Indonesia.
10. Kompetisi Preseason (Pramusim) NBL Indonesia adalah kegiatan pertandingan
antara klub-klub NBL Indonesia sebelum diselenggarakannya kompetisi reguler,
untuk menambah frekuensi pertandingan dan membantu persiapan tim.
11. Kompetisi Reguler NBL Indonesia adalah pertandingan antara klub-klub NBL
Indonesia dengan sistem kompetisi penuh, dengan sistem yang ditetapkan oleh
Commissioner NBL Indonesia dan Dewan Komisaris NBL Indonesia.
12. Championship Series/Playoff adalah pertandingan antara klub-klub NBL Indonesia,
yang menampilkan delapan klub dengan rekor terbaik setelah kompetisi reguler,
untuk menentukan juara akhir kompetisi, dengan sistem yang ditetapkan oleh
Commissioner NBL Indonesia.
13. Roster NBL Indonesia adalah daftar nama pemain dan ofisial tim NBL Indonesia
yang terdaftar dalam NBL Indonesia, dan boleh berada di area bench mendampingi
timnya ketika bertanding.
14. Pemain NBL Indonesia adalah atlet bola basket yang terdaftar di NBL Indonesia dan
memiliki perjanjian kerja dengan klub anggota NBL Indonesia.
a. Pemain NBL Indonesia adalah atlet bola basket warga negara Indonesia yang
didaftarkan oleh klub masing-masing dan telah memenuhi syarat serta memiliki
ikatan kerja dengan klubnya.
b. Pemain Asing adalah pemain bola basket bukan warga negara Indonesia yang
diperbolehkan untuk memperkuat klub NBL Indonesia dengan persyaratan dan
ketentuan yang diatur secara tersendiri khusus untuk peraturan pemain asing.
c. Pemain Indovers adalah pemain bola basket yang memiliki keturunan warga
negara Indonesia, baik garis keturunan dari bapak atau dari ibunya, dengan
persyaratan tertentu. Pemain Indovers boleh mengikuti NBL Indonesia apabila
tetap memiliki status warga negara Indonesia.
d. Pemain Rookie adalah pemain debutan yang baru terdaftar di kegiatan resmi NBL
Indonesia, baik melalui proses perpindahan pemain dari klub non-NBL Indonesia
maupun pemain binaan klub NBL Indonesia.
15. Ofisial Tim NBL Indonesia adalah orang yang bertanggung jawab untuk
mendampingi timnya ketika bertanding (berada di area bench).

3. 16. Manajemen Klub NBL Indonesia adalah orang yang bertanggung jawab atas seluruh
kegiatan timnya, baik di luar maupun di dalam liga.
17. Restricted Free Agent adalah pemain yang tidak terikat dengan klub manapun
(masa kontraknya telah habis), tetapi belum dinyatakan bebas transfer.
18. Free Agent adalah pemain yang tidak terikat dengan klub manapun dan dinyatakan
bebas transfer.
19. NBL Indonesia Conduct adalah ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur etika
pemain dan ofisial di lapangan dengan mengacu pada peraturan FIBA dan peraturan
pelaksanaan NBL Indonesia.
20. Sponsor NBL Indonesia adalah pihak luar yang mendukung kegiatan NBL Indonesia
dalam pendanaan, baik utama maupun pendukung, yang ketentuannya dituangkan
dalam perjanjian kerja sama dan memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan
peraturan pelaksanaan NBL Indonesia.
21. Sponsor Klub adalah pihak luar yang mendukung klub dalam hal pendanaan, baik
sebagian maupun seluruhnya yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam
perjanjian kerja sama dan memenuhi kriteria dan tidak bertentangan dengan
pelaksanaan NBL Indonesia dan/atau sponsor NBL Indonesia. Sponsor klub tidak
dapat melakukan kegiatan promosi dalam batas radius 1 (satu) kilometer dari venue
NBL Indonesia, kecuali telah mendapatkan persetujuan penyelenggara NBL
Indonesia.
22. Sanksi adalah suatu hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan
pelanggaran, baik pelanggaran dalam peraturan pelaksanaan maupun pelanggaran
dalam suatu ikatan kerja sama.
Pasal 2
DASAR
Dasar peraturan NBL Indonesia adalah:
1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP Perbasi.
2. Peraturan Organisasi PP Perbasi serta hasil keputusan MUNAS/RAKERNAS.
3. Hasil-hasil kesepakatan rapat Commissioner NBL Indonesia dengan Dewan Komisaris
NBL Indonesia.

4. Pasal 3
VISI DAN MISI SERTA TUJUAN
1. Visi
Profesionalisme pengelolaan liga bola basket Indonesia sebagai landasan pemassalan,
pembinaan, dan peningkatan prestasi olahraga bola basket Indonesia.
2. Misi
a. Memassalkan olahraga bola basket di Indonesia.
b. Menjadikan olahraga bola basket sebagai salah satu pilihan profesi.
c. Meningkatkan prestasi bola basket Indonesia di tingkat internasional.
d. Menjadikan kebanggaan seluruh insan bola basket nasional.
3. Tujuan
Oleh karena visi dan misi NBL Indonesia untuk peningkatan prestasi, maka tujuan
NBL Indonesia adalah untuk memberikan kontribusi pemain yang berkualitas demi
kepentingan Tim Nasional Indonesia dalam even regional atau internasional. Dengan
demikian, maka wajib untuk seluruh pemain dan pelatih untuk memenuhi panggilan
Tim Nasional, terkecuali dengan alasan yang jelas dan dapat dipahami.

5. BAB II
PELAKSANAAN KEGIATAN NBL INDONESIA
Pasal 1
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
COMMISSIONER NBL INDONESIA
1. Bersama Penyelenggara NBL Indonesia, mempersiapkan dan melaksanakan program
kegiatan NBL Indonesia, serta mengelola administrasi dan teknis pelaksanaan agar
terselenggara dengan baik sesuai dengan peraturan pelaksanaan NBL Indonesia.
2. Menetapkan jadwal kompetisi reguler dan jadwal lainnya berdasarkan acuan dan
kajian efisiensi anggaran, penayangan televisi, serta hal lain yang menjadi bahan
pertimbangan untuk mendukung kelancaran kegiatan NBL Indonesia.
3. Bekerja bersama Dewan Komisaris NBL Indonesia dalam mempersiapkan peraturan
pelaksanaan NBL Indonesia.
4. Menetapkan sanksi sesuai dengan peraturan pelaksanaan NBL Indonesia,
berkoordinasi dengan PP Perbasi dalam menjatuhkan sanksi.
5. Bekerja sama dengan PP Perbasi dalam menentukan koordinator wasit, wasit, serta
pengawas pertandingan demi kelancaran suatu pertandingan.
6. Menentukan ranking pemain berdasarkan perhitungan data statistik NBL Indonesia.
Pasal 2
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
DEWAN KOMISARIS NBL INDONESIA
1. Setiap klub harus menunjuk 3 (tiga) anggota untuk menjadi wakil di dalam Dewan
Komisaris NBL Indonesia. Baik itu pemilik/pimpinan atau yang diberi mandat penuh
untuk mewakili klub di dalam Dewan Komisaris NBL Indonesia. (Satu komisaris, dan
menunjuk dua orang lain sebagai wakil/pengganti).
2. Dewan Komisaris berfungsi sebagai dewan pengawas pelaksanaan kegiatan NBL
Indonesia. Baik terhadap penyelenggara NBL Indonesia, maupun sesama klub peserta
NBL Indonesia.
3. Dewan Komisaris berhak mengajukan usulan perubahan-perubahan pada peraturan
pelaksanaan kepada Commissioner NBL Indonesia, yang apabila disetujui akan
diterapkan sesuai jangka waktu yang disepakati.
4. Dewan Komisaris bertanggung jawab terhadap pelaksanaan NBL Indonesia jika pihak
Commissioner NBL Indonesia tidak melanjutkan kegiatan setelah melalui rapat
khusus luar biasa dengan PP Perbasi.

6. Pasal 3
RAPAT NBL INDONESIA
1. Rapat NBL Indonesia dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atas
undangan Commissioner dan Penyelenggara NBL Indonesia selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari sebelum rapat.
2. Rapat NBL Indonesia dipimpin oleh Commissioner NBL Indonesia atau wakil yang
sudah ditetapkan dari Penyelenggara NBL Indonesia, dilakukan untuk membicarakan,
menetapkan, dan memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
NBL Indonesia.
3. Peserta rapat adalah Commissioner NBL Indonesia dan wakil, serta anggota Dewan
Komisaris yang telah diajukan dan disetujui bersama. Dalam setiap rapat, setiap klub
harus diwakili oleh 1 (satu) anggota di dalam Dewan Komisaris.
4. Apabila ketiga wakil klub di Dewan Komisaris berhalangan hadir, maka tidak dapat
diwakilkan lagi oleh orang lain.
5. Dalam rapat NBL Indonesia, satu klub hanya memiliki satu suara. Apabila lebih dari
satu anggota Dewan Komisaris di satu klub hadir, maka hanya satu yang duduk
sebagai peserta rapat dan dua lainnya sebagai pemerhati (tidak memiliki hak
berbicara).
6. Rapat Khusus dapat diadakan secara mendadak atas permintaan minimal 75% (tujuh
puluh lima persen) dari keseluruhan klub peserta NBL Indonesia.
7. Rapat NBL Indonesia mencapai kuorum apabila dihadiri 50% (lima puluh persen)
dari jumlah klub NBL Indonesia dan Commissioner NBL Indonesia.
8. Rapat NBL Indonesia yang tidak mencapai kuorum dapat ditunda 20 menit. Bila
masih belum mencapai kuorum maka rapat dapat tetap berlangsung dan
keputusannya adalah sah.
9. Apabila ada klub yang tidak bisa menyertakan wakilnya di Dewan Komisaris dalam
rapat NBL Indonesia, maka klub tersebut harus menyepakati segala keputusan yang
dibuat dalam rapat tersebut.
10. Keputusan terakhir dalam rapat dibuat oleh Commissioner NBL Indonesia atau wakil
yang sudah ditetapkan, berdasarkan musyawarah dan mufakat atau pemungutan
suara terbanyak.
11. Jika harus dilakukan pemungutan suara (voting), Commissioner NBL Indonesia
memiliki satu suara.
12. Rapat khusus luar biasa adalah rapat yang diadakan antara PP Perbasi dengan
Commissioner NBL Indonesia untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak dapat
diselesaikan oleh Dewan Komisaris dan Commissioner NBL Indonesia atau terjadi
kondisi yang memaksa dan darurat pada pelaksanaan NBL Indonesia.

7. BAB III
PERSYARATAN
Pasal 1
SYARAT-SYARAT PESERTA KEGIATAN
1. Peserta kegiatan NBL Indonesia adalah seluruh klub yang telah memenuhi syarat
yang ditetapkan Commissioner NBL Indonesia dan Dewan Komisaris NBL Indonesia.
2. Peserta kegiatan NBL Indonesia wajib menyerahkan surat pernyataan ikut serta
dalam kegiatan NBL Indonesia, menandatangani kesepakatan dengan Penyelenggara
NBL Indonesia, dan wajib mematuhi AD/ART PP Perbasi dan peraturan pelaksanaan
NBL Indonesia.
3. Setiap klub peserta kegiatan NBL Indonesia wajib memiliki AD/ART klub yang tidak
bertentangan dengan AD/ART PP Perbasi dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Setiap klub NBL Indonesia wajib memiliki perjanjian kerja pemain dan klub, dan
terdaftar dalam daftar pemain yang telah disahkan serta diserahkan kepada
Commissioner NBL Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia sesuai waktu yang
telah ditetapkan.
5. Surat Perjanjian Kerja antara pemain dengan klub NBL Indonesia yang telah
ditandatangani oleh para pihak, salinannya wajib diserahkan apabila diminta untuk
kepentingan tertentu.
6. Setiap klub NBL Indonesia boleh menggunakan pemain asing apabila ketentuan
tersebut diberlakukan.
7. Klub yang mengikuti kegiatan NBL Indonesia berkewajiban menguasai dan
mensosialisasikan Peraturan Permainan FIBA, Peraturan Pelaksanaan NBL Indonesia,
dan Peraturan Pertandingan NBL Indonesia yang ditetapkan kepada para pemain dan
ofisial.
8. Setiap persyaratan kegiatan NBL Indonesia wajib dilaporkan kepada PP Perbasi
paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musim NBL Indonesia berjalan. Jika tidak
mengirimkan persyaratan tersebut maka klub yang bersangkutan tidak dapat
mengikuti NBL Indonesia musim berjalan.
Pasal 2
PERSONEL KLUB INDONESIA
1. Jumlah ofisial yang didaftarkan ke NBL Indonesia adalah:
a. Maksimal 6 (enam) orang yang berhak masuk dalam daftar nama pemain
dan ofisial tim NBL Indonesia (roster), dengan penjelasan jabatan masing-
masing (misalnya general manajer, manajer, asisten manajer, pelatih, asisten
pelatih, medis/dokter klub);
b. 2 (dua) orang utility;
c. 4 (empat) orang manajemen klub dengan penjelasan jabatan masing-masing
(misalnya manajer operasional, manajer admin, dan lain-lain).

8. 2. Jumlah pemain yang didaftarkan untuk kegiatan NBL Indonesia adalah maksimal 17
(tujuh belas) pemain.
3. Ofisial Tim NBL Indonesia wajib berusia minimal 18 (delapan belas) tahun ketika
pertandingan kegiatan resmi NBL Indonesia diselenggarakan dan sudah lulus SMA.
4. Pemain yang terdaftar resmi sebagai peserta kegiatan NBL Indonesia hanya dapat
mengikuti satu jenis kompetisi per tahun. Terhitung mulai tanggal pengesahan daftar
anggota tim untuk musim reguler hingga pertandingan final musim tersebut. Kecuali
untuk kejuaraan dimana sang pemain mewakili Tim Nasional Indonesia, atau di
kejuaraan daerah, PON, PORWIL, KEJURDA, PORDA/PORPROV, POMNAS, POMDA.
Pemain yang melanggar akan dikenai sanksi denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) dan skorsing minimal 5 pertandingan. Jika pemain melanggar untuk kali
kedua, maka akan dikenai sanksi denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan
skorsing minimal 10 (sepuluh) pertandingan. Apabila melanggar untuk kali ketiga,
maka akan didepak dari liga sampai kurun waktu tidak terbatas.
5. Daftar nama pemain dan ofisial untuk kompetisi preseason NBL Indonesia wajib
diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum diselenggarakannya
kompetisi preseason.
6. Daftar nama pemain dan ofisial untuk kompetisi reguler NBL Indonesia wajib
diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya kompetisi
preseason (setelah final preseason).
7. Apabila tidak ada bantahan/keberatan dari pihak mana pun juga, Commissioner NBL
Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia akan menetapkan keabsahan dan
mempublikasikan daftar nama resmi personel dan pemain untuk kompetisi reguler
selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari setelah berakhirnya kompetisi
preseason. Bila ada keberatan dari pihak mana pun, keputusan terakhir ada pada
Commissioner NBL Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia. Apabila terjadi
masalah pada daftar, maka personel dan pemain harus dicoret atau diganti secara
langsung, tanpa menunda-nunda waktu.
8. Klarifikasi pemain akan dilakukan oleh penyelenggara liga apabila diperlukan.
9. Pada setiap pertandingan kegiatan NBL Indonesia, klub hanya diperkenankan
menggunakan 12 (dua belas) pemain. Pada setiap pertandingan kegiatan NBL
Indonesia, setiap klub diperkenankan untuk mengganti daftar nama 12 (dua belas)
pemain dari 17 (tujuh belas) nama pemain yang terdaftar resmi sebagai peserta
musim reguler NBL Indonesia.
10. Jumlah pemain dan ofisial yang boleh duduk di bench depan adalah 12 (dua belas)
pemain dan 3 (tiga) ofisial (pelatih dan asisten pelatih). Sedangkan pemain dan ofisial
lainnya berada di bench belakang dengan berpakaian sesuai aturan yang ditentukan
penyelenggara NBL Indonesia.
11. Manajer atau asisten manajer (yang masuk dalam roster) sebagai penanggung jawab
tim wajib hadir dan mendampingi timnya pada setiap pertandingan.

9. Pasal 3
SYARAT BERPAKAIAN PERSONEL NBL INDONESIA
1. Seluruh ofisial yang mendampingi timnya ketika sedang bertanding, wajib
mengenakan pakaian formal dan resmi. Mengenakan kemeja lengan panjang, celana
panjang kain (bukan jins), dasi (bukan dasi kupu-kupu), sepatu fantovel, dan jas.
Ofisial yang tidak menaati aturan ini tidak diperkenankan berada di kawasan bench.
2. Pemain yang tidak bermain dan duduk di bench belakang wajib mengenakan pakaian
formal dan resmi. Mengenakan kemeja lengan panjang, celana panjang kain (bukan
jins), dasi (bukan dasi kupu-kupu), sepatu fantovel, dan jas.
3. Seluruh utility yang mendampingi timnya ketika sedang bertanding, wajib
mengenakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana panjang kain
hitam (bukan jins), dan sepatu hitam polos.
4. Pada pertandingan kegiatan resmi NBL Indonesia yang diselenggarakan pada hari
Jumat, seluruh ofisial plus pemain yang duduk di bench depan maupun belakang
boleh menggunakan pakaian batik lengan panjang. Tapi tetap mengenakan celana
kain (bukan jins) dan sepatu fantovel. Khusus untuk personel utility (maksimal 2
orang) boleh menggunakan batik lengan pendek dengan celana kain (bukan jins) dan
sepatu hitam polos. Jika salah seorang ofisial (termasuk utility) dan pemain yang
duduk di bench depan maupun belakang mengenakan atasan batik pada hari Jumat,
maka seluruh ofisial (termasuk utility) dalam satu tim juga harus mengenakan
atasan batik.
5. Pemain, ofisial, dan utility yang tidak bertanding dan berada di kawasan tribun
penonton, wajib mengenakan pakaian berkerah (dimasukkan dalam celana), celana
panjang, dan sepatu.
6. Setiap klub boleh memiliki tiga corak/warna/desain jersey. Satu putih, satu warna,
dan satu alternate (bebas). Setiap desain jersey harus memiliki satu warna dominan
(80 persen), warna atasan dan bawahan harus senada.
7. Untuk tim yang disebut pertama dalam jadwal pertandingan wajib menggunakan
jersey warna putih.
8. Setiap desain jersey harus mencantumkan dan terlihat jelas nama klub di bagian
depan, juga nomor pemain di bagian depan dan punggung.
a. Logo tim yang sudah mencantumkan nama dengan jelas, harus dipasang dalam
ukuran besar agar nama tim terlihat jelas.
b. Logo tim yang tidak mencantumkan nama (misalnya hanya singkatan), maka harus
ditambahkan nama tim dengan ukuran yang besar dan terlihat jelas.
9. Wajib memasang nama pemain dengan ejaan sesuai nama yang terdaftar.
10. Jersey wajib dilengkapi emblem NBL Indonesia atau emblem nama resmi even dan
lambang bendera Indonesia sesuai ketentuan penyelenggara. Emblem dan lambang
bendera Indonesia disediakan oleh penyelenggara. Tim wajib menyediakan ruang
yang cukup di bagian dada kiri jersey (untuk emblem NBL Indonesia atau nama resmi
even) dan dada kanan jersey (untuk lambang bendera Indonesia) dengan ukuran
yang ditentukan penyelenggara.
11. Panjang celana jersey harus 2,5 cm di atas lutut (lutut harus terlihat).
12. Kaus kaki pemain dalam satu tim harus seragam (sama) dalam hal warna dan motif.
13. Pemain NBL Indonesia yang bertanding di lapangan wajib selalu memasukkan atasan
jersey ke dalam celana.

10. 14. Semua desain jersey harus diserahkan kepada penyelenggara NBL Indonesia dan
mendapat persetujuan Commissioner dan penyelenggara NBL Indonesia.
15. Seluruh personel tim yang melanggar syarat berpakaian di lapangan akan dikenai
sanksi denda sebagai berikut:
a. Pelanggaran pertama, denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan akan
dipublikasikan.
b. Pelanggaran kedua, akan dikenai sanksi denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
dan juga akan dipublikasikan.
c. Pelanggaran ketiga dan seterusnya, akan dikenai sanksi denda Rp 3.000.000,- (tiga
juta rupiah) dan juga akan dipublikasikan. Yang bersangkutan akan dilarang
mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai denda terbayarkan.
16. Untuk pelanggaran bagi personel tim yang sedang tidak bertanding dan berada di
area venue pelaksanaan pertandingan NBL Indonesia akan dikenai sanksi denda
sebagai berikut:
a. Pelanggaran pertama, akan dikenai sanksi denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
dan akan dipublikasikan.
b. Pelanggaran kedua, akan dikenai sanksi denda Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
dan juga akan dipublikasikan.
c. Pelanggaran ketiga dan seterusnya, akan dikenai sanksi denda Rp 3.000.000,- (tiga
juta rupiah) dan juga akan dipublikasikan. Yang bersangkutan akan dilarang
mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai denda terbayarkan.

11. BAB IV
PEMAIN DAN KLUB NBL INDONESIA
Pasal 1
PERJANJIAN KERJA
1. Setiap Pemain NBL Indonesia wajib mempunyai Perjanjian Kerja dengan klubnya, dan
tidak diperkenankan melakukan perjanjian kerjasama dengan sponsor klub kecuali
perjanjian promosi.
2. Apabila ada sponsor diluar sponsor klub yang berkeinginan untuk melakukan
perjanjian kerjasama dengan pemain maka para pihak wajib memberitahukan dan
wajib mendapatkan persetujuan tertulis.
3. Standar minimal gaji pemain NBL Indonesia sesuai kesepakatan Commissioner dan
Dewan Komisaris NBL Indonesia.
4. Setiap klub NBL Indonesia mempunyai kewajiban memberikan asuransi kesehatan
kepada pemain dan bertanggung jawab atas biaya-biaya yang diperlukan oleh pemain
yang mengalami cedera, sakit, atau meninggal dunia, selama pemain tersebut masih
terdaftar sebagai anggota klub NBL Indonesia yang bersangkutan. Salinan bukti
asuransi diserahkan ke penyelenggara NBL Indonesia.
5. Klub NBL Indonesia yang mengundurkan diri dari kompetisi NBL Indonesia, wajib
menjamin untuk tetap memenuhi kewajibannya terhadap pemain dan ofisial serta
bertanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul dari keadaan tersebut sesuai
dengan perjanjian kerja.
Pasal 2
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA
1. Apabila perjanjian kerja pemain dan klub akan berakhir, maka klub asal mempunyai
hak opsi pertama untuk memperpanjang perjanjian kerja dengan diawali
pembicaraan 60 (enam puluh) hari sebelum perjanjian kerja berakhir, dengan
ketentuan bahwa klub hanya boleh menaikan gaji bersih dan nilai kontrak pemain
maksimal 15% (lima belas persen).
2. Apabila Pihak Klub sudah memenuhi kewajiban untuk menaikkan gaji dan nilai
kontrak pemain maksimal sebesar 15% (lima belas persen) seperti yang
dimaksud pada ayat 1 tetapi pemain masih tidak mau diperpanjang, maka
pemain tersebut akan berstatus Restricted Free Agent.
3. Apabila klub asal tidak berminat untuk memperpanjang perjanjian kerja atau tidak
terjadi kesepakatan perjanjian kerja lanjutan dengan klub asal, maka pemain tersebut
berhak untuk ditransfer ke klub lain sesuai dengan nilai ranking pemain yang
bersangkutan.
4. Apabila terjadi kasus seperti ayat 2 (dua) dan ternyata tidak ada klub lain yang
berminat untuk menggunakan pemain tersebut, maka pemain tersebut
dinyatakan berstatus bebas transfer dan boleh bermain kembali di NBL
Indonesia setelah 2 (dua) musim kompetisi (free agent). Sebaliknya apabila

12. dalam kurun waktu belum 2 (dua) musim kompetisi ternyata ada klub yang
berminat menggunakan pemain tersebut, maka klub yang berminat tersebut
harus memberikan biaya transfer ke klub asal.
5. Perjanjian kerja pemain dengan klub menggunakan jangka waktu musim kompetisi
bukan tahun kalender.
6. Apabila terjadi pemutusan perjanjian kerja sepihak, baik yang dilakukan klub
maupun pemain, maka penyelesaiannya berdasarkan pada perjanjian kerja antara
pemain dan klub tersebut.
7. Klub diperbolehkan memberikan sanksi maksimal 3 (tiga) tahun tidak boleh bermain
di NBL Indonesia ditambah pengurangan haknya yang disahkan oleh Dewan
Komisaris NBL Indonesia, apabila pemain melakukan pelanggaran terhadap disiplin,
sikap/perilaku yang menyimpang atau menunjukan sikap tidak profesionalisme
dalam latihan/pertandingan atau hal lain yang dapat merugikan klub.
8. Berkaitan dengan kasus di pasal 7, pihak klub harus memberikan peringatan secara
bertahap sebanyak 3 (tiga) kali (keputusan dari klub) dan harus dilaporkan kepada
Dewan Komisaris, Commissioner, serta penyelenggara NBL Indonesia.
Pasal 3
PERPINDAHAN DAN PERINGKAT PEMAIN
1. Penentuan peringkat pemain dilakukan setelah kompetisi reguler berakhir.
2. Peringkat (ranking) pemain ditentukan berdasarkan perhitungan data statistik
musim kompetisi berjalan dan ditetapkan oleh Commissioner dan Dewan Komisaris
NBL Indonesia. Klub diberikan toleransi untuk mengganti peringkat maksimal 3
pemain dengan alasan yang bisa diterima dan disetujui.
3. Perpindahan pemain hanya dapat dilakukan pada akhir kegiatan NBL Indonesia.
Pasal 4
BIAYA PERPINDAHAN PEMAIN
Biaya maksimal perpindahan pemain adalah sebagai berikut:
a. Peringkat 1-3 : Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
b. Peringkat 4-6 : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
c. Peringkat 7-9 : Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
d. Peringkat 10-12 : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
e. Peringkat 13-17 : Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
Catatan:
Pemain akan mendapat bagian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil perpindahannya.

13. BAB V
PERPINDAHAN PEMAIN NBL INDONESIA
KE KLUB NON NBL INDONESIA DAN ROOKIE
Pasal 1
PERPINDAHAN KE KLUB NON NBL INDONESIA
1. Pemain NBL Indonesia yang pindah ke klub non NBL Indonesia berstatus bebas
transfer.
2. Bilamana pemain yang dimaksud ayat 1 pasal ini setelah 1 (satu) tahun ingin bermain
kembali di NBL Indonesia dan bermain bukan pada klub asalnya, maka klub asal
pemain tersebut akan mendapat biaya perpindahan sesuai ranking pemain tahun
sebelumnya.
3. Bilamana pemain yang dimaksud ayat 1 pasal ini setelah 2 (dua) tahun ingin bermain
kembali di NBL Indonesia, maka pemain tersebut dinyatakan bebas transfer (free
agent).
4. Klub non NBL Indonesia yang telah menerima pemain NBL Indonesia apabila pemain
tersebut ingin bermain kembali di NBL Indonesia maka klub non NBL Indonesia
tersebut tidak menerima biaya perpindahan.
Pasal 2
PEMAIN ROOKIE
1. Pemain Rookie minimal berusia 19 tahun, yang dihitung sejak daftar nama
pemain dan ofisial diserahkan, yaitu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
setelah berakhirnya kompetisi preseason (setelah final preseason), atau telah
menempuh 30 SKS di bangku perkuliahan.
2. Batas maksimal pemain rookie masing-masing klub 5 (lima) orang.
3. Gaji pemain rookie minimal sesuai kesepakatan Commissioner dan Dewan Komisaris
NBL Indonesia.
4. Pemain rookie diambil dari binaan klub sendiri atau dari klub non NBL Indonesia
yang telah diselesaikan secara administrasinya melalui surat resmi perpindahan Klub.
5. Nilai biaya perpindahan pemain rookie dari klub non NBL Indonesia disepakati
secara bersama antar klub yang berkepentingan, apabila tidak terjadi kesepakatan
maka PP Perbasi akan menentukan biaya perpindahannya dan merupakan keputusan
final.

14. Pasal 3
PENGUNDURAN DIRI, PERUBAHAN KEPEMILIKAN DAN
PENAMBAHAN KLUB NBL INDONESIA
1. Klub NBL Indonesia yang mengundurkan diri dari NBL Indonesia harus mengajukan
permohonan secara tertulis dengan alasan yang kuat kepada Commissioner dan
Dewan Komisaris NBL Indonesia selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum
kegiatan NBL Indonesia dimulai.
2. Lisensi klub NBL Indonesia yang mengundurkan diri akan dikembalikan kepada
Dewan Komisaris NBL Indonesia dengan tanpa mendapatkan lisensi apa pun.
3. Klub NBL Indonesia yang mengundurkan diri wajib membayar honor pemain dan
official termasuk kewajiban kepada pihak lain yang belum terselesaikan.
4. Apabila terjadi perubahan kepemilikan klub, baik akibat dari penggabungan maupun
penjualan, maka hal tersebut harus melalui persetujuan Commissioner dan Dewan
Komisaris NBL Indonesia dan dilaporkan untuk mendapat pengesahan dari PP
Perbasi.
5. Klub pengganti maupun klub baru ditentukan oleh Commissioner dan Dewan
Komisaris NBL Indonesia dengan memperhatikan prestasi klub dan sesuai
persyaratan yang telah ditetapkan Commissioner dan Dewan Komisaris NBL
Indonesia.

15. BAB VI
PEMBELIAN DAN PERTUKARAN SERTA PEMINJAMAN PEMAIN
Pasal 1
PEMBELIAN
1. Batas maksimal pengeluaran klub NBL Indonesia ranking 1 sampai dengan 4 dalam
hal pembelian pemain adalah sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima
juta rupiah) per satu musim kompetisi.
2. Batas maksimal pengeluaran klub NBL Indonesia ranking 5 sampai dengan 8 dalam
hal pembelian pemain adalah sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta
rupiah) per satu musim kompetisi.
3. Batas maksimal pengeluaran klub NBL Indonesia ranking 9 sampai dengan 12 dalam
hal pembelian pemain adalah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta
rupiah) per satu musim kompetisi.
Pasal 2
PERTUKARAN PEMAIN
1. Setiap klub NBL Indonesia boleh melakukan pertukaran pemain dengan maksimal
masing-masing klub melakukan pertukaran 3 (tiga) pemain dengan pengertian
bahwa 1 (satu) pemain hanya boleh ditukar dengan 1 (satu) pemain lainnya.
2. Pertukaran pemain dapat dilakukan dua kali dalam semusim. Yaitu, sebelum
kompetisi pramusim berlangsung dan setelah seri ketiga berakhir (tengah musim)
hingga 7 hari sebelum seri keempat dimulai. Khusus untuk pertukaran pemain
setelah seri ketiga berakhir (tengah musim), 7 (tujuh) pemain yang dinyatakan
terkunci (locked) oleh klub masing-masing tidak dapat ditukarkan. Pemain yang
berstatus pinjaman juga tidak dapat ditukarkan.
3. Klub yang melakukan pertukaran pemain tidak diperhitungkan kepada batas jumlah
biaya pembelian pemain. Pertukaran pemain bersifat permanen.
Pasal 3
PEMINJAMAN PEMAIN
1. Status pemain pinjaman antar klub diperbolehkan dengan ketentuan:
a. Jumlah pemain pinjaman maksimal hanya 2 (dua) pemain per klub.
b. Klub yang boleh meminjam pemain adalah hanya klub ranking 5 sampai dengan
ranking 10 dari musim sebelumnya.
c. Pemain pinjaman hanya boleh diambil dari klub NBL Indonesia yang sudah
terdaftar dalam daftar pemain (roster) kompetisi pramusim (preseason).

16. d. Pemain pinjaman harus terdaftar bersamaan dengan penyerahan daftar nama
personel dan pemain final setelah kompetisi pramusim (preseason). Tidak boleh
ada peminjaman pemain selama musim reguler dan playoff berlangsung.
e. Batas waktu pemain pinjaman minimal 1 (satu) musim kompetisi reguler.
2. Segala sesuatu yang menyangkut hak dan kewajiban pemain pinjaman diatur atas
kesepakatan kedua klub yang melakukan pinjaman dan harus dilaporkan secara
tertulis pada Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia.
3. Pemain pinjaman tidak boleh menjadi pemain yang ditukar.

17. BAB VII
ETIKA DAN SANKSI
Pasal 1
ETIKA
Guna menjaga citra NBL Indonesia, maka seluruh anggota tim (ofisial, pemain, dan
lainnya), manajemen klub, pendukung pertandingan, serta fans/suporter wajib menjaga
tingkah laku sesuai dengan etika yang berlaku. Untuk memperlancar jalannya
pertandingan, seluruh ofisial dan pemain klub NBL Indonesia diwajibkan tunduk pada
peraturan permainan FIBA. Sanksi-sanksi ditentukan dengan mempertimbangkan situasi
dan kondisi oleh Commissioner NBL Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia, atas
kesepakatan yang telah dibuat bersama Dewan Komisaris NBL Indonesia dalam susunan
aturan ini, dan dikoordinasikan dengan PP Perbasi.
Pasal 2
PROSEDUR NEGOSIASI/PENDEKATAN KLUB DAN PEMAIN
1. Seluruh klub peserta NBL Indonesia sepakat untuk saling menghormati satu sama
lain dalam prosedur negosiasi/pendekatan saat akan merekrut pemain dari klub lain.
2. Klub tidak akan melakukan negosiasi/pendekatan terhadap pemain dari klub lain
sebelum kontrak pemain tersebut berakhir dan meminta izin secara tertulis kepada
manajemen klub yang bersangkutan (dalam hal ini hanya manajer/ofisial yang
terdaftar sebagai anggota Dewan Komisaris WNBL Indonesia). Apabila terjadi
perdebatan, bukti tertulis harus disampaikan kepada Commissioner atau Dewan
Komisaris.
3. Peraturan ayat 2 di atas berlaku terhadap pemain yang telah habis masa kontraknya
mengacu pada Bab IV Pasal 2 mengenai berakhirnya perjanjian kerja.
4. Jika dianggap terjadi pelanggaran, tim yang merasa dirugikan berhak menyampaikan
kasus/kejadian kepada Commissioner, yang kemudian akan dibahas/disidangkan di
Rapat NBL Indonesia bersama Dewan Komisaris. Keputusan sanksi akan dijatuhkan
dalam rapat tersebut.
5. Apabila terdapat klub yang dinyatakan melakukan pelanggaran etika prosedur
negosiasi/pendekatan klub dan pemain oleh Rapat NBL Indonesia, maka akan
dijatuhkan sanksi sebagai berikut:
a. Pelanggaran pertama, denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
yang akan dibagikan secara merata kepada seluruh klub lain dan penyelenggara.
b. Pelanggaran kedua, denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang
akan dibagikan secara merata kepada seluruh klub lain dan penyelenggara.
c. Pelanggaran ketiga, denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang
akan dibagikan secara merata kepada seluruh klub lain dan penyelenggara.
d. Pelanggaran keempat dan seterusnya, denda senilai pelanggaran ketiga ditambah
Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran lanjutan (Rp
300.000.000,- untuk pelanggarab keempat, Rp 400.000.000,- untuk pelanggaran
kelima dan seterusnya).

18. 6. Sanksi yang diberlakukan tidak terbatas kepada kurun waktu kompetisi berjalan
(kurun waktu tak terbatas).
Pasal 3
ETIKA PEMAIN, OFISIAL, MANAJEMEN TIM,
DAN PERANGKAT LAINNYA
1. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait
secara langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki
keterkaitan dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh
Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, diharuskan menaati
peraturan pelaksanaan NBL Indonesia, mengikuti rangkaian kegiatan NBL Indonesia,
menjunjung tinggi asas sportivitas, dan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma
kesopanan.
2. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara
langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan
dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan
Dewan Komisaris NBL Indonesia, pada saat pertandingan berlangsung maupun
setelah pertandingan tidak diperkenankan melakukan tindakan atau perbuatan yang
dapat memancing emosi pemain lawan, ofisial lawan, maupun penonton.
3. Ketentuan lain tentang mekanisme di lapangan akan disesuaikan dengan peraturan
permainan FIBA serta ketentuan khusus yang dibuat untuk itu.
4. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait
secara langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki
keterkaitan dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh
Commissioner dan Dewan Komisaris NBL Indonesia, tidak diperkenankan
mengeluarkan pernyataan lewat media, jejaring sosial, maupun pihak lain yang
dapat menjatuhkan/merugikan kredibilitas serta mencemarkan nama baik
NBL Indonesia secara keseluruhan. Bagi pelanggar akan dikenai sanksi sebagai
berikut:
a. Pelanggaran pertama, akan diberikan surat peringatan, dan yang
bersangkutan WAJIB memberikan surat pernyataan yang dipublikasikan di
media cetak maupun media elektronik.
b. Pelanggaran kedua hingga ketiga, akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan dipublikasikan.
c. Pelanggaran keempat, yang bersangkutan dilarang mengikuti pertandingan
hingga musim reguler berakhir dan juga akan dipublikasikan serta akan
dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu UU No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
5. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara
langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan
dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan
Dewan Komisaris NBL Indonesia, wajib bersedia memberikan keterangan pada media
(termasuk press conference) baik media cetak maupun elektronik apabila diminta
secara resmi oleh Penyelenggara NBL Indonesia.

19. Pasal 4
SANKSI-SANKSI
1. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara
langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan
dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan
Dewan Komisaris NBL Indonesia, yang mengeluarkan perkataan dan/atau tindakan
tidak senonoh dan/atau tindakan apa saja yang dapat memancing emosi pemain
lawan, ofisial lawan, petugas pertandingan, penyelenggara NBL Indonesia, atau
penonton akan dikenakan sanksi berupa denda minimal sebesar Rp 1.000.000,- (satu
juta rupiah), berdasarkan laporan pengawas pertandingan, penyelenggara NBL
Indonesia, dan/atau hasil rekaman pertandingan audio visual.
2. Apabila pemain atau ofisial dikeluarkan oleh wasit (diskualifikasi) sesuai dengan
peraturan permainan FIBA (termasuk akumulasi foul yang bisa mengakibatkan
diskualifikasi), maka pemain atau ofisial tersebut dapat dikenakan sanksi minimal 2
(dua) kali tidak boleh mengikuti pertandingan selanjutnya, serta dikenakan denda
minimal sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Pemain dan ofisial yang saat pertandingan melakukan pemukulan, menendang,
menyikut, dan bentuk kekerasan fisik lain dengan disengaja, baik sebagai
inisiator maupun pembalasan terhadap sesama pemain, ofisial, penyelenggara
NBL Indonesia, dan penonton/suporter, dapat dikeluarkan dari pertandingan
dan dikenakan skorsing minimal 5 (lima) kali pertandingan, serta dikenakan
denda minimal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Meskipun
tindakan pemukulan, menendang, menyikut, dan bentuk kekerasan fisik lain
tersebut tidak terlihat oleh wasit, tetapi terlihat melalui rekaman video, maka
pemain maupun ofisial tersebut tetap akan dikenakan skorsing dan denda.
Skorsing dan denda serupa juga dikenakan apabila kekerasan fisik dilakukan
di luar pertandingan.
4. Seluruh pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara
langsung dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan
dengan klub NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan
Dewan Komisaris NBL Indonesia, yang melakukan kekerasan fisik terhadap wasit
atau petugas pertandingan lainnya, di saat pertandingan atau sebelum/sesudah
pertandingan, akan didiskualifikasi dari seluruh putaran kegiatan NBL Indonesia yang
sedang berjalan dan dikenakan denda minimal Rp 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah).
5. Klub yang tidak melanjutkan pertandingan pada event resmi NBL Indonesia dengan
alasan apa pun atau tidak hadir di lapangan sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan, akan dikenakan denda uang minimal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus
juta rupiah), dan seluruh hak-hak finansialnya dari Penyelenggara NBL Indonesia
pada musim tersebut dianggap hilang. Dan klub yang bersangkutan akan dinyatakan
kalah dalam pertandingan dikarenakan forfeit dan menerima poin 0 (nol) dalam
klasemen.
6. Klub yang merubah desain basic jersey sebelum melewati 2 musim kompetisi, akan
dikenakan sanksi denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

20. 7. Pelanggaran terhadap peraturan pelaksanaan NBL Indonesia (selain yang
diatur dalam pasal-pasal di atas) dapat dikenakan denda minimal Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah).
8. Seluruh sanksi akan dijatuhkan lewat keputusan resmi Commissioner NBL Indonesia,
berdasarkan laporan dari peserta pertandingan (pemain dan ofisial), wasit, pengawas
pertandingan atau Penyelenggara NBL Indonesia, dan/atau berdasarkan hasil
rekaman pertandingan audio visual.
9. Seluruh sanksi yang berhubungan dengan pelaksanaan NBL Indonesia dilaporkan
secara resmi oleh Commissioner NBL Indonesia kepada PP Perbasi untuk diberikan
sanksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan pelaksanaan dan kewenangan
PP Perbasi.
10. Seluruh sanksi akan dipublikasikan lewat media cetak/elektronik atau situs resmi
NBL Indonesia, dan berlaku dengan segera setelah hukuman dijatuhkan.
11. Seluruh pemasukan dari denda akan diserahkan kepada Penyelenggara NBL
Indonesia, untuk digunakan dalam berbagai kegiatan sosial yang diselenggarakan
oleh NBL Indonesia.
12. Untuk pemain dan ofisial, apabila masa skorsing sudah berakhir, dan denda belum
dibayarkan kepada Penyelenggara NBL Indonesia, maka skorsing akan dilanjutkan
pada pertandingan-pertandingan selanjutnya sampai denda terbayarkan secara
penuh. Apabila musim kompetisi berakhir dan denda belum terbayarkan, maka
sanksi berlanjut ke musim kompetisi berikutnya.
13. Untuk klub NBL Indonesia, apabila denda tidak terbayarkan saat musim yang berjalan
berakhir, maka segala hak finansial klub tersebut pada musim selanjutnya juga
dihapuskan oleh Penyelenggara NBL Indonesia.

21. BAB VIII
NBL INDONESIA CONDUCT
1. Semua jenis pelanggaran yang terjadi tanpa adanya kontak adalah technical foul.
2. Pelanggaran yang terjadi akibat adanya kontak (meskipun dalam kondisi bola mati)
adalah personal foul atau unsportsmanlike foul atau disqualifying foul.
3. Pelanggaran yang terjadi akibat adanya kontak yang berhubungan dengan behavior
dapat dikenakan technical foul.
4. Pelanggaran yang terjadi pada jeda waktu permainan (interval of play) dapat
diberikan technical foul, unsportsmanlike foul, or disqualifying foul.
5. Beberapa ketentuan technical foul, unsportsmanlike foul, dan disqualifying foul yang
akan dikombinasikan dengan peraturan FIBA:
a. Wasit dapat memberikan Technical Foul kapanpun, tanpa harus memberikan
peringatan terlebih dahulu.
Sebuah Technical Foul dapat diberikan kepada pemain yang sedang berada di
lapangan atau siapapun yang duduk di bench atas perilaku atau tindakan, yang
menurut wasit, mengganggu jalannya pertandingan.
b. Technical Foul akan diberikan untuk jenis pelanggaran sebagai berikut:
1. Mengabaikan peringatan wasit.
2. Menyentuh dan berkomunikasi dengan wasit, commisioner, petugas meja,
pemain dan official dari tim lawan dengan cara tidak sopan.
3. Mengejek atau mencemooh lawan, penonton, dan wasit baik secara verbal
maupun non verbal.
4. Mengganggu konsentrasi lawan dengan cara tidak sportif, seperti
menghalangi pandangan lawan dengan melambaikan tangan di dekat mata
lawan.
5. Mengayunkan siku secara berlebihan.
6. Memperlambat jalannya pertandingan.
7. Semua tindakan akting/berpura-pura yang dapat menyebabkan seorang
wasit membebankan foul kepada pemain lain.
8. Bergantung di ring kecuali sesaat setelah melakukan dunk dalam upaya
menghindari cedera atas dirinya atau pemain lain.
9. Melakukan goal tending dalam usaha free throw terakhir atau satu-satunya
oleh pemain bertahan.
10. Pelatih masuk ke lapangan ke arah wasit.
c. Sebuah pelanggaran yang semestinya dibebankan Technical Foul dapat
dibebankan Disqualifying Foul seperti:
1. Menyentuh dan berkomunikasi dengan wasit, commisioner, petugas meja,
pemain, dan official dari tim lawan dengan cara tidak sopan.
2. Reaksi yang berlebihan atas keputusan wasit.
3. Mengayunkan siku secara berlebihan atau percobaan mencederai lawan.
4. Pelatih masuk ke lapangan ke arah wasit.
5. Mengejek atau mencemooh lawan, penonton, dan wasit.
d. Mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan protes yang dilakukan secara
terus menerus dapat mengakibatkan Technical Foul.

22. e. Technical Foul juga akan dibebankan kepada pemain atau ofisial tim yang
melakukan segala tindakan provokasi seperti meneriaki lawan, gesture tubuh
menantang, beradu muka, dan segala tindakan lain yang secara persepsi dari
wasit adalah tindakan provokasi.
f. Seorang pemain atau ofisial tim harus langsung didiskualifikasi untuk:
1. Pemukulan
2. Perkelahian
3. Percobaan mencederai lawan
g. Sanksi tambahan akan diberikan untuk beberapa tindakan berikut:
1. Technical Foul pertama hingga keempat (1-4), akan dikenakan denda
sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap
Technical Foul.
2. Technical Foul kelima hingga kedelapan (5-8), akan dikenakan denda
sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Technical Foul.
3. Technical Foul kesembilan hingga kedua-belas (9-12), akan dikenakan
denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap Technical
Foul.
4. Technical Foul ketiga-belas (13), akan dikenakan denda sebesar Rp
2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Technical Foul tersebut
dan larangan bermain sebanyak 1 (satu) kali.
5. Technical Foul keempat-belas dan seterusnya, akan dikenakan denda
sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap Technical Foul dan
larangan bermain sebanyak 1 (satu) kali.
6. Technical Foul yang dibebankan kepada bench, akan dihitung sebagai
Technical Foul untuk pelatih, dan sanksi yang dibebankan sesuai dengan
sanksi tambahan di atas (poin 1 sampai 5).
7. Unsportsmanlike Foul setara dengan 2 (dua) kali Technical Foul, dan
dendanya mengikuti akumulasi dari Technical Foul yang telah diperoleh.
8. Diskualifikasi/Disqualifying Foul, akan dikenakan denda sebesar Rp
5.000.000,- (lima juta rupiah) dan larangan bermain sebanyak 2 (dua) kali.
9. Perkataan dan tindakan tidak senonoh, akan dikenakan denda sebesar Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah).
10. Memukul ataupun kekerasan fisik yang lain, akan dikenakan denda sebesar
Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan larangan bermain sebanyak 5
(lima) kali.
11. Memukul ataupun kekerasan fisik yang lain dilakukan kepada wasit atau
petugas pertandingan yang lain, akan dikenakan denda sebesar Rp
20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan larangan bermain hingga musim
reguler berakhir.
Sanksi–sanksi di atas akan tetap diberikan meskipun tidak terdeteksi oleh petugas
selama pertandingan, tetapi terdeteksi selama review dari rekaman video.

23. BAB VIII
SUAP
Bila terdapat indikasi kasus suap yang melibatkan pemain, ofisial, petugas pertandingan,
maka Commissioner NBL Indonesia dan Penyelenggara NBL Indonesia wajib membentuk
komisi khusus bersama Dewan Komisaris NBL Indonesia dan PP Perbasi untuk
menyelesaikan masalah tersebut. Apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam hal
kasus suap, maka akan dikenakan sanksi tidak diperbolehkan aktif dalam setiap kegiatan
NBL Indonesia untuk selamanya.

24. BAB IX
PERJUDIAN
Segala bentuk perjudian yang berkaitan dengan NBL Indonesia, yang dilakukan oleh
pemain, ofisial, manajemen tim, dan perangkat lainnya yang terkait secara langsung
dalam klub NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan klub
NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan Dewan
Komisaris NBL Indonesia, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan klub
NBL Indonesia yang statusnya dapat ditentukan oleh Commissioner dan Dewan
Komisaris NBL Indonesia, akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa
denda minimal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan skorsing
minimal 5 (lima) tahun tidak boleh aktif dalam seluruh kegiatan NBL Indonesia.

25. BAB X
FORCE MAJEUR
Force majeur adalah segala sesuatu yang terjadi di luar kehendak manusia. Apabila terjadi
pelanggaran karena terjadinya force majeur, maka Commissioner NBL Indonesia dan
Penyelenggara NBL Indonesia akan melakukan evaluasi khusus bersama Dewan Komisaris
NBL Indonesia untuk memutuskan apakah pelanggaran tersebut benar-benar bisa
ditolerir sebagai akibat dari force majeur.
Apabila terjadi gangguan yang mengakibatkan pertandingan terpaksa dihentikan,
maka penyelesaian gangguan tersebut ditunggu hingga 45 menit. Jika setelah 45
menit gangguan tersebut belum dapat diatasi, maka berlaku ketentuan sebagai
berikut:
a. Apabila gangguan terjadi pada atau hingga sebelum berakhirnya babak
pertama, maka pertandingan akan diulang seluruhnya.
b. Apabila gangguan terjadi selama jeda half-time atau hingga sebelum
berakhirnya babak kedua, maka pertandingan akan diteruskan dengan sisa
waktu yang tersedia. Baik skor, team foul, personal foul dan lain sebagainya
yang berhubungan dengan pertandingan akan dilanjutkan tepat seperti sebelum
pertandingan berhenti karena gangguan tersebut.
Waktu dan tempat pelaksanaan pertandingan ulang maupun lanjutan tersebut akan
ditentukan oleh penyelenggara.

26. BAB XI
PENUTUP
1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksanaan NBL Indonesia ini akan
ditentukan kemudian dalam Peraturan Tambahan (addendum) yang dikeluarkan
bersama oleh Commissioner NBL Indonesia, Penyelenggara NBL Indonesia, dan
Dewan Komisaris NBL Indonesia.
2. Addendum tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari
peraturan ini dan tetap mengikat para pihak.
Demikian Peraturan Pelaksanaan NBL Indonesia dibuat dan telah disepakati oleh
Commissioner NBL Indonesia, Penyelenggara NBL Indonesia, dan PP Perbasi yang sifatnya
mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap.
NBL Indonesia Dewan Komisaris NBL Indonesia
Commissioner, Ketua,
Azrul Ananda Irawan Haryono