1. RPJMD merupakan dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan lima tahun ke depan;
2. RPJMD harus disusun secara terencana dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
3. RPJMD mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan kebijakan pembangunan daerah.
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi ringkasan singkat tentang Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Terdapat informasi tentang latar belakang pendidikan dan pekerjaannya serta kontak yang dapat dihubungi."
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah. Profilnya mencakup nama, pekerjaan, alamat, dan kontaknya. Materi yang disampaikan antara lain mengenai peraturan terkait perencanaan pembangunan daerah, penajaman visi-misi daerah, tujuan dan tantangan pembangunan daerah, serta proses perencanaannya.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin beserta penjelasan singkat mengenai pekerjaan dan jabatannya sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Terdapat juga penjelasan mengenai peraturan perencanaan pembangunan daerah dan proses perencanaan pembangunan daerah.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
1. Dadang Solihin adalah direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah di Bappenas;
2. Situs webnya membahas perencanaan pembangunan daerah, termasuk PP 8/2008 dan pendekatan positioning differentiation brand;
3. Materi lainnya adalah tujuan pembangunan daerah, tantangan, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan.
Konsep, Sistem, dan Metode Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah sesua...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi ringkasan singkat tentang Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Terdapat informasi tentang latar belakang pendidikan dan pekerjaannya serta kontak yang dapat dihubungi."
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan beberapa materi yang pernah disampaikannya mengenai perencanaan pembangunan daerah. Profilnya mencakup nama, pekerjaan, alamat, dan kontaknya. Materi yang disampaikan antara lain mengenai peraturan terkait perencanaan pembangunan daerah, penajaman visi-misi daerah, tujuan dan tantangan pembangunan daerah, serta proses perencanaannya.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin beserta penjelasan singkat mengenai pekerjaan dan jabatannya sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Terdapat juga penjelasan mengenai peraturan perencanaan pembangunan daerah dan proses perencanaan pembangunan daerah.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
1. Dadang Solihin adalah direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah di Bappenas;
2. Situs webnya membahas perencanaan pembangunan daerah, termasuk PP 8/2008 dan pendekatan positioning differentiation brand;
3. Materi lainnya adalah tujuan pembangunan daerah, tantangan, dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan.
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk regulasi, tahapan, dokumen perencanaan, serta peran para pelaku pembangunan.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan materi yang disampaikan dalam blognya mengenai perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah, peran para pelaku pembangunan, serta status hukum dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015Dadang Solihin
Ada beberapa kemungkinan penyebab kegagalan perencanaan pembangunan daerah, antara lain kurang lengkapnya informasi dan metodologi perencanaan yang belum tepat, sehingga rencana yang dihasilkan tidak realistis dan tidak mungkin terlaksana; serta pengaruh politis yang terlalu besar sehingga pertimbangan teknis diabaikan. Selain itu, meski rencana baik, pelaksanaannya sering gagal karena tidak terkait dengan ren
Membangun Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembangunan Daerah yang Partis...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin yang menjabat sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Profil tersebut mencakup nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat kantor, kontak, email, dan website pribadi."
Penajaman Strategi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Beberapa kegagalan perencanaan antara lain penyusunan perencanaan yang tidak tepat karena informasi yang kurang lengkap, metodologi yang belum dikuasai, atau tidak realistis. Adapun pelaksanaannya yang buruk karena kurangnya komitmen, koordinasi yang lemah, atau sumber daya yang terbatas.
Orientasi RPJMD dan Rencana Strategis SKPD Dadang Solihin
RPJMD adalah dokumen resmi rencana pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan yang mengarahkan pembangunan daerah berdasarkan visi kepala daerah dan wakilnya. RPJMD merupakan pedoman utama tiga dokumen perencanaan daerah lainnya.
Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan...Dadang Solihin
Dokumen tersebut merupakan profil Dr. Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga membahas tentang pengertian pembangunan daerah, pelaku pembangunan, sistem perencanaan pembangunan daerah, serta manfaat dan syarat perencanaan yang baik.
Positioning-Differentiation-Brand dalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin beserta penjelasan singkat mengenai konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan pembangunan daerah. Dokumen tersebut juga membahas pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah melalui prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Dadang Solihin
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan perencanaan pembangunan daerah adalah ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan, lemahnya pelaksanaan akibat kurangnya kompetensi aparat, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Ruang Lingkup, Prinsip dan Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk regulasi, tahapan, dokumen perencanaan, serta peran para pelaku pembangunan.
Dokumen tersebut berisi profil singkat Dr. Dadang Solihin dan materi yang disampaikan dalam blognya mengenai perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup tahapan dan proses perencanaan pembangunan daerah, peran para pelaku pembangunan, serta status hukum dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015Dadang Solihin
Ada beberapa kemungkinan penyebab kegagalan perencanaan pembangunan daerah, antara lain kurang lengkapnya informasi dan metodologi perencanaan yang belum tepat, sehingga rencana yang dihasilkan tidak realistis dan tidak mungkin terlaksana; serta pengaruh politis yang terlalu besar sehingga pertimbangan teknis diabaikan. Selain itu, meski rencana baik, pelaksanaannya sering gagal karena tidak terkait dengan ren
Membangun Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pembangunan Daerah yang Partis...Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin yang menjabat sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Profil tersebut mencakup nama, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, alamat kantor, kontak, email, dan website pribadi."
Penajaman Strategi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Beberapa kegagalan perencanaan antara lain penyusunan perencanaan yang tidak tepat karena informasi yang kurang lengkap, metodologi yang belum dikuasai, atau tidak realistis. Adapun pelaksanaannya yang buruk karena kurangnya komitmen, koordinasi yang lemah, atau sumber daya yang terbatas.
Orientasi RPJMD dan Rencana Strategis SKPD Dadang Solihin
RPJMD adalah dokumen resmi rencana pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan yang mengarahkan pembangunan daerah berdasarkan visi kepala daerah dan wakilnya. RPJMD merupakan pedoman utama tiga dokumen perencanaan daerah lainnya.
Sistem Perencanaan dan Penganggaran serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan...Dadang Solihin
Dokumen tersebut merupakan profil Dr. Dadang Solihin, direktur evaluasi kinerja pembangunan daerah Bappenas. Dokumen tersebut juga membahas tentang pengertian pembangunan daerah, pelaku pembangunan, sistem perencanaan pembangunan daerah, serta manfaat dan syarat perencanaan yang baik.
Positioning-Differentiation-Brand dalam Penyusunan RPJPD dan RPJMD Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin beserta penjelasan singkat mengenai konsep Positioning Differentiation Brand (PDB) dan pembangunan daerah. Dokumen tersebut juga membahas pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah melalui prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Telaah Kritis RPJPD Kabupaten Penajam Paser Utara Dadang Solihin
Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan perencanaan pembangunan daerah adalah ketidaktepatan dalam penyusunan perencanaan, lemahnya pelaksanaan akibat kurangnya kompetensi aparat, dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Menghidupkan Keberdayaan Masyarakat Melalui LKD di Kabupaten BantulRusman R. Manik
Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Bantul belum berkinerja optimal meskipun pemerintah daerah telah berupaya meningkatkannya. Dokumen ini merekomendasikan empat kegiatan untuk meningkatkan kinerja LKD yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, merevitalisasi kebijakan pembangunan, meningkatkan alokasi anggaran, dan memperkuat peran LKD dalam perencanaan pembangunan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang program percepatan akuntabilitas keuangan pemerintah tahun 2012, mencakup ruang lingkup pelaksanaan anggaran, mekanisme penyusunan dan revisi DIPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), serta prosedur pendapatan negara dan penyaluran dana."
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, landasan hukum, dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJP/MD); (2) RPJP merupakan rencana 20 tahun sementara RPJM merupakan rencana 5 tahun; (3) Penyusunan RPJP/M harus memperhatikan aspirasi masyarakat dan dokumen perencanaan di atasny
Tim PKK RW 06 telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti membentuk PAUD, posyandu, pos lansia, gerakan sayang ibu, pembuatan lubang resapan, dan lomba gerakan balita sehat. Mereka juga memiliki kelompok binaan seperti posyandu, jumantik, pos lansia, dan kelompok olahraga serta mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti perusahaan, pemerintah, dan masyarakat.
1. RPJMD adalah dokumen rencana resmi daerah untuk mengarahkan pembangunan lima tahun ke depan;
2. Bertujuan mengarahkan pembangunan masa pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
3. Disusun bersama pemerintah daerah dan DPRD.
Sistem Perencanaan, Pengawasan, Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dadang Solihin beserta pengalamannya dalam bidang evaluasi kinerja pembangunan daerah. Terdapat juga materi tentang perencanaan pembangunan daerah dan dokumen-dokumen perencanaannya.
Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah berbasis Modal Sosial Dadang Solihin
Dokumen tersebut berisi profil Dr. Dadang Solihin yang bekerja sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas. Profil tersebut mencakup nama, alamat, kontak, serta pengalaman dan pendidikan yang dimiliki."
Peran dan Posisi Ormas Indonesia dalam Konteks Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
Teks tersebut membahas tentang kegagalan perencanaan pembangunan yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, paradigma perencanaan yang tidak sesuai, serta pendekatan perencanaan yang terlalu mengatur secara terpusat."
Dokumen tersebut menguraikan profil Dr. Dadang Solihin dan berisi materi tentang tujuan pembangunan daerah, permasalahan kemiskinan di Indonesia, dan upaya penanggulangannya. Dokumen ini juga membahas partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah melalui good governance.
Administrasi Pembangunan di Indonesia Tinjauan Perencanaan, Pembiayaan, dan ...Dadang Solihin
Dokumen tersebut merangkum profil singkat Dr. Dadang Solihin sebagai direktur di Bappenas yang memiliki pengalaman dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan di Indonesia. Dokumen tersebut juga memberikan ringkasan singkat mengenai materi yang akan dibahas seperti tujuan pembangunan, pelaku pembangunan, serta proses perencanaan pembangunan di Indonesia.
Fungsi Pengawasan DPRD atas Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah da...Dadang Solihin
RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang mengarahkan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan dan menjawab tujuan, sasaran, serta arahan pembangunan daerah."
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...Dadang Solihin
Dokumen tersebut menyajikan biografi singkat Dr. Dadang Solihin dan berisi penjelasan tentang perencanaan pembangunan daerah, termasuk proses, dokumen, dan prinsip perencanaan yang ideal serta tantangan dalam pembangunan daerah.
Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...Dadang Solihin
Dr. Dadang Solihin bekerja sebagai Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di Bappenas. Ia lahir di Bandung pada 1961 dan memiliki blog pribadi tentang evaluasi kinerja pembangunan.
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfDadang Solihin
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Dadang Solihin
Sejarah dan kajian empiris membuktikan bahwa dinamika geoekonomi dan geopolitik global berpengaruh kuat terhadap kondisi ekonomi dan politik suatu negara. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Cina Selatan serta perang dagang antara kedua negara, konflik berkelanjutan di Timur Tengah, ketegangan politik Amerika Serikat dan Rusi a, isu climate change, sampai dengan merebaknya Covid-19 di berbagai belahan dunia dan ketidakberimbangan distribusi vaksin, merupakan contoh berbagai dinamika geoekonomi dan geopolitik. Bank Indonesia menyadari bahwa berbagai dinamika tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap perekonomian dan politik di domestik. Untuk itu, pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai dinamika geoekonomi dan geopolitik global sangat dibutuhkan, khususnya bagi para pengambil kebijakan publik, termasuk di bank sentral.
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Dadang Solihin
This extensively revised edition of the authors' successful textbook Governance, Administration and Development updates its framework and analysis in light of the changed context of the twenty-first century. It continues to provide a comprehensive introduction to public policy and management in developing countries and transitional economies while also taking account of changes in the theory and practice of development management since the first edition. The authors emphasize the role of the state within development, paying careful attention to contemporary approaches and to changing attitudes towards the state. This involves examining the nature of the policy process, civil service reform, planning and decentralization, as well as showing the changing nature of the state's involvement in promoting economic development and its engagement with civil society.
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Dadang Solihin
Ahmad Wahib meninggal dalam usia yang masih muda. Sebuah sepeda motor dengan kecepatan tinggi telah menabraknya dipersimpangan jalan Senen Raya-Kalilio. Peristiwa itu terjadi tanggal 31 Maret malam tahun 1973. Ketika itu Wahib baru saja keluar dari kantor Majalah Tempo, tempat ia bekerja sebagai calon reporter.
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Dadang Solihin
Man of Contradictions, the first English-language biography of Jokowi, argues that the president embodies the fundamental contradictions of modern Indonesia. He is caught between democracy and authoritarianism, openness and protectionism, Islam and pluralism. Jokowi’s incredible story shows what is possible in Indonesia – and it also shows the limits.
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Dadang Solihin
Jakarta, 10 Desember 2018
Kronologis suatu proses pertumbuhan Perguruan Tinggi Swasta Universitas Darma Persada yang dalam jangka pendek ternyata bisa dipacu untuk melejit mengangkasa, namun dalam perjalanannya justru dihalang-halangi untuk maju dan mendapat hambatan yang keras dari yayasan sebagai badan penyelenggaranya, sehingga dikhawatirkan akan jatuh tersungkur berkeping-keping.
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2018
Pada hari yang penuh kegembiraan ini, Unsada menggelar Wisuda ke-28 di Balai Sudirman Jl. Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk Wisuda kali ini, Unsada meluluskan 598 Wisudawan yang terdiri dari Sastra Jepang S1 sebanyak 164 Wisudawan, Sastra Cina S1 sebanyak 30 Wisudawan, Sastra Inggris S1 sebanyak 57 Wisudawan, Bahasa Jepang D3 sebanyak 14 Wisudawan, Bahasa Inggris D3 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Elektro S1 sebanyak 11 Wisudawan, Teknik Industri S1 sebanyak 15 Wisudawan, Teknik Informatika S1 sebanyak 52 Wisudawan, Sistem Informasi S1 sebanyak 32 Wisudawan, Teknik Mesin S1 sebanyak 35 Wisudawan, Teknik Perkapalan S1 sebanyak 8 Wisudawan, Teknik Sistem Perkapalan S1 sebanyak 4 Wisudawan, Manajemen S1 sebanyak 96 Wisudawan, Akuntansi S1 sebanyak 65 Wisudawan, dan Energi Terbarukan S2 sebanyak 7 Wisudawan.
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurDadang Solihin
Jakarta, 28 September 2018
Untuk mengingatkan kita semua bahwa status tanah kampus Unsada sampai saat ini masih dimiliki oleh pihak lain, yaitu PT. Danayasa Arthatama Tbk (PTDA). Oleh karena itu, seluruh jajaran kampus Unsada supaya memiliki pemahaman yang sama tentang masalah yang tidak boleh dianggap enteng ini yang kelak di kemudian hari tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan mala petaka.
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Dadang Solihin
Jakarta, 27 September 2017
Belum genap dua tahun menjabat sebagai Rektor Unsada, pada tanggal 31 Mei 2017 Yayasan Melati Sakura sudah mengeluarkan review/evaluasi kinerja Rektor yang dikenal sebagai Review Tim Tiga. Bahkan sudah disiapkan calon pengganti Rektor, yaitu Sdr. Agus Salim Dasuki.
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWDadang Solihin
SBY: Saya ikut tertarik untuk bicara soal “cawe-cawenya Pak Jokowi” dalam Pemilihan Presiden Tahun 2024. Nampaknya masyarakat kita terbelah memaknai istilah cawe-cawe.
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDDadang Solihin
Capacity Building DPRD Provinsi Lampung di Holiday Inn Gajah Mada-Jakarta, 27 Februari 2024
- Apa Itu RPJPD dan RPJMD?
- Apa Itu Pembangunan?
- Visi Indonesia Emas 2045
- 5 Sasaran Visi Indonesia 2025-2045
- 8 Misi Pembangunan
- 17 Arah Pembangunan
- 45 Indikator Utama Pembangunan
- Penyusunan RPJPD 2025-2045
- Evaluasi Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650Dadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookDadang Solihin
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Royal Enfield is an Indian motorcycle company with British roots. She produces models of old motorcycles, which were very popular at the time, but, despite this, are in demand now. Motorcycles of this brand are also called "time machines".
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
3. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
• PP 8/2008-Permendagri 54/2010 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Positioning Differentiation Brand (PDB)
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Penyusunan RPJMD
• Penyusunan Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 4
5. PP 8/2008-Permendagri 54/2010
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
1. Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
6. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra
SKPD);
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
8. Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Pengendalian;
11. Evaluasi;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
dadang-solihin.blogspot.com 5
8. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung
BRAND
Visi Provinsi
Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 8
10. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren
BRAND
Visi Kabupaten
Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 10
12. PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami
BRAND
Visi Kota
Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 12
15. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:
Memberikan pelayanan kepada Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 23
25. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 25
29. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 29
30. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 30
31. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 31
32. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 32
33. Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 33
34. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 34
36. 1/2
Apa itu RPJMD
• RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah untuk
mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun
ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih.
• Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya
Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian
penting pada:
1. Kualitas proses penyusunan dokumen RPJMD, dan
2. Pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas
implementasinya.
dadang-solihin.blogspot.com 36
37. 2/2
Apa itu RPJMD
RPJMD menjawab tiga pertanyaan dasar:
1. Kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang
hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2. Bagaimana mencapainya, dan;
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
dadang-solihin.blogspot.com 37
38. Substansi RPJMD
• RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara
arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH
• kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan
• yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta
• kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur
keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5
tahun kedepan.
dadang-solihin.blogspot.com 38
39. Step by Step Penyusunan RPJMD
3 5
1 Tahap Penyusunan
Penyusunan
Rancangan Awal
Rancangan
Persiapan Akhir RPJMD
Renstra SKPD
Tahap Penyusunan Penetapan
Penyusunan Rancangan Akhir
Rancangan RPJMD Daerah /
Perda/Perkada
Awal RPJMD Renstra SKPD tentang RPJMD
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 39
40. 1 Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KepDa kepada SKPD & surat permintaan kepada seluruh
stakeholders agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 40
41. 2 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah 5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJMD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Ranwal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 41
42. 3 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan RPJMD& prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi RPJMD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
12. Musrenbang RPJMD
13. Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 42
43. 4
Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
RPJMD Daerah / Renstra SKPD
1. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
2. Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
3. Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
4. Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 43
44. 5 Tahap Penetapan Perda/Perkada
tentang RPJMD
1. Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada kepada Bupati cq Bappeda
Kabupaten
2. Konsultasi dengan Bupati cq Bappeda Kabupaten
3. Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada DPRD
4. Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
5. Penetapan Ranperda menjadi Perda
6. Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
7. Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
dadang-solihin.blogspot.com 44
45. Langkah Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Indikator Kepala Daerah Terpilih
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 45
46. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 1/2
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
1. Mengakomodasi pembentukan Propinsi 4. Pengembangan seni dan budaya di Jawa
Cirebon Barat melalui pembangunan gedung-gedung
2. Kontrak politik yang diajukan BEM se-Jabar kesenian bertaraf internasional, mematenkan
Jaminan cagub-cawagub untuk kesenian khas Jabar.
merealisasikan wajib belajar pendidikan 5. Pengembangan dan penataan kembali
dasar 9 tahun secara gratis selambat- kawasan Jatinangor.
lambatnya 2 tahun masa jabatan. 6. Membuat kawasan olah raga dan sarana
Transparansi penyaluran dana bantuan pendukung untuk meningkatkan prestasi olah
pendidikan. raga Jabar.
Membuka ruang publik untuk komunikasi 7. Pertahankan eksistensi pasar tradisional
dengan masyarakat. melalui penataan berdaya saing.
Kebijakan berorientasi pemberdayaan 8. Mengubah pola pertanian dengan pupuk
usaha kecil menengah. organik untuk meningkatkan hasil produksi.
Pemerintahan bersih korupsi, kolusi, dan 9. Mendukung aspirasi pembentukan Kab. Bogor
nepotisme. Barat.
Membuat peraturan daerah yang 10. Menghentikan alih fungsi lahan pertanian
transparan. untuk menyelamatkan lingkungan.
Menghapus dan menindak tegas pungutan 11. Membuka akses pemasaran bunga hias untuk
liar. pengembangan sentra tanaman hias
Membasmi mafia peradilan. Cihideung, Kec. Parongpong KBB.
3. Pemekaran Kab. Sukabumi. 12. Perluas kesempatan kerja bagi putra daerah.
13. Perjuangkan nasib buruh Jabar.
14. Perkembangan skema perekonomian yang
baik.
dadang-solihin.blogspot.com 46
47. Contoh Janji Kampanye HADE 2008 2/2
http://rizasaputra.wordpress.com/2008/04/24/janji-kampanye-hade/
15. Pendidikan yang murah dengan anggaran Pembebasan SPP dan bantuan buku,
pendidikan 20%. perbaikan gedung sekolah, tambahan gaji
16. Percepatan perbaikan jalan rusak propinsi guru negeri dan swasta, dengan anggaran
Jawa Barat. Rp 200 miliar/tahun.
17. Penyediaan satu juta lapangan kerja. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui
18. Membangkitkan industri genting Kab. dana talangan untuk menjamin stabilitas
Majalaya. harga pupuk dan gabah sebesar Rp 200
19. Prioritas pembangunan pada daerah yang miliar/tahun.
belum tersentuh. Prioritaskan perbaikan Pembangunan jalan dan irigasi dengan
masalah kesehatan. anggaran Rp 200 miliar.
20. Permudah regulasi perpanjangan Hak Guna Anggarkan dana khusus Rp 50 miliar/tahun
Usaha (HGU) bagi masyarakat perkebunan. untuk operasi pasar ketika harga sembako
21. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga naik.
sukarela. Pengembangan dan revitalisasi posyandu
22. Peningkatan perlindungan hukum untuk TKI untuk kesehatan ibu, anak, dan lansia Rp
asal Jabar. Program KTP berasuransi 50 miliar/tahun.
kesehatan. Mendukung eksistensi praktisi perkebunan
23. Tawarkan komitmen moral dengan batas untuk mendapat hak guna usaha.
waktu pelaksanaan 3 tahun masa 25. Perbaikan infrastruktur jalan menuju akses
kepemimpinan. Meliputi: Sentra Rajut Binong Jato Kel. Binong Kec.
Menyerap satu juta lapangan kerja melalui Batununggal Kota Bandung.
pengadaan dan peningkatan UKM dengan
anggaran Rp 200 miliar/tahun.
dadang-solihin.blogspot.com 47
48. Sistematika Penulisan RPJMD 1/3
Bab I Pendahuluan
1.1. Latar Belakang Penyusunan RPJMD
Rencana Pembangunan 1.2. Landasan Hukum
Jangka Menengah Daerah 1.3. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup
1.4. Kedudukan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan lainnya
1.5. Sistematika Penulisan
Bab II Tinjauan Umum Kondisi dan
Permasalahan Pembangunan Daerah
Menggambarkan profil daerah, status,
kondisi, situasi, pengkajian kinerja capaian,
serta rumusan isu dan permasalahan
strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi pemerintahan daerah secara
menyeluruh
2.1 Kondisi Geografis Daerah
2.2 Pelayanan Umum
2.3 Ketertiban dan Ketentraman
2.4 Ekonomi
2.5 Lingkungan Hidup
2.6 Perumahan dan Fasilitas Umum
Provinsi/Kabupaten/Kota 2.7 Kesehatan
2.8 Pendidikan
dadang-solihin.blogspot.com 48
49. Sistematika Penulisan RPJMD 2/3
2.9 Pariwisata dan Budaya Bab V Tujuan, Strategi, dan Arah Kebijakan
2.10 Pendidikan Pembangunan Daerah
2.11 Perlindungan sosial Berdasarkan visi, misi dan agenda Kepala
2.12 Keuangan Daerah Daerah Terpilih dirumuskan tujuan
2.13 Rumusan Issue Strategis Pembangunan (SMART), strategi pencapaian tujuan dan
Daerah kebijakan yang akan ditempuh untuk
masing-masing strategi pembangunan
Bab III Tinjauan Terhadap Dokumen daerah.
Perencanaan Terkait 5.1 Tujuan
3.1 RPJM Nasional 5.2 Strategi
3.2 RTRW Nasional dan RTRW Provinsi (untuk 5.3 Arah Kebijakan Umum (untuk setiap fungsi
RPJM Provinsi) pemerintahan daerah)
3.3 RPJM Provinsi 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan
3.4 RTRW Provinsi dan RTRW Kerangka Pendanaan
Kabupaten/Kota (untuk RPJM Kabupaten/
Kota) Bab VI Program Pembangunan Daerah
Untuk masing-masing program perlu
Bab IV Visi, Misi dan Agenda Pembangunan dicantumkan nama program, tolok ukur dan
Daerah target kinerja capaian program dan pagu
4.1 Visi indikatif
4.2 Misi 6.1 Program Pembangunan
4.3 Agenda (apabila ada) 6.1.1 Program SKPD
6.1.2 Program Lintas SKPD
6.1.3 Program Lintas Kewilayahan
dadang-solihin.blogspot.com 49
50. Sistematika Penulisan RPJMD 3/3
6.2 Program Pengembangan Kelembagaan Lampiran
dan Legislasi Daerah Tabel-Tabel Penting (dalam Lampiran) sekurang-
kurangnya mencakup:
Bab VII Kaidah Pelaksanaan
Mengemukakan tentang program dan 1. Fungsi, Tolok Ukur Capaian Pelaksanaan,
kegiatan pendukung yang diperlukan Issue dan Permasalahan masing-masing
untuk dapat mengimplementasikan fungsi pemerintahan daerah
RPJMD secara efektif 2. Dokumentasi Kesepakatan Konsultasi Publik
7.1 Konsistensi penyusunan Renstra SKPD, dan Musrenbang RPJMD
RKPD, dan Renja SKPD dengan RPJMD
3. Program, Tolok Ukur dan Target Kinerja
7.2 Pemantauan dan evaluasi kinerja
Capaian Program, dan Pagu Indikatif menurut
pencapaian program RPJMD
fungsi-fungsi pemerintahan daerah
7.3 Penguatan kemampuan dan kapasitas
DPRD untuk memantau dan mengevaluasi 4. Kondisi dan Situasi Keuangan Daerah 5 Tahun
RPJMD lalu (Penerimaan dan Belanja)
7.4 Penguatan kemampuan dan kapasitas 5. Proyeksi Fiskal Daerah
Non Government Stakeholders untuk
6. Kerangka Pendanaan Jangka Menengah
memantau dan mengevaluasi
implementasi RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 50
51. Contoh: Outline RPJMD DKI
BAB I PENDAHULUAN BAB V ARAH KEBIJAKAN UMUM
Latar Belakang PEMBANGUNAN DAERAH
Maksud dan Tujuan Urusan Wajib
Landasan Hukum Urusan Pemerintahan
Hubungan RPJMD dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM
Sistematika Penulisan KEUANGAN DAERAH
Umum
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Kondisi Geografis Arah Kebijakan Belanja Daerah
Kondisi Demografi Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Sumber Kekayaan Alam
Kondisi menurut Aspek Kehidupan BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN
Kondisi menurut Urusan Pemerintahan DAERAH
Program Dedicated
BAB III VISI DAN MISI Program menurut Urusan Pemerintahan
Visi Program Kewilayahan
Misi
BAB VIII PENUTUP
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Tujuan Pembangunan Daerah
Strategi Pembangunan Daerah
Pendekatan
dadang-solihin.blogspot.com 51
52. 1/3
Evaluasi Kualitas RPJMD
1. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan pencapaian .
pembangunan daerah saat ini dalam berbagai fungsi
pemerintahan daerah
2. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
daerah
3. Visi, misi, dan agenda KDH terpilih sesuai dengan: .
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
dadang-solihin.blogspot.com 52
53. Evaluasi Kualitas RPJMD 2/3
4. Rumusan tujuan, strategi, arah, dan kebijakan .
pembangunan daerah sesuai dengan:
Dinamika internal pembangunan daerah: Usaha
mengoptimalkan kekuatan (strengths) dan mengatasi
kelemahan (weaknesses)
Dinamika eksternal pembangunan daerah : Usaha
mengoptimalkan peluang (opportunities) dan mengatasi
ancaman (threats)
5. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .
dan agenda KDH terpilih ke dalam perumusan tujuan,
strategi dan kebijakan pembangunan daerah.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis tentang tujuan, .
strategi dan kebijakan ke dalam rumusan prioritas program
pembangunan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 53
54. Evaluasi Kualitas RPJMD 3/3
7. Rumusan isu strategis dalam pengelolaan keuangan daerah .
sesuai dengan rumusan tujuan, strategi, dan arah kebijakan
keuangan daerah
8. Rumusan program pembangunan daerah sesuai dengan .
kendala fiskal daerah
9. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program .
pembangunan daerah terhadap pemecahan isu dan
permasalahan strategis nasional
10. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif .
dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan
penyusunan RPJMD
11. Kualitas RPJMD sudah SMART .
dadang-solihin.blogspot.com 54
56. 1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 56
57. 2/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) Ke mana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya,
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.
dadang-solihin.blogspot.com 57
58. Outline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.
Pasal 40 PP 8/2008
dadang-solihin.blogspot.com 58
59. Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1.5 Sistematika Penulisan
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,
yang perlu) Time Bound)
4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan dan capaian BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal 5.3 Program Lintas Kewilayahan
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP
dadang-solihin.blogspot.com 59
60. Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD
Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD
(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD
a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD
dadang-solihin.blogspot.com 60
61. Step by Step Penyusunan Renstra SKPD
3 5
1 Penyusunan Penyusunan
Rancangan Rancangan
Persiapan Awal Renstra Akhir RPJMD/
SKPD Renstra SKPD
Pelaksanaan
Penyusunan Penetapan
Musrenbangda
Rancangan Perda tentang
Jangka
Awal RPJMD RPJMD
Menengah
2 4 6
dadang-solihin.blogspot.com 61
62. 1 Tahap Persiapan
1. Orientasi Perencanaan Daerah
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS
agar berkontribusi dalam proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 62
63. 2 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal RPJM Daerah
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan prediksi masa depan
3. Kajian terhadap RPJPD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7. Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD
dadang-solihin.blogspot.com 63
64. 3 Tahap Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan profil pelayanan SKPD & prediksi jangka menengah
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 64
65. Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
4
Menengah
• Musrenbang RPJMD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
5 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
Daerah/ Renstra SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 65
66. 6 Tahap Penetapan Peraturan
Daerah tentang RPJMD
• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda
Provinsi
• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
• Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada
DPRD
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
• Penetapan Ranperda menjadi Perda
• Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan
dadang-solihin.blogspot.com 66
67. 1/3
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan .
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
pelayanan SKPD.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja pencapaian .
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
3. Ada kajian perspektif masa depan SKPD: .
mengantisipasi perubahan-perubahan,
kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.
dadang-solihin.blogspot.com 67
68. Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/3
4. Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
untuk memperbaiki pelayanan SKPD kepada masyarakat.
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan .
agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
6. Ada penerjemahan yang baik dan sistematis dari visi, misi, .
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan
pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
dadang-solihin.blogspot.com 68
69. Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/3
7. Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada .
prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
pembangunan pelayanan SKPD.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam .
pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah .
dengan kendala fiskal SKPD.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan .
daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam .
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
SKPD
dadang-solihin.blogspot.com 69