Dokumen tersebut membahas upaya peningkatan sistem akuntabilitas di Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan merumuskan blueprint pembangunan sistem akuntabilitas, menyusun regulasi perilaku, menciptakan center of excellence, serta meningkatkan disiplin kerja dan kinerja.
Seminar Mewujudkan Administrator Publik yang Berintegritas di Era Pemerintahan Baru
Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta
28 November 2014
Seminar Mewujudkan Administrator Publik yang Berintegritas di Era Pemerintahan Baru
Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta
28 November 2014
Rancangan aktualisai nilai-nilai dasar profesi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi 5 nilai dasar yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.
Rencana aksi yang tuangkan dalam aktualisasi sehari-hari sebagai landasan pegawai yang notabenya sebagai pelayan publik.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Rancangan aktualisai nilai-nilai dasar profesi Pegawai Negeri Sipil yang meliputi 5 nilai dasar yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi.
Rencana aksi yang tuangkan dalam aktualisasi sehari-hari sebagai landasan pegawai yang notabenya sebagai pelayan publik.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Dalam perkembangannya sosok PNS yang profesional dan mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya masih sangat minim, sehingga perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang berorientasi pada Diklat Prajabatan yang lebih inovatif, dan menghasilkan peserta untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS dengan cara mengalami sendiri dalam penerapan, dan aktualisasi di satuan kerja pada instansi masing-masing PNS dan merasakan manfaatnya secara langsung. Dengan demikian, nilai-nilai dasar profesi PNS tersebut melekat dalam diri masing-masing PNS, dan diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi dan misi organisasi dimanapun kita ditempatkan.
Tujuan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS ini adalah untuk membentuk PNS yang berkarakter, profesional, akuntabel, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, beretika publik, memiliki kompetensi mutu, dan diharapkan menghindari praktek korupsi dilingkungan kerja masing-masing, dan menghasilkan PNS yang memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa.
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Merupakan bahan ajar atau materi yang disampaikan oleh Tim Pengajar dan Fasilitator untuk mempersiapkan peserta Reform Leader Academy (RLA) Angkatan XIII menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Instansional (RBI), sekaligus mempersiapkan bahan seminar RBI pada tanggal 29 Agustus 2018.
Pembenahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tangerang. Strategy membenahi Rencana Strategis,, Indikator Kinerja dan tehnik menyajikan laporan
Peran apip inspektorat jenderal dalam redesign sistem penganggaranDr. Zar Rdj
STRATEGIC PARTNER DAN TRUSTED ADVISOR INEPEKTORAT JENDERAL/APIP
1. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework: Arah audit kinerja (Value For Money) tanpa meninggalkan compliance
2. Pemanfaatan TIK dalamPengawasan (TABK mengarah ke CACM)
3. Pemahaman Penganggaran Berbasis Kinerja dan Medium Term Expenditure Framework:
• Program Prioritas
• Arsitektur Kinerja
• Indikator Kinerja Program Unggulan & Prioritas Nasional
•
KEBIJAKAN PENGAWASAN APIP DALAM MENDUKUNG REDESIGN PENGANGGARAN
1. Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
2. Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
3. Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan & Prioritas Nasional
4. Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesign Penganggaran
Langkah inspektorat jenderal kemenhub menjadi stratagic patnerDr. Zar Rdj
GLOBAL PERSPECTIVES AND INSIGHTS
Isue-6 Meningkatkan Dampak Strategis Audit Internal
1. Tantangan berat dan sesungguhnya adalah untuk menjelaskan kepada Pimpinan mengenai implikasi disrupsi yang akan datang tersebut, sehingga organisasi dapat meresponnya. (Carolyn Saint, IIA–North America)
2. Jika fungsi audit terperosok dengan kekhawatiran kepatuhan seketika, maka CAE tidak dapat mengabdikan lebih banyak waktunya untuk mempertimbangkan disrupsi dan menjadi penasehat yang terpercaya. (Anna Cristina Zambrano, IIA–Colombia)
AUDITOR INTERNAL NAVIGATOR DI ERA DISRUPTIV
Presiden IIA Indonesia – Hari Setianto, Ak, MSocSc, QIA, CIA, CCSA, CFSA, CGAP, CRMA, CISA, CRMP, CFE
1. Menyikapi perubahan yang dinamis saat ini, APIP harus semakin intens mengembangkan Audit melalui Teknologi Informasi, metode sampling sebaiknya semakin ditinggalkan karena harus mengarah ke data analytic
2. Di era disruptive, organisasi harus memiliki Internal Auditor Agile. Seorang internal auditor agile tidak hanya fokus terhadap metode selisih stok dan sebagainya, namun ia mampu melihat bagaimana risiko kedepannya, sehingga organsiasi bisa menghadapi dan mengantisipasi risiko-risiko (trusted advisor)
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
2. • Apa itu Akuntabilitas?
• Sejauh mana ruang lingkup
Akuntabilitas?
• Bagaimana kondisi Akuntabilitas
kita?
3. • Modul LAKIP Kementerian PAN, 2010: “kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk
menjawab & menerangkan kinerja & tindakan
seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif suatu
organisasi kpd pihak yg memiliki hak atau
berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.
• Oxford Advance Learner’s Dictionary: required or
expected to give an explanation for one’s action (sesuatu
yg dibutuhkan/ diharapkan untuk memberikan
penjelasan/jawaban mengenai suatu tindakan
seseorang).
• J.B. Ghartey: upaya mencari jawaban terhadap
pertanyaan yg berhubungan dengan pelayanan apa,
siapa, kepada siapa, milik siapa, yg mana, dan
bagaimana.
4. • setiap upaya memberi nilai tambah thd
tanggungjawab jabatan;
• setiap upaya menegakkan norma;
• setiap upaya menghindari penyimpangan &
perangkap jabatan;
• keteladanan (exemplary paragon);
• sikap kepedulian & kebersamaan (care and
share);
• keakraban & kedekatan (intimacy) baik kepada
bawahan maupun mitra kerja;
• kepercayaan timbal balik (reciprocal trust)
secara vertical, horisontal maupun diagonal.
5. • Nilai SAKIP LAN masih CC dalam 2 tahun
terakhir.
• Nilai kesiapan RB untuk area perubahan
Akuntabilitas masih rendah.
• Tacit spirit untuk menjadikan LAN sbg
rujukan / role model bagi instansi lain dlm
praktek administrasi pemerintahan belum
terwujud sepenuhnya.
• Sebagai “Guru”, LAN baru tahap “digugu”
(dipercaya) namun belum “ditiru”
(diteladani).
6. • Memperkokoh Sistem Akuntabilitas LAN
secara utuh, bukan hanya salah satu
bagian kecil (misal LAKIP).
• Menguatkan tekad untuk melakukan the
best of every us dan membentuk
mainstreaming atas setiap upaya yg
terarah pada penguatan institusi (filosofi
lidi).
• Penataan 4-D: 1) Perencanaan; 2) SDM; 3)
Pedoman Perilaku; 4) Center of Excellence.
7. • Memberi nilai tambah thd praktik
organisasi scr keseluruhan, khususnya dlm
program RB.
• Meningkatkan kadar kemanfaatan institusi
thd stakeholders-nya sekaligus public trust
terhadap LAN.
• Memperkuat akuntabilitas publik LAN
menjalankan mandat membangun SANKRI.
8. • Susun Blueprint Pembangunan Sistem Akuntabilitas
LAN.
• Susun Regulasi Perilaku: Perkalan ttg Keterbukaan
Pengelolaan Keuangan (financial disclosure),
Perkalan ttg Benturan Kepentingan (conflict of
Interest); Perkalan ttg Kode Etik (Code of Conduct),
Perkalan ttg Pengelolaan Pengaduan & Whistleblower.
• Ciptakan 3 Center of Excellence : Pusat Pelayanan
Informasi; Pusat Pengaduan; Pusat Pelaporan
Gratifikasi.
• Susun Pedoman Review Renstra.
• Lakukan Revisi Renstra di lingkungan LAN, serta
Sinkronisasi dokumen2 perencanaan & Asistensi
Revisi Renstra/LAKIP Satker.
• Peningkatan Disiplin Kerja dan Disiplin Kinerja.
9. Dimensi 2012 2013 2014 2015
PERENCA- Penyusunan Revisi Renstra Penyusunan
NAAN Blueprint Kedeputian, draft Renstra
Pembangunan Pusat Kajian/ LAN 2015-
Sistem Litbang, 2019
Akuntabilitas PKP2A & STIA
LAN
Penyusunan Asistensi Asistensi
Pedoman Revisi Penyusunan
Revisi Renstra Renstra/LAKIP Renstra Satker
Satker 2015-2019
Revisi Renstra
LAN
SDM Pembinaan rutin Disiplin Kerja menuju “Zero
Absence” 2014.
Pembinaan rutin Disiplin Kinerja menuju “Best Performance”
2015.
10. Dimensi 2012 2013 2014 2015
REGULASI Perkalan ttg Perkalan Keterbukaan
PERILAKU Kode Etik (Code Pengelolaan Keuangan
of Conduct) (financial disclosure)
Perkalan Benturan
Kepentingan (conflict of
Interest)
Perkalan Pengelolaan
Pengaduan &
Whistleblower
CENTER OF Pembentukan
EXCELLENCE Pusat Pelayanan
Informasi
Pembentukan
Pusat Pengaduan
Pembentukan
Pusat Pelaporan
Gratifikasi