Dokumen tersebut membahas dasar hukum dan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang mencakup pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, serta pelaporan BMD dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang DELH dan DPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Secara singkat, DELH dan DPLH digunakan untuk memastikan kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap aspek lingkungan, dan sanksi diterapkan kepada kegiatan yang belum memiliki dokumen tersebut.
Keputusan Presiden ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Keputusan ini mengatur pengertian istilah, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika, dan pelaksanaan pen
Dokumen tersebut membahas dasar hukum dan pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang mencakup pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, penghapusan, serta pelaporan BMD dalam laporan keuangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang DELH dan DPLH sebagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup. Secara singkat, DELH dan DPLH digunakan untuk memastikan kepatuhan usaha dan kegiatan terhadap aspek lingkungan, dan sanksi diterapkan kepada kegiatan yang belum memiliki dokumen tersebut.
Keputusan Presiden ini mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD agar dilakukan secara efisien, efektif, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat, transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Keputusan ini mengatur pengertian istilah, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika, dan pelaksanaan pen
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengubah definisi dan ketentuan tertentu dalam Peraturan Presiden sebelumnya, seperti mengubah definisi Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan metode-metode pengadaan.
Surat perjanjian ini membahas kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dengan Madrasah Ibtidaiyah MI Tarbiyatul Banat terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp. 23.200.000 untuk mendukung program pendidikan. Surat perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, tata cara penyaluran dana, sanksi bila tidak memenuhi kewajiban, serta kewajiban pelaporan penggunaan
Konsep manajemen aset dan akuntansi aset tetap dalambpkp
Dokumen tersebut membahas tentang konsep manajemen aset dan akuntansi aset tetap dalam pengelolaan barang milik negara. Secara ringkas, dibahas definisi aset menurut standar akuntansi pemerintahan, proses manajemen aset meliputi inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, dan pengawasan aset, serta pengertian dan akuntansi aset tetap sesuai PSAK 16.
Dokumen tersebut membahas pengertian anggaran negara dan komponen-komponennya, termasuk rencana kerja dan anggaran, fungsi anggaran, dasar hukum penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja, serta reformasi sistem penganggaran negara.
Keputusan Presiden ini mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang sehat. Keputusan ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika pengadaan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk izin usaha mikro kecil di Provinsi Jambi. OSS merupakan sistem perizinan berbasis elektronik tunggal yang mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pendampingan keluarga untuk baduta dan balita dalam rangka pencegahan stunting, meliputi penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, faktor-faktor yang berisiko stunting, dan langkah-langkah pendampingan prioritas pada ibu nifas dan anak usia 0-23 bulan."
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
Peraturan Presiden ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan ini mengubah definisi dan ketentuan tertentu dalam Peraturan Presiden sebelumnya, seperti mengubah definisi Unit Layanan Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan metode-metode pengadaan.
Surat perjanjian ini membahas kerjasama antara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dengan Madrasah Ibtidaiyah MI Tarbiyatul Banat terkait penyaluran dana bantuan operasional sekolah sebesar Rp. 23.200.000 untuk mendukung program pendidikan. Surat perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, tata cara penyaluran dana, sanksi bila tidak memenuhi kewajiban, serta kewajiban pelaporan penggunaan
Konsep manajemen aset dan akuntansi aset tetap dalambpkp
Dokumen tersebut membahas tentang konsep manajemen aset dan akuntansi aset tetap dalam pengelolaan barang milik negara. Secara ringkas, dibahas definisi aset menurut standar akuntansi pemerintahan, proses manajemen aset meliputi inventarisasi, legal audit, penilaian, optimalisasi, dan pengawasan aset, serta pengertian dan akuntansi aset tetap sesuai PSAK 16.
Dokumen tersebut membahas pengertian anggaran negara dan komponen-komponennya, termasuk rencana kerja dan anggaran, fungsi anggaran, dasar hukum penyusunan anggaran, klasifikasi anggaran berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenis belanja, serta reformasi sistem penganggaran negara.
Keputusan Presiden ini mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah agar dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel serta menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yang sehat. Keputusan ini mengatur ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip dasar, kebijakan umum, etika pengadaan, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk izin usaha mikro kecil di Provinsi Jambi. OSS merupakan sistem perizinan berbasis elektronik tunggal yang mengintegrasikan seluruh perizinan berusaha dari pemerintah pusat dan daerah. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan pelayanan perizinan berusaha di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang pendampingan keluarga untuk baduta dan balita dalam rangka pencegahan stunting, meliputi penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak, faktor-faktor yang berisiko stunting, dan langkah-langkah pendampingan prioritas pada ibu nifas dan anak usia 0-23 bulan."
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptxanselmusl280
Jurusan akuntansi merupakan salah satu jurusan yang cukup populer di Indonesia. Banyak mahasiswa yang memilih jurusan ini karena prospek kerja yang menjanjikan. Namun, sebelum memilih jurusan ini, sebaiknya Anda mengetahui terlebih dahulu apa itu jurusan akuntansi.
Akuntansi adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan. Jurusan akuntansi sendiri merupakan suatu program studi yang mengajarkan ilmu akuntansi, mulai dari dasar-dasar akuntansi hingga akuntansi lanjutan.
Dalam jurusan akuntansi, Anda akan mempelajari berbagai materi, seperti dasar-dasar akuntansi, teori akuntansi, analisis laporan keuangan, audit, pajak, hingga manajemen keuangan. Selain itu, Anda juga akan belajar menggunakan software akuntansi, seperti Microsoft Excel dan SAP.
Gelar akademik yang akan didapatkan oleh para lulusan S-1 jurusan akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak.). Memiliki gelar sarjana akuntansi merupakan salah satu syarat penting untuk menjadi seorang akuntan profesional.
Dengan memperoleh gelar sarjana akuntansi, seseorang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai akuntansi, audit, pajak, dan manajemen keuangan.
Setelah lulus dari jurusan akuntansi, Anda memiliki peluang kerja yang sangat luas. Anda bisa bekerja di berbagai bidang, seperti akuntan publik, auditor, konsultan pajak, pegawai bank, pegawai asuransi, broker saham, hingga dosen akuntansi. Bahkan, jika Anda memiliki kemampuan untuk memulai bisnis, Anda juga bisa membuka usaha konsultan akuntansi.
Anda juga bisa memperoleh gaji yang cukup tinggi jika bekerja di bidang akuntansi. Gaji rata-rata untuk lulusan akuntansi di Indonesia bervariasi, tergantung dari posisi dan pengalaman kerja. Namun, umumnya gaji untuk lulusan akuntansi di Indonesia berkisar antara 4 hingga 10 juta rupiah per bulan.
Secara keseluruhan, jurusan akuntansi memiliki prospek kerja yang menjanjikan dan peluang karier yang luas. Namun, sebelum memilih jurusan ini, pastikan Anda memiliki minat dan bakat dalam bidang akuntansi. Selain itu, perlu juga memiliki kemampuan analisis yang baik, teliti, dan detail-oriented.
Salah satu prospek kerja yang menarik bagi lulusan akuntansi adalah menjadi broker saham.
Sebagai broker saham, tugas utama adalah membantu investor dalam membeli dan menjual saham di pasar saham. Selain itu, seorang broker saham juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisis data dan memprediksi pergerakan harga saham.
Meskipun menjadi broker saham terdengar menarik dan menjanjikan, tetapi tidak semua lulusan akuntansi bisa menjadi broker saham dengan mudah. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi broker saham, antara lain harus memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dan harus memiliki lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Namun, bagi lulusan akuntansi yang memiliki sertifikasi dan lisensi tersebut, prospek kerja sebagai broker saham di Indonesia
BAB 3 PROFESI, PELUANG KERJA, DAN PELUANG USAHA BIDANG AKL.pptx
penataan barangga.pptx
1.
2. Dasar Hukum Pengelolaan BMD
UU 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN/BMD dirubah
PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/BMD;
PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan BMD dirubah dengan Permendagri 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD;
Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;
Permendagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi BMD;
Perda dan Perbup
3. Dari kata management
dalam bahasa Inggris yang
berasal dari kata kerja to
manage yang artinya
mengurus, mengatur,
melaksanakan,
memperlakukan, dan
mengelola (lihat kamus
bahasa Inggris oleh John
M. Echols dan Hassan
Shadily
Apa yang dimaksud dengan Pengelolaan?
Menurut Ensiklopedi
Administrasi Indonesia,
manajemen adalah
segenap kekuatan
menggerakkan
sekelompok orang yang
mengerahkan fasilitas
dalam satu usaha kerja
sama untuk mencapai
tujuan tertentu.
4. Barang Milik Daerah
(BMD)
meliputi:
1. barang yang dibeli atau
diperoleh atas beban APBD;
dan
2. barang yang berasal dari
perolehan lainnya yang sah;
barang yang diperoleh dari
hibah/sumbangan atau yang
sejenis;
barang yang diperoleh sebagai
pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;
barang yang diperoleh
berdasarkan ketentuan
undang-undang; atau
barang yang diperoleh
berdasarkan putusan
pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum
tetap.
(pasal 2 PP 27/2014)
5. Pengelolaan BMD meliputi:
1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan dan pemeliharaan;
8. Penilaian;
9. Pemusnahan
10. Penghapusan;
11. Pemindahtanganan;
12. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
13. Pembiayaan; dan
14. Tuntutan ganti rugi.
6. BMD DALAM LAPORAN KEUANGAN
PERSEDIAAN ASET TETAP:
1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan
ASET LAINNYA:
1. Aset Tak Berwujud
2. Kemitraan dengan
Pihak Ketiga
3. Aset Lain-lain
7. Pendekatan Penyusutan
Hari Penggunaan
Jika suatu aset tetap diperoleh tanggal 1 Oktober 2015 maka
beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung 92 hari
yaitu dari tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2015
Bulan Penggunaan
Penyusutan dihitung tiga bulan yaitu Oktober, November,
Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30
Oktober maka waktu yang digunakan tetap tiga bulan.
Semester (setengahTahun)
Jika suatu aset diperoleh di semester pertama maka
penyusutannya dihitung penuh satu tahun akan tetapi jika
diperoleh pada semester kedua maka penyusutannya dihitung
setengah tahun.
Tahunan
Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru
diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
8. Penambahan Masa Manfaat
Akibat Kegiatan Pemeliharaan
Bangunan
Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume)
Memperpanjang umur teknis (memperkuat dan/atau mengganti
struktur pondasi, struktur dinding dan/atau struktur atap)
Meningkatkan kualitas/mutu (mengganti dengan kualitas yang
lebih baik)
Peralatan dan Mesin
Menambah fungsi
Mengubah fungsi
Menambah asesoris/komponen peralatan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Meningkatkan kapasitas (menambah luas/volume)
Meningkatkan kualtas
9. BAS Permendagri 64
Tahun 2013:
1. Persediaan Bahan
Pakai Habis (8 jenis)
2. Persediaan
Bahan/Material (6)
3. Persediaan Barang
Lainnya
PERSEDIAAN
Permendagri 108Tahun
2016:
1. Barang Pakai Habis (9
jenis)
2. BarangTak Pakai Habis
(2 jenis)
3. Barang Bekas Pakai
10. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode
Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP)
Mutasi penambahan persediaan didukung
dokumen pembelian dengan prosedur
pengendalian yang melingkupinya
Mutasi pengurangan persediaan karena
pemakaian/kerusakan/kadaluwarsa didukung
dokumen permintaan persediaan/dokumen
pemeriksaan fisik sesuai dengan prosedur
pengendalian yang melingkupinya
Pemeriksaan fisik dilakukan paling sedikit 3 (tiga)
bulan sekali oleh Kepala Satuan Organisasi pada
Satuan Kerja yang mempunyai fungsi keuangan
11. ASET TETAP
Aset Berwujud yang mempunyai masa
manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan
untuk digunakan dalam kegiatan
pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum
Rp300.000,- untuk Peralatan dan Mesin
Rp20.000.000,- untuk Bangunan dan
Gedung
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Banguna
Jalan, Irigasi dan Jaringan
DEFINISI
KAPITALISASI
PENYUSUTAN
12. ASET LAINNYA
Aset Tak Berwujud
o Software
o Hasil Kajian
Kemitraan dengan ihak Ketiga
o Kerjasama Pemanfaatan
o BSG
o BGS
Aset Lain-lain
o Barang Rusak Berat (RB)