peraturan KPU

1. TENTANG
KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNBUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA
(PKPU NO 7 TAHUN 2015 DAN PKPU NO 12 TAHUN 2016)
UJI PUBLIK PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Jl. Imam Bonjol Nomor 29 Jakarta Pusat
Telp. 021-31937223 Fax. 021-
3157759

2. ISU STRATEGIS PENGATURAN PKPU KAMPANYE (1)
Biro Hukum Setjen KPU
RI
Bagian Perundang-
Undangan
- 2017 -
Pengawal Demokrasi
Penjaga Konstitusi
Pejuang Mandiri
NO ISU STRATEGIS RANCANGAN PENGATURAN
1. Definisi Kampanye
 Definisi kampanye tidak
bersifat kumulatif dengan cara
menambahkan nomenklatur
"dan/atau“.
Revisi terhadap Pasal 1 angka 15:
“Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut
Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi,
program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya,
yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih”.
2. Tim Kampanye
 Perlu diatur penggantian Tim
Kampanye dan Penghubung
Revisi terhadap Pasal 6, ditambahkan ayat (5):
“Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim
Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling
lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan
Kampanye dan menyampaikan penggantian tersebut
sebagaimana dimaksud pda ayat (3)”.

3. ISU STRATEGIS PENGATURAN PKPU KAMPANYE (2)
Biro Hukum Setjen KPU
RI
Bagian Perundang-
Undangan
- 2017 -
Pengawal Demokrasi
Penjaga Konstitusi
Pejuang Mandiri
NO ISU STRATEGIS RANCANGAN PENGATURAN
3. Bahan Kampanye dan Alat Peraga
Kampanye
 Perlu diatur terkait dengan
batasan waktu penyerahan
(penyampaian) desain dan
materi Bahan Kampanye
(paling lambat 5 (lima) hari
setelah penetapan
pengundian nomor urut
Pasangan Calon) guna
memberikan kepastian dan
meningkatkan kualitas desain
dan materi Bahan Kampanye
oleh penyelenggara
Revisi terhadap Pasal 24 ayat (4):
“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon
dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan
Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5
(lima) hari setelah penetapan pengundian nomor urut Pasangan
Calon”.
Revisi terhadap Pasal 29 ayat (4):
“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon
dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari
setelah penetapan pengundian nomor urut Pasangan Calon”.

4. ISU STRATEGIS PENGATURAN PKPU KAMPANYE (3)
Biro Hukum Setjen KPU
RI
Bagian Perundang-
Undangan
- 2017 -
Pengawal Demokrasi
Penjaga Konstitusi
Pejuang Mandiri
NO ISU STRATEGIS RANCANGAN PENGATURAN
3. Bahan Kampanye dan Alat Peraga
Kampanye
 Perlu diatur Bahan Kampanye
dalam bentuk lain yang dibuat
dan dicetak oleh Pasangan
Calon dan/atau Tim
Kampanye, di luar yang
difasilitasi oleh KPU prov/KIP
Aceh dan KPU/KIP kab/kota
 Perlu diatur jumlah maksimal
terkait Bahan kampanye yang
dapat dibuat dan dicetak oleh
Pasangan Calon dan Tim
Kampanye
Revisi terhadap Pasal 26 ayat (1). Ditambahkan satu huruf:
“j) benda, tanda gambar, simbol atau bentuk lain
jenis-jenis barang yang diproduksi menggunakan diksi yang lebih
general, misalnya kaos = pakaian, ballpoint = alat tulis, topi = alat
penutup kepala, dan sebagainya”.
Revisi terhadap Pasal 26 : ditambahkan satu ayat, disisipkan
antara ayat (1) dan ayat (2:
“Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan
mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU
Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), paling banyak 100% (seratus persen)
dari jumlah maksimal yang dapat dicetak oleh KPU Provinsi/KIP
Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota”.

5. ISU STRATEGIS PENGATURAN PKPU KAMPANYE (4)
Biro Hukum Setjen KPU
RI
Bagian Perundang-
Undangan
- 2017 -
Pengawal Demokrasi
Penjaga Konstitusi
Pejuang Mandiri
NO ISU STRATEGIS RANCANGAN PENGATURAN
3. Bahan Kampanye dan Alat Peraga
Kampanye
 perlu diatur ketentuan
mengenai pengadaan dan alat
peraga kampanye, batasan
waktu tidak ditentukan
Penambahan Pasal disisipkan diantara pasal 29 dan 30 :
“KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota
melaksanakan kegiatan pengadaan Alat Peraga Kampanye yang
mencakup produksi dan pemasangannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah”.
4. Materi Iklan
 perlu diatur batas waktu
penyampaian materi iklan
kampanye dari pasangan calon
dan tim kampanye kepada KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kab/Kota
Revisi terhadap Pasal 33 ayat 6, ditambahkan kalimat sehingga
menjadi berbunyi:
“Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon
dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan kampanye
di media massa”.

6. TERIMA KASIH