Dokumen tersebut membahas potensi pelanggaran yang dapat terjadi sebelum dan selama tahapan kampanye pemilu 2024, termasuk pelanggaran verifikasi partai politik dan calon, pemasangan alat peraga kampanye, serta pelaporan dana kampanye."
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu presiden di Indonesia pada tahun 2009, mencakup aspek hukum, lembaga penyelenggara, proses kampanye, dan tahapan pelaksanaannya."
Dokumen tersebut merupakan format alat kerja pengawasan kampanye pemilu yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk memantau pelaksanaan kampanye pemilu melalui berbagai metode seperti pertemuan terbatas, tatap muka, dan media sosial. Alat kerja ini diisi dengan mengemukakan pertanyaan, merujuk pada ketentuan hukum, serta melibatkan unsur-unsur pelaku dan keterangan apabila terindikasi adanya pelanggaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Dokumen tersebut membahas potensi pelanggaran yang dapat terjadi sebelum dan selama tahapan kampanye pemilu 2024, termasuk pelanggaran verifikasi partai politik dan calon, pemasangan alat peraga kampanye, serta pelaporan dana kampanye."
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan pemilu presiden di Indonesia pada tahun 2009, mencakup aspek hukum, lembaga penyelenggara, proses kampanye, dan tahapan pelaksanaannya."
Dokumen tersebut merupakan format alat kerja pengawasan kampanye pemilu yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk memantau pelaksanaan kampanye pemilu melalui berbagai metode seperti pertemuan terbatas, tatap muka, dan media sosial. Alat kerja ini diisi dengan mengemukakan pertanyaan, merujuk pada ketentuan hukum, serta melibatkan unsur-unsur pelaku dan keterangan apabila terindikasi adanya pelanggaran.
Similar to 3. Rapat dgn pkd terkait masa tenang.pptx (15)
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Panduan untuk memilih mata pelajaran pilihan yang akan dilaksanakan di jenjang SMK, yang mana sebagian besar sudah melakasanakan kurikulum merdeka. mata pelajaran pilihan bisa dipilih dari konsentrasi yang ada di sekolah, atau bisa juga memilih matqa pelajaran diluar konsentrasi keahlian yang dimiliki, dengan catatan sarana dan prasarana tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
3. Pada masa tenang, peserta Pemilu dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun
Selama masa tenang, media cetak, media elektronik, media dalam jaringan,media sosial, dan lembaga
penyiarandilarang menyiarkanberita, iklan, rekamjejak, citra diri peserta Pemilu, dan/atau bentuklainnya
yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.
GAMBARANUMUM
Masa Tenang berlangsungselama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutansuara. Pada Masa TenangPeserta
Pemilu dilarang melaksanakanKampanyePemilu dalam bentuk apapun. (Pasal 278 ayat [1] UUNo.7/2017 dan
Pasal27 ayat [3] & [4] PKPUNo.15Tahun2023
Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktifitas Kampanye Pemilu (Pasal 1
angka [36] BabI Pengertiandan Istilah UUNo.7 Tahun2017 tentang Pemilu & Pasal 1 angka[27] PKPUNomor
15 Tahun2023
Masatenangberlaku setelahjadwalkampanyePemiluselesai (Minggu, 11 Februari 2024- Selasa,13 Februari
2024
Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk
meyakinkanpemilihdenganmenawarkanvisi, misi, program, dan/ataucitra diri pesertaPemilu.
4. PENGERTIANAPK
PEMILU
(PKPUKAMPANYEPEMILU,23,28,DAN
33/2018)
Alat Peraga Kampanye adalah semua benda
atau bentuk lain yang memuat visi, misi,
program, dan/atau informasi lainnya dari
Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar
Peserta Pemilu, yang dipasang untuk
keperluan Kampanye yang bertujuan untuk
mengajak orang memilih Peserta Pemilu
tertentu (Pasal 1 angka 28) Daerah dan
(Pasal 1 angka
PEMILIHAN
(PKPUKAMPANYEPEMILIHAN,4/2017DAN
11/2020)
Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau
bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program
Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan
Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang
bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan
Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang didanai
5. PENERTIBAN/PENURUNANAPKPADAMASATENANG
UUPEMILU
Pasal 298 ayat (4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1
(satu) hari sebelum hari pemugutan suara
Pasal 276 ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d (pemasangan APK) dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota
DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan
Calon untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
Pasal 278
Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
suara.
6. PENERTIBAN/PENURUNANAPKPADAMASATENANG
PEMILU
(PKPUKAMPANYEPEMILU15DAN20Tahun2023)
Pasal 79 ayat (4) Partai Politik yang melanggar larangan ketentuan Sosialisasi dan Pendidikan Politik sebelum
dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 jo Pasal 76
Pasal 24 ayat (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan
Kampanye dalam bentuk apa pun.
Pasal 36 ayat (7) dan (8) Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling
lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara
8. Bagaimana?
Pelaksana Kampanye menjanjikan atau
memberikan uang atau materi lainnya
sebagai
kampanye
imbalan
secara
kepada
langsung
peserta
ataupun
tidak langsung agar tidak menggunakan
hak pilihnya, menggunakan hak pilihnya
dengan memilih eserta Pemilu dengan
cara tertentu sehingga surat suaranya
tidak sah, memilih Partai Politik Peserta
Pemilu tertentu, memilih calon anggota
DPR, DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota tertentu, atau memilih
calon anggota DPD tertentu,
Siapa Pelaku?
Pelaksana Kampanye
Sanksi Administrasi?
Pembatalan sebagaicalon
terpilih (hanya
pada Pemilu
Legislatif)
Sanksi Pidana?
2-4t ahun penjara dan
denda 24 -48 juta
POLITIKUANG
POLITIK UANG
9. 1. Memahami Konteks Masalah.
2. Menguasai Konteks dan Lingkup Pengaturan.
3. Ansos dan Anpol untuk menentukan peta aktor-peran dan penindakannya .
4. Menentukan Fokus Pengawasn
5. Membuat DIM
STRATEGIPENGAWASAN
10. 7
NORMAPASAL
PIDANAPEMILU
PADAMASA
TENANG
PASAL497
Memberikanlaporan tidak benar
dalam LDKdaiancam pidana 2tahun
penjara denda 24jt rupiah
PASAL492
Melakukankampanye
diluar jadwal ancaman1
tahun penjara denda 12
juta rupiah
PASAL509
Lembaga Survey
mengumumkan hasil survei
atau jajak pendapat diancam
pidana 1tahun denda 12juta
rupiah
PASAL521
Menghasut dan
mengadudomba,diancam pidana2
tahundenda24juta rupiah
PASAL528
Tidak melaporkansumbangandana kamapnye
yang dimaksuddlmPasal339ayat (2) diancam
pidana4tahundandenda4kalidari jumlah
sumbanganyang diterima
PASAL510
Menyebabkan oranglainkehilangan
hak pilihnyadiancamdenganpidana
penjara2tahundandenda24juta
rupiah
PASAL523ayat (2)
Menjanjikanataumemberikan
imbalanuangataumateri lainnya
diancampidana4tahundenda48
juta rupiah